Indonesian Mining Association


  • Buat akun
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

BEI Dorong Sektor Pertambangan Go Public

Surel Cetak PDF

JAKARTA. Guna meningkatkan minat calon emiten dari sektor pertambangan untuk listing di pasar modal, PT Bursa Efek lndonesia (BEl) menggandeng

Ikatan Ahli Geologi Indonesia dan Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI) untuk mengembangkan industri pertambangan mineral dan batu bara di pasar modal Indonesia,"Ikatan Ahli Geologi Indonesia (LAGI) dan PERHAPI merupakan organisasi profesi yang mewadahi para ahli di bidang geologi dan pertambangan di Indonesia Kerja sama itu untuk meningkatkan daya saing di tingkat regional menjelang diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015," kata Direktur Utama ItoWarsito di Jakarta,Kamis(l 1/12).

Dia menga takan bahwa salah satu aspek yang terus dipersiapkan yakni pasokan melalui peningkatan kualitas emiten, serta penambahan jumlah emiten dan calon emiten, khususnya yang bergerak di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Disebutkan, kerjasama BEI dengan LAGI dan PERHAPI di antaranya dalam penyusunan rancangan Peraturan Nomor I-A. 1 tentang Pencatatan Saham dan efek Bersifat Ekuitas selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah diterbitkan pada 1 November 2014.

Ito Warsito mengharapkan bahwa dengan adanya kerja sama itu LAGI dan PERHAPI dapat membantu dalam menjamin kredibilitas pihak kompeten yang memberikan jasa profesionalnya kepada emiten maupun calon emiten. Ekspektasi lainnya adalah mendukung BEI dalam pelaksanaan kegiatan evaluasi dan monitoring terhadap emiten maupun calon emiten, "Diharapkan juga, kerja sama itu dapat mempercepat peningkatan kualitas dan kuantitas emiten di bidang pertambangan minerba serta pertumbuhan jumlah investor yang berpartisipasi di pasar modal," ujarnya.

Sementara Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM, R Sukhyar menilai positif adanya kerjasama itu karena dapat mendorong industri pertambangan dan pasar modal di dalam negeri akan terus berkembang.

Dalam Peraturan Nomor I-A.l itu, ia mengemukakan bahwa beberapa pokok dalam peraturan itu di antaranya, calon perusahaan tercatat dapat mengajukan penawaran umum perdana saham (IPO) meski baru menjalankan tahapan penjualan, telah melaksanakan tahapan operasi produksi namun belum sampai tahapan penjualan; atau belum memulai tahapan operasi produksi.

Namun, lanjut dia, calon emiten itu harus memiliki izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi atau izin usaha pertambangan khusus (lUPK) operasi produksi dan dapat dalam kondisi telah menjalan kan tahapan penjualan, telah melaksanakan tahapan produksi namun belum sampai penjualan, atau belum memulai tahapan operasi produksi.

Selain itu, memiliki cadangan terbukti (proven reserve) dan terkira (probable reserve) berdasarkan laporan pihak kompeten. Lalu memiliki sertifikat "clear and clean" atau dokumen lain yang setara atas perizinan pertambangan dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara atau instansi lain yang berwenang yang ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia," Dengan adanya kemudahan dari peraturan itu, perusahaan pertambangan di dalam negeri berkesempatan untuk mencarai dana atau modal untuk menembangkan usahanya," jelasnya. bani/ant

 Sumber : NERACA, 12 Desember 2014

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 17 Desember 2014 09:17 )
 

BEI Gandeng IAGI Perhapi

Surel Cetak PDF

JAKARTA. PT Bursa Efek Indonesia secara resmi menunjuk Ikatan Ahli Geologi Indonesia dan Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia sebagai pihak independen dalam menilai calon emiten baru dari sektor pertambangan.

Hal ini dilakukan sejalan dengan dirilisnya Peraturan Nomor 1-A.l. tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat di Bidang Pertambangan Batu Bara pada 1 November 2014.

Ito Warsito, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, mengatakan kerja sama ini sebenarnya sudah terjalin sejak lima tahun lalu, termasuk saat penyusunan rancangan Peraturan Nomor 1-A.l tersebut.

"Hari ini kami resmikan kerja sama tersebut. IAGI [Ikatan Ahli Geologi Indonesia] dan Perhapi [Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia] akan memberikan masukan dari sisi teknis," ungkapnya, Kamis (11/12).

Dia menjelaskan IAGI dan Perhapi akan memberikan laporan cadangan terbukti [proven reserve) dan terkira [probable reserve) dari calon emiten yang akan menawarkan saham umum perdana.

Sukamandaru Prihatmoko, Ketua Umum IAGI, menjelaskan standar pelaporan yang akan digunakan untuk menilai cadangan terbukti dan terkira adalah kode komite cadangan mineral Indonesia (KCMI) 2011.

"Saat ini kami sudah memiliki competent person [orang yang berhak membuat pernyataan pelaporan KCMI] sebanyak 57 orang," ujarnya.

Kode itu memang belum secara resmi ditetapkan pemerintah untuk melaporkan hasil eksplorasi dan pernyataan sumber daya dan cadangan perusahaan pertambangan. Namun, pihaknya berharap kode KCMI dapat dipakai oleh secara nasional ke depannya.

Saat ini, lanjutnya, perusahaan tambang di Indonesia pada umumnya menggunakan metodologi JORC asal Australia untuk mengukur cadangan terduga dan terkira. Ito menambahkan penggunaan KCMI tidak akan diwajibkan kepada emiten yang sudah tercatat di bursa.

"Jadi sementara ini hanya berlaku bagi perusahaan yang belum berproduksi dan memiliki laporan keuangan, tetapi ingin IPO [initial public offering] saja," ujarnya.

IKUT MENGEVALUASI

Ito menambahkan kerja sama tersebut tidak hanya sebatas memberikan rekomendasi terhadap calon emiten pertambangan yang akan melantai di bursa, tetapi akan dikembangkan ke tahap pelaksanaan evaluasi terhadap perusahaan tercatat.

Namun, lanjutnya, bentuk pengawasan IAGI dan Perhapi dibatasi pada kompetensi teknis terkait dengan produksi emiten tambang, sedangkan dari sisi kinerja keuangan akan tetap berada di bawah pengawasan bursa.

"Kalau terdapat pelanggaran dalam hal teknis produksi bisa mereka laporkan dan kami akan berikan tindakan kepada emiten," katanya.

Dari sisi minat, lanjutnya, sejumlah perusahaan tambang telah menyatakan keinginan untuk IPO. Dia mengharapkan aturan tersebut akan memberikan kesempatan bagi perusahaan tambang yang belum berproduksi untuk mencari dana melalui pasar modal.

"Dari Kementerian ESDM [Energi dan Sumber Daya Mineral) disebutkan ada sekitar 5.000 IUP [izin usaha pertambangan) yang clean and clear. Ini bisa jadi potensi bagi kami untuk menggaet perusahaan untuk IPO," tuturnya.

Sebagai gambaran, menurut aturan tersebut, calon emiten harus memiliki IUP atau izin usaha pertambangan operasi produksi dan bisa dalam kondisi telah menjalankan tahapan penjualan, melaksanakan tahapan produksi tetapi belum sampai penjualan, atau belum memulai tahapan operasi produksi.

Beberapa persyaratan lain adalah jumlah aset berwujud bersih dan biaya eksplorasi yang ditangguhkan paling kurang Rp 100 miliar untuk papan utama atau Rp5 miliar untuk papan pengembangan.

Calon emiten juga harus memiliki paling kurang satu orang direktur yang memiliki keahlian dengan latar belakang teknik dan pengalaman kerja di bidang pertambangan setidaknya lima tahun dalam tujuh tahun terakhir.

Perusahaan tambang yang ingin IPO juga harus memiliki sertifikat clear and clean dan studi kelayakan, serta memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Nomor I-A.Maftuh Ihsan

 Sumber : Bisnis Indonesia, 12 Desember 2014

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 17 Desember 2014 09:15 )
 

Beleid Lahan Tambang Regulasi Lahan Tambang Bikin Bimbang

Surel Cetak PDF

Gebrakan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Sukhyar yang akan mengambil lahan yang belum dieksplorasi menuai protes. Mereka menganggap kebijakan mineral dan batubara makin tak jelas arahnya, membingungkan pengusaha bahkan bisa mengancam bisnis.

PENGUSAHA tambang, baik pemegang kontrak karya (KK) maupun perjanjian karya pengusahaan pertambangan barubara (PKP2B) tak habis pikir dengan kebijakan pemerintah soal rencana pengembalian lahan tambang yang gagal eksplorasi dalam jangka waktu tertentu. Padahal, mekanisme pengembalian lahan oleh kontraktor masih diproses lewat renegosiasi kontrak.

Kebyakan tambang nasional untuk jangka panjang makin membingungkan dengan terbitnya Surat Edaran Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 08.E/30/ DJB/2014 mengenai kewajiban peningkatan tahap kegiatan untuk pemegang KK dan PKP2B. "Kalau semua blok yang dimiliki perusahaan ditingkatkan dari kegiatan eksplorasi, lalu mana yang dipertahankan untuk konservasi dan rencana jangka panjang," keluh Jeffrey Mulyono, Direktur Utama PT Pesona Khatulistiwa Nusantara kepada . KONTAN, Rabu (10/12).

Sebagai gambaran, Pesona Khatulistiwa memiliki empat blok yang mengandung sumber daya batubara, yakni Kelubir, Sekayan, Kangan. dan Ardimulyo. Hingga saat ini, baru Blok Kelubir dan Sekayan yang sudah masuk tahapan eksploitasi.

Sedangkan Rangau masih dalam tahap eksplorasi, dan Blok Ardimulyo hingga sekarang masih greenfield atau masih dalam tahapan penyelidikan umum. "Tidak mungkin kami tingkatkan blok ke tahapan produksi semua tanpa ada areal yang disisakan," kata Jeffrey.

Selain itu, batasan waktu dua tahun untuk menggelar tahapan produksi juga tidak realistis. Maklum, untuk kegiatan tersebut memerlukan berbagai izin, apalagi kalau bersinggungan dengan kawasan hutan yang perlu bertahun-tahun proses izin pinjam pakainya.

Sehingga, ancaman pengembalian lahan apabila waktu kegiatan eksplorasi tidak tuntas akan mengancam kinerja perusahaan tambang. "Kalau kami sudah keluarkan biaya Rp 150 miliar untuk eksplorasi, lalu lahannya dikembalikan ke negara, tidak fa ir dong," kata Bob Kamandanu, Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Barubara Indonesia (APBI).

Pemerintah pun tidak bisa membeda-bedakan tahapan kegiatan di beberapa blok yang dimiliki kontraktor. Sejatinya, sudah adanya blok yang telah memasuki tahapan konstruksi atau eksploitasi menandakan perusahaan tersebut telah melalui tahapan produksi.

Pengembalian areal tambang perusahaan pemegang kontrak menjadi wilayah pencadangan negara (WPN) juga telah dibicarakan dalam renegosiasi kontrak. Artinya, pemerintah tidak bisa sepihak mengambil alih areal tambang yang sedang dikelola perusahaan. "Harusnya, penciutan areal tambang itu masuk dalam renegosiasi, tidak bisa cuma lewat surat edaran," kata Tony Wenas, Wakil Ketua Indonesian Mining Association (IMA).

Selain itu, pemerintah seharusnya memperhatikan kendala penerbitan izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) yang jamak terjadi, agar kegiatan eksplorasi pengusaha dapat berjalan optimal. Sebab, sejumlah perusahaan mengeluhkan belum bisa memulai kegiatan eksplorasi di areal tambangnya karena masih menunggu keluarnya izin. Muhammad Yazid

 Sumber : Kontan, 12 Desember 2014

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 17 Desember 2014 09:11 )
 

Jokowi Penentu Investasi Freeport 4 Miliar Dolar di Jatim

Surel Cetak PDF

TRIBUNNEWS.COM,SURABAYA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi kartu as jadi tidaknya rencana PT Freeport menanamkan investasinya di Jatim.

Demikian ditegaskan Gubernur Soekarwo, Rabu (10/12/2014).

Menurut Pakde Karwo, dirinya beberapa waktu lalu datang ke Amerika Serikat untuk bertemu Vice President PT Freeport Bill Rising.

Dalam pertemuan tersebut, orang nomor satu di Jatim ini membicarakan sekaligus minta kepastian tentang rencana PT Freeport menanamkan investasi di wilayah yang dipimpinnya.

“Vice President Freeport menyatakan setuju, karena dari berbagai hitungan mereka, investasi di Jatim dinilai paling prospektif dibandingkan provinsi lain di Indonesia,” ujarnya, kepada Surya(Tribunnews.com Network).

Bahkan, untuk menegaskan keseriusannya, PT Freeport, kata Pakde Karwo akan menambah nilai investasi dari 2,5 miliar dolar menjadi 4 miliar dolar.

Meski nilai investasi ditambah hingga 1,5 miliar dolar, Vice Presiden PT Freeport mengaku tidak minta syarat khusus.

Dirinya, hanya memberikan garansi ketersediaan lahan seluas 60 hektar di wilayah Gresik yang akan dipakai.

“Dari situ, saya kira pertimbangannya karena Freeport sudah tahu peta investasi di Jatim memang paling kompetitif. Ini dapat dilihat dari incremental capital output ratio (ICOR) yang bagus dan infrastruktur yang ada. Mereka kan punya intelejen bidang ekonomi,” tegasnya.

Namun, jadi tidaknya realisasi investasi PT Freeport di Jatim tersebut tergantung pada apakah Presiden Jokowi memberikan perpanjangan kontrak kerjasama atau tidak.

“Jadi sekarang tinggal menunggu persetujuan perpanjangan dari Presiden,” tandasnya.

Untuk itu, saat bertemu Jokowi dalam peringatan Hari Anti Korupsi di Jogjakarta, 9 Desember lalu, Pakde Karwo mengaku sudah menyampaikan hasil kunjungannya ke Amerika dan terkait rencana PT Freeport di Jatim.

“Pak Presiden menyatakan mau mempelajari,” imbuhnya.

Sebelumnya, pada 22 Oktober lalu, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Rozik Boedioro Soetjipto dan rombongan bertemu dengan Gubernur Soekarwo di Gedung Negara Grahadi.

Dalam pertemuan tersebut, Rozik menyampaikan rencana perusahaannya untuk membangun smelter di wilahan Gresik utara.

Smelter yang akan dibangun membutuhkan lahan seluas 80 hektar, dengan kapasitas produksi mencapai 1,8 juta ton konsentart tembaga setiap tahun.

Menurut Rozik, alasan Freeport memilih Jatim menanamkan investasi, karena provinsi ini dinilai memberikan jaminan infrastruktur dan government guarantee (jaminan pemerintah) terhadap empat hal.

Yakni, kemudahan dalam layanan perijinan, pembebasan tanah, ketersediaan energi listrik, dan buruh yang handal.

Kesempatan itu juga dipakai Rozik untuk mengundang Pakde Karwo datang ke Amerika bertemu Vice President PT Freeport dan undangan tersebut sudah dipenuhi oleh Pakde. (mujib anwar)

 Sumber : Tribunnews, 10 Desember 2014

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 17 Desember 2014 09:08 )
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL