Indonesian Mining Association


  • Buat akun
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Mencermati Rencana Revisi Permen ESDM No 7 Tahun 2012

Surel Cetak PDF

Oleh : Hendra Sinadia & Joko Susilo

Meskipun pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 11 Tahun 2012 sebagai revisi dari Permen ESDM No. 7 Tahun 2012, namun Kementerian ESDM merasa perlu untuk mengkaji ulang dan merevisi peraturan menteri yang telah menuai banyak kontroversi tersebut.

Sejak diundangkan pada awal Februari 2012, para pelaku usaha, asosiasi dan berbagai elemen masyarakat menyampaikan keberatan atas Permen No 7/2012. Bahkan asosiasi pemerintah kabupaten seluruh Indonesia (APKASI) telah mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung (MA), yang hasilnya adalah dibatalkannya beberapa ketentuan yang ada di peraturan menteri ESDM tersebut. Sebagai respon, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Thamrin Sihite menyatakan bahwa pemerintah berniat merevisi Permen No. 7 tahun 2012.

Tentu menarik untuk mencermati bagaimana sikap pemerintah terhadap tuntutan untuk merevisi peraturan tersebut serta arah dari kebijakan hilirisasi sektor pertambangan.

Latar Belakang Penerbitan Permen No. 7

Seperti diketahui, Permen ESDM No. 7 Tahun 2012 diterbitkan sebagai amanat dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Peraturan tersebut diterbitkan untuk meredam eksploitasi yang berlebihan.

Semangat konstruktif dari peraturan tersebut perlu diapresiasi di tengah melonjaknya ekspor bijih mineral akibat ulah para pengusaha yang hanya berorientasi pada keuntungan sebesar-besarnya dan ketidakpeduliannya terhadap isu-isu terutama permasalahan lingkungan. Namun, harus juga tetap dilihat problematika permasalahannya dengan kacamata objektif dan komprehensif, sehingga tidak mengorbankan ratusan ribu pekerja yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertambangan bahan mentah mineral.

Penanganan permasalahan tersebut, harus mempunyai proyeksi keseimbangan kepentingan antara pemerintah dan pengusaha serta pemerintah daerah sebagai elemen penting dalam menstimulasi pertumbuhan ekonomi nasional sesuai dengan amanat konstitusi dan Undang-Undang No.4 Tahun 2009 (UU Minerba) tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam Pasal 3 UU Minerba diantaranya dikatakan mengenai tujuan pengelolaan mineral dan batubara ialah untuk menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup, menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri, mendukung dan menumbuh kembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional. Selain itu juga untuk meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat, dan menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Peraturan Yang Menuai Kontroversi

Penerbitan Permen No. 7 tahun 2012 di bulan Februari 2012 sangat mengejutkan bagi pelaku usaha yang merasa tidak dilibatkan dalam penyusunannya. Peraturan Menteri yang merupakan salah satu instrumen kebijakan untuk meningkatkan nilai tambah sektor pertambangan sebagai amanat dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara itu perannya memang sangat krusial bagi arah hilirisasi sektor tambang di masa depan. Kegiatan penambangan berbagai mineral yang semakin tidak terkendali memicu peningkatan ekspor mineral, namun ironisnya kegiatan tersebut tidak memberikan tambahan berarti bagi penerimaan negara non-pajak dan pajak bagi pemerintah. Bahkan kegiatan penambangan tersebut menurunkan kualitas lingkungan di sekitar wilayah penambangan.

Keinginan pemerintah untuk menertibkan eksploitasi yang tidak terkendali dengan mengeluarkan instrumen kebijakan berupa Peraturan Menteri No. 7 Tahun 2012, ternyata memperoleh penolakan dari dunia usaha.   Sebagai respon atas keberatan dunia usaha, pemerintah melalui koordinasi beberapa instansi di bawah koordinasi dari Menko Perekonomian berhasil menerbitkan Peraturan Menteri ESDM No. 11 Tahun 2012 sebagai revisi Permen ESDM No. 7 Tahun 2012, yang kemudian dikuti oleh paket kebijakan lainnya, seperti Peraturan Menteri Perdagangan No. 29 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 75 Tahun 2012.

Namun paket kebijakan tersebut juga tidak luput dari kontroversi di teknis pelaksanaan. Asosiasi Perusahaan Mineral Indonesia (APEMINDO) menyatakan keberatan dengan pengenaan bea keluar 20% yang dapat mematikan industri pertambangan. Beberapa perusahaan pemegang kontrak karya (KK) juga mempertanyakan teknis pengaturan ekspor pasca penerbitan Permendag No. 29/2012 tersebut.

Titik tekan pemasalahan pengaturan lalu lintas ekspor bahan mentah mineral melalui Permen ESDM No.7 Tahun 2012, berangkat dari ketidaktepatan “timing” (waktu) dan tidak diaturnya secara rigid (jelas) mengenai tata niaga pengeksporan bahan mentah mineral. Di samping itu, kurangnya pembinaan dan persiapan pembangunan infrastruktur pengolahan dan pemurnian (smelter) bahan mentah mineral menjadi salah satu faktor penolakan kebijakan tersebut dari kalangan pengusaha.

Kekhawatiran Pelaku Usaha

Sejak Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral tersebut berlaku, banyak pihak yang merasa dirugikan karena menganggap beberapa pasal yang terkandung di dalamnya mempersulit kegiatan ekspor (penjualan) hasil tambang mineral sebagai bagian dari satu sistem pertambangan di Indonesia.

Menurut Kamar Dagang dan Industri (KADIN) sejak Permen 7 Tahun 2012 diberlakukan, pengusaha tambang mineral merasa dirugikan. Mereka mengklaim kerugian industri tambang mineral sudah merugi Rp 6 – 7 triliun sejak aturan ini berlaku.

Selain itu, hingga November tahun lalu volume perdagangan bahan mentah mineral juga diklaim turun sekitar 15,05%. Regulasi tersebut kontan berimplikasi pada stagnansi pengapalan atau pengeksporan mineral dan pemberhentian para pekerja di berbagai daerah yang disebabkan kerugian perusahaan karena merosotnya jumlah penjualan bahan mentah mineral hasil produksi.

Sejak aturan larangan ekspor tersebut diberlakukan, pengusaha tambang mineral melakukan penyesuaian karena harus ditetapkan sebagai eksportir terdaftar dan mengantongi surat persetujuan ekspor terlebih dahulu, ditambah lagi bea keluar ekspor sebesar 20% sehingga semakin mempersulit perdagangan bahan mentah mineral ke luar negeri.

Diantara pasal-pasal yang menjadi permasalahan dalam Permen tersebut adalah Pasal 8 Ayat (3), Pasal 9 Ayat (3), Pasal 10 Ayat (1) serta Pasal 21 yang mewajibkan pengontrolan dan peraturan ketat secara berkala ekspor tambang mineral di Indonesia melalui Kementerian ESDM.

Politik kebijakan dan pengaturan yang dilakukan oleh Pemerintah melalui Permen ESDM No.7 Tahun 2012 seperti yang yang dijelaskan oleh Menteri ESDM Jero Wacik, didasarkan pada pesatnya peningkatan jumlah ekspor perdagangan bahan mentah mineral sampai di atas 500% sehingga hal ini akan berpengaruh pada tereduksinya ketersediaan bahan mentah mineral di dalam negeri.

Tujuan lain yang diharapkan dari terbitnya Permen tersebut ialah untuk mencegah terjadinya kerusakan alam yang disebabkan oleh meningkatnya praktek penambangan baik yang dilakukan oleh perusahaan penambangan legal maupun illegal.

Dengan logika kebijakan tersebut, pemerintah minta agar para pengusaha membangun fasilitas smelter untuk kepentingan hilirisasi guna mengolah bahan mentah mineral agar dapat digunakan oleh pasar industri nasional sebelum menjualnya ke luar negeri.

Fenomena di atas mencerminkan sebuah paradoks kebijakan. Di satu sisi, terjadi banyak kerugian secara langsung maupun tidak langsung yang dialami oleh para pengusaha dan pekerja tambang mineral dan di sisi yang lain pemerintah mendasari tindakannya atas dasar kepentingan nasional.

Paradoks tersebut tidak berhenti hanya pada tataran setuju atau tidak setuju pada argumentasi masing-masing pihak, namun sudah sampai pada tindakan hukum permohonan uji materil Permen No.7 Tahun 2012 dari pihak pengusaha yang diwakili oleh Asosiasi Nikel Indonesia (ANI) ke Mahkamah Agung (MA).

Mekanisme Revisi

Mencermati pernyataan pemerintah untuk merevisi Permen ESDM No. 7 Tahun 2012, maka menarik untuk memetakan ketentuan-ketentuan yang dikeluhkan oleh pelaku usaha. Secara umum ada tiga ketentuan, yaitu larangan ekspor yang berlaku efektif 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya (Mei 2012), penarikan kewenangan dari pemerintah daerah ke pusat, dan batas level minimum pengolahan dan pemurnian yang merupakan lampiran dari peraturan tersebut. Perihal kewenangan, pasal-pasal yang mengatur kewenangan itulah yang digugat oleh APKASI ke MA yang berujung keputusan MA terhadap pasal-pasal yang mewajibkan persetujuan direktur jenderal mineral dan batubara.

Untuk larangan ekspor, Kementerian ESDM berdalih bahwa pengaturan larangan ekspor masih berlaku seiring dengan diterbitkannya Permen ESDM No. 11 Tahun 2012 sebagai revisi Permen No. 7. Dengan demikian aturan batas minimum menjadi permasalahan yang dirasakan masih mengganjal pelaku usaha, baik itu pemegang IUP maupun KK.

Ketua Assosiasi Pengusaha Zircon Indonesia (APZI), Ferry Alfiand, menyatakan keberatannya dengan pengaturan batas minimum yang tidak mungkin dilaksanakan oleh pertambangan zircon di Indonesia.

Tidak hanya penentuan batas minimum untuk zircon yang menuai keberatan, perusahaan pertambangan mineral komoditas lainnya juga mempertanyakan. Penasehat APEMINDO, Mangantar S Marpaung juga mempertanyakan batas minimum yang ditetapkan untuk komoditas nikel.

Menurut informasi, penetapan batas minimum dalam Permen No. 7 didasarkan atas kajian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara (Tekmira) tanpa proses konsultasi dengan pelaku usaha yang akan terdampak oleh kebijakan tersebut.

Untuk merespon dinamika seputar Permen No 7/2012 tersebut, pemerintah menurut sumber, pada 31 Januari 2013 melakukan pertemuan di kantor Tekmira di Bandung, Jawa Barat. Namun melihat undangan rapat, terkesan pertemuan tersebut tak melibatkan seluruh asosiasi pertambangan yang jumlahnya puluhan sesuai dengan jenis mineral yang terkena larangan ekspor. Hanya segelintir perusahaan yang mewakili mineral tertentu yang diundang.  Soal ini, Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association (IMA) Syahrir AB mengaku, pihaknya tidak diundang ke dalam pertemuan tersebut.

Melihat perkembangan pembahasan revisi Permen No. 7 tahun 2012, dunia usaha berharap agar revisi yang dihasilkan tidak mengulangi pengalaman penerbitan Permen No. 7 yang tidak melibatkan masukan dan pandangan dari dunia usaha

Larangan Ekspor Bijih Tambang Sudah Final

Tenggat waktu yang diberikan pemerintah untuk membangun pabrik pemurnian dan pengolahan (smelter) mineral hasil tambang pada tahun 2014 dinilai banyak pihak sebagai hal yang tidak realistis.

Menurut Ketua Working Group Kebijakan Pertambangan Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), Budi Santoso, jangka waktu 5 tahun untuk membangun smelter dalam Undang-Undang (UU) No.4/2009 tidak realistis. Biasanya, kata Budi, pembangunan smelter membutuhkan waktu paling sedikit 6 tahun dari mulai pengurusan izin, hingga berproduksi. "Banyak pelaku pertambangan yang kecewa terhadap kebijakan itu dianggap tidak memperhatikan dan melihat kondisi industri pertambangan di dalam negeri," jelasnya.

Seakan tidak terpengaruh dengan keberatan-keberatan dari dunia usaha terkait dengan Permen ESDM No. 7 Tahun 2012, pemerintah memastikan tidak akan memundurkan larangan ekspor bijih tambang pada 2014 mendatang. Pemerintah masih tetap keukeuh dengan amanat Undang-Undang nomor 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batubara yang ditindaklanjuti oleh peraturan menteri ESDM nomor 7 tahun 2012 tentang peningkatan nilai tambah melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral, dan peraturan menteri perdagangan nomor 29/M-Dag/Per/5/2012 tentang ketentuan ekspor produk pertambangan.

Dirjen Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM, Thamrin Sihite mengatakan beberapa pihak memang selalu menyebutkan pro dan kontra proyek smelter, terkait penerapan pelarangan ekspor bijih tambang. Bahkan banyak niat pembangunan smelter, hanya merupakan upaya untuk memperoleh surat persetujuan ekspor. “Makanya kami tetapkan batas bahwa izin ini hanya berlaku sampai 2014. Setelah itu ekspor kita stop,” katanya beberapa waktu lalu.

Selanjutnya, pemerintah akan mengevaluasi seluruh proposal yang diajukan. “Kami akan panggil mereka yang serius mau membangun, yaitu yang punya izin lokasi dan studi kelayakan,” ujar Thamrin yang juga telah menerima lebih dari 190 proposal pembangunan smelter.

Hingga saat ini, menurut Thamrin, ada 15 smelter yang sudah pasti akan dibangun. Meski demikian, dirinya masih belum yakin ke-15 smelter ini akan selesai pada tahun ini, karena masih dalam proses konstruksi. “Di tahun 2013, kemungkinan ada smelter PT Sebuku Iron Lateritic Ore selesai,” katanya. Selain itu, ada delapan smelter yang tengah diawasi pengerjaannya dan diharapkan beroperasi tahun depan.

Beberapa smelter yang sudah memulai konstruksi diantaranya, pabrik Meratus Jaya Iron and Steel, kemudian Chemical Grade Alumina (CGA) milik PT Aneka Tambang, PT Sebuku Iron Lateritic Ore, dan Indoferro yang menghasilkan besi spons; PT Dairi Prima Mineral penghasil konsentrat lead dan zinc; PT Agincourt Resources dengan produk ore bulion serta PT Krakatau Steel POSCO yang memproduksi baja.

Diketahui, perusahaan yang baru masuk tahap studi kelayakan adalah pabrik smelting grade alumina (SGA), PT Nusantara Smelting yang menghasilkan copper chatode, nikel pig iron milik PT Aneka Tambang, pabrik nikel hidroksida milik PT Weda Bay Nikel, kemudian PT Jinghuang Indonesia yang memproduksi sponge FeNi.

Pemerintah juga sedang mempertimbangkan membangun smelter tembaga dengan menggunakan dana APBN. Hal tersebut dilakukan karena tidak tersedianya pasokan dan belum adanya investor swasta. “Kalau memang swasta tidak mau bangun smelter tembaga, ya sudah pakai APBN saja,” tegas Thamrin Sihite.

Sumber : Majalah Resources Edisi 01/Tahun 01/Februari 2013

Terakhir Diperbaharui ( Kamis, 21 Februari 2013 09:47 )