Indonesian Mining Association


  • Buat akun
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Demi Saham Freeport, Antam Siap Revaluasi Aset

Surel Cetak PDF

PT Aneka Tambang Tbk berhasrat mengelola tambang Freeport secara penuh pasca 2021

JAKARTA. Diskon pajak atas perusahaan yang melakukan revaluasi aset-asetnya menerbitkan harapan bagi PT Aneka Tambang Tbk (Antam). Utamanya terkait penugasan dari pemerintah untuk mengakuisisi 10,64% saham PT Freeport Indonesia.

Revaluasi aset menjadi peluang bagi Antam untuk menilai ulang aktiva perusahaan terutama asetnya yang berupa aktiva tetap. Hitungan ulang inilah yang akan menjadi dasar pengenaan pajak pertambahan nilai atau PPN Antam.

Jika revaluasi aset dilakukan tahun ini, Antam hanya akan mendapat keringanan pembayaran pajak dari 10% menjadi hanya 3% dari total nilai aset hasil revaluasi.

Keuntungan lain adalah revaluasi aset akan membuat nilai aset perusahaan naik lantaran ada penyesuaian nilai. Ini bisa menjadi modal untuk menambah pinjaman dari perbankan untuk menggenjot ekspansi usaha

Kepada KONTAN, Jumat (23/10), Tedy Badrujaman, Direktur Utama PT Aneka Tambang Tbk mengatakan, kebijakan dalam paket ekonomi V itu berpengaruh positif bagi Antam. Makanya, Antam akan menggunakan kesempatan itu.

Tri Hartono, Sekretaris PT Aneka Tambang Tbk menambahkan, Antam memang tengah mengkaji serius opsi untuk melakukan revaluasi aset. Bahkan, langkah ini telah mendapat lampu hijau dari dewan direksi. "Cuma secara persis kapan akan kami mulai, kami belum tahu pasti. Kami berharap tidak harus menunggu sampai awal tahun 2016," kata dia.

Mengacu laporan keuangan emiten berkode ANTM kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), aset yang dimiliki Antam di semester 1-2015 mencapai Rp 22,55 triliun. Jumlah ini meningkat sedikit dibandingkan dengan akhir 2014 yang mencapai Rp 22,00 .triliun. "Mengenai berapa persen peningkatan jumlah aset kami jika revaluasi telah kami lakukan, tapi bisa kami sebutkan sekarang," ujar Tri.

Tri juga belum bisa memastikan peningkatan nilai aset Antam pasca revaluasi aset apakah akan menjadi dasar untuk meningkatkan pengajuan pinjaman ke perbankan.

Ia bilang, meskipun revaluasi aset tak dilakukan, ruang Antam untuk meningkatkan pinjaman masih ada.

"Hanya saja revaluasi memang menjadi salah satu opsi yang bisa kami pergunakan untuk memperkuat kemampuan pendanaan kami dalam mengakuisisi saham PT Frep-port Indonesia," jelasnya.

Namun dia menegaskan, kepastian jadi tidaknya Antam ditunjuk untuk menjadi pembeli saham PT Freeport Indonesia masih menunggu putusan pemerintah.

Pasalnya, hingga saat ini, mekanisme divestasi maupun skema pembiayaannya juga belum ada kepastian. "Karena memang sampai saat ini perundingan antara Pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia masih alot Terlebih dengan perdebatan soal Initial Public Offering (IPO) dan sebagainya," ungkapnya.

Hanya Antam mengakui dibandingkan hanya sekadar menjadi pemegang saham minoritas di PT Freeport Indonesia, keuntungan pemerintah jauh lebih besar jika mempercayakan pengelolaan tambang yang kini dikelola PT Freeport kepada PT Antam.

Ini jika Kontrak Karya PT FI tidak diperpanjansg pasca tahun 2021. Apalagi semenjak tahun 1997, Antam sudah memiliki teknologi pertambangan bawah tanah untuk mineral emas di Pongkor.

"Kami sudah memiliki pengalaman, SDM dan teknologi untuk itu. Bahkan orang Freeport pernah belajar di pertambangan Pongkor milik kami. Kendalanya memang di kekuatan pendanaan dimana kami memang masih terbatas untuk mengelola Freeport," pungkas Tri. Adhitya Himawan

 Sumber : Kontan, 26 Oktober 2015

Terakhir Diperbaharui ( Jumat, 30 Oktober 2015 10:01 )
 

Tak Ada Pertemuan Khusus Jokowi-Moffett

Surel Cetak PDF

Rangga Prakoso dan Novy Lumanauw

JAKARTA. Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung memastikan tidak ada agenda pembahasan tentang perpanjangan kontrak karya (KK) PT Freeport Indonesia (PT Fl) selama kunjungan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Amerika Serikat (AS) pada 24-29 Oktober. Dengan demikian, Jokowi tidak akan menggelar pertemuan khusus dengan bos Freeport Mcmoran James R Moffett.

Penegasan itu disampaikan Pramono usai mengantar Presiden Jokowi bersama Ibu Negara Iriana Widodo dan rombongan menuju AS, di Ruang VVIP, Bandara Internasional Halim Perdanak-usuma. Jakarta, Sabtu (24/10) malam. "Menteri ESDM Sudirman Said tidak jadi berangkat Jadi, tidak ada spekulasi mengenai Freeport," kata dia.

Dia menjelaskan, selama berada di AS itu, Presiden Jokowi mengadakan pertemuan dengan Presiden AS Barack Obama, pimpinan parlemen, menteri dan kelompok pelobi, untuk membahas peran Indonesia-AS dalam percaturan global.

Presiden, kata Pramono, Jokowi juga akan mengunjungi Silicon Valley untuk bertemu kalangan pelaku usaha industri digital dan kreatif, sejumlah pemimpin perusahaan setingkat chief executive officer (CEO), mulai Google, Microsoft, hingga Apple.

"Tentunya, ada juga masalah politik, ekonomi, kerja sama, dan penandatanganan beberapa nota kesepahaman dan kerja sama bidang hankam, perhubungan, dan macam-macam lainnya," papar Pramono.

Dia mengungkapkan, tujuan Presiden Jokowi ke AS adalah membahas persoalan kemajuan ekonomi kreatif dan digital, di samping masalah politik. Presiden Jokowi berkeinginan agar desa-desa di Indonesia mulai memahami dan terlibat dalam penggunaan teknologi digital. "Karena itu, Menteri Desa akan berangkat ke sana, dan memang Google berkeinginan untuk membantunya," tutur dia.

Pramono mengemukakan, saat ini dana desa tersedia dalam jumlah cukup besar. Untuk itu, terbuka peluang dan minat untuk mengembangkan teknologi digital secara spesifik. "Presiden Jokowi berkeinginan betul agar desa itu melek dengan teknologi digital," kata dia

Dia menyebutkan, dalam kunjungan ke AS, Presidenjokowi membawa sejumlah pelaku usaha kreatif dan digital seperti pendiri Gojek, Tokopedia, dan Kaskus. "Mereka adalah anak-anak muda kreatif di bidangnya, sehingga diajak agar memiliki wawasan yang lebih luas, karena

Silicon Valley itu sekarang betul-betul merajai dunia," ucap Pramono.

Pernyataan Pramono sekaligus mematahkan spekulasi bahwa Presiden Jokowi akan bertemu bos Freeport McMoran sebagai bagian dari negosiasi perpanjangan kontrak Freeport Indonesia di Papua.

Menteri ESDM

Sementara itu, Staf Khusus Menteri ESDM Said Didu menegaskan, tidak ada pertemuan khusus Menteri ESDM Sudirman Said dengan petinggi Freeport McMoran Inc di Washinton DC, AS. "Menteri ESDM ke AS bukan karena Freeport Tapi kerja sama di bidang energi lain. Itu pertemuan umum bersama perusahaan lain. Tidak ada pertemuan khusus," kata Said kepada Investor Daily di Jakarta, Minggu (25/10).

Menteri ESDM Sudirman Said sempat dikabarkan bakal bertemu petinggi Freeport McMoran dalam ajang Roundtable Discussion di AS. Agenda tersebut merupakan bagian dari rangkaian agenda kerja Menteri ESDM dalam mendampingi kunjungan kerja Presiden Jokowi ke AS.

Said yang juga mendampingi kunjungan Menteri ESDM ke Negeri Paman Sam menambahkan, kabar yang menyebutkan adanya pertemuan khusus dengan Freeport tidaklah benar. Namun, ada pihak-pihak tertentu yang membuat jadwal pertemuan itu seakan-akan benar adanya. "Masalah Freeport sudah selesai melalui surat Menteri ESDM, tinggal ditindaklanjuti," ujar dia.

Surat yang dimaksud itu tertanggal 7 Oktober 2015 yang ditujukan kepada Chairman of the Board Freeport McMoran Inc James R Moffett Surat nomor 7522/13/MEM/2015 itu mengenai perpanjangan operasi.

Ada empat poin dalam surat tersebut Salah satu poinnya berbunyi, "Dapat ditegaskan bahwa terkait permohonan perpanjangan kontrak PTFI, kami memahami Pemerintah RI dan PTFI telah berdiskusi dan menyepakati seluruh aspek dalam Naskah Kesepakatan Kerjasama yang ditandatangani pada 25 Juli 2014. Pemerintah RI juga berkomitmen memastikan keberlanjutan investasi asing di Indonesia, namun karena perlunya penyesuaian peraturan yang berlaku di Indonesia maka persetujuan perpanjangan kontrak PTFI akan diberikan segera setelah hasil penataan peraturan dan perundangan di bidang mineral dan batubara diimplementasikan. Sebagai konsekuensi atas persetujuan tersebut, PTFI berkomitmen untuk menginvestasikan dana sebesar tambahan USS 18 miliar untuk kegiatan operasi PTFI selanjutnya".

Berdasarkan jadwal kunjungan Presiden Jokowi selama di AS yang diperoleh Investor Daily dari sejumlah sumber, tidak tercantum pertemuan Presiden dengan bos Freeport Disebutkan pada 26 Oktober Presiden bertolak ke Pentagon dan bertemu Menteri Pertahanan AS, lalu siang harinya ke Gedung Putih bertemu Presiden Obama dan sore harinya ke kantor US Chamber of Commerce serta bertemu para pengusaha AS.

Pada 27 Oktober 2015, menurut sumber, Presidenjokowi ke Capitol Hill dan bertemu pemimpin Kongres AS, selanjutnya menuju Brookings Institute. Siang harinhya Jokowi kunjungan ke Asosiasi Muslim Amerika di Silver Spring, lalu sore hari bertemu fund manager’s seluruh AS di Hotel WUlard Intercontinental, dan malam hari bertolak ke San Francisco. Hari berikutnya, Presiden dijadwalkan bertemu CEO Microsoft serta komunitas ekonomi kreatif AS, lalu siang hari bertolak ke Honolulu. Pada Kamis (29/10), Presiden dijadwalkan kembali ke Jakarta.

 Sumber : Investor Daily, 26 Oktober 2015

Terakhir Diperbaharui ( Jumat, 30 Oktober 2015 09:58 )
 

ESDM Revisi Target PNBP Pertambangan

Surel Cetak PDF

JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah merevisi target penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor pertambangan 2015 yang semula ditetapkan sebesar Rp 52,2 triliun. Rendahnya harga batubara dan tertundanya kenaikan royalti antara lain menjadi faktor sulitnya mencapai target tersebut.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot mengatakan revisi target PNBP itu masih dalam tahap pembahasan. Dia belum bisa menyebutkan besaran PNBP yang bisa terealisasi pada tahun ini. Dia pun belum bisa memperkirkan kapan revisi tersebut rampung. "Sedang finalisasi revisinya," kata Bambang di Jakarta, Kamis (22/10).

Sementara itu Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Batubara Kementerian ESDM Adhi Wibowo menambahkan target PNBP Rp 52,2 triliun itu berdasarkan perhitungan royalti batubara sebesar 13,5%. Pemerintah sedianya berencana menaikkan royalti batubara bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) pada tahun ini. Namun situasi dan kondisi tidak memungkinkan untuk menaikkan royalti tersebut. Pasalnya harga batubara terus merosot dan permintaan dunia stagnan. Pada September lalu Harga Batubara Acuan ditetapkan US$ 58,21 per ton. Sedangkan HBA Oktober ini ditetapkan sebesar US$ 57,39 per ton. Padahal awal 2015 HBA berada di level USS 64,02 per ton.

"Karena kenaikan royalti ditunda maka target PNBP tahun ini diperkirakan tidak tercapai. Makanya kami revisi," ujarnya. Adhi menuturkan realisasi PNBP Januari hingga September ini mencapai Rp 22,6 triliun. Capaian itu hanya sekitar 43,2% dari target PNBP tahun ini. Dia realisasi itu antara lain disebabkan produksi batubara hingga September kemarin hanya mencapai 308 juta ton. Namun dia menegaskan tidak ada revisi produksi tahun ini. Adhi menyebut realisasi produksi tahun ini sebesar 390 juta ton alias batas bawah target produksi. Sedangkan target produksi batas atas 425 juta ton. "Kami memperkirakan produksi maksimal tahun ini 390 juta ton. Jadi tidak ada revisi produksi," ujarnya.

Kontribusi PNBP pertambangan disokong oleh sektor batubara sebesar 80%. Pasalnya sektor mineral belum bisa optimal menambah pundi-pundi penerimaan negara. Pasalnya kebijakan larangan ekspor mineral mentah yang diterapkan sejak awal 2014 membuat pemasukan negara berkurang. Kebijakan tersebut dibarengi dengan peningkatan nilai tambah mineral melalui pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri (smelter). Pada tahun ini belum banyak smelter yang beroperasi sehingga belum signifikan menyumbang penerimaan negara. (rap)

 Sumber : Investor Daily, 23 Oktober 2015

Terakhir Diperbaharui ( Jumat, 30 Oktober 2015 09:46 )
 

DIVESTASI FREEPORT : Antam Mulai Jajaki Pinjaman

Surel Cetak PDF

JAKARTA. PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. sudah mulai menjajaki pinjaman dari beberapa institusi keuangan guna mendukung pendanaan perusahaan pelat merah itu untuk membeli saham divestasi PT Freeport Indonesia.

Direktur Utama Antam Tedy Badrujaman mengatakan, pihaknya berminat untuk membeli saham Freeport. Oleh karena itu, Antam sedang berupaya untuk memperkuat keuangan perseroan.

"Kami sangat berminat mengambil saham divestasi Freeport. Kami sudah berdiskusi dengan institusi keuangan dan beberapa sudah menyatakan dukungannya," ujarnya dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VII DPR, Rabu (21/10).

Dia mengungkapkan salah satu opsi ideal untuk pendanaan Antam bisa langsung berasal dari suntikan modal pemerintah.

Meskipun sudah melakukan penjajakan untuk bantuan pendanaan, pihaknya masih menunggu penunjukkan resmi dari pemerintah. "Penunjukan resmi belum," katanya.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno sebelumnya telah mempertimbangkan agar Antam bersama PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) membentuk konsorsium bersama untuk membeli 10,64% saham Freeport.

Inalum didorong masuk dalam pembelian saham tersebut dinilai memilki keuangan yang kuat. Sementara Antam memang merupakan BUMN yang berpengalaman dalam pertambangan mineral.

Terkait pengelamannya tersebut, Tedy mengaku sudah siap baik secara teknologi maupun operasional. "Kami sudah ada tambang bawah tanah. Jadi dari sisi teknologi kami siap dan pembedanya tinggal skala saja."

Berdasarkan PP No. 77/2014 tentang revisi ketiga atas PP 23/2010, Freeport harus mendivestasikan sahamnya hingga 20% pada 14 Oktober 2015 dan 30% pada 14 Oktober 2019. Saat ini, saham pemerintah di Freeport baru sebesar 9,36%.

Pemerintah pusat akan menjadi pihak yang diprioritaskan untuk mengambil saham tersebut baru kemudian kepada pemerintah daerah.

Jika tidak diambil, maka akan ditawakan pada BUMN maupun BUMD. Namun, apabila saham tersebut masih belum terserap, maka akan ditawarkan kepada swasta nasional.

PENAWARAN

Juru bicara Freeport Indonesia Riza Pratama menyatakan, pihaknya belum melakukan penawaran karena masih masih menunggu aturan teknis divestasi yang jelas.

"Belum (menawarkan). Itu sudah komitmen kami, tapi masih menunggu konstruksi hukum dan mekanisme yang jelas dari pemerintah," katanya kepada Bisnis, (20/10).

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM mengatakan, hal itu tidak ada hubungannya dengan rencana revisi keempat PP 23/2010 yang menjadi alasan Freeport belum memberikan penawaran kepada pemerintah.

Pasalnya, dalam PP 77/2014 yang menjadi revisi ketiga PP 23/2010, perusahaan harus sudah mulai menawarkan sahamnya kepada pemerintah pada pekan lalu. Oleh karena itu, pihaknya akan terus mengingatkan Freeport terkait divestasi sahamnya tersebut.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya Widya Yudha mengatakan, pihaknya ingin mendorong agar BUMN bisa mengambil saham divestasi Freeport tersebut. Menurutnya, ada beberapa opsi pendanaan yang bisa diambil. Lucky L. Leatemla Alamat surel ini dilindungi dari robot spam. Anda perlu mengaktifkan JavaScript untuk melihatnya

 Sumber : Bisnis Indonesia, 22 Oktober 2015

Terakhir Diperbaharui ( Jumat, 30 Oktober 2015 09:42 )
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL