Indonesian Mining Association


  • Buat akun
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Cuma Produsen Tembaga Nikmati Relaksasi Ekspor

Surel Cetak PDF

Kementerian ESDM memberi sinyal relaksasi ekspor hanya untuk tembaga

Pratama Guitarra

JAKARTA. Para penambang komoditas tembaga bakal bernapas lega. Presiden Joko Widodo memang belum mengesahkan revisi Peraturan Pemerintah No. 23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Mineral dan Batubara (Minerba). Berdasarkan surat tanggal 28 Desember 2016 yang diteken Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar, hanya konsentrat tembaga saja yang bisa mendapatkan relaksasi ekspor.

Sementara enam komoditas lain seperti nikel, bauksit, emas, timah, perak dan kromium belum mendapat peluang ekspor. Kepastian ini tertuang dalam isi Menteri ESDM kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang revisi aturan tersebut.

Bila ini diterapkan, PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) terancam tidak bisa memanfaatkan hasil tambang nikel golongan rendah (low grade) 1,7% yang saat ini masih tertahan dalam tempat penimbunan (stockpile) berkapasitas 5 juta ton. "Terdapat potensi ekonomi yang belum bisa kami manfaatkan," kilah Trenggono Sutioso, Sekretaris Perusahaan Aneka Tambang, ke KONTAN, Minggu (8/1).

Prinsipnya, perusahaan pelat merah ini mendukung program hilirisasi bisa berjalan. Terbukti dari beberapa pabrik smelter nikel, emas dan alumina milik perusahaan ini sudah beroperasi.

Bila aturan tersebut sudah resmi, Antam bersiap membatasi penambangan nikel berkadar tinggi. Tujuannya, agar tercipta konservasi cadangan bijih nikel berkadar rendah.

Terkait rencana ke depan, perusahaan ini akan mencari mitra kerja strategis untuk mengembangkan teknologi pengolahan biji nikel kadar rendah yang lebih ekonomis. "Kami juga memerlukan kebijakan lain untuk menciptakan nilai tambah bijih-nikel kadar rendah secara ekonomis dan memanfaatkan potensi bijih nikel yang terbatas," jelasnya.

Ketua Indonesian Mining Institute (IMI) Irwandy Arif menilai, keuntungan relaksasi ekspor cuma berlaku bagi pemegang kontrak karya (KK). "Termasuk pemerintah, baik pusat maupun daerah yang mendapatkan penerimaan negara berupa ekspor komoditas tersebut dari bea keluar," katanya kepada KONTAN (8/1). Justru ia meragukan revisi aturan tersebut bisa mempercepat proses hilirisasi. Maklum, saat ini perusahaan tambang di Indonesia masih tergantung teknologi tambang yang sudah mapan. Apalagi ada komoditas yang masih ekspor, seperti tembaga.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (Apemindo) Ladjiman Damanik, meminta pemerintah bertindak adil atas rencana keputusan tersebut. Perusahaan tambang belum bisa menggarap proyek pemurnian, lantaran tak diserap pasar luar negeri. Kecuali para penambang mengekspor komoditas tambang mentah yang ada permintaannya. "Lebih baik memberi kesempatan ekspor komoditas loio grade lima tahun atau tiga tahun," ujar Ladjiman.

Bila perusahaan tambang tidak mengekspor, perbankan enggan memberi pinjaman lantaran tidak ada rasa percaya. Padahal, modal merupakan salah satu poin bisa ekspansi bisnis. Ia mencontohkan, pemerintah memberikan izin ekspor mineral ke PT Freeport Indonesia. "Freeport bisa ekspor konsentrat, kenapa kami tidak," tegasnya.

Jurubicara PT Freeport Indonesia (PTFI), Riza Pratama enggan berkomentar banyak, karena masih menunggu realisasi aturan tersebut. "Kami menunggu arahan pemerintah selanjutnya Dan akan berkerja sebaik-baiknya dengan pemerintah," katanya kepada KONTAN (8/1).

Sejumlah Poin-Poin Revisi Keempat PP 23/2010:

  • * Permohonan perpanjangan IUP/IUPK paling cepat lima tahun dan paling lambat 1 tahun.
  • * Pemegang IUP mineral dan batubara wajib berpedoman pada harga patokan dari pemerintah.
  • * Divestasi saham ditawarkan berjenjang dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, BUMN, BUMD, swasta nacional dan penawaran di burasa saham.
  • * Pemegang kontrak karya boleh ekspor hasil pengolahan dengan syarat mengubah statusnya menjadi IUPK operasi produksi.
  • * Pemegang IUP operasi produksi diberi kesempatan menjual hasil pengolahan ke luar negeri dalam jumlah dan waktu tertentu.
  • * Penjualan keluar negeri bisa terlaksana setelah ada progres pembangunan smelter dan membayar bea keluar.
  • * Komoditas olahan yang tidak boleh diekspor yakni nikel, bauksit, timah, emas, perak dan kromium.

Sumber: Kementrian ESDM

 Sumber : Kontan, 09 Januari 2017

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 11 Januari 2017 11:47 )
 

Freeport Indonesia Bidik Go Public

Surel Cetak PDF

OTORITAS pasar modal memastikan initial public offering (IPO) perusahaan asing paling banter tahun depan. Pasalnya, proses penawaran saham perdana itu butuh waktu tidak singkat. Apalagi, perusahaan asing itu merupakan emiten bursa Malaysia, Singapura, Sydney, dan New York.

Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia (BEI) Samsul Hidayat menilai, proses IPO tercepat bisa dilakukan tiga dari 52 perusahaan asing akan go public dalam waktu dekat, yaitu paruh kedua tahun ini. "Mereka masih kalkulasi, soal mekanisme, dan juga melakukan kalkulasi di tingkat internal perusahaan," tutur Samsul.

Di samping itu, perusahaan asing manca beroperasi di Indonesia tidak bisa seenaknya menggelar IPO. Sebagai perusahaan asing tentu butuh skema Sertifikat Penitipan Efek Indonesia (SPEI) atau Indonesia Depository Receipt (IDR). Meski begitu, secara mekanisme tidak bakal jauh ada perbedaan dengan perusahaan lokal. "Ya, mekanismenya memang begitu," imbuhnya.

Regulasi SPEI diluncurkan otoritas jasa keuangan (OJK) pada 1997 silam tentang Penawaran Umum SPEI. Tetapi, sejak beleid itu dirilis, belum ada perusahaan asing memanfaatkan. Saat ini, OJK tengah menginisiasi untuk memperbarui aliran itu supaya seusai kondisi terkini. "OJK minta masukan untuk penyempurnaan SPEI," ulas Samsul.

Pemerintah bilang Samsul tidak menutup kemungkinan memberi kemudahan perusahaan manca go public. Sesuai arahan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani kalau pasar modal merupakan pilar ekonomi negara dan pemerintah akan fokus membuat kebijakan memudahkan calon emiten.

Terkait insentif Samsul mengaku tidak terlalu krusial. Alasannya, kebijakan IPO dianggap berdasar kebutuhan perusahaan. Karena ada sejumlah manfaat didapat perusahaan dengan menyandang status emiten. "Justru mereka mendapat banyak benefit setelah go public," tegasnya.

Salah satu perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) PT Freeport Indonesia (PTFl) berencana go public. PTFI juga berkomitmen mendivestasi saham kepada Indonesia 30 persen hingga 2019.

Saat ini, pemerintah baru memiliki 9,36 saham PTFI. Artinya, PT FI harus melepas sekitar 20 persen lebih guna memenuhi kewajiban divestasi saham 30 persen. Nah, bisik-bisik PTFI ingin IPO terdengar Kepala Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nurhaida. Hanya kata Nurhaida, PTFI belum menyampaikan secara formal. "Kabarnya begitu. Tapi secara formal belum ada pernyataan," ucap Nurhaida. (far)

 Sumber : INDO.POS, 09 Januari 2017

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 11 Januari 2017 11:43 )
 

Pemerintah Isyaratkan Masih Berlakukan Relaksasi Ekspor

Surel Cetak PDF

JAKARTA. Pemerintah mengisyaratkan tetap memberikan relaksasi ekspor mineral konsentrat bagi perusahaan per tambang an. Hal tersebut tertuang dalam usulan revisi Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang dari Kementerian ESDM kepada Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, tertanggal 28 Desember 2016.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot mengakui adanya relaksasi ekspor mineral konsentrat tersebut. Hanya saja dia belum bisa memastikan berapa lama jangka waktu ekspor yang diberikan itu. Sedianya batas waktu ekspor konsentrat berakhir pada 11 Januari 2017 nanti.

"Saya bicara prinsip dulu karena itu (usulan revisi PP 23/2010) belum putusan final," ujarnya di Jakarta, Kamis (5/1).

Ketika ditanya apakah lima tahun jangka waktu izin ekspor yang diberikan, Bambang tidak membenarkan atau menyangkalnya. Dia hanya bilang batas waktu izin ekspor mineral konsentrat akan dibahas terlebih dahulu dalam rapat di Kementerian Koordinator bidang Perekonomian.

"Saya enggak mau sebut angkanya karena itu belum putusan final jadi saya enggak mau mendahului keputusan di rapat koordinasi nanti," jelasnya.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) diketahui sudah menyelesaikan revisi Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Kegiatan Usaha Per tambang an Mineral dan Batubara. Naskah tersebut yang sudah dilayangkan ke Kementerian Koordinator bidang Perekonomian itu tertanggal Desember 2016.

Dikonfirmasi mengenai hal tersebut Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar membenarkan. "Itu yang kami ajukan. Keputusannya diserahkan dirapat Menko Perekonomian. Ini yang terbaik menurut kami," kata Arcandra di Jakarta, Kamis (5/1).

Arcandra mengungkapkan naskah revisi PP 23/2010 itu belum bersifat final. Pasalnya akan dibahas dalam rapat koordinasi dengan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution. Dia belum berani memastikan seluruh usulan tersebut bakal disetujui dalam rapat nanti. "Dari pengajuan ini Menko melihat apa yang sebaiknya dilakukan. Nah kami menunggu apa yang seharusnya kami lakukan," jelasnya.

Berdasarkan catatan Investor Daily, revisi PP 23/2010 sebenarnya sudah pernah diajukan ke Menko Perekonomian ketika Luhut Binsar Pandjaitan menjabat sebagai Pelaksana Tugas Menteri ESDM. Berikut antara lain poin-poin usulan Kementerian ESDM tertanggal 28 Desember 2016 yang diperoleh Investor Daily, yakni persyaratan ekspor mineral hasil pengolahan hanya diberikan bagi yang telah atau sedang membangun fasilitas pemurnian (smelter) di dalam negeri baik secara sendiri atau bekerjasama. Selain itu harus membayar bea keluar atas hasil pengolahan yang dijual ke luar negeri.

Usulan tertanggal 28 Desember 2016 itu pun menegaskan penjualan hasil pengolahan ke luar negeri tidak berlaku bagi nikel, bauksit, timah, emas, perak dan kromium. (rap)

 Sumber : Investor Daily, 06 Januari 2017

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 11 Januari 2017 08:20 )
 

Jonan-Arcandra Kirim Surat ke Darmin Soal Kebijakan Hilirisasi

Surel Cetak PDF

JAKARTA. Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar telah menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

RPP tersebut dijabarkan dalam sebuah surat yang ditujukan kepada Menko Perekonomian Darmin Nasution. Surat dikirimkan tanggal 28 Desember 2016, ditandatangani oleh Arcandra atas nama Jonan selaku Menteri ESDM.

Rancangan aturan ini dibuat sehubungan dengan berakhirnya relaksasi ekspor konsentrat (mineral olahan yang belum sampai tahap pemurnian) per 11 Januari 2017. Jonan dan Arcandra menyampaikan sejumlah usulan agar kebijakan hilirisasi mineral tetap dapat dijalankan negara tanpa merugikan perusahaan-perusahaan tambang pemegang Kontrak Karya (KK) seperti PT Freeport Indonesia, PT Amman Mineral Nusa Tenggara, dan perusahaan tambang lainnya.

RPP buatan Kementerian ESDM ini akan segera dibahas bersama dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Darmin.

"Itu yang kita ajukan, usulan kita. Keputusannya kita serahkan di rapat Menko Perekonomian. Ini yang terbaik menurut kita. Nanti kan Menko melihat apa yang sebaiknya harus dilakukan. Kita menunggu arahan dari Menko," kata Arcandra saat dikonfirmasi terkait surat tersebut, Kamis (5/1/2017).

Berikut isi RPP seperti dikutip detikFinance dari surat Jonan dan Arcandra kepada Darmin:

  1. 1.Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP)/Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi dapat diajukan kepada menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya paling cepat dalam jangka waktu 5 tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 1 tahun sebelum berakhirnya jangka waktu IUP/IUPK Operasi Produksi.
  1. 2.Pemegang IUP Operasi Produksi yang menjual mineral dan/atau batubara wajib berpedoman pada harga patokan yang ditetapkan oleh menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
  1. 3.Divestasi saham ditawarkan secara berjenjang kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, BUMN, BUMD, serta badan usaha swasta nasional, dan apabila tidak terlaksana dapat dilakukan melalui penawaran umum di bursa saham Indonesia yang harganya ditentukan berdasarkan harga pasar yang wajar (fair market value) termasuk besaran persentase dan jangka waktu pelaksanaan divestasi saham.
  1. 4.Pemegang Kontrak Karya diberikan kesempatan untuk melakukan penjualan ke luar negeri hasil pengolahan dalam jumlah dan waktu tertentu dengan ketentuan mengubah statusnya menjadi IUPK Operasi Produksi.
  1. 5.Pemegang IUP Operasi Produksi diberikan kesempatan untuk melakukan penjualan ke luar negeri hasil pengolahan dalam jumlah dan jangka waktu tertentu.
  1. 6.Penjualan ke luar negeri dilakukan dengan ketentuan:
  1. a.Telah atau sedang membangun fasilitas pemurnian di dalam negeri baik secara sendiri atau bekerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan;
  1. b.Membayar bea keluar atas hasil pengolahan yang dijual ke luar negeri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  1. 7.Penjualan hasil pengolahan ke luar negeri dalam jumlah dan jangka waktu tertentu tidak berlaku bagi komoditas mineral logam nikel, bauksit, timah, emas, perak, dan kromium.
  1. 8.Pengenaan bea keluar digunakan untuk pembiayaan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian oleh BUMN yang ditunjuk oleh Menteri.
  1. 9.Pemberian fasilitas insentif fiskal dan non fiskal dalam rangka mendukung percepatan pembangunan fasilitas pemurnian.

10. Kewajiban pemegang IUP/IUPK Operasi Produksi untuk menjamin pasokan kebutuhan mineral logam bagi fasilitas pemurnian di dalam negeri.

11. Kewajiban pemegang IUP/IUPK Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian untuk melakukan pengolahan dan pemurnian nikel kadar rendah dalam jumlah atau persentase tertentu. (mca/dna)

 Sumber : detikcom, 05 Januari 2017

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 11 Januari 2017 08:17 )
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL