Indonesian Mining Association


  • Buat akun
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Peluang Minta Diskon dari Kasus Limbah

Surel Cetak PDF

Inalum ingin mendapatkan harga 40% participating interest (PI) Rio Tinto dengan harga diskon. Keduanya masih terlibat negosiasi untuk menyelesaikan kesepakatan harga. Peluang Inalum mendapat diskon harga makin terbuka lantaran Rio Tinto tengah terpojok isu lingkungan dari operasi Freeport.

KEMENTERIAN Badan Usaha Milik Negara mengejar waktu hingga April 2018 untuk membeli saham divestasi Freeport Indonesia sebesar 41,94%. Keseriusan pemerintah mengambil saham divestasi itu antara lain diwujudkan dengan membentuk induk usaha {holding) BUMN sektor pertambangan. PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) ditunjuk sebagai holding BUMN tambang, pada November 2017.

Perusahaan yang dipimpin Budi Gunadi Sadikin, mantan Direktur Utama Bank Mandiri itu, memang diberi misi khusus memborong saham divestasi Freeport. Salah satu yang diincar adalah 40% participating interest (PI) atau saham Freeport Indonesia milik Rio Tinto. Tak heran, kini malum tampak intens bernegosiasi dengan Rio Tinto.

Selain mengincar Pi milik Rio Tinto, Inalum juga mengincar 5% saham Freeport Indonesia milik Freeport McMoran. Hitung punya hitung, berbagai aksi itu akan menjadikan Inalum menguasai 51% saham Freeport Indonesia.

Riza Pratama Juru Bicara PT Freeport Indonesia mengatakan, Rio Tinto memang ingin keluar dari Grasberg. Ketidakjelasan perpanjangan masa operasional Freeport menjadi pertimbangannya.

Selain ketidakjelasan kontrak, urusan lingkungan juga dikabarkan menjadi pertimbangan Rio Tinto keluar dari Freeport. Berdasarkan dokumen negosiasi divestasi saham Freeport yang diterima KONTAN, kerusakan lingkungan akibat limbah (tailing) Freeport Indonesia juga menekan Rio Tinto. Kabarnya, urusan lingkungan ini membuat sejumlah investor global mengancam mencabut dana investasinya di Rio Tinto.

Dengan alasan lingkungan itu juga, Norwegia melarang lembaga dana pensiun negara mereka untuk menginvestasikan dana di Rio Tinto. Secara spesifik Norwegia menuduh Rio Tinto terlibat langsung dalam kerusakan lingkungan akibat penambang Emas Grasberg milik Freeport.

Bak pucuk dicinta ulam tiba Posisi Rio Tinto yang tengah tersudut, menjadi peluang bagi Inalum untuk mengajukan diskon harga ke Rio Tinto.

Benarkah? "Sebagai pembeli pasti kami menawar semurah-murahnya," kata Budi, diplomatis.

Budi masih merahasiakan tawaran harga yang diajukan ke Rio Tinto. "Kami tengah melakukan negosiasi, kami tak bisa ngomong. Tapi mnge harga sudah ada," ujar Budi.

Merujuk informasi yang sampai KONTAN, Inalum akan memakai skema discounted cashflow (DCF) dari harga pasar untuk meminang 40% PI milik Rio Tinto. DCF adalah metode perhitungan nilai wajar berdasarkan konsep bahwa nilai suatu bisnis berasal dari jumlah cashflow atau arus uang yang didapat selama masa hidup bisnis tersebut. Kemudian hasilnya diskonto-kan kembali terhadap nilai uang yang berlaku sekarang.

Hitung punya hitung, harga penawaran Inalum terhadap 40% PI milik Rio Tinto sekitar US$ 2,3 miliar. Nilai itu mencerminkan harga 9,36% saham Freeport milik Inalum (hasil pemberian Pemerintah mdonesia) sekitar US$ 550 juta. Kabarnya, nilai tawaran itulah yang disorongkan Inalum ke Rio Tinto.

Sebagai perbandingan, sejumlah lembaga keuangan dunia juga memberikan hitungan harga (valuasi) atas 40% PI milik Rio Tinto. Deutsche Bank, misalnya, memberi valuasi harga 40% PI Rio Tinto sebesar US$ 3,3 miliar atau sekitar Rp 45,5 triliun dengan kurs saat itu. Harga tersebut juga tak terpaut jauh dari hitungan HSBC, maupun Morgan Stanley.

Direktur Centre for Indonesian Resources Strategic Studies (Ciruss) Budi Santoso menilai, pembelian participating interest 40% Rio Tinto perlu dicermati. Sebab, Rio Tinto tidak berkaitan langsung dengan Kontrak Karya (KK).

Ia menilai, skema DCF dari Inalum ialah metode umum. Tapi, skema ini termasuk berisiko. Apalagi, DCF memasukkan Mineral sebagai pendapatan. Artinya Mineral diakui milik pemegang Kontrak Karya. "Padahal Mineral milik negara, bukan milik kontraktor," tandasnya kepada KONTAN.

(Selesai)

Pratama Guitarra/Azis H usaini

 Sumber : Kontan, 27 Maret 2018