Indonesian Mining Association


  • Buat akun
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Investasi dan Kepastian Hukum

Surel Cetak PDF

B.N. Wahju
Ketua Asosiasi Pertambangan Indonesia

Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memiliki kesempatan sangat baik untuk meyakinkan masyarakat keuangan internasional dalam Pertemuan Kerja Sama Infrastruktur Swasta-Publik (Private-Public Partnership Infrastructure Summit) yang berlangsung mulai Senin (17/1) di Jakarta. Hampir semua pejabat tinggi keuangan dunia hadir, dan tentunya tidak ada peserta yang lebih baik lagi daripada mereka.

Yang harus diperhatikan adalah walaupun para peserta mengerti tujuan konferensi, mereka juga bisa menyikapinya dengan skeptis. Itu karena pemerintah sebelumnya pernah memberikan janji-janji tinggi untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif yang ternyata tidak disertai upaya memadai dalam menindaklanjuti dan mewujudkannya.

Saat ini kalangan investor sudah mafhum terhadap adanya perbedaan antara rencana dan pelaksanaan berbagai hal di Indonesia, dan itu membuat mereka menjadi sangat hati-hati terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan rencana dan janji-janji pemerintah dalam hal investasi. Karenanya, jika pemerintah SBY mau meyakinkan para investor itu bahwa saat ini semuanya berbeda dan aman untuk berinvestasi di negeri ini, bukan hanya kata-kata yang diperlukan, tapi juga perbuatan.

Salah satu hal yang menjadi kekhawatiran para investor itu adalah kepastian dan prediksi hukum, yang terutama sangat penting bagi investor dalam industri modal seperti infrastruktur dan pertambangan. Itu sebabnya, sungguh tepat jika pada hari kedua konferensi tersebut, Menteri Kehakiman dan HAM menyampaikan makalahnya yang berjudul "Kepastian dan Prediksi Hukum".

Menteri Kehakiman dan HAM harus meyakinkan peserta bahwa hukum dan masyarakat ditempatkan untuk memastikan adanya kepastian dan prediksi hukum. Jika Menteri berharap dapat meyakinkan para investor, ia harus menjelaskan apa yang dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan beberapa masalah yang terkait dengan investasi, misalnya isu Teluk Buyat yang telah menjadi salah satu kontroversi bisnis terpelik 2004, baik di dalam maupun luar negeri. Kasus ini mungkin satu dari beberapa kasus aneh yang telah mengemuka dalam beberapa waktu terakhir, dan bukan tidak mungkin menjadi perhatian sebagian besar peserta yang hadir dalam konferensi.

Kasus Teluk Buyat dimulai pada Juni 2004 ketika beberapa penduduk Buyat di Manado melapor ke polisi perihal aktivitas pertambangan emas milik PT Newmont Minahasa Raya (NMR). Polisi kemudian menyelidiki laporan tersebut dan menyimpulkan bahwa NMR bersalah telah melakukan pencemaran lewat buangan sisa produksinya di Teluk Buyat, Kabupaten Bolaang Mongondow.

Berdasarkan kesimpulan itu polisi lalu menahan lima karyawan NMR, masing-masing satu orang warga negara Amerika, satu orang warga Australia, dan tiga orang warga negara Indonesia, karena telah melanggar UU Lingkungan Hidup.

Dalam perkembangannya, polisi saat ini berusaha meyakinkan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara untuk menerima kasus itu dan menuntut kelima pekerja NMR, termasuk presiden direkturnya, Richard Ness, yang tidak ikut ditahan karena alasan kesehatan.

Kemudian masalahnya menjadi aneh ketika NMR mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menyatakan, penyidikan yang dilakukan polisi tidak sah. Upaya ini berhasil dan pada 23 Desember 2004 pengadilan memutuskan polisi telah melakukan penahanan dan penyidikan tidak sah.

Putusan ini seharusnya menjadi dasar bagi polisi untuk tidak melanjutkan upayanya agar pihak kejaksaan menerima kasusnya, karena penyidikannya telah dinyatakan tidak sah. Seharusnya pula, setelah putusan pengadilan melakukan cekal perjalanan terhadap keenam orang tersebut, yang pernah diajukan polisi, seketika dicabut. Tetapi kenyataannya tidak demikian.

Justru polisi masih berusaha agar kejaksaan menuntut para karyawan tersebut. Polisi juga tidak mencabut cekal perjalanan yang diberlakukan terhadap mereka. Tidak hanya itu, polisi juga telah mengeluarkan dua panggilan agar mereka melapor untuk dilimpahkan ke kejaksaan di Sulawesi Utara. Melihat penegakan hukum seperti yang ditunjukkan dalam isu Teluk Buyat itu, pertanyaannya kemudian: di mana kepekaan kita terhadap hak asasi manusia?

Di negara lain dengan kepastian hukum, melawan keputusan pengadilan otomatis adalah penghinaan kepada pengadilan. Maka sikap di atas menunjukkan bahwa sepertinya tidak ada seorang pun yang peduli terhadap keadilan dan HAM yang dimiliki keenam orang tersebut.

Isu Teluk Buyat menjadi sebuah kasus yang cukup pelik bagi para investor, karena dapat berarti eksekutif mereka secara individual rentan tuntutan pidana atas sesuatu yang disangkakan telah dilakukan oleh perusahaan. Juga karena pengadilan tidak dapat memberikan perlindungan terhadap mereka, yang saat ini hidup di bawah ketakutan polisi bisa menangkap mereka setiap saat.

Berkaca pada isu Teluk Buyat, bisakah pemerintah menjelaskan dengan baik kepada investor bagaimana mereka bisa mentoleransi ketidakpastian hukum seperti itu? Pun mengapa pemerintah hingga saat ini belum mampu secara tegas menyuarakan kepastian dan prediksi hukum?

Agar investor tetap tertarik menanamkan investasi di Indonesia, pemerintah memang harus memberi jawaban dan tindakan yang meyakinkan terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan kepastian investasi, terutama penegakan dan perlindungan hukumnya. Kalau tidak, yang kemudian tampak dan terjadi adalah tindakan-tindakan yang justru menunjukkan pemerintah mengingkari janjinya sendiri.

Sumber : Indonesian Mining Association, 18 Januari 2005