Indonesian Mining Association


  • Buat akun
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Renegosiasi Lima Perusahaan Dihentikan

Surel Cetak PDF

Muhammad Yazid

JAKARTA. Proses renegosiasi kontrak karya (KK) dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) masih terus bergulir. Yang terbaru, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menghentikan proses renegosiasi terhadap lima perusahaan tambang pemegang konsesi rezim kontrak tersebut.

Dengan demikian, pemerintah hanya akan memproses 107 perusahaan untuk disesuaikan isi kontraknya dengan dengan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. Nah, berdasarkan catatan Kementerian ESDM, baru terdapat 39 perusahaan yang telah menyepakati seluruh poin renegosiasi.

Sukhyar, Direktur Jenderal Kementerian ESDM merinci, terdapat dua perusahaan pemegang PKP2B dan tiga pemegang KK yang tidak dilanjutkan proses renegosiasinya. "Banyak alasannya, seperti determinasi kontrak atau persoalan tumpang tindih lahan, kata dia ke KONTAN, akhir pekan lalu.

Ketiga KK yang tidak dilanjutkan renegosiasinya yaitu PT Nabire Bakti Mining, PT Irja Eastern Mineral, dan PT Koba Tin. Sedangkan dua perusahaan pemegang PKP2B itu yakni PT Sarwa Sembada Karya Bumi, dan PT Intitirta Primasakti.

Menurut Sukhyar, Nabire Bakti dan Irja Eastern telah dideterminasi oleh pemerintah. Kedua perusahaan yang masih dalam tahapan eksplorasi terbelit kesulitan finansial sehingga tidak melanjutkan pengusahaan areal tambangnya. Sedangkan PT Koba Tin, sudah habis masa kontraknya sejak akhir Maret 2013 silam, dan tidak memperoleh masa perpanjangan kontrak 2x10 tahun. "Semua proses determinasinya sudah selesai, sehingga tidak perlu dilakukan renegosiasi" kata dia.

Menurut Sukhyar, areal konsesi PKP2B milik Intitirta Primasakti baru saja diaktifkan kembali pada Januari silam berdasarkan keputusan pengadilan tinggi tata usaha negara (PTUN) Jakarta yang memenangkan gugatan perusahaan tersebut. Dia bilang, karena baru saja diaktifkan kembali konsesinya, perusahaan tersebut tidak termasuk dalam daftar renegosiasi.

Sedangkan Sarwa Sembada Karya Bumi belum bersedia membahas klausul renegosiasi sebelum pemerintah pusat memperjelas posisi lahan. Pasalnya, kepemilikan areal konsesi tambangnya tumpang tindih dengan beberapa perusahaan pemegang izin usaha pertambangan (IUP). "Mereka meminta diselesaikan dulu persoalannya, baru dibahas.

renegosiasinya," kata dia Sukhyar menambahkan, setelah 39 KK dan PKP2B menyetujui poin renegosiasi, masih terdapat 68 perusahaan yang belum sepakat merevisi isi kontraknya. Tapi, dia yakin mereka akan bersedia mengubah kontrak di November.

 Sumber : Kontan, 28 Mei 2014

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 28 May 2014 11:39 )
 

Pemerintah Cari Jalan Tengah Atasi Kebuntuan Renegosiasi dengan Freeport

Surel Cetak PDF

Pemerintah diingatkan tidak hanya berkutat kepada kepemilikan saham Freeport, namun juga mendorong peran nasional dalam operasional Freeport.

Yurika Indah Prasetianti

JAKARTA. Pemerintah akan mencari jalan tengah atas buntunya renegosiasi kontrak karya dengan PT Freeport Indonesia. Susilo Sis-woutomo, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengatakan pemerintah masih terus bernegosiasi dengan Freeport, khususnya terkait besaran divestasi saham yang dikuasai Freeport McMoRan CopperGold Inc, perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu.

Renegosiasi kontrak karya dengan Freeport dan Newmont ditargetkan bisa diselesaikan dalam 1-2 bulan mendatang. Penyelesaian renegosiasi diharapkan berdampak paralel sehingga penandatanganan revisi KK dan Perjanjian Karya Pertambangan dan Pengusahaan Batubara (PKP2B) dapat dilakukan pada akhir 2014.

Menurut Susilo, pemerintah masih mengharapkan besaran divestasi saham Freeport lebih dari 20%. Di- sisi lain, Freeport McMoran tetap bersikukuh hanya mau melepas 20% sahamnya di Freeport Indonesia, yang mengelola tambang emas dan tembaga Grasberg di Papua.

"Namanya orang negosiasi jual beli barang, dia maunya sekian masa you maunya sekian. Nanti kan di cari tengahnya," ujar dia kepada IFT, Senin.

Kementerian ESDM sebelumnya menegaskan Freeport McMoran harus sudah mendivestasi 30% sahamnya di Freeport Indonesia saat masa kontraknya berakhir pada 2021.

R Sukhyar, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, mengatakan divestasi saham Freeport pertama kali haras ditawarkan ke pemerintah pusat terlebih dahulu, baru kemudian ke pemerintah daerah. Setelah itu baru bisa ditawarkan ke pihak swasta.

Saham Freeport yang dijual ke pemerintah tidak menggunakan harga pasar, melainkan berdasarkan replacement cost atau nilai investasi yang telah dikeluarkan Freeport.

"Kalau market value, sudah berapa miliar dolar AS itu. Masa Indonesia beli resources-nya sendiri," kata dia.

Saat ini, Freeport MacMoRan menguasai 90,64% saham Freeport Indonesia. Sisanya, 9,36% dikuasai pemerintah Indonesia. Freeport sebelumnya menyatakan hanya mau mendivestasi 10,64% saham tambahan di Freeport Indonesia ke pihak Indonesia dalam proses renegosiasi kontrak karya dengan pemerintah.

Dede Ida Suhendra, Direktur Pengusahaan dan Pembinaan Mineral Kementerian ESDM, mengatakan renegosiasi kontrak karya dengan Freeport hanya tinggal menyisakan dua poin yang belum mencapai titik temu. Namun Dede tidak mau menyebutkan dua poin yang masih jadi ganjalan renegosiasi dengan Freeport tersebut.

Enam poin yang dibahas dalam renegosiasi dengan seluruh pemegang kontrak karya dan PKP2B adalah kewajiban divestasi saham kepada nasional, pemanfaatan produk dalam negeri, melaksanakan pengolahan dan pemurniaan di dalam negeri, penyesuaian tarif royalti, peralihan perpanjangan kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan (IUP), serta mengikuti batasan maksimum luas wilayah pertambangan.

Kandungan Nasional

Budi Santosa, Ketua Working Group Kebijakan Pertambangan, Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia, mengatakan hingga saat ini belum diketahui dasarnya Freeport yang hanya mau mendivestasi 20% sahamnya dan pemerintah minta lebih dari itu. Namun, pada prinsipnya renegosiasi harus sama-sama menguntungkan.

Dia juga mengingatkan pemerintah tidak hanya berkutat kepada kepemilikan saham Freeport, namun juga mendorong peran nasional dalam operasional Freeport. "Pemerintah harus juga mendorong yang lainnya tentang peran nasional, kontraktor, konsultan, supply nasional. Kenaikan kandungan nasional harus juga menjadi ukuran," tutur dia.

Menurut Budi, biaya operasional Freeport Indonesia sangat besar dan jika itu dinikmati nasional akan memiliki manfaat nasional yang tinggi. Apalagi operasional Freeport yang sudah lebih dari 30 tahun sudah selayaknya peran nasional ditingkatkan.

"Karena ini kan konsep pemerintah untuk mendorong kemampuan nasional. Kalau tidak multiplier effect-nya msih tetap rendah," kata dia.

Hingga kini, baru enam perusahaan pemegang kontrak karya yang sudah menandatangani nota kesepahaman amendemen dengan Kementerian ESDM, yakni PT Karimun Granit, PT Tambang Mas Sable, PT Tambang Mas Sangihe, PT Iriana Mutiara Mining, PT Iriana Mutiara Indeburg, dan PT Woyla Aceh Minerals.

Sementara itu, tiga pemegang kontrak karya besar lainnya, yakni Freeport, PT Newmont Nusa Tenggara, dan PT Vale Indonesia Tbk (INCO) hingga kini masih terus melakukan renegosiasi dengan pemerintah.

 Sumber : Indonesia Finance Today, 28 Mei 2014

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 28 May 2014 11:36 )
 

Empat Perusahaan Bisa Ekspor Konsentrat

Surel Cetak PDF

Muhammad Yazid

JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan menerbitkan rekomendasi surat persetujuan ekspor (SPE) bagi empat perusahaan penghasil mineral olahan tanpa pemurnian pada pekan depan. Kini instansi tersebut masih menuntaskan penghitungan volume kuota ekspor bagi para perusahaan tersebut.

Sukhyar, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, mengatakan, tini teknis independen tengah merevisi penghitungan kuota ekspor yang akan diberikan kepada masing-masing perusahaan tambang. "Jangka waktunya tidak per enam bulan, melainkan kuota ekspor akan kami berikan hingga akhir tahun 2014," kata dia di kantornya, akhir pekan lalu.

Sekadar mengingatkan, meski Undang-undang (UU) No 4/2009 tentang Mineral dan Batubara mewajibkan pemurnian mineral di dalam negeri mulai 12 Januari 2014, pemerintah masih membolehkan ekspor atas enam jenis konsentrat mineral logam hingga tahun 2017. Keenam konsentrat itu adalah konsentrat tembaga, besi, pasir besi, seng, timbal, dan mangan.

Kendati ekspor sudah dibuka pemerintah, sejak empat bulan lalu jual beli enam konsentrat tersebut di luar negeri masih belum berjalan hingga saat ini. Pemerintah mesti memverifikasi persyaratan serta menghitung volume kuota ekspor setiap perusahaan produsen konsentrat mineral tersebut.

Empat perusahaan akan mendapatkan izin ekspor konsentrat, yakni PT Freeport Indonesia, PT Newmont Nusa Tenggara, PT Sebuku Iron Lateristic Ores, serta PT Lumbung Mineral Sentosa. "PT Sumber Suryadaya Prima juga telah mengantongi surat eksportir terdaftar (ET), namun masih menunggu kajian tim untuk verifikasi proyek smelter," kata Sukhyar.

Semula, Kementerian ESDM memproyeksikan volume ekspor konsentrat tembaga bagi Freeport mencapai 1,22 juta ton. Newmont mendapat kuota ekspor 403. 036 ton tembaga. Namun, kata Sukhyar, pemerintah akan mengurangi kuota ekspor kedua perusahaan tersebut dan menyesuaikan dengan tingkat produksi kedua perusahaan tersebut.

Namun ia belum mau menyebutkan detail volume kuota ekspor yang akan diberikan kepada mereka. "Belum ada angka resmi. Yang jelas, kami akan menentukan kuota ekspornya berdasarkan kemampuan produksi perusahaan di tahun ini," imbuh dia.

Martiono Hadianto, Presiden Direktur PT Newmont Nusa Tenggara mengatakan, pihaknya siap memenuhi semua persyaratan supaya bisa mengantongi izin ekspor. Salah satunya adalah syarat pemberian deposito jaminan kesungguhan. Newmont bahkan yakin bisa mulai ekspor konsentrat pada 1 Juni 2014.

 Sumber : Kontan, 26 Mei 2014

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 28 May 2014 11:33 )
 

Antam Siap Kerja Sama Bangun Smelter Tembaga

Surel Cetak PDF

Brigida Ernestina E. Wea

JAKARTA. PT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam, badan usaha milik negara di sektor pertambangan, siap menjalin kerja sama dengan PT Freeport Indonesia untuk membangun pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) tembaga.

Tato Miraza, Direktur Utama Antam, mengatakan Antam siap menjalin kerja sama dengan Freeport untuk membangun smelter tembaga.

"Sekarang biarkan Freeport fokus dulu bicara dengan pemerintah. Kalau dari Antam, kami siap untuk bangun," tegas dia, akhir pekan lalu.

Menurut Tato, Antam juga siap dari sisi pendanaan yang bisa diperoleh dari corporate financing, project financing dan off taker financing.

"Jadi ada structure yang bisa kami pakai yang tidak membebani kapasitas pendanaan Antam," tegas dia.

Tato mengungkapkan, kajian yang telah dilakukan Antam untuk pembangunan smelter tembaga dengan kapasitas 400 ribu ton diperlukan investasi sebesar US$ 2,3 miliax. Namun kapasitas produksi tersebut bisa diturunkan sesuai kebutuhan.

"Kami usulkan kapasitas yang harus dibangun itu 400 ribu ton, sehingga economics of scale itu bisa tercapai. Bisa juga 300 ribu, tetapi lebih bogus lagi kalau di 400 ribu ton," ungkap dia.

Lokasi yang dikaji Antam di antaranya berada di Jawa Timur, yakni sebanyak lima lokasi. Selain itu, pembangunan smelter juga dipertimbangkan di Papua, sehingga berdekatan dengan lokasi tambang Freeport di Grasberg.

R Sukhyar, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, sebelumnya mengatakan Freeport Indonesia akan menjadi pemilik mayoritas dari sme/feryang semula akan dikembangkan bersama Antam. Pembangunan konstruksi smelter Freeport ditargetkan mulai direalisasikan pada tahun depan.

"Smelter legal entity-nya Freeport, Freeport yang akan bangun. Freeport nyatakan tidak feasible berpartner, ya sudah dia maju sendiri. Kan undang-undang mengharuskan dia bangun smelter," tegas dia.

Pembangunan smelter Freeport merupakan implementasi pelaksanaan pasal 170 Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) yang menyebutkan pemegang kontrak karya wajib melakukan pengolahan dan pemurnian.

Menurut Sukhyar yang juga Komisaris Utama Aneka Tambang (Antam), partisipasi Antam tetap diperlukan dalam pembangunan smelter Freeport.

"Antam nanti tetap masuk, tapi kita belum tahu partisipasinya seperti apa. Kalau ada Antam kan bagus, karena BUMN. Sehingga, bisa ikut melihat perkembangan Freeport. Jadi tidak berhenti hanya disini, nanti mungkin di pengembangan-pengembangan pe-nambangannya," ungkap dia.

Proyek Pomala

Tato mengatakan saat ini pembangunan Proyek Perluasan Pabrik Feronikel Pomalaa (P3FP) telah mencapai 44%. Nantinya, jika telah beroperasi pabrik feronikel nikel Antam akan memiliki kapasitas produksi sebesar 27 ribu-30 ribu ton, meningkat dari kapasitas saat ini sebesar 18 ribu-20 ribu ton.

Proyek perluasan pabrik feronikel Pomalaa ditargetkan tuntas pada September 2015.

"Saat ini masih 44% dari segi konstruksi dengan delapan paket pengerjaan yang harus kami selesaikan," kata dia.

Untuk membiayai pembangunan perluasan pabrik feronikel Pomalaa, Antam mendapat fasilitas kredit investasi ekspor (KIE) senilai US$ 100 juta dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Exim Bank).

Tato mengatakan perseroan berkomitmen untuk mempercepat penuntasan perluasan pabrik feronikel Pomalaa.

"Ini seiring dengan peningkatan harga nikel yang signifikan sebagai efek pemberlakuan larangan ekspor mineral mentah, sehingga dapat meningkatkan imbal hasil para pemangku kepentingan," kata dia.

Fasilitas pinjaman dari Indonesia Exim Bank merupakan tahap pertama dari keseluruhan fasilitas kredit investasi sebesar US$ 160 juta. Tahap II akan diperoleh sebesar US$ 60 juta yang baru akan diambil Antam jika diperlukan.

 Sumber : Indonesia Finance Today, 26 Mei 2014

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 28 May 2014 11:31 )
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL