Indonesian Mining Association


  • Buat akun
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Rekomendasi Ekspor Belum Terbit

Surel Cetak PDF

JAKARTA, KOMPAS. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral masih belum menerbitkan rekomendasi ekspor konsentrat atau mineral olahan bagi semua perusahaan pemegang kontrak karya. Hal itu karena belum ada perusahaan yang mengajukan rencana kerja sama pembangunan instalasi pengolahan dan pemurnian. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral R Sukhyar, Senin (10/3), di Jakarta, menyatakan, sejauh ini belum ada rekomendasi ekspor dari Kementerian ESDM yang disampaikan kepada Kementerian Perdagangan. Rekomendasi itu sebagai syarat ekspor mineral olahan dan sekaligus menjadi masukan bagi Kementerian Keuangan terkait bea keluar.

Sukhyar menambahkan, sampai kini baru PT Freeport Indonesia yang mengajukan permintaan rekomendasi ekspor tembaga. Namun, pemerintah belum mengeluarkan rekomendasi ekspor bagi PT Freeport Indonesia. "Untuk pemegang KK (kontrak karya), kami tak bisa memberikan rekomendasi ekspor mana kalau PT Freeport Indonesia dan pemegang KK lainnya belum jelas realisasi kerja samanya dalam pembangunan smetter (instalasi pengolahan dan pemurnian). Misalnya kerja sama PT Freeport Indonesia dengan Antam (PT Aneka Tambang)," ujar Sukhyar.

Kejelasan kerja sama itu antara lain dalam bentuk surat perjanjian jual beli mineral. Selain itu juga masalah mengenai kepastian volume produksi bijih mineral dari PT Freeport Indonesia untuk dijual atau diberikan ke instalasi pengolahan dan pemurnian. Hal itu karena menyangkut keekonomian proyek pembangunan instalasi pengolahan dan pemurnian.

Menurut Sukhyar, pemerintah mendesak PT Freeport Indonesia segera menyampaikan skema pembangunan instalasi pengolahan dan pemurnian ita Sebelumnya, perusahaan itu telah menyampaikan permintaan rekomendasi ekspor mineral olahan 10 hari lalu. "Saya meminta harus segera dikeluarkan (rencana detail kerja sama pembangunan smelter)," ujarnya. (EVY)

Sumber : Kompas, 11 Maret 2014

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 12 Maret 2014 04:20 )
 

Govt Claims Partly-Agreed Amendment with Big Miners

Surel Cetak PDF

Raras Cahyafitri

JAKARTA. The government said contract renegotiations with big mining companies were progressing well and that parts of an amendment would be signed early next week, following the signing of 25 memorandums of agreement on Friday.

The Energy and Mineral Resources Ministry’s director general for minerals and coal, R. Sukhyar, revealed on Friday that big miners, such as PT Freeport Indonesia, PT Newmont Nusa Tenggara and PT Vale Indonesia, had agreed to some of points in their amended mining contracts, including the most sensitive issues of royalty adjustment, divestment and the size of mining areas.

The government is trying to adjust the contracts of work of mineral mining companies (KK) and coal mining firms (PKP2B) in accordance with the 2009 Mining Law.

The adjustment covers six issues: the size of mining areas; contract extensions; an increase in royalty payments; the obligation of local processing and refinery activities; divestment; and the use of local goods and services.

“Vale agreed to an increase in royalties. However, it has not offered any figures,” Sukhyar said, adding Vale currently paid 0.9 percent royalties.

In the meantime, the government and Vale are still negotiating on the issue of divestment.

Existing regulations stipulate that foreign-controlled mining companies must divest their shares by 51 percent in five years after they kicked off production. Meanwhile, foreign controlled upstream and downstream mining firms, such as Vale, only need to divest up to 40 percent.

In the case of a listed company, the government set a maximum 20 percent public share holding in the divestment requirement calculation although the real figure may exceed that, according to the ministry’s director for minerals, Dede Ida Suhendra.

“Thus, a listed company needs to divest another 20 percent to meet the requirement of 40 percent. It doesn’t matter whether the 20 percent is also owned by foreign investors as long as the company’s shares are listed here,” Dede said.

Vale is currently 58.73 percent owned by Vale Canada Ltd., 20.09 percent by Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. and 21.18 percent by the public, according to figures from the bourse.

When contacted by The Jakarta Post, Vale president director Nicolaas Kanter declined to comment on the progress of the renegotiation.

Another big miner, Freeport Indonesia, a subsidiary of US giant Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., earlier said it agreed to reduce the size of its mining areas by 40 percent from the current 212,000 hectares (ha) to 127,000 ha. It also agreed to increase the royalties it paid to the government to 3.75 percent from 1 percent for gold; to 4 percent from 3.5 percent for copper; and to 3.25 percent from 2 percent for silver.

Freeport president director Rozik Soetjipto said his firm needed to link the renegotiation issue with the extension of its contract as it was developing underground mining.

Dede confirmed Freeport’s proposed condition.

“It agreed to increase the royalties but asked to maintain its contract of work. The issue of divestment also remains in discussion as the company only wants to divest up to 20 percent; the divestment process will be conducted until 2021,” Dede said.

Meanwhile, renegotiation seems to be progressing at a snail’s pace with Newmont Nusa Tenggara.

Dede said Newmont had agreed to reduce its mining area to 70,000 ha from around 84,000 ha.

The government is still seeking a further reduction because, under the law, the permitted mining size is only 25,000 ha. Newmont also insisted that the royalty it had to pay should be in accordance with its contract of work, which is only 1 percent.

Under the law, renegotiations must be completed one year after the law was passed, but the progress has been slow due to the complexity of the issues covered.

Apart from the completion of renegotiations of the 25 mining contracts, renegotiations with 83 companies are partly finished, three companies are still declining to renegotiate their contracts and PT Koba Tin had its contract scrapped by the government.

Koba Tin is now restructuring its ownership.

Sukhyar said the ministry planned to sign memorandums of understanding (MoUs) with the 83 companies next Monday regarding the agreed terms in their renegotiations, while continuing renegotiations on the pending issues thereafter.

Following the signing of the memorandums of agreement on Friday, the ministry must follow them up with new legal contracts.

 Source : The Jakarta Post, March 08, 2014

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 12 Maret 2014 03:54 )
 

MoU 5 Usaha KK Ditunda Lagi

Surel Cetak PDF

Lukas Hendra Firman Hidranto

Alamat surel ini dilindungi dari robot spam. Anda perlu mengaktifkan JavaScript untuk melihatnya

JAKARTA. Rencana penekanan renegosiasi terhadap lima perusahaan berlisensi Kontrak Karya yang dijad walkan hari ini akhirnya ditunda hingga batas waktu yang belum ditentukan akibat belum tercapai kesepakatan terhadap sejumlah poin yang harus direnegosiasikan.

Kelima perusahaan yang diharapkan bisa melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MouU) itu adalah PT Freeport Indonesia, PT Newmont Nusa Tenggara, PT Vale Indonesia, PT Weda Bay Nickel dan PT Nusa Halmahera Minerals.

Misalnya Freeport, perusahaan itu baru menyetujui empat poin renegosiasi, sedangkan Newmont baru menyetujui empat poin. Khusus untuk Freeport masih tersendat pada divestasi dan royalti. Perusahaan asal AS itu hanya menginginkan divestasi saham sebesar 20%, sedangkan pemerintah tetap kukuh divestasi saham mencapai 51%. Saat ini kepemilikan lokal hanya 9,36% .

Dirjen Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral R. Sukhyar mengatakan penandatanganan MoU untuk kelima perusahaan itu ditunda. Menurut rencana, lima perusahaan itu harus meneken MoU pada Senin (10/3) setelah pemerintah menuntaskan kesepakatan dengan 25 perusahaan baik berizin KK maupun PKP2B.

"Rencana MoU pada Senin, ditunda dulu," ujarnya kepada Bisnis, Minggu (9/3).

Khusus kontrak pertambangan, ada ada 6 isu strategis yang dijadikan fokus renegosiasi yakni, luas wilayah, perpanjangan koritrak, penerimaan Negara (royalti), kewajiban pengolahan dan pemurnian, kewajiban divestasi, dan kewajiban penggunaan barang dan jasa pertambangan dalam negeri.

Tertundanya penandatanganan MoU kontrak pertambangan baru bisa jadi disebabkan belum tercapainya sejumlah poin. Sukhyar mengaku Freeport masih tersendat pada poin divestasi dan royalti yang berlaku surut. "Poin soal divestasi masih alot. Namun poin lainnya sudah tidak ada masalah."

Berkaitan dengan Newmont, Sukhyar mengaku perusahaan yang beroperasi di Batu Hijau, Nusa Tenggara Barat tersebut baru menyepakati empat poin yakni divestasi, luas wilayah dan perpanjangan kontrak, dan penggunaan barang dan jasa pertambangan dalam negeri.

Presdir Newmont Martiono Hadianto mengakui ada beberapa poin yang belum tercapai kesepakatan antara perusahaan itu dengan pemerintah. "Sebenarnya, dalam konteks renegosiasi itu, harus ada kesepakatan kedua belah pihak. Namun, realitasnya hampir seluruh poin itu tidak bisa dinegosiasikan."

Menurutnya, Newmont masih berkukuh tidak ada kewajiban soal pemurnian. "Kami menilai soal permurnian itu tidak layak secara ekonomis untuk dilakukan. Itu sangat jelas tertera di kontrak karya Newmont," ujarnya.

Bahkan, dia juga menyesalkan akibat dampak kewajiban pemurnian juga telah menghambat ekspor konsentrat perusahaan itu Adanya PMK No. 6/2014 sebenarnya bertujuan untuk melindungi kepentingan industri dalam negeri. "Kami telah memenuhi kewajiban itu dengan melempar 56% konsentrat ke Smelting Gresik."

Dirjen Minerba R Sukhyar tetap optimistis renegosiasi kontrak pertambangan terhadap sejumlah perusahaan itu bisa direalisasikan. Menurutnya, pemerintah memiliki mekanisme tersendiri. "Tidak harus keseluruhan poin sepakat baru ada penandatanganan kontrak," ujarnya.

“Dalam konteks royalti Freeport misalnya,” Sukhyar menjelaskan hanya masalah pemberlakuan saja. Memang dalam rapat bersama Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat beberapa waktu lalu, Freeport telah setuju soal royalti. Namun, mereka mempermasalahkan soal kapan pemberlakuannya saja. Sebagai gambaran, Freeport selama ini hanya membayar royalty 1 %, sedangkan PP No.9/2012 disebutkan kewajiban royalti untuk tembaga dan emas masing-masing 4% dan 3,75%.

 Sumber : Bisnis Indonesia, 10 Maret 2014

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 12 Maret 2014 03:48 )
 

Renegosiasi Kontrak Perusahaan Besar Alot

Surel Cetak PDF

JAKARTA, KOMPAS. Jajaran direksi enam perusahaan pemegang kontrak karya dan 19 pemegang perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara atau KK/PKB2B, Jumat (7/3), menandatangani nota kesepahaman amandemen KK/PKP2B dengan pihak pemerintah. Berarti, mereka telah menyepakati keseluruhan isu strategis renegosiasi kontrak.

Namun, 31 perusahaan pemegang KK dan 56 perusahaan pemegang PKP2B baru menyepakati sebagian isu strategis dalam renegosiasi kontrak, termasuk PT Freeport Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara. Ada juga yang mengalami masalah internal perusahaan. Beberapa isu strategis yang belum disepakati adalah luas wilayah pertambangan, kelanjutan operasi pertambangan, penerimaan negara, dan kewajiban divestasi.

Penandatanganan nota kesepahaman amandemen KK dan PKP2B antara pihak pemerintah, diwakili Direktur Jenderal Mineral dan Barubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) R Sukhyar, dan direksi perusahaan pemegang KK dan PKP2B itu disaksikan Menteri ESDM Jero Wacik, di Auditorium Kementerian ESDM, Jakarta.

Enam perusahaan kontrak karya yang setuju keseluruhan isu strategis antara lain Karimun Granit dalam tahap operasi produksi. Beberapa perusahaan lain belum berproduksi Tambang Mas Sable, Tambang Mas Sangihe, Wana Mutiara Mining, Iriana Mutiara Indeburg, dan Woyla Aceh Minerals. Adapun 19 perusahaan PKP2B yang setuju seluruh isu strategis antara lain Mandiri Inti Perkasa dan Jorong Barutama Greston.

Semestinya proses renegosiasi kontrak tuntas satu tahun setelah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Barubara terbit. "Ini tidak mudah. Perlu pendekatan, filosofi, dan kebersamaan karena kontrak sudah ditandatangani dan kuat secara hukum. Kami persuasif, jika tidak bisa, hukum jalan. Kalau ada celah, kami akan mencabut izinnya," kata Wacik.

Sukhyar menambahkan, setelah nota kesepahaman amandemen KK dan PKP2B, pihak pemerintah dan perusahaan pemegang KK/PKP2B akan menuangkan seluruh isu strategis yang telah disepakati itu ke dalam narasi kontrak baru dengan melibatkan penerjemah bersertifikat Proses penuangan hasil kesepakatan itu ke dalam kontrak baru itu ditargetkan selesai pertengahan tahun atau sebelum kabinet sekarang berakhir.

Kedua pihak sedang merundingkan apakah hasil renegosiasi kontrak itu akan berlaku surut atau tidak, terutama terkait dengan luas wilayah pertambangan dan besaran royalti pertambangan. "Tentu yang fair secara legal adalah berlaku ketika kontrak diteken, tetapi kami ingin menawar agar pengusaha membayar royalti jika sudah menyepakatinya," ujarnya.

Beberapa hal yang disepakati dalam nota kesepahaman itu antara lain kewajiban divestasi 51 persen untuk perusahaan pertambangan dan divestasi 40 persen untuk perusahaan yang terintegrasi dari penambangan sampai pengolahan. (EVY)

 Sumber : Kompas, 08 Maret 2014

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 12 Maret 2014 03:45 )
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL