Indonesian Mining Association

  • Create an account
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Copper May Get Boost As Scrap Imports Fall

E-mail Print PDF

Alex Davis

Copper prices may find support from Chinas scrap imports falling to the lowest in six years during the first quarter as fabricators are forced to rely more on refined metal, according to CLSA Ltd.

Inbound shipments of used Copper from January through March dropped 11 percent from last year to 781,198 metric tons, the least since the first quarter 2009, according to data released by the General Administration of Customs in Beijing on Wednesday. China relies on used Copper for about one third of its refined metal feedstock, with 60 percent of that supply coming from overseas,, according to the International Copper Study Group.

The price of refined Copper has rebounded 10 percent since closing at a five-year low in January on speculation mine disruptions tightened supply and China would do more to boost economic growth. While the metal has rallied, it remains below US$6,500 a ton, around the level Chinas scrap imports began falling in the beginning of the fourth quarter of last year, analysts at Standard Chartered Plc said earlier this month.

"The price of refined Copper has been so low and the tightness of the scrap is what is going to turn that price around," Ian Roper, a Singapore-based commodity strategist at CLSA, said before the data was released. "The price makes it unattractive for people to sell scrap. We won’t see the scrap Copper imports increasing until we see the price going up. The collection rates will remain low and people will remain unwilling to sell below $6,600 a ton."

Chinas scrap Copper imports, which last year totaled the least since 2004, are unlikely to recover this year as supplies from the US remain tight, according to Sims Metal Management Asia Ltd., the world’s largest listed metals and electronics recycler.

Global supply of used Copper will remain tight until at least the second half of the year, when potentially higher refined prices encourage more scrap collection and supply, according to Standard Chartered. The reduced availability of scrap may erode an expected 86,000-ton surplus of the metal this year, the bank said. Discarded goods such as electrical wiring or air conditioners can yield as much as 4 million tons of the metal, Goldman Sachs Group Inc. estimates, about 15 percent of global supply.

Copper traded near the lowest in a week before housing data from the US and a gauge of manufacturing strength in China, the two largest industrial metals consumers. Copper was little changed Wednesday after falling two days to the lowest since April 14. Existing US homes sales rose 3.1 percent in March from the previous month, according to a Bloomberg survey before data due Wednesday. HSBC Holdings Plc and Markit Economics preliminary Purchasing Managers Index (PMI) for manufacturing will show a reading of 49.4 for April, according to a separate survey before results are published Thursday. That would be the second monthly reading below 50, a level that signifies contraction." If the PMI reading comes in below expectations, we could see a bit of a rout again," in metals prices, said David Lennox, a resource analyst at Fat Prophets in Sydney. "Wed be surprised if it came out of contraction territory."

Copper for delivery in three months on the London Metal Exchange was little changed at $5,949 a metric ton at 952 a.m. in Hong Kong. In New York, July futures slipped 0.1 percent to $2.7035 a pound while the metal for June in Shanghai fell 0.4 percent to 43,190 yuan ($6,968) a ton.

 Source : The Jakarta Post, April 23, 2015

Last Updated ( Thursday, 23 April 2015 09:31 )
 

130 Ribu Ha Izin Tambang Diduga di Hutan Lindung

E-mail Print PDF

Oleh Damiana Simanjuntak

JAKARTA. Sedikitnya 65 izin Pertambangan dengan luas 130.605,88 hektare (ha) terindikasi berada di kawasan hutan konservasi dan hutan lindung. Izin Pertambangan tersebut tersebar di Bengkulu, Lampung, dan Banten.

Indikasi itu didasarkan pada hasil analisis overlay atas data izin bidang Pertambangan dengan penunjukkan kawasan hutan per provinsi.

Dari 65 izin Pertambangan tersebut, sebanyak 31 izin berada di kawasan hutan konservasi dan 34 izin lainnya di kawasan hutan lindung. Rincian 31 izin Pertambangan di hutan konservasi adalah sebanyak 23 izin berupa izin usaha Pertambangan (TUP) di Bengkulu dengan luas 5.144,55 hektare (ha). Kemudian, satu izin berupa IUP di Lampung seluas 3,47 ha, satu izin kontrak karya (KK) di Lampung dengan luas 16,80 ha, dan satu izin berupa IUP di Banten seluas 841,55 ha.

Sementara itu, dari 34 izin Pertambangan di kawasan hutan lindung, sebanyak 19 izin adalah berupa IUP di Bengkulu seluas 113.600,96 ha, kemudian 11 izin berupa IUP di Lampung seluas 905,78 ha dan dua izin KK seluas 9.777,22 ha. Selain itu, ada dua izin berupa IUP di Banten seluas 315,55 ha.

Dirjen Planologi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Bambang Soepijanto mengatakan, sebanyak 65 izin Pertambangan di Bengkulu, Lampung, dan Banten terindikasi dilakukan di kawasan hutan konservasi dan hutan lindung. Kementerian LHK sudah menyurati gubernur, bupati, dan walikota seluruh Indonesia, kecuali Bali, DKI Jakarta, dan Kalimantan Utara, untuk mencermati kembali izin-izin Pertambangan tersebut.

"Kami sudah surati mereka supaya berdasarkan data dan ketentuan yang diatur dalam ketentuan perundangan ditegakkan, mereka perlu mencermati kembali izin-izin tersebut," ungkap dia di sela rapat monitoring dan evaluasi gerakan nasional penyelamatan sumber daya alam (GNPSDA) bersama Kementerian ESDM dan KPK di Jakarta, Rabu (22/4).

Dia menuturkan, surat itu dikeluarkan karena Kementerian LHK tidak menerbitkan izin kegiatan penambangan untuk penggunaan hutan di kedua kawasan tersebut Itu sebagai tindakan pencegahan agar para gubernur, bupati, dan walikota, jangan sampai melakukan pelanggaran. Secara prinsip, selama di lokasi tersebut tidak ada ada aktivitas, izin tersebut tidak perlu dipersoalkan, namun apabila sudah mulai beroperasi maka izin harus dicabut karena melanggar aturan.

"Kami surati mereka agar melakukan langkah-langkah sesuai kewenangannya untuk menghindari pelanggaran hukum. Karena kalau kami, tidak bisa mencabut izin. Harus yang menerbitkan izin yang bisa mencabut Kami tidak menerbitkan izin. Selama di lokasi itu tidak ada aktivitas, tidak masalah. Tapi, kalau sudah mulai beroperasi, harus dicabut karena itu melanggar," kata Bambang.

Berdasarkan pasal 38 ayat (1) dari UU No 41Tahun 1999 jo UU. No 19 Tahun 2004 tentang Petapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi UU menyebutkan, penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan hanya dapat dilakukan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung. Di kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola penambangan terbuka. Meski, ketetapan itu dikecualikan bagi 13 izin di bidang Pertambangan sesuai Keppres No 41 Tahun 2004 tertanggal 12 Mei 2004, yakni bisa melakukan penambangan terbuka di kawasan hutan lindung.

Menteri LHK Siti Nurbaya pernah menyayangkan tingginya penggunaan kawasan hutan lindung dan hutan konservasi untuk kepentingan Bisnis, terutama Pertambangan. Untuk itu, Kementerian LHK terus berupaya membenahi tata kelola izin tersebut. Upaya itu dilakukan karena saat ini laju deforestasi hutan di Indonesia masih cukup memprihatinkan, padahal hutan di Tanah Air merupakan paru-paru terbesar di dunia.

Penetapan Kawasan Hutan

Terkait GNPSDA, kata Bambang, baik Kementerian LHK maupun pemerintah daerah (pemda) harus melakukan rencana aksi. Selanjutnya, Kementerian LHK dan pemerintah provinsi (pemprov) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi pemda, serta mengevaluasi kewajiban pelaku usaha sesuai dengan kewenangan pemberian izin.

"Rencana aksi pemda sektor kehutanan di antaranya berupa penyelesaian pengukuhan kawasan hutan, penataan ruang dan wilayah administratif, penataan perizinan kehutanan dan perkebunan, perluasan wilayah kelola masyarakat, penyelesaian konflik kawasan hutan,, serta membangun sistem pengendalian anti korupsi," ungkap dia.

Bambang menuturkan, sampai Oktober 2014, sebanyak 62,30% kawasan hutan sudah selesai ditetapkan atau seluas 75,25 juta ha. Penetapan kawasan hutan sampai 2009 baru mencapai 11,44% atau 13,81 juta ha. Selanjutnya, dengan upaya percepatan, realisasi penetapan kawasan hutan nasional sebelum 2014 mencapai 61,43 juta ha atau setara 50,86%.

 Sumber : Investor Daily, 23 April 2015

Last Updated ( Thursday, 23 April 2015 09:30 )
 

Tahun Ini 10 Smelter Mineral Beroperasi

E-mail Print PDF

JAKARTA. Pemerintah mendaftar terdapat 10 pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) mineral akan beroperasi pada akhir tahun ini.

Direktur Jenderal mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya mineral (ESDM) R Sukhyar mengatakan, sebelumnya memang hanya ada tujuh smelter yang akan beroperasi pada ahir 2015 ini. Namun, tiga perusahaan lagi menyatakan smelter miliknya juga akan beroperasi pada tahun ini. "Smelter mineral tambah tiga lagi yang operasi tahun ini. Ketiganya mulai operasi pada kuartal empat nanti," kata dia di Jakarta, Senin (20/4).

Menurut dia, ketiga perusahaan itu adalah PT Asia mining minerals, PT Mapan, dan PT Pernik. Ketiganya membangun smelter yang memproduksi nikel pig iron (NPI) dengan kapasitas di bawah 50 ribu ton per tahun.

Untuk tujuh smelter lain, ungkap Sukhyar, enam unit merupakan proyek baru dan satu unit proyek ekspansi smelter eksisting. Adapun produksi ketujuh smelter itu bervariasi antara lain nikel pig iron, ferronikel, dan nikel murni.

Keenam smelter itu yakni PT Sambas mineral mining yang akan memproduksi ferronikel 12.000 ton per tahun dengan investasi mencapai USS 10 juta, PT Macika mineral Industri berkapasitas 53.680 ton ferronikel per tahun senilai USS 61 juta. PT Karya Tama Konawe Utara yang menghasilkan 50 ribu ton nikel pig iron dengan investasi USS 45 juta, dan PT

Bintang Delapan yang memproduksi 300.000 ton nikel pig iron senilai US$ 636 juta.

Selanjutnya, PT Fajar Bakti Lintas Nusantara yang memproduksi 50.000 ton ferronikel dengan investasi US$ 18 juta dan PT Gebe Central Nikel yang memproduksi pure nikel 6.000 ton per tahun dengan investasi USS 150 juta. Sedangkan perluasan pabrik dilakukan oleh PT Antam Tbk yang akan memproduksi ferronikel 28.000 Tni.

"Sehingga sampai akhir tahun nanti akan ada 10 smelter yang beroperasi di Indonesia," kata Sukhyar.

Tak Menarik

Sementara itu, Asosiasi Tembaga Emas Indonesia (ATED menilai kebijakan pemerintah memberikan kemudahan fiskal sudah usang. Pemberian tax allowance bagi investasi di luar pulau Jawa, seperti tertuang dalam revisi Peraturan Pemerintah No 52 Tahun 2011 tentang Fasilitas pajak Penghasilan (PPh) untuk Penanaman Modal di Bidang Usaha Tertentu dan Daerah Tertentu, tidak mampu menarik investor.

Ketua ATEI Natsir Mansyur mengatakan, tax allowance diberikan setelah pembangunan proyek rampung. Padahal, investor membutuhkan insentif dari pemerintah pada saat proyek tersebut digarap. "tax allowance itu tidak populer lagi, kurang menarik minat investor. Yang kami inginkan itu kebijakan non fiskal, misalkan pengusaha bangun smelter, insentif apa yang diberikan pemerintah," kata Natsir.

Natsir menuturkan, kebijakan non fiskal yang diharapkan itu seperti jaminan dari pemerintah bahwa proyek yang dibangun itu dibutuhkan oleh negara. Jaminan atau guarantee project itu bisa mempercepat proses pembangunan dan memberi kepercayaan bagi rekanan investor di luar negeri.

Secara terpisah, Deputi Direktur Eksekutif APBI (Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia) Hendra Sinadia menuturkan, pemerintah memberi kemudahan fiskal tetapi di lain sisi akan ada kebijakan yang malah memberatkan pelaku usaha. Kebijakan yang dinilai memberatkan itu antara lain rencana kenaikan royalti batubara bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan. Royalti itu akan ditetapkan dalam revisi PP No 9 tahun 2012 tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan pajak (PNBP).

"Pemerintah harus mengkaji dulu potensi yang bisa menjadi disinsentif. Kenaikan royalti bisa menjadi potensi disinsentif," ujarnya.

Menurut Hendra pihaknya sudah meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk mengkaji kembali rencana menaikkan royalti batubara. Pasalnya, harga komoditas tersebut saat ini masih rendah yakni berada di kisaran USS 64 per ton. "Kami sadar pemerintah membutuhkan kenaikan ini. Tapi kami minta pemerintah melibatkan asosiasi," ujarnya. (avu/rap)

 Sumber : Investor Daily, 23 April 2015

Last Updated ( Thursday, 23 April 2015 09:27 )
 

Kabupaten Mimika Bangun Smelter Seperti di Tiongkok

E-mail Print PDF

Tini Kota Nanjing, Boyong Tokoh Adat Papua

TIMIKA. Negara Tiongkok adalah "penguasa" di Benua Asia dalam berbagai sektor. Negara ini pun mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Melihat hal itu, Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, SE sangat tertarik untuk membangun Kabupaten Mimika dengan meniru Kota Nanjing di negeri Tirai Bambu itu.

Kepala Bagian Humas dan Protokoler Setda Mimika, Ida Wahyuni saat dikonfirmasi Radar Timika (GROUP INDOPOS), Rabu (22/4) kemarin terkait keberadaan Bupati Mimika mengatakan Eltinus saat ini masih menjalankan dinas di luar Mimika. Dimana Bupati bersama Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe, SIP MH sedang melakukan perjalanan ke Tiongkok.

Dikatakan Ida Wahyuni, keberangkatan Bupati ke Tiongkok juga membawa serta rombongan beberapa tokoh masyarakat Mimika. Dengan tujuan untuk melihat secara langsung tentang pembangunan industri termasuk smelter yang ada di sana.

Ida Wahyuni mengatakan, tokoh yang ikut serta dalam rombongan Bupati adalah pemangku kepentingan yang sangat strategis dalam rangka mendukung pembangunan industri di Mimika. Bupati Mimika sendiri lanjut Ida Wahyuni, sangat tertarik dengan Kota Nanjing, salah satu kota di Tiongkok yang menjadi pusat industri smelter. Dia berharap, nantinya akan menjadi acuan dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Mimika. "Di sana ada satu wilayah di yang memang Pak Bupati sangat terarik untuk bagaimana Timika ini kedepannya seperti itu (Nanjing)," jelasnya.

Kata dia, itu adalah suatu impian yang sangat tinggi tetapi sama seperti mottonya pada saat kampanye dulu yakni Gerakan Perubahan, maka Bupati ingin memulai perubahan itu dengan mengambil kesempatan yang ada saat mi. Dimana Pemerintah Pusat, provinsi, hingga kabupaten sudah sepakat untuk membangun smelter di Kabupaten Mimika. "Untuk satu impian itu harus dimulai dengan langkah pertama," ujar Ida Wahyuni.

Langkah inilah yang menurut Ida Wahyuni sedang dilakukan oleh Bupati. Dan Bupati pun mengajak serta tokoh masyarakat yang dinilai memiliki peran yang sangat strategis dalam memajukan pembangunan di Mimika.

Rombongan yang saat ini masih berada di Nanjing, Tiongkok dikatakan Ida terdiri dari Gubenur beserta tim juga pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terakit. Tetapi yang paling banyak adalah tokoh masyarakat. Rencananya semua rombongan akan kembali ke Indonesia pada 25 April 2015. Jika terjadi penundaan, kata Ida, rombongan Bupati akan melihat kondisi yang ada

Meskipun rombongan Bupati sudah tiba di Indonesia pada 25 April mendatang tapi kata Ida Wahyuni, Bupati tidak akan langsung kembali ke Timika karena masih akan mengikuti sejumlah agenda di Jakarta termasuk Rakomis dengan Presiden Joko Widodo dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional. (sun/jpnn)

 Sumber : INDO.POS, 23 April 2015

Last Updated ( Thursday, 23 April 2015 09:25 )
 
  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  4 
  •  5 
  •  6 
  •  7 
  •  8 
  •  9 
  •  10 
  •  Next 
  •  End 
  • »
Page 1 of 620