Indonesian Mining Association


  • Buat akun
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Data Pemerintah dan Pengusaha Tambang

Surel Cetak PDF

Dini Hariyanti

Alamat surel ini dilindungi dari robot spam. Anda perlu mengaktifkan JavaScript untuk melihatnya

PEMERINTAH dalam hal ini Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba) mengakui pendataan di sektor pertambangan belum sepenuhnya tersusun berbasis teknologi informasi (TI). Salah satu dampaknya ialah berbedanya data laporan penerimaan negara dari sektor minerba antara yang dicatat pemerintah dengan laporan perusahaan tambang.

"Pengelolaan data secara manual iya. Sekarang kita sedang beralih secara TI. Tapi 100 persen manual pun sebenarnya tidak juga," kata Direktur Jenderal Minerba Kementerian Energi dam Sumber Daya Mineral Thamrin Sihite kepada Jurnal Nasional, di Jakarta, pekan lalu.

Pengumpulan informasi secara manual utamanya pada pengelolaan data terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikeluarkan pemerintah daerah. Ini disebabkan wilayah kerja perusahaan tambang pemegang IUP kebanyakan di daerah remote yang belum terjangkau internet secara masif.

"Khususnya IUP, karena dulu IUP memang dikelola pemerintah daerah dan umumnya perusahaan pemegang IUP adalah perusahaan tambang skala kecil. IUP memang agak susah. Sekarang saja IUP yang sudah clean and clear baru sekitar 5.000-aa Tapi kalau PKP2B dan KK semua sudah dikelola secara elektronik," ucapnya. PKP2B adalah perjanjian karya peng-usahaan pertambangan batu bara, sedangkan KK adalah kontrak karya atau izin operasi untuk perusahaan tambang mineral.

Belum singkronnya data pemasukan negara dari industri mineral dan batu bara (minerba) antara yang disetorkan perusahaan dengan pencatatan pemerintah ini terungkap dari laporan perdana

ETTI (Extractive Industi* Transparency Initiative) Indonesia. Data yang dipaparkan Em Indonesia khusus meliputi tahun buku 2009.

Em Indonesia mencatat adanya perbedaan pencatatan di industri mineral senilai USS78 juta dan USS323 juta untuk batu bara. Perbedaan ini terlihat dari aliran penerimaan PPh (pajak penghasilan) badan, PBB (pajak bumi bangunan), royalti, PHT (penjualan hasil tambang), iuran tetap, dan dividen yang dicatat pemerintah dibandingkan data perusahaan.

Kondisi tersebut, imbuh Thamrin, tercermin pula dari keberlangsungan praktik ekspor batu bara ke China. Pasalnya, angka volume batu bara yang dicatat China dengan yang ada di pelabuhan sudah berbeda. "Kenapa ini? Karena waktu ekspor tidak dilaporkan ke kita. Maka, sekarang ada kebijakan misalnya untuk mineral tidak boleh ekspor kecuali yang punya izin ekspor dan eksportir terdaftar," ujarnya

Perbedaan angka dalam penjualan mineral ke luar negeri itu turut memengaruhi hasil pencatatan penerimaan-negara dari pertambangan antara pemerintah dan pengusaha. Penerbitan izin ekspor dan eksportir terdaftar (ET) sendiri berawal dari adanya indikasi penyalahgunaan surat persetujuan ekspor (SPE) komoditas tambang. Ditjen Minerba akan menggunakan laporan EITI Indonesia sebagai masukan untuk perbaikan pengelolaan industri tambang mineral dan balu bara. "Saya perlu cek juga, itu masukan. Karena itu sekarang kami pun sedang buat suatu sistem secara elektronik. Misalnya terkait rekonsiliasi IUP yang Sekarang masih manual nanti akan dibuatkan website. Jadi dari manapun bisa kirim data dan langsung masuk ke kami," kata Thamrin.

Sementara itu, Extractive Industry Revenue Specialist Em Indonesia Ambarsari Dwj Cahyani mengatakan untuk sektor mineral perbedaan tersebut berasal dari selisih antara angka yang dimiliki pemerintah sebesar USS 1.644 mi-liar dibandingkan data perusahaan USS 1.731 miliar.

Bagi industri batu bara, selisih yang berupa minus berasal dari angka pemerintah yang lebih besar dibandingkan catatan perusahaan. Pasalnya, negara mencatat ada penerimaan dari tambang mineral sepanjang 2009 sejumlah USS2.569 miliar sedangkan data perusahaan tambang hanya USS1.335 miliar.

"Penerimaan negara tersebut berasal dari 17 perusahaan mineral dan 54 perusahaan batu bara dengan jumlah pembayaran royalti sebesar USS 500 ribu pada 2009," kata Ambarsari. Untuk data pemerintah yang diaudit Em berasal dari . Direktorat Jenderal Mineral dan Baru Bara, Direktorat Jenderal Pajak, dan Direktorat Jenderal Anggaran.

Ada lima perusahaan tambang mineral yang menyumbang pajak penghasilan badan terbesar dari total 15 perusahaan. Mereka adalah PT Freeport Indonesia, PT Newmont Nusa Tenggara, PT Nusa Halmahera Minerals, PT Inco, PT Timah (Persero) Tbk, dan lainnya. Masing-masing perseroan tersebut mengambil porsi 57,9 persen, 27,4 persen, 5 persen, 4,7 persen, 3,3 persen, 1,8 persen dari total PPh Badan yang ada, yakni US$1,223 miliar.

Sementara itu, kontribusi belasan perusahaan tadi ke negara melalui pembayaran royalti mencapai USS197.5 juta. Freeport tetap menempati porsi terbesar, yakni sekitar 64,6 persen. Disusul PT Timah 10,3 persen, Newmont Nusa Tenggara 10,1 persen, PT Aneka Tambang (Persero) Tbk 5,9 persen, PT Inco 2,7 persen, dan lainnya sebesar 6,5 persen.

Di sisi lain, porsi 53 perusahaan, batu bara dalam aliran penerimaan PPh Badan mencapai USS 1.110 miliar. Tujuh perseroan yang terbanyak berkontribusi ialah PT Kaltim Prima Coal (27,7 persen), PT Adaro Indonesia (22,7 persen), PT Bukit Asam (Persero) Tbk (10,5 persen), PT Tribaindo Coal Mining (8,8 persen), PT Indominco Mandiri (6,1 persen), PT Berau Coal (5,8 persen), dan PT Gunung Bayan Pratama Coal (4,3 persen), dan sisanya sekitar 14,3 persen.

Dari segi pembayaran royalti, 53 perusahaan batu bara yang didata Em itu menyumbang royalti scnilal USS938.2 juta. Rincinya, Kaltim Prima Coal (19,5 persen), Adaro Indonesia (14,3 persen), Indominco Mandiri (12,2 persen), Kideco Jaya Agung (6,5 persen), Trubaindo Coal Mining (6,5 persen), Berau Coal (5,8 persen), PT Arutmin Indonesia (4,8 persen), dan lainnya 30,4 persen.

"Ke depannya kami meminta perbaikan dalam laporan ITII kedua berupa penyerahan surat otorisasi pajak berikut dengan NPWP dan NOP yang lengkap dan besar," ucap Ambarsari.

Pasalnya, ada 19 perusahaan tambang minerba yang laporannya ditolak Em lantaran penyerahan lembar otorisasi pajaknya melewati tenggat waktu yang ditentukan. Sehingga data mereka tak bisa direkonsiliasi dengan catatan pemerintah.

Data Manual

EITI Indonesia mengeluhkan sulitnya pengumpulan data dari sektor minerba mengingat pengelolaan di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM dilakukan manual. Maksudnya, data-data penerimaan dan penyetoran ke pemerintah dari perusahaan tambang hanya tersedia dalam bentuk hard-copy (data tertulis).

"Adanya kelemahan pengelolaan dana penerimaan pada Ditjen Minerba. Itu yang kami sorot terkait kelemahan pengelolaan informasi yang masih dalam bentuk hardcopy. Sehingga ketika data diolah oleh rekonsiliator Em jadi dua kali lipat lebih rumit," ucap Communication Specialist Em Indonesia Fajar Reksoprodjo.

Kondisi sebaliknya Justru terjadi pada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) serta Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Pada kedua institusi ini manajemen data dilakukan secara terpusat dan terkomputerisasi.

Pengelolaan data secara manual oleh Ditjen Minerba tak pelakmenimbulkan sejumlah kelemahan. Misalnya ada kesalahan penulisan data, kekeliruan pengisian NPWP (nomor pokok wajib pajak) dan NOP, serta informasi yang kurang aktual.

Perlu diketahui pula, untuk penyusunan laporan kedua Em Indonesia ditargetkan kelar peng-ujunR tahun ini. Periode pelaporan kedua ini terhitung mulai 2010 sampai 2011. "Tim pelaksana berusaha keras menerbitkan laporan kedua selambat-lambatnya 31 Desember 2013. Kalau tidak status Em Indonesia bisa di-suspend. Karena itu diharapkan laporan selesai selambatnya September mendatang," ucap Fajar.

Tahun pelaporan 2010-2011 meliputi 259 entitas perusahaan, sekitar 60 di antaranya kontraktor migas dan sisanya perusahaan tambang minerba. Lebih dari 150 entitas di dalamnya adalah perusahaan tambang mineral batu bara yang Izin usahanya dikeluarkan perusahaan daerah.

Sementara itu, Perwakilan Indonesia di Dewan Em Internasional dari Masyarakat Sipil Fabby Tumiwa mengatakan kalau Em Indonesia terlambat menyelesaikan laporan akan membawa sentimen negatif bagi sektor migas dan minerba Tanah Air di mata global. Sebab laporan rekonsiliasi Em menjadi standar internasional untuk untuk menilai laporan penerimaan dari pengelolaan sumber daya di suatu negara.

"Laporan pengelolaan sumber daya alam yang baik itu menjadi salah satu indikator dalam Sustainable Development Goal atau SDG. Semua negara harus menerapkannya ke depan baik menggunakan sistem yang dipakai Em atau tidak," kata Fabby.

Jika transparansi sistem pelaporan pengelolaan industri ekstrak -tif secara baik maka penilaian terhadap iklim investasi migas dan minerba Indonesia jadi negatif. Hal ini diatur pula dalam Peraturan Presiden RI nomor 26 tahun 2010 tentang transparansi pendapatan negara dan pendapatan daerah yang diperoleh dari industri ekstraktif.

 Sumber : JURNAL NASIONAL, 13 Juni 2013

Terakhir Diperbaharui ( Selasa, 18 Juni 2013 08:41 )