Indonesian Mining Association


  • Buat akun
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Harga Tembaga Cenderung Melunak

Surel Cetak PDF

MANUFAKTUR AS STAGNAN

JAKARTA - Harga Tembaga menurun pertama kalinya dalam tiga sesi perdagangan terakhir akibat data manufaktur Amerika Serikat pada April yang menunjukkan stagnasi dan anjloknya harga minyak.

Pada perdagangan Selasa (3/5) pukul 1515 WIB harga Tembaga Comex terkoreksi 2,45 poin atau 1,08% menjadi US$223,70 per pon. Angka tersebut menunjukkan sepanjang tahun berjalan harga sudah naik 7,57%.

Adapun harga Tembaga LME (London Metal Exchange) pada penutupan perdagangan Senin (2/5) naik 2,19% menjadi US$5050 per ton, atau meningkat 9,56% sepanjang tahun berjalan.

Indeks Institute Supply Management (ISM) yang mendekati level 50 mengindikasikan adanya stagnasi.

Angka tersebut jatuh dari median survei Bloomberg yang melibatkan pandangan para ekonom. Di sisi lain, harga minyak juga tergelincir dalam dua perdagangan terakhir.

Bart Melek, Head of Commodity Strategy TD Securities, menuturkan selain pergerakan indeks manufaktur yang moderat, pergerakan minyak mentan dan dolar AS menjadi sentimen yang menekan harga Tembaga ke level lebih rendah. "Dalam kondisi sekarang, pasar akan sedikit bimbang mengenai Tembaga," ujarnya seperti dikutip dari Bloomberg, Selasa (3/5).

Dalam publikasi risetnya, JP Morgan menuliskan, bulan lalu harga Tembaga naik positif akibat peningkatan impor China pada Maret, di samping komoditas lainnya seperti batu bara dan bijih besi.

Hasil ini berkontribusi terhadap kinerja impor kuartal 1/2016 yang meningkat secara tahunan (y-o-y).

Impor Tembaga Negeri Panda pada Maret mencapai 570.000 ton, naik 36% secara bulanan (m-o-m) dan tahunan (y-o-y) 40%. Secara keseluruhan, penyerapan Tembaga pada kuartal 1/2016 ialah 1,43 juta ton, meningkat 30% (y-o-y).

Ada kombinasi dari tiga faktor yang mendasari kenaikan impor, yakni bertumbuhnya kredit, peningkatan cadangan pembelian dalam bentuk mata uang yen, dan pengiriman yang tertunda dari bulan sebelumnya.

Morgan berpendapat, indikator positif dari data impor China masih memberikan sentimen bullish bagi harga Tembaga hingga kuartal II/2016.

Bank Dunia dalam Commodity Market Outlook menyatakan tahun lalu harga Tembaga turun 7% di tengah melemahnya permintaan China, meningkatnya stok, dan pertumbuhan kapasitas produksi tambang.

Sentimen tersebut, terutama melambatnya penyerapan Negeri Tembok Raksasa, masih menghalangi perbaikan harga pada 2016.

Rerata harga Tembaga sepanjang kuartal 1/2016 terkoreksi 4% dibandingkan triwulan sebelumnya. Namun, pada periode Februari-Maret sempat terjadi reli karena menurunnya persediaan di LME dan meningkatnya permintaan impor China.

Secara keseluruhan pasokan global masih surplus meskipun, ada sejumlah pemotongan produksi yang berujung pada tertekannya harga. Kapasitas produksi baru akan meningkat lagi dalam 2-3 tahun ke depan.

"Pasar diperkirakan akan tetap surplus, terutama karena melambatnya pertumbuhan permintaan China. Risiko lain berasal dari langkah-langkah penghematan biaya industri, dan persaiangan harga dengan substitusi bahan lainnya," papar laporan.

Data menunjukkan, pasokan Tembaga olahan dunia pada 2015 sebesar 23.097 ton. Sedangkan permintaan global pada periode yang sama hanya sejumlah 22.736 ton.

Dari segi harga, rerata nilai jual Tembaga di Januari 2016 ialah US$4,472 per ton yang kemudian meningkat pada Februari 2016 sebesar US$4,599 per ton. Meskipun demikian, Bank Dunia memprediksi harga pada akhir tahun ini hanya mencapai US$5,000 per ton, jatuh 10,2% dibandingkan 2015 senilai US$5,510 per ton.

