Indonesian Mining Association


  • Buat akun
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Ikhwal Dikuasai Negara

Surel Cetak PDF

Terdengar kabar Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi serta Undang-Undang Mineral dan Batubara akan diamandemen.

Salah satu wacananya adalah bagaimana menafsirkan sumber daya alam "dikuasai negara"?

Istilah dikuasai negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 ada di Pasal 33. Dalam pasal tersebut ada dua ayat yang menyebut dikuasai negara Ayat (2) dan (3).

Pada Ayat (2), dikuasai negara berkait dengan cabang-cabang produksi penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Ayat (3) berkait dengan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Sumber daya alam migas masuk kategori dua ayat ini karena menguasai hajat hidup orang banyak dan termasuk kekayaan di bumi dan air. Minerba masuk kategori Pasal 33 Ayat (3).

Tafsir

Istilah dikuasai negara dalam UUD sangat luas dan terlalu abstrak sehingga perlu ditafsirkan. M Hatta, misalnya, menafsirkan sebagai "tidak harus diartikan negara sebagai pelaku usaha. Kekuasaan negara terletak pada kewenangan membuat peraturan untuk melancarkan ekonomi dan melarang pengisapan orang lemah oleh yang bermodal".

Penafsiran oleh penguasa tidak dapat direduksi hanya cabang legislatif yang membentuk UU, tetapi juga cabang yudikatif, yaitu Mahkamah Konstitusi.

MK dalam beberapa putusannya telah menafsirkan istilah dikuasai negara, yaitu mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas, bersumber dan diturunkan dari konsep kedaulatan rakyat Rakyat secara kolektif memberikan mandat kepada negara untuk membuat kebijakan dan mengurus, mengatur, mengelola, dan mengawasi untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Hanya, tafsir MK, seperti juga tafsir para founding father dan pakar, tidak operasional. Tafsir dikuasai negara yang berlaku operasional hanyalah tafsir oleh pembentuk UU, di Indonesia berarti DPR bersama Presiden.

Dalam penelitian penulis, ter-nyata tidak ada tafsir tunggal atas istilah dikuasai negara dari waktu ke waktu. Pada berbagai UU yang menyebut istilah dikuasai negara, ada keberagaman penafsiran mulai dari era pemerintahan Soekarno, Soeharto, BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, dan Susilo Bambang Yudhoyono.

Semisal, UU Migas 1960. Di era pemerintahan Soekarno, dikuasai negara ditafsirkan sebagai pemberian kewenangan kepada perusahaan negara oleh negara.

Pasal 3 Ayat (1) UU Migas 1960 menyebutkan, pertambangan minyak dan gas bumi hanya diusahakan oleh negara Mengingat negara merupakan entitas yang abstrak, di Ayat (2) disebutkan, usaha pertambangan migas dilaksanakan oleh perusahaan negara Kala itu, perusahaan negara di industri migas adalah PN Permina dan PN Pertamin.

Tahun 1971, dua perusahaan ini digabung menjadi Pertamina didirikan berdasarkan UU khusus, yaitu UU 8 Tahun 1971. Status Pertamina di sini berbeda dengan status PT Pertamina sekarang. PT Pertamina yang ada saat ini didirikan berdasarkan UU Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan UU Perseroan Terbatas (PT).

Pertamina (tanpa PT di depan) dahulu melaksanakan kegiatan baik di hulu maupun di hilir. Di hulu, meski merupakan sebuah badan hukum, Pertamina diberi kewenangan negara sebagai regulator. Pertamina juga memiliki kewenangan negara sebagai pemberi wilayah konsesi bagi pihak ketiga Pertamina juga mewakili negara saat berkontrak dengan pihak ketiga Selain itu, Pertamina adalah badan usaha atau operator sebagaimana layaknya sebuah perusahaan migas.

Di hilir, Pertamina diberi kewenangan sebagai regulator, pihak yang mengusulkan besaran subsidi BBM, di samping merangkap sebagai operator.

Keberadaan Pertamina berubah dengan munculnya UU Migas 2001. UU memangkas kewenangan Pertamina yang sangat luas dan kuat. Berdasarkan UU Migas 2001, Pertamina kedudukan direduksi hanya sebagai pelaku usaha/perusahaan yahg dimiliki negara

PT Pertamina tidak lagi berperan sebagai negara Ia tidak lagi memiliki peran regulator dan penentu wilayah pertambangan di sektor hulu yang keduanya diserahkan kepada pemerintah.

Pihak yang mewakili pemerintah dalam kontrak dengan pihak ketiga diserahkan kepada Badan Pelaksana Migas (BP Migas) yang pada 2012 keberadaannya dinyatakan inkonstitusional oleh MK Saat ini, peran BP Migas diambil alih oleh satuan kerja di Kementerian ESDM yang disebut sebagai SKK Migas.

Di sektor hilir, peran Pertamina sebagai regulator dan penentu subsidi diserahkan kepada pemerintah. Namun, pemerintah di sini bukanlah Kementerian ESDM, melainkan lembaga pemerintah independen (.independent regulatory body) yang disebut Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas). PT Pertamina hanya sebagai operator.

Ini menunjukkan, meski istilah dikuasai negara dalam Pasal 33 tidak pernah diubah dalam konstitusi, interpretasi pembentuk UU telah berubah dalam dua kurun waktu berbeda.

Di bidang minerba, masa pemerintahan Soeharto berdasarkan UU Pertambangan Umum 1967, yang dikenal adalah kontrak dan kuasa pertambangan.

Perjanjian (Kontrak) Karya diatur dalam Pasal 10 UU Pertambangan Umum 1967. Kontrak Karya dibuat dengan perusahaan asing jika pemerintah atau perusahaan negara pemegang kuasa pertambangan tidak dapat melaksanakan sendiri pekerjaan-pekerjaan penambangan.

Satu hal yang perlu dicatat bahwa berdasarkan UU Pertambangan Umum 1967, instansi pemerintah yang punya peran sentral adalah pemerintah pusat Ini berbeda dengan UU Minerba 2009 di bawah pemerintahan SBY yang mendasarkan pada rezim izin. Izin pun tidak dominan dikeluarkan oleh pemerintah pusat, tetapi oleh pemerintah daerah.

Maka, dalam menafsirkan dikuasai negara, rezim kontrak dan rezim izin sama-sama diakui. Istilah pemerintah pun mendapat tafsir ulang dalam UU Minerba, dari sebelumnya pemerintah pusat menjadi pemerintah daerah. Ini seiring dengan menguatnya otonomi daerah sejak 1999.

Amandemen

Kini, saat UU Migas dan UU Minerba hendak diamandemen, istilah dikuasai negara harus ditafsirkan. Satu hal yang pasti, sumber daya alam migas dan minerba harus dapat menyejahterakan rakyat, bukan sekelompok orang atau perusahaan tertentu seperti selama ini.

Saat ini, dalam amandemen UU Migas sedang diwacanakan apakah rezim kontrak perlu dipertahankan atau diubah menjadi rezim izin. Sementara di UU Minerba, apakah rezim izin perlu terus dipertahankan atau diubah menjadi rezim kontrak.

Kalau dalam amandemen UU Migas rezim kontrak dipertahankan, siapakah pihak yang mewakili pemerintah dalam berkontrak dengan kontraktor?

Keberadaan SKK Migas tidak mungkin dipertahankan mengingat SKK Migas merupakan bagian dari pemerintah. Jika ada gugatan dari kontraktor dan SKK Migas kalah, pemerintahlah yang wajib membayar ganti rugi.

Aset pemerintah, termasuk aset BUMN sebagai perusahaan milik pemerintah, akan terpapar. Aset pemerintah di luar negeri pun rentan disita pengadilan.

Dalam amandemen UU Minerba, wacananya adalah apakah rezim izin akan dipertahankan atau dikembalikan ke rezim kontrak. Pelaku usaha lebih senang rezim kontrak. Selain bisa dijadikan jaminan bank, kontrak tidak dapat semena-mena diakhiri pemerintah. Ini berbeda dengan izin yang persepsinya dapat dicabut sewaktu-waktu secara sepihak oleh pemerintah.

Jika rezim kontrak dalam amandemen UU Minerba yang dipilih, siapakah pihak yang mewakili pemerintah? Muncul pemikiran, pembentuk UU mengatur pembentukan badan hukum layaknya Pertamina (bukan PT Pertamina) di industri migas.

Jika ide ini terwujud, kewenangan badan hukum ini pun harus diidentifikasi, apakah sama dengan Pertamina dulu yang bergerak di sektor hulu ataupun hilir? Apakah kewenangan negara juga diberikan?

Dapat dipastikan dalam proses amandemen UU Migas dan UU Minerba, adu argumentasi akan muncul. Apa pun tafsir yang tepat menurut pembentuk UU, tiga hal harus dicermati.

Pertama, pembentuk UU jangan pernah bereksperimen dalam menentukan tafsir. Kesan eksperimen muncul karena pembentuk UU tidak mengantisipasi secara rinci berbagai konsekuensi yang muncul.

Kedua, tafsir atas dikuasai negara perlu merujuk pada pengalaman industri lain yang mengonkretkan konsep dikuasai negara, seperti industri telekomunikasi, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan.

Terakhir, apa pun tafsir dari dikuasai negara oleh pembentuk UU, diharapkan tafsir ini dapat bertahan jangka lama Ini demi menjamin kepastian hukum dan kepastian dalam berusaha.

 

Hikmahanto JUWANA

Guru Besar Ilmu Hukum

Universitas Indonesia

 Sumber : Kompas, 03 September 2015

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 16 September 2015 03:19 )
 

Governors Will Have the Power to Revoke Miners Permits Energy Ministry

Surel Cetak PDF

Rangga Prakoso

Starting Oct 1, Indonesia’s governors will lawfully become "executors" in revoking the licenses of miners that fail to secure a "clean-and-clear" status, which includes various obligations to the state.

The Energy Ministry’s directorate general for minerals and coal is reviewing all mining activities currently running in the country, checking whether miners are complying with their obligations to the state, which include paying royalties, preserving the environment and ensuring their permits don’t overlap with other mining areas or other business permits.

According to Law No. 23, 2014 on regional governments, governors will secure the mandate to revoke licenses of miners operating with Mining Business Permits (IUP) that fail the "clean-and-clear" requisite starting from Oct 1, according to Sri Rahardjo, program director of mineral and coal at the ministry.

"Well classify IUP holders that are still not considered clean-and-clear," he said, underlining that miners have less than a month to comply.

The ministry has recorded a total of 10,432 IUP holders as of end of June. Of that figure, only 6,156 have secured the Energy Ministry’s clean-and-clear status.

Miners are urged to re-check their licenses to ensure they don’t overlap with other mining permits or the business permits of other companies. They must also review their royalty payments and annual charges, like land rent or dead rent.

Miners will also have to submit a report detailing their exploration activities, documents of feasibility studies and environmental permit papers.

The ministry will work with the Corruption Eradication Commission (KPK) to review the status of each miner.

 Source : JakartaGlobe, September 04, 2015

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 16 September 2015 03:13 )
 

Pelaku Usaha Pertambangan Butuh Kepastian Hukum

Surel Cetak PDF

Yurika Indah Prasetianti

JAKARTA. Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batu bara dinilai harus mengacu pada asas-asas yang ditetapkan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Marriono Hadianto, Ketua Indonesian mining Association (IMA), mengatakan revisi UU Minerba diharapkan dapat memberi kepastian hukum bagi pelaku usaha.

"UU Nomor 4/2009 tidak ada asas kejelasan tujuan, seperti yang ada di UU 12/2011. Yang dibutuhkan pengusaha itu kepastian hukum, supaya bisa menghitung risiko," kata dia kepada di Jakarta, Kamis.

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia sesuai pasal UU Nomor 12 Tahun 2011 terdiri atas Undang-Undang Negara 1945, Ketetapan MPR, UU/ Peraturan Pemerintah Pengganti UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi; dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dengan demikian UU Nomor 12 Tahun 2011 sekaligus merevisi UU Nomor 10 Tahun 2004 yang pernah menghilangkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam tata urutan perundang-undangan RI. Dengan demikian dengan adanya UU Nomor 12 Tahun 2011, maka UU Nomor 10 Tahun 2004 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Kementerian Energi dan Sumber Daya mineral (ESDM) sebelumnya telah membentuk tim perumus amendemen UU Minerba. Tim perumus terdiri dari lima asosiasi Pertambangan, yakni Perhapi, Asosiasi Pertambangan batu bara Indonesia (APBI), Indonesian mining Association (IMA), IAGI, dan Asosiasi Perusahaan Jasa Pertambangan Indonesia (Aspindo).

Untuk mendukung pelaksanaan UU Minerba dalam hilirisasi Pertambangan, pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2014 yang secara umum mengatur penjualan mineral ke luar negeri bukan lagi dalam bentuk bijih sejak 12 Januari 2014. Serta didukung terbitnya Peraturan Menteri ESDM No 1 Tahun 2014.

Asosiasi Pertambangan mengusulkan 10 poin dalam rumusan amendemen, termasuk di dalamnya enam poin dalam renegosiasi Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan batu bara (PKP2B).

Keenam poin yang dibahas dalam renegosiasi adalah luas wilayah, royalti, pajak dan bea ekspor, pengolahan dan pemurnian dalam negeri, divestasi saham, penggunaan tenaga kerja lokal, barang dan jasa dalam negeri, dan masa berlaku kontrak.

Bambang Gatot Ariyono, Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM, mengaku pihaknya terus memproses rencana RUU Minerba. "Kami proses terus, masing-masing menyiapkan, sebetulnya masing-masing posisi dan substansi apa yang sekiranya akan dibicarakan. Itu DPR yang positioning substansi, nanti tinggal merumuskan bersama," kata dia.

Sinkronisasi

Hendra Sinadia, Deputi Direktur Eksekutif Asosiasi Perusahaan batu bara Indonesia (APBI), mengatakan perlunya sinkronisasi antara UU Minerba dan UU Pemerintahan Daerah (Pemda) yang baru.

"Saat ini ada inkonsistensi antara UU Minerba dan UU Pemda. Bagi investor potensial diharapkan agar RUU bisa menarik bagi investasi eksplorasi dan Pertambangan di Indonesia," kata dia kepada IFT.

Hendra mengatakan revisi UU Minerba sebenarnya sudah diusulkan di DPR pada periode 2009-2014. Namun, baru ditindaklanjuti DPR periode saat ini.

Dia mengakui untuk hal-hal yang perlu direvisi, pemerintah dan pelaku usaha kemungkinan mempunyai perspektif yang berbeda.

Ladjiman Damanik, Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha mineral Indonesia (Apemindo), mengatakan perlunya revisi UU Minerba. Apalagi dengan disahkannya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang otonomi daerah maka semua perizinan usaha Pertambangan mineral dan batu bara yang selama ini ditangani Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dialihkan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov).

"Jadi, ada dua UU yang sangat bertentangan. Di samping itu dalam UU 4 Tahun 2009 masih terlihat bahwa Indonesia tidak berdaulat terhadap sumber daya mineral/alam karena masih menganut rezim kontrak dengan pemerintah. Sebaiknya keharusan hilirisasi tidak perlu diberi batas waktu," kata dia kepada IFT.

 Sumber : Indonesia Finance Today, 04 September 2015

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 16 September 2015 03:10 )
 

Kelanjutan proyek smelter Newmont dipertanyakan

Surel Cetak PDF

Oleh Pratama Guitarra

JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendesak PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) segera memberikan kepastian pembangunan smelter. Sejauh ini Newmont belum menjatuhkan pilihan untuk membangun smelter sendiri atau akan melanjutkan kerjasama dengan PT Freeport Indonesia dalam membangun smelter.

Pasalnya, masa berlaku Memorandum of Understanding (MoU) antara Newmont dengan Freeport untuk bekerjasama membangun smelter di Gresik, Jawa Timur bakal habis 30 September 2015. Padahal, MoU itu adalah dasar pemerintah mempertimbangkan Newmont tetap mendapat kesempatan perpanjangan ekspor konsentrat atau tidak enam bulan ke depan.

Sebelumnya, Newmont pada Senin (31/8) lalu mengajukan perpanjangan izin ekspor konsentrat enam bulan ke depan. Adapun izin ekspor Newmont akan habis pada 18 September 2015.

Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM Mohammad Hidayat mengatakan, Newmont mendapatkan izin ekspor enam bulan lalu karena mereka memiliki memorandum of understanding (MoU) dengan Freeport dalam membangun smelter. Namun, MoU itu akan berkahir 30 September 2015.

"Kami minta MoU-nya diperbaharui supaya kami punya dasar untuk memperpanjang ekspor konsentrat Newmont," katanya di Kantor Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Rabu (2/9). Salah satu syarat mendapatkan perpanjangan izin ekspor konsentrat ialah kemajuan smelter minimal 60% dari perencanaan atau penyerapan anggaran untuk periode per 6 bulan.

Dia mengungkapkan, Newmont memang tidak perlu membangun smelter sendiri, karena memang dalam Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, membolehkan adanya kerjasama dalam membangun smelter.

Namun, dalam permohonan perpanjangan izin ekspor yang diajukan Newmont pada Senin (31/9) belum disertakan mengenai kepastian kerjasama itu. "Kalau enggak ada kerjasama ya gimana? Itu salah satu persyaratan untuk hilirisasi," tekannya.

Setidaknya, kata Hidayat, jika memang Newmont tidak mampu membangun smelter sendiri, seharusnya mencari partner yang memiliki progres yang bisa diterima oleh Kementerian ESDM. "Dicari dong mitra yang benar-benar mau membangun beneran," tandasnya.

Saat diminta konfirmasinya soal kerjasama smelter, Juru Bicara Freeport Riza Pratama tak tahu. "Sebaiknya ditanyakan ke Newmont," ujarnya. Sementara Juru Bicara Newmont Rubi Purnomo belum merespon telepon dan pesan singkat KONTAN.

Perlu bukti keseriusan

Pengamat Pertambangan, Simon Felix Sembiring melihat, Newmont memang tidak menunjukkan keseriusannya dalam program hilirisasi mineral. "Kalau saya, sudah saya terminasi itu Newmont dan Freeport," ujarnya kepada KONTAN, Rabu (2/9).

Setahu Simon, sejak keluarnya Undang-undang (UU) No 4/2009 tentang Minerba, Newmont dan Freeport belum melakukan studi kelayakan dalam membangun smelter. Inilah yang membuat Simon ragu keseriusan kedua perusahaan itu dalam membangun smelter. "Hasil tambang milik negara sesuai dengan UU Minerba, harus dimurnikan dulu," tandasnya.

Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association (IMA), Syahrir AB membantah pernyataan Simon. Dia menyatakan, Newmont telah menunjukkan kesungguhan membangun smelter dan wajar jika mendapatkan relaksasi ekspor. "Newmont sudah memberi kepastian kerjasama melalui Freeport," tandasnya.

Dia juga tak setuju jika semua penambang mineral diberikan kelonggaran ekspor. "Perusahaan yang baru mau bangun jangan dikasih kelonggaran ekspor," kata dia.      

 Sumber : Kontan.co.id, 03 September 2015

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 16 September 2015 03:08 )
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL