Indonesian Mining Association


  • Buat akun
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

TAMBANG EMAS PULAU BURU TAK AKAN DIBUKA SEBELUM IZIN SELESAI

Surel Cetak PDF

PENUTUPAN areal pertambangan emas ilegal di Gunung Botak, Kabupaten Pulau Buru, Maluku masih berlanjut. Menyusul kondisi ini, pemangku adat bersama dengan pimpinan koperasi yang mengelola kegiatan pertambangan rakyat setempat mendatangi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said di kantornya, Senin (13/6).

Meski desakan untuk membuka kembali lokasi pertambangan ilegal terus berdatangan, termasuk dari tokoh adat dan para penambang, pemerintah tetap tegas dengan melanjutkan penutupan pertambangan sesuai dengan arahan Presiden Jokowi. Penutupan pertambangan ini mengacu pada perizinan yang belum lengkap dan perusakan ling-kungan yang ditengarai semakin meluas selama kegiatan pertambangan berlangsung.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Bambang Gatot meng-ungkapkan bahwa polemik pertambangan di Pulau Buru memang sudah berlangsung beberapa tahun belakangan. Terakhir, menurutnya, ketika dilakukan koordinasi dan supervisi pertambangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bupati Pulau Buru Ramli Umasugi telah membeberkan kondisi penambangan ilegal yang terjadi di wilayahnya.

Melihat kondisi ini, kata dia, maka pemerintah pusat mengambil jalan tengah dengan mencoba netral. Artinya, pemerintah melalui Kementerian ESDM mencoba menampung aspirasi masyarakat sekaligus pemerintah daerah yang ingin mengatur kegiatan dan usaha pertambangan rakyat yang terjadi. Bambang menyebutkan, kegiatan pertam-bangan tetap harus mengacu pada regulasi dan supervisi dari pemerintah. Kemen-terian ESDM akan mengkaji pengajuan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang sempat diajukan Pemda.

"Supaya tidak terjadi konflik, supaya tidak ada pencemaran lingkungan. Kami ber-usaha menata ini. Kalau ini semua belum selesai (pengurusan WPR), ya belum bisa kerja lagi (pertambangannya)," ujar Bambang usai menerima tokoh adat Pulau Buru di Kementerian ESDM.

Sementara itu, terkait potensi cadangan emas dan tembaga serta mineral turunan di Gunung Botak, Pulau Buru, Bambang menyebutkan bahwa hingga saat ini Badan Geologi Kementerian ESDM masih melakukan survei geologi guna menhitung angka cadangan yang presisi. Ia sendiri tidak bisa membenarkan angka cadangan emas yang disodorkan oleh pihak masyarakat adat setempat sebesar 10 ppm per metrik ton atau 10 gram emas setiap pengerukan 10 ton material di Gunung Botak. Sapto Andika Candra/Nur Aini

Sumber : REPUBLIKA.co.id, 13 Juni 2016

Terakhir Diperbaharui ( Kamis, 16 Juni 2016 10:53 )
 

PEMPROV NTB BERENCANA LEPAS SAHAM NEWMONT, KURTUBI MINTA CALON PEMBELI DIBUKA

Surel Cetak PDF

MESKI mendukung langkah gubernur dan DPRD NTB melepas kepemilikan daerah itu atas saham PT Newmont, anggota DPR RI Kurtubi meminta pemerintah membuka siapa yang akan pembeli saham peme-rintah daerah tersebut.

Anggota Komisi VII DPR RI Kurtubi mendukung langkah Gubernur TGH M Zainul Majdi dan DPRD Nusa Tenggara Barat untuk menjual 6% saham milik daerah di PT Newmont Nusa Tenggara.

"Kalau gubernur dan DPRD sudah setuju untuk menjual, saya mendukung," kata Kurtubi usai berbuka puasa dan shalat terawih di Mataram, Minggu (12/6/2016).

Menurut Kurtubi, sebelum memutuskan untuk melepas kepemilikan saham di PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT), tentu pemerintah provinsi dan DPRD sudah melakukan perhitungan, kajian dan analisa yang matang. Sehingga, ia meminta semua pihak juga memahami keputusan yang sudah diambil pemerintah daerah dan DPRD tersebut.

"Kita juga harus tahu, sejarah divestasi saham itu, pemerintah provinsi tidak memiliki sepeser pun uang, karena dari APBD saja mustahil bisa membayar. Daerah yang kaya saja, seperti di Kalimantan Timur tidak pernah meng-gunakan uang APBD untuk membeli saham," jelasnya.

Politisi NasDem ini menambahkan, meski sangat setuju dengan sikap eksekutif dan legislatif NTB itu, ia mengusulkan pemerintah daerah tetap menagih dividen kepada PT Multicapital yang belum juga disetorkan kepada daerah.

"Rencana daerah dan swasta untuk membeli saham ketika itu sudah selesai. Di awal dividen lancar, tetapi belakangan selama 3 tahun mandek. Kalaupun di katakan ada tetapi (dividen) dari keluarga Bakrie selaku pemilik PT Multicapital tetapi tidak pernah jelas, meski pemda sudah klarifikasi dan Newmont sudah membayar," urai Kurtubi.

Selain mendesak pemerintah provinsi tetap menagih dividen ke Multicapital, Kurtubi juga menyarankan pemerintah lebih transparan membuka siapa sebenar-nya pihak yang tertarik maupun akan membeli saham tersebut.

"Publik perlu tahu siapa yang akan membeli saham mayoritas milik daerah itu, sehingga ada kejelasan," ujarnya.

Di samping itu, ia juga mendesak siapa pun nantinya pembeli saham itu, pemerintah harus menekan pemilik baru untuk membuat smelter di NTB, sehingga jika itu terjadi akan memicu kawasan ekonomi baru di daerah.

"Harapan saya, siapa pun nanti yang membeli saham itu, harus bangun smelter di Sumbawa. Mengingat tambang nanti tidak hanya di lokasinya yang sekarang Batu Hijau, tetapi akan bergeser ke Dodo dan Rinti di Sumbawa yang diketahui cadangannya lebih besar," kata dia.

Diketahui sembilan dari 10 fraksi di DPRD NTB sepakat melepas 6% saham milik PT Daerah Maju Bersaing (PT DMB) di PT NNT.

"Dengan peta dukungan saat ini di DPRD minus Fraksi PDIP, dipastikan penjualan 6% saham milik tiga daerah, Provinsi NTB, Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa akan jadi kenyataan," kata Wakil Ketua DPRD NTB Mori Hanafi.

Menurut dia, sebanyak 5 Ketua Komisi telah sepakat memberikan persetujuan. Begitu juga dengan Fraksi Demokrat, Golkar, PKS, Gerindra, PPP, PKB, Hanura, PAN, dan Fraksi Bintang Restorasi.

Sementara, terkait dengan Fraksi PDI-P yang belum juga memberikan persetujuan, Mori mengatakan, kemungkinan minggu ini sudah harus segera diambil sikap yang jelas dan tegas. Namun demikian, apabila minggu ini PDI-P tidak juga setuju, maka rapat sebelum-nya diambil sebagai keputusan mayoritas.

"Dengan ada atau tidak Fraksi PDIP, DPRD tidak perlu lagi sidang paripurna untuk mengambil keputusan, cukup rapat pimpinan yang sudah diputuskan minggu lalu pelepasan 6% saham sudah bisa dilaksanakan," jelas Mori. Antara

Sumber : Bisnis.com, 13 Juni 2016

Terakhir Diperbaharui ( Kamis, 16 Juni 2016 10:39 )
 

GILIRAN ADARO MENGINCAR PROYEK PLTGU JAWA 1

Surel Cetak PDF

PT ADARO Energi Tbk mengincar proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Jawa I berkapasitas 1.600 megawatt (MW). Untuk mendapatkan proyek tersebut, Adaro akan membentuk konsorsium bersama PT Sembawang Corp.

Garibaldi Tohir, Presiden Direktur Adaro Energi menyebutkan, saat ini Adaro melalui anak usahanya PT Adaro Power telah mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan untuk ikut kualifikasi tender.

Sembari mempersiapkan dokumen, Adaro Power membentuk konsorsium dengan Sembawang Corp, anak usaha Temasek Grup asal Singapura. "Memang sudah dalam proses. Tapi PLN belum melakukan tender," kata pria yang akrab disapa Boy ini saat ditemui di Kantor Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Jumat (10/6) pekan lalu.

Meski tender PLTG Jawa 1 belum dibuka, namun Boy optimistis bisa menang dan memegang kendali dalam proyek PLTGU Jawa 1 tersebut. Adaro Energi akan menjadi perusahaan energi yang fokus mengembangkan energi baru terbarukan (EBT) dalam hal ini energi gas.

"Satu dua bulan ke depan tender akan di mulai, belum diketahui siapa yang menang. Akan tetapi kami serius masuk ke PLTGU," jelas Boy Tohir.

  Supangkat Iwan Santoso, Direktur Pengadaan PLN menyatakan, skema lelang PLTGU Jawa I tak lagi disatukan seperti wacana sebelum-nya. Sebelumnya   konsorsium pemenang tender bisa menguasai dan jadi pemasok energi primer (bahan bakar gas). Konsep tender terbaru, gas sebagai bahan bakar PLTGU Jawa 1 dipegang oleh PLN.

"Konsorsium yang ikut lelang PLTGU Jawa 1 hanya membangun infrastruktur saja, tak perlu menyediakan gas. Kami (PLN) yang sediakan gasnya," jelas Supangkat.

Dalam catatan KONTAN, ada beberapa konsorsium yang tertarik ikut tender PLTGU Jawa 1. Di antaranya adalah konsorsium PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) dan Mitsui & Co Ltd, konsorsium Rukun Raharja Tbk (RAJA) dengan Mitsubishi dan PT PJB, serta Pertamina-Marubeni.

Untuk proyek PLTGU Jawa 1, konsorsium Pertamina–Marubeni telah sepakat kerjasama dengan General Electric untuk penyediaan teknologi Combined Cycle Gas Turbine. Konsorsium Pertamina-Marubeni juga menyepakati kerjasama dengan Samsung C&T sebagai penyedia jasa Engineering, Procurement, and Construction (EPC).

Asal tahu saja, PLTGU Jawa 1 berkapasitas 1.600 MW, dan menjadi proyek pembangkit listrik yang terbesar yang ada di Indonesia dengan perkiraan investasi US$ 2 miliar (termasuk Floating Storage Regasification Unit/FSRU).

Komaidi Notonegoro, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute menilai, yang menjadi masalah dalam proyek PLTGU Jawa 1 adalah, adanya perubahan konsep lelang. Dulu PLN melelang terintegrasi antara pembangkit dan pasokan gas, sekarang ini dipisahkan. "Ini akan memunculkan keraguan investor, baik yang akan masuk maupun yang telah telah terlibat dalam program tersebut," kata Komaidi. Pratama Guitarra

Sumber : Kontan.co.id, 13 Juni 2016

Terakhir Diperbaharui ( Kamis, 16 Juni 2016 10:36 )
 

INDONESIA'S BATANG POWER PLANT COULD GENERATE $80M REVENUE PER MONTH: ADARO CEO

Surel Cetak PDF

By Eveline Danubrata

A POWER plant in Indonesia's Central Java province could generate revenue of $80 million per month for the consortium that will build and operate it, the CEO of Indonesian coal producer Adaro Energy told Reuters.

The 2,000-megawatt Batang coal-fired power plant - which will be run by venture partners Adaro, Japan's Itochu and Electric Power Development (J-Power) - is expected to be completed in early 2020, Adaro CEO Garibaldi "Boy" Thohir told Reuters in an interview.

Indonesian President Joko Widodo on Thursday attended the financial closure ceremony for the plant, which has been delayed for years as dozens of farmers had refused to give up their land. Widodo has pledged to boost Indonesia's electricity capacity by two-thirds by 2019, but the ambitious proposal has been dogged by postponements and reversals.

"The driving force for this project is the president himself," Thohir said. "This is a public-private partnership that definitely has to go ahead as he wants to show to the world that the Indonesian government can solve an issue."

Adaro, Indonesia's biggest coal producer by market value, plans to bid for two more power plant projects in Indonesia's Sumatra and Java islands to raise its total capacity to around 5,000 megawatts in the next five years, Thohir said.

Coal mining contributes around half of Adaro revenue, but the company plans to diversify further into power generation and logistics in Indonesia, said Thohir, who has been in the coal business since 1992.

Widodo's plan for Southeast Asia's biggest economy calls for it to add 35,000 megawatts in power capacity by 2019.

To be a part of that, Adaro has been switching its focus away from exports, Thohir said.

"For Adaro, going into the medium to long term, we are playing the domestic story."

Reality check

Earlier this week, Adaro agreed to buy BHP Billiton's 75 percent stake in the IndoMet Coal project for $120 million, slightly more than a third of the price that the Indonesian company paid for 25 percent of the asset six years ago.

Adaro will fund the acquisition with internal cash, said Thohir, who last year was ranked by Forbes as one of Indonesia's 50 richest people. The company has no plans to make further coal mine acquisitions at the moment, he said.

Adaro sees coal prices rising 5 percent to 10 percent in the next 2-3 years due to the consolidation of supply, Thohir said.

The company expects to maintain its production at 52 million-54 million tonnes this year, he said, but added that he expected fewer than 10 Indonesian coal producers to survive out of hundreds as cash flows dry up because of low prices.

"Previously people were in a denial stage, but now they have woken up to the reality. If they continue bleeding, they can't go on," Thohir said.

The benchmark Asian coal price is now trading around $55 per metric ton—less than a third of its 2008 peak—due to oversupply and a slowdown in demand from China, one of the world's top consumers of the commodity. Reuters

Source : JakartaGlobe, June 13, 2016

Terakhir Diperbaharui ( Kamis, 16 Juni 2016 10:10 )
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL