Indonesian Mining Association


  • Buat akun
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Kontribusi Pertambangan Umum Masih Minim

Surel Cetak PDF

Rasio penerimaan negara dari pertambangan umum terhadap rata-rata penerimaan negara hanya 6,16%.

Ignasius Laya

JAKARTA. Sektor pertambangan umum belum memberikan kontribusi yang optimal terhadap pendapatan negara. Apalagi jika dibanding dengan sektor minyak dan gas bumi (migas), kontribusi pertambangan umum terhadap pendapatan negara sangat timpang.

Komaidi Notonegoro, Wakil Direktur ReforMiner Institute, mengatakan dalam 10 tahun terakhir (2005-2012) rata-rata penerimaan negara dari sektor migas sekitar Rp 225,71 triliun sementara pertambangan umum hanya rata-rata Rp 60,42 triliun. Penerimaan negara rata-rata dalam 10 tahun terakhir Rp 904,47 triliun.

Rasio penerimaan negara dari pertambangan umum terhadap migas pada periode itu hanya 25,32%. Rasio penerimaan negara dari pertambangan umum terhadap rata-rata penerimaan negara hanya 6,16%, jauh lebih rendah dari rasio penerimaan negara dari sektor migas terhadap rata-rata penerimaan negara yakni 25,48%.

Menurut Komaidi, di sektor migas bagian pemerintah sekitar 85% dan 15% untuk kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) melalui skema bagi hasil (production sharing contract /PSC). Jika dikurangi cost recovery antara 25%-30%, maka kontribusi migas kepada negara sekitar 55%-60%.

Di sektor pertambangan umum, pendapatan negara berasal dari royalti dan pajak yang kecil, rata-rata 1% untuk kontrak kaiya. Royalti batubara masih lebih baik karena menyetorkan royalti paling kecil 7%.

Aturan-aturan pelaksana di sektor pertambangan mineral dan batubara seperti ini tidak lagi sesuai roh undang-undang yang memberikan kuasa kepada negara atas sektor strategis. Kuasa pertambangan berupa kontrak kaiya dan izin usaha pertambangan (IUP) diberikan langsung pemerintah pusat dan pemerintah daerah kepada pelaku usaha. Akibatnya tidak ada kontrol negara yang kuat atas perusahaan tambang.

Di industri migas, ada Satuan Kerja Khusus Pengawas Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) yang menjadi perpanjangan tangan pemerintah untuk mengontrol perusahaan tambang. SKK Migas dapat mengevaluasi dengan detail semua biaya dan elemen pendapatan negara dari kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) sehingga mampu mengoptimalkan pendapatan negara dari sektor ini.

Menurut Komaidi, perlu ada satu lembaga seperti di migas, BUMN misalnya yang bisa verifikasi jumlah produksi, struktur biaya dipantau jelas. Kalau tidak, perusahaan bisa membayar nilai royalti yang rendah.

"Kalau besaran royalti dinaikan, perusahaan tambang bisa saja membesarkan biaya, sehingga nilai royalti kecil walau persentasinya besar, karena royalti dihitung dari penjualan bersih," kata dia di Jakarta, Senin.

Menurut Komaidi, besaran royalti tidak menjadi faktor utama kecilnya sektor pertambangan umum kepada pendapatan negara, tetapi terutama tidak ada kontrol ketat dari lembaga khusus untuk memverfikasi biaya produksi, dan jumlah produksi.

Dia mengatakan, selama ini pemerintah hanya mendapatkan laporan dari perusahaan tambang dan surveyor terkait laporan produksi dan ekspor. Tetapi tidak ada badan khusus yang mengecek kadar mineral dalam bijih mineral yang diekspor.

Surveyor hanya menghitung volume bukan informasi detail soal kadar mineral. Padahal kadar ini yang menentukan besaran royalti tambang dan dasar penerimaan pajak juga retribusi daerah.

"Di migas berapa produksi per barelnya, struktur biayanya jelas dihitung dan dievaluasi SKK Migas. Semuanya jelas. Di tambang, gelap. Makanya data untuk menghitung berapa kontribusi pertambangan atau misalnya untuk menghitung perbandingan ekspor bijih mineral dan berapa kalau ada peningkatan nilai tambah sulit didapatkan dan sulit dihitung," ungkap dia.

Kenaikan Royalti

Komaidi menambahkan pemerintah harus tetap konsisten menerapkan kenaikan royalti kontrak karya mineral dari 1% menjadi 4% seperti ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003.

Berdasarkan simulasi dari data Kementerian ESDM, jika royalti tidak dinaikan dari 1 % menjadi 4% maka potensi kehilangan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dari delapan pemegang kontrak karya mencapai Rp 2,2 triliun per tahun.

Kedelapan pemegang kontrak karya itu adalah PT Freeport Indonesia, PT Vale Indonesia Tbk (INCO), PT Avocet Bolaang Mongondow, PT Indomuro Kencana, PT Kobatin, PT Newmont Nusa Tenggara, PT Nusa Halmahera Minerals, Dan PT Natarang Mining.

Dalam enam tahun terakhir (2007-2012), rata-rata PNBP dari kontrak kaiya hanya Rp 1,85 triliun sementara IUP menyumbang Rp 3,12 triliun, perjanjian karya pertambangan pengusahaan batubara (PKP2B) yang membayar royalti 13,5% berkontribusi rata-rata Rp 12,9 triliun dalam periode ini. Dengan rata-rata PNBP Rp 17,87 triliun sepanjang 2007-2012, maka kontribusi PNBP kontrak kaiya hanya 12,18%, IUP 17,01%, dan PKP2B 70,80%.

 Sumber : Indonesia Finance Today, 10 Desenber 2013

Terakhir Diperbaharui ( Kamis, 12 Desember 2013 10:40 )