Indonesian Mining Association


  • Buat akun
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Kebijakan Minerba Amatiran

Surel Cetak PDF

Oleh Nurjoni dan Rangga Prakoso

JAKARTA. Kebijakan larangan ekspor mineral mentah selain akan merugikan perekonomian nasional, juga akan gagal total di kemudian hari. Hal ini disebabkan aturan tersebut dibuat oleh birokrat amatiran yang tidak memahami ekonomi pertambangan maupun struktur perdagangan internasional mineral dan batubara (minerba) yang dihasilkan Indonesia serta tidak memahami komitmen regional maupun global.

Kebijakan pemerintah melarang ekspor mineral mentah pada awal tahun ini merupakan momentum yang harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Namun, upaya peningkatan nilai tambah mineral melalui pengolahan dan pemurnian (smelter) di dalam negeri tidak berjalan maksimal akibat tidak adanya kepastian hukum. Padahal, Indonesia merupakan negara yang masih menjanjikan untuk investasi pertambangan lantaran memiliki cadangan mineral terbesar di kawasan Asia Tenggara.

Demikian pendapat yang mengemuka dalam "Forum Energi Investor Daily" dengan tema Tantangan Investasi dalam Industri Minerba Nasional, di Jakarta, Kamis (24/4). Forum yang dipandu Pemimpin Redaksi InvestorDaily Prirmus Dorimulu itu menghadirkan sejumlah pembicara, yakni ahli ekonomi Indonesia Anwar Nasution, Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum UI Hikmahanto Juwana, Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dede I Suhendra. Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (Apemindo) Tjandra Irawan, dan Sekjen Masyarakat Geologi Ekonomi Indonesia (MGEI) Arif Zardi Dahlius. Sementara itu, Dirjen Minerba Kementerian ESDM R Sukhyar memberikan keynote speech di awal forum tersebut Anwar Nasution mengemukakan, larangan ekspor minerba mentah diharapkan akan memberikan kesempatan untuk membangun industri pengolahan dan pemurnian hasil tambang (smelter) di dalam negeri sebelum mengekspor sumber daya alam (SDA) yang ditambangnya. Pada gilirannya, lanjut dia, pembangunan industri pengolahan ataupun peleburan (smelter) minerba itu diharapkan akan memperluas lapangan kerja maupun meningkatkan perolehan nilai tambah, penerimaan pajak serta penghasilan devisa bagi perekonomian nasional.

Namun, Anwar menilai kebijakan di sektor minerba memiliki sejumlah kelemahan. Pertama, aturan yang dibuat menteri ESDM menyamaratakan seluruh jenis hasil tambang. Padahal, struktur serta persaingan pasar masing-masing jenis minerba adalah sangat berbeda antara satu dan lainnya. Misalnya antara nikel dan emas, bijih besi, bauksit dan batubara. "Kelemahan kedua aturan itu adalah bahwa industri pengolahan minerba adalah bersifat padat modal, skill intensive, padat energi listrik, tunduk pada skala ekonomi tertentu yang sangat besar dan mempunyai dampak lingkungan," kata mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) dan mantan ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ini.

Menurut dia, keperluan modal akan semakin lebih besar karena juga diperlukan investasi yang sangat mahal untuk membangun infrastruktur seperti pelabuhan laut jalan raya, pembangkit tenaga listrik, telekomunikasi dan sebagainya.

"Pengoperasian smelter menggunakan teknologi canggih hanya memerlukan segelintir teknisi dengan pendidikan tinggi yang belum banyak kita miliki. Di lain pihak, nilai tambah yang dihasilkannya sangat sedikit atau negatif. Sementara itu, investasi yang diperlukan untuk mengatasi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan di Indonesia dewasa ini adalah industri padat karya yang dapat menyerap tenaga kerja yang pada umumnya berpendidikan sekolah dasar," ucap dia.

Anwar juga menyoroti Peraturan Menteri Keuangan No 6/PMK.011/2014 tertanggal 11 Januari 2014 yang menggantikan larangan ekspor minerba dengan pengenaan bea keluar (BK) dengan tarif progresif dari 20% pada 2014 menjadi 60% pada paruh kedua 2016.

"Pembuatan kebijakan mendadak seperti ini, beberapa menit sebelum mulai berlakunya Permen ESDM No 7 Tahun 2012 mulai 12 Januari 2014, merupakan kelemahan yang ketiga. Perubahan kebijakan mendadak seperti itu menggambarkan tidak adanya pemikiran yang matang tentang pembuatan strategi pemerintah di sektor pertambangan yang sangat penting peranannya pada ekonomi Indonesia. Ketidakpastian aturan dan kebijakan ekonomi sekaligus menimbulkan ketidakpastian usaha dalam industri pertambangan," ujar dia.

Sedangkan kelemahan keempat, menurut Anwar, PMK di atas membagi mineral dalam dua golongan kategori. Kategori pertama, terdiri atas bijih besi, mangan, lead, dnc. flmenite, dan titanium yang boleh diekspor setelah 12 Januari 2014 dalam bentuk konsentrat Kategori kedua terdiri atas nikel, bauksit, timah, emas dan perak, chromium dan beberapa hasil tambang lainnya yang hanya boleh diekspor setelah memenuhi tingkat pengolahan tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah.

"PMK tersebut memberikan tenggang waktu hanya selama dua tahun, hingga tahun 2016, untuk mendirikan smelter. Padahal, pembangunan smelter memerlukan waktu setidaknya 5 tahun dan belum lagi pembangunan infrastruktur pendukungnya," kata Anwar.

Lebih lanjut dia mengatakan, kelemahan kelima yakni akan muncul masalah politik jika yang membangun tambahan kapasitas smelterbaru adalah investor dari Rusia dan RRT yang merupakan saingan Amerika Serikat (AS). Berdasarkan aturan yang dibuat oleh pemerintah, perusahaan pengolah hasil tambang milik Rusia dan RRT tersebut akan membeli bijih tambang (ore) dari perusahaan penambangan AS dengan tingkat harga yang lebih rendah daripada tingkat harga yang berlaku di pasar dunia.

"Dewasa ini, sekitar 97% dari bijih nikel di Indonesia diproduksi oleh Freeport dan Newmont yang berasal dari AS. Kapasitas pabrik pengolahan dan pemurnian minerba yang ada baru mampu mengolah sekitar 600.000 ton atau sekitar 15% dari yang ditetapkan pemerintah. Di lain pihak, jika tidak ada tambahan kapasitas pengolahan setelah tahun 2016 berbagai perusahaan pertambangan, termasuk perusahaan besar seperti Freeport, Newmont dan Vale, akan terpaksa mengurangi kegiatannya," tambah dia.

Anwar mengemukakan, kelemahan keenam, Undang-undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) dan Kepmen ESDM serta Kepmenkeu di atas yang bersifat serba negara adalah bertolak belakang dengan sistem pasar dan perdagangan bebas yang ingin dicapai oleh Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) maupun RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) dan TPP (Trans-Pacific Partnership).

Sedangkan kelemahan ketujuh, menurut Anwar, timingatau waktu pengenalan kebijakan hilirisasi minerba sudah terlambat karena boom komoditas primer sudah usai sejak akhir 2011, sebelum Permen ESDM No 7/2012 diterbitkan. Penurunan harga minerba telah menurunkan penerimaan perusahaan pertambangan. Di lain pihak, beban pembayaran bunga pinjaman mereka semakin meningkat terutama bagi yang mengandalkan pinjaman dari bank-bank asing dalam mata uang asing. Peningkatan beban utang itu berkaitan dengan mulai meningkatnya tingkat suku bunga internasional sehubungan dengan pengurangan secara bertahap (tapering) suntikan likuditas pada perekonomian oleh bank-bank sentral negara-negara maju di AS, Uni Eropa, dan Jepang. Beban bunga dalam rupiah juga semakin besar karena adanya erosi nilai tukar rupiah terhadap valuta asing.

Bukan Hal Baru

Dirjen Minerba R Sukhyar mengatakan, kebijakan pengolahan dan pemurnian mineral saat ini bukan hal yang baru. Pasalnya, dalam Kontrak Karya (KK) sudah terdapat kewajiban tersebut bagi perusahaan pertambangan. Namun sayangnya, hal tersebut tidak dikawal dengan baik.

Dia menyebut 20 tahun silam, pemerintah Indonesia punya kebijakan larangan ekspor kayu, sawit, dan kakao. Kala itu dunia usaha pun mengalami gonjang-ganjing seperti yang terjadi pada saat ini. Dia menganalogikan kedua kebijakan tersebut bagaikan menelan pil pahit agar sehat yang artiannya menuju masyarakat Indonesia sejahtera.

"Ini momentum kebangkitan industri mineral kita. Tentu kita sadari ada tantangan yang dihadapi. Kebijakan ini sangat baik tapi harus kita eJiminier tantangan tersebut Sinergi sangat penting antara pemerintah dan pelaku usaha," kata Sukhyar.

Sukhyar menuturkan, pemerintah mendengarkan masukan dari kalangan pengusaha. Karena itu, pemerintah berencana melonggarkan bea keluar (BK) mineral olahan yang dikeluhkan pelaku usaha pertambangan mineral.

Dalam PMK No 6/PMK.011/2014 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bpa Keluar Barang Mineral memuat keten tuan BK sebesar 20-60%. "Dalam seakan ke depan akan ada kepastian terkait BK tersebut Pengelolaan sumber daya alam harus mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat," jelas dia.

Lebih lanjut Sukhyar menegaskan, amanat yang terkandung dalam UU Minerba yakni meningkatkan nilai tambah mineral dan mengutamakan kebutuhan dalam negeri. Selain itu, mengontrol desentralisasi pertambangan agar tidak ada pemerintah daerah mengeluarkan bdn seenaknya.

"Kita bicara sumber daya tidak terbarukan. Siapa pun pasti mendukung nilai tambah yang memberikan manfaat besar. Mineral ada limitasi tertentu dengan sebaran tidak seragam dan ada waktu tertentu untuk menghabis-kannya. Tapi itu tidak bisa untuk mengadakannya kembali. Diperlukan waktu jutaan tahun," ujar dia.

Terburuk

Sementara itu, Direktur Eksekutif Apemindo Tjandra Irawan mengungkapkan hasil survei pertambangan yang dilakukan oleh Fraser Institute pada periode 2012/2013 menunjukkan Indonesia merupakan negara terburuk dalam investasi pertambangan karena ketidakpastian hukum. Dia menyebut adanya multitafsir Pasal 102 dan Pasal 103 UU Minerba. "Kami mendukung UU Minerba tapi kedua pasal itu ditafsirkan pemerintah sebagai larangan ekspor," ujar dia.

Tjandra menuturkan, Apemindo melakukan uji materi (judicial review) terkait kedua pasal tersebut ke Mahkamah Konstitusi.

Adapun bunyi Pasal 102 UU Minerba yakni, "Pemegang IUP dan IUPK wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral dan batubara".

Sedangkan bunyi Pasal 103 UU Minerba, yakni (1) Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri. (2) PemegangmJP dan IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengolah dan memurnikan hasil penambangan dari pemegang IUP dan IUPK lainnya. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan nilai tambah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 serta pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

Lebih lanjut Tjandra mengungkapkan sejumlah tantangan yang dihadapi pelaku industri mineral. Pertama, pemerintah tidak memiliki kebijakan mineral nasional. Akibatnya, tidak jelas pemanfaatan sumber daya mineral yang ada serta peruntukan pajak maupun royalti dari sektor pertambangan. Road map industri ini sudah ada di Kementerian Perindustrian, tapi kenapa tidak dipublikasikan. Apakah karena berbenturan wewenang dengan Kementerian ESDM," ujar dia.

Permasalahan lain yang dihadapi pelaku usaha yakni rendahnya minat perbankan nasional membiayai investasi di hilirisasi mineral ini. Tingginya risiko dalam pengelolaan sumber daya alam sebagai faktor yang membuat perbankan enggan mendanai. "Kami pengusaha mineral maunya equal playing field," jelas dia.

Masih Menjanjikan

Sementara itu, Sekjen MGEI Arif Zardi Dahlius menyebut Indonesia sebagai negara yang masih menjanjikan dalam berinvestasi di sektor pertambangan. Pasalnya, Indonesia memiliki cadangan mineral tertinggi di antara negara kawasan Asia Tenggara yang mencapai 39%. Berdasarkan data hingga akhir 2012, kata dia, cadangan emas Indonesia sebesar 167 juta ounce dan cadangan tembaga mencapai 44,1 juta ton. Papua Nugini berada di urutan kedua dengan cadangan sebesar 28%, kemudian diikuti Filipina sebesar 27%. Negara tetangga yakni Malaysia hanya memiliki cadangan sebesar 2%, sedangkan Vietnam, Laos, Thailand dan Taiwan masing-masing hanya 1%.

"Artinya Indonesia masih menjanjikan. Perlu mengundang investor untuk memanfaatkan potensi tersebut" ujar dia.

Arif mengingatkan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menerbitkan regulasi. Pasalnya, sering terjadi konflik kepentingan antar-institusi yang mengakibatkan tumpang tindih regulasi. "Investasi di dunia pertambangan memiliki risiko tinggi. Butuh regulasi yang lair, transparan, dan pasti," tutur dia.

Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana menuturkan, pasca lengsernya Presiden Suharto, pemerintah daerah memiliki wewenang penuh dengan adanya otonomi daerah. Namun sayangnya hal itu malah menimbulkan permasalahan yakni tumpang tindih wilayah pertambangan. Permasalahan yang timbul tersebut bisa mengakibatkan kerugian negara, contohnya sengketa Churchill Mining Plc yang saat ini sudah masuk ranah arbitrase.

"Izin pertambangan yang dikeluarkan pemerintah daerah berdampak pada pemerintah pusat lantaran pelaku usaha tersebut menuntut ganti rugi terhadap pemerintah Indonesia. Perlu dibikin lembaga pertambangan yang mengurus soal kontrak, jadi negara tidak terekspos. Seperti halnya di migas," tutur Hikmahanto.

Sedangkan Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM Dede I Suhendra menjelaskan, UU Minerba sudah memikirkan kesejahteraan rakyat melalui tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR). Dia menyebut dalam Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) yang diajukan perusahaan tambang tiap tahunnya, Kementerian ESDM selalu menagih program pengembangan masyarakat Dana tersebut tentunya untuk kemajuan masyarakat sekitar lokasi pertambangan, misalnya untuk pendidikan.

"PT Freeport memberikan 1% dari keuntungan kotor untuk itu. Anak-anak suku di sana (Papua) banyak (bersekolah) di Amerika Serikat Kami selalu menagih ke perusahaan mana program comunity development dalam RKAB," jelas dia. (es)

 Sumber : Investor Daily, 25 April 2014

Terakhir Diperbaharui ( Senin, 28 April 2014 08:41 )
 

Indosmelt Telah Habiskan Dana Rp 300 Miliar

Surel Cetak PDF

Muhammad Yazid

JAKARTA. PT Indosmelt tengah menggenjot persiapan pembangunan smelter copper cathode di Maros, Sulawesi Selatan. Hingga sekarang ini, Indosmelt telah membebaskan areal lahan seluas 60 ha dari total kebutuhan 100 ha untuk pabrik penghasil tembaga batangan berkapasitas 120.000 ton per tahun.

Natsir Mansur, Direktur Utama Indosmelt, mengatakan, total investasi untuk pembangunan smelter copper cathode yang dilengkapi fasilitas gold refinery diproyeksikan mencapai US$ 1 miliar. "Kalau sekarang, untuk pembebasan tanah saja dana yang kami pakai sudah hampir Rp 300 miliar," kata dia, Kamis (24/4).

Selain menggenjot kegiatan pembebasan lahan, Indosmelt juga telah menjajaki kerjasama beberapa calon kontraktor pelaksana EPC. Saat ini, sudah ada sembilan kontraktor lokal yang berminat bekerjasama dengan pihaknya. Adapun skema kerjasama yang akan ditawarkan Indosmelt kepada para kontraktor tersebut yaitu turnkey project. "Para kontraktor yang datang kepada kami selain membawa peralatan mereka harus juga membangun. Kalau sudah selesai, baru kami bayar," jelas Natsir.

Natsir bilang, kebutuhan dana investasi pembangunan smelter tersebut diharapkan akan diperoleh lewat initial public offering (IPO). Selain itu, pihaknya juga juga sedang berkomunikasi dengan investor asing untuk turut serta menanamkan sahamnya di Indosmelt.

Terkait pasokan konsentrat tembaga, Indosmelt akan menerima suplai dari PT Freeport Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara. "Kebutuhan kami 500.000 ton konsentrat per tahun, yang terbesar kami harapkan dipasok dari Freeport," imbuh Natsir.

 Sumber : Kontan, 25 April 2014

Terakhir Diperbaharui ( Senin, 28 April 2014 08:10 )
 

Freeport Kantongi Rekomendasi SPE

Surel Cetak PDF

M Taufiqur Rahman

JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akhirnya mengeluarkan rekomendasi ekspor konsentrat bagi PT Freeport Indonesia dan menetapkan volume ekspor hingga 1,5 juta ton konsentrat tembaga per tahun yang tidak diserap smelter dalam negeri kepada perusahaan itu.

Langkah tersebut menyusul pemberian rekomendasi ekspor terdaftar (ET) dari Kementerian ESDM dan Kementerian Perdagangan untuk produk konsentrat tembaga.

Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Ditjen Minerba Dede Ida Suhendra mengatakan rekomendasi ekspor Freeport akan keluar bersamaan dengan rekomendasi bagi empat perusahaan pertambangan lainnya yaitu Newmont, PT Sebuku Iran Lateritic Ore (SILO), PT Daya Swasta dan PT Lumbung Mineral Sentosa.

“Prinsipnya volume ekspor yang direkomendasikan adalah total produksi perusahaan tersebut dikurangi dengan serapan dalam negeri,” katanya, Kamis (24/4).

Berkaitan dengan kuota itu, produksi konsentrat tembaga Freeport pada tahun ini diproyeksi akan mencapai 2,5 juta ton. Sementara itu, serapan industri dalam negeri masih berada pada kisaran 1 juta ton. Dengan demikian, kuota ekspor yang diterima Freeport mencapai 1,5 juta ton konsentrat.

Adapun untuk Newmont, kuota ekspor konsentrat yang diperoleh perusahaan tambang yang berlokasi proyek di Nusa Tenggara Barat itu diperkirakan mencapai 600.000 ton atau sekitar 75% dari total produksinya. Ini karena dengan produksi konsentrat tembaga yang diperkirakan mencapai 800.000 ton pada tahun ini, baru 200.000 ton produksi dari Newmont yang diserap pasar dalam negeri.

Dede menyebutkan perlakuan yang sama juga diberikan kepada SILO, Daya Swasta dan Lumbung Mineral Sentosa. Kalau tiga perusahaan tersebut (SILO, Daya Swasta, Lumbung Mineral Sentosa], saya tidak hafal berapa kuota yang diberikan. “Tetapi, prinsipnya sama yaitu produksi yang tidak diserap pasar lokal,” jelasnya.

Dirjen Minerba ESDM R. Sukhyar mengatakan besaran kuota ekspor tersebut ditentukan oleh tim terpadu bentukan kementerian ESDM yang berasal dari berbagai lintas instansi dan juga berasal dari berbagai disiplin ilmu.

Ada tim khusus yang memberikan masukan berapa kuota yang haru diberikan. “Tim khusus ini berasal dari berbagai kalangan seperti akademisi, kementerian ESDM, lembaga penelitian dan juga dari Kementerian Keuangan,” ungkapnya.

BEA KELUAR

Berkaitan dengan pajak ekspor atau bea keluar (BK) konsentrat tersebut, Sukhyar menyatakan besaran BK yang harus ditanggung kelima perusahaan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, yaitu 25% untuk konsentrat tembaga dan 20% untuk mineral lainnya.

"Kalau aturan pengurangan BK itu kan masih digodok dan juga berlakunya kan disesuaikan dengan progres pembangunan smelter nya. Jadi BK yang berlaku ya masih tetap,” jelasnya.

 Sumber : Bisnis Indonesia, 25 April 2014

Terakhir Diperbaharui ( Senin, 28 April 2014 07:58 )
 

Freeport Q1 Earnings Beat Estimates

Surel Cetak PDF

Bloomberg

LiezelHill

Freeport-McMoRan Copper Gold Inc., the largest publicly traded copper producer, reported first-quarter earnings that beat analyst’s estimates after improved results in the energy business offset lower copper sales from Indonesia.

Net income fell to $510 million, or 49 cents a share, from $648 million, or 68 cents, a year earlier, Freeport said in a statement. Profit excluding one-time items topped the 42-cent average of 20 estimates compiled by Bloomberg. Sales climbed to $4.99 billion from $4.58 billion. The company is cutting spending and seeking asset sales to reduce debt after it completed acquisitions of two energy companies last year. Freeport reduced operating levels at its Grasberg mine in Indonesia by about 50 percent this year amid new restrictions and duties on mineral exports.

Our first-quarter results reflect solid operating performance in our North America, South America and Africa mining operations and a meaningful contribution from our oil and gas business, partly offset by the effects of reduced output from Indonesia and lower copper prices, the company said in the statement.

The company’s oil and gas unit sold 16.1 million barrels of oil equivalent in the first quarter, beating its January 2014 forecast of 15.3 million, primarily reflecting higher Eagle Ford production volumes, continued strong performance in the Gulf of Mexico and stable production from California.

Copper cash costs were $ 1.54 per pound of copper, compared with $1.57 per pound a year earlier. That excludes 6 cents per pound of fixed costs related to the impact of export restrictions on the company’s Indonesian operations, Freeport said. Jorge Beristain, an analyst at Deutsche Bank AG, had estimated net cash costs of $1.78 per pound. The company planned to cut debt from about $20 billion to $12 billion by 2016, chief executive Richard Adkerson said on Feb. 24.

The average copper price in the quarter was $3.19 a pound for futures on the Comex in New York, 12 percent lower than the same period of 2013. Gold averaged $1,292 an ounce in the quarter, 21 percent less than a year earlier. Freeport acquired Plains Exploration Production Co. and McMoRan Exploration Co. last year in transactions valued at about $9 billion, excluding assumed debt, to diversify into oil and gas.

 Source : JakartaGlobe, April 25, 2014

Terakhir Diperbaharui ( Senin, 28 April 2014 07:54 )
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL