Indonesian Mining Association


  • Buat akun
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Investasi Kian Mudah

Surel Cetak PDF

M.G. Novtarizal Fernandez

JAKARTA. Investor yang akan menanamkan modal di Indonesia kini semakin dipermudah dan dimanjakan, menyusul kebijakan Badan Koordinasi Penanaman Modal menambah lima jenis layanan perizinan tiga jam.

Dengan penambahan tersebut, secara keseluruhan saat ini Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memiliki delapan layanan perizinan yang pengurusannya selesai maksimal tiga jam.

Kelima perizinan tambahan yang mulai diberlakukan 1 Desember 2015 tersebut meliputi tanda daftar perusahaan (TDP), angka pengenal importir produsen (API-P), nomor induk kepabeanan (NIK), rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA), dan izin mempekerjakan tenaga asing (IMTA).

Langkah itu melengkapi tiga perizinan yang sudah ada sebelumnya yakni nomor pokok wajib pajak (NPWP), akta pendirian perusahaan dan SK pengesahan dari. Kementerian Hukum dan HAM, serta izin prinsip investasi.

Tidak hanya itu, BKPM juga memperluas layanan perizinan tiga jam dari semula hanya terbatas pada penanaman modal di kawasan industri, kini juga diterapkan untuk investasi di luar kawasan industri. Bahkan, BKPM juga memberikan stimulus berupa bonus booking lahan bagi investor yang membutuhkannya.

Kepala BKPM Franky Sibarani menjelaskan, tujuan utama dari kebijakan layanan perizinan kilat tersebut adalah meningkatkan arus penanaman modal di dalam negeri. "Jadi, hanya dalam tempo tiga jam ada delapan perizinan yang bisa diproses hingga selesai oleh investor, plus dapat bonus booking tanah jika investor itu membutuhkan lahan," ujar Franky, Selasa (1/12).

Menurut dia, dengan tambahan bonus booking lahan yang bisa diselesaikan dalam waktu tiga jam, investor tinggal melengkapi rencana penggunaan lahan dalam kurun waktu 14 hari. Rencananya, pada 4 Januari 2016, BKPM akan melakukan sosialisasi kebijakan baru ini sehingga kemudahan berinvestasi tersebut bisa dipahami oleh para calon investor.

"Pada tanggal itu berbagai peraturan menteri yang bertujuan untuk memberikan payung hukum terhadap kebijakan perizinan tiga jam sudah kami selesaikan," tambahnya.

Dia menambahkan, layanan perizinan tiga jam tersebut juga bisa dimanfaatkan oleh investor yang akan berinvestasi di luar kawasan industri, asalkan memenuhi sejumlah kriteria yakni nilai investasinya lebih dari RplOO miliar atau US$6 juta, mempekerjakan minimal 1.000 tenaga kerja dan merupakan investor langsung. "Kalau untuk tenaga kerja asing, kami batasi perizinan yang bisa diakses dalam waktu tiga jam hanya untuk 10 pekerja dengan prioritas anggota dewan direksi dan komisaris," ungkapnya.

Selain bertujuan memudahkan investasi, peluncuran layanan tambahan perizinan tiga jam itu, lanjut Franky, juga merupakan langkah awal untuk mencapai target investasi tahun depan yang ditetapkan sekitar Rp595 triliun.

INVESTASI BARU

Berdasarkan data BKPM, hingga September 2015 total investasi baru di Indonesia mencapai Rp400 triliun.

Franky optimistis hingga pengujung Desember tahun ini, realisasi investasi di Tanah Air bakal mencapai Rp535 triliun hingga Rp540 triliun atau meningkat sekitar 16,6% dibandingkan dengan realisasi pada tahun sebelumnya.

Deputi Kepala BKPM Bidang Pelayanan Lestari Indah mengatakan pemrosesan total delapan izin plus satu bonus booking tanah, yang bisa diselesaikan dalam kurun waktu tiga jam tersebut berjalan secara pararel sehingga tidak saling menunggu antara satu izin dan izin yang lain. "Setidaknya ada empat tahapan dan tiap tahap berdurasi 45 menit," ujarnya.

Menurut dia, sejak layanan perizinan tiga jam diluncurkan pada 26 Oktober 2015, hingga akhir November tercatat ada empat investor yang telah memanfaatkan fasilitas tersebut yakni satu investor asal Arab Saudi yang bergerak di bidang properti dengan mengambil lokasi di Jakarta.

Selain itu, ada dua investor di bidang perindustrian dari Amerika Serikat dan China yang berinvestasi di Sambas, Kalimantan Barat dan Morowali, Sulawesi Tengah. Sementara itu, satu investor lainnya berasal dari dalam negeri yang akan menanamkan modal di sektor pembangkit listrik.

Secara keseluruhan, nilai penanaman modal, oleh keempat investor tersebut mencapai Rp 17,11 triliun

 Sumber : Bisnis Indonesia, 02 Desember 2015

Terakhir Diperbaharui ( Jumat, 04 Desember 2015 09:41 )
 

ESDM Siapkan Peringatan Kedua Bagi Freeport

Surel Cetak PDF

Pemerintah mengancam memberikan sanksi tegas pada awal Januari 2016

Pratama Guitarra

JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya mineral (ESDM) mengaku tengah menyiapkan surat peringatan kedua kepada PT Freeport Indonesia. Surat ini sebagai lanjutan surat pertama lantaran Freeport tak kunjung menjalankan kewajiban divestasi saham sebesar 10,64% kepada pemerintah Indonesia.

Ini kali ke dua, Direktorat Jenderal mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM mengirimkan surat peringatan. Sebelumnya, di awal November 2105, ESDM sudah melayangkan surat peringatan pertama ke Freeport.

Kepala Biro Hukum dan Humas Direktorat Jenderal mineral dan Barubara Kementerian ESDM Heriyanto menyatakan, setelah melayangkan teguran pertama, Freeport belum memiliki itikad baik untuk segera menawarkan divestasi sahamnya.

Karenanya, pemerintah belum bisa melalaikan evaluasi aset dan nilai saham yang mereka tawarkan. Jika sudah mendapatkan tawaran divestasi sahamnya, Direktorat Jenderal Minerba punya waktu 90 hari untuk segera mengevaluasi. "Makanya, kami sedang siapkan surat teguran kedua setelah teguran pertama," terangnya di Kantor Dirjen Minerba, Selasa (1/12).

Sayang Heriyanto belum ingin membeberkan kapan surat tersebut akan dikeluarkan. Tapi ia bilang jika dalam waktu dekat Freeport belum juga menawarkan divestasi sahamnya, maka surat peringatan juga akan keluar dalam waktu dekat.

Hanya, batas kewajiban divestasi memang tidak tercantum dalam Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah ataupun Peraturan Menteri. Namun pertimbangan pemerintah mengeluarkan peringatan lantaran Freeport tak juga memenuhi kewajiban menawarkan divestasi saham sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 tahun 2014.

Dalam beleid itu, kontraktor seperti PT Freeport diwajibkan menawarkan divestasi saham per tanggal 14 Oktober 2015 lalu. "Jika sampai peringatan ketiga belum juga menawarkan maka akan default kontrak karyanya. Bila dibawa ke arbitrase kita tetap kuat, karena kewajiban Freeport tidak bisa dipenuhi," tandasnya.

Menteri ESDM Sudirman Said bilang, surat peringatan itu berlaku tidak hanya untuk Freeport. Semua perusahaan yang tidak menunaikan komitmennya maka akan berikan peringatan. "Jadi karena kebetulan di depan mata Freeport kita berikan peringatan," terangnya tanpa memberi tahu kapan surat peringatan kedua tersebut akan dikeluarkan.

Akan ada keputusan Sudirman juga menegaskan, bila dalam 90 hari sejak 14 Oktober 2015 Freeport belum juga menawarkan divestasi, pemerintah yang akan memberikan keputusan, pada Januari 2016. Sayang, Sudirman tak menerangkan apa keputusan itu.

Juru Bicara Freeport, Riza Pratama masih tetap bersikukuh, bahwa perusahaan masih menunggu mekanisme hukum yang jelas dari pemerintah mengenai divestasi saham. Padahal sudah diketahui bahwa Kementerian ESDM tidak jadi merevisi PP 77/2014.

"Kami masih tetap menunggu konstruksi hukum, tapi yang jelas komitmen kami untuk melakukan divestasi tetap jalan," tandasnya kepada KONTAN, Selasa (1/12).

Direktur Centre for Indonesian Resources Strategic Studies (Ciruss) Budi Santoso menilai status default tersebut bisa dikenakan terhadap Freeport jika sudah ada peringatan ketiga. Pasalnya, menurut Kontrak Karya Freeport, ketentuan divestasi tidak bersifat tetap (nail doivii), sehingga harus mengikuti peraturan dan perundangan berlaku.

"Freeport tidak bisa menghindar dari hal itu. Kalau tidak dipatuhi, maka bisa menjadi wanprestasi dan jadi pertimbangan (pemerintah) untuk tidak memperpanjang (operasi) lagi," tuturnya kepada KONTAN, Selasa (1/12).

 Sumber : Kontan, 02 Desember 2015

Terakhir Diperbaharui ( Jumat, 04 Desember 2015 09:38 )
 

Negosiasi Kontrak Freeport Masih Alot

Surel Cetak PDF

Perpanjangan kontrak belum pasti dikabulkan.

Praga Utama

JAKARTA. Menteri Energi dan Sumber Daya mineral Sudirman Said menegaskan bahwa perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia belum pasti dikabulkan. Sebab, dari 17 butir kesepakatan yang disiapkan pemerintah untuk dibahas bersama, baru beberapa poin yang telah disetujui perusahaan. "Salah kalau ada yang bilang sudah ada kepastian perpanjangan kontrak buat Freeport," kata dia dalam rapat kerja dengan Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat, kemarin. "Asumsi seperti itu digunakan untuk menggiring isu ke ranah politis, padahal ini murni soal teknis."

Sudirman menjelaskan, dari 17 butir kesepakatan, sebelas di antaranya merupakan aspirasi pemerintah dan masyarakat Papua. "Ini yang penting, dan banyak yang belum disetujui Freeport." Enam butir lainnya merupakan permintaan pemerintah pusat.

Ia menyebutkan bahwa tuntutan masyarakat dan pemerintah daerah terhadap Freeport adalah memindahkan kantor pusat ke Papua dan menggunakan bank daerah dalam segala aktivitas ekonominya. Selain itu, memberi porsi lebih banyak kepada masyarakat dan pemerintah daerah sebagai subkontraktor Freeport, termasuk menambah dana tanggung jawab sosial di Papua.

Jika negosiasi menemui jalan buntu, Sudirman menjamin perpanjangan kontrak tidak akan diberikan. "Bisa molor atau ditunda." Sejauh ini Freeport baru menyetujui perubahan wilayah dari 212.950 menjadi 90.360 hektare plus area proyek 36.640 hektare.

Negosiasi perpanjangan kontrak karya Freeport yang akan habis pada 30 Desember 2021 itu telah dimulai sejak tiga tahun lalu. Enam isu strategis disepakati untuk dibahas, yakni soal luas wilayah, kelanjutan operasi, penerimaan negara, divestasi, pengolahan pemurnian, dan prioritas penggunaan barang, jasa, serta tenaga kerja domestik. Keenam butir itu disepakati dalam nota kesepahaman renegosiasi amendemen kontrak karya, 25 Juli 2014.

Namun, menurut Sudirman, Freeport belum menyepakati soal pengolahan dan pemurnian hasil tambang atau smelter. Kepastian itu dijadikan pijakan perusahaan untuk menggarap tambang bawah tanah. "Smelter tambahan layak dibangun kalau tambang bawah tanah sudah beroperasi."

Direktur Jenderal mineral dan batu bara Kementerian Energi, Bambang Gatot Ariyono, pernah menegur Freeport pada Oktober lalu karena baru menyetujui dua pasal dari 20 butir yang dibahas. Perusahaan itu dinilai tidak beriktikad baik.

Anggota Komisi Energi DPR dari Fraksi NasDem, Kurtubi, meminta pemerintah lebih tegas soal smelter. "Freeport harus segera membangunnya di Papua." Soal divestasi, Sudirman memberi tenggat hingga akhir Desember 2015. Freeport harus menawarkan harga sahamnya sebesar 10,64 persen kepada pemerintah, yang kemudian menyerahkannya ke PT Aneka Tambang (Persero) dan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum).

Juru bicara Freeport Indonesia, Riza Pratama, mengatakan bahwa penawaran saham belum dilakukan karena menunggu regulasi. "Kami berkomitmen untuk divestasi," ujarnya, beberapa waktu lalu. ROBBY IRFANY

 Sumber : Koran Tempo, 02 Desember 2015

Terakhir Diperbaharui ( Jumat, 04 Desember 2015 08:24 )
 

Pemprov Papua Dukung Perpanjangan Kontrak Karya PT FI

Surel Cetak PDF

TEMBAGAPURA. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dukung perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia (PTFI). Hal ini terungkap dalam keterangan pers dari Presiden Direktur (Presdir) PTFI, Maroef Sjamsoeddin dan Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH di Tembagapura, Selasa (1/12).

Presdir PTFI, Maroef Sjamsoeddin mengungkapkan bahwa keberadaan PTFI sejatinya diharapkan memberikan kontribusi bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Papua. “Banyak hal yang memang harus kita bicarakan, sehingga kehadiran kita pada hari ini (kemarin, red) merupakan hal yang tepat dimana kita menyampaikan terima kasih kepada pak gubernur yang telah hadir disini untuk mengunjungi areal tambang,” ungkapnya.

Dikatakan, sejak mendapatkan kepercayaan sebagai Presdir PTFI, pihaknya telah menyepakati 6 poin yang diberikan tremasuk juga divestasi saham.

“ Kalau Divestasi saham, ada beberapa regulasi yang mengatur dimana sampai saat ini proses masih berjalan, termasuk mengakomodir aspirasi dari Pemprov Papua tentang divestasi saham. Selain itu terkait juga dengan konten lokal yaitu bagaimana meningkatkan presentase pengusaha dimana kan terdaftar 500 pengusaha lokal yang menjadi supplier tenaga kerja bagi PTFI, tetapi yang aktif sekarang hanya 100 orang,” jelasnya.

Menurut Maroef, saat ini yang menjadi perhatian pihaknya adalah perpanjangan kontrak karya PTFI yang bakal berakhir pada tahun 2021 namun hingga kini masih dalam penjajakan untuk perpanjangan kontrak tersebut.

“Dalam peninjauan tadi pak gubernur telah melihat secara langsung pengolahan konsentrat, areal tambang bawah tanah dimana pengembangan tambang bawah tanah menjanjikan investasi yang besar dan memerlukan jangka waktu yang panjang dan PTFI siap untuk menginvestasikan modal yang besar, hal ini menjadi perhatian kami dalam perbincangan dengan pak gubernur,” imbuhnya.

Senada dengan itu, Gubernur Papua, Lukas Enembe,SIP, MH menuturkan bahwa kehadirannya pada intinya untuk membuka komunikasi dengan PTFI. “Kita kesini dalam rangka membangun komunikasi dimana kitaingin memahami apa yang menjadi keinginan Jakarta (pemerintah pusat, red) dan keinginan kita dimana kita tahu bahwa PTFI berada di Papua berarti berada dibawah wilayah Pemprov,” tuturnya.

Gubenur Lukas Enembe mengaku telah menyampaikan 17 poin kepada PTFI dimana 6 poin sama dengan permintaan pemerintah pusat. Selain itu menyangkut masalah tenaga kerja dan upaya mendorong Bank Papua menjadi bank devisa dengan dukungan PTFI. “Kita juga dorong agar PTFI menggunakan lokal konten dan menyangkut bandara Mozes Kilangin, memang kita sudah melayangkan permintaan kepada PTFI untuk melepas bandara untuk dikelola oleh pemerintah,” ujarnya.

Menyoal Kontrak Karya PTFI, Gubernur Lukas Enembe menegaskan bahwa pihaknya saat ini belum tahu langkah yang akan diambil oleh pemerintah pusat, tetapi pada prinsipnya pihaknya mendukung penuh proses perpanjangan kontrak dari PTFI pada tahun 2021.

“Memang kita belum tahu apa yang dipikirkan oleh pemerintah pusat terkait dengan perpanjangan kontrak dari PTFI, tetapi kita pada prinsipnya mendukung, karena selain tambang ini ada di Papua, di PTFI ada 7700 karyawan asal Papua yang bekerja jadi kalau Freeport tutup mereka ini mau dikemanakan,” tegasnya.

Gubernur Lukas Enembe juga menyentil pembahasan masalah Freeport yang dilakukan oleh para elit politik di Jakarta yang akan membahas masalah Freeport demi kepentingan pribadi dan tidak memikirkan masyarakat Papua. “Kalau tidak diperpanjang saya pikir ini akan berdampak luas dan berimbas bagi masyarakat Papua juga dan saya harapkan pemerintah pusat harus mengambil keputusan tepat, saya sudah bicara dengan pak Maroef (Presdir PTFI, red) yang intinya bahwa jika berbicara tentang Freeport berarti harus bicara tentang kepentingan masyarakat Papua bukan perorangan,” bebernya.

Dengan nada optimis, Gubenur Lukas Enembe yakin cepat atau lambat, pemerintah pusat bakal memperpanjang Kontrak Karya PTFI. “Mau tutup kan tidak mungkin, pasti diperpanjang,” paparnya.

Terkait rencana pembangunan smelter di Papua, Gubernur Lukas Enembe menambahkan bahwa dari poin-poin yang disampaikan oleh pihaknya salah satunya adalah pembangunan smelter di Papua dimana pihaknya mengharapkan 900 ton konsentrat dari PTFI diolah di Papua. “Kita minta sekitar 900 ton konsentrat ke Gresik, tetapi sebagian konsentrat harus diolah di Papua,” tambahnya. (yan/nat)

 Sumber : Cendrawasih Post, 02 Desember 2015

Terakhir Diperbaharui ( Jumat, 04 Desember 2015 08:19 )
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL