Indonesian Mining Association


  • Buat akun
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Negara Awasi Penuh Freeport

Surel Cetak PDF

Komitmen Membangun "Smelter" Dilanjutkan

JAKARTA, KOMPAS. Negara bakal mengontrol penuh PT Freeport Indonesia menyusul disepakatinya perubahan kontrak dari Kontrak Kerja Sama menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus. Perubahan itu dapat memberi kepastian investasi Freeport di Indonesia di masa mendatang.

Selain menyepakati perubahan kontrak. Freeport juga berkomitmen segera menyelesaikan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral.

Demikian yang mengemuka dalam jumpa pers di Kementerian Energi dan Sumber Daya mineral (ESDM), Rabu (10/6), di Jakarta. Hadir dalam acara tersebut Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian ESDM Dadan Kusdiana dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Syamsuddin.

Dadan mengatakan, kesepakatan antara pemerintah dan PT Freeport .Indonesia dalam hal perubahan status kontrak dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) menjadi tonggak baru bagi kedua belah pihak.

Menurut dia, dengan menjadi IUPK, kedudukan negara tidak lagi sejajar dengan PT Freeport Indonesia (PTFI) saat status operasional perusahaan yang berinduk di Amerika Serikat tersebut berupa KK.

"Negara punya kontrol penuh atas perusahaan pemegang IUPK. Izin usaha bisa dicabut sewaktu-waktu jika ada ketentuan yang dilanggar. Tidak dengan KK di mana kedudukan negara setara dengan perusahaan pemegang KK," ujar Dadan.

Dengan perubahan status dari KK menjadi IUPK, lanjut Dadan, luas wilayah operasi PTFI yang sebelumnya 125.000 hektar diciutkan menjadi 25.000 hektar. Adapun masa kontrak IUPK menjadi 10 tahun dan bisa diperpanjang kembali. Masa kontrak perusahaan pemegang KK berlaku selama 30 tahun.

"Perubahan status dari KK menjadi IUPK ini dalam tahap penyelesaian. Setelah mendapat persetujuan Menteri ESDM, kami selanjutnya akan melapor ke Presiden," ucap Dadan.

Bangun "smelter"

Maroef menambahkan, pihaknya memahami pentingnya perubahan status operasi dari KK menjadi IUPK. Kesediaan PTFI untuk mengubah status menjadi IUPK adalah bentuk kepatuhan perusahaan terhadap undang-undang yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan Batubara.

"Ini adalah bentuk komitmen kami untuk patuh pada undang-undang di Indonesia. Kesepakatan perubahan ini juga lebih memberi kepastian bagi perusahaan untuk melanjutkan investasi di Papua," kata Maroef.

Menurut Maroef, pihaknya juga tetap meneruskan komitmen untuk membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral {smelter) di Gresik, Jawa Timur. Dengan adanya kepastian mengenai perubahan status operasi PTFI, katanya, pembangunan smelter akan segera dituntaskan. PTFI sudah memberikan sejumlah dana jaminan untuk membangun smelter di Gresik.

"Kepada Pemerintah Indonesia, kami sudah menyetor uang jaminan sebesar 115 juta dollar AS sebagai bentuk komitmen membangun smelter. Adapun untuk komitmen sewa lahan smelter sebanyak 128.000 dollar AS sudah kami bayarkan ke PT Petrokimia Gresik," ujar Maroef.

Pembangunan smelter merupakan amanat UU No 4/2009 tentang Pertambangan mineral dan Batubara. Pembangun smelter merupakan kewajiban perusahaan pemegang KK dan IUP. Unit pengolahan dan pemurnian akan menaikkan nilai tambah mineral di dalam negeri.

Smelter yang hendak dibangun PTFI berkapasitas 2 juta ton konsentrat Tembaga. Smelter dibangun di lahan milik PT Petrokimia Gresik seluas 80 hektar. Investasi membangun smelter sekitar 2,3 miliar dollar AS.

Adapun perubahan status operasi perusahaan tambang merupakan upaya pemerintah mengamandemen kontrak bagi perusahaan pemegang KK dan perjanjian kontrak pengusahaan Pertambangan batubara (PKP2B).

Enam hal yang dimuat dalam amandemen itu adalah wilayah kerja, kelanjutan operasi Pertambangan, penerimaan negara, pembangunan smelter, divestasi, serta pemakaian barang dan jasa di dalam negeri. (APO)

 Sumber : KOMPAS, 11 Juni 2015

Terakhir Diperbaharui ( Kamis, 11 Juni 2015 09:49 )
 

Berharap Berkah dari Freeport dan Mahakam

Surel Cetak PDF

Stefanus Arief Setiaji

Bos Total Group, Patrick Pouyanne, bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta pada Jumat (15/5) sore. Pertemuan yang salah satu agendanya mendiskusikan beberapa aspek terkait pengelolaan Blok Mahakam yang akan berakhir kontraknya pada 2017.

Usai pertemuan itu, muncul banyak spekulasi. Ada yang menyebut pertemuan itu sebagai forum lobi agar Total diberi kesempatan melanjutkan pengelolaan di Blok Mahakam.

Satu sisi, pemerintah menginginkan pengelolaan blok itu dikelola mandiri oleh perusahaan dalam negeri, PT Pertamina.

Tak mau spekulasi berkembang liar, anggota Tim Komunikasi Presiden, Teten Masduki, mengambil panggung pembicaraan.

"Total mengatakan kepada Presiden sudah siap menerima keputusan bila Blok Mahakam akan dioperasikan oleh Pertamina," kata Teten, Senin (18/6).

Peralihan Blok Mahakam dari Total EP Indonesia ke Pertamina diharapkan berjalan mulus pada 1 Januari 2018.

Dia menuturkan juga, Total siap mengantarkan masa transisi bagi Pertamina agar setelah BUMN itu menjadi operator benar-benar siap, dan tidak ada hambatan termasuk dalam alih informasi dan teknologi.

Selain pengelolaan Blok Mahakam, pemerintah sebelumnya juga ingin mengelola tambang emas Freeport supaya dapat dikelola negara.

Keinginan pemerintah agar dua blok tambang mineral dan migas itu bisa dikelola negara sudah dipertimbangkan Kementerian Energi dan Sumber Daya mineral.

Pada Maret 2015, Menteri ESDM Sudirman Said berjanji menyerahkan rekomendasi terkait kelanjutan operasi Blok Mahakam dan Freeport Indonesia kepada Presiden Joko Widodo pada April 2015.

"Sesuai arahan Presiden, karena ini menyangkut investasi besar, maka keputusan Mahakam dan Freeport harus dipercepat dengan kajian detail. Kami targetkan satu bulan dari sekarang, rekomendasi sudah diserahkan ke Presiden," kata Sudirman dalam konferensi pers di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (16/3).

Sudirman menjelaskan untuk menangani Blok Mahakam, Pertamina siap menggelontorkan investasi senilai US$25,2 miliar, sementara Freeport siap menggelontorkan sekitar US$17,3 miliar untuk melanjutkan operasinya di Papua.

Saat itu, Sudirman meyakini masa transisi pengelolaan Blok Mahakam dari Total EP Indonesie ke Pertamina pada 2017 akan berjalan baik.

Menteri ESDM menegaskan, bahwa pemerintah menginginkan Pertamina secepatnya segera masuk ke Mahakam.

Adapun untuk Freeport, Kementerian ESDM mengkaji agar ada kepastian kelanjutan operasi setelah 2021. Pemerintah, lanjut Sudirman, ingin Freeport memberikan manfaat lebih besar kepada negara dan Papua setelah perpanjangan.

"Keputusan kelanjutan operasi menjadi sulit karena hanya bisa dilakukan 2019. Karena itu, akan dicari jalan lain apakah mulai menggunakan rezim IUPK [izin usaha Pertambangan khusus]," katanya.

Blok Mahakam dikelola Total sampai habis masa kontrak pada 2017. Sementara, kontrak tambang Freeport di Papua akan habis 2021.

Pemerintah sudah memutuskan untuk menyerahkan pengelolaan Mahakam ke Pertamina setelah 2017. Sedangkan, Freeport dikaji untuk diberikan perpanjangan setelah 2021.

OPTIMALKAN ASET

Kengototan pemerintah agar Blok Mahakam dan Freeport dikelola secara mandiri, tentu bukan tanpa alasan. Selain mengoptimalkan aset dalam negeri, pemerintah tentu berhitung mengenai kontribusi pengelolaan sumber daya energi secara mandiri.

Indonesian Resources Studies (IRESS) memperkirakan Blok Mahakam saat kontrak berakhir pada 2017 memiliki cadangan sekitar 6 triliun-8 triliun kaki kubik gas dan 100 juta barel minyak.

Jika asumsi harga gas sebesar US$15 per MMBtu, sementara harga minyak per barel sekitar US$100, Blok Mahakam memberikan pendapatan tak kurang dari US$120 miliar.

Dalam satu acara diskusi di Bali, Anggota Dewan Energi Nasional Andang Bachtiar meminta stabilitas produksi dan investasi di Blok Mahakam tetap terjaga menjelang dialihkan kepada Pertamina pada akhir 2017.

Sesuai dengan perjanjian kontrak, pemerintah tak bisa melakukan intervensi kepada kontraktor terkait investasi dan keberlanjutan produksi pada masa akhir kontrak.

"Masalahnya adalah dalam kontrak, tidak ada klausul yang memungkinkan pemerintah untuk intervensi pada masa akhir kontrak sehingga kontraktor yang bersangkutan tetap mau investasi untuk tidak membuat produksi drop (turun]," katanya.

Lantas, bagaimana dengan cadangan Freeport?

Mengutip data resmi perusahaan, cadangan terbukti sampai dengan 2011 tercatat 2,52 miliar ton bijih. Komposisinya, masing-masing 1% berupa bijih Tembaga, 0,83 gram/ ton berupa emas, dan 4,24 gram/ ton merupakan perak.

Perusahaan itu masih menyiapkan investasi tak kurang dari US$16 miliar-US$18 miliar untuk pengembangan tambang bawah tanah.

Selain itu, dalam kerangka kerja divestasi yang disiapkan, Freeport Indonesia tak menutup kemungkinan melakukan go public.

Terkait rencana divestasi, pemerintah tengah mengejar tenggat waktu divestasi saham Freeport Indonesia pada 14 Oktober 2015 dengan melakukan valuasi harga saham perusahaan tersebut secepat mungkin.

Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Energi dan Sumber Daya mineral (ESDM) Dadan Kusdiana mengatakan penentuan harga saham Freeport masih dilakukan pihak-pihak yang terkait.

Selain itu, Dadan mengungkapkan valuasi saham Freeport melibatkan tim independen sebagai pihak ketiga. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjamin keadilan bagi kedua belah pihak.

Meskipun belum jelas kapan harga wajar saham Freeport ditetapkan, Dadan memastikan proses divestasi yang harus mencapai 20% sebelum 14 Oktober mendatang.

Pemerintah memiliki saham di Freeport Indonesia sebesar 9,36%.

Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No. 77/2014 terkait perubahan ketiga PP 23/2010 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan mineral dan Batubara, perusahaan tambang penanaman modal asing harus melakukan kewajiban divestasi.

Perusahaan seperti Freeport yang melakukan penambangan bawah tanah dan penambangan terbuka, wajib melakukan divestasi saham hingga 30%.

Pada tahun pertama, divestasinya harus sebesar 20%. Artinya, sebelum 14 Oktober 2015, Freeport mesti melepas 10,64% saham, sedangkan 10% lagi akan dilepas secara bertahap hingga batas waktu pada 14 Oktober 2019.

Dengan kata lain, masih ada 20,64% saham Freeport yang siap didivestasikan. Besaran saham itu nilainya diperkirakan mencapai US$4 miliar atau setara dengan Rp52 triliun (US$1=Rp13.000).

Tingginya harga saham tersebut membuat perusahaan BUMN seperti PT Antam Tbk. dianggap sulit untuk mengambil saham Freeport tanpa suntikan dana yang besar.

Terbaru, Freeport telah merespons permintaan pemerintah dan menyatakan persetujuan untuk mengubah pola hubungan kerja dari Kontrak Karya menjadi Ijin Usaha Pertambangan Khusus.

Keputusan yang disebut sebagai langkah penting dalam pengelolaan tambang di Tanah Air.

Publik tentu tak ingin mengulang pertanyaan yang selalu sama dalam sistem pengelolaan tambang dan migas di Indonesia, kontribusi apa yang diberikan bagi negara? (Lucky l. Leatemia/lili Sunardi)

Profil Blok Mahakam:

-          Kontrak bagi hasil Blok Mahakam pertama kali ditandatangani 1967.

-          Pada tahun 1997 dilakukan perpanjangan untuk jangka waktu 20 tahun sampai dengan 2017.

-          Kegiatan eksplorasi pertama menemukan cadangan minyak dan gas pada 1972.

-          Cadangan terbukti dan cadangan potensial (2p) sebesar 1,68 miliar barel per minyak dan gas bumi sebesar 21,2 triliun kaki kubik.

-          Pada 1974, blok itu mulai di produksi dari lapangan Bekapai oada 1974.

-          Setelah operasi selama 40 tahun, sisa cadangan 2P minyak saat ini sebesar 185 juta barel dan cadangan 2P gas sebesar 5.7 triliun kaki kubik.

-          Pada akhir masa kontrak tahun 2017 diperkirakan masih menyisakan cadangan 2P minyak sebesar 131 juta barel dan cadangan 2P gas sebanyak 3,8 triliun kaki kubik. Dari jumlah tersebut diperkirakan sisa cadangan terbukti (P1) gas kurang dari 2 triliun kaki kubik.

Profil Freeport Indonesia:

-          Kontrak karya pertama Freeport pada tahun 1967 berlaku selama 30 tahun hingga 1993.

-          Freeport menemukan cadangan Grasberg pada tahun 1988 yang disebut sebagai cadangan besar dan beresiko tinggi sehingga memerlukan investasi jangkpa panjang.

-          Pada 1991, kontrak karya tahap kedua dengan jangka 30 tahun dan berlaku sampai 2021. kemungkinan perpanjangan dua kali masing-masing 10 tahun.

-          Cadangan terbukti per 31 Desember 2011 sebesar 2,52 miliar ton bijih, komposisi 1 persen tembaga, 0,83 gram/tom emas, dan 4.24 gram/ton perak.

-          Investasi US$8,6 miliar dengan komposisi 94 total investasi tambang tembaga, sekitar 30% investasi di Papua, dan 5% investasi Indonesia. Perkiraan investasi tambahan US$ 16 miliar-US$18 miliar.

 Sumber : Bisnis Indonesia, 11 Juni 2015

Terakhir Diperbaharui ( Kamis, 11 Juni 2015 09:47 )
 

BLH Sebut Smelter Layak Dibangun Smelter

Surel Cetak PDF

TIMIKA. Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Mimika, Septinus Soumilena, SE MSi, mengatakan pembangunan pabrik pemurnian hasil tambang (smelter) sebenarnya layak dibangun wilayah Mimika. Mengenai dampak yang kemungkinan bisa saja ditimbulkan dari smelter, merupakan tanggung jawab perusahaan maupun BLH untuk melakukan kajian.

Septianus menyebut, dari segi kelayakan, wilayah yang bisa ditempati untuk membangun smelter adalah di Kapiraya, Distrik Mimika, Barat Tengah. Sebab, wilayah Kapiraya merupakan dataran kering dan jauh dari pemukiman masyarakat.

”Itu merupakan wilayah yang jauh dari pemukiman masyarakat, dan saya rasa masyarakat disitu sydah terima juga,” kata Septianus kepada Radar Timika di ruang kerjanya, Selasa (9/6).

Di sisi lain, katanya, Kapiraya merupakan wilayah yang dekat dengan sumber energi listrik PLTA Urumuka. Apalagi posisi PLTA Urumuka yang berada diatas daratan tinggi dan dibawahnya direncanakan untuk menjadi lokasi smelter. Sehingga wilayah itu dianggap sangat strategis.

”Informasi dari Dinas Tata Ruang Kabupaten Mimika, wilayah itu memang untuk industri,” ujarnya.

Dengan demikian, merupakan tanggung jawab BLH untuk memastikan kelayakan dan keamanan pabrik tersebut terhadap ekosistem, manusia dan alam sekitarnya, terutama yang membutuhkan kajian adalah sisa pembakaran pabrik, sehingga tidak memberikan dampak lingkungan. ”Kami akan melakukan pengawasan sesuai aturan yang ada. Saya pikir tidak mungkin apabila pembuangan pabrik ditumpahkan begitu saja sehingga dapat merusak lingkungan sekitar,” katanya.

Septianus menegaskan, tentu BLH tidak akan membiarkan jika saja smelter membawa bahaya bagi manusia dan alam sekitarnya. ”Tidak mungkin jika limbah atau bahan kimia ditumpahkan ke kali dan mencemari lingkungan, mengancam ekosistem maupun manusia. Jika ada limbah cair tentu akan masuk ke penampungan kemudian diolah lagi kemudian menjadilah pupuk cair,” jelasnya.

Menurutnya sisa pembakaran smelter sebenarnya sudah dijawab dengan teknologi yang akan melakukan pengolahan, sehingga limbahnya juga akan ikut dimanfaatkan. Hal itu akan mencontoh smelter ramah lingkungan di China yang telah disaksikan langsung oleh Bupati Mimika Eltinus Omaleng.

Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua, Frederikus Kemaku, SH sebelumnya mengatakan, dirinya yang ikut dalam kunjungan Gubernur Papua Lukas Enembe dan Bupati Mimika Eltinus Omaleng ke Tiongkok, Shina beberapa waktu lalu, melihat pabrik smelter di negara itu yang ternyata sangat ramah lingkungan sekitarnya.

”Saya sebelumnya yang menolak keras rencana pembangunan smelter di Mimika karena khawatir dengan dampaknya ke masyarakat. Namun setelah melakukan kunjungan ke China, ternyata industri smelter disana sama sekali tidak menimbulkan kerusakan lingkugang,” ujarnya.

Menurut Frederikus, kondisi pabrik yang ramah lingkungan inilah yang direncanakan untu dicontohkan di Mimika. Sebab lokasi pembangunan smelter disana (China) berdiri diatas lahan seluar 58.000 hektar. Jika pemerintah berniat untuk membangun smelter di Timika, maka itu akan menjadi sebuah kota ramah lingkungan dan memberikan kontribusi bagi masyarakat maupun daerah.

”Semua kegiatan pabrik smelter itu akan di desain sebagai sebuah kota yang memiliki lingkungan sehata, karena di dalam pabrik smelter itu terdapat perumahan dan taman kota yang indah sehingga akan membawa kemajuan di daerah ini,” jelasnya.

Karena itu, setelah melihat sejumlah kegiatan industri smelter di China, Frederikus berjanji akan menjadi jaminan sebagai anggota MRP Papua dan juga sebagai salah satu masyarakat pemilik hak ulayat di daerah ini, memastikan melter itu sama sekali tidak berbahaya. ”Saya jamin smelter sama sekali tidak memberikan dampak buruh bagi masyarakat Suku Kamoro yang hidup di di sepanjang pesisir Pantai Poumako,” tutupnya. (mix)

 Sumber : Radar Timika, 10 Juni 2015

Terakhir Diperbaharui ( Kamis, 11 Juni 2015 09:40 )
 

Penerimaan Bea Keluar Terancam di Bawah Target

Surel Cetak PDF

JAKARTA. Target penerimaan dari pos bea keluar sesuai dengan APBN Perubahan 2015 Rpl2,05 triliun dipastikan tidak akan tercapai jika harga komoditas minyak sawit mentah [crude palm oil/CPO) tidak menunjukkan adanya perbaikan di pertengahan hingga akhir tahun ini.

Direktur Penerimaan, Peraturan Kepabeanan dan Cukai (PPKC) Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) Heru Pambudi mengatakan penerimaan bea keluar (BK) tahun ini tergantung dari perkembangan harga komoditas tersebut selain mengandalkan kuota ekspor konsentrat Tembaga dari Freeport dan Newmont.

"Kita lihat perkembangan harga CPO. Kalau perkembangannya baik ya masih optimistis kalau tidak ya susah tercapai [penerimaan BK-nya]," ujarnya, Selasa (9/6).

Sejak 2012 performa penerimaan BK menurun dan sudah mengalami shortfall Rpl,86 triliun atau 8% dari target APBNP 2012.

Shortfall pun mengalami tren pelebaran hingga tahun lalu kendati secara nilai target diturunkan.

Shortfall tercatat Rp9, triliun karena penerimaan BK hanya 54,98% dari target APBNP 2014 Rp20,6 triliun.

Rata-rata tarif BK CPO 2014 sebesar 8,38% lebih rendah dari rata-rata tarif BK CPO 2013 sebesar 9,63%.

Ironisnya, tarif BK CPO menjadi 0% mulai Oktober hingga Desember karena harga referensi selalu berada di bawah US$750 per ton.

Seperti diketahui, sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 75/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea, jika harga referensi CPO berada di bawah US$750 per ton maka tidak dikenai BK, sedangkan jika harga bergerak ke kisaran US$7SO-US$85O per ton akan dikenai 7,5% dan ketika harga referensi menyentuh US$1,250 per ton dipungut 22,5%.

Heru berujar harga komoditas di tingkat global memang tidak bisa dikendalikan pemerintah.

Apalagi, tren perlambatan ekonomi baik global maupun nasional, sambungnya, juga akan berdampak pada penerimaan BK.

Hingga akhir Mei, pos penerimaan BK masih melanjutkan tren perlambatan yang cukup tajam.

Pada periode itu, penerimaan BK tercatat hanya Rpl,5 triliun atau anjlok 74,14% dari realisasi tahun lalu RpS,84 triliun. Bahkan, realisasi itu hanya 12,4% dari target APBNP 2015.

Kendati masih terkontraksi, penerimaan BK per akhir Mei tersebut menunjukkan adanya lonjakan dari penerimaan akhir April.

Akhir April 2015, penerimaan BK tercatat senilai Rp 1,02 triliun. Artinya, ada tambahan sekitar Rp533 miliar.

Heru mengatakan mayoritas penerimaan BK masih berasal dari konsentrat Tembaga. Penerimaan BK dari konsentrat Tembaga, baik Freeport dan Newmont tercatat Rp401 miliar. (Kurniawan A. Wicaksono)

 Sumber : Bisnis Indonesia, 10 Juni 2015

Terakhir Diperbaharui ( Kamis, 11 Juni 2015 09:37 )
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL