Indonesian Mining Association


  • Buat akun
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Mineral yang Dikenakan Royalti akan Ditambah

Surel Cetak PDF

By Lucky L Lea temia

JAKARTA - Pemerintah akan menambah jumlah komoditas mineral yang dikenakan royalti melalui revisi Peraturan Pemerintah No. 9/2012 yang akan segera rampung.

Beberapa komoditas mineral tersebut selama ini tidak dikenakan royalti. Namun, melalui revisi PP No. 9/2012 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementeriaj Energi dan Su mber Daya Mineral, jenis mineral tersebut akan dipungut royalti.

Kepala Biro Komunikasi Pelayanan Informasi Publik dan Kerjasama Kementerian ESDM Sujatmiko mengatakan, beberapa komoditas mineral itu selama ini belum dikenakan royalti.

"Beberapa yang belum masuk itu dari jenis batuan. Kemudian produk lanjutan anoda slime itu ada precious metal. Itu akan diatur," katanya. Rabu (27/7).

Selain tambahan tersebut, komoditas yang sudah dikenakan royalti, tetapi memiliki beberapa jenis, akan diuraikan kembali. Salah satunya adalah zirkonium.

"Ada komoditas yang bisa didiver-sifikasikan lagi. Zirkon kemungkinan begitu karena jenisnya ada beberapa."

Dia mengungkapkan, revisi tersebut tidak lama lagi akan rampung. Pasalnya, pemerintah sudah memiliki perkiraan besaran royalti dan sedang menghitung besaran yang paling sesuai.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono menegaskan, bagi komoditas mineral yang sudah diatur besaran royalunya tidak akan ada perubahan alias tidak dinaikkan.

Meskipun begitu, bagi perusahaan pemegang Kontrak Karya (KK) yang belum teken amendemen, kecuali PT . Freeport Indonesia, masih menggunakan tarif royalti lama yang lebih rendah.

Saat ini, sudah ada sepuluh KK yang menandatangani amendemen kontrak. Kementerian ESDM pun menargetkan 24 KK tersisa bisa menyelesaikan renegosiasi kontrak tahun ini, sehingga total royalti tahun depan bisa naik.

"Tarif royalti yang sudah ada tidak naik, tapi amendemen kontrak yang membuat setoran royalti bertambah."

Saat ini, sudah ada 68 komoditas yang dikenakan royalti. Tarifnya bervariasi antara 1,5% hingga 7%.

Seperti diketahui, target pendapatan negara bukan pajak (PNBP) mineral dan batu bara (minerba) terus diturunkan lantaran harga komoditas masih berada dalam tren penurunan.

Pada tahun lalu, PNBP minerba ditargetkan Rp52,2 triliun tidak tercapai, karena hanya terealisasi senilai Rp29,63 triliun.

Target PNBP minerba tahun ini diturunkan menjadi Rp30,l triliun dalam APBN-P 2016 dibandingkan dengan APBN 2016 sebesar Rp40,8 triliun.

TERMINAL BATU BARA

Sementara itu, penetapan terminal ekspor khusus batu bara tidak lagi menjadi prioritas Kementerian ESDM.

Kepala Biro Komunikasi Pelayanan Informasi Publik dan Kerjasama Kementerian ESDM Sujatmiko mengatakan, opsi untuk menetapkan terminal khusus tersebut masih ada. Namun, hal tersebut tidak akan diutamak-

an. "Kita dahulukan program-program prioritas yang lebih penting. Artinya, opsi itu masih ada, tapi kita geser dulu ke bawah."

Dia menjelaskan, tujuan dibangunnya terminal khusus batu bara adalah untuk mengoptimalkan penerimaan negara. Pasalnya, setiap tahun ada indikasi terjadi kebocoran ekspor tanpa pencatatan yang sesuai. Hal tersebut biasanya dilakukan lewat terminal-terminal tikus yang tersebar dekat area tambang batu bara.

Sujatmiko menuturkan, sejak tahun lalu, peluang terjadinya kebocoran sudah semakin sempit. Hal itu karena proses administrasi yang lebih ketat, sehingga penyelundupan batu bara ke luar negeri terus berkurang.

"Sekarang sudah lebih ketat. Misalnya perusahaan harus melunasi kewajiban keuangannya dulu kalau mau ekspor. Sejak 2015 sudah harus ada keterangan lunas bayar barang yang dikapalkan," paparnya.

Ketua Indonesian Mining Institute (IMI) Irwandy Arif menilai penetapan terminal khusus ekspor batu bara memang belum diperlukan selama pengawasan pemerintah daerah terhadap pelabuhan yang selama ini sudah beroperasi berjalan optimal.

 Sumber : Bisnis Indonesia, 29 Juli 2016

Terakhir Diperbaharui ( Senin, 01 Agustus 2016 12:36 )
 

Freeport Tagih Perpanjangan Kontrak ke Menteri ESDM Baru

Surel Cetak PDF

JAKARTA - PT Freeport Indonesia menagih kepastian perpanjangan operasi tambang pasca berakhirnya Kontrak Karya pada 2021. Perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu pernah mendapat sinyal positif perpanjangan operasi dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) periode 2014-2016 Sudirman Said.

Sinyal positif itu tertuang dalam surat tertanggal 7 Oktober 2015 yang ditujukan kepada Chairman of the Board Freeport McMoran Inc James R. Moffet. Surat nomor 7522/13/MEM/2015 itu antara lain berisi komitmen pemerintah Indonesia terkait keberlanjutan investasi Freeport di Indonesia. Namun perlu penyesuaian peraturan yang berlaku di Indonesia.

Tetap prioritas kami untuk mendapatkan kepastian hukum dan fiskal dalam perpanjangan kontrak," kata Juru bicara Freeport mdonesia Riza Pratama di Jakarta, Kamis (28/7).

Riza belum bisa memastikan kapan petinggi Freeport menemui Archan-dra Thahar yang menjadi pengganti Sudirman sebagai Menteri ESDM. Dia bilang perihal pertemuan itu bukanlah ranahnya. Berdasarkan catatan Investor Daily surat Sudirman kepada Moffet itu menimbulkan polemik. Kini menjadi tugas Archandra untuk memberi kepastian usaha bagi Freeport.

Ketidakpastian operasi tambang pasca 2021 membuat pembangunan fasilitas pemurnian mineral (smelter) tembaga di Gresik, Jawa Timur stagnan. Pemodal Freeport menekan kucuran dana untuk proyek yang menelan investasi hingga USS 2,1 miliar.

Secara terpisah. Pengamat hukum sumber daya alam dari Universitas Tarumanagara Ahmad Redi mengungkapkan surat yang dilayangkan Sudirman kepada Chairman of the Board Freeport McMoran Inc James R. Moffet tidak memiliki kekuatan hukum. "Secara hukum, surat menteri bukanlah sumber hukum. Freeport harus paham bahwa janji dalam surat tersebut tidak memiliki kekuatan hukum," ujarnya.

Redi menuturkan Freeport dapat menagih janji pemerintah bila komitmen Menteri ESDM itu dituang dalam peraturan ataupun keputusan. Oleh sebab itu dia meminta Menteri ESDM yang baru dilantik Archandra Thahar untuk mengabaikan permintaan Freeport. "Menteri baru cukup mendiamkan saja," ujarnya.

Perpanjangan operasi tambang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Pada beleid itu disebutkan pengajuan permohonan perpanjangan operasi paling cepat diajukan 2 tahun dan paling lambat 6 bulan sebelum kontrak berakhir. Jika mengacu pada ketentuan tersebut maka Freeport bisa mengajukan permohonan paling cepat pada 2019.

 Sumber : Investor Daily, 29 Juli 2016

Terakhir Diperbaharui ( Senin, 01 Agustus 2016 12:33 )
 

Soal Kontrak, Freeport Tagih Izin Menteri Baru

Surel Cetak PDF

By Pratama Gultarra

JAKARTA. Pergantian kursi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tidak mengubah sikap PT Freeport Indonesia (PTFI). Freeport tetap akan menagih kepastian perpanjangan operasi tambang pasca berakhirnya kontrak karya di tahun 2021.

Penagihan kepastian perpanjangan itu didasari atas surat tertanggal 7 Oktober 2015 yang ditujukan kepada Chairman of the Board Freeport McMoran Inc James R. Moffet yang dikeluarkan oleh Sudirman Said.

Surat nomor 7522/13/MEM/2015 itu antara lain berisi komitmen pemerintah Indonesia mengenai keberlanjutan investasi Freeport di Indonesia. Namun perlu penyesuaian peraturan yang berlaku di Indonesia. "Tetap prioritas kami untuk mendapatkan kepastian hukum dan fiskal dalam perpanjangan kontrak," kata Juru Bicara Freeport Indonesia Riza Pratama kepada KONTAN, Kamis (28/7).

Pengamat Hukum dan Sumber Daya Alam, Ahmad Redi mengatakan bahwa surat yang diberikan oleh Sudirman Said kepada Freeport tidak mengikat dalam aturan. Artinya, penagihan perpanjangan kontrak belum bisa dilakukan. "Tanpa penegasan pun, Freeport harus paham bahwa janji dalam surat tersebut tidak memiliki kekuatan hukum," ungkap dia.

 Sumber : Kontan, 29 Juli  2016

Terakhir Diperbaharui ( Senin, 01 Agustus 2016 12:32 )
 

AKUISISI NEWMONT TERTUNDA IZIN

Surel Cetak PDF

Newmont belum menyerahkan dokumen akuisisi.

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral belum menerbitkan izin perubahan pemegang saham PT Newmont Nusa Tenggara yang telah diakuisisi oleh PT Medco Energi Internasional Tbk. Sebab, Newmont belum menyetorkan dokumen yang berkaitan dengan transaksi penjualan saham. "Kami harus menunggu sampai persyaratan dilengkapi. Jadi, belum bisa diterbitkan izin. Kami kembalikan berkasnya," ujar Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi, Bambang Gatot Ariyono, di Jakarta, kemarin.

Bambang menjelaskan, Newmont harus mengajukan izin perubahan pemegang saham karena perusahaan merupakan pemegang kontrak karya pertambangan tembaga di Nusa Tenggara Barat Sedangkan pembeli, yakniIedco, harus memperoleh persetujuan dari seluruh pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Bambangmenyatakanma-sih menunggu kelengkapan dokumen dari Newmont. Kementerian Energi juga menunggu keputusan Kementerian Keuangan soal pengambilan saham divestasi Newmont. Meski begitu, kata Bambang, kewajiban pelepasan saham tidak lagi diperlukan jika akuisisi Medco sudah resmi. Sebab, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014, divestasi bagi perusahaan penanaman modal asing hanya wajib jika kepemilikannya di atas 51 persen. "Tidak mungkin saham yang 24 persen (saham yang telah dilepas Newmont) diambil 7 persennya untuk dijual lagi," kata Bambang.

Medco belum berkomentar soal mandeknya proses akuisisi. Presiden Direktur Medco, Hilmi Panigoro, belum menjawab permintaan konfirmasi dari Tempo.

Pada 30 Juni lalu, PT Medco Energi Internasional mengumumkan akuisisi saham Newmont Nusa Tenggara sebesar 82,2 persen dengan nilai transaksi mencapai US$ 2,6 miliar (lebih dari Rp 34 triliun). Perusahaan mengambil alih kepemilikan Newmont Mining Corporation dan Sumitomo Corporation. Proses akuisisi ini merupakan salah satu transaksi structured finance terbesar di Asia Tenggara pada 2016.

Dalam proses akuisisi, Medco tergabung di konsorsium PT Amman Mineral International bersama AP Investment. Adapun pembiayaan akuisisi tersebut dibantu oleh Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, dan Bank Rakyat Indonesia dengan total pinjaman US$ 750 juta.

Medco berkomitmen mengambil alih segala urusan Newmont, termasuk kelanjutan izin ekspor konsentrat tembaga Newmont serta komitmen membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter. Komisaris Utama Medco, Muhammad Lutfi, berjanji perusahaan akan segera membangunnya. Saat ini, menurut Lutfi, sedang dilakukan studi kelayakan proyek smelter. "Menurut hitungan kami, mungkin bisa segera dibangun pada awal 2018," kata bekas Menteri Perdagangan itu.

Lutfi mengatakan, tipi studi kelayakan tengah mengkaji berbagai opsi. Salah satunya adalah soal icfkasi pendirian smelter.

Opsi tempat yang dibidik Medco, antara lain, adalah Sumbawa dan Bojonegoro. Newmont juga mengikat janji membangun smelter bersama PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur. Tapi hingga sekarang proyek tersebut jalan di tempat karena Freeport menunggu kepastian kelanjutan operasi selepas kontrak berakhir pada 2021.

 Sumber : Koran Tempo, 28 Juli 2016

Terakhir Diperbaharui ( Senin, 01 Agustus 2016 12:29 )
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL