Indonesian Mining Association


  • Buat akun
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Newmont Mulai Pengapalan Konsentrat

Surel Cetak PDF

JAKARTA. PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) telah menerima izin ekspor dan bisa segera memulai pengapalan konsentrat tembaga pada pekan ini. Hal ini menyusul telah diterbitkannya rekomendasi Surat Persetujuan Ekspor (SPE) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada 19 September kemarin.

Presiden Direktur NNT Mardono Hadianto mengatakan kegiatan operasi kembali (ramp-up) telah berlangsung sejak awal September pasca penandatanganan nota kesepahaman amendemen kontrak pertambangan dengan Pemerintah Indonesia. Penandatanganan itu tercapai setelah tercapai kesepakatan dalam proses renegosiasi kontrak karya.

"Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh karyawan atas dukungan dan kesabaran yang telah diberikan selama masa sulit ini. Kami juga sangat menghargai Pemerintah yang senantiasa bekerja sama dengan PT NNT dalam menyelesaikan nota kesepahaman dan mengeluarkan izin ekspor," kata Martiono dalam siaran pers di Jakarta, Senin (22/09).

Mardono menuturkan dengan telah ditandatanganinya nota Kesepahaman dan diterimanya izin ekspor, NNT bersedia untuk membayar bea keluar dengan ketentuan tarif yang telah ditetapkan dalam peraturan baru yang dikeluarkan pada Juli 2014, menyediakan jaminan keseriusan sebesar US$ 25 juta sebagai bentuk kesungguhan dalam mendukung pembangunan smelter, membayar royalti sebesar 4 % untuk tembaga, 3,75% untuk emas, dan 3,25 % untuk perak, serta membayar iuran tetap per hektare.

Dia bilang tingkat kegiatan penambangan dan pengolahan yang telah direncanakan diperkirakan akan dicapai pada Oktober. Pemanggilan seluruh karyawan dan kontraktor yang diperlukan untuk menjalankan dan memelihara kegiatan operasi secara normal sedang dilakukan secara bertahap dan mereka diharuskan mengikuti kembali pelatihan penyegaran keselamatan kerja.

"Bagi lebih dari 8.000 karyawan dan kontraktor di Batu Hijau dan para anggota keluarganya, dimulainya kembali kegiatan operasi tambang Batu Hijau ini merupakan titik tonggak penting dalam memulihkan kembali mata pencahariannya dan mendukung roda ekonomi Kabupaten Sumbawa Barat," ujarnya.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM R. Sukhyar sebelumnya mengatakan kuota ekspor konsentrat NNT mencapai 304.515 ton untuk enam bulan ke depan. Dia bilang kuota lebih dari 300 ribu ton konsentrat itu bisa bertambah lagi apabila NNT membangun pabrik pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri (smelter) sendiri ataupun kerjasama dengan pihak ketiga. Dia bilang NNT telah menyatakan kesediaannya untuk membangun smelter sendiri maupun bekerjasama dengan pihak ketiga.

Hal tersebut tertuang dalam nota kesepahaman amandemen kontrak pertambangan yang ditandatangani awal September lalu. Saat ini NNT bekerjasama dengan PT Freeport Indonesia dalam membangun smelter dengan kapasitas 400 ribu ton tembaga katoda. NNT bertindak sebagai pihak pemasok kebutuhan baku konsentrat smelter tersebut Dibutuhkan bahan baku sekitar 1,6 juta ton konsentrat untuk memenuhi kapasitas smelter itu. (rap)

 Sumber : Investor Daily, 23 September 2014

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 01 Oktober 2014 10:06 )
 

Indosmelt Tawarkan 30% Saham Smelter ke Kalla

Surel Cetak PDF

Indosmelt mengklaim sudah menghabiskan duit Rp 300 miliar untuk pengadaan lahan smelter

Muhammad Yazid, Azis Husaini

JAKARTA. PT Indosmelt menyatakan akan tetap melanjutkan proyek pembangunan pabrik pemurnian (smelter) tembaga batangan senilai US$ 1 miliar. Bahkan, perusahaan tersebut mengklaim sudah memiliki kesepakatan dengan Kalla Group untuk turut serta dalam pengelolaan pabrik yang dibangun di Maros, Sulawesi Selatan.

Sebelumnya, pembangunan smelter milik Indosmelt terancam gagal lantaran PT Freeport Indonesia sebagai pemasok konsentrat tembaga malah membangun smelter sendiri. Meski begitu, Presiden Direktur Freeport Rozik B. Soetjipto pernah menyebut, produksi konsentrat Freeport pada 2021 sampai 2041 akan meningkat terus seiring dengan beroperasinya seluruh tambang bawah tanah.

Untuk itu, diperlukan smelter-smelter baru, termasuk milik Indosmelt, guna menampung konsentrat yang diproduksi Freeport. Maklum, mulai 12 Januari 2017, produksi konsentrat tembaga Freeport harus diolah di dalam negeri.

Mendengar hal itu, Natsir Mansur, Direktur Utama Indosmelt, menyatakan, pihaknya memang akan tetap berkomitmen untuk membangun smelter. Saat ini pihaknya telah melakukan pembicaraan dengan manajemen Kalla Group untuk turut berinvestasi di Indosmelt.

"Namun, komposisi kepe-milikan sahamnya belum ditetapkan. Kami akan tetap mayoritas," kata Natsir saat ditemui di kantor Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, akhir pekan lalu.

Seperti kita ketahui, Indosmelt berencana membangun smelter dengan kapasitas ba-han baku 500.000 ton konsentrat per tahun, dan kapasitas produksi copper cathode sebesar 120.000 ton per tahun. Untuk membangun smelter, Indosmelt akan menyiapkan dana US$ 1 miliar.

Natsir menyatakan, meskipun Indosmelt sudah memastikan bahwa Kalla Group bakal masuk, hingga sekarang belum ada kesepakatan resmi terkait jumlah saham dari aksi akuisisi Kalla Group ke saham Indosmelt. "Mungkin paling besar sekitar 30% saham, yang akan kami lepas ke Kalla Group, "jelas dia.

Bakal masuknya Kalla Group, tentu, akan menambah keyakinan Indosmelt dalam merealisasikan proyek smelter. Maklum, selain kebutuhan investasi yang tinggi, smelter tersebut juga membutuhkan pasokan listrik sekitar 100 megawatt (MW), sedangkan Kalla Group merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam penyediaan listrik.

Namun, klaim Indosmelt tampaknya masih sepihak. Andi Asmir, Corporate Communications Kalla Group, mengatakan, dirinya belum mendapat informasi secara detail mengenai kerjasama Kalla Group dengan PT Indosmelt. "Mungkin anak usaha kami sudah ada yang melakukan pembicaraan dengan Indosmelt, tapi saya harus konfirmasi dulu mengenai akan masuknya Kalla Group di perusahaan tersebut," jelas dia melalui pesan singkat.

Bosowa juga diajak

Selain Kalla Group, lanjut Natsir, pihaknya juga tengah menjalin komunikasi dengan Bosowa Group untuk turut serta dalam kepemilikan saham di Indosmelt. Sebab, bila smelter sudah beroperasi, perusahaan berencana melepaskan saham ke publik lewat Bursa Efek Indonesia (BEI).

Natsir menambahkan, sekarang pihaknya masih melakukan kajian ulang feasibility study (FS) pembangunan smelter dengan perusahaan asal China. "Awalnya konsultan kami Auto Tech dari Australia, sekarang kami bekerjasama dengan konsultan asal China untuk melakukan FS ulang agar tingginya investasi bisa ditekan," ujar dia.

Rencananya, kajian FS yang digelar sejak Juli silam diharapkan bisa dirampung dalam waktu dekat. Dengan begitu, tahapan pemasangan tiang pancang (grounbreaking) yang telah lama tertunda bisa digelar pada akhir Desember 2014 nanti.

Selain itu, sampai saat ini Indosmelt juga masih menggelar tahapan pengadaan lahan untuk areal smelter dengan total kebutuhan 100 hektare (ha). Natsir menyatakan, sampai sekarang proses pembebasan lahannya telah sekitar 60% dengan total biaya mencapai Rp 300 miliar.

 Sumber : Kontan, 22 September 2014

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 01 Oktober 2014 10:03 )
 

Pemerintah Tetap Targetkan Renegosiasi PKP2B Tuntas September

Surel Cetak PDF

Adaro Indonesia menjadi perusahaan PKP2B generasi pertama yang telah menandatangani nota kesepahaman amendemen kontrak.

Yurika Indah Prasetianti

JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tetap menargetkan renegosiasi dengan pemegang kontrak karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) tuntas akhir September 2014. Padahal, hingga saat ini dari total ni perusahaan KK dan PKP2B, baru 63 perusahaan yang telah menyepakati seluruh poin renegosiasi atau 58% dari total perusahaan yang melakukan renegosiasi.

Pemerintah telah melakukan renegosiasi terhadap 107 pemegang kontrak karya dan PKP2B. Empat pemegang kontrak karya dan PKP2B tidak direnegosiasi karena dua kontrak tidak berlaku lagi (expired), dan dua kontrak terjadi tumpang tindih antara PKP2B dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP).

R Sukhyar, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, mengatakan saat ini sudah lebih 50% perusahaan pemegang KK dan PKP2B yang sudah menyepakati renegosiasi. "Sekarang yang sudah setuju untuk KK 12 dari total 37 KK, PKP2B 51 dari jumlah seluruhnya 74 perusahaan," ujar dia di Jakarta, akhir pekan lalu.

Menurut Sukhyar, renegosiasi sangat susah mencapai kesepakatan, khususnya menyangkut aspek penerimaan negara dan divestasi.

Enam poin yang dibahas dalam renegosiasi antara pemerintah dengan pemegang kontrak karya pertambangan dan Perjanjian Karya Pertambangan dan Pengusahaan Batubara (PKP2B) adalah kewajiban pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) di dalam negeri, pengurangan luas lahan tambang, perubahan perpanjangan kontrak menjadi izin usaha pertambangan (IUP), kenaikan royalti untuk penerimaan negara, divestasi, serta penggunaan barang dan jasa pertambangan dalam negeri.

Perusahaan-perusahaan KK besar yang telah menyepakati renegosiasi dan menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) amendemen kontrak adalah PT Freeport Indonesia, PT Newmont Nusa Tenggara dan PT Vale Indonesia Tbk (INCO). Salah satu poin yang alot dalam renegosiasi dengan Freeport dan Newmont adalah pengolahan dan pemurnian di dalam negeri. Namun poin tersebut akhirnya disepakati menyusul kerja sama Freeport dan Newmont untuk membangun smelter di Gresik, Jawa Timur se-nilai US$ 2,3 miliar.

Adaro

PT Adaro Indonesia, anak usaha PT Adaro Energy Tbk (ADRO), emiten batubara, salah satu perusahaan PKP2B generasi pertama telah menandatangani nota kesepahaman amendemen kontrak dengan pemerintah.

Sukhyar mengungkapkan untuk PKP2B generasi pertama baru Adaro yang telah menandatangani nota kesepahaman amendemen kontrak. Adaro sudah menyepakati prinsip dasar renegosiasi yakni meningkatkan penerimaan negara.

"Prinsip renegosiasi itu sifatnya harus tingkatkan penerimaan negara. Dari sisi pemerintah, jangan matikan investasi, bisnis, yang nantinya bisa mengakibatkan keekonomian mereka rusak," ungkap dia.

Menurut Sukhyar, Adaro menyetujui penerapan pajak badan sebesar 45%. Selain itu, Adaro juga akan mengembalikan 6.000 hektare lahan yang dikuasainya kepada negara.

"PPn sesuai dengan UU. Royalti full 13,5%, dulu kan dipotong untuk administrasi, transportasi dan lainnya. Iuran tetap naik dari US$ 1 ke US$ 4 per ton," kata dia.

Adaro memulai operasi komersial pada 1992 dari wilayah konsensi seluas 358 km2 di Tabalong, Kalimantan Selatan. Selain Adaro Indonesia, PT .lorong Barutama Greston dan PT Trubaindo Coal Mining, dua pemegang PKP2B yang juga anak usaha PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) telah mengamendemen kontraknya dengan pemerintah.

Leksono Poeranto, Direktur Indo Tambangraya, sebelumnya mengatakan amandemen yang dikeluarkan pemerintah menciptakan kepastian hukum bagi pelaku usaha. "Amandemen ini lebih bagus untuk semuanya, jadi lebih baik kepastian hukumnya. Luas wilayah Jorong sekarang jadi 9.556 hektare, Trubaindo jadi 22.687 hektare," kata dia.

Indo Tambangraya, anak usaha Banpu Plc, perusahaan pertambangan asal Thailand, mencatat kenaikan volume penjualan batubara sebesar 7% menjadi 29,2 juta ton pada tahun lalu dibanding realisasi 2012 sebesar 26,2 juta ton.

Kinerja operasional tambang di Indonesia tercatat berkontribusi signifikan terhadap Banpu. Sepanjang tahun lalu, volume penjualan batubara di tambang Indo Tambangraya berkontribusi 68% dari total penjualan Banpu yang mencapai 42,8 juta ton. Selain dari tambang di Indonesia, Banpu juga mengandalkan tambang Thailand dan Australia.

 Sumber : Indonesia Finance Today, 22 September 2014

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 01 Oktober 2014 06:21 )
 

63 Perusahaan Tambang Sepakati Renegosiasi Kontrak

Surel Cetak PDF

Rangga Prakoso

JAKARTA. Sebanyak 63 perusahaan tambang pemegang kontrak karya (KK) dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) telah menyepakati poin-poin renegosiasi kontrak. Selanjutnya, penandatanganan amendemen kontrak akan dilakukan bulan depan.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Eenergi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) R Sukhyar mengatakan, pihaknya menargetkan renegosiasi KK dan PKP2B bisa selesai pada September ini.

"Pemerintah berterima kasih kepada seluruh KK dan PKP2B karena sama-sama bekerja sama menyelesaikan ini. Tanpa kerja sama, sulit menyelesaikan renegosiasi ini," kata Sukhyar di Jakarta, akhir pekan lalu.

Sampai saat ini, terdapat 63 perusahaan tambang yang telah menyepakati poin renegosiasi, yakni 12 pemegang KK dan 51 PKP2B. Ke-63 perusahaan ini disebutnya juga telah menuangkan kesepakatan tersebut dalam nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) amendemen kontrak pertambangan.

Untuk PKP2B generasi pertama, sebut Sukhyar, PT Adaro Indonesia Tbk telah menandatangani nota kesepahaman tersebut pada 18 September kemarin. Penandatangan dilakukan oleh dirinya, selaku wakil pemerintah, dan Direktur Utama Adaro Boy Garibaldi Thohir.

PKP2B lain yang juga telah merampungkan renegosiasi di antaranya, Selo Argokencono Sakti, Banjar Intan Mandiri, Dharma Puspita Mining, Abadi Batu Bara Cemerlang, Mandiri Inti Perkasa, Tanjung Alam Jaya, Batu Alam Selaras, Ekasatya Yanatama, Selo Argokendali, Barapramulya Abadi, PD Baramarta, Kadya Caraka Mulia, Jorong Barutama Grestom, Trubaindo Coal Mining, dan Kartika Selabumi Mining.

Sementara untuk KK, beberapa perusahaan yang telah sepakat adalah Tambang Mas Sable, Tambang Mas Sangihe, Mindoro Tiris Emas, Irama Mutiara Mining, Iriana Mutiara Indeburg, Woyla Aceh Minerals, dan Karimun Granite. Termasuk dua perusahaan tambang mineral besar asal Amerika Serikat, PT Freeport Indonesia dan PTNewmont Nusa Tenggara.

Freepot menandatangani nota kesepahaman pada 25 Juli lalu. Freeport sepakat dikenai bea keluar sesuai aturan dan membangun pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) di dalam negeri. Freeport juga akan membayar royalti kepada Pemerintah Indonesia sekitar USS 109 juta.

Newmont juga setuju membayar bea keluar sesuai aturan yang berlaku. Newmont juga sepakat menempatkan dana jaminan keseriusan senilai USS 25 juta sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan smelter, membayar royalti 4,0% untuk tembaga, 3,75% untuk emas, dan 3,25% untuk perak, serta membayar iuran tetap (deadrent) USS 2 per hektar.

Amendemen Kontrak

Lebih lanjut, Sukhyar mengungkapkan, penandatanganan amendemen kontrak pertambangan bisa dilakukan pada awal Oktober mendatang. Dia tidak merinci KK dan PKP2B mana saja yang bakal meneken amendemen tersebut

"Kami berusaha pada awal Oktober nanti, ada dua atau tiga amendemen kontrak yang ditandatangani," ujarnya.

Dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR awal September kemarin, Kementerian ESDM menargetkan, penandatangan amandemen kontrak pertambangan bagi seluruh pemegang KK dan PKP2B bakal selesai pada Januari 2015.

Sementara itu, dari 107 perusahaan pertambangan, 22 KK dan 22 PKP2B sisanya masih dalam tahap finalisasi. Perusahaan tambang masih belum sepakat untuk isu terkait penerimaan negara dan divestasi. Namun, Sukhyar optimis hal tersebut segera terselesaikan dalam waktu dekat ini.

Terdapat enam poin renegosiasi tersebut yakni, pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian bijih mineral di dalam negeri, luas lahan tambang, perubahan perpanjangan kontrak menjadi izin usaha pertambangan (IUP), kenaikan royalti untuk penerimaan negara, divestasi, serta penggunaan barang dan jasa pertambangan dalam negeri.

 Sumber : Investor Daily, 22 September 2014

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 01 Oktober 2014 06:18 )
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL