Indonesian Mining Association


  • Buat akun
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Perlu Susun Roadmap Minerba

Surel Cetak PDF

Oleh Muhammad Yazid

Pemerintahan baru memiliki pekerjaan rumah yang cukup berat untuk penataan tambang di Tanah Air. Sebab, meskipun Indonesia sudah terbukti memiliki sumber daya yang banyak, baik mineral maupun batubara, namun sayangnya hingga sekarang belum mampu mengangkat kesejahteraan rakyat.

Menurut saya, agar tujuan yang diamanatkan Pasal 33 UUD 1945 itu tercapai, pekerjaan pertama yang dilakukan pemerintah adalah membuat roadmap untuk pengembangan mineral. Pemerintah harus memetakan ulang data konkret cadangan dan sumber daya mineral dan batubara, serta selanjutnya akan dibawa ke arah mana kekayaan alam tersebut.

Dalam hal renegosiasi kontrak karya (KK) maupun perjanjian karya pengusa-haan pertambangan batubara (PKP2B), pemerintah harus tegas terhadap para perusahaan pemegang konsesi. Sehingga, amanat UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara yang menjabarkan instruksi UUD 1945 bisa tercapai.

Poin terpenting dalam hal renegosiasi yaitu terkait kewajiban perusahaan tambang untuk meningkatkan kandungan lokal alias lokal content. Sekarang ini, saya melihat meskipun sudah banyak pemegang KK dan PKP2B yang sepakat klausul tersebut, namun dalam kenyataannya kandungan lokal hanya mencapai kurang dari 25%.

Hal ini harus jadi perhatian ke depan untuk menyiapkan industri penunjang pertambangan agar tingkat kandungan lokal terpenuhi. Misalnya, mulai dari pengadaan konsumsi karyawan, jasa pertambangan, tenaga kerja lokal, hingga mesin-mesin yang diproduksi pabrik nasional.

Apabila hal tercapai, meskipun kepemilikan mayoritas perusahaan masih dipegang asing, manfaat di dalam negeri akan lebih terasa. Kewajiban divestasi juga harus jadi perhatian. Jangan sampai kejadian terulang, yakni meski dimiliki perusahaan lokal, namun tetap tergadai kepemilikannya di perbankan asing.

 Sumber : KONTAN, 17 April 2014

Terakhir Diperbaharui ( Senin, 21 April 2014 09:17 )
 

Kemenperin Siap Fasilitasi Pembangunan Smelter

Surel Cetak PDF

Mendorong Pembangunan Eknomi Nasional Dan Daerah

Oleh Iwan Samariansyah

Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Kementerian Kehutanan siap memfasilitasi investasi PT Bintan Alumina Indonesia yang bekerjasama dengan Nanshan Aluminium, anak perusahaan Nanshan Group dari Tiongkok, dalam pembangunan pabrik pemurnian dan pengolahan {smelter) bauksit menjadi alumina di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau.

"Kami berharap agaf Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten Bintan dapat juga mendukung pembangunan smelter ini. "Demikian dikatakan Menteri Perindustrian, Mohammad MS Hidayat saat mengunjungi lahan lokasi pembangunan smelter alumina tersebut di Bintan, Rabu.

Hidayat memastikan, pemerintah pusat memayungi investasi ini dan akan mempelajari regulasi yang bisa diberikan agar investasi yang besar itu bisa memberikan keuntungan dan membangun daerah.

Ia berharap, dengan adanya investasi melalui pembangunan pabrik smelter alumina di dalam kawasan industri dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya pertumbuhan ekonomi regional Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten Bintan.

Pembangunan smelter bauksit itu memiliki nilai investasi senilai Rp 11 triliun. Smelter yang dibangun itu akan mengolah ekstraksi bauksit menjadi alumina, yang kemudian diolah lagi menjadi aluminium ingot dan produk-produk turunan lainnya.

Menurut Hidayat, pembangunan smelter yang akan memproduksi alumina itu sangatlah penting untuk memenuhi permintaan produk aluminium dalam negeri yang cukup besar.

Menurut Hidayat, konsumsi aluminium di Indonesia mencapai 2,9 kilogram per kapita, maka "demand" (permintaan) produk aluminium pada 2013 adalah sebesar 845 ribu ton, yang membutuhkan alumina sebanyak 1,6 juta ton dan biji bauksit 4,3 juta ton.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur Kementerian Perindustrian, Harjanto, mengatakan, kapasitas produksi smelter pengolahan bauksit menjadi alumina itu dapat mencapai 2,1 juta ton alumina per tahun.

"Kapasitas produksi 2,1 juta ton itu tentunya akan bertahap, dengan rencana pembangunan selesai pada 2017. Smelter ini akan mengolah bauksit ke alumina," katanya. Harjanto menjelaskan, setelah satu tahun pembangunan yang dimulai pada 2014 ini, pada tahap awal smelter sudah dapat menghasilkan alumina dengan kapasitas 700 ribu ton, kemudian secara bertahap menjadi 1,4 juta ton pada 2016 dan pada 2018 atau setelah satu tahun beroperasi penuh mencapai total kapasitas produksi sebesar 2,1 juta ton.

Direktur PT Bintan Alumina Indonesia, Santony, sebelumnya juga menyampaikan kemitraan dengan investor China dalam pengoperasian smelter itu akan menyerap tenaga kerja sebanyak 2.500 orang. Ia menambahkan, penggunaan alumina hasil dari smelter tersebut rencananya dialokasikan untuk pasar dalam negeri dan juga diekspor.

 Sumber : JURNAL NASIONAL, 17 April 2014

Terakhir Diperbaharui ( Senin, 21 April 2014 09:16 )
 

Freeport Belum Bisa Ajukan Perpanjangan

Surel Cetak PDF

Oleh Fitria Andayani, Esthi Maharani

JAKARTA. Perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia baru bisa dilakukan pada 2019. Sementara itu, perusahaan asal Amerika itu harus membayarkan dividen.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik menegaskan, perpanjangan baru bisa dilakukan pada 2019 karena dalam kontrak karya disebutkan masa kontrak baru akan habis pada 2021. Selanjutnya, perpanjangan baru bisa diajukan dua tahun sebelum kontrak itu habis.

"Dalam klausulnya, selambat-lambatnya dua tahun sebelum habis masa kontrak. Maka, Freeport atau siapa pun boleh ajukan perpanjangan," kata dia, Rabu (16/4). Ia mengatakan, setelah pengajuan itu terjadi, barulah pemerintah bisa memutuskan untuk memperpanjang kontrak karya dengan Freeport atau tidak. Saat ini, kontrak karya belum bisa diotak-atik kedua pihak.

Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mengatakan, Freeport harus membayar dividen kepada pemerintah yang menunggak beberapa tahun belakangan. Pemerintah akan terus menagih dividen Freeport.

Ia mengatakan, alasan Freeport masih belum mau membayar dividen karena keputusan rapat umum pemegang saham (RUPS) perseroan. "Kinerjanya kurang baik karena ada pengukuhan lama sekali," kata dia. Freeport seharusnya memberikan dividen sebesar Rp 1,5 triliun setiap tahun. Namun, dua tahun terakhir, Freeport berhenti memberikan dividen.

Vice President and Corporate Communications Freeport Daisy Primayanti menyatakan, direksi dan pemegang saham Freeport sepakat untuk tidak membagikan dividen karena volume penjualan tembaga dan emas turun. Selain itu, terjadi gangguan operasi tambang dan penurunan harga komoditas global. Penurunan kinerja juga disebabkan oleh kebutuhan kas untuk menjalankan operasi pertambangan.

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Rozik Boedioro Soetjipto menjelaskan, perseroan ingin mengajukan permohonan perpanjangan kontrak karya hingga 20 tahun ke depan atau berakhir 2041. Alasannya karena membutuhkan kepastian pengembalian investasi.

Menurut dia, cadangan mineral Freeport di permukaan akan habis pada 2015. Sementara, dari cadangan mineral sejumlah 2,5 miliar ton, 87 persen berada di bawah tanah. Karena itu, Freeport harus mengonversikan produksi 70 persen dari permukaan tanah dan 30 persen dari bawah tanah menjadi 100 persen dari bawah tanah.

Rozik mengatakan, sejak 2012 sampai 2021, Freeport merencanakan investasi sebesar 9,8 miliar dolar AS atau Rp 96,7 triliun untuk persiapan tambang bawah tanah. Namun, kontrak perseroan akan berakhir pada 2021. Sehingga, perseroan meminta perpanjangan waktu agar tetap bisa mengelola tambang tersebut setidaknya sampai 2041.


Sumber : REPUBLIKA, 17 April 2014

Terakhir Diperbaharui ( Senin, 21 April 2014 09:03 )
 

Smelter dalam Pandangan Freeport Indonesia

Surel Cetak PDF

Freeport indonesia mendukung hilirisasi mineral di indonesia. Komitmen ini telah dibuktikan dengan pembangunan smelter di jatim. Bagaimana rencana jangka panjang freeport indonesia?

PT Freeport Indonesia (PTFI) tak membagikan dividen di tahun fiskal 2013. Sej umlah alasan terbentang yang melatarbelakangi perusahaan tambang yang beroperasi di Papua ini. Namun, PTFI menyatakan bukan berarti tidak memberikan manfaat kepada pemerintah Indonesia. Perusahaan yang telah beroperasi di Indonesia lebih dari 40 tahun ini membayarkan pajak dan royalty kepada pemerintah Indonesia.

PTFI menyebutkan telah membayarkan sekitar US$500 juta atau setara Rp5,6 triliun dalam tahun fiskal 2013. Adapun beberapa faktor yang dipertimbangkan tidak melakukan pembagian dividen karena volume penjualan tembaga clan emas yang lebih rendah, penyebabnya kadar biji yang rendah.

Disamping itu, faktor lainnya antara lain gangguan operasi tambang, penurunan harga komoditas global, dan penggunaan arus kas untuk investasi sekitar US$1 miliar untuk mendukung pengembangan tambang bawah tanah yang pada tahun 2017 clan selanjutnya akan menjadi tumpuan kegiatan penambangan PTFI. Proyek bawah tanah ini merupakan proyek yang menelan investasi besar. Perkiraannya akan menelan biaya investasi signifikan sekitar US$15 miliar selama sisa umur tambang.

Apapun fakta tersebut, PTFI harus menelannya. Termasuk adanya kebijakan hilirisasi yang kencang dihembuskan oleh pemerintah Republik Indonesia. PTFI menyanggah bahwa pihaknya bukan menolak pembangunan smelter di Indonesia. Presiden Direktur PTFI, Rozik B Soetjipto mengatakan keberatannya ini kepada sejumlah Pemimpin Redaksi yang tergabung dalam Forum Pemred medio Maret lalu.

la membantah berbagai isu miring, terkait dengan istilah "keberatan" membangun smelter di Mimika, Papua, dimana perusahaan itu melakukan penambangan emas dan tembaga. Keberatan bukan berarti menolak. Menurut data perkiraan PTFI, produksi bijih rata-rata per hari mencapai 179.228 ton per hari. Termasuk di dalamnya bijih emas dan perak. Sedangkan produksi konsentrat di tahun 2011 rata-rata sekitar 5.530 ton per hari.

Produksi tersebut dapat dikatakan mengalami peningkatan dalam 2 tahun belakang. Pasalnya, produksi di tahun 2011 dan 2012 jauh di ba,wah produksi tahun 2013. Produksi tahun 2011 clan 2012 tercatat hanya sebesar 16 ribu ton dan 16,5 ribu ton per hari.

Begitulah PTFI melakukan penambangan. Guna meluruskan persepsi miring, Presdir PTFI mengatakan 3 fakta yang dapat mematahkan persepsi itu. Freeport Indonesia telah memainkan peran penting dalam pembangunan Indonesia lebih dari 40 tahun, dari 1967, saat penandatangan Kontrak Karya I, sebagai kontraktor eksklusif tambang Ertsberg di atas wilayah 10 km persegi.

Lalu, pihaknya mempertegas pandangannya tentang hilirisasi pertambangan. "Kami mendukung semangat hilirisasi dan turut mendukung agar sukses," kata Rozik.

Bukti dukungan hilirisasi juga diperkuat dengan pernyataannya mengenai pembangunan smelter di Jawa Timur. PTFI mengatakan telah berinvestasi membangun smelter di Gresik, dan sudah 40 persen produk konsentrat tambangnya diproses di Jawa Timur. "Sisanya, 60 persen, kami bersedia untuk membangun smelter tembaga barn melalui Public Private Partnership (PPP)," papar Rozik.

PTFI memandang Indonesia sebagai negara yang sangat potensial. Oleh karena itu, setiap langkah yang dilakukannya sangat menimbang implikasi terhadap bisnisnya. Termasuk saat perusahaan tersebut masuki Indonesia 40 tahun silam. Pada tahun 1967, banyak investor asing yang enggan masuk dan berinvestasi ke Indonesia. Namun, PTFI mengambil langkah berbeda. Mereka berinvestasi ke Indonesia dan termasuk investor asing yang pertama masuk Indonesia dengan modal yang besar.

Termasuk sekarang ini. Freeport Indonesia rencana Investasi hingga 2041. Sepanjang periode 1973 hingga 2011 telah investasikan US8,6 miliar. Kemudian menurut estimasi PTFI, mulai 2012 hingga 2021 berencana investasi sebesar US$9,8 miliar. Adapun dari Tahun 2022 hingga 2041, perusahaan ini berencana investasi seabanyak US$7,1 miliar.

Apabila melihat kerangka investasi yang jangka panjang tersebut, menjadi penanda bahwa Freeport Indonesia memiliki kepentingan bisnis yang sangat besar pada pertambangan di Indonesia. Termasuk keinginannya untuk melantai di pasar modal Indonesia. Sebagai kemauan untuk menggerakan perekonomian nasional.

 Sumber : Majalah Warta Ekonomi, 07 Tahun XXVI April 2014

Terakhir Diperbaharui ( Senin, 21 April 2014 09:00 )
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL