Indonesian Mining Association

  • Create an account
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

SPE Freeport Tetap Tak Keluar

E-mail Print PDF

JAKARTA. Pemerintah batal mengeluarkan surat persetujuan ekspor (SPE) PT Freeport Indonesia. Pasalnya, hingga saat ini perusahaan tambang yang beroperasi di Papua tersebut menyatakan belum mendapat surat tersebut. Padahal pada konferensi pers Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Jumat (11 April 2014), Dirjen Minerba R Sukhyar menjanjikan pertengahan bulan ini SPE Freeport sudah keluar.

VP Corporate Communication Freeport Daisy Primayanti menyatakan pihaknya belum mengantongi SPE ekspor yang dijanjikan tersebut. "Sejauh ini saya belum mendapat informasi kalau sudah ada [SPE]," katanya kepada Bisnis, Senin (21/4).

Daisy menyebutkan bahwa pihaknya melakukan pengajuan tersebut sejak awal bulan lalu, namun hingga saat ini belum mendapat kepastian kapan SPE yang menjadi syarat mutlak untuk bisa melakukan ekspor tersebut akan dikeluarkan.

Sebagai catatan, sebelumnya, pada konferensi pers Ditjen Minerba Kementerian ESDM yang diselenggarakan Jumat (11/4), Dirjen Minerba R Sukhyar kala itu menjanjikan SPE Freeport akan keluar pada pertengahan bulan ini beserta empat SPE perusahaan pertambangan lainnya.

Keempat SPE yang disebutkan keluar bersama SPE Freeport antara lain miliki PT Newmont Indonesia, PT Daya Swasta, PT Sebuku Iron Lateritic Ores (SILO) dan PT Lumbung Mineral Sentosa. "Ada lima SPE yang sudah terbit minggu depan [pertengahan April], yaitu milik PT Freeport Indonesia, PT Newmont Indonesia, PT Daya Swasta, PT Sebuku Iron Lateritic Ores (SILO) dan PT Lumbung Mineral Sentosa," katanya kala itu (Jumat, 11 April 2014).

Namun, faktanya hingga saat ini (Senin, 21 April 2014), Freeport menyatakan belum memegang izin ekspor tersebut. Menanggapi hal ini, Bisnis mencoba menghubungi Dirjen Minerba R. Sukhyar. Namun, hingga berita ini diturunkan, pemerintah masih tutup mulut atas pernyataan Freeport tersebut.

Sebagai gambaran, kisruh antara pemerintah dengan PT Freeport dimulai sejak pemerintah berencana menjalankan UU Pertambangan melalui renegosiasi. (M. Taufiqu Rahman)

 Sumber : Bisnis Indonesia, 22 April 2014

Last Updated ( Thursday, 24 April 2014 04:01 )
 

Pemerintah Didesak Sewa Auditor Freeport

E-mail Print PDF

"Mereka bisa ambil keputusan tanpa kita."

Pramono

JAKARTA. Sejumlah kalangan meminta pemerintah menyewa jasa lembaga audit internasional untuk menelusuri laporan keuangan PT Freeport Indonesia. Anggota Komisi Badan Usaha Milik Negara Dewan Perwakilan Rakyat, Aria Bima, mempertanyakan laporan keuangan Freeport yang disebut sedang tak sehat sehingga tak bisa membagikan dividen.

Bima menuding Freeport tak pernah transparan dalam pengelolaan keuangannya. "Ketika aksi korporasi mengarah pada kerugian negara, perlu dilakukan audit oleh lembaga internasional,” ujar Bima saat dihubungi kemarin.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini mempertanyakan pernyataan FVeeport bahwa kondisi keuangan perusahaan asal Amerika Serikat itu sedang tak sehat akibat aksi mogok para pekerja pada 2011. Bagaimanapun, kata Bima, pemerintah tetap harus menagih dividen.

Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia, Mamit Setiawan, menilai Freeport tak transparan soal laporan keuangannya. Sudah saatnya, kata Mamit, pemerintah tegas terhadap FVeeport. "Audit internasional juga diperlukan sebelum kontrak mereka berakhir. Tujuannya mengetahui kondisi sebenarnya perusahaan itu," ujarnya.

Juru bicara Freeport Indonesia, Daisy Primayanti, mengatakan, selama dua tahun, yaitu 2012 dan 2013, perusahaannya tak membayar dividen kepada para pemegang saham. Musababnya, pendapatan bersih pada 2012 dan 2013 minus. Pada 2012, kata Daisy, keuangan minus karena aksi mogok para pekerja selama tiga bulan mulai akhir 2011. "Mogok kerja itu berdampak pada pendapatan keuangan kami bulan-bulan berikutnya."

Kinerja keuangan tahun itu, dia menambahkan, juga dipengaruhi rendahnya kualitas kadar bijih mineral di area pertambangan yang kemudian berdampak pada harga komoditas global Freeport. Sedangkan pada 2013, Freeport tak membayar dividen karena volume penjualan tembaga dan emas menurun serta kadar bijih tambang rendah. Tahun lalu pendapatan Freeport mencapai US$ 4,1 miliar.

Menurut Daisy, laba bersih perusahaannya sebesar US$ 0,8 miliar, dan sebanyak US$ 0,5 miliar diserahkan kepada pemerintah untuk pajak dan royalti. Kuartal pertama 2014, kata Daisy, arus kas bersih Freeport minus US$ 54 juta. Pembayaran dividen ditentukan oleh dewan direksi dan disetujui dewan komisaris serta pemegang saham berdasarkan kinerja keuangan dan kondisi kas perusahaan.

Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa enggan menanggapi tiadanya pembagian dividen Freeport dua tahun terakhir." Saya minta Kementerian Keuangan memeriksa lagi, apakah dividen itu wajib dibagikan atau tidak, apakah itu hak kita atau tidak."

Sedangkan Menteri BUMN Dahlan Iskan mengatakan pemerintah terus menagih dividen dari Freeport. "Memang (Freeport) untung Rp 6 triliun," katanya. Sayangnya, kata Dahlan, kecilnya saham pemerintah, yaitu hanya 9,3 persen, membuat pemerintah tak mampu berbuat banyak. "Mereka bisa ambil keputusan tanpa kita. angga sukma wijaya | ali hidayat | ananda putri | tri artining putri.

 Sumber : Koran Tempo, 22 April 2014

Last Updated ( Thursday, 24 April 2014 03:55 )
 

Miners Seek Aid on Ore Ban Trial

E-mail Print PDF

By Tito Summa Siahaan

JAKARTA. The Indonesian Mineral Miners Association has sought help from legal and economic experts to assist in its case in the Constitutional Court to let its members continue to export metal ores.

The court heard on Wednesday testimonies from four expert witnesses representing holders of Mining Business Permits (IUPs) who oppose the governments mining policy.

IUP holders, represented through as Apemindo, have had concession agreements since 2009, when the Mining Law went into effect, and so they believe they should be exempted from similar obligations to Contract of Works (CoW) holders, or mining companies with agreements prior to 2009.

IUP holders want to strike down mining regulations they consider as a deviation from the 2009 Mining Law. The government implemented on Jan. 12 a ban on exports of metal ore for mining companies that did not have refining capacity or are not in the process of building refineries. Despite the ore export ban, these IUP holders hope to be allowed to continue exporting mineral ores

The plaintiffs presented their case based on two main arguments that the law doesn’t mention the ban on export of ores, only that the obligation to process and refine ores domestically; and that the law treats IUP holders differently than CoW holders.

The law specifies that holders of Cow’s must comply with the value-added obligation within five years from the implementation of the 2009 Mining Law, but holders of IUP are not slapped with a similar timeframe.

Saldi Isra, a law professor at Andalas University in West Sumatra, said that the 2009 Mining Law was never meant to ban ore exports. He said articles 102 and 103 of the law state the obligation to process and refine ores domestically for IUP holders.

"It cannot be interpreted any other way," said Saldi, adding that the law grants the government with the authority to slap administrative sanctions or to control production, but not banning exports.

Faisal Basri, an economist at the University of Indonesia, labeled the government as irresponsible in issuing the implementing regulations of the law.

"They ban exports, but no refining facility is ready to operate within the country," he added.

Highlighting the case of bauxite, of which SS.l million metric tons were mined in Indonesia last year, Faisal said that the number of facilities currently being built was not enough to accommodate all of the output.

"It will take years to build the ideal amount of such facilities," he added.

 Source : JakartaGlobe, April 17, 2014

Last Updated ( Thursday, 24 April 2014 03:49 )
 

Pemerintah Diminta Tak Beri Izin Skala Kecil

E-mail Print PDF

Oleh Dinda wulandari

PALEMBANG. Pemerintah disarankan untuk tidak lagi memberi izin pertambangan skala kecil atau dengan luasan areal kurang dari 100 hektare kepada dunia usaha karena dinilai minim tanggung jawab terhadap lingkungan.

Bahkan perusahaan tambang skala kecil seringkali dituding tidak melakukan reklamasi pada lahan galian bekas mengeruk perut bumi. Ketua Forum Reklamasi Hutan dan tahan Bekas Tambang (RHBLT) Jeffrey Mulyono mengatakan penyetopan izin tambang skala kecil bisa menjadi solusi agar industri tambang patuh terhadap "kewajibannya salah satunya melakukan reklamasi.

"Solusinya [untuk reklamasi] tidak lagi memberi izin skala kecil, beri lahan yang lebih luas agar lebih bertanggung Jawab," katanya di sela-sela seminar nasional Forum RHBLT di Palembang, "Rabu (16/4). Menurut Jeffrey, lahan tambang yang dikelola pemegang izin skala kecil biasanya hanya dipakai selama 2 tahun, sementara untuk yang skala besar meng- ikuti daur dengan kurun 15 tahun. "Yang sering terjadi setelah 2 tahun sudahnya mereka kabur atau istilah populernya habis galih hilang," katanya.

Dia melanjutkan persyaratan lingkungan untuk tambang skala kecil juga relatif longgar pengawasannya karena hanya sebatas upaya pemantauan lingkungan (UPL) bukan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal). Perusahaan yang memiliki areal tambang di atas 100 ha baru dikenai persyaratan Amdal.

Forum RHLBT mencatat saat ini terdapat sekitar 10.000 perusahaan tambang di dalam negeri. Dari jumlah itu, yang aktif menambang sebanyak 1.000 perusahaan. Dia mengemukakan untuk tambang skala besar dengan luasan 5.000 ha-l5.000 ha dikelola hanya 100 perusahaan dan sisanya merupakan tambang-tambang kecil dengan komoditas mayoritas batu bara, timah dan nikel. Jeffrey mengklaim sebanyak 40 perusahaan tambang yang bergabung dalam forum tersebut sudah melaksanakan kewajiban reklamasi lahan.

Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Sumsel Sigit Wibowo mengatakan perusahaan tambang yang menggunakan areal hutan wajib untuk melakukan reklamasi. "Semua yang nambang ya harus melakukan reklamasi, itu tanggungjawab kalau tidak terkena sanksi."

 Sumber : Bisnis Indonesia, 17 April 2014

Last Updated ( Thursday, 24 April 2014 03:47 )
 
  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  4 
  •  5 
  •  6 
  •  7 
  •  8 
  •  9 
  •  10 
  •  Next 
  •  End 
  • »
Page 1 of 413