Indonesian Mining Association


  • Buat akun
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Jepang-Indonesia Bahas UU Minerba

Surel Cetak PDF

JAKARTA. Menteri Perindustrian (Menperin) MS Hidayat mengatakan, pemerintah Indonesia dan Jepang akan bertemu untuk pembicaraan UU Minerba No 4/2009 terkait kebijakan pelarangan ekspor barang tambang mineral dan batu bara (minerba) mentah oleh Indonesia. Namun, Hidayat memastikan, pemerintah Indonesia tidak akan memundurkan pelaksanaan aturan oleh UU tersebut.

Saya akan berangkat bersama Menko Perekonomian Hatta Radjasa duluan ke Jepang karena ada bilateral meeting. Mengenai proyek Metropolitan Priority Area (MPA). Mungkin, akan diagendakan pembicaraan soal ini (UU Minerba). Yang jelas, UU memerintahkan, pelaksanaan larangan ekspor. Itu yang akan kita laksanakan. Untuk hal-hal selanjutnya, pemerintah dan parlemen akan membicarakannya nanti. “Tapi, UU itu harus dilaksanakan. Bahwa, tanpa memiliki smelter, tidak bisa lagi mengekspor minerba mentah,” kata Hidayat di Jakarta.

Dia menuturkan, pemerintah akan merumuskan payung hukum pelaksana atas UU tersebut. Keputusan DPR tidak boleh ekspor. “Kita tetap sesuai perintah UU. Berikan kesempatan kepada kami seperti apa pelaksanaannya,” kata Hidayat.

Sementara itu, Duta Besar Jepang untuk Indonesia Yoshinori Katori mengatakan, saat ini, pihaknya masih memantau perkembangan terkait rencana pelaksanaan UU Minerba di Indonesia.

Kami akan follow up soal ini. Seperti anda tahu, Jepang mengimpor mineral dari Indonesia. Kami concern dengan apa yang terjadi. Diskusi terus berlangsung. Kalau keinginan sektor swasta untuk membangun smelter di Indonesia banyak, tapi tentu butuh waktu untuk bersiap. Saya tidak bisa "bicara atas nama pelaku bisnis. “Yang jelas, debat masih terus berlangsung dan kami berhati-hati menyikapinya,” kata Yoshinori Katori saat ditemui usai acara penandatanganan pengakhiran kerjasama Indonesia-NAA atas Inalum di Jakarta, belum lama ini.

Sementara itu, Hidayat memastikan, hingga saat ini, Jepang tidak meminta relaksasi atas pelaksanaan UU Minerba tersebut Dia juga membantah, penyelesaian negosiasi Inalum tidak terkait dengan UU Minerba.

Pemerintah sudah memberikan waktu 5 tahun untuk menuju UU Minerba. Sekarang, sesuai UU tersebut, adalah batas akhirnya. “DPR memutuskan, sesuai perintah UU, harus tetap dilaksanakan,” kata Hidayat. (eme)

 Sumber : Investor Daily, 13 Desember 2013

 

Finder Resources Tambah Kapasitas Smelter

Surel Cetak PDF

JAKARTA. Banyak yang berpendapat, memproses konsentrat tembaga menjadi copper cathode alias lempeng tembaga murni tidak ekonomis. Selama ini, hanya diketahui, unit pengolahan dan pemurnian (smelter) komoditas tembaga satu-satunya ada di Gresik, Jawa Timur, yang dikelola oleh PT Smelting.

Kenyataannya, sejak 2009 lalu, perusahaan asal Australia, Finder Resources Ltd, melalui anak usahanya, yakni PT Batutua Tembaga Raya, telah melakukan uji coba pabrik copper cathode di Maluku Barat Daya, dengan kapasitas produksi awal sebanyak 3.000 ton per tahun. Bahkan, dalam waktu dekat, kapasitas produksi akan ditingkatkan lagi hingga mencapai 28.000 ton per tahun.

Herman Seran, Direktur Batutua Tembaga Raya mengatakan, tahapan pilot project telah rampung dan produksi komersial smelter mini plant itu akan segera dimulai pada Januari 2014 depan. "Dari hasil uji coba itu, kami telah menghasilkan 2.440 ton copper cathode yang seluruhnya telah diekspor, dan royal-tinya pun telah kami bayar ke pemerintah." kata dia kepada KONTAN, Rabu (11/12).

Selama penelitian dan uji coba tersebut, perusahaannya menghabiskan dana investasi senilai US$ 24 juta. Adapun teknologi yang digunakan dalam proses pengolahan dan pemurnian ialah heap leaching dan solvent extraction electrowinning (SX-EW) yang merupakan penerapan pertama di dunia untuk pemprosesan byih tembaga sulfida.

Proyek yang dikenal dengan nama Tembaga Wetar ini dimulai Batutua Tembaga Raya sejak 2006 silam bersama PT Batutua Kharisma Permai selaku pemilik izin usaha pertambangan (IUP) dengan konsesi lahan seluas 2.773 hektare (ha). "Kami sebagai penyedia teknologi, funding dan juga tenaga ahli untuk memproduksi lempeng tembaga murni atau copper cathode berkadar 99,99%," kata Herman.

Herman yakin, proyek Tembaga Wetar dapat berjalan optimal, untuk itu pihaknya berencana meningkatkan kapasitasnya memadi 25.000 ton hingga 28.000 ton. Perusahaan asal Australia ini siap merogoh kocek sebesar US$ 132 juta untuk mewujudkan ekspansi usahanya. Investasi yang dikeluarkan termasuk untuk pengadaan listrik sebanyak 18 megawatt (MW).

Herman bilang, kalau tak ada halangan, konstruksi pengembangan pabrik akan dimulai pada April tahun depan, dan diproyeksikan akan rampung pada pertengahan 2015. "Pembangunan kami estimasikan akan membutuhkan waktu sekitar 15 bulan," kata dia.

Menurut hitungan Herman, biaya produksi untuk pengolahan dan pemurnian tembaga wetar relatif sangat murah yaitu sekitar US$ 1,1 per pound atau setara US$ 2.425,5 per ton. Dengan kisaran harga copper cathode sebesar USS 6.000 per ton, tentu industri logam tembaga akan menguntungkan. Saat ini, pihaknya memiliki cadangan bijih tem. baga 9,8 juta ton dan akan terus mencari cadangan baru. Muhammad Yazid

 Sumber : Kontan, 13 Desember 2013

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 18 Desember 2013 10:25 )
 

Setoran Pajak Pertambangan dan Kehutanan Melorot Tajam

Surel Cetak PDF

JAKARTA. Pemerintah mulai pusing dengan melorotnya penerimaan pajak di dua sektor usaha yakni pertambangan dan penggalian, maupun sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kantor pajak menduga setoran pajak dari kelompok usaha ini melorot akibat kondisi perekonomian global yang sedang lesu.

Berdasarkan data penerimaan pajak per 6 Desember 2013 (lihat tabel), sektor pertambangan dan penggalian turun 17,98% menjadi Rp 47,80 triliun. Sebelumnya, di periode yang sama tahun lalu penerimaan di sektor usaha ini mencapai US$ 58,28 triliun.

Tak heran apabila periode ini penerimaan pajak secara total baru mencapai Rp 814,79 triliun. Jumlah ini setara dengan 81,87% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2013 yakni Rp 995,21 triliun.

Kepala Seksi Hubungan Eksternal Ditjen Pajak Chandra Budi mengatakan, trend harga komoditas dunia yang turun menjadi faktor penurunan penerimaan sektor pertambangan dan penggalian. Misalnya, harga batu bara.

Chandra menjelaskan harga batu bara pada Januari 2013 masih sebesar USS 80 per ton. Kemudian di Oktober 2013 turun drastis menjadi sekitar USS 70 per ton. "Padahal di awal tahun 2012 harga batu bara masih mencapai USS 110 per ton," ujar Chandra kepada KONTAN, Kamis (12/12).

Pertambangan yang terkena dampak ekonomi global ini adalah pertambangan skala besar. Akibatnya keuntungan mereka jeblok sehingga berpengaruh terhadap penerimaan pajak dalam negeri.

Pajak tidak bisa bertopang kepada wajib pajak (WP) be-ser yang sangat bergantung pada ekspor dan kondisi ekonomi global. Karena itu ke depan Kantor Pajak akan fokus mengejar pertambangan skala menengah dan kecil. Apalagi, pertambangan skala menengah dan kecil ini banyak yang belum bayar pajak.

Chandra menjelaskan pertambangan skala menengah, kecil ini banyak bergerak di sektor perdagangan eceran atau ritel. "Potensi di sini harus digali," tandasnya.

Pengamat pajak dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Ronny Bako menilai, melemahnya setoran pajak sektor usaha pertambangan dan penggalian akibat krisis global tidak bisa dihindari. Terutama mereka yang berskala besar dan orientasi ke pasar ekspor. Pertambangan skala besar ini yang baru disentuh kantor Pajak. "Menengah ke bawah harus dilirik," terang Ronny.

Selain itu Ronny menyarankan agar tahun depan seluruh kantor pajak lebih jeli untuk mencermati sektor usaha di wilayahnya yang sedang berkembang. Jangan cuma mengejar sektor Usaha Kecil Menengah (UKM). Ronny juga menyarankan pengenaan pajak terhadap jenis barang dan jasa pun perlu digali. Margareta Engge Kharismawati

 Sumber : Kontan, 13 Desember 2013

 

Setoran Pajak Pertambangan dan Kehutanan Melorot Tajam

Surel Cetak PDF

JAKARTA. Pemerintah mulai pusing dengan melorotnya penerimaan pajak di dua sektor usaha yakni pertambangan dan penggalian, maupun sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kantor pajak menduga setoran pajak dari kelompok usaha ini melorot akibat kondisi perekonomian global yang sedang lesu.

Berdasarkan data penerimaan pajak per 6 Desember 2013 (lihat tabel), sektor pertambangan dan penggalian turun 17,98% menjadi Rp 47,80 triliun. Sebelumnya, di periode yang sama tahun lalu penerimaan di sektor usaha ini mencapai US$ 58,28 triliun.

Tak heran apabila periode ini penerimaan pajak secara total baru mencapai Rp 814,79 triliun. Jumlah ini setara dengan 81,87% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2013 yakni Rp 995,21 triliun.

Kepala Seksi Hubungan Eksternal Ditjen Pajak Chandra Budi mengatakan, trend harga komoditas dunia yang turun menjadi faktor penurunan penerimaan sektor pertambangan dan penggalian. Misalnya, harga batu bara.

Chandra menjelaskan harga batu bara pada Januari 2013 masih sebesar USS 80 per ton. Kemudian di Oktober 2013 turun drastis menjadi sekitar USS 70 per ton. "Padahal di awal tahun 2012 harga batu bara masih mencapai USS 110 per ton," ujar Chandra kepada KONTAN, Kamis (12/12).

Pertambangan yang terkena dampak ekonomi global ini adalah pertambangan skala besar. Akibatnya keuntungan mereka jeblok sehingga berpengaruh terhadap penerimaan pajak dalam negeri.

Pajak tidak bisa bertopang kepada wajib pajak (WP) be-ser yang sangat bergantung pada ekspor dan kondisi ekonomi global. Karena itu ke depan Kantor Pajak akan fokus mengejar pertambangan skala menengah dan kecil. Apalagi, pertambangan skala menengah dan kecil ini banyak yang belum bayar pajak.

Chandra menjelaskan pertambangan skala menengah, kecil ini banyak bergerak di sektor perdagangan eceran atau ritel. "Potensi di sini harus digali," tandasnya.

Pengamat pajak dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Ronny Bako menilai, melemahnya setoran pajak sektor usaha pertambangan dan penggalian akibat krisis global tidak bisa dihindari. Terutama mereka yang berskala besar dan orientasi ke pasar ekspor. Pertambangan skala besar ini yang baru disentuh kantor Pajak. "Menengah ke bawah harus dilirik," terang Ronny.

Selain itu Ronny menyarankan agar tahun depan seluruh kantor pajak lebih jeli untuk mencermati sektor usaha di wilayahnya yang sedang berkembang. Jangan cuma mengejar sektor Usaha Kecil Menengah (UKM). Ronny juga menyarankan pengenaan pajak terhadap jenis barang dan jasa pun perlu digali. Margareta Engge Kharismawati

 Sumber : Kontan, 13 Desember 2013

 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL