Indonesian Mining Association

  • Create an account
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Pemerintah akan Jamin Kepastian Hukum Pembangunan Smelter

E-mail Print PDF

Percepatan pembangunan smelter diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan bagi negara.

Yurika Indah Prasetianti

JAKARTA. Pemerintah hingga kini masih mengkaji mengenai perizinan satu pintu untuk pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter). Hal ini dilakukan guna mempercepat pembangunan smeller untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Mohammad Hidayat, Direktur Pembinaan dan Pengusahaan mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya mineral (ESDM), mengatakan pemerintah beru-payamenjaga iklim investasi pembangunan smelter dengan menjamin kepastian hukum.

"Intinya, supaya investor tidak bingung, mau bikin smelter minta izin ke Kementerian Perindustrian (Izin Usaha Industri/ IUI) atau Kementerian ESDM (Izin Usaha Pertambangan/IUP). Itu yang masih kita bahas. Kita sadar investor jangan dibikin bingung, harus ada kepastian hukum," kata dia di Jakarta, Senin.

Mohammad mengatakan nantinya perizinan pembangunan smelter akan diserahkan ke Badan Kebijakan Penanaman Modal (BKPM). Pemerintah juga akan mengkaji soal pengadaan infrastruktur pengembangan smelter.

"Saya kira, pemerintah ingin memberi pelayanan dengan baik kepada investor. Bagi kami (Kementerian ESDM), bagaimana supaya program hilirisasi berjalan dengan baik," kata dia.

Mohammad mengatakan pembangunan smelter membutuhkan energi listrik besar, sehingga kesulitan jika harus disediaakan sendiri.

"Itu kita harus upayakan juga bagaimana bangun infrastruktur energi supaya investor masuk," tukas dia.

Syahrir AB, Direktur Eksekutif Indonesian mining Association (IMA), mengatakan pemerintah seharusnya menetapkan standar prosedur pembangunan smelter. Standar prosedur tersebut dapat menjadi acuan bagi investor yang ingin berpartisipasi membangun smelter.

"Izin Pertambangan sekarang sudah beralih ke pusat, kabupaten sudah lepas tapi provinsi belum siap. Jadi terkatung-katung. Pemerintah pusat harusnya membuat standar norma, prosedur. Semua harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 khususnya mengenai pengawasan dan pembinaan," kata dia, Senin.

Syahrir mengatakan pemerintah semestinya konsisten dalam melaksanakan peraturan perundangan. Jaminan kepastian hukum akan menjadi daya tarik bagi calon investor. Pasalnya, bagi pelaku usaha, peraturan yang berubah-ubah akan menyulitkan, khususnya untuk mendapatkan capital untuk bangun smelter.

"Kelayakan adalah hal utama bagi investor, seperti kelayakan teknik, lingkungan, dan pendanaan. Seharusnya pemerintah sediakan ini, begitu juga dengan mineral policy-nya, energinya bagaimana," kata dia.

Sumber Daya

Budi Santoso, Direktur Center for Indonesian Resources Strategic Studies (CIRUSS), mengatakan pembangunan smelter yang harus dimulai dengan penentuan sumber daya dan cadangan sesuai dengan Komite Cadangan mineral Indonesia (KCMI) 2011 atau Standar Nasional Indonesia (SNI) perlu menjadi alat ukur pemerintah dalam pengawasan dan pemantauan keseriusan dan kemajuan pemilik IUP.

Menurut dia, melihat risiko dan tahapan yang sudah lanjut, maka bagi perusahaan yang sudah melakukan kegiatan konstruksi smelter harus mendapat bantuan untuk mengurangi kesulitan yang dihadapi.

"Selain masalah teknis dan Keuangan, pemerintah dapat berperan untuk membantu beberapa hambatan antara lain kemudahan izin, mengurangi beban fiskal. Contohnya, royalti bagi batu bara untuk pembangkit dalam negeri, atau infrastruktur dalam negeri terutama hagi mereka yang sudah memiliki perjanjian pembelian dalam negeri, iuran eksplorasi sehingga data-data eksplorasi lebih akurat," ungkap dia.

Budi mengatakan pemerintah juga perlu membentuk tim yang regular untuk memonitor perusahaan-perusahaan yang sungguh-sungguh, memfasilitasi penambang dan off taker untuk memenuhi proyeksi kebutuhan nasional.

 Sumber : Indonesia Finance Today, 01 September 2015

Last Updated ( Tuesday, 01 September 2015 10:36 )
 

Relaksasi Ekspor Jadi Pilihan Terakhir

E-mail Print PDF

JAKARTA, KOMPAS. Kesulitan pembiayaan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral bisa diatasi. Solusinya adalah dengan merelaksasi atau melonggarkan ekspor hasil tambang mineral.

Namun, solusi itu merupakan pilihan terakhir. Relaksasi ekspor hanya diberikan bagi perusahaan tambang mineral yang bisa menunjukkan kemajuan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral.

Hal itu mengemuka dalam diskusi Tantangan Investasi Smelter di Indonesia", Senin (31/8). di Jakarta.

Direktur Eksekutif Indonesian mining Association Syahrir AB, Direktur Centre for Indonesian Resources Strategic Studies Budi Santosa serta mantan Direktur Jenderal mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya mineral Simon F Sembiring hadir sebagai pembicara.

Syahrir mengatakan, di tengah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS, ongkos pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) semakin membengkak. Pembangunan smelter diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan Batubara. Tujuan pembangunan smelter ini adalah untuk meningkatkan nilai tambah mineral di dalam negeri.

"Pemerintah sebaiknya bijak melihat situasi yang ada. Bisa dikaji dari mana saja sumber pembiayaan investor. Jika pembiayaan dari bank masih kurang, relaksasi ekspor bisa menjadi opsi terakhir untuk pengumpulan modal investor," tuturnya.

Meski demikian, menurut Syahrir, tidak semua perusahaan tambang mineral bisa diberi fasilitas relaksasi ekspor. Hanya perusahaan yang telah menunjukkan kesungguhan membangun smelter yang boleh mendapatkan relaksasi ekspor.

Akibat kewajiban pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri, perusahaan tambang dilarang mengekspor material mentah (ore) sejak awal 2014.

Budi Santoso menambahkan, sektor Pertambangan merupakan salah satu tulang punggung pembangunan ekonomi di Indonesia Menurut dia, di tengah situasi melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS, membuka keran ekspor sebanyak-banyaknya merupakan peluang. Namun, khusus untuk ekspor tambang mineral, ia setuju agar hal itu diatur.

"Hanya perusahaan tambang yang benar-benar serius membangun smelter yang diberi fasilitas relaksasi ekspor. Namun, keran relaksasi ekspor tak dibuka begitu saja Kalau perusahaan tambang tak serius membangun smelter, ya, tetap dilarang ekspor," ujar Budi.

Simon F Sembiring mengingatkan pemerintah agar tidak kaku menerapkan larangan ekspor mineral sebelum diolah dan dimurnikan di dalam negeri Sebab, tidak semua pengusaha tambang mineral, terutama usaha skala kecil, memiliki modal cukup untuk mendirikan smelter.

Secara terpisah. Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha mineral Indonesia Ladjiman Damanik mengatakan, pemerintah bisa membantu perusahaan dengan mempermudah pembangunan smelter di dalam negeri Caranya melalui pemberian stimulus berupa keringanan atau pembebasan pajak bagi investor. (APO)

 Sumber : Kompas, 01 September 2015

Last Updated ( Tuesday, 01 September 2015 10:34 )
 

Larangan Ekspor dan Kewajiban Bangun "Smelter" Perlu Ditinjau Ulang

E-mail Print PDF

WE ONLINE, JAKARTA. Masih banyak pihak yang tidak setuju dengan peraturan pemerintah kewajiban pembangunan smelter bagi perusahaan tambang untuk mengurangi ekspor raw mineral (mineral mentah) dan meningkatkan industri hilir pada sejumlah pertambangan.

Hal ini terungkap dalam talkshow interaktif prospek dan tantangan prospek dan tantangan pembangunan smelter di Indonesia yang diselenggarakan jitunews.com di Jakarta, Senin (31/8/2015).

Salah satu narasumber, Simon F Sembiring, mantan Dirjen Minerba mengatakan wajar masih banyak pihak yang tidak setuju. Apalagi, perusahaan-perusahaan tambang berskala kecil, mereka tidak mungkin membuat smelter yang tentu membutuhkan biaya yang sangat besar.

"It is oke, cuma implementasinya tidak benar sebab kalau yang kecil-kecil diharuskan memiliki smelter sampai bertanduk juga tidak mungkin," ungkap Simon.

Menurut Simon, sementara berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba tidak melarang ekspor bijih mineral maupun batubara. Selagi UU tersebut dicabut kegiatan ekpos tidak bisa dilarang. Ia menambahkan bahwa selama PP belum dicabut pemerintah tidak bisa melarang ekspor. Apalagi, nyatanya masih ada perusahaan yang diberikan izin ekspor, seperti Freeport yang melakukan ekspor konsentrat.

"Apa bedanya konsentrat dengan raw," tegas Simon.

Simon menjelaskan bahwa seharusnya Pasal 102 dan 103 seharusnya tidak dikaitkan dengan larangan ekspor, tetapi dijabarkan ke dalam PP mengenai kurun waktu yang diberikan bagi IUP, IUPK untuk melakukan pengolahan, dan pemurnian secara rational. Kemudian secara bertahap dan disinkronkan dengan sektor manufaktur sehingga terjalin link and match antara industri pertambangan dan industri manufaktur.

Kemudian implementasi UU Nomor 4/2009 ke dalam PP dan Permen sangat tidak konsisten dengan UU-nya dan bahkan ada yang saling bertentangan dalam hal bisa tidaknya ekspor produksi IUP dan IUPK dalam bentuk mineral. Demikian juga detail tentang pengolahan dan pemurnian.

Salah satu solusi yang dapat diambil oleh pemerintah untuk membatasi ekspor, menurut Simon, pemerintah sebaiknya melaksanakan UU Nomor 4/2009 secara konsisten maka harus dilaksanakan Pasal 5 dalam hal mengendalikan produksi dan ekspor (implementasi pada PP Nomor 23/2010 Pasal 84 dan Pasal 85). Serta menerapkan sanksi administrasi (Pasal 151) bagi IUP, IUPK, IUPR yang tidak melaksanakan kewajibannya, termasuk kewajiban tidak melaksanakan pasal 102 dan pasal 103.

Kemudian khusus bagi kontrak karya (KK) dikenakan sanksi administratif, tidak ada iktikad baik dari KK, tapi buktinya sudah lima tahun. Studi kelayakan dan amdal lengkap untuk pembangunan smelter belum diserahkan kepada pemerintah.

"Pemerintah dan perusahaan kurang harmonis hubungannya dalam melaksanakan undang-undang ini. Tidak ada tujuan untuk membunuh investor dan mengecilkan pemerintah, tapi untuk kesejahteraan masyarakat," tegas Simon.

 Sumber : WartaNews.com, 31 Agustus 2015

Last Updated ( Tuesday, 01 September 2015 10:32 )
 

Newmont Belum Ajukan Perpanjangan Izin

E-mail Print PDF

JAKARTA. PT Newmont Nusa Tenggara belum menggajukan permohonan perpanjangan ekspor konsentrat Tembaga. Padahal, izin ekspor perusahaan tersebut akan habis pada 18 September tahun ini.

Direktur Pembinaan Pengusa- haan mineral Kementerian ESDM Mohammad Hidayat mengatakan pihaknya belum menerima permohonan perpanjangan izin ekspor tersebut. Padahal, pemerintah membutuhkan waktu untuk melakukan evaluasi jika Newmont ingin melanjutkan kegiatan ekspor untuk enam bulan ke depan.

"Sampai sekarang belum ada. Yang seperti ini menyulitkan kami karena kalau mau dapat izin lagi, seharusnya mengajukan pada waktunya," katanya. Senin (31 8)

Selain menunggu Newmont mengajukan perhomonan perpanjangan izin ekspor. Kementerian ESDM juga mendorong agar Newmont segera menunjukkan perkembangan berarti dalam kerja sama bersama PT Freeport Indonesia dalam membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) katoda Tembaga di Gresik, Jawa Timur.

Hidayat meminta agar Newmont tidak menggantungkan seluruh rencana tersebut kepada Freeport. "Kerja sama itu boleh, tapi tapi harus ada progres lah. Jangan sepenuhnya tergantung sama Freeport," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono mengatakan pihaknya tidak akan memaksa Newmont untuk segera mengajukan permohonan perpanjangan izin ekspor tersebut. Menurutnya, keputusan itu menjadi hak perusahan. "Kalau mereka tidak mengajukan mungkin artinya tidak butuh [perpanjangan]," tuturnya.

Periode izin ekspor yang diberikan untuk Newmont berlaku dari 18 Maret 2015-18 September 2015 dengan kuota 447.000 ton konsentrat Tembaga.

Berdasarkan Permen ESDM No. 11/2014 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan mineral ke Luar Negeri Hasil Pengolahan dan Pemurnian, permohonan perpanjangan paling cepat diajukan 45 hari dan paling lambat 30 hari sebelum izin berakhir.

Dengan demikian, seharusnya Newmont sudah mengajukan permohonan perpanjangan izin ekspor jika masih ingin menjual konsentratnya ke luar negeri.

Jika izin ekspor konsentrat Tembaga Newmont terhenti, maka kinerja Keuangan perusahaan mulai dari PT Newmont Nusa Tenggara hingga Newmont mining Corporation sebagai induk usahanya akan terganggu. Pasalnya, Tambang Batu Hijau di Nusa Tengara Barat menjadi salah satu tambang utama Newmont yang menghasilkan emas dan Tembaga cukup banyak.

Sepanjang kuartal H/2015, secara konsolidasi Tambang Batu Hijau menyumbang 125 juta pon Tembaga atau setara 57.000 ton.

 Sumber : Bisnis Indonesia, 01 September 2015

Last Updated ( Tuesday, 01 September 2015 08:58 )
 
  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  4 
  •  5 
  •  6 
  •  7 
  •  8 
  •  9 
  •  10 
  •  Next 
  •  End 
  • »
Page 1 of 677