Indonesian Mining Association

  • Create an account
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Smelter Terbengkalai, Izin Ekspor Freeport Terancam

E-mail Print PDF

Pembangunan smelter baru berjalan 11,5 persen.

JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengancam tidak akan merekomendasikan perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga PT Freeport Indonesia yang berakhir hari ini. Alasannya, hingga kemarin Freeport belum memenuhi sejumlah persyaratan seperti melanjutkan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter).

"Kondisi di lapangan, kelanjutan pembangunan smelternya belum cukup baik," ujar Menteri Energi Sudirman Said di Kompleks Parlemen, Senayan, kemarin.

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Ekspor Mineral, untuk memperpanjang izin ekspor, Freeport harus memperlihatkan bahwa pembangunan smelter di Gresik sudah mencapai 60 persen. Kemajuan pembangunan tersebut dievaluasi oleh Kementerian Energi setiap enam bulan."

Namun, berdasarkan hasil pantauan lapangan Kementerian pada awal Januari lalu, aktivitas pembangunan di area smelter yang ditargetkan berkapasitas 2 juta ton ini sangat minim. Bahkan, lahan untuk pembangunan baru separuh yang direklamasi. "Soal lahan belum ada solusi. Kami sudah surati Freeport," ujar Sudirman.

Freeport juga belum melunasi biaya komitmen pembangunan smelter dalam enam bulan ke depan senilai US$ 530 juta (Rp 7,3 triliun). Menurut Sudirman, surat peringatan sudah disampaikan kepada manajemen Freeport pada 21 Januari lalu. Namun, hingga kini, Freeport belum menanggapi surat tersebut.

Juru bicara Freeport Indonesia, Riza Pratama, belum bisa dimintai tanggapannya hingga kemarin malam. Namun sebelumnya, Wakil Presiden Legal Freeport Indonesia Clementino Lamury mengakui pembangunan smelter Gresik berjalan lambat. Dia mengatakan pembangunan smelter masih berjalan 11,5 persen.

"Sedang dalam tahap persiapan reward based engineering design. Baru sebagian lahan Petrokimia Gresik yang direklamasi," ujar Clementino dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu pekan lalu.

Meski lambat, Clementino yakin pembangunan smelter bisa rampung tepat waktu pada 2017. Adapun peletakan batu pertama ditargetkan berlangsung pada Juli mendatang. Sebaliknya, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Bambang Gatot Ariyono ragu smelter Freeport bisa kelar pada 2017. Sebab, saat ini saja, kata dia, uang komitmen US$ 530 juta tidak kunjung dibayar.

"Kalau tidak bayar, ya kami juga tidak akan perpanjang (izin ekspornya)," ujar Bambang. Freeport diketahui telah meminta rekomendasi dari Kementerian Energi untuk memperpanjang izin ekspor konsentrat tembaga sebanyak 700 ribu ton untuk enam bulan ke depan. Surat tersebut diajukan pada akhir tahun lalu. Selain masalah pembangunan smelter, Freeport masih memiliki kewajiban divestasi saham sebesar 30 persen secara total. Saat ini, pemerintah sedang menilai tawaran divestasi 10,64 persen saham Freeport yang dibanderol seharga US$ 1,7 miliar (Rp 23 triliun). Jika jadi dibeli, pemerintah menguasai 20 persen saham perusahaan asal Amerika Serikat tersebut. ROBBY IRFANY Efri Ritonga

Risiko Stop Ekspor

Kementerian Energi pernah menahan izin ekspor Freeport pada 25 Juli 2015. Masalah utamanya sama, soal smelter. Tiga hari kemudian Izin kembali diberikan setelah Freeport menunjukkan kesungguhannya dalam membangun smelter. Berikut Ini beberapa risiko jika ekspor Freeport dlsetop

  1. 1.Pendapatan anjlok

Pendapatan ekspor Freeport Indonesia bakal anjlok hingga 70 persen. Kalau mengacu pada pendapatan bersih Freeport 2014 sebesar USS 500 juta, tanpa ekspor perusahaan ini hanya mendapat US$ 150 juta dari penjualan katoda tembaga.

 

  1. 2.Saham anjlok

Ketika izin ekspor disetop pada Juli 2015, saham Freeport McMoRan di Amerika Serikat tergerus 9,9 persen menjadi USS 12,29 per lembar.

 

  1. 3.Pemerintah digugat

Penghentian ekspor Freeport berisiko membuat pemerintah digugat di arbitrase internasional. Menurut Direktur Center Indonesia for Resources Strategic Studies Budi Santoso, pemerintah bakal kalah gugatan karena penghentian ekspor bertentangan dengan kontrak karya.

  1. 4.Dampak sosial

Penghentian ekspor membuat aktivitas penambangan Freeport terhenti. Akibatnya, perputaran uang mandek dan berisiko menyebabkan konflik sosial.

  1. 5.Pendapatan daerah merosot

Sekitar 92 persen pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Timika dan 37 persen PAD Provinsi Papua berasal dari Freeport. Penghentian kegiatan perusahaan akan menekan PAD kedua daerah tersebut. ROBBY IRFANY

 Sumber : Koran Tempo,26 Januari 2016

Last Updated ( Wednesday, 03 February 2016 06:44 )
 

Rencana Freeport Tingkatkan TKDN Diapresiasi

E-mail Print PDF

JAKARTA. Pemerintah serius menindaklanjuti rencana PT Freeport Indonesia untuk meningkatkan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) pada wilayah operasinya di Papua.

Sudirman Said, Menteri Energi dan Sumber Daya mineral, mengatakan dirinya akan mengunjungi Papua bersama Menteri Perindustrian, Menteri Badan Usaha Milik Negara, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, untuk menindaklanjuti rencana Freeport menggandeng perusahaan nasional dalam operasinya.

"Freeport kan bermaksud memberikan kontrak kepada BUMN unyuk membeli barang dan jasa. Misalnya butuh batu bara, apa bisa dihubungkan kepada PT Bukit Asam (Persero) Tbk, dan peledak ke Pindad atau Dahana," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (18/9).

Sudirman menuturkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi memang fokus pada peningkatan TKDN pada industri di dalam negeri. Bahkan, Presiden meminta agar pertumbuhan ekonomi saat ini dilakukan dengan basis peningkatan nilai tambah dan pengembangan industri lokal.

Sudirman, sebelumnya juga mengatakan Chairman of Board Freeport McMoran Jim Bob Moffett secara spesifik mengatakan akan membeli alat-alat berat yang diproduksi PT Pindad (Persero). Hal itu dilakukan untuk meningkatkan TKDN dari operasionalnya di Papua.

"Mereka juga akan membeli sebagian bahan peledak yang dibutuhkan dari Pindad dan PT Dahana (Persero)," ujarnya.

Sudirman menuturkan komitmen tersebut sejalan dengan arahan Presiden yang meminta perusahaan meningkatkan TKDN. Bahkan, komitmen tersebut lebih menguntungkan pemerintah, karena Freeport mengalokasikan sebagian belanja modalnya untuk membeli produk BUMN.

Menurutnya, Presiden Jokowi juga meminta keberadaan Freeport harus mampu mempercepat proses pembangunan ekonomi Papua dan Indonesia. Keberadaan perusahaan di daerah, harus mampu menjadi penggerak perekonomian, sehingga ikut membantu pemerintah dalam melakukan pemerataan pembangunan. (Lili Sunardi)

Sumber : Bisnis Indonesia, 19 September 2015

Last Updated ( Thursday, 01 October 2015 07:25 )
 

Ekspor Dibuka, Hilirisasi Tambang Bakal Terhambat

E-mail Print PDF

Ada 178 izin usaha Pertambangan dalam proses membangun smelter.

