Indonesian Mining Association


  • Buat akun
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Ekspor Disetop, Freeport Tetap Berproduksi

Surel Cetak PDF

JAKARTA. Pemerintah nampaknya masih menggantung kepastian izin ekspor konsentrat FT Freeport Indonesia (PTFI) yang habis sejak 25 Januari 2016 lalu. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) hingga kini keukueh tidak mengeluarkan surat rekomendasi ekspor ke produsen tembaga dan emas terbesar di Indonesia itu.

Pemerintah menegaskan Freeport tetap harus menyetorkan dana bukti kesungguhan untuk membangun smeller di Gresik, Jawa Timur senilai USS 530 juta. Tanpa ada dana itu, pemerintah masih akan menahan ekspor Freeport.

Meski ekspor disetop, PT Freeport memastikan produksi di perusahaan ini tetap berjalan. "So far, produksi kami masih normal dan tidak ada dampak penghentian ekspor," kata Riza Pratama, Juru Bicara Freeport, Selasa (2/2).

Hingga kini, Freeport masih berunding dengan pemerintah atas izin ekspor, termasuk meminta pemerintah memberikan keringanan terhadap syarat menyetor dana untuk membangun smelter ini. Permintaan ini tertuang dalam surat untuk membalas surat dari Kementerian ESDM yang berisi syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan rekomendasi ekspor.

Menteri ESDM Sudirman Said membenarkan permintaan keringanan syarat dari PT Freeport Indonesia. "Itu proses normal dalam negosiasi," katanya, Selasa (2/2). Hanya, ia tak mengungkap apakah ESDM bersedia memberikan permintaan Freeport itu.

Yang jelas, untuk mendapatkan izin ekspor, Kementerian ESDM mensyaratkan kegiatan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) di Gresik, Jawa Timur minimal harus mencapai 30%. Adapun pembangunan smelter Freeport baru 14%.

Sudirman menegaskan, pemerintah tidak bermaksud menyetop kegiatan produksi PT Freeport Indonesia Pemerintah hanya ingin memastikan bahwa kegiatan bisnis perusahaan global ini memberikan manfaat lebih besar bagi perekonomian Indonesia

"Dengan habisnya izin ekspor konsentrat Freeport bukan berarti pemerintah menyetop. Kami tidak mau memutus bisnis apapun juga, karena sering saya ungkapkan, yang berkepentingan bukan hanya pemegang saham, tapi masyarakat maupun pekerja juga," tandasnya

Pun demikian keengganan PT Freeport mengalokasikan dana belanja modal untuk membangun smeter ini lantaran perusahaan induk yakni Freeport McMoran sedang mengalami masa sulit. Induk usaha Freeport Indonesia tahun lalu menelan kerugian USS 12,24 miliar. Kerugian ini naik 835% dibandingkan dengan rugi 2014 sebesar USS 1,32 miliar.

Perusahaan ini berharap, tahun ini tambang di Indonesia bisa menyumbang penjualan sebanyak 1,8 juta ons emas, dan 1,5 miliar ons tembaga.

Pratama Guitarra

 Sumber : Kontan, 03 Februari 2016

Terakhir Diperbaharui ( Kamis, 04 Februari 2016 07:52 )
 

Izin Ekspor Freeport Habis, Menteri ESDM: Kita Cari Jalan Keluar

Surel Cetak PDF

Jakarta – Izin ekspor konsentrat PT Freeport Indonesia telah habis masa berlakunya pada 28 Januari 2015 lalu. Izin ini belum diperpanjang karena Kementerian ESDM memberikan syarat pembayaran dana jaminan sebesar US$ 530 juta jika Freeport ingin memperpanjang izin ekspornya.

Syarat tersebut dibebankan karena Freeport tidak menjalankan kewajibannya membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) sesuai target.

Sampai saat ini, Freeport belum membayar dana jaminan tersebut karena merasa syarat tersebut terlalu berat. Dengan kerugian besar yang dialami perusahaan induknya di Amerika Serikat (AS), ditambah anjloknya harga komoditas mineral, jaminan itu dianggap terlalu besar oleh Freeport. Alhasil, Freeport sedang menegosiasikan syarat tersebut dengan Kementerian ESDM.

Menteri ESDM Sudirman Said mengaku paham dengan kesulitan yang tengah membelit Freeport. Oleh sebab itu, pihaknya membuka ruang negosiasi dengan Freeport terkait dana jaminan sebesar US$ 530 juta. Bila Freeport tidak mampu membayarnya, Pemerintah Indonesia akan dicarikan jalan keluar, yang penting ada bukti komitmen bahwa Freeport serius membangun smelter di Indonesia.

"Mengenai deposit US$ 530 juta itu adalah bagi Freeport untuk menunjukkan kesungguhan dan kita sadar betul situasi pasar tidak sedang menguntungkan. Karena itu mereka sedang mengajukan apakah itu penundaan ataukah lainnya seperti keringanan. Tapi kami meminta mereka untuk bisa menunjukkan kesungguhannya yang ekuivalen dengan apa yang kita minta itu, dan itu sedang kita negosiasikan. Jadi cara berpikirnya mencari jalan keluar supaya kegiatan ekonomi berjalan lancar," kata Sudirman dalam konferensi pers di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (2/2/2016).

Namun, kewajiban membayar bea keluar (BK) sebesar 5% untuk ekspor tak bisa ditawar-tawar oleh Freeport. BK tersebut dikenakan karena kewajiban pembangunan smelter tak sesuai target.

"Kita sudah memberikan persyaratan yang paling wajib itu sebetulnya begitu smelter belum ada kemajuan tingkat tertentu, maka mereka masih diwajibkan membayar bea keluar," tandas Sudirman.

Pihaknya berjanji akan menjaga agar operasi di Tambang Grasberg, Papua, yang dikelola Freeport dapat terus berjalan. Sebab, ribuan pekerja tambang Freeport dan masyarakat di Papua akan sangat terpukul kehidupannya apabila operasi tambang terganggu.

"Prinsipnya tugas pemerintah itu memfasilitasi kegiatan ekonomi berjalan dengan baik. Kita tidak punya intensi untuk putus kegiatan Bisnis apapun juga termasuk Freeport. Sering saya katakan, selain pemegang saham yang berkepentingan juga masyarakat setempat, para pekerja, industri pendukung yang sebagian besar masyarakat Indonesia," tandasnya.

Sampai saat ini, operasi tambang Freeport masih berjalan normal. Diharapkan, negosiasi terkait perpanjangan izin ekspor bisa segera diselesaikan agar kegiatan operasi tidak terganggu.

"Dengan habisnya izin ekspor, mereka tetap punya stok, masih terus menambang, dan masih terus memproduksi konsentrat. Saat ini, masih tahap negosiasi final," tutup Sudirman.

 Sumber : Detik.com, 02 Februari 2016

Terakhir Diperbaharui ( Kamis, 04 Februari 2016 07:49 )
 

Freeport Boleh Ekspor

Surel Cetak PDF

Pemerintah Kaji Nilai Saham yang Ditawarkan

JAKARTA, KOMPAS - Pemerintah akan mencabut larangan ekspor tambang PT Freeport Indonesia jika perusahaan asal Amerika Serikat tersebut segera memenuhi persyaratan, di antaranya tahapan membangun smelter untuk memurnikan hasil tambang mentah produksinya.

Meskipun sudah dibahas bersama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Selasa (2/2) di Istana Merdeka, Jakarta, keputusan pencabutan larangan ekspor tersebut tetap akan dilakukan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said.

"Ya, kita bahas, tetapi kita tidak putuskan. Biar Pak Sudirman (Kementerian ESDM) yang memutuskannya, dengan semua persyaratan yang harus dipenuhi, di antaranya tahapan pembangunan smelter tahun ini," ujar Wapres Kalla kepada Kompas. Selama hampir satu jam, Presiden Jokowi dan Wapres Kalla bertemu empat mata di antaranya untuk membahas sejumlah masalah seperti larangan ekspor tambang PT FI.

Menurut Kalla, pemerintah tak akan membiarkan penerimaan negara tak tercapai dan lapangan kerja di Papua bertambah akibat larangan ekspor tambang PT FI. "Pemerintah tak akan membiarkan karena itu (ekspor

tambang PT FI) sangat strategis dan punya dampak bagi perekonomian Bukan hanya bagi kepentingan nasional, melainkan juga kepentingan daerah," lanjut Wapres.

Pemerintah, menurut Kalla, tentu segera mengambil keputusan terkait dengan larangan yang mulai diberlakukan 28 Januari lalu, sebagai batas akhir PT FI memulai tahapan pembangunan smelter. "Jangan sampai karena larangan ekspor, produksi dihentikan dan memberikan dampak pada lapangan kerja di Papua. Karena, jika itu dihentikan, tak hanya dampak nasional, tetapi juga lokal yang harus diperhitungkan," tutur Wapres.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung, yang ditanya keputusan pencabutan larangan ekspor tambang PT FI dari hasil pembicaraan Presiden dan Wapres, mengatakan, pihaknya akan segera mengeluarkan surat jika sudah ada instruksi Presiden.

"Bisa saja dibahas di antara Presiden dan Wapres, tetapi, kan, instruksinya belum ada (ke saya). Kalau sudah ada, suratnya akan saya keluarkan," ujarnya.

Bukan kemudahan

Terkait kemudahan yang diberikan kepada PT FI terkait dana jaminan 530 juta dollar AS yang tak perlu dibayarkan, Sudirman saat ditanya pers, setelah dipanggil Wapres Kalla di Kantor Wapres, mengatakan, hal itu sebenarnya bukan kemudahan, melainkan cara untuk menunjukkan kesungguhan membangun smelter.

"Bukan diberikan kemudahan. Memang aturannya, kalau smelter progresnya tidak sesuai, PT FI mesti membayar 5 persen bea keluar. Itu yang paling wajib. Soal 530 juta dollar AS itu sebetulnya kita memberi kesempatan untuk mereka menunjukkan kesungguhan menyelesaikan smelter. Jadi, bukannya sudah tidak usah dibayar 1 , tetapi kita memberikan mereka kesempatan silakan menunjukkan dengan cara apa," tuturnya.

Berminat

Pemerintah berminat membeli saham PT FI yang ditawarkan sebesar 10,64 persen. Pemerintah masih mengkaji nilai saham yang ditawarkan PT Freeport Indonesia Negosiasi atas nilai saham akan dilakukan berdasarkan nilai kewajaran dari pemerintah.

Dalam sebuah konferensi pers, di Jakarta, Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan, ada keinginan untuk mengambil kesempatan penawaran saham oleh PT FI tersebut Tujuannya adalah untuk memperkuat saham pemerintah yang saat ini masih 9,36 persen. Apabila tawaran 10,64 persen saham diambil, kepemilikan saham pemerintah di PT FI akan menjadi 20 persen.

"Sejauh ini, sikap pemerintah ingin mengambil kesempatan untuk memperkuat kehadiran sebagai pemegang saham. Jadi yang 9,36 persen bisa ditingkatkan menjadi 20 persen. Pada waktunya nanti akan menjadi 30 persen," kata Sudirman.

Mengenai kewajaran nilai saham yang ditawarkan PT FI, yaitu 1,7 miliar dollar AS untuk 10,64 persen saham, menurut Sudirman, pemerintah sudah menyiapkan tim untuk mengkaji harga saham yang ditawarkan tersebut Dengan nilai tukar Rp 13.600 per dollar AS, nilai 10,64 persen saham tersebut setara dengan Rp 23,1 triliun.

"Yang menjual saham pasti akan memasang harga setinggi-tingginya, yang membeli pasti menawar harga serendah-ren-dahnya. Begitulah hukumnya. Sepertinya, dari pihak badan usaha milik negara sudah menunjuk penilai independen," ujarnya.

(APO/HAR)

 Sumber : Kompas, 03 Februari 2016

Terakhir Diperbaharui ( Kamis, 04 Februari 2016 07:46 )
 

Freeport asks Indonesia to cut or postpone $530m smelter bond

Surel Cetak PDF

JAKARTA – Freeport McMoRan Inc has asked Indonesia to reduce a USS530 million smelter bond the local unit of the US Copper mining giant must set aside before receiving an extension of its export permit, Indonesias mining minister said on Tuesday.

Freeports six-month Copper concentrate export permit expired last week amid a deadlock over the bond, which Indonesia has requested as a guarantee that the miner will complete construction of another local smelter.

"They have appealed to ask whether we can postpone it or give them a discount, but we asked them to show their commitment in another equivalent way," Energy and mineral Resources Minister Sudirman Said told reporters, referring to an exchange of letters with the Phoenix, Arizona-based company, as reported by Reuters.

Freeport, which runs one of the worlds biggest Copper mines in Indonesias easternmost province of Papua, usually produces about 220,000 tons of Copper ore a day.

A prolonged stoppage in shipments would hit the companys

profits and deny Jakarta desperately needed revenue from one of its biggest taxpayers.

Indonesia wants the deposit as a guarantee that the mining giant will complete construction of another local smelter. The amount would add to an estimated $80 million Freeport set aside in July 2015 to obtain its just-expired export permit.

Freeport Indonesia could not be reached for comment on Tuesday. The US miner wants to invest $18 billion to expand its operations at Grasberg, but is seeking government assurances that its right to mine at Grasberg will be extended.

Its current contract - which gives it the right to work and develop the Grasberg complex - expires in 2021. By Indonesian law, this contract cannot be extended until 2019 at the soonest.

A memorandum of understanding agreed in July 2014 between the government and Freeport, which ended a seven-month export stoppage and outlined a timetable for a contract extension and smelter construction, had now expired, Said said.

An agreement that would maintain operations and investment preparations ahead of contract renewal talks in 2019, was a way to resolve the current problems, he said.

Freeport Indonesia says mining and milling operations are continuing normally and ifs confident the government will renew the permit "We have no intention to end Free-ports business," Said said on Tuesday. "Although their permit has expired, it doesnt mean operations must stop."

The country is renegotiating mining contracts with foreign companies, arguing that too much mineral wealth is disappearing overseas. The government has banned the export of ores to encourage domestic processing.

Indonesia will contribute 29 percent of Freeports Copper sales this year, up from 18 percent in 2015, as the company plans to double sales from Grasberg to £1.48 billion from £744 million, the company said in a presentation last week, Bloomberg reported.

Operations at Grasberg, in the mountains of Papua, have been plagued by labor strife in recent years. Workers seeking higher wages took strike action in 2011 and the mine was closed for months following a tunnel collapse in 2013 that killed 28 people.

Exports were disrupted in 2014 after a dispute with the Indonesian government over export duties.

Agencies

 Source : The Jakarta Post, February 03, 2016

Terakhir Diperbaharui ( Kamis, 04 Februari 2016 07:42 )
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL