Indonesian Mining Association

  • Create an account
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

282 IUP Dicabut Pemerintah Daerah

E-mail Print PDF

JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan izin usaha pertambangan (IUP) yang bermasalah. Dari 10.776 IUP hanya 5.969 yang memiliki status clean and clear (CnC).

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM R Sukhyar mengatakan, pemerintah daerah selaku penerbit IUP memiliki wewenang untuk menertibkan IUP yang bermasalah. Dia mengatakan, pemerintah pusat sudah melimpahkan penyelesaian perusahaan tambang non CnC ke pemerintah daerah yang menerbitkan izin pertambangan tersebut "Pelimpahan ini diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan pertambangan," kata Sukhyar di Jakarta, Senin (20/10).

Sukhyar menuturkan, sebanyak delapan pemerintah daerah telah mencabut 282 IUP hingga awal Oktober. Dia mengatakan, jumlah IUP yang dicabut itu masih terus bertambah hingga akhir tahun. Sebagai contoh di wilayah Bangka Belitung terdapat 800 IUP namun yang baru dicabut hanya 8 IUP Begitu pula di Kalimantan Timur yang terdapat ratusan IUP tapi hanya satu IUP yang dicabut "Jumlah IUP yang dicabut masih jauh dari harapan. Kami masih menunggu hasil dari daerah," ujarnya.

Dia mengatakan, status CnC diperoleh pemegang IUP apabila wilayah pertambangan-nya tidak bermasalah, yakni tidak tumpang tindih, serta memiliki Surat Keputusan IUP sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu pemegang IUP harus menunjukkan tahap kegiatan, misalnya untuk tahapan eksplorasi menyampaikan persetujuan Analisa Dampak Lingkungan (Amdal), melampirkan laporan eksplorasi lengkap dan studi kelayakan, serta menyampaikan bukti setor pembayaran iuran tetap dan iuran produksi (royalti) sampai dengan tahun akhir. "Kalau ada tumpang tindih harus diputuskan mana yang benar," ujarnya.

Berdasarkan data ESDM, 282 IUPyang dicabut antara lain 8 IUP di wilayah Bangka belitung, 141 IUP di Jambi, 17 IUP di Sumatera Selatan, 11 IUP di Kalimantan Barat, 1 IUP di Kalimantan Timur, 85 IUP di Sulawesi Tengah, 13 IUP di Sulawesi Tenggara dan 6 IUP di Maluku Utara. (rap)

 Sumber : Investor Daily, 21 Oktober 2014

Last Updated ( Friday, 24 October 2014 12:56 )
 

Freeport Minta Produk Lokal Penuhi Standar Dunia

E-mail Print PDF

JAKARTA. PT Freeport Indonesia bersedia menggunakan produk lokal dalam proyek pengadaan barang senilai US$ 1,5-1,7 miliar per tahun. Syaratnya, produk lokal harus memenuhi standar dunia.

Freeport dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah meneken nota kesepahaman (MoU) tentang Pengutamaan Penggunaan Produk Dalam Negeri. Nota kesepahaman tersebut diteken oleh Presiden Direktur Freeport dan Menteri Perindustrian (Menperin) MS Hidayat di Jakarta, belum lama ini. Selama ini, Freeport selalu menggunakan produk impor.

Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur (BIM) Kemenperin Harjanto mengatakan, kesepakatan dalam MoU tersebut masih harus ditindaklanjuti. Namun, lanjut dia, Freeport memastikan akan mengutamakan produk dalam negeri.

"Kemenperin akan membuat daftar produk yang bisa dipenuhi dari dalam negeri," kata Harjanto di Jakarta, Jumat (17/10).

Harjanto mencontohkan, barang-barang kebutuhan Freeport yang berpeluang diisi produk lokal antara lain pelumas, kabel, dan baja profil pendukung konstruksi. Di sisi lain. Harjanto mengakui, MoU tersebut belum membahas mengenai standar yang akan ditetapkan Freeport Yang jelas, perusahaan asal Amerika Serikat tersebut pasti akan membeli barang yang memenuhi standar mereka.

"Kami akan fokus pada barang-barang yang kebutuhannya banyak. Barang harus memenuhi standar internasional. Jangan sampai terjadi shut down atau produksi berhenti tiba-tiba karena kabelnya bermasalah. Tentu mereka akan lakukan trial. Kami berusahasemaksimal mungkin agar pengadaan Freeport dipenuhi produk dalam negeri," papar Harjanto.

Dia berharap perusahaan-perusahaan asing besar lainnya yang beroperasi di Indonesia mau mengikuti jejak Freeport.

Terkait rencana pembangunan pabrik pemurnian dan pengolahan mineral (smelter), Harjanto mengatakan, saat ini. Freeport dalam proses mencari lokasi yang tepat. Perusahaan pertambangan emas dan tembaga itu kemungkinan mendirikan smelter di Jawa Timur. (eme)

 Sumber : Investor Daily, 20 Oktober 2014

Last Updated ( Friday, 24 October 2014 11:59 )
 

Mineral Output Plummets; New Govt Urged To Lay Out Policies

E-mail Print PDF

Raras Cahyafitri

JAKARTA. The national output of a number of commodities has dropped significantly this year, as expected, on account of the governments mineral ore export ban.

The incoming administration, led by president-elect Joko "Jokowi" Widodo, is expected to soon lay out clear policies in the mineral sector, which has been severely impacted by the ban.

Only a few million tons of ore were produced during the January to August period this year, most likely only to meet domestic demand, figures from the Energy and Mineral Resources Ministry’s directorate genera] of mineral and coal showed.

The production of bauxite, for example, was a mere 2.8 million tons during the January-August period, compared to almost 60 million tons throughout last year. This year’s output is expected to see a few additional tons by year-end.

"The production of several minerals was from newly established smelters, such as nickel pig iron products," mineral and coal director general R. Sukhyar said.

On Jan. 12, the government banned overseas shipments of mineral ores as part of an attempt to boost the country’s downstream industry. Only processed minerals with a regulated purity level and end products of metal are allowed to be exported.

The government expects that in 2017, the country will only export mineral end products, instead of raw ore. In the meantime, it is still allowing the export of concentrates, such as copper concentrate produced by PT Freeport Indonesia and PT Newmont Nusa Tenggara, until 2017.

Despite an ongoing legal battle at the Constitutional Court over the 2009 Mining Law, which is the legal basis for the controversial export ban policy, foreign investors are seeking to develop smelters to process bauxite and nickel ores - the two main commodities in Indonesia - with the help of local partners.

"However, in general, foreign investors are still waiting for the new government. It will soon assume office, but investors are waiting for specific policy in the sector," Tony Wenas, the deputy chairman of the Indonesian Mining Association, said.

Most bauxite miners closed down their businesses following the ore export ban because domestic processing facilities were unable to absorb the entire nation’s bauxite output.

The only bauxite processing facility that exists in the country is a smelter called the chemical grade alumina (CGA) plant owned by state-owned diversified miner PT Aneka Tambang. The CGA plant only needs around 850,000 wet metric tons of bauxite a year to produce at its capacity of around 200,000 tons of alumina.

Should foreign investors build partnership with local players and the process of obtaining business permits be streamlined, new bauxite smelters will be ready by 2017, when the country will fully ban the export of minerals that have not been refined into end products. More smelters mean that bauxite mining can resume.

There are currently 64 smelters being worked on, ranging from bauxite to manganese processing facilities, according to government figures. Freeport Indonesia is currently working on a plan to develop a copper smelter to process its copper concentrate in the country. The mineral and coal office had also asked Newmont Nusa Tenggara to build its own smelter.

The director for mineral at the mineral and coal directorate general, Edi Prasodjo, said mining firms that were still without processing facilities should start thinking about developing them to survive in Indonesia.

 Source : The Jakarta Post, October 20, 2014

Last Updated ( Friday, 24 October 2014 11:57 )
 

Harap Smelter Freeport Dibangun Dekat Petrokimia

E-mail Print PDF

JAKARTA. PT Freeport Indone sia diharapkan bisa membangun smelter di Gresik, Jawa Timur. Diharapkan, lokasi smelter perusahaan pertambangan terkemuka itu dibangun bersebelahan dengan pabrik PT Petrokimia.

Harapan itu disampaikan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan. Menurutnya, jika Freeport membangun smelter bersebelahan dengan Petrokimia, maka BUMN yang bergerak di bidang industri kimia itu bisa ikut memanfaatkannya. Sebab, sisa ampas yang dihasilkan Freeport bisa dibeli dan diolah kembali oleh Petrokimia untuk bahan baku pupuk.

"Saya dengar Freeport akan bangun smelter di Gresik, tapi lokasinya yang saya dengar lebih jauh. Saya berharap smelter baru itu dibangun Freeport di samping persis di sebelah Petrokimia. Kalau dibangun di dekat situ, ampasnya nanti akan kita beli langsung dari pipa pabrik dia (Freeport), daripada dibuang," kata Dahlan di Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (17/10).

Karenanya demi kepentingan bersama, mantan dirut PLN ini berharap pihak PT Freeport dapat memikirkan kembali lokasi pembangunan smelter itu agar bersebelahan dengan Petrokimia. Dahlan bahkan menjanjikan bakal menyediakan lahan bagi Freeport untuk membangun smelter di dekat Petrokimia.

"Kalah lahannya kurang, kita bisa sediakan lahan yang lebih besar sesuai keinginan Freeport. Meskipun itu haknya Freeport, tapi saya berharap kerja sama dengan Freeport, perluasan smelter itu bisa dibangun di samping Petrokimia," harapnya. (chi/jpnn)

Sumber : INDO.POS, 20 Oktober 2014

Last Updated ( Friday, 24 October 2014 11:55 )
 
  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  4 
  •  5 
  •  6 
  •  7 
  •  8 
  •  9 
  •  10 
  •  Next 
  •  End 
  • »
Page 1 of 533