Abdul Malik

abdul. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

JAKARTA. Paket kebijakan ekonomi yang dicetuskan Kementerian Koordinator Perekonomian dituding membawa dampak negatif terhadap sektor mineral dan batu bara. Sebab, salah satu rencananya adalah memberikan insentif berupa pembukaan keran ekspor bagi pengusaha tambang. "Jelas sekali ada kepentingan pihak tertentu yang diakomodasi," ujar Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (Iress) Marwan Batubara ketika dihubungi, kemarin.

Menurut Marwan, sejak Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, keran ekspor mineral dibatasi guna mendukung kebijakan hilirisasi Pertambangan yang ditargetkan selesai pada 2017. Kebijakan yang diatur dalam Undang-Undang mineral dan batu bara ini mewajibkan pengolahan dan pemurnian barang tambang dilakukan di dalam negeri.

Target tersebut diperkirakan molor karena pemerintah tidak konsisten terhadap pelarangan ekspor mineral mentah. "Pemerintah ingin mendapatkan dana segar dari ekspor mineral mentah," ujar Marwan.

Marwan berujar, jika pemerintah konsisten mengawasi selesainya hilirisasi, mulai periode 2017-2023 Indonesia bakal mengalami peningkatan perolehan nilai tambah dari mineral sebesar US$ 268 miliar. Dolar yang masuk ini berasal dari sektor hulu dan hilir Pertambangan hingga bidang usaha yang berada di mata rantainya. "Sakit sekarang justru tak apa," katanya.

Ancaman molornya " hilirisasi juga muncul karena pemerintah tidak mempunyai instrumen pengawasan berupa target pasti dalam pembangunan. Dari catatan Iress, terdapat total 178 izin usaha Pertambangan yang tengah dalam proses membangun smelter. Dari jumlah tersebut, sebanyak 102 izin atau mayoritas proyek pengerjaan smelter baru mencapai tahap studi uji kelayakan.

Jonatan Handjojo, business Development Growth Steel Group, induk usaha PT Indoferro- perusahaan penyedia jasa pengolahan dan pemurnian nikel-mengaku kecewa atas rencana pemerintah merelaksasi ekspor mineral. Rencana itu dia ketahui saat mengikuti rapat di Kementerian Perekonomian pada 27 Agustus lalu. "Kami kecewa dan protes saat itu juga," tuturnya.

Sampai saat ini, pemerintah belum menyatakan sikap apakah relaksasi akan diberlakukan. Wacana revisi payung hukum hal terkait juga belum terdengar. "Kita tunggu saja keputusan akhirnya. Masih dalam tahap kajian dan evaluasi," ujar Direktur Jenderal mineral dan batu bara Kementerian Energi dan Sumber Daya mineral, Bambang Gatot Ariyono.

Menteri Energi dan Sumber Daya mineral Sudirman Said memastikan tidak ada relaksasi aturan larangan ekspor mineral mentah. Pemerintah tetap berfokus pada pembangunan pabrik pemurnian mineral. "Kita konsisten dengan hilirisasi," katanya. Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menyatakan pemerintah tidak akan mengubah peraturan yang sudah diberlakukan.

Sebelumnya, sebanyak 21 perusahaan smelter dengan total investasi mencapai US$ 30 miliar menyatakan relaksasi larangan ekspor nikel dan bauksit akan membunuh perusahaan smelter dan kredibilitas Indonesia. ROBBY IRFANY I SINGGIH SOARES | MlHIDAYAT

 Sumber : Koran Tempo, 07 September 2015

Last Updated ( Wednesday, 16 September 2015 03:25 )
 

Copper And Zinc Rally As Gold Retreats Ahead Of Fed Meeting

E-mail Print PDF

Copper and zinc helped lead gains in industrial metals as investors speculated that recent losses have been excessive before a meeting of the Federal Reserve.

Copper has fallen 13 percent in January, heading for the biggest monthly loss since September 2011, while zinc is down about 2 percent. Investors will be looking for clues on the timing of interest-rate increases from the Fed after Singapore’s policymakers joined global peers in seeking to stave off deflation.

"The general macro sentiment over the last couple of weeks has been negative," David Wilson, the London-based director of metals research and strategy at Citigroup Inc., said by phone. "There has been overselling and we might get these bouts of short-covering."

Copper for delivery in three months rose 1.2 percent to US$5,488.50 a metric ton on the London Metal Exchange at 10 a.m. in London. The metals 14-day relative strength index closed on Jan. 27 for the fourth session at or below 30, a level that indicates to some analysts that the metal is oversold.

The Bloomberg Commodity Index slid to a 12-year low this week, with crude, hogs and Copper leading losses in 2015. Inventories are rising after a decade-long bull market spurred fanners, miners and drillers to increase production. A strengthening dollar and falling energy prices are threatening to prolong the rout as they make it cheaper to produce more.

"The market is hoping the US won’t make signals about raising interest rates," said Will Yun, a commodities analyst at Hyundai Futures Corp. in Seoul. "This is not the time to raise rates. The dollar is already strong after the problems in the euro zone, especially with Greece."

Copper futures for March delivery in New York rose 1 percent to $2,487 a pound. In London, nickel and tin rose more than 1 percent, while zinc advanced 1.4 percent to $2,134.50 a ton.

Meanwhile, gold declined, paring the biggest rise in a week, as investors assessed the outlook for US interest rates before the Fed ends a two-day meeting on Wednesday.

Bullion for immediate delivery lost as much as 0.3 percent to $1,288.65 an ounce and was at $1,290.71 by 247 p.m. in Singapore, according to Bloomberg generic pricing. Prices rose 0.9 percent on Tuesday, the most since Jan. 20, after data signaled a global slowdown may be hurting US growth. Gold for April delivery fell 0.1 percent to $1,291.60 on the Comex.

Gold rose 9 percent this year amid speculation the Fed will hold off raising borrowing costs amid data showing a contrast between an encouraging US performance and a global outlook that has darkened since it last met. The Swiss central bank unexpectedly abandoned the franc’s cap against the euro before the European Central Bank (ECB) announced an asset-purchase program to spur inflation, boosting demand for a store of value.

"It will be quite important to see what they do say because this will be the first that we’ve heard from the Fed since the SNBs move and the ECBs QE program was announced," Victor Thianpiriya, an analyst at Australia New Zealand Banking Group Ltd., said by phone from Singapore, referring to quantitative easing. "there’s still a lot of conjecture as to when" interest rates will increase, he said.

The Fed is forecast to leave rates unchanged this week, a Bloomberg News survey of economists shows. Chair Janet Yellen said Dec. 17 the Fed is unlikely to move before end-April. The central bank has kept its target for the federal funds rate at zero to 0.25 percent since 2008.

The Swiss National Bank in a statement on Jan. 15 scrapped its three-year policy of capping franc at 1.20 per euro. The European Central Bank pledged Jan. 22 to inject €1.1 trillion ($1.2 trillion) into the currency blocs Economy.

In the US, orders for durable goods unexpectedly fell in December, data from the Commerce Department showed on Tuesday. That follows a report on Jan. 16 showing factory production cooled. The International Monetary Fund and the World Bank cut outlooks for global growth this month.

Silver for immediate delivery dropped 0.2 percent to $18,027 an ounce. Palladium was little changed at $781.03 an ounce, while platinum retreated 0.2 percent to $1,261 an ounce. Bloomberg

 Source : The Jakarta Post, Januari 29, 2015

Last Updated ( Thursday, 12 February 2015 08:04 )
 
  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  4 
  •  5 
  •  6 
  •  7 
  •  Next 
  •  End 
  • »
Page 1 of 7