Indonesian Mining Association

  • Create an account
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Pemilik Newmont Ajukan Uji Materi UU Minerba

E-mail Print PDF

JAKARTA. Pemegang saham PT Newmont Nusa Tenggara, PT Pukuafu Indah, mengajukan gugatan uji material Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara ke Mahkamah Konstitusi. Pasal 169 b UU tersebut dinilai oleh pemilik 17,8 persen saham Newmont itu telah merampas hak konstitusional mereka.

"Hak konstitusional pemohon yang dilindungi UUD Pasal 27 baik secara langsung maupun tidak langsung dirampas atau dihalang-halangi oleh ketidakpastian Pasal 169 b dan Pasal 170 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009," kata Tri Aji, kuasa hukum Pukuafu, dalam sidang pemeriksaan pendahuluan perkara pengujian formal dan material di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, kemarin.

Tri Aji mengatakan, dalam pasal 169 a disebutkan bahwa kontrak karya dinyatakan berlaku sampai masa berakhirnya kontrak. Namun pada pasal 169 b tentang penyesuaian pasal-pasal kontrak karya dengan ketentuan undang-undang, mengatur kontrak harus disesuaikan paling lambat 1 tahun setelah UU Minerba diundangkan.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyayangkan gugatan Pukuafu itu. Apalagi Newmont telah bersepakat menandatangani nota kesepahaman renegosiasi kontrak dengan pemerintah pada 3 September 2014. "Kami menyayangkan tuntutan ke MK itu," kata Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi R. Sukhyar.

Kepala Biro Hukum Kementerian Energi Susyanto mengatakan pihaknya siap menghadapi gugatan dan mempertahankan pasal-pasal yang dipermasalahkan. Menurut dia, gugatan Pukuafu bisa berdampak buruk bagi proses renegosiasi kontrak tambang yang sedang berlangsung."Kalau dimenangkan mereka, bahaya sekali. Renegosiasi ini bisa terhenti dan kembali ke kontrak lama," kata Susyanto. BERNADETTE CHRISTINA MUNTHE

 Sumber : Koran Tempo, 24 Oktober 2014

Last Updated ( Monday, 27 October 2014 09:25 )
 

Newmont’s Shareholder Applies for Judicial Review

E-mail Print PDF

Raras Cahyafitri

JAKARTA. PT Pukuafu Indah, a shareholder of copper miner PT Newmont Nusa Tenggara, has filed a judicial review request over the controversial 2009 Mining Law, which requires mining companies to process and refine minerals before exporting.

In a preliminary hearing on Thursday, Pukuafu Indah argued that the law would be detrimental to the company, particularly articles 169b and 170, which respectively mandate adjustments in mining firms’ contracts of work (CoWs) and requires miners to process minerals in domestic smelters.

Pukuafu Indah currently holds a 17.8 percent stake in Newmont Nusa Tenggara.

“The applicant argues that a CoW must be upheld and must be obeyed by related parties until its expiry,” Pukuafu Indah’s legal team, led by Wisye Hendrawati, told the panel of judges.

Newmont Nusa Tenggara is among 34 mining companies with CoWs in Indonesia. Newmont and the government signed the CoW in 1986, which highlights the company’s right to carry out exploration and exploitation in its working area in West Nusa Tenggara and sell its products overseas.

Tensions arose when the law was passed in 2009. Under the law, the government has the mandate to change the mining contract regime to a licensing regime.

The law states that a CoW is upheld until its expiry but mandates adjustment of the contract to comply with the law within one year. Expiry dates of CoWs vary among companies. Once CoWs expire, however, they should be changed to licenses.

The law also requires miners to process and refine minerals in domestic facilities.

The government implemented a regulation that effectively bans the export of mineral ore at the beginning of the year.

Newmont Nusa Tenggara had filed for international arbitration against the export ban in July. However, it later decided to withdraw the appeal following a threat from the government that continuing arbitration would cost the company significantly, including possible contract termination.

Newmont Nusa Tenggara — the subsidiary of US-based Newmont Mining Corporation — has signed a memorandum of understanding (MoU) with the government on principal agreements over the contract. The principal agreements will be adopted into a contract amendment now in the drafting process.

During Thursday’s hearing, the panel of judges asked Pukuafu to revise its appeal within 14 days before the next hearing.

The Energy and Mineral Resources Ministry’s mineral and coal directorate general, R. Sukhyar, regretted Pukuafu’s legal maneuver.

“We don’t understand why the shareholder has submitted this appeal when our relations with Newmont Nusa Tenggara are improving,” Sukhyar said, referring to recent tensions related to the arbitration appeal.

“We hope Newmont Nusa Tenggara can advise the shareholder [not to continue its appeal],” he said.

Sukhyar said the legal move was not expected to influence the drafting of Newmont’s contract amendment.

Pukuafu’s move deals another blow to the law. In February, mining industry players, namely Indonesia’s Mineral Entrepreneurs Association (Apemindo), PT Harapan Utama Andalan, PT Pelayaran Eka Ivanajasa and Koperasi TKBM Kendawangan Mandiri, submitted their request for a judicial review to the court. A ruling from the court is expected soon as a series of hearings have been completed.

The Energy and Mineral Resources Ministry’s legal bureau head, Susyanto, said the government would defend the law.

“We argue that a law is stronger than a contract because the law is the people’s will. We regret the legal move, yet admit that it is their constitutional right to file such requests. We are consistent and will defend the law,” Susyanto said.

Newmont Nusa Tenggara president director Martiono Hadianto did not immediately respond to text message requesting comment on the matter.

 Source : The Jakarta Post, October 24, 2014

Last Updated ( Monday, 27 October 2014 09:23 )
 

Pemerintah Izinkan Freeport Kembali Operasikan Grasberg

E-mail Print PDF

JAKARTA. PT Freeport Indonesia, anak usaha Freeport McMoran CopperGold Inc, perusahaan tambang asal Amerika Serikat telah mengoperasikan kembali tambang terbuka Grasberg di Papua. Tambang terbuka Grasberg sempat dihentikan operasional pasca insiden kecelakaan yang menelan korban empat pekerja meninggal dunia pada 27 September 2014.

Eko Gunarto, Kepala Subdirektorat Keselamatan Pertambangan Kementerian ESDM, mengatakan Freeport Indonesia telah mendapat izin mengoperasikan kembali tambang terbuka Grasberg setelah memenuhi rekomendasi dari Kementerian ESDM, yakni melakukan identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian resiko (IBPR) seluruh area Grasberg.

"Mereka sudah lakukan perbaikan sehingga sudah ada jaminan keselamatan. Makanya kami izinkan," kata Eko di Jakarta, Kamis.

Kementerian ESDM memberikan rekomendasi kepada Freeport untuk mensosialisasikan kembali prosedur pengoperasian standar (PPS) Grasberg Operation Departement No. SM-2.18-HLG-006-5 tentang Pengoperasian Haul Truk di Tambang Terbuka Grasberg kepada seluruh operator truk pasca insiden kecelakaan di tambang tersebut.

Rekomendasi kedua, Freeport diminta memastikan komunikasi antar unit mobile equipment dapat berjalan dengan baik. Rekomendasi berikutnya meningkatkan koordinasi antara pengawas dan operator dalam melaksanakan tugas. Kemudian membuat standard operating procedure (SOP) proses pembuatan fasilitas atau infrastruktur yang terkait dengan pengaturan lalu lintas. Rekomendasi kelima, melakukan IBPR terhadap bandara atau tempat parkir mobile equipment dan jalan tambang aktif di seluruh area Grasberg dan melakukan traffic management berdasarkan hasil IBPR dan skala prioritas.

Rekomendasi keenam yakni aktivitas penambangan secara penuh di area Grasberg dapat dilakukan setelah rekomendasi ke-5 diselesaikan dan dilaporkan kepada Kepala Inspektur Tambang. Kegiatan yang terkait perawatan tambang seperti penggalian overburden terkait kestabilan lereng, pemeliharaan jalan, pemompaan air, penggalian lumpur, tetap wajib dilaksanakan.

R Sukhyar, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, menyatakan inspektur tambang sudah menerima rencana kerja mengenai perbaikan yang akan dilakukan oleh Freeport Indonesia.

"Operasi Freeport sudah dibuka kembali. Izin dikeluarkan oleh Kepala Inspektur Tambang dalam hal ini Direktur Teknik dan Lingkungan," tandas dia.

Pemerintah sebelumnya juga sempat menghentikan operasi tambang terbuka Grasberg dan tambang bawah tanah (deep ore zone/ DOZ) Freeport pada 14 Mei 2013 setelah fasilitas latihan tambang bawah tanah Big Gossan runtuh. Satu bulan emudian pemerintah baru mengizinkan Freeport mengoperasikan tambang terbuka Grasberg dan baru pada 9 Juli 2014, tambang bawah tanah Freeport diizin beroperasi. Yurika Indah Prasetianti

 Sumber : Indonesia Finance Today, 24 Oktober 2014

 

Pemerintah Izinkan Freeport Kembali Operasikan Grasberg

E-mail Print PDF

JAKARTA. PT Freeport Indonesia, anak usaha Freeport McMoran CopperGold Inc, perusahaan tambang asal Amerika Serikat telah mengoperasikan kembali tambang terbuka Grasberg di Papua. Tambang terbuka Grasberg sempat dihentikan operasional pasca insiden kecelakaan yang menelan korban empat pekerja meninggal dunia pada 27 September 2014.

Eko Gunarto, Kepala Subdirektorat Keselamatan Pertambangan Kementerian ESDM, mengatakan Freeport Indonesia telah mendapat izin mengoperasikan kembali tambang terbuka Grasberg setelah memenuhi rekomendasi dari Kementerian ESDM, yakni melakukan identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian resiko (IBPR) seluruh area Grasberg.

"Mereka sudah lakukan perbaikan sehingga sudah ada jaminan keselamatan. Makanya kami izinkan," kata Eko di Jakarta, Kamis.

Kementerian ESDM memberikan rekomendasi kepada Freeport untuk mensosialisasikan kembali prosedur pengoperasian standar (PPS) Grasberg Operation Departement No. SM-2.18-HLG-006-5 tentang Pengoperasian Haul Truk di Tambang Terbuka Grasberg kepada seluruh operator truk pasca insiden kecelakaan di tambang tersebut.

Rekomendasi kedua, Freeport diminta memastikan komunikasi antar unit mobile equipment dapat berjalan dengan baik. Rekomendasi berikutnya meningkatkan koordinasi antara pengawas dan operator dalam melaksanakan tugas. Kemudian membuat standard operating procedure (SOP) proses pembuatan fasilitas atau infrastruktur yang terkait dengan pengaturan lalu lintas. Rekomendasi kelima, melakukan IBPR terhadap bandara atau tempat parkir mobile equipment dan jalan tambang aktif di seluruh area Grasberg dan melakukan traffic management berdasarkan hasil IBPR dan skala prioritas.

Rekomendasi keenam yakni aktivitas penambangan secara penuh di area Grasberg dapat dilakukan setelah rekomendasi ke-5 diselesaikan dan dilaporkan kepada Kepala Inspektur Tambang. Kegiatan yang terkait perawatan tambang seperti penggalian overburden terkait kestabilan lereng, pemeliharaan jalan, pemompaan air, penggalian lumpur, tetap wajib dilaksanakan.

R Sukhyar, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, menyatakan inspektur tambang sudah menerima rencana kerja mengenai perbaikan yang akan dilakukan oleh Freeport Indonesia.

"Operasi Freeport sudah dibuka kembali. Izin dikeluarkan oleh Kepala Inspektur Tambang dalam hal ini Direktur Teknik dan Lingkungan," tandas dia.

Pemerintah sebelumnya juga sempat menghentikan operasi tambang terbuka Grasberg dan tambang bawah tanah (deep ore zone/ DOZ) Freeport pada 14 Mei 2013 setelah fasilitas latihan tambang bawah tanah Big Gossan runtuh. Satu bulan emudian pemerintah baru mengizinkan Freeport mengoperasikan tambang terbuka Grasberg dan baru pada 9 Juli 2014, tambang bawah tanah Freeport diizin beroperasi. Yurika Indah Prasetianti

 Sumber : Indonesia Finance Today, 24 Oktober 2014

 
  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  4 
  •  5 
  •  6 
  •  7 
  •  8 
  •  9 
  •  10 
  •  Next 
  •  End 
  • »
Page 1 of 535