Indonesian Mining Association

  • Create an account
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Batas Waktu Pembangunan Smelter Freeport Belum Disepakati

E-mail Print PDF

JAKARTA - Pemerintah dan PT Freeport Indonesia belum mencapai kata sepakat terkait tenggat waktu pembangunan fasilitas pemurnian konsentrat tembaga (smelter). Ada dua opsi yang masih dibahas, yakni pembangunan selama lima tahun terhitung sejak tercapainya kesepakatan atau pembangunan selesai pada 2022. Pembangunan smelter merupakan salah satu poin negosiasi antara pemerintah dan Freeport terkait detil lampiran Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Kedua belah pihak sebenarnya sudah mencapai kesepakatan umum pada Agustus 2017 silam. Freeport bersedia membangun smelter. Namun sampai saat ini pembahasan detil mengenai pembangunan smelter belum mencapai kata sepakat.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Gatot mengatakan, tenggat waktu pembangunan smelter akan dicantumkan dalam lampiran IUPK Freeport. Namun dia belum bisa memastikan kapan tenggat waktu tersebut. "Masih dirumuskan. Nanti kita lihat saja seperti apa dalam IUPK," kata Bambang di Jakarta, akhir pekan lalu.

Tenggat waktu pembangunan smelter penting untuk dicapai kesepakatan. Pasalnya, pemerintah sudah menetapkan batasan ekspor konsentrat hingga 2022. Bila pada periode tersebut smelter belum rampung maka produksi Freeport bisa terhambat.

Larangan ekspor konsentrat sebenarnya sudah ditetapkan sejak 2017 kemarin, namun hanya berlaku bagi pemegang Kontrak Karya (KK). Bagi pemegang IUPK masih diberikan izin ekspor konsentrat hingga 2022.

Larangan ekspor konsentrat itu sempat berimbas bagi Freeport pada awal 2017 silam. Produksi konsentrat menumpuk serta banyak karyawan yang dirumahkan. Selain itu, perekonomian di area konsensi Freeport pun lesu. Alhasil perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu pun bersedia melepas KK dan beralih menjadi IUPK. Namun perubahan ini dengan catatan stabilitas investasi dalam KK juga tertuang dalam IUPK. Oleh sebab itu, Freeport negosiasi dengan pemerintah.

Secara terpisah, Juru Bicara Freeport Indonesia Riza Pratama menyampaikan hal senada. Dia menyebut belum ada kesepakatan mengenai tenggat waktu pembangunan smelter. "Masih berlangsung pembahasannya," ujarnya.

(rap)

 Sumber : Investor Daily, 26 November 2018

Last Updated ( Friday, 30 November 2018 02:51 )
 

Pertambangan Masih Jadi Tulang Punggung Negara

E-mail Print PDF

Wilayah yang luas dengan sumber daya alam yang berlimpah merupakan satu kekuatan besar dan modal dasar bagi Indonesia untuk menjadi negara besar dan berdaulat. Contohnya saja, Indonesia memiliki cadangan Emas sekitar 39 persen dari cadangan dunia. Tak hanya emas, Mineral lain seperti perak, tembaga, nikel, dan batu bara pun melimpah di Indonesia. Tak heran, industri Pertambangan telah mengambil peran penting dalam perjalanan pembangunan di Indonesia. Hal ini terlihat dan kontribusinya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam perjalanannya, industri Pertambangan pun tidak hanya berperan sebagai komoditas, namun juga penggerak pembangunan nasional.

Mengutip kajian yang dilakukan International Council on mining and Metals (ICMM) bekerja sama dengan perusahaan konsultan Oxford Policy Management terhadap 10 negara untuk mengetahui kontribusi pertam-bangan terhadap ekonomi makro negara-negara tersebut, antara lain bahwa Pertambangan berkontribusi terhadap Ekspor sampai 78% di Tanzania, 66% di Chile dan 19% di Brazil.

Pertambangan juga mendatangkan devisa bagi negara terutama pada masa operasi. Penerimaan negara dari Pertambangan juga relatif besar, seperti di Tanzania, Pertambangan menyumbangkan 8% dari keseluruhan penerimaan negara, sementara sumbangan Pertambangan bagi produk domestik bruto sekitar 2-4%. Lapangan kerja baru langsung yang tercipta dari Pertambangan sekitar 1,5% namun dengan tingkat upah yang lebih tinggi dari rata-rata.

Bagaimana dengan di Indonesia? Mengutip data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), realisasi penerimaan negara bukan Pajak (PNBP) dari sektor Pertambangan Mineral dan batu bara (minerba) hingga pertengahan November 2018 mencapai Rp 41,02 triliun. Komposisi penerimaan negara sektor Pertambangan itu berasal dari royalti, penjualan hasil Tambang serta iuran tetap.

Adapun besaran untuk royalti mencapai sekitar Rp24,5 triliun, penjualan hasil Tambang sekitar Rpl6 triliun serta iuran tetap sekitar Rp 0,5 triliun. Sampai akhir tahun, diprediksi PNBP bisa mencapai Rp 43 triliun, dari target Rp 32,1 triliun. Sejumlah faktor menjadi pendorong peningkatan tersebut, diantaranya harga komoditi yang fluktuatif, produksi Minerba yang semakin bagus, juga peran aktif perusahaan-perusahaan dalam melakukan kegiatan yang semakin baik.

"Pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM terus berusaha sekuat tenaga mengawal kegiatan usaha Pertambangan Mineral dan batubara di Indonesia agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sehingga seluruh rakyat Indonesia mendapatkan energi berkeadilan," kata Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot.

Pertambangan umum juga memiliki peran nyata bagi pembangunan daerah. Ambil contoh keberadaan PT Freeport Indonesia yang menurut studi Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia tahun 2013, kegiatan operasional PTFI berkontribusi terhadap 91% PDRB Kabupaten Mimika, 37,5% PDRB Provinsi Papua, dan 0,8% PDB Indonesia. PTFI juga telah menyerap total lebih dari 32.600 tenaga kerja, baik karyawan langsung maupun kontraktor, dimana hampir 98% di antaranya adalah putra-putri Indonesia. Dari sekitar 12.000 karyawan langsung PTFI, 35,7% di antaranya adalah berasal dari Papua, 63% berasal dari berbagai provinsi di Indonesia, dan sisanya 1,3% Tenaga Kerja asing.

Tetap Optimistis

Perjalanan industri Pertambangan di Indonesia memang tak selalu mulus. Apalagi dala beberapa tahun ke belakang, sempat mengalami keterpurukan akibat merosotnya harga komoditas dunia. Perlahan namun pasti, seiring membaiknya harga komoditas, kinerja Pertambangan pun mulai membaik. Ketua Umum IMA Ido Hutabarat bahkan optimistis bahwa sektor Pertambangan akan mengalami kebangkitan.

Menurut dia, geliat pasar komoditas yang membaik dan meningkatnya permintaan pasar akan produk Tambang mendorong kebangkitan industri Pertambangan di Indonesia. Dia sangat yakin bahwa dengan kekayaan sumber daya Mineral dan batubara membuat Indonesia menjadi salah satu tujuan Investasi favorit para investor. Energi dan hasil Tambang pun dapat diandalkan sebagai modal dasar bangsa Indonesia untuk mewujudkan kekuatan ekonomi nasional, meningkatkan produktivitas dan daya saing, serta meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, sesuai dengan amanat Nawacita.

Dirjen Bambang Gatot pun mendorong agar sektor Minerba berkontribusi lebih lagi untuk devisa negara. Karenanya, kata dia, pemerintah juga mendukung berbagai inovasi agar segala aspek di sekror tersebut, mulai dari produksi, pengawasan, hingga pemasaran bisa lebih mudah dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Salah satunya dengan meningkatkan monitoring secara online untuk pengawasan produksi minerba.

 Sumber : Investor Daily : 28 November 2018

 

Pertambangan Masih Jadi Tulang Punggung Negara

E-mail Print PDF

Wilayah yang luas dengan sumber daya alam yang berlimpah merupakan satu kekuatan besar dan modal dasar bagi Indonesia untuk menjadi negara besar dan berdaulat. Contohnya saja, Indonesia memiliki cadangan Emas sekitar 39 persen dari cadangan dunia. Tak hanya emas, Mineral lain seperti perak, tembaga, nikel, dan batu bara pun melimpah di Indonesia. Tak heran, industri Pertambangan telah mengambil peran penting dalam perjalanan pembangunan di Indonesia. Hal ini terlihat dan kontribusinya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam perjalanannya, industri Pertambangan pun tidak hanya berperan sebagai komoditas, namun juga penggerak pembangunan nasional.

Mengutip kajian yang dilakukan International Council on mining and Metals (ICMM) bekerja sama dengan perusahaan konsultan Oxford Policy Management terhadap 10 negara untuk mengetahui kontribusi pertam-bangan terhadap ekonomi makro negara-negara tersebut, antara lain bahwa Pertambangan berkontribusi terhadap Ekspor sampai 78% di Tanzania, 66% di Chile dan 19% di Brazil.

Pertambangan juga mendatangkan devisa bagi negara terutama pada masa operasi. Penerimaan negara dari Pertambangan juga relatif besar, seperti di Tanzania, Pertambangan menyumbangkan 8% dari keseluruhan penerimaan negara, sementara sumbangan Pertambangan bagi produk domestik bruto sekitar 2-4%. Lapangan kerja baru langsung yang tercipta dari Pertambangan sekitar 1,5% namun dengan tingkat upah yang lebih tinggi dari rata-rata.

Bagaimana dengan di Indonesia? Mengutip data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), realisasi penerimaan negara bukan Pajak (PNBP) dari sektor Pertambangan Mineral dan batu bara (minerba) hingga pertengahan November 2018 mencapai Rp 41,02 triliun. Komposisi penerimaan negara sektor Pertambangan itu berasal dari royalti, penjualan hasil Tambang serta iuran tetap.

Adapun besaran untuk royalti mencapai sekitar Rp24,5 triliun, penjualan hasil Tambang sekitar Rpl6 triliun serta iuran tetap sekitar Rp 0,5 triliun. Sampai akhir tahun, diprediksi PNBP bisa mencapai Rp 43 triliun, dari target Rp 32,1 triliun. Sejumlah faktor menjadi pendorong peningkatan tersebut, diantaranya harga komoditi yang fluktuatif, produksi Minerba yang semakin bagus, juga peran aktif perusahaan-perusahaan dalam melakukan kegiatan yang semakin baik.

"Pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM terus berusaha sekuat tenaga mengawal kegiatan usaha Pertambangan Mineral dan batubara di Indonesia agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sehingga seluruh rakyat Indonesia mendapatkan energi berkeadilan," kata Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot.

Pertambangan umum juga memiliki peran nyata bagi pembangunan daerah. Ambil contoh keberadaan PT Freeport Indonesia yang menurut studi Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia tahun 2013, kegiatan operasional PTFI berkontribusi terhadap 91% PDRB Kabupaten Mimika, 37,5% PDRB Provinsi Papua, dan 0,8% PDB Indonesia. PTFI juga telah menyerap total lebih dari 32.600 tenaga kerja, baik karyawan langsung maupun kontraktor, dimana hampir 98% di antaranya adalah putra-putri Indonesia. Dari sekitar 12.000 karyawan langsung PTFI, 35,7% di antaranya adalah berasal dari Papua, 63% berasal dari berbagai provinsi di Indonesia, dan sisanya 1,3% Tenaga Kerja asing.

Tetap Optimistis

Perjalanan industri Pertambangan di Indonesia memang tak selalu mulus. Apalagi dala beberapa tahun ke belakang, sempat mengalami keterpurukan akibat merosotnya harga komoditas dunia. Perlahan namun pasti, seiring membaiknya harga komoditas, kinerja Pertambangan pun mulai membaik. Ketua Umum IMA Ido Hutabarat bahkan optimistis bahwa sektor Pertambangan akan mengalami kebangkitan.

Menurut dia, geliat pasar komoditas yang membaik dan meningkatnya permintaan pasar akan produk Tambang mendorong kebangkitan industri Pertambangan di Indonesia. Dia sangat yakin bahwa dengan kekayaan sumber daya Mineral dan batubara membuat Indonesia menjadi salah satu tujuan Investasi favorit para investor. Energi dan hasil Tambang pun dapat diandalkan sebagai modal dasar bangsa Indonesia untuk mewujudkan kekuatan ekonomi nasional, meningkatkan produktivitas dan daya saing, serta meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, sesuai dengan amanat Nawacita.

Dirjen Bambang Gatot pun mendorong agar sektor Minerba berkontribusi lebih lagi untuk devisa negara. Karenanya, kata dia, pemerintah juga mendukung berbagai inovasi agar segala aspek di sekror tersebut, mulai dari produksi, pengawasan, hingga pemasaran bisa lebih mudah dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Salah satunya dengan meningkatkan monitoring secara online untuk pengawasan produksi minerba.

 Sumber : Investor Daily : 28 November 2018

 

Kerja Sama Smelter Freeport-Amman Jalan di Tempat

E-mail Print PDF

Oleh Rangga Prakoso

JAKARTA - Kerja sama antara PT Amman Mineral Nusa Tenggara dengan PT Freeport Indonesia untuk membangun pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) hingga kini tak ada perkembangan. Padahal, kedua perusahaan Tambang ini telah menjajaki kerja sama dan melakukan studi bersama.

Amman Mineral dan Freeport sebelumnya telah menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) tentang penjajakan kerja sama pembangunan Smelter bersama pada 31 Agustus tahun lalu. Pasca penandatanganan itu, Freeport dan Amman melakukan studi maupun kajian teknis bersama. Bahkan, para petinggi kedua induk perusahaan tersebut, yakni Pendiri Medco Arifin Panigoro dan Presiden Direktur Medco Hilmi Panigoro dengan CEO Freeport McMoran Richard Adkerson, sudah melakukan pertemuan di Washinton DC, Amerika Serikat pada 25 Juni kemarin.

Sayangnya, Juru Bicara Freeport Indonesia Riza Pratama mengatakan, belum ada progres kerja sama dengan Amman. Kelanjutan kerja sama itu harus menunggu hasil negosiasi Freeport dengan pemerintah. "Pembangunan Smelter menunggu kesepakatan seluruhnya," kata Riza di Jakarta, Selasa (27/11).

Pemerintah dan Freeport masih terus melakukan pembahasan. Adapun keempat poin itu yakni Perpanjangan Operasi sampai 2041, pembangunan smelter, divestasi 51%, dan penerimaan negara. Kesepakatan umum keempat poin itu sudah tercapai pada Agustus 2017 silam. Kini kedua pihak sedang melakukan pembahasan mendetil dari kesepakatan itu.

Sebelum ada penjanjakan kerja sama dengan Freeport, Amman Mineral sendiri telah memulai pembangunan Smelter di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat pada April 2017 lalu. Smelter Amman itu dibangun di atas lahan 100 hektar di dekat Teluk Benete. Progres Smelter tersebut sudah lebih dari 10% atau persiapan lahan ditargetkan rampung pada akhir 2018.

Smelter tersebut rencananya memiliki kapasitas input sebesar 1 juta ton konsentrat Tembaga per tahun dan dapat ditingkatkan hingga 1,6 juta atau 2 juta ton per tahun. Kapasitas tersebut dapat memproses konsentrat baik dari Tambang Batu Hijau, suplai potensial dari Tambang Elang yang saat ini dalam tahap eksplorasi, maupun sumber pemasok konsentrat lainnya.

Perusahaan yang sebelumnya bernama PT Newmont Nusa Tenggara itu bahkan memiliki dua rancangan smelter. Salah satu rancangannya itu terkait dengan kerja sama dengan Freeport. Adapun kapasitas smelter- nya bisa ditingkatan sekitar 2 juta-2,6 juta ton konsentrat.

Sementara itu, Head of Corporate Communications Amman Mineral Anita Avianty menuturkan, penjajakan kerja sama dengan Freeport masih dilakukan. Hanya saja dia tidak menjelaskan apakah studi dan kajian teknis bersama sudah selesai digarap. "Kami masih terus melakukan pembahasan untuk kerjasama pembangunan proyek Smelter ini," tuturnya.

Di sisi lain, Freeport sebenarnya juga sudah mulai membangun Smelter di Gresik, Jawa Timur sejak 2014 silam. Hanya saja progresnya hingga kini belum memasuki tahap konstruksi. Pasalnya, perusahaan Tambang asal Amerika Serikat itu membutuhkan kepastian operasi pasca berakhirnya Kontrak Karya (KK) di 2021 nanti.

Sama dengan kerja sama dengan Amman, kelanjutan proyek Smelter itu masih dalam pembahasan detil dengan pemerintah. Namun Freeport menegaskan komitmennya untuk membangun smelter, hanya saja belum disepakati tenggat

waktu pembangunan Smelter tersebut. Mengingat awal 2022 merupakan batas akhir Ekspor konsentrat, Smelter Freeport harus rampung dalam waktu sekitar tiga tahun lagi. Sementara pembangunan Smelter biasanya membutuhkan waktu lima tahun.

Kerja sama Freeport dengan Amman merupakan salah satu opsi bila Smelter di Gresik itu belum rampung di 2022 nanti. Namun ketika dikonfirmasi mengenai hal tersebut Riza tidak membenarkan atau menyang-kalnya. "Masih dalam pembahasan," katanya.

Saat ini sebanyak 1 juta ton per tahun produksi konsentrat Tembaga dari Freeport diolah di Smelter milik PT Smelting Gresik. Selain itu, Freeport juga mengekspor konsentrat Tembaga sebesar 1,2 juta ton per tahun. Tanpa Smelter baru, maka pada 2022 nanti, Freeport hanya bisa mengekspor hasil pemurnian dari 1 juta ton per tahun produksi konsentratnya.

Amman Mineral dan Freeport memiliki kewajiban pemurnian di dalam negeri sebagai syarat tetap dapat mengekspor konsentrat hingga 2022. Pasalnya, keduanya telah beralih kontraknya menjadi izin usaha Pertambangan khusus (IUPK). Sesuai Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2017 tentang pelaksanaan kegiatan usaha Pertambangan Mineral dan batu bara yang menyatakan bahwa hanya Mineral hasil pemurnian lah yang diperbolehkan diekspor mulai 2022.

Sumber : Investor Daily, 28 November 2018

Last Updated ( Friday, 30 November 2018 02:34 )
 
  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  4 
  •  5 
  •  6 
  •  7 
  •  8 
  •  9 
  •  10 
  •  Next 
  •  End 
  • »
Page 1 of 835