Indonesian Mining Association


  • Buat akun
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Perusahaan Tambang Wajib Miliki Performance Bond

Surel Cetak PDF

PEMERINTAH berdalih tidak ada pelonggaran aturan ekspor mineral mentah dengan mengubah lagi bea keluar (BK) konsentrat. Alasannya, meski BK dikurangi, perusahaan tambang harus mengeluarkan performance bond sebagai jaminan pembangunan smelter.

"Ini bukan relaksasi," tegas Menteri Perindustrian MS Hidayat di kantor Menko Perekonomian, Jakarta, kemarin.

"Kita ingin dalam tiga tahun smelter berdiri, dipaksa. Karena dulu dikasih lima tahun, tidak dibangun. Kini kalau punya kesungguhan, antara lain kewajiban (performance bond), mereka bisa mendapat relaksasi (bea keluar). Ini bukan untuk revenue, melainkan alat pemaksa membangun (smelter)," paparnya.

Performance bond adalah surat utang yang biasa dikeluarkan kontraktor sebagai garansi penyelesaian kontrak pembangunan pada pihak lain. Hidayat menyebut mekanisme itu berbeda dengan bank guarantee yang pernah dikeluarkan pemerintah.

Performance bond bisa menjadi salah satu jenis bank guarantee, tapi bentuk jaminan di bank bisa lebih luas daripada bank guarantee. "Secara normal performance bond 5% (dari nilai proyek). Tapi Menteri Keuangan yang putuskan," kata Hidayat.

Selain itu, pemerintah akan meminta proposal peta jalan (roadmap) pembangunan smelter secara detail. "Paling enggak, kalau taruh uang, mereka tidak akan mau kehilangan uang itu."

Di sisi lain, Menteri ESDM Jero Wacik menyatakan pemerintah akan menandatangani revisi kontrak karya (KK) dengan 25 dari 112 perusahaan tambang yang melakukan renegosiasi. Keseluruhan 112 perusahaan itu terdiri dari 37 pemegang KK dan 75 pemegang perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B).

Nama besar seperti PT Freeport Indonesia, PT Newmont Nusa Tenggara, dan PT Vale Indonesia justru dalam negosiasi. "Yang 25 ini segera ditandatangani persetujuan prinsipnya," ujarnya.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa menambahkan, ada enam poin revisi kontrak, yakni besaran royalti, divestasi saham, pengurangan lahan yang dikuasai, pembangunan smelter, hingga penggunaan local content. (Ghe/E-5)

 Sumber : Media Indonesia, 07 Maret 2014

Terakhir Diperbaharui ( Selasa, 11 Maret 2014 13:54 )
 

Kadin: Pengurangan BK Mineral Jadi Insentif Pembangunan Smelter

Surel Cetak PDF

JAKARTA. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengapresiasi rencana pemerintah mengurangi besaran bea keluar (BK) mineral olahan dalam bentuk konsentrat. Pengurangan atau diskon BK menjadi insentif bagi pengusaha pertambangan dalam membangun pabrik pengolahan dan pemurnian bijih mineral (smelter) di dalam negeri.

Ketua Satuan Tugas Hilirisasi Kadin Didie Suwondho mengharapkan diskon BK yang diberikan pemerintah sebesar 50-75%. Artiannya BK yang saat ini berlaku sebesar 2035% maka menjadi 10-12,5% apabila mendapat pengurangan 50%. "Keringanan dalam bentuk BK bisa dianggap insentif bagi mereka yang mau bangun smelter. Dengan pengurangan ini maka produk olahan pertambangan bisa bersaing," kata Didie di Jakarta, Kamis (6/3).

Didie menuturkan pengurangan BK ini tidak akan berpengaruh pada pemasukan pemerintah. Pasalnya penerapan BK progresif yang dikenakan pemerintah hingga 60% pada 2016 merupakan instrumen paksa agar smelter segera terwujud. "BK sekarang ini untuk memberi tekanan bukan untuk penerimaan negara," ujarnya.

Dia mengatakan diskon BK tersebut bisa dicabut pemerintah apabila perusahaan pertambangan tidak memenuhi komitmennya membangun smelter. Namun dia meminta pemerintah untuk menyusun kriteria keseriusan perusahaan membangun smelter. "Aturan mainnya harus jelas. Apa kriteria keseriusan membangun smelter. Harus transparan dan tidak berpihak," tegasnya.

Lebih lanjut Dede menyoroti rencana pemerintah yang akan mengenakan jaminan komitmen sebesar 5% dari nilai investasi smelter. Menurutnya jaminan tersebut bisa dikenakan apabila pemerintah mendukung pembangunan smelter dengan menyediakan infrastruktur listrik maupun pelabuhan. Dia menyebut infrastruktur penunjang smefersaatini menjadi tanggungjawab pengusaha untuk menggarapnya.

Selain itu, kata Didie, pemerintah harus memberikan insentif seperti kemudahan memperoleh perizinan, diberikan tax holiday, pembebasan bea masuk serta penundaan PPn impor. "Kalau pengusaha tidak serius membangun smelter maka insentif bisa dicabut," ujarnya.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) R. Sukhyar sebelumnya mengatakan pemerintah akan mengurangi besaran bea keluar bagi perusahaan pertambangan yang berkomitmen membangun smelter. Pengurangan ini berlaku untuk seluruh perusahaan pertambangan. Dia menegaskan pengurangan bea keluar itu tidak sampai 0%. Besaran pengurangan itu sedang dalam kajian oleh pihaknya yang kemudian menjadi bahan masukan bagi Kementerian Keuangan. "Pengurangan ini berlaku untuk semua. Kami tidak membeda-bedakan," ujarnya. (rap) Rangga Prakoso

 Sumber : Investor Daily, 07 Maret 2014

Terakhir Diperbaharui ( Selasa, 11 Maret 2014 12:40 )
 

RI Siap Hadapi Jepang

Surel Cetak PDF

Wike D Herlinda

Alamat surel ini dilindungi dari robot spam. Anda perlu mengaktifkan JavaScript untuk melihatnya

JAKARTA. Pemerintah Indonesia mengaku siap pasang badan apabila Pemerintah Jepang hendak mengadukan keberatan mereka terhadap penerapan UU Minerba ke Dispute Settlement Body World Trade Organization (DSB WTO).

Kementerian Perdagangan menegaskan Indonesia tidak akan gentar jika masalah UU Minerba diseret ke ranah WTO. Pasalnya, ketetapan dalam UU larangan ekspor bahan mineral mentah tersebut telah sesuai dengan norma WTO. Penegasan tersebut disampaikan pemerintah menyusul rencana Jepang untuk membawa keberatan tersebut ke DSB WTO, yang disampaikan oleh Ministry of Economy, Trade and Industry (METI).

Dirjen Perdagangan Luar Negeri Bachrul Chairi mengatakan UU Minerba dilandasi kepentingan untuk meningkatkan nilai tambah produk nonmigas. Regulasi itu juga bersifat ramah lingkungan, sehingga tidak ada alasan bagi Negeri Sakura untuk merasa keberatan.

"Kami harap Jepang tidak membawa ke DSB. Dalam WTO, memang ada pasal yang memperbolehkan anggotanya untuk melarang ekspor dalam rangka pencegahan kerusakan lingkungan dan untuk meningkatkan added value. Itu ada pasal-pasalnya, dan kami tidak melarang [ekspor sepenuhnya] kok," tegasnya, Selasa (4/3).

Badan Pusat. Statistik (BPS) mencatat ekspor bahan bakar mineral (termasuk batu bara) ke Jepang tahun lalu bernilai US$3,23 miliar, turun 10,21 % dari 2012. Penjualan bijih, abu, dan logam mineral sepanjang 2013 adalah US$1,01 miliar, turun 4,85% dari tahun sebelumnya.

Adapun, pengiriman nikel dan produk dari nikel ke Jepang pada 2013 mencapai US$928,59 juta atau turun 5,94% dari tahun sebelumnya. Ekspor aluminium dan produk aluminium mencapai US$276 juta pada tahun lalu, turun 11,81% dari 2012.

Jepang merupakan salah satu negara pengguna produk nikel terbesar di dunia. Ministry of Economy, Trade and Industry negara tersebut menjelaskan Indonesia adalah sumber bahan baku ore dominan bagi industri manufaktur Jepang.

Pelarangan ekspor bijih mineral mentah berpeluang mengerek harga nikel dunia hingga 17% menjadi US$20.000/ton. Kekhawatiran yang dirasakan Jepang adalah kenaikan biaya produksi yang telak akan membebani perusahaan manufaktur di sana.

Bachrul mengklaim posisi pemerintah Indonesia dalam kasus terhadap rencana gugatan Jepang ke WTO sa/it ini cukup kuat. "Kami punya dasar yang kuat. Kalau dibilang kami melarang ekspor, [itu] tidak [benar]," lanjutnya.

Hingga saat ini, pemerintah belum bertemu dengan perwakilan Negeri Matahari Terbit guna membahas isu tersebut. Namun, kata Bachrul, Indonesia dapat memahami kekhawatiran yang dirasakan oleh negara pimpinan Perdana Menteri Shinzo Abe itu.

"Kalau nanti Jepang mau beli berapa saja, sejumlah yang kemarin, juga tidak masalah, tapi setelah ditingkatkan nilai tambahnya. Jadi, kita harus lihat ada perbedaan yang signifikan di sini," ucapnya.

Pemerintah Indonesia, tegasnya, tidak melarang ekspor produk tambang, tetapi hanya menetapkan perlunya added value di dalam negeri guna membuka lebih banyak lapangan kerja, meningkatkan bahan baku untuk keperluan domestik, dan mencegah eksploitasi tambang secara berlebihan yang berujung pada kerusakan lingkungan.

JANGAN KHAWATIR

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ) Riza Damanik berpendapat Indonesia tidak perlu khawatir terhadap posisi tawarnya apabila penolakan terhadap UU Minerba tersebut benar-benar dibawa ke DSB WTO.

"Karena dalam kondisi ideal, kedudukan UU Minerba tidak dapat dilikuidasi oleh perjanjian internasional. Justru sebaliknya, perjanjian internasional harus memerhatikan kebijakan pada level nasional," ujarnya kepada Bisnis, Rabu (5/3).

Hanya saja, lanjutnya, Indonesia perlu mewaspadai gugatan Jepang dengan melakukan konsolidasi terhadap kebijakan nasional agar menjadi lebih kuat dan memiliki legitimasi dalam melindungi kepentingan nasional. .

"Saya yakin dalam hal UU Minerba, DSB WTO tidak layak meneruskan gugatan tersebut, karena membuat regulasi yang melindungi kepentingan nasional adalah hak negara berdaulat, sesuai dengan konstitusi dan konvensi internasional terkait," kata Riza.

Dia menambahkan Indonesia perlu mempertahankan UU Minerba, bukan untuk mengganggu perdagangan internasional, tetapi dimaksudkan untuk menyelamatkan kepentingan nasional, yaitu memperkuat penghiliran, sambil tetap melakukan pengurangan eksploitasi SDA yang kian terbatas.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menilai dampak akibat larangan ekspor bijih mineral mentah sebenarnya tidak seburuk yang diprediksi sebelumnya.

"Ini komitmen nasional bahwa kita tidak lagi mau menjual barang mentah, tapi setidaknya setengah jadi. Jadi, ini seperti menabung. Kita bersusah dahulu, supaya bisa dinikmati di kemudian hari," sambungnya.

 Sumber : Bisnis Indonesia, 06 Maret 2014

Terakhir Diperbaharui ( Selasa, 11 Maret 2014 12:37 )
 

Pemerintah Dinilai Tak Konsisten

Surel Cetak PDF

Lukas Hendra

Alamat surel ini dilindungi dari robot spam. Anda perlu mengaktifkan JavaScript untuk melihatnya

JAKARTA. Pemerintah berpotensi kembali menunjukkan gelagat tak konsisten dalam menjalankan peraturan perundangan apabila rencana penghapusan pengenaan bea keluar (BK) ekspor konsentrat diberlakukan.

Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (Iress) Marwan Batubara mengatakan rencana pemerintah tersebut menunjukkan pemerintah tidak berani dan takut terhadap kontraktor asing dan kontraktor dalam negeri yang bermodal besar.

Pasalnya, dia melihat ketidakkonsistenan pemerintah dalam menjalankan peraturan khususnya di dunia pertambangan mineral terus berulang. Namun, dia berpendapat ketidakkonsistenan ini bisa merendahkan pemerintah Indonesia di mata asing.

"Celakanya, ke depan bila pemerintah mengeluarkan kebijakan, pelaku usaha tak akan patuh. Dalam pikiran mereka, ah dilobi pun selesai masalah," ujarnya kepada Bisnis Rabu (5/3).

Apalagi, jelasnya, ketidakkonsistenan ini merupakan tabiat dari pemerintah sekarang. Dia mencontohkan bagaimana langkah pemerintah soal renegosiasi kontrak yang telah dibahas sejak 2003, tetapi peraturan diubah pada 2012 dan hingga kini belum selesai.

Tidak hanya itu, contoh lain adalah lolosnya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1/2014 yang di dalam proses penyusunannya ada lobi-lobi dari pelaku usaha. Kini, melalui rencana pemerintah untuk merevisi Peraturan Menteri Keuangan No. 6/PMK. 011/2014, tabiat pemerintah dalam menjalankan peraturan dipertanyakan.

Marwan mengaku angka yang tinggi dalam PMK tersebut mungkin bukan angka yang tepat. Namun, bila sudah diketok menjadi sebuah peraturan, dia berharap semua pihak menjalankan secara konsisten.

Sementara itu, pelaku usaha menyambut positif terhadap rencana pemerintah untuk menurunkan angka bea keluar ekspor konsentrat bahkan berpotensi untuk dihapus. Didie Soewondho, Ketua Satuan Petugas Hilirisasi Mineral Kamar Dagang dan Industri Indonesia, mengatakan rencana pemerintah tersebut sangat memenuhi keinginan pelaku usaha.

Menurutnya, bila PMK urung dihapus maka pemerintah perlu memberikan diskon agar beban pelaku usaha menjadi lebih ringan. Dia mencontohkan misal ada diskon 50%, maka bea keluar efektif yang diterapkan sekitar 10%-12,5%.

Hanya saja, dia berpendapat bila pemerintah akan merevisi peraturan tersebut, pelaku usaha meminta bea keluar berkisar antara 5% dan 7,5%. Pasalnya, rata-rata keuntungan yang diperoleh pelaku usaha di sektor pengolahan pertambangan hanya 10% hingga 15%.

Tak hanya itu, pihaknya meminta dalam revisi tersebut bea keluar tak perlu progresif tetapi flat saja. Masalahnya, pelaku usaha juga tak kunjung menerima insentif dari pemerintah untuk mendukung program penghiliran mineral.

MINTA INSENTIF

Didie meminta insentif bisa berupa kemudahan perizinan, tax holiday 5 -10 tahun, dan bebas bea masuk impor peralatan dari luar negeri. "Bila PPN impor ditangguhkan atau ditunda hingga pabrik smelter beroperasi, cash flow menjadi ringan. Contohlah biaya peralatan pabrik smelter mencapai US$300 juta, bila PPn 10% ditangguhkan pelaku usaha memiliki tambahan cash flow US$30 juta," ujarnya.

Di sisi lain, Wakil Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro menyatakan keringanan itu diberikan karena Kemenkeu melihat ada kesungguhan dari pemegang kontrak karya (KK) untuk membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian.

Menurutnya, relaksasi pengenaan bea keluar itu akan diberikan hingga 2017 bagi investor yang menunjukkan studi kelayakan (feasibility study) yang jelas dan jaminan kesungguhan. Namun, dia tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang jaminan kesungguhan yang dimaksud.

"Besaran persisnya sedang dirumuskan tim bersama antara Kemenkeu dan Kementerian ESDM," katanya, Selasa (4/3).

Berkaitan dengan pasokan konsentrat tembaga, pemerintah berencana mengundang sejumlah pelaku usaha untuk menyusun neraca mineral logam dan bukan logam. Menurut Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Dede I. Suhendra, pihaknya menyerahkan mekanisme pasokan konsentrat tembaga bagi pabrik pemurnian copper cathode yang akan dibangun melalui sistem business to business.

Namun, dia mengaku akan ada pertemuan untuk mendengar berapa jumlah pasokan konsentrat tembaga yang siap dipenuhi dan berapa kebutuhan dari seluruh pabrik smelter copper cathode tersebut.

Berkaitan dengan itu, Ketua Asosiasi Tembaga Emas Indonesia (ATEI) Natsir Mansyur mengatakan pada pertemuan yang direncanakan pada Jumat (7/3) akan membahas masalah neraca mineral logam dan non logam.

Neraca ini, jelasnya diperlukan untuk mengetahui peta mineral di Indonesia sehingga berapa jumlah hasil produksi pengolahan, berapa kebutuhan konsentrat bagi pabrik smelter dan berapa hasil pemurnian tersedia dalam peta tersebut.

"Kalau peta ini dibuat, maka pemerintah dan pelaku usaha dapat memperoleh informasi kekuatan Indonesia dalam menghasilkan produk jadi, sehingga produk turunan berkembang," ujarnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, jumlah produksi konsentrat tembaga pada 2013 mencapai 3 juta ton sedangkan kebutuhan konsentrat tembaga apabila pabrik smelter telah beroperasi pada 2017 mencapai 4,1 juta ton. Kebutuhan itu berasal dari PT Smelting 1,2 juta, PT Aneka Tambang 1,2 juta, PT Indosmelt 800.000 ton dan PT Nusantara Smelting 900.000 ton.

Padahal, PT Freeport Indonesia telah mengumumkan bila sejak 2016 akan, menurunkan kapasitas produksinya, seiring dengan ditutupnya tambang terbuka, Grasberg opet pit dan mulai pengoperasian awal tambang bawah tanah yang baru mencapai kapasitas maksimum pada 2021.

 Sumber : Bisnis Indonesia, 06 Maret 2014

Terakhir Diperbaharui ( Selasa, 11 Maret 2014 12:34 )
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL