Indonesian Mining Association

  • Create an account
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Izin Ekspor Newmont Langgar Aturan

E-mail Print PDF

Jika PT NNT menyalahi kepercayaan, kapal untuk mengekspor bisa ditahan.

Aldian Wahyu Ramadhan

JAKARTA. Pemberian rekomendasi ekspor PT Newmont Nusa Tenggara (PT NTT) oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ternyata hanya berdasar pada kepercayaan. Perusahaan pertambangan tersebut mendapatkan rekomendasi ekspor tanpa membayar jaminan kesungguhan pembangunan fasilitas pemurnian (smelter).

Padahal, Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2014 menyebutkan, untuk mendapatkan persetujuan ekspor mineral logam, eksportir harus memenuhi sejumlah persyaratan. Di antaranya, melampirkan bukti penempatan jaminan kesungguhan pembangunan fasilitas pemurnian.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM R Sukhyar mengatakan, PT NNT berjanji memberikan jaminan kesungguhan, Selasa (23/9). "(Mereka akan) bayar 25 juta dolar AS," ujarnya kepada Republika, kemarin.

Surat rekomendasi ekspor PT NTT, diakui Sukhyar, merupakan inisiatif pemerintah. Namun, apabila PT NNT menyalahi kepercayaan, dia menegaskan kapal untuk mengekspor bisa ditahan.

Sukhyar membantah pemberian surat rekomendasi ekspor tersebut terkait dengan pencabutan gugatan arbitrase PT NTT kepada pemerintah. Artinya, pencabutan gugatan bukan karena dijanjikan pemberian surat rekomendasi ekspor. Gugatan arbitrase yang diajukan PT NTT ke International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) karena larangan ekspor mineral mentah pemerintah dicabut pada Agustus lalu.

Sesuai surat rekomendasi yang terbit pada Kamis (18/9), kuota ekspor PT NNT sebesar 304.515 ton untuk enam bulan ke depan. Namun, kuota tersebut bisa bertambah apabila PT NNT membangun fasilitas smelter di dalam negeri secara mandiri atau bekerja sama dengan pihak ketiga.

Sukhyar mengatakan, PT NNT telah bersedia membangun smelter. Akantetapi, belum diketahui perusahaan akan membangun secara mandiri atau bekerja sama dengan pihak lain. Hal itu tertuang dalam nota kesepahaman (MoU) amendemen kontrak pertambangan yang ditandatangani awal September lalu.

Dia menambahkan, PT NNT akan menempatkan jaminan kesungguhan lagi jika menggandeng pihak ketiga atau membangun smelter sendiri. Besar jaminannya akan dihitung sesuai dengan ketentuan, yakni lima persen dari nilai investasi smelter. Sukhyar menegaskan, pemerintah sudah mendesak NTT untuk menggandeng mitra dalam pembangunan smelter ini.

Pihak Newmont sendiri mengakui telah menerima izin ekspor.

Dalam keterangan tertulisnya, perusahaan memperkirakan pengapalan konsentrat tembaga untuk ekspor dimulai kembali pekan ini. Kegiatan operasi kembali di tambang tembaga Batu Hijau telah berlangsung sejak awal September setelah MoU dengan pemerintah ditandatangani. Sementara, penambangan dan pengolahan diprediksi bisa dilakukan pada Oktober.

"Bagi lebih dari 8.000 karyawan dan kontraktor di Batu Hijau dan para anggota keluarganya, dimulainya kembali kegiatan operasi tambang Batu Hijau ini merupakan titik tonggak penting dalam memulihkan kembali mata pencahariannya dan mendukung roda ekonomi Kabupaten Sumbawa Barat," ujar Presiden Direktur PT NNT Martiono Hadianto.

Newmont telah menandatangani MoU dengan Kementerian ESDM yang akan menghasilkan perubahan yang telah disepakati bersama terhadap Kontrak Karya (KK) NNT. Dengan penandatanganan nota kesepahaman ini, PT NNT setuju untuk membayar bea keluar dengan tarif sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang dikeluarkan pada Juli 2014.

Perusahaan juga harus menyediakan dana jaminan keseriusan se-nilai 25 juta dolar AS sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan smelter, membayar royalti 4,0 persen untuk tembaga, 3,75 persen untuk emas, dan 3,25 persen untuk perak serta membayar iuran tetap (deadrent) dua dolar AS per hektare. ed nur aini

 Sumber : REPUBLIKA, 24 September 2014

Last Updated ( Wednesday, 01 October 2014 10:36 )
 

Newmont Incar Tambahan Kuota Ekspor

E-mail Print PDF

Muhammad Yazid

JAKARTA. PT Newmont Nusa Tenggara tampaknya ingin mendapatkan kuota ekspor yang lebih besar dari yang saat ini ditetapkan yakni hanya 304.515 ton selama tiga tahun ke depan atau sampai 12 Januari 2017 nanti. Salah sam cara yang dipakai dengan bekerjasama dengan PT Indosmelt membangun smelter.

Dengan kapasitas produksi Newmont mencapai 600.000 ton per tahun, tentu saja ada sisa produksi dari perusahaan ini yang tidak bisa diekspor. Harapannya dengan menggandeng Indosmelt, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan menambah kuota ekspor Newmont.

Sumber KONTAN di industri pertambangan mineral membisikkan. Newmont dan Indosmelt sudah membicarakan kerjasama pembangunan smelter ini. "Dalam waktu dekat akan dibicarakan memorandum of understanding (MoU)kerjasama dan sales purchase agreement (SPA) konsentrat tembaga" terang si sumber, Senin (22/9).

Bila ini benar, kerjasama ini bukan kali pertama Newmont dan Indosmelt sebelumnya sudah menggelar penandatangan conditional sales purchase agreement (CSPA) jual beli konsentrat. Namun, kesepakatan ini sempat terancam batal karena Newmont berencana memasok konsentratnya ke PT Smelting dan smelter yang akan dibangun bersama dengan Freeport.

Namun, karena Kementerian ESDM hanya memberikan sedikit kuota ekspor, Newmont kembali melirik Indosmelt sebagai patner.

Sumber ini bilang, Indosmelt dipilili karena dinilai paling siap dan juga memiliki kapasitas bahan baku yang cukup besar yaitu 500.000 ton konsentrat per tahun. "Kalau sudah resmi kerjasama maka Newmont akan bisa mendapat tambahan kuota ekspor lagi, dan pelaksanaan proyek smelter Indosmelt bakal bisa dikebut karena sudah ada jaminan pasokan." terang si sumber.

Tapi, Presiden Direktur PT Newmont Nusa Tenggara Martiono Hadianto membantah ada kesepakatan soal itu. "Ketemuan saja belum," ujar Martiono.

Direktur Utama PT Indosmelt Natsir Mansur juga senada "Belum ada pembicaraan resmi dari Newmont soal kepastian kerja sama" katanya Hanya menurut Natsir, CSPA Indosmelt bersama Newmont dan Freeport yang berlaku hingga 2017 masih jalan.

Sebelumnya Indosmelt juga akan menggandeng Kalla Group untuk ikut serta membangun smelter dengan memberikan 30% saham. Sukhyar, Dirjen Minerba Kementerian ESDM mengakui, pemerintah akan mempertemukan Newmont dengan tiga perusahaan, yaitu PT Indosmelt, PT Nusantara Smelting, dan PT In-dovasi Mineral. "Kami hanya fasilitasi, nanti terserah Newmont mau kerjasama dengan sama siapa dan kuota ekspornya bisa ditambah," ujarnya. Katanya Selasa (23/9), Newmont setor jaminan pembangunan smelter US$ 25 juta.

 Sumber : Kontan, 24 September 2014

 

Newmont Incar Tambahan Kuota Ekspor

E-mail Print PDF

Muhammad Yazid

JAKARTA. PT Newmont Nusa Tenggara tampaknya ingin mendapatkan kuota ekspor yang lebih besar dari yang saat ini ditetapkan yakni hanya 304.515 ton selama tiga tahun ke depan atau sampai 12 Januari 2017 nanti. Salah sam cara yang dipakai dengan bekerjasama dengan PT Indosmelt membangun smelter.

Dengan kapasitas produksi Newmont mencapai 600.000 ton per tahun, tentu saja ada sisa produksi dari perusahaan ini yang tidak bisa diekspor. Harapannya dengan menggandeng Indosmelt, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan menambah kuota ekspor Newmont.

Sumber KONTAN di industri pertambangan mineral membisikkan. Newmont dan Indosmelt sudah membicarakan kerjasama pembangunan smelter ini. "Dalam waktu dekat akan dibicarakan memorandum of understanding (MoU)kerjasama dan sales purchase agreement (SPA) konsentrat tembaga" terang si sumber, Senin (22/9).

Bila ini benar, kerjasama ini bukan kali pertama Newmont dan Indosmelt sebelumnya sudah menggelar penandatangan conditional sales purchase agreement (CSPA) jual beli konsentrat. Namun, kesepakatan ini sempat terancam batal karena Newmont berencana memasok konsentratnya ke PT Smelting dan smelter yang akan dibangun bersama dengan Freeport.

Namun, karena Kementerian ESDM hanya memberikan sedikit kuota ekspor, Newmont kembali melirik Indosmelt sebagai patner.

Sumber ini bilang, Indosmelt dipilili karena dinilai paling siap dan juga memiliki kapasitas bahan baku yang cukup besar yaitu 500.000 ton konsentrat per tahun. "Kalau sudah resmi kerjasama maka Newmont akan bisa mendapat tambahan kuota ekspor lagi, dan pelaksanaan proyek smelter Indosmelt bakal bisa dikebut karena sudah ada jaminan pasokan." terang si sumber.

Tapi, Presiden Direktur PT Newmont Nusa Tenggara Martiono Hadianto membantah ada kesepakatan soal itu. "Ketemuan saja belum," ujar Martiono.

Direktur Utama PT Indosmelt Natsir Mansur juga senada "Belum ada pembicaraan resmi dari Newmont soal kepastian kerja sama" katanya Hanya menurut Natsir, CSPA Indosmelt bersama Newmont dan Freeport yang berlaku hingga 2017 masih jalan.

Sebelumnya Indosmelt juga akan menggandeng Kalla Group untuk ikut serta membangun smelter dengan memberikan 30% saham. Sukhyar, Dirjen Minerba Kementerian ESDM mengakui, pemerintah akan mempertemukan Newmont dengan tiga perusahaan, yaitu PT Indosmelt, PT Nusantara Smelting, dan PT In-dovasi Mineral. "Kami hanya fasilitasi, nanti terserah Newmont mau kerjasama dengan sama siapa dan kuota ekspornya bisa ditambah," ujarnya. Katanya Selasa (23/9), Newmont setor jaminan pembangunan smelter US$ 25 juta.

 Sumber : Kontan, 24 September 2014

 

Luas Lahan Pertambangan Besar Mulai Dipapras

E-mail Print PDF

Pengusaha tak mengkhawatirkan penciutan lahan pertambangan akan memukul bisnis mereka

Muhammad Yazid

JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengklaim telah menyelesaikan renegosiasi kontrak dengan 68 perusahaan pemegang kontrak karya (KK) maupun perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B). Pemerintah juga telah meminta komitmen perusahaan pertambangan untuk menciutkan wilayah tambangnya sebagai bagian dari renegosiasi.

Sukhyar, Direktur Jenderal Mineral dan Barubara Kementerian ESDM mengatakan, setelah menandatangani memorandum of understanding (MoU) amandemen kontrak, lahan tersebut harus segera dikembalikan ke negara. "Lahan yang dikembalikan perusahaan statusnya akan lang-sung menjadi wilayah pencadangan negara (WPN) atau wilayah usaha pertambangan (WUP)," ungkap Sukhyar, Selasa (23/9).

Beberapa perusahaan yang sudah bersedia mengembalikan lahannya kepada negara adalah PT Freeport Indonesia, PT Newmont Nusa Tenggara, PT Adaro Indonesia (lihat tabel). Namun sayang, Sukhyar enggan merinci total lahan tambang yang sudah dikembalikan perusahaan tersebut kepada negara. Yang jelas, semua lahan yang dikembalikan tersebut statusnya masih greenfield alias belum diusahakan oleh pemilik tambang baik dalam kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi.

Menurut dia, sejumlah lahan yang akan dikembalikan perusahaan tersebut masih belum bisa dieksekusi oleh pemerinah lantaran harus menunggu peraturan pelaksanaannya. "Untuk penetapan status lahan pengembalian itu, kami masih menunggu terbitnya revisi PP Nomor 23/2010, kalau belum terbit pengembalian belum bisa dieksekusi," kata Sukhyar.

Edi Prasodjo, Direktur Pengusahaan dan pembinaan Mineral Kementerian ESDM menambahkan, pengembalian lahan yang dilakukan pengusaha sejatinya berdasarkan usulan pengusaha sesuai dengan rencana jangka panjang.

Apalagi, status lahan tersebut masih greenfield sehingga tidaR akan mengganggu kinerja perusahaan. "Tidak akan mengganggu," kata dia.

Kementerian ESDM siap mempertimbangkan masukan pengusaha mengenai rencana jangka panjang perusahaan yang berkaitan dengan penggunaan lahan tambang. Misalnya saja, renegosiasi dengan PT J Resources Bolaang Mongondow yang belum final re-negosiasinya karena terkendala poin penciutan lahan.

Menurut Edi, hingga sekarang pemerintah masih membicarakan jumlah lahan yang akan dikembalikan anak usaha PT J Resources Asia Pasifik Tbk tersebut. "Mereka masih menghitung luas lahannya, mereka masih menawar untuk pengembalian secara bertahap," ujar Edi.

Tak berdampak

Sementara itu, Garibaldi Thohir, Presiden Direktur PT Adaro Energy Tbk, induk usaha PT Adaro Indonesia mengatakan, pihaknya sudah menyetujui enam poin renegosiasi termasuk pengurangan lahan tambang milik perusahaan. "Ketentuan utama yang kami disepakati sudah sejalan dengan harapan kami untuk menjadi aset bangsa," kata dia dalam keterbukaan di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Sementara, melalui penjelasan tertulis Ratih Amri, Sekretaris Perusahaan PT Vale Indonesia Tbk, kepada otoritas BEI, menyatakan, hasil kesepakatan renegosiasi dalam MoU amendemen kontrak belum mengikat kedua belati pihak. Menurut dia, renegosiasi masih dilanjutkan tahapannya dalam pembahasan amandemen kontrak. "Karena pembicaraan mengenai enam butir utama perubahan kontrak karya masih berlangsung dan belum final, saat ini belum berdampak nyata terhadap perusahaan," kata dia.

 Sumber : Kontan, 24 September 2014

 
  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  4 
  •  5 
  •  6 
  •  7 
  •  8 
  •  9 
  •  10 
  •  Next 
  •  End 
  • »
Page 1 of 521