Indonesian Mining Association


  • Buat akun
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Harus Paksa Freeport Bayar Dividen

Surel Cetak PDF

JAKARTA. PT Freeport Indonesia kembali bikin ulah. Kali ini, tercatat sudah dua tahun berturut-turut tidak membayar dividen ke pemerintah RI. Pemerintah sempat menghitung Freeport semestinya membayar dividen sebesar Rp 1,5 triliun di 2012 dan Rp 1,5 triliun lagi di 2013. Jika dividen 2014 tidak juga terbayarkan, perusahaan asal Amerika Serikat (AS) itu telah menunggak hak negara hingga tiga tahun berturut-turut.

Oleh karena itu. Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara menyarankan agar pemerintah harus memaksa Freeport Indonesia untruk membayarkan dividen kepada negara. "Bahkan, bisa mengusir perusahaan tambang tersebut apabila tidak mengindahkan keinginan pemerintah dikarenakan perusahaan ini tidak menghargai Indonesia, tegas Marwan kepada Neraca, Selasa.

Terkait tunggakan ini, lanjut Marwan, pemerintah Indonesia harus tegas melakukan upaya penagihan dan meminta penjelasan kepada perusahaan ini sehingga mendapatkan kejelasan. Kemudian, apabila diperlukan maka pemerintah bisa menggunakan upaya ultimatum (dengan melakukan pengusiran) apabila permintaan pemerintah tidak dituruti. "Namun, upaya pengusiran ini merupakan upaya terakhir yang musti dijalankan pemerintah," kata Marwan.

Menurut Marwan, seharusnya Freeport harus melaporkan kegiatan status keuangan kepada pemerintah Indoensia dikarenakan pemerintah memiliki saham sebesar 9.34% di perusahaan tersebut. Oleh karenanya, suatu kewajiban bagi perusahaan ini untuk membayarkan deviden kepada pemerintah, dan diperlukan usaha pemaksaan. "Harus ada sikap tegas yang harus diterapkan oleh pemerintah kepada Freeport ini dan pemerintah tidak boleh takut atas intervensi dari Amerika Serikat," ujar dia.

Dia pun menambahkan bahwa terjadi suatu keanehan apabila Freeport belum membayarkan dividen sebesar Rp 1,5 triliun di tahun 2012 dikarenakan pembayaran deviden seharusnya terjadi saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang seharusnya sudah digelar pada tahun 2013 lalu. Semestinya apabila RUPS sudah dilakukan maka pembayaran deviden harus sudah langsung di eskekusi oleh Freeport pada tahun 2013 lalu.

"Keanehan ini terdapat dua kemungkinan, yaitu pertama Freeport sebenarnya sudah membayar deviden namun belum disetorkan oleh pemerintah dalam penerimaan negara. Kemudian yang kedua, perusahaan ini murni belum membayar deviden kepada pemerintah alias menunggak," ungkap Marwan.

Marwan pun menjelaskan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bisa melakukan pemanggilan terhadap Freeport mengenai belum terbayar kannya deviden ini. Pejabat pemerintah harus berani mengambil sikap kepada perusahaan tambang ini sehingga Indonesia merasa dihargai dan dihormati. "Memang terdapat tiga pokok krusial dalam perusahaan tambang asing ini, dimana terdapat pajak, royalti, dan deviden yang harus diberikan kepada pemerintah Indonesia. Saat ini, Freeport belum membayarkan deviden saja, bisa juga kemungkinan pajak dan royalti pun belum terbayarkan," tambah dia.

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, dirinya enggan berkomentar atas belum terbayarnya deviden oleh Freeport ini."Tanya ke Kementerian BUMN, Kementerian BUMN kan yang kasih besarannya ke kita," kata dia.

Bambang mengatakan pemerintah berharap penerimaan dari berbagai sumber pada tahun ini dapat mengalami kenaikan. Salah satunya berasal dari pos dividen BUMN. Apabila dibandingkan dengan target penerimaan cukai yang sudah berada di atas Rp 100 triliun, penerimaan dari BUMN memang tidak terlalu besar. Meskipun begitu, pemerintah masih berharap BUMN bisa memberikan kontribusi yang lumayan.

Bambang pun menyatakan, pihaknya akan mengikuti proses Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perusahaan tersebut untuk mengetahui dengan jelas duduk persoalannya. Menurut dia, dalam kontrak perjanjian dengan Freeport, masalah dividen memang bisa dinegosiasikan. "Harusnya bisa ya. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian BUMN tidak harus maksa-maksa. Sudah ada kontrak perjanjiannya, masih bisa dinegosiasikan," ungkap dia.

Dia juga mengatakan, jika Freeport tidak membayarkan dividen, target setoran dividen untuk 2014 dalam APBN menjadi tidak tercapai. Dalam APBN 2014, dipatok setoran dividen yang masuk dalam pos bagian laba BUMN sebesar Rp40 triliun. Namun, realisasinya diperkirakan Rp37,5-38,5 triliun. Tidak tercapainya target tersebut, salah satunya lantaran Freeport belum juga menyetorkan dividen.

Sebelumnya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa mengaku, pemerintah saat ini menelusuri penyebab belum dibayarkannya dividen dari PT Freeport Indonesia. "Sekarang ini sedang diurus oleh menteri keuangan," imbuh dia.

Harusnya Tahu

Sedangkan pengamat pertambangan Komaidi Notonegoro mengatakan, antara pemerintahan Indonesia dengan Freeport memiliki permasalahan yang kompleks. Jika kementrian BUMN menyatakan bahwa perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu sudah dua tahun terakhir tidak menyetor ke Indonesia dalam bentuk dividen, seharusnya pemerintah sudah mengetahui hal itu di tahun pertama. "Saya agak kurang yakin, kalau perusahaan sekelas internasional itu sengaja tidak membayar dividen atau bagaimana. Karena pada tahun pertama, pemerintah harusnya sudah tahu." Jelas dia kepada Neraca, Selasa.

Dengan begitu, sambung Komaidi, pemerintah seharusnya dapat memberikan teguran keras kepada mereka untuk menunaikan kewajiban itu. Selain itu, Freeport yang notabene perusahaan sekelas internasional tentu tidak bagitu saja melanggar kewajibannya dengan tidak menyetorkan dividen kepada pemerintah. "Ketika melanggar kewajiban tersebut, nilai tawarnya tidak hanya di Indonesia saja, namun juga berpengaruh terhadap nilai tawarnya di negara-negara lainnya." ujarnya.

Dia melihat, apalagi momentum pemilihan umum di mana kekuatan negara yang berada di belakang Freeport sangat menentukan. "Kalau secara bisnis, semua bisa dilakukan termasuk mengusir Freeport. Tapi dalam praktiknya, mereka memiliki kekuatan yang bukan main-main, yaitu negara yang berdiri di belakangnya. Jadi, permasalahannya, bukan batas bisnis, namun juga geopolitik." paparnya.

Pemerintah, kata dia, bisa saja memutuskan kontrak atau kerja sama dengan perusahaan tersebut. Karena yang penting bagi perusahaan itu hanya keuntungan dan margin. "Putus dengan pemerintahan Indonesia, tentunya mereka akan mencari peluang lainnya, seperti ke Papua nugini misalnya." Ucap Komaidi. mohar/lia/rin

 Sumber : NERACA, 16 April 2014

 

Harus Paksa Freeport Bayar Dividen

Surel Cetak PDF

JAKARTA. PT Freeport Indonesia kembali bikin ulah. Kali ini, tercatat sudah dua tahun berturut-turut tidak membayar dividen ke pemerintah RI. Pemerintah sempat menghitung Freeport semestinya membayar dividen sebesar Rp 1,5 triliun di 2012 dan Rp 1,5 triliun lagi di 2013. Jika dividen 2014 tidak juga terbayarkan, perusahaan asal Amerika Serikat (AS) itu telah menunggak hak negara hingga tiga tahun berturut-turut.

Oleh karena itu. Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara menyarankan agar pemerintah harus memaksa Freeport Indonesia untruk membayarkan dividen kepada negara. "Bahkan, bisa mengusir perusahaan tambang tersebut apabila tidak mengindahkan keinginan pemerintah dikarenakan perusahaan ini tidak menghargai Indonesia, tegas Marwan kepada Neraca, Selasa.

Terkait tunggakan ini, lanjut Marwan, pemerintah Indonesia harus tegas melakukan upaya penagihan dan meminta penjelasan kepada perusahaan ini sehingga mendapatkan kejelasan. Kemudian, apabila diperlukan maka pemerintah bisa menggunakan upaya ultimatum (dengan melakukan pengusiran) apabila permintaan pemerintah tidak dituruti. "Namun, upaya pengusiran ini merupakan upaya terakhir yang musti dijalankan pemerintah," kata Marwan.

Menurut Marwan, seharusnya Freeport harus melaporkan kegiatan status keuangan kepada pemerintah Indoensia dikarenakan pemerintah memiliki saham sebesar 9.34% di perusahaan tersebut. Oleh karenanya, suatu kewajiban bagi perusahaan ini untuk membayarkan deviden kepada pemerintah, dan diperlukan usaha pemaksaan. "Harus ada sikap tegas yang harus diterapkan oleh pemerintah kepada Freeport ini dan pemerintah tidak boleh takut atas intervensi dari Amerika Serikat," ujar dia.

Dia pun menambahkan bahwa terjadi suatu keanehan apabila Freeport belum membayarkan dividen sebesar Rp 1,5 triliun di tahun 2012 dikarenakan pembayaran deviden seharusnya terjadi saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang seharusnya sudah digelar pada tahun 2013 lalu. Semestinya apabila RUPS sudah dilakukan maka pembayaran deviden harus sudah langsung di eskekusi oleh Freeport pada tahun 2013 lalu.

"Keanehan ini terdapat dua kemungkinan, yaitu pertama Freeport sebenarnya sudah membayar deviden namun belum disetorkan oleh pemerintah dalam penerimaan negara. Kemudian yang kedua, perusahaan ini murni belum membayar deviden kepada pemerintah alias menunggak," ungkap Marwan.

Marwan pun menjelaskan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bisa melakukan pemanggilan terhadap Freeport mengenai belum terbayar kannya deviden ini. Pejabat pemerintah harus berani mengambil sikap kepada perusahaan tambang ini sehingga Indonesia merasa dihargai dan dihormati. "Memang terdapat tiga pokok krusial dalam perusahaan tambang asing ini, dimana terdapat pajak, royalti, dan deviden yang harus diberikan kepada pemerintah Indonesia. Saat ini, Freeport belum membayarkan deviden saja, bisa juga kemungkinan pajak dan royalti pun belum terbayarkan," tambah dia.

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, dirinya enggan berkomentar atas belum terbayarnya deviden oleh Freeport ini."Tanya ke Kementerian BUMN, Kementerian BUMN kan yang kasih besarannya ke kita," kata dia.

Bambang mengatakan pemerintah berharap penerimaan dari berbagai sumber pada tahun ini dapat mengalami kenaikan. Salah satunya berasal dari pos dividen BUMN. Apabila dibandingkan dengan target penerimaan cukai yang sudah berada di atas Rp 100 triliun, penerimaan dari BUMN memang tidak terlalu besar. Meskipun begitu, pemerintah masih berharap BUMN bisa memberikan kontribusi yang lumayan.

Bambang pun menyatakan, pihaknya akan mengikuti proses Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perusahaan tersebut untuk mengetahui dengan jelas duduk persoalannya. Menurut dia, dalam kontrak perjanjian dengan Freeport, masalah dividen memang bisa dinegosiasikan. "Harusnya bisa ya. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian BUMN tidak harus maksa-maksa. Sudah ada kontrak perjanjiannya, masih bisa dinegosiasikan," ungkap dia.

Dia juga mengatakan, jika Freeport tidak membayarkan dividen, target setoran dividen untuk 2014 dalam APBN menjadi tidak tercapai. Dalam APBN 2014, dipatok setoran dividen yang masuk dalam pos bagian laba BUMN sebesar Rp40 triliun. Namun, realisasinya diperkirakan Rp37,5-38,5 triliun. Tidak tercapainya target tersebut, salah satunya lantaran Freeport belum juga menyetorkan dividen.

Sebelumnya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa mengaku, pemerintah saat ini menelusuri penyebab belum dibayarkannya dividen dari PT Freeport Indonesia. "Sekarang ini sedang diurus oleh menteri keuangan," imbuh dia.

Harusnya Tahu

Sedangkan pengamat pertambangan Komaidi Notonegoro mengatakan, antara pemerintahan Indonesia dengan Freeport memiliki permasalahan yang kompleks. Jika kementrian BUMN menyatakan bahwa perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu sudah dua tahun terakhir tidak menyetor ke Indonesia dalam bentuk dividen, seharusnya pemerintah sudah mengetahui hal itu di tahun pertama. "Saya agak kurang yakin, kalau perusahaan sekelas internasional itu sengaja tidak membayar dividen atau bagaimana. Karena pada tahun pertama, pemerintah harusnya sudah tahu." Jelas dia kepada Neraca, Selasa.

Dengan begitu, sambung Komaidi, pemerintah seharusnya dapat memberikan teguran keras kepada mereka untuk menunaikan kewajiban itu. Selain itu, Freeport yang notabene perusahaan sekelas internasional tentu tidak bagitu saja melanggar kewajibannya dengan tidak menyetorkan dividen kepada pemerintah. "Ketika melanggar kewajiban tersebut, nilai tawarnya tidak hanya di Indonesia saja, namun juga berpengaruh terhadap nilai tawarnya di negara-negara lainnya." ujarnya.

Dia melihat, apalagi momentum pemilihan umum di mana kekuatan negara yang berada di belakang Freeport sangat menentukan. "Kalau secara bisnis, semua bisa dilakukan termasuk mengusir Freeport. Tapi dalam praktiknya, mereka memiliki kekuatan yang bukan main-main, yaitu negara yang berdiri di belakangnya. Jadi, permasalahannya, bukan batas bisnis, namun juga geopolitik." paparnya.

Pemerintah, kata dia, bisa saja memutuskan kontrak atau kerja sama dengan perusahaan tersebut. Karena yang penting bagi perusahaan itu hanya keuntungan dan margin. "Putus dengan pemerintahan Indonesia, tentunya mereka akan mencari peluang lainnya, seperti ke Papua nugini misalnya." Ucap Komaidi. mohar/lia/rin

 Sumber : NERACA, 16 April 2014

 

Freeport Masih Lama

Surel Cetak PDF

Menurut aturan, perpanjangan kontrak baru bisa diajukan pada 2019.

JAKARTA. Beredar kabar perpanjangan kontrak karya Freeport diperpanjang di ujung masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kabar yang lalu berloncatan bak belalang di media sosial itu tentu saja mengundang komentar yang kebanyakan menyayangkannya.

Namun pernyataan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan tidak ada perpanjangan kontrak tambang PT Freeport Indonesia di Mimika, Papua, dari sebelumnya pada 2021 menjadi 2041.

"Belum ada perpanjangan sama sekali, karena ada hal-hal strategis yang bisa dibahas di pemerintahan baru. Ini dibahas sangat dalam," ujarnya di Jakarta, Jumat (11/4).

Hatta mengatakan proses renegosiasi kontrak tambang tersebut belum menjadi kebutuhan yang mendesak dan tidak menjadi prioritas pemerintahan saat ini, karena masa berakhirnya kontrak tambang yang masih lama.

Pasal 45 PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan permohonan perpanjangan diajukan paling cepat dua tahun dan paling lambat enam bulan sebelum habis masa kontrak.

Pada kesempatan sebelumnya, Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo mengatakan PT Freeport Indonesia baru bisa mengajukan perpanjangan kontrak tambang di Mimika, Papua, paling cepat pada 2019.

"Sesuai peraturan pemerintah (PP), kelanjutan operasi tambang baru bisa diajukan dua tahun sebelum akhir kontrak. Dengan demikian, kalau kontrak Freeport habis 2021, maka paling cepat diajukan 2019," katanya.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara R. Sukhyar juga membantahnya.

"Belum ada keputusan perpanjangan karena perpanjangan hanya bisa dilakukan dua tahun sebelum berakhirnya kontrak. Jadi belum ada perpanjangan," kata Sukhyar saat jumpa pers terkait perkembangan terkini sektor mineral dan batu bara, di Kantor Ditjen Minerba, di Jakarta, Jumat. "Kalau berakhir tahun 2021, berarti baru tahun 2019 bisa mengajukan perpanjangan."

Renegosiasi

Sebelumnya ada desas-desus kontrak kerja sama Freeport akan diperpanjang bersamaan dengan renegosiasi kontrak yang diajukan pemerintah berdasarkan amanat Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba).

"Kita negosiasi tidak ada otomatis untuk perpanjangan. Sama sekali tidak," tegas Sukhyar.

Dalam Pasal 169 (feri undang-undang tersebut menyatakan Kontrak Kerja dan PKP2B yang telah ada sebelum berlakunya UU Minerba tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian, dan ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal KK dan PKP2B harus disesuaikan melalui proses renegosiasi.

Adapun keenam poin renegosiasi antara lain mengenai pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian di dalam negeri {smelter}, pengurangan luas lahan tambang, perubahan perpanjangan kontrak menjadi izin usaha pertambangan (IUP), kenaikan royalti untuk penerimaan negara, divestasi, serta penggunaan barang dan jasa pertambangan dalam negeri.

"Freeport sudah setuju terhadap poin luas wilayah, penerimaan negara dengan bayar 3,75 persen royalti emas dari kontrak yang hanya 1 persen, penggunaan lokal konten selesai, serta kewajiban pengolahan pemurnian. Tetapi soal divestasi yang belum dea. Otomatis soal kontrak belum ditetapkan atau disetujui. Ini masih kita diskusikan dan namanya negosiasi harus dilakukan," jelasnya.

Pada awal Maret lalu, Freeport telah mengirimkan surat kepada Menko Bidang Perekonomian Hatta Rajasa terkait sejumlah poin renegosiasi termasuk divestasi yang mana Freeport menyetujui 20 persen divestasi dari 51 persen yang diminta pemerintah.

"Kita tidak pernah menyetujui 20 persen. Sampai saat ini negosiasi masih terus berjalan. Kita kasih minimal 30 persen," kata Sukhyar.

Ia menambahkan apabila poin-poin renegosiasi tidak disetujui maka Kementerian ESDM, tegas Sukhyar, akan memberikan sanksi.

"Pasti ada sanksinya," ujar Sukhyar yang enggan menyebut secara detail sanksi yang akan dijatuhkan.

Kontrak karya Freeport yang ditandatangani 1991 bakal berakhir 2021. Namun, perusahaan raksasa asal AS tersebut sudah mengajukan permohonan perpanjangan kontrak karya hingga 20 tahun ke depan atau berakhir 2041 dengan alasan membutuhkan kepastian pengembalian investasi.

Opsi perpanjangan tersebut dikaitkan dengan renegosiasi kontrak karya yang kini tengah berjalan. Freeport menyiapkan investasi hingga USS 16 miliar untuk mengembangkan proyek tambang bawah tanah deep ore zone IDOZ) dengan pengembalian investasinya dipastikan setelah 2021.

Sukhyar mengatakan Freeport dan Newmont belum menyetujui renegosiasi kontrak karya karena masih ada beberapa poin yang belum disepakati.

"Kalau Freeport masih rundingkan soal divestasi sedangkan dengan Newmont masalah luas wilayah belum kami selesaikan," kata Sukhya.

Hingga 10 April 2014, dari 112 perusahaan baru 31 perusahaan Perjanjian Kontrak Penambangan Batu Bara (PKP2B) dan enam perusahaan kontrak karya yang sudah sepakat seluruh enam poin renegosiasi.

Selanjutnya, Sukhyar menambahkan terdapat 30 perusahaan KK dan 51 perusahaan PKP2B yang sepakat sebagian dan dua perusahaan PKP2B yang belum sepakat serta satu perusahaan KK yang terminasi.

Dalam Pasal 169 dari undang-undang tersebut menyatakan Kontrak Kerja dan PKP2B yang telah ada sebelum berlakunya UU Minerba tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjan-jian, dan ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal KK dan PKP2B harus disesuaikan melalui proses renegosiasi.

Ada pun keenam poin renegosiasi antara lain mengenai pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian di dalam negeri {smelter), pengurangan luas lahan tambang, perubahan perpanjangan kontrak menjadi izin usaha pertambangan (IUP), kenaikan royalti untuk penerimaan negara, divestasi, serta penggunaan barang dan jasa pertambang-an dalam negeri.

"Saya optimistis sebentar lagi renegosiasi selesai. Harus tahun ini sebelum kabinet baru agar nanti kabinet berikutnya tinggal memantau," tambahnya. Ant/Nus

 Sumber : JURNAL NASIONAL, 16 April 2014

Terakhir Diperbaharui ( Kamis, 17 April 2014 04:16 )
 

Dividen BUMN, Dinaikkan/Dihapus?

Surel Cetak PDF

Dua Kementerian Beda Pandangan

JAKARTA. Ada perbedaan yang mencolok antara Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam memandang setoran dividen perusahaan plat merah. Kementerian BUMN ingin agar target setoran dividen perusahaan milik negara diturunkan atau bahkan dihapuskan. Ini supaya BUMN bisa tumbuh besar dan menghasilkan pajak lebih besar untuk negara Sementara Kemenkeu justru ingin dividen BUMN dinaikan lebih tinggi guna menyumbang pendapatan negara secara optimal. Pada tahun ini, target dividen yang disetorkan ke kas negara sebesar Rp 40 triliun.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Bambang Brodjonegoro mengatakan, mestinya dividen BUMN bisa lebih tinggi dari besaran saat ini. "Penerimaan negara dari dividen perusahaan BUMN masih lebih rendah dibanding penerimaan dari cukai," katanya di Jakarta, kemarin, (15/4).

Dia menjelaskan, penerimaan negara dari cukai mencapai sekitar Rp 100 triliun setahun, jauh di atas penerimaan dari dividen BUMN yang paling besar Rp 40 triliun. "Saya pikir wajar jika BUMN memberikan dividen yang lumayan ke kas negara, katanya.

Sementara Menteri BUMN Dahlan Iskan berpendapat akan lebih menguntungkan jika dividen BUMN tetap disimpan di BUMN. Artinya, negara tidak perlu menarik dividen dari perusahaan plat merah. Dana dividen sekitar 30 triliun misalnya jika disetor ke kas negara hanya akan menghasilkan proyek senilai Rp 30 triliun. Tapi jika dana dividen itu tetap disimpan di BUMN, maka akan bisa dikembangkan menjadi proyek senilai Rp 90 triliun. Selain itu, dengan tidak ditarik dividen setiap tahun, BUMN bisa berkembang lebih besar. BUMN tentunya akan menghasilkan pajak yang lebih besar pula bagi negara "BUMN Malaysia tumbuh sangat pesat karena pemerintahnya tidak pernah menarik dividen," kata Dahlan di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, kemarin.

Dia menuturkan, wacana menahan dividen BUMN sebenarnya sudah ada sejak tiga tahun yang lalu. Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Hatta Rajasa paling keras menyuarakan usul perubahan konsep dividen BUMN ini Tetapi hingga kini wacana tersebut tidak dijalankan. Dukungan terhadap perubahan konsep setoran dividen sangat lemah. Justru pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memutuskan menaikkan besaran dividen BUMN yang disetor ke negara setiap tahun.

Seperti yang diberitakan kemarin, Kementerian BUMN memperkirakan setoran dividen yang dibayarkan kepada negara tahun ini sekitar Rp 37.5 triliun hingga Rp 38.5 triliun, di bawah target APBN 2014 sebesar Rp 40 triliun. Salah satu sebabnya adalah PT Freeport Indonesia tidak bisa membayar dividen sebesar Rp 1.5 triliun. Kekurangan inilah yang diminta negara.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan, dividen merupakan kewajiban Freeport kepada negara yang hanis dilunasi Dividen hanis dibayar karena sudah masuk dalam target pendapatan negara tahun ini "Dividen itu harus ada, karena itu adalah hak negara" tandas Hatta usai membuka AITIS 2014 di Jakarta, (14/4).

Dia mengatakan, dalam APBN 2014 dipatok setoran dividen yang masuk dalam pos bagian laba BIIMN sebesar Rp 40 triliun. Jika Freeport tidak membayar dividen, m;ika hal tersebut tidak baik bagi pemerintah yang sedang membutuhkan banyak sumber penerimaan negara. Negara berhak mendapatkan dividen dari perusahaan asal Amerika Serikat yang menggali emas dan tembaga di Papua tersebut karena ada kepemilikan saham. (dri)

 Sumber : INDO.POS, 16 April 2014

Terakhir Diperbaharui ( Kamis, 17 April 2014 04:13 )
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL