Indonesian Mining Association

  • Create an account
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Mining Law Boosts Foreign Investment

E-mail Print PDF

Satria Sambijantoro

Foreign direct investment (FDI) growth in Indonesia has reached a historic high in the second quarter after slowing earlier this year, partly boosted by new investments in the mining sector.

Stronger growth is expected in the future with the enforcement of the Mining Law, which requires miners to process their mineral ore locally before exporting.

The Jan. 12 ore export ban triggered at least 50 planned smelter projects worth US$31.4 billion in total to be realized in the next few years, according to the Investment Coordinating Board (BKPM).

The board reported on Thursday that FDI realization in the second quarter grew by 16.9 percent year-on-year to top Rp 78 trillion ($6.7 billion), taking total realized investments in the April-June period to Rp 116.2 trillion, the highest in history.

In the first quarter of this year, Indonesia registered a mere 9.8 percent FDI growth, as investors adopted a wait-and-see approach due to the country’s political uncertainty.

“Investors may have realized that our economic fundamentals remain intact, despite the legislative and presidential elections of this year,” BKPM chairman Mahendra Siregar said.

Among attractive industries for foreign investors were transportation, warehouses and telecommunications, which collectively generated $1.4 billion in the second quarter, or 19.3 percent of total FDI realization.

Trailing were the food industry, with $1.3 billion in realized FDI, and the mining industry, with $1.1 billion.

In the mining industry, Mahendra emphasized that Indonesia had benefited from the implementation of the law, with the ore export ban — the law’s auxiliary regulation — able to push miners to add value to their products.

The investment value for the establishment of 50 new smelters is sufficient to finance around seven years of Indonesia’s trade deficit, which amounted to around $4 billion last year. International stakeholders, like the US-based World Bank, have argued that the policy is doing the economy more harm than good.

“If we look at the numbers, we can conclude that investments in smelters have now become more attractive,” said Mahendra.

Indonesia’s stable and robust economy, combined with its growing middle class, has made it a darling among foreign investors. Peaceful legislative and presidential elections this year also showed the political stability demanded by businesses in one of the world’s largest democracies.

Economists have predicted even stronger FDI inflows into Indonesia in the future as president-elect Joko “Jokowi” Widodo has cemented his reputation as an investor-friendly leader pushing for reforms.

“In the nearer term, a Jokowi victory should restart the flow of FDI, which has been on hold because of the election uncertainty,” noted Bank of America Merrill Lynch economist Chua Hak Bin.

However, Indonesia’s robust investment growth was overshadowed by low job creation as many investors moved to capital-intensive industries to sidestep rising labor costs. In the second quarter of 2014, 350,803 jobs were created, around half the number of 626,376 jobs generated a year before, according to BKPM data.

Asian Development Bank (ADB) economist Edimon Ginting said low job creation was also caused by Indonesia’s recent economic slowdown, which had dragged down domestic demand and had forced some businesses to operate at “overcapacity” by “enlarging their investments without absorbing new labor”.

 Source : The Jakarta Post, July 25, 2014

Last Updated ( Friday, 25 July 2014 10:34 )
 

Kemenkeu Diminta Terbitkan Revisi Kebijakan Bea Keluar

E-mail Print PDF

KEMENTERIAN Keuangan diminta segera mengambil kebijakan yang diperlukan, termasuk menerbitkan peraturan menteri keuangan terkait bea keluar ekspor yang ditujukan untuk perusahaan yang sudah comply terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Hal ini merupakan satu dari lima keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam rapat kabinet yang membahas gugatan. PT Newmont Nusa Tenggara ke arbitrase internasional, Kamis.

Seiring implementasi UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang melarang ekspor mineral mentah mulai 12 Januari 2014, Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.011/2014 yang mengatur bea keluar ekspor bahan mineral.

Bea keluar untuk konsentrat ditetapkan sebesar 20%-60% pada 2014 hingga 2016 yang bertujuan untuk memaksa perusahaan tambang melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri. Kebijakan inilah yang kemudian menjadi salah satu alasan PT Newmont Nusa Tenggara mengajukan gugatan terhadap pemerintah Indonesia ke arbitrase internasional.

Presiden mengatakan sangat kecewa dengan keputusan Newmont yang mengajukan diri ke pengadilan arbitrase internasional. Langkah Newmont dinilai mencederai rasa keadilan bangsa Indonesia.

Chairul Tanjung, Menteri Koordinator Perekonomian, mengatakan atas keputusan Newmont tersebut Presiden mengambil lima keputusan. Keputusan tersebut perlu dilakukan mengingat Newmont tidak menghargai Indonesia sebagai tanah tempat mereka bekerja.

Lima keputusan tersebut yaitu pertama, mengucapkan terima kasih atas langkah yang dilakukan tim renegosiasi pemerintah terkait renegosiasi kontrak karya pertambangan secara keseluruhan. Dan menyampaikan jalannya hasil renegosiasi sebaik-baiknya, secepatnya, dan setuntasnya.

Kedua, apabila ada aturanaturan di kementerian atau di internal pemerintah, yang masih harus disempurnakan terkait keputusan presiden ini segera dilakukan penyesuaian. Agar tidak teijadi tumpang tindih antar satu peraturan dengan yang lain.

Ketiga, pemerintah akan bersikap tegas dan keras terhadap apa yang dilakukan oleh Newmont. Oleh karena itu, tadi keputusan presiden sudah ditandatangani tentang penunjukan tim terkait menghadapi gugatan Newmont. Arahan presiden adalah mencari lawyer terbaik dan memastikan pemerintah Indonesia menang dalam hadapi gugatan newmont ini.

Keempat, kementerian keuangan mengambil kebijakan yang diperlukan termasuk menerbitan peraturan menteri keuangan terkait bea keluar. Serta kelima, presiden minta dikomunikasikan dengan baik kepada publik agar tidak ada kesalahpahaman terhadap kebijakan pemerintah Indonesia. ¢ Dusep Malik

 Sumber : Indonesia Finance Today, 25 Juli 2014

Last Updated ( Friday, 25 July 2014 10:33 )
 

Ratusan Kontrak Tambang Siap Diteken

E-mail Print PDF

Asep Munazat Zatnika

JAKARTA. Pemerintah siap meneken renegosiasi Kontrak Karya (KK) pertambangan dan perjanjian pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B). Kepastian tersebut terungkap dari hasil rapat terbatas (ratas) yang digelar pemerintah di Istana Negara, Jakarta, Kamis (24/7).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chaerul Tanjung (CT), menegaskan, proses renegosiasi KK dan PKP2B sudah dipastikan selesai. Ini, termasuk diantaranya renegosiasi dengan PT Freeport Indonesia. Jika ditotal, ada 107 renegosiasi KK dan PKP2B yang dilaporkan telah selesai pembahasannya.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Sukhyar, menimpali, saat ini sudah ada 15 KK dan PKP2B yang siap ditandatangani oleh pemerintah dan pengusaha. Dari 15 renegosiasi itu, satu di antaranya KK dan sisanya PKP2B," ujar Sukhyar, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (22/7).

Sukhyar menambahkan, penandatanganan ke-15 KK dan PKP2B tersebut menunggu renegosiasi lainnya, termasuk diantaranya dengan Freeport. Ia beralasan, yang penting semua pihak telah sepakat dengan poin renegosiasi. Selain itu, ada sekitar 66 KK dan PKP2B lainnya yang masih dalam tahap finalisasi oleh pemerintah dan perusahaan.

Selanjutnya, kementerian terkait diminta untuk menyiapkan aturan pendukung. Misalnya, kementerian keuangan (Kemkeu) diminta untuk segera menyiapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk mendukung hasil kesepakatan renegosiasi tersebut.

Namun, hingga kemarin, Menteri Keuangan Chatib Basri belum mau menjelaskan perkembangan revisi bea keluar dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan. "Tunggu PMK-nya keluar," ujar Chatib, singkat.

Yang pasti, renegosiasi KK dan PKP2B ini hanya menyisakan renegosiasi KK dengan PT Newmont NusaTenggara (NNT). Hal ini terkait gugatan arbitrase NNT terhadap pemerintah Indonesia Pemerintah pun merasa kecewa atas tindakan NNT tersebut.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan, langkah NNT telah merusak rasa keadilan bangsa. Pasalnya, NNT bekerja di atas sumber daya alam Indonesia. SBY memutuskan akan menghadapi gugatan tersebut dan akan membentuk tim kuasa hukum. SBY berharap, pemerintah bisa menang dalam sengketa hukum internasional melawan Newmont.

Chaerul Tanjung menambahkan, langkah tim hukum pemerintah adalah menunjuk pengacara andal. "Pemerintah akan bertindak tegas dan keras terhadap langkah Newmont," ujar Chaerul.

 Sumber : Kontan, 25 Juli 2014

Last Updated ( Friday, 25 July 2014 10:31 )
 

SBY Newmont Tak Hargai RI

E-mail Print PDF

Lukas Hendra Anggi Oktarinda

JAKARTA. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya memutuskan untuk membentuk tim khusus guna menggugat balik PT Newmont Nusa Tenggara dan menghentikan seluruh proses renegosiasi yang sudah berlangsung.

Dalam sidang kabinet terbatas di Kantor Presiden, Kamis (24/7), Kepala Negara juga menunjukkan kekecewaan atas gugatan Newmont ke International Center for the Settlement of Investment Disputes (ICSID) per 1 Juli 2014.

"Apa yang dilakukan Newmont itu merusak rasa keadilan bangsa Indonesia dan mereka [Newmont] tidak menghargai karena mereka bekerja di atas Tanah Air Indonesia dan tempat kelahiran nenek moyang Indonesia," ujar Menko Perekonomian Chairul Tanjung yang akrab disapa CT itu mengutip pernyataan Presiden SBY.

Berkaitan dengan langkah yang akan diambil, CT juga mengungkapkan Pemerintah Indonesia juga akan mencari pengacara terbaik guna menghadapi dan memenangi gugatan arbitrase internasional yang dilayangkan oleh Newmont.

Keputusan Kepala Negara itu diambil menyusul gugatan arbitrase internasional yang dilakukan oleh Newmont di tengah proses renegosiasi yang sedang berlangsung di antara kedua belah pihak terkait renegosiasi kontrak karya.

CT juga menyebutkan Presiden telah menandatangani Keputusan Presiden tentang pembentukan tim khusus untuk menghadapi gugatan arbitrase.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Mahendra Siregar telah ditunjuk untuk menjadi ketua tim teknis terkait gugatan Newmont tersebut. Tim terdiri atas gabungan dari unsur Kejaksaan Agung dan Kementerian Hukum dan HAM.

Kalau beracaranya di luar negeri, kita punya keterbatasan dalam beracara sehingga lawyer yang ditunjuk akan berafiliasi juga dengan lawyer di tempat kita beracara," jelasnya.

Presdir Newmont Martiono Hadianto pada Selasa (8/7) menegaskan pengajuan gugatan ke arbitrase internasional ini dalam rangka meminta kepastian atas operasi usaha perusahaan itu di Indonesia. Langkah itu juga bertujuan ruenjaga keberlangsungan jangka panjang dan nilai Tambang Batu Hijau bagi rakyat Indonesia.

Dia menilai selama ini Newmont sudah berkontribusi besar bagi pembangunan perekonomian daerah dan menyumbang devisa nasional.

RENEGOSIASI TUNTAS

Pada bagian lain, pemerintah memastikan telah menyelesaikan renegosiasi dengan 15 Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B). Adapun sebanyak 66 KK dan PKP2B lainnya sedang dalam tahap penyelesaian pembahasan renegosiasi.

Dirjen Minerba Kementerian ESDM R. Sukhyar merinci dari 15 kontrak tersebut sebanyak 1 di antaranya merupakan KK dan 14 lainnya merupakan PKP2B. "Tinggal diteken saja, yang 66 lainnya finalisasi MOU," katanya.

Dia menjelaskan penandatangan MoU akan dilakukan setelah perayaan Hari Raya Idulfitri. Namun demikian dia belum dapat mengemukakan waktu pastinya. "Mungkin bareng-bareng. dengan Freeport atau Freeport lebih dulu. Setelah Lebaran. Kan waktunya sudah sangat sempit."

Chairul menambahkan renegosiasi dengan PT. Freeport Indonesia telah selesai dan sudah dilaporkan kepada Presiden. Adapun Presiden telah meminta menteri keuangan untuk mengambil kebijakan yang diperlukan, termasuk menerbitkan peraturan menteri keuangan (PMK) terkait bea keluar.

PMK terkait bea keluar yang ditujukan untuk perusahaan-perusahaan yang sudah comply, sudah sesuai menyesuaikan diri dengan aturan minerba maupun peraturan pemerintah yang baru. katanya. (M. Taufiqur Rahman)

 Sumber : Bisnis Indonesia, 25 Juli 2014

Last Updated ( Friday, 25 July 2014 10:29 )
 
  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  4 
  •  5 
  •  6 
  •  7 
  •  8 
  •  9 
  •  10 
  •  Next 
  •  End 
  • »
Page 1 of 485