Selanjutnya, harga Tembaga terus membaik sampai pada 2020 mencapai US$5,807 per ton. Namun, harga tersebut masih di bawah rerata 2014 senilai US$6,863 per ton dan 2013 sebesar US$7,332 per ton.

Departemen Industri Inovasi dan Sains Australia dalam risetnya memaparkan, harga Tembaga pada 2015 mencapai level terendah dalam enam tahun terakhir.

 Sumber : Bisnis Indonesia, 04 Mei 2016

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 04 May 2016 08:45 )
 

DPR Ingin Kontrak Freeport Diperpanjang

Surel Cetak PDF

TIMIKA (Suara Karya) - Wakil Ketua Komisi VII DPR Fadel Muhammad mengatakan, PT Freeport Indonesia perlu segera mendapatkan kepastian hukum dari pemerintah untuk memperpanjang kontrak usaha Pertambangan-nya di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua.

"Kita sependapat bahwa perlu perpanjangan untuk melihat perkembangan Freeport agar ada kepastian bagi mereka melaksanakan usaha," kata Fadel di Timika, Senin (2/5),

saat bersama belasan anggota Komisi VII DPR melakukan kunjungan kerja ke timika dalam rangka meminta masukan dari Pemkab Mimika dan berbagai pihak terkait pembahasan perpanjangan kontrak usaha Pertambangan Freeport.

Fadel menuturkan, ada tiga agenda utama kunjungan kerja Komisi VII DPR ke Timika terkait Freeport, yaitu menyangkut pembangunan industri smelter, perpanjangan kontrak usaha Pertambangan Freeport, dan juga menyangkut divestasi saham Freeport.

Menyangkut soal divestasi saham Freeport, Komisi VII DPR berpandangan bahwa pemerintah harus terlibat. "Kita setuju divestasi ke pemerintah, tidak ke *papa minta saham, tidak ke individual atau ke orang per orangan," kata Politikus dari partai Golkar itu.

Fadel menegaskan, ada sejumlah BUMN yang bergerak di bidang Pertambangan yang nanti akan membeli sebagian saham Freeport. Adapun menyangkut keharusan bagi Freeport untuk membangun industri pemurnian tambang (smelter) dalam negeri, Fadel mengatakan, hal itu bisa dilakukan di Papua atau di luar Papua dengan mempertimbangan aspek teknisnya.

"Kita akan melihat apakah smelter itu bisa dibangun di Papua atau di Gresik. Industri smelter harus dibangun. Kita lihat bagaimana dari segi ekonominya, kemungkinannya bagaimana, kita akan diskusikan dengan pihak Freeport dan pemda," ujarnya.

 Sumber : Suara Karya, 04 Mei 2016

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 04 May 2016 08:43 )
 

Mengintip Kontribusi Newmont Freeport

Surel Cetak PDF

Lucky L Leatemla

Sepanjang kuartal 1/2016, produksi emas dan Tembagadari dua raksasa Pertambangan, PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT), anak usaha Newmont mining Corporation, dan PT Freeport Indonesia (PT Fl), anak usaha Freeport-McMoRan, terbilang tinggi.

PT NNT masih mengandalkan tambang Batu Hijau yang berlokasi di Sumbawa Barat, NTB, dalam menghasilkan Tembaga. Lihat saja kontribusi produksi Tembaga dari tambang yang berada di Nusa Tenggara Barat itu terhadap produksi konsolidasi Newmont yang mencapai 80,14% pada kuartal 1/2016. Kontribusi tersebut tumbuh 1,72% dibandingkan dengan kontribusi pada periode yang sama tahun lalu.

Berbanding lurus dengan produksi, penjualan Tembaga pun mencetak hasil positif. Terlihat penjualan Tembaga dari Batu Hijau mencapai 85,03% dari penjualan Tembaga seluruh tambang Newmont di dunia. Kontribusi tersebut meningkat hingga 7,09% dibandingkan dengan kontribusi pada periode yang sama tahun lalu.

Untuk produksi emas, Batu Hijau memang bukan andalan dari Newmont karena hanya menyumbang 13,56% untuk produksi konsolidasi bagi salah satu perusahaan tambang emas terbesar di dunia tersebut. Namun, kendati tak terlalu besar, peran Batu Hijau untuk produksi konsolidasi emas meningkat hingga 5,7% dibandingkan dengan triwulan pertama tahun lalu.

Penjualan pun mengalami hal serupa dengan kontribusi 16,61 % atau naik hingga 9% dibandingkan dengan kontribusi pada periode yang sama tahun lalu.

Hasil berbeda justru ditunjukkan oleh PTFI sepanjang kuartal 1/2016. Meskipun tak bisa dikatakan buruk, peran tambangnya untuk kinerja konsolidasi sedikit melambat.

Pada triwulan pertama tahun ini, produksi Tembaga dali perusahaan yang berada di Papua tersebut memang meningkat hingga 7,14%. Begitu pun halnya dengan penjualan yang melonjak hingga 12,26%. Namun, jika dilihat besaran kontribusi tambang Indonesia terhadap produksi dan penjualan konsolidasi Freeport, jelas ada penurunan.

Kontribusi produksi emas dari tambang Indonesia terhadap produksi konsolidasi terkoreksi 1,72% dan penjualannya sebesar 1,85%. Adapun kontribusi produksi Tembaga terkikis 1,79% dan kontribusi penjualannya turun 0,66%.

Meski begitu, rasanya tambang Indonesia masih menjadi andalan Freeport dalam lini Bisnis Pertambangan. Toh, sebanyak 96,74% emas yang dihasilkan Freeport ditambang dari Indonesia, sedangkan Tembaga 15,04%.

Dengan demikian, rasanya tambang emas dan Tembaga di Indonesia masih menjadi aset yang sangat berharga bagi perusahaan induknya di luar negeri.

 Sumber : Bisnis Indonesia, 03 Mei 2016

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 04 May 2016 08:34 )
 

Komisi VII, Pemprov Papua dan Pemda Mimika Dukung Perpanjangan KK PTFI

Surel Cetak PDF

TIMIKA – Perpanjangan Kontrak Karya (KK) masih menggantung PT Freeport Indonesia (PTFI), karena belum ada kepastian dari Pemerintah Republik Indonesia. Namun, Komisi VII DPR RI, Pemerintah Provinsi Papua, dan Pemerintah Kabupaten Mimika menyatakan dukungannya terhadap perpanjangan kontak karya PTFI.

   Sikap dari Pemerintah Daerah baik Provinsi Papua juga Pemerintah Kabupaten Mimika diserahkan langsung oleh Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, SE didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Papua, TEA Hery Dosinaen kepada Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Fadel Muhammad, Senin (2/5) kemarin di Pendopo Rumah Negara.

   Komisi VII DPR RI membidangi Energi dan Sumber Daya Mineral, Riset, Teknologi dan Dikti, Lingkungan Hidup dan Kehutanan selama dua hari ini sejak Senin (2/5) kemarin melakukan kunjungan kerja ke Mimika, dan menggelar pertemuan dengan Pemprov Papua serta Pemda Mimika, Pemda Puncak, Pemda Intan Jaya.

   Tidak hanya 10 anggota DPR RI, tapi dalam kunjungan ini juga turut serta Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, SKK Migas, BPH Migas, PT Pertamina, PT PLN.

   Pertemuan itu juga dihadiri jajaran manajemen PTFI, Bupati Puncak, Willem Wandik dan Wakil Bupati Intan Jaya, Yann Kobogoyauw.

   Pernyataan sikap Pemprov Papua juga Pemda Mimika dibacakan oleh Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, SE. Ada sekitar 12 poin tuntutan termasuk salah satunya adalah soal dukungan perpanjangan kontrak karya (KK) PTFI (selengkapnya lihat grafis) sampai Tahun 2041..

   “Perpanjangan kontrak tersebut perlu ditanda tangani dua tahun sebelumnya, dengan melibatkan Pemerintah Provinsi Papua,” katanya.

   Pemda juga mengikutsertakan beberapa tuntutan seperti pembangunan smelter PTFI yang dikatakan Bupati harus dibangun di Timika, karena PTFI berada di Kabupaten Mimika.

   Bupati juga menjabarkan soal kontribusi PT Freeport Indonesia terhadap Indonesia dan Papua. Lebih khusus Kabupaten Mimika dimana Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 90 persen lebih dipengaruhi oleh keberadaan PTFI.

   Sekretaris Daerah Provinsi Papua, TEA Hery Dosinaen mengatakan, masalah Freeport memang sangat menarik. Tapi ia menyampaikan bahwa PTFI bersama Pemerintah Daerah baik tingkat provinsi maupun Kabupaten bergandengan tangan membangun Papua. Lebih khusus menghadapi Pekan Olahraga Nasional (PON) Tahun 2020 mendatang, PTFI membangun infrastruktur.

   Dan sekarang Pemprov dan PTFI sedang berbicara supaya perusahaan tambang raksasa ini tidak hanya membangun venue di Mimika saja, tapi juga di enam kabupaten yang akan menjadi tempat pelaksanaan PON.

   Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono mengatakan, soal KK unutk saat ini belum bisa dibicarakan, karena sesuai aturan ini harus dilakukan Tahun 2019 mendatang, atau dua tahun sebelum kontrak karya berakhir. Tapi yang sekarang ini dilakukan adalah amandemen renegosiasi. Dimana ada 17 poin yang menjadi isu renegosiasi dan 11 diantaranya adalah isu yang disampaikan oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten.

   Dalam pertemuan itu juga Dirjen Minerba menyebutkan bahwa PTFI sudah memenuhi. Salah satunya pengalihan bandara Mozes Kilangin dari PTFI ke pemerintah. Juga permintaan agar kantor pusat Freeport berada di Timika. “Itu yang di Jakarta bukan kantor pusat, tapi sudah di Kuala Kencana ya Pak Klementino,” ujar Bambang Gatot sembari bertanya kepada pimpinan PTFI.

   Sementara itu Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Fadel Muhammad yang ditemui wartawan usai pertemuan mengatakan, kunjungan ini merupakan kunjungan balasan. Karena Komisi VII pernah mengundang Pemda dan sebaliknya Pemda juga meminta agar DPR datang melihat dan merespon apa yang disampaikan.

   Soal perpanjangan kontrak karya PTFI, Fadel mengatakan Komisi VII mendukung. “Komisi VII dukung perpanjangan agar ada kepastian bagi mereka untuk bekerja di Indonesia,” paparnya.

   Mengenai beberapa tuntutan lain dari Pemda akan dibahas lebih detail lagi. Termasuk soal keinginan membangun smelter di Timika, menurutnya akan dikaji lagi soal lokasinya. Secara ekonomis apakah Mimika atau Gresik, Jawa Timur. “Mengenai investasi, Komisi VII mengusulkan agar diberikan ke pemerintah, tidak ke orang per orang,” katanya. (sun)

Pokok Pikiran Pemda Mimika Terkait Kontrak Karya PTFI :

  1. Perpanjangan KK PTFI sampai Tahun 2041. Perpanjangan tersebut perlu ditanda tangani dua tahun sebelumnya, dengan melibatkan Pemprov Papua.
  2. Smelter PTFI dibangun di Timika, karena PTFI berada di Mimika.
  3. Pembangunan pabrik semen dibangun di Timika, karena adanya ketersediaan bahan baku berupa Sirsat PTFI dan batuan kapur, supaya terjadi keseimbangan harga semen di Pulau Jawa dan Papua.
  4. Pembangunan pembangkit listrik tenaga air di Urumuka, harus segera dibangun agar dapat mensupport listrik di Kabupaten Pegunungan Tengah Papua, serta kawasan industri di Mimika seperti smelter, semen, pupuk dan lainnya.
  5. Pembangunan kereta api di Papua.
  6. Pembangunan jalan penghubung antar kabupaten khususnya daerah pegunungan.
  7. Pemanfaatan Sirsat atau tailing PTFI agar dikelola oleh Mimika untuk memiliki nilai ekonomi dan home industry bagi masyarakat Mimika.
  8. Investasi saham yang 30 persen PTFI, terdiri dari 9,36 persen dimiliki oleh Pemerintah Indonesia dan 20,64 persen dimiliki oleh Pemprov Papua, Kabupaten Mimika, dan kepemillikan hak ulayat.
  9. Perpanjangan KK PTFI harus melibatkan Provinsi Papua, Kabupaten Mimika dan pemilik hak ulayat.
  10. Kantor pusat PTFI berada di Timika, bukan berada di Jakarta.
  11. Presdir PTFI orang Papua asli, khususnya pemilik hak ulayat di wilayah tambang PTFI.
  12. PTFI menyelesaikan ganti rugi pertambangan kepada pemilik hak ulayat sebesar 20 Miliar USD.

 

Sumber : RADAR TIMIKA, 03 Mei 2016

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 04 May 2016 08:33 )
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL