Indonesian Mining Association


  • Buat akun
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Menyambut CEO Freeport, Sri Mulyani & Jonan Bersua

Surel Cetak PDF

JAKARTA - Kamis (10/8) sore, Menteri Keuangan Sri Mulyani bertandang ke kantor Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan. Kedua punggawa Presiden Joko Widodo itu bertemu selama dua jam.

Kabarnya kedatangan Sri Mulyani ini untuk mempersiapkan pertemuannya dengan Oiief Executive-Officer (CEO) Freeport McMoRaN Richard Adkerson yang akan berkunjung ke Indonesia. Sebelumnya, Jonan memang pernah mengatakan, Sri Mulyani akan menemui Adkerson dalam rangka negosiasi Freeport Indonesia. Kementerian Keuangan mendapat tugas menyelesaikan dua isu. yakni stabilitas Investasi dan Divestasi 51% saham Freeport.

Ketika dikonfirmasi perihal kedatangan Sri Mulyani dan materi pembicaraan, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ESDM, sekaligus Ketua Tim Renegosiasi PT Freeport Indonesia Teguh Pamuji enggan berkomentar. Sementara Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono hanya menyatakan bahwa saat ini yang memiliki wewenang bicara hanya Menteri ESDM. "Belum ada pembahasan yang baru, kita satu suara, ada di Menteri Jonan," tandasnya, sambil masuk ke dalam mobilnya di halaman Kantor Kementerian ESDM, Kamis (10/8).

Seperti diketahui, tenggat verifikasi pemurnian {Smelter) Freeport Indonesia adalah 15 Agustus 2017. Jika belum ada progres, izin Ekspor perusahaan itu akan dicabut.

Pratama Guitarra

Sumber : Kontan, 11 Agustus 2017

Terakhir Diperbaharui ( Kamis, 24 Agustus 2017 09:27 )
 

Divestasi Perpajakan Belum Disepakati

Surel Cetak PDF

JAKARTA - Pemerintah mulai fokus membahas dua poin tersisa yang belum disepakati dalam perundingan dengan PT Freeport Indonesia, yakni stabilitas Investasi dan divestasi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri ESDM Ignasius Jonan bertemu langsung pada Kamis (10/8) untuk membahas masalah perundingan dengan Freeport. Pasalnya, Kementerian Keuangan menjadi ujung tombak dalam pembahasan dua poin tersisa, stabilitas Investasi dan divestasi.

Adapun, dua poin lainnya, yakni Perpanjangan Operasi dan pembangunan Smelter telah disepakati oleh Freeport Indonesia. Namun, keputusan perundingan secara keseluruhan harus menunggu hasil dari pembahasan terkait stabilitas Investasi dan divestasi.

Sri Mulyani enggan berkomentar terkait dengan hasil pertemuan tersebut. Sementara itu, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono yang juga hadir dalam pertemuan tersebut memberi sinyal bahwa belum ada keputusan final dari perundingan dengan PTF1.

"Enggak ada yang baru. Masih seperti biasa membahas empat isu itu," katanya, di kantor Kementerian ESDM, Kamis (10/8).

Dalam perkembangannya, pemerintah menyatakan bakal menerbitkan peraturan pemerintah (PP) terkait stabilitas Investasi. Kementerian ESDM pun telah menerima konsep PP tersebut dari Kementerian Keuangan.

Nantinya, PP tersebut akan menjelaskan sistem perPajakan pusat dan daerah bagi Freeport Indonesia. Yang jelas, penerimaan negara dikonsepkan lebih tinggi dibandingkan dengan yang dibayarkan Freeport Indonesia selama berstatus kontrak karya (KK).

Untuk masalah divestasi, Freeport yang membangun Tambang Bawah Tanah masih ingin kewajiban divestasinya sebesar 30% atau sesuai dengan kesepakatan berdasarkan PP No. 77/2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dalam hal ini, pemerintah telah menegaskan tidak akan menurunkan persentase Divestasi tersebut. Adapun, jangka waktu pelepasannya tengah dibahas. Pemerintah dan Freeport masih memiliki waktu hingga Oktober 2017 untuk menyelesaikan perundingan tersebut.

Juru bicara Freeport Indonesia Riza Pratama mengatakan, hingga saat ini belum ada keputusan final terkait perundingan tersebut. Dia menambahkan bahwa pihaknya akan berubah status sepenuhnya menjadi izin usaha perusahaan khusus (IUPK) dengan syarat ada perjanjian stabilitas Investasi dengan tingkat kepastian fiskal dan hukum yang sama dengan KK.

(Lucky L Leatemia)

Sumber : Bisnis Indonesia, 11 Agustus 2017

Terakhir Diperbaharui ( Kamis, 24 Agustus 2017 09:23 )
 

Menteri ESDM Panggil Perusahaan Tambang

Surel Cetak PDF

Pembahasan tersebut untuk membahas percepatan proses amendemen kontrak

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan mengumpulkan perusahaan-perusahaan Pertambangan kelas jumbo. Jumat (14/7). Pertemuan tersebut untuk membahas percepatan amandemen kontrak agar bisa diselesaikan pada tahun ini. "Pak Menteri (Ignasius Jonan) mengingatkan saja terkait dengan amandemen kontrak supaya bisa dipercepat," ungkap Hadi M Djuraid, Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Komunikasi di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (14/7).

Sekadar catatan, terdapat enam poin yang diperbarui dalam amandemen kontrak itu. Poin-poin tersebut terdiri dari luas wilayah, komitmen melakukan pemurnian, divestasi, penggunaan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), penerimaan negara dan kegiatan operasi.

Perbesar pendapatan

Hadi menambahkan, percepatan amandemen kontrak ini berkaitan dengan kebutuhan negara memperbesar pendapatan negara melalui sektor Pertambangan. "Jadi berkaitan dengan Pajak dan fiskal maupun royalti. Nanti melalui asosiasi, mereka (perusahan Pertambangan) menghadap Kementerian Keuangan bersama dengan Dirjen Minerba (Bambang Gatot Ariyono) membahas soal perPajakan," katanya.

Namun, Hadi belum dapat mengatakan apakah akan ada perubahan royalti yang disetorkan oleh perusahaan tambang dalam kegiatan usahanya Menurut Hadi, persoalan itu merupakan kewenangan Kementerian Keuangan (Kemkeu).

Kemkeu tengah menyelesaikan dua aspek negosiasi dengan Freeport Indonesia. Yakni Divestasi saham 51% dan stabilitas Investasi. Menteri ESDM sebelumnya menyatakan, terkait dengan stabilitas Investasi bukan hanya untuk Freeport, tapi seluruh perusahaan yang terlibat.

Saat ini, pemerintah telah mengamandemen 21 dari kontrak karya 34 KK Pemerintah juga mengamandemen 37 Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dari 73 PKP2B.

Pratama Guitarra

 Sumber : Kontan, 15 Juli 2017

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 26 Juli 2017 04:50 )
 

Negosiasi Perusahaan Kemenkeu Dipercepat

Surel Cetak PDF

JAKARTA - Kementerian ESDM akan mengaudiensi para pemegang kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan Pertambangan batu bara yang belum meneken amendemen kontrak dengan Kementerian Keuangan untuk mempercepat negosiasi terkait dengan masalah fiskal.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Sujatmiko mengatakan, pihaknya baru mengundang para bos perusahaan tambang untuk berdiskusi soal amendemen kontrak. Khusus untuk pemegang kontrak karya (KK) dan perjanjian karya pengusahaan Pertambangan batubara (PKP2B) yang belum menandatangani amendemen kontrak. Kementerian ESDM berpesan agar penyelesaiannya dipercepat.

Pasalnya, hal tersebut akan berkaitan langsung dengan peningkatan kontribusi keuangan kepada negara. "Yang belum mencapai titik temu aspek keuangan atau Pajak. Menteri [ESDM] mendorong agar ada dialog dan audiensi dengan Menteri Keuangan," katanya, akhir pekan lalu.

Dari enam isu utama renegosiasi kontrak yang terdiri dari luas wilayah, peningkatan nilai tambah, divestasi, penggunaan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN), penerimaan negara, dan kelanjutan operasi, masalah fiskal atau penerimaan negara menjadi yang paling alot.

"Yang pasti, perusahaan punya hak dan kewajiban. Misalnya, bayar royalti dan Pajak. Ini yang terus dibahas," ujarnya.

Sejauh ini, sudah ada 21 kontrak karya yang telah telah diamandemen. Sementara itu, 11 perusahaan lainnya masih dalam tahap negosiasi dan dua perusahaan, yakni PT Freeport Indonesia dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara telah berubah statusnya menjadi izin usaha Pertambangan khusus (IUPK).

Selain itu, 37 perusahaan berlisensi PKP2B telah menandatangani amendemen kontrak, 32 perusahaan dalam tahap negosiasi, empat perusahaan telah terminasi, dan satu perusahaan sedang dalam proses penutupan tambang.

Ketua Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Tino Ardhyanto menilai, sangat penting bagi pemerintah untuk menjaga keekonomian dan cadangan selama renegosiasi berlangsung. Artinya, di samping meningkatkan kontribusinya terhadap negara, pemerintah harus mEmastikan keberlangsungan operasi Pertambangan.

"Keberpihakan negara terhadap industri secara keseluruhan dan menjaga nilai keekonomian dari cadangan sangat penting," katanya.

Amanat penyesuaian kontrak-kontrak tambang tersebut telah dituangkan dalam UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dalam undang-undang tersebut, penyesuaian seharusnya paling lambat dilakukan pada 2010 atau 1 tahun setelah regulasi tersebut diundangkan.

(Lucky L Leatemia)

 Sumber : Bisnis Indonesia, 17 Juli 2017

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 26 Juli 2017 04:48 )
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL