Indonesian Mining Association


  • Buat akun
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Pembangunan Smelter Freeport Sulit Capai Target

Surel Cetak PDF

JAKARTA Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Rozik B. Soetjipto, menyatakan pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian mineral perusahaannya sulit memenuhi tenggat yang dipatok pemerintah. Sebab, belum ada kepastian tentang perpanjangan operasi perusahaan asal Amerika Serikat itu di Indonesia, setelah kontrak karya habis pada 2021.

"Freeport perlu waktu yang cukup panjang untuk pengembalian modal investasi tambang underground dan investasi smelter," kata Rozik melalui pesan pendek, kemarin. Menurut dia, dengan sisa waktu operasi Pertambangan Freeport tujuh tahun, belum cukup bagi perusahaan untuk mengembalikan modal.

Rozik mengakui Freeport belum membangun smelter seperti yang diminta pemerintah. Namun perusahaan sudah mengerjakan basic engineering dari pabrik smelter. "Secara fisik belum, tapi studi untuk penetapan teknologinya sudah," kata dia.

Direktur Jenderal mineral dan batu bara Kementerian Energi dan Sumber Daya mineral, R. Sukhyar, mengisyaratkan akan menunda izin ekspor Freeport Indonesia jika pembangunan smeller meleset dari target. Untuk mendapatkan izin ekspor, pemerintah mensyaratkan kemajuan pembangunan smelter minimal mencapai 60 persen pada 2015. "Kalau belum memenuhi 60 persen dari target enam bulanan, ya harus diperbaiki. Kalau tidak, ya, ada penundaan ekspor," kata dia, Selasa lalu.

Sukhyar menjelaskan, target pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian mineral telah jelas diatur kementerian. Karena itu, jika Freeport tidak dapat mencapai target yang ditentukan, minimal 60 persen pada Februari 2015, pemerintah akan menunda ekspornya.

Menurut Sukhyar, kalau Freeport sudah mendapat lahan lokasi smelter, artinya perusahaan tambang itu langsung dapat mencapai target pembangunan smelter sebesar 60 persen. "Kalau dapat lahan di atas Rp 1 triliun," katanya.

Menteri Energi Sudirman Said mengatakan akan memberikan sanksi kepada perusahaan yang melanggar peraturan. "Kami lihat seluruh aturan, dan kalau waktunya diterapkan, diterapkan. Tapi kan semangat kami memfasilitasi," kata Sudirman. Menurut dia, hal itu akan berlaku umum dan tidak ada kasus spesifik yang akan menjadi pengecualian. ALI HIDAYAT

 Sumber : Koran Tempo, 18 Desember 2014

Terakhir Diperbaharui ( Senin, 22 Desember 2014 07:42 )
 

Papua Siap Bangun "Smelter"

Surel Cetak PDF

JAYAPURA, KOMPAS. Gubernur Papua Lukas Enembe menyatakan. pihaknya siap membangun smelter atau pengolahan konsentrat mineral yang dihasilkan PT Freeport Indonesia Lokasi industri itu direncanakan di Kabupaten Mimika.

"Walaupun pemerintah pusat mendukung pembangunan smelter di luar Papua, kami akan menghadirkan pabrik itu dengan menggunakan dana sendiri. Freeport wajib menggunakan fasilitas milik kami demi meningkatkan pemasukan anggaran pemda dan membuka lapangan kerja masyarakat setempat," kata Lukas di Jayapura, Minggu (16/11).

Sejak 1997, PT Freeport Indonesia yang beroperasi di Tembagapura mengirimkan 45 persen dari 2,9 juta ton konsentrat per tahun ke industri smelter di Gresik, Jawa Timur. Sisa konsentrat dikirim ke Tiongkok, India, Jepang, Filipina, dan Spanyol.

Pengolahan konsentrat tidak hanya menghasilkan emas, perak, dan tembaga Ada dua limbah bernilai ekonomis tinggi, yaitu slack untuk bahan semen dan gas sulfur dioksida yang diolah menjadi belerang untuk pupuk Gubernur menuturkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Bank Goldman Sachs asal Amerika Serikat sebagai penyalur dana dalam pembangunan smelter. Kehadiran industri smelter turut disertai pembangunan pabrik semen, pembangkit listrik, dan pupuk. Upaya pembangunan industri secara terintegrasi dinilai sebagai solusi mengangkat Papua keluar dari masalah kemiskinan karena tingginya biaya hidup.

"Percuma saja pemerintah memberikan banyak dana kepada kami. Namun, 70 persen dana itu habis untuk belanja bahan bangunan dan kebutuhan pokok di Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Karena itu, Presiden Joko Widodo patut memikirkan kebijakan yang mengakomodasi hadirnya sentra-sentra produksi di Papua" ujarnya.

Senior Vice President Geoservice PT Freeport Indonesia Wahyu Sunyoto mengatakan, pihaknya otomatis akan mengelola konsentrat di smelter yang berlokasi Papua Namun, pemda harus menyediakan tenaga listrik minimal di atas 150 megawatt dan lahan seluas 100 hektar untuk lokasi industri smelter, beserta industri pendukung lainnya untuk mengolah gas SO 2 dan cairan asam sulfat.

"Industri smelter harus berdekatan dengan pantai. Kondisi infrastruktur jalan di Papua belum dapat dilalui truk-truk. Pengiriman konsentrat dapat melalui kapal," katanya. (FLO)

 Sumber : Kompas, 17 November 2014

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 19 November 2014 07:58 )
 

Kontribusi Pertambangan Umum Masih Minim

Surel Cetak PDF

Rasio penerimaan negara dari pertambangan umum terhadap rata-rata penerimaan negara hanya 6,16%.

Ignasius Laya

JAKARTA. Sektor pertambangan umum belum memberikan kontribusi yang optimal terhadap pendapatan negara. Apalagi jika dibanding dengan sektor minyak dan gas bumi (migas), kontribusi pertambangan umum terhadap pendapatan negara sangat timpang.

Komaidi Notonegoro, Wakil Direktur ReforMiner Institute, mengatakan dalam 10 tahun terakhir (2005-2012) rata-rata penerimaan negara dari sektor migas sekitar Rp 225,71 triliun sementara pertambangan umum hanya rata-rata Rp 60,42 triliun. Penerimaan negara rata-rata dalam 10 tahun terakhir Rp 904,47 triliun.

Rasio penerimaan negara dari pertambangan umum terhadap migas pada periode itu hanya 25,32%. Rasio penerimaan negara dari pertambangan umum terhadap rata-rata penerimaan negara hanya 6,16%, jauh lebih rendah dari rasio penerimaan negara dari sektor migas terhadap rata-rata penerimaan negara yakni 25,48%.

Menurut Komaidi, di sektor migas bagian pemerintah sekitar 85% dan 15% untuk kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) melalui skema bagi hasil (production sharing contract /PSC). Jika dikurangi cost recovery antara 25%-30%, maka kontribusi migas kepada negara sekitar 55%-60%.

Di sektor pertambangan umum, pendapatan negara berasal dari royalti dan pajak yang kecil, rata-rata 1% untuk kontrak kaiya. Royalti batubara masih lebih baik karena menyetorkan royalti paling kecil 7%.

Aturan-aturan pelaksana di sektor pertambangan mineral dan batubara seperti ini tidak lagi sesuai roh undang-undang yang memberikan kuasa kepada negara atas sektor strategis. Kuasa pertambangan berupa kontrak kaiya dan izin usaha pertambangan (IUP) diberikan langsung pemerintah pusat dan pemerintah daerah kepada pelaku usaha. Akibatnya tidak ada kontrol negara yang kuat atas perusahaan tambang.

Di industri migas, ada Satuan Kerja Khusus Pengawas Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) yang menjadi perpanjangan tangan pemerintah untuk mengontrol perusahaan tambang. SKK Migas dapat mengevaluasi dengan detail semua biaya dan elemen pendapatan negara dari kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) sehingga mampu mengoptimalkan pendapatan negara dari sektor ini.

Menurut Komaidi, perlu ada satu lembaga seperti di migas, BUMN misalnya yang bisa verifikasi jumlah produksi, struktur biaya dipantau jelas. Kalau tidak, perusahaan bisa membayar nilai royalti yang rendah.

"Kalau besaran royalti dinaikan, perusahaan tambang bisa saja membesarkan biaya, sehingga nilai royalti kecil walau persentasinya besar, karena royalti dihitung dari penjualan bersih," kata dia di Jakarta, Senin.

Menurut Komaidi, besaran royalti tidak menjadi faktor utama kecilnya sektor pertambangan umum kepada pendapatan negara, tetapi terutama tidak ada kontrol ketat dari lembaga khusus untuk memverfikasi biaya produksi, dan jumlah produksi.

Dia mengatakan, selama ini pemerintah hanya mendapatkan laporan dari perusahaan tambang dan surveyor terkait laporan produksi dan ekspor. Tetapi tidak ada badan khusus yang mengecek kadar mineral dalam bijih mineral yang diekspor.

Surveyor hanya menghitung volume bukan informasi detail soal kadar mineral. Padahal kadar ini yang menentukan besaran royalti tambang dan dasar penerimaan pajak juga retribusi daerah.

"Di migas berapa produksi per barelnya, struktur biayanya jelas dihitung dan dievaluasi SKK Migas. Semuanya jelas. Di tambang, gelap. Makanya data untuk menghitung berapa kontribusi pertambangan atau misalnya untuk menghitung perbandingan ekspor bijih mineral dan berapa kalau ada peningkatan nilai tambah sulit didapatkan dan sulit dihitung," ungkap dia.

Kenaikan Royalti

Komaidi menambahkan pemerintah harus tetap konsisten menerapkan kenaikan royalti kontrak karya mineral dari 1% menjadi 4% seperti ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003.

Berdasarkan simulasi dari data Kementerian ESDM, jika royalti tidak dinaikan dari 1 % menjadi 4% maka potensi kehilangan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dari delapan pemegang kontrak karya mencapai Rp 2,2 triliun per tahun.

Kedelapan pemegang kontrak karya itu adalah PT Freeport Indonesia, PT Vale Indonesia Tbk (INCO), PT Avocet Bolaang Mongondow, PT Indomuro Kencana, PT Kobatin, PT Newmont Nusa Tenggara, PT Nusa Halmahera Minerals, Dan PT Natarang Mining.

Dalam enam tahun terakhir (2007-2012), rata-rata PNBP dari kontrak kaiya hanya Rp 1,85 triliun sementara IUP menyumbang Rp 3,12 triliun, perjanjian karya pertambangan pengusahaan batubara (PKP2B) yang membayar royalti 13,5% berkontribusi rata-rata Rp 12,9 triliun dalam periode ini. Dengan rata-rata PNBP Rp 17,87 triliun sepanjang 2007-2012, maka kontribusi PNBP kontrak kaiya hanya 12,18%, IUP 17,01%, dan PKP2B 70,80%.

 Sumber : Indonesia Finance Today, 10 Desenber 2013

Terakhir Diperbaharui ( Kamis, 12 Desember 2013 10:40 )
 

Akhirnya Pertamina Bisa Pasok Bahan Bakar Freeport

Surel Cetak PDF

Setelah 40 tahun lebih beroperasi, PT Freeport Indonesia kini minta PT Pertamina (Persero) untuk memasok kebutuhan bahan bakarnya. Kontrak pasokan bahan bakar itu mencapai Rp 2,5 triliun per tahun.

OLEH: RAMA JULIAN SAPUTRA

PT Pertamina (Persero) dan PT Jakarta, Awal Juli lalu. Freeport Indonesia (PTFI) akhirnya menandatangani kesepakatan kerja sauna Letter of Intent (LoI) jual beli High Speed Diesel (HSD) yang akan digunakan perusahaan tersebut untuk bahan bakar operasionalnya di lokasi tambang di Kabupaten Mimika, Papua.

Penandatanganan LoI dilakukan oleh Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan dan Presiden Direktur Freeport Indonesia Rozik B. Soetjipto di Jakarta, Awal juli lalu.

Karen Agustiawan mengatakan, melalui Lol ini Pertamina akan memasok kebutuhan solar HSD PTFI sebanyak 21.000 ribu kiloliter (KL) per bulan. Dengan asumsi harga solar yang digunakan Rp 10 ribu per liter, maka nilai kontrak tersebut sekitar Rp 2,5 triliun per tahun. Kebutuhan HSD PTFI sebesar 36.000 ribu KL per bulan. Ini merupakan kerja sama pertama setelah Freeport beroperasi 40 tahun di Indonesia.

Karen menambahkan, selama lebih dari 50 tahun menangani distribusi bahan akar minyak dan selama 40 tahun Freeport beroperasi di Indonesia, baru kali ini terjalin kontrak kerja sama. Untuk itu ia berharap pada kerja sama lainnya mendatang, pasokan Pertamina ntuk Freeport bisa ditingkatkan.

Freeport tidak perlu sungkan jika merasa pasokan dari kami belum memenuhi spesifikasi teknis. Kami pasti penuhi (spesifikasi) teknisnya. Kami berharap pada tahun-tahun ke depan, volume bisa diperbesar," kata Karen.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya menambahkan bahwa suplai solar akan dilakukan pada awal 2014. Dalam waktu dua hingga tiga bulan ke depan, Pertamina akan melakukan uji coba pengiriman kargo sebesar 10 KL.

Frekuensi penerbangan di Timika meningkat sehingga kebutuhan bahan bakar tersebut juga bertambah. "Kami harapkan bisa buka DPPU (Depot Pengisian Pesawat Udara) juga sehingga penerbangan lain bisa masuk kesana. Ini akan memberi keuntungan selain untuk Freeport, juga masyarakat di sekitar lokasi Freeport," terang Hanung.

Dalam Lol tersebut, pasokan HSD Pertamina kepada PTFI akan dilakukan selama 1 tahun dengan opsi perpanjangan setiap tahun selama 2 kali dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pada kinerja pasokan setiap tahunnya. Selain HSD, saat ini PTFI telah menggunakan produk Pertamina, yaitu Avtur untuk kegiatan operasional perusahaan.

Indonesia untuk menolak pasokan dari Pertamina. "Sudah 40 tahun niat untuk bisa bekerja sama dan akhirnya sekarang terwujud."

Alasan pembelian solar dari Pertamina, menurut Rozik, seiring dengan tujuan Freeport untuk mendukung pembangunan nasional. "Freeport punya misi, bukan sekedar jadi perusahaan tambang, tapi juga bisa berperan untuk pembangunan. Tentunya masalah energi terpenting," ungkapnya.

Dia menambahkan, kebutuhan bahan bakar Freeport mencapai 2,85 juta barel per tahun. Pertamina memasok 60 persen dari total kebutuhan solar untuk operasi di pertambangan. Sementara 40 persen sisanya akan dipasok oleh supplier lain. "Kerja sama dengan Pertamina akan berlangsung selama tiga tahun,” jelasnya. Menurut Rozik selama ini pasokan solar Freeport berasal dari supplier swasta, salah satunya PT AKR.

 Sumber : Resources-IMA, Juli 2013

Terakhir Diperbaharui ( Kamis, 25 Juli 2013 11:15 )
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL