Indonesian Mining Association


  • Buat akun
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Joko Willing to Hear out Miners, But Kalla Insistent on Export Ban

Surel Cetak PDF

Indonesia’s president-elect Joko "Jokowi" Widodo, says he wants to sit down with mining companies and other parties in a bid to resolve a row over mining policies that has halted $500 million of metal exports a month in Southeast Asia’s biggest economy.

The comment by the Jakarta governor. Who has a reputation for tackling entrenched interests, appeared to be a positive sign after an increasingly bitter dispute between the mining sector and the outgoing government.

Until this year, Indonesia was the world’s top exporter of nickel ore and a major supplier of copper, iron ore and bauxite. But a ban in January on exporting unprocessed ore and an escalating tax on concentrates has paralyzed shipments.

"First. I want to sit down with stakeholders, investors, regulators and with the people to know the problem and find a good solution for them. I want to know the details," Jokowi said in an interview at his residence in Jakarta on Saturday, before he was declared winner of the presidential election on Tuesday.

Jokowi did not say specifically how he would handle the row over the ore ban, and when pressed on the issue an aide stepped in to say "too much detail."

But mining companies will be hoping the new president can help reanimate negotiations, which had run into trouble with the administration of outgoing President Susilo Bambang Yudhyono.

Darmawan Prasodjo, an economic adviser to Jokowi, has said that the new president would not "kill the industry" and that the government and industry are partners who should face the issue together. Prasodjo criticized the current administration for not creating the conditions for the industry to thrive.

"If you want to build a smelter, what do you need? Well, for now, exports should be opened, and power stations need to be built to meet their electricity needs, with competitive rates," he said.

The comments suggested Jokowi may reconsider the ban on unprocessed ore exports to make it easier for firms that commit to building smelters, but that remains subject to discussion.

The mining policies were intended to increase Indonesia’s returns on the minerals it produces and create jobs. But mining companies say they are causing unnecessary confusion and forcing tens of thousands of miners out of work.

Freeport-McMoRan Copper Gold and Newmont Mining, which account for 97 percent of Indonesia’s copper production, exported tens of thousands of tons of metal concentrate a month before a row over an escalating export tax, alongside the ore ban, halted shipments.

The changes have prompted a constitutional court challenge and an international arbitration case brought by Newmont Mining earlier this month.

As relations became more strained, the outgoing government threatened to revoke Newmont’s contract and hand it over to state miner Aneka Tambang (Antam).

Syahrir Abubakar, the executive director of the Indonesia Mining Association, said any move to review mining regulations would be welcomed. "There are contradictions from one article to the next, and many renegotiations have been held up because of this law," he said.

But giving ground to foreign mining companies could still be politically difficult for Jokowi, given the nationalist pressure over the issue, some experts say.

Jokowis running mate has also appeared to take a tougher line. Jusuf Kalla, a businessman from the nickel-rich eastern island of Sulawesi, was partly responsible for the mining policy when he was vice president in 2007.

"They shouldn’t be treated differently." Kalla said in a separate interview, referring to the rejection by miners such as Freeport and Newmont of the export tax. "It is only an export tax for two, three years."

Kalla also said there should be no tampering with the ban on unprocessed ore exports signed into law five years ago.

"It is the law. We agreed on it in 2009. We discussed it in 2007. U Minerals should have value added because if you export mineral ore, nickel ore [it is not good for jobs for the country]." Reuters

 Source : JakartaGlobe, July 24, 2014

Terakhir Diperbaharui ( Jumat, 25 Juli 2014 10:14 )
 

Bola Panas itu Ada di Pundak Presiden Baru

Surel Cetak PDF

M. Taufiqur Rahman

Hiruk-pikuk pesta demokrasi belum usai. Penentuan pemenang pemilihan presiden Indonesia kali ini tidak sesederhana biasanya yang dapat diprediksi hanya lewat hasil penghitungan cepat atau quick count saja.

Penghitungan real count KPU (Komisi Pemilihan Umum) menjadi satu-satunya pedoman dalam menentukan siapa yang akan memimpin negara ini selama lima tahun ke depan.

Di tengah perhitungan suara yang dilakukan KPU, ada PR (pekerjaan rumah) besar yang sudah menanti calon Presiden Indonesia ketujuh. Karut-marut kebijakan hilirisasi mineral dan batu bara yang berujung pada gugatan arbitrase internasional, perlu mendapat penanganan serius.

Sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, Indonesia telah menjelma menjadi negara produsen bahan tambang kaliber dunia sejak puluhan tahun lalu, berbagai sumber daya alam mulai dari emas, perak, tembaga, nikel, bauksit, timah dan terutama baru bara terkandung di dalam bumi pertiwi ini.

Alhasil, selama puluhan tahun sektor tambang menjadi komoditas primadona Indonesia, eksplorasi besar-besaran yang berujung pada eksploitasi dilakukan secara masif dan terus-menerus.

Seiring dinamika global yang berlangsung dan dibarengi membaiknya perekonomian dan kemajuan teknologi, Pemerintah Indonesia mencoba mengubah paradigma itu. Indonesia pun mencoba bertransformasi dari negara produsen bijih mentah menjadi negara pengolah hasil tambang.

"Menjual bijih mentah itu sama halnya mengekspor tanah dan air. Untuk itu mari bersama-sama kita Sudani praktek yang tidak elok ini," kata Wakil Menteri Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM) Susilo Siswoutomo, di Jakarta, pada awal 2014.

Berdasarkan keyakinan itu, pada 12 Januari 2014, secara resmi Pemerintah Indonesia menghentikan keran ekspor mineral mentah dan mewajibkannya diolah di dalam negeri. Siapa sangka, kebijakan ini berujung panjang pada gugatan ke lembaga Arbitrase Internasional.

Dua perusahaan tambang bermodal asing yaitu PT Freeport Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara menilai pelarangan itu tidak masuk dalam perjanjian kedua belah pihak yang tertuang dalam kontrak karya (KK) tambang. Freeport Indonesia adalah anak usaha Freeport McMoran CopperGold Inc, yang berpusat di Amerika Serikat.

Sementara itu, Newmont Nusa Tenggara adalah anak usaha Newmont Mining Corporation yang berkantor pusat di Amerika Serikat. Kedua perusahaan ini memproduksi konsentrat tembaga dan emas. Freeport menjadi produsen utama dengan kapasitas produksi mencapai 2,2 juta ton konsentrat tembaga.

Di sisi lain, Newmont hanya memproduksi 525.000 ton konsentrat tembaga atau seperempatnya. Namun, penolakan atas kebijakan larangan ekspor konsentrat itu justru berasal dari Newmont Nusa Tenggara.

Pada 1 Juli 2014, manajemen Newmont menyatakan secara resmi mengajukan gugatan arbitrase internasional terhadap Pemerintah Indonesia terkait larangan ekspor konsentrat tembaga. Perusahaan beralasan, pengenaan tarif baru terkait ekspor, bea keluar dan larangan ekspor itu sendiri tidak sesuai dengan kontrak karya (KK) dan perjanjian investasi bilateral antara Indonesia dan Belanda. Gugatan tersebut diajukan ke the International Center dor the Settlement of Investment Dsputes (ICSID).

MEMINTA KEPASTIAN

Presiden Direktur Newmont Nusa Tenggara Mardono Hadianto menuturkan pengajuan gugatan ke ICSID ini dalam rangka meminta kepastian atas operasi usaha perusahaan itu di Indonesia. Karena itu, melalui gugatan ini, pihaknya berharap memperoleh putusan sela yang mengizinkan perusahaan melakukan aktivitas ekspor konsentrat.

Dia pun mengingatkan pemerintah bahwa selama ini perusahaannya telah berkontribusi besar bagi pembangunan perekonomian daerah Nusa Tenggara. "Kami berkontribusi besar atas perekonomian daerah Nusa Tenggara. Karena itu, prioritas utama kami adalah menjaga keberlangsungan jangka panjang dan nilai tambang Batu Hijau bagi rakyat Indonesia," ujarnya.

Data yang dia miliki menyebutkan selama periode 2000 hingga 2013, tercatat total pendapatan perusahaan mencapai US$13,1 miliar. Dari jumlah tersebut, sebanyak US$8,832 miliar atau 67,2% adalah berkontribusi kepada perekonomian nasional dalam bentuk pajak, nonpajak, royalti, gaji, pembelanjaan lokal serta dividen kepada pemegang saham nasional.

"Pajak, nonpajak serta royalti itu mencapai US$3,1 miliar atau 35,7%, pembelian barang dan jasa lokal, CSR dan gaji itu sebesar US$5,2 miliar atau 59,1%, dividen nasional mencapai US$459,2 atau 5,2% kontribusi kepada nasional," ujarnya.

Pemerintah sendiri terlihat cukup tegas dalam menanggapi gugatan Newmont ini. Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung pada saat konferensi pers setelah memimpin rapat tim renegosiasi kontrak menyatakan renegosiasi kontrak perusahaan itu telah dibekukan di tengah jalan hingga waktu yang tidak ditentukan.

"Kalau Newmont tidak mencabut gugatan arbitrasenya, perundingan tidak bisa dilakukan," jelasnya.

Masalah ini semakin meruncing ketika Dirjen Mineral dan Batu bara Kementerian ESDM R. Sukhyar mengisyaratkan adanya prosedur pengambilalihan aset perusahaan itu setelah sebelumnya dinyatakan putus kontrak atau terminasi oleh pemerintah. Aset-aset tersebut dapat ditawarkan ke perusahaan nasional milik pemerintah maupun perusahaan swasta.

"Opsi terminasi dilakukan jika dalam waktu 90 hari setelah pernyataan lalai dari perjanjian atau default tidak kunjung berproduksi kembali. Artinya wilayah tambang itu akan menjadf wilayah pencadangan negara yang dikuasai pemerintah pusat," ungkapnya.

Opsi default menjadi pilihan rasional pemerintah karena perusahaan asal Amerika itu tidak kunjung berproduksi kembali. Namun, pekerjaan rumah ini tidak bisa dituntaskan pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid D dan sepertinya akan menjadi beban pemerintah baru. Siapkah keputusan terminasi dilakukan?

 Sumber : Bisnis Indonesia, 23 Juli 2014

Terakhir Diperbaharui ( Kamis, 24 Juli 2014 09:56 )
 

Newmont Peroleh Rekomendasi ET

Surel Cetak PDF

JAKARTA. Di tengah-tengah mengerasnya hubungan Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara akibat tuntutan perusahaan asal AS ke arbitrase, pemerintah mengakui pemilik tambang Batu Hijau itu sebagai salah satu perusahaan yang memperoleh rekomendasi eksportir terdaftar (ET).

Perusahaan itu "merupakan salah satu dari 11 perusahaan tambang berlisensi kontrak karya yang memperoleh rekomendasi eksportir terdaftar (ET). Rekomendasi itu sudah terbit pada 28 Maret, sementara Freeport Indonesia juga telah memperolehnya pada 20 Maret 2014.

Selain perusahaan KK, Kementerian ESDM juga menyatakan telah menerbitkan rekomendasi ET bagi 48 perusahaan tambang berlisensi izin usaha pertambangan operasi produksi (IUP OP) dan 7 perusahaan tambang berlisensi izin usaha pertambangan operasi produksi khusus (IUP OPK).

Dengan demikian, total rekomendasi ET yang sudah diterbitkan sepanjang semester 1/2014 mencapai 66 rekomendasi.

Dirjen Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM R. Sukhyar mengakui rekomendasi tersebut diberikan atas usulan tim verifikasi yang sudah dibentuk. Tim ini memiliki kewenangan dalam menilai kelayakan suatu perusahaan untuk diberikan rekomendasi.

Salah satu poin yang menjadi pertimbangan dikeluarkannya rekomendasi adalah keseriusan perusahaan dalam mengolah bijih mineralnya di dalam negeri.

"Rekomendasi ET milik Freeport dan Newmont sebenarnya sudah selesai pada bulan lalu. Artinya jika perusahaan ini mengikuti aturan yang berlaku, SPE [surat persetujuan ekspor) mereka akan segera keluar," katanya, Senin (21/7).

Sukhyar mengemukakan perusahaan yang sudah mendapat rekomendasi tersebut wajib mengikuti peraturan yang ada, termasuk terkait besaran bea keluar (BK) mineral.

Dia mengatakan besaran BK yang berlaku adalah sesuai dengan peraturan menteri keuangan (PMK) No.6/2014 tentang pengenaan besaran BK pada produk tambang, (M. Taufiqur Rahman)

 Sumber : Bisnis Indonesia, 23 Juli 2014

Terakhir Diperbaharui ( Kamis, 24 Juli 2014 09:53 )
 

Groundbreaking Smelter Freeport Tunggu Nota Kesepahaman

Surel Cetak PDF

Pembangunan smelter Freeport Indonesia tidak terganggu gugatan arbitrase yang diajukan PT Newmont Nusa Tenggara terhadap pemerintah.

JAKARTA. Rencana PT Freeport Indonesia untuk memulai [groundbreaking) pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) masih menunggu penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/ MoU) dengan pemerintah.

R Sukhyar, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengatakan proses groundbreaking atau dimulainya pembangunan smelter menunggu penandatanganan MoU amandemen kontrak pertambangan antara Freeport dengan Kementerian ESDM.

"Ini menyusul telah disepakatinya renegosiasi kontrak karya. Setelah MoU maka Freeport bakal menempatkan jaminan kesungguhan sebesar US$ 115 juta di rekening bersama," kata dia di Jakarta, Selasa.

Menurut Sukhyar, penempatan jaminan itu merupakan bukti keseriusan Freeport membangun smelter. Pasalnya dana itu menjadi milik pemerintah apabila smelter tak kunjung rampung. Namun dana itu bisa dicairkan Freeport apabila pembangunan smelter sesuai dengan rencana kerja.

Freeport berencana membangun smelter di Gresik, Jawa Timur dengan kapasitas mencapai 400 ribu ton per tahun. Pembangunan smelter diperkirakan membutuhkan bahari baku konsentrat tembaga sebesar 1,6 juta ton,

Investasi pembangunan smelter ini mencapai USS 2,3 miliar. Proses pembangunan ini sudah menyelesaikan pra studi kelayakan yang dilakukan PT Aneka Tambang Tbk (ANTM).

Pembangunan smelter merupakan satu dari enam poin yang dibahas dalam renegosiasi antara pemerintah dan pemegang kontrak karya pertambangan dan Perjanjian Karya Pertambangan dan Pengusahaan Batubara (PKP2B). Selain kewajiban pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian di dalam negeri, poin lainnya adalah pengurangan luas lahan tambang, perubahan perpanjangan kontrak menjadi izin usaha pertambangan (IUP), kenaikan royalti untuk penerimaan negara, divestasi, serta penggunaan barang dan jasa pertambangan dalam negeri.

Freeport sebelumnya meminta jaminan perpanjangan kontrak karya untuk mencapai kesepakatan renegosiasi yang tertuang dalam nota kesepahaman dengan pemerintah.

Pasalnya, dalam poin-poin renegosiasi mengharuskan Freeport untuk menanamkan investasi yang cukup besar yang tingkat pengembaliannya baru bisa dicapai setelah kontrak karya berakhir pada 2021.

Freeport sepakat dengan dua poin terakhir yang masih jadi ganjalan, yakni mendivestasikan 30% saham saat masa kontraknya berakhir pada 2021. Seiring kesepakatan itu Freeport McMoran akan melepas 20,64% sahamnya di Freeport Indonesia kepada pemerintah dari penguasaannya saat ini sebesar 90,64% saham.

Gugatan Newmont

Sukhyar mengatakan pembangunan smelter Freeport Indonesia tidak terganggu oleh gugatan arbitrase yang diajukan PT Newmont Nusa Tenggara terhadap pemerintah.

"Freeport sepenuhnya yang bertanggung jawab. Kan sudah ada rencana kerjanya (pembangunan smelter) sudah disepakati," ungkap dia.

Sukhyar mengatakan Newmont tidak ikut bertanggungjawab dalam proses pembangunan smelter Freeport. Pasalnya Newmont hanya sebagai pihak yang memasok konsentrat bagi smelter tersebut. Kerja sama Freeport dan Newmont telah disepakati dalam nota kesepahaman.

"Sudah ada perjanjian antar mereka. Freeport yang bangun dan Newmont yang suplai konsentrat," tandas dia.

Chairul Tanjung, Menteri Koordinator Perekonomian, sebelumnya mengatakan proses perundingan dengan Newmont tergantung dari perusahaan tersebut. Jika Newmont tetap bersikukuh melanjutkan gugatannya ke arbitrase, maka pemerintah akan menghadapinya. Namun jika Newmont menarik gugatannya, pemerintah siap untuk melanjutkan renegosiasi.

"Perundingan tidak akan dilanjutkan sebelum Newmont menarik gugatan arbitrase," tegas dia.

Newmont Nusa Tenggara dan Nusa Tenggara Partnership B.V, badan usaha yang berbadan hukum Belanda yang juga pemegang saham mayoritas Newmont telah mengumumkan untuk mengajukan gugatan arbitrase internasional terhadap Pemerintah Indonesia terkait dengan larangan ekspor mineral mentah, termasuk konsentrat pada 1 Juli 2014.

Newmont menilai kebijakan larangan ekspor konsentrat telah mengakibatkan penghentian kegiatan produksi di tambang Batu Hijau;dan menimbulkan kesulitan dan kerugian ekonomi terhadap para karyawan Newmont, kontraktor, dan para pemangku kepentingan lainnya.

 Sumber : Indonesia Finance Today, 23 Juli 2014

Terakhir Diperbaharui ( Kamis, 24 Juli 2014 09:52 )
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL