Indonesian Mining Association


  • Buat akun
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Govt Indicates Freeport to Continue Operations After 2021

Surel Cetak PDF

Rangga PrakosoNovy Lumanauw

The government has signaled it will extend the operating permit of Freeport Indonesia beyond 2021 after the company agreed to a series of concessions and pledged to invest more than $20 billion to expand its operations on Thursday.

According to energy and mineral resources minister, Sudirman Said, the government has taken steps to "ensure the continuation of the company’s operation."

The comments follow a meeting between President Joko Widodo and James R. Moffett, the chief executive Freeport McMoran, at Merdeka Palace in Jakarta on Thursday.

It is understood die president indicated he would approve the conversion of the miners current "contract of work" to a Special mining business Permit (IUPK).

Freeport’s contract expires in 2021 but they company is only be able to apply for an extension two years before the contract expires.

Sudirman said that government was looking for "a legal solution," in order to work around the regulation.

By agreeing to work under an IUPK, the rainier is likely to have its operating permit extended for another 20 years.

At Thursday’s meeting, Freeport reiterated its commitment to raising the number of domestically-owned shares to 20 percent from October, and 30 percent from October 2019. According to Sudirman. Currently the government owns 936 percent of Freeport.

The company also agreed to return 58 percent of its 21250 hectare concession ID die government, in line with requirements of the IUPK, and move its headquarters to Papua from Jakarta.

President director of Freeport Indonesia Maroef Sjamsuddin, who was also at the meeting, said that the company would invest S20.5 billion over the next few years to build a smelter and expand its underground mining operation.

 Source : JakartaGlobe, July 04, 2015

Terakhir Diperbaharui ( Selasa, 14 Juli 2015 10:02 )
 

Freeport Ready to Divest Shares to Local Firms

Surel Cetak PDF

Raras Cahyafitri

The majority shareholders of Copper and gold mining giant Freeport Indonesia have agreed to divest part of their stake in the company in order to comply with mining regulations, despite continued uncertainty over its continued operation, according to an executive.

The company, a subsidiary of US giant Freeport-McMoRan Inc said it was aiming to divest an up to 10 percent stake to Indonesian entities by October.

"We have no problem with divestment and have said as much to the Indonesian government. By October, we will see Indonesian shareholding at a total of 20 percent" Freeport Indonesia president director Maroef Sjamsoeddin said.

The Indonesian government currently holds a 9.36 percent stake in Freeport Indonesia, while the remainder is held by Freeport-McMoRan. According to a regulation issued last year. Freeport-McMoRan has to divest more shares until Indonesian entities ow-n at least 30 percent of the firm.

Unlike other firms, the divestment for Freeport is only 30 percent because the company has promised to develop an underground mine. Foreign-owned mining companies are required to divest at least 51 percent of their shares to local companies. However, they may divest only 40 percent if they are also involved in refinery operations, and 30 percent if they are involved in refinery operations and underground mining activities.

Energy and mineral Resources Minister Sudirman Said revealed that President Joko "Jokowi" Widodo had ordered that the divestment related to Freeport Indonesia’s share should follow the existing regulation, eliminating concerns that the regulation would be reviewed.

Valuation is currently underway to calculate the value of Freeport’s shares, which will then be divested to local investors.

"As a business player, we want to protect this from misappropriation because of our previous bad experiences. Everything must be transparent and accountable," Maroef said.

In the past, the total ownership of the government and a local company in Freeport Indonesia was 20 percent, but the company sold its stake back to Freeport.

The Energy and mineral Resources ministry’s director general for mineral and coal. Bambang Gatot Ariyono, said the government would use a variety of methods to determine the valuation.

"The calculation has to be clear and able to give investment certainty. The government will calculate, the company will calculate too. The company will give an offer to the government and the government’s task is to decide whether the offer is fair," Bambang said.

The obligation to divest 30 percent is part of a renegotiation of the company’s contract of work (CoW) with the government of Indonesia. The government is currently trying to adjust several points in Freeport Indonesia’s CoW to ensure the state receives more benefits from the company’s operation in the country.

Part of the deal is an increase in the royalties that must be paid to the government. The amount rose last year to 4 percent from 3.5 percent fbr Copper, to 3.75 percent from 1 percent for gold and to 325 percent from 1 percent for silver.

Following the increases. Maroef said the company had paid an additional US$78 million in the third and fourth quarters last year.

 Source : The Jakarta Post, July 04, 2015

Terakhir Diperbaharui ( Selasa, 14 Juli 2015 10:00 )
 

Konsesi Tambang Freeport

Surel Cetak PDF

REDAKSI

Kunjungan James R Moffett, presiden dan chief executive officer (CEO) Freeport McMoran ke Istana Merdeka untuk menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kamis (2/7), bukanlah kunjungan biasa. Petinggi perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu bertemu Jokowi untuk menyampaikan sejumlah poin penting, terutama menyangkut kelangsungan Bisnis anak usahanya di Indonesia, PT Freeport Indonesia (PTFI).

Moffett juga menegaskan kembali komitmen investasi yang akan digelontorkan PTFI untuk pengembangan tambang bawah tanah (underground mining) di Papua dan pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian bijih atau smelter.

Freeport menyiapkan total investasi sebesar USS 20,5 miliar, masing-masing US$ 18 miliar untuk tambang bawah tanah dan US$ 2,5 miliar untuk membangun smelter. Nilai investasi yang ndak sedikit itu akan mengalir ke Indonesia dengan syarat PTFI mendapatkan kepastian konsesinya diperpanjang oleh pemerintah Indonesia. Freeport meminta kepastian perpanjangan kontrak karya generasi kedua yang akan habis pada 2021. Perpanjangan kontrak yang diminta Freeport itu berlaku selama 20 tahun ke depan, atau berakhir pada 2041. Untuk menuju ke sana, Freeport dan Pemerintah Indonesia telah melakukan serangkaian renegosiasi yang cukup alot dan telah mencapai sejumlah poin kesepakatan.

Renegosiasi yang dilakukan Freeport dengan pemerintah sesungguhnya menguntungkan Indonesia. Hampir semua permintaan pemerintah disetujui Freeport Dari 17 item permintaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah Papua, hanya dua item yang belum dipenuhi, baik oleh Freeport maupun pemerintah. Sejumlah item yang dipenuhi Freeport di antaranya memangkas luas wilayah penambangan, divestasi saham, peningkatan besaran royalti, peningkatan kandungan lokal (local content) barang dan jasa, serta meningkatkan jumlah tenaga kerja Indonesia di Freeport Sedangkan dua item yang belum disepakati terkait peningkatan jumlah kontribusi pada penerimaan negara dan kelanjutan operasi Freeport setelah kontraknya berakhir pada 2021.

Pertemuan Jokowi-Moffett kemarin memang tidak menghasilkan keputusan final soal kelanjutan konsesi Freeport, apakah diperpanjang atau tidak. Baik Jokowi maupun Menteri Energi Sumber Daya mineral (ESDM) Sudirman Said yang ikut hadir dalam pertemuan tersebut tidak secara gamblang menyatakan hal itu. Karena memang, jika mengacu peraturan. Freeport baru bisa mengajukan permohonan perpanjangan kontrak minimal pada 2019 atau dua tahun sebelum kontrak berakhir.

Kendati begitu, pertemuan tersebut bisa menjadi isyarat bahwa perpanjangan kontrak Freeport tinggal menunggu waktu. Apalagi Pemerintah mdonesia sedang menyiapkan payung hukum untuk mengatasi persoalan legal dari perpanjangan kontrak tersebut.

Pemerintah telah meminta agar kontrak dengan Freeport diubah dari rezim Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Permintaan ini juga sudah disetujui Freeport Sesuai peraturan, bila IUPK diberikan maka izin penambangannya selama 20 tahun. IUPK adalah amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang mineral dan Batubara (UU Minerba). Setelah UU Minerba diundangkan, maka seluruh kontrak karya harus turun menjadi IUP atau IUPK Freeport sendiri telah mengajukan percepatan konversi dari KK menjadi IUPK sebagai jalan keluar agar ada kepastian operasinya.

Ada sejumlah pertimbangan mengapa Freeport ingin pemerintah mempercepat perpanjangan konsesinya. Perusahaan tambang asal Negeri Paman Sam itu tidak ingin investasi sebesar USS 4 miliar yang sudah telanjur digelontorkan untuk tambang bawah tanah sia-sia. Kepastian perpanjangan konsesi sangat penting bagi Freeport seiring penurunan produksi dari operasi tambang terbuka (open pit) saat ini.

Untuk mempertahankan produksi dan menjamin pasokan konsentrat untuk smelter yang akan dibangun, Freeport harus menambang bijih Tembaga di bawah tanah dengan dana investasi yang mahal dan risikonya juga besar. Jika tidak ada pergantian operasi (replacement) dari tambang terbuka ke tambang bawah tanah, produksi bijih Tembaga Freeport pada 2017 dipastikan turun 70%.

Kepastian perpanjangan kontrak bagi Freeport bukan saja bagus bagi perusahaan itu sendiri. Kepastian perpanjangan konsesi juga akan memberi sentimen positif bagi penanaman modal asing (PMA) di Indonesia. PMA yang sudah ada akan mendapatkan kepastian tentang masa depan investasinya di Indonesia. Sedangkan calon investor asing akan semakin yakin tentang prospek menanamkan modalnya di negeri ini.

Menilik sejarah, Freeport merupakan perusahaan tambang terbesar di dunia yang menjadi bigger PMA pada 1967 ketika Indonesia mulai membuka investasinya untuk perusahaan asing. Jika Pemerintahan Jokowi memperpanjang kontrak tambang Freeport, hal itu tidak saja akan memberi kepastian kelangsungan operasi perusahaan tersebut, tapi juga menciptakan iklim investasi yang kondusif. Tidak hanya Freeport, semua pelaku usaha pasti membutuhkan jaminan kepastian investasinya.

 Sumber : Investor Daily, 3 Juli 2015

Terakhir Diperbaharui ( Selasa, 14 Juli 2015 09:54 )
 

Freeport & Trauma “Kutukan Tambang”

Surel Cetak PDF

Arif Budisusilo

Setelah menunggu beberapa minggu dan disebut-sebut tidak berani mudik ke Amerika karena khawatir sewaktu-waktu dipanggil ke Istana Negara, akhirnya Chairman of the Board Freeport McMoRan Inc. James R. Moffet diterima Presiden Joko Widodo, Kamis (2/7).

Ini jelas berita besar. Dan hasil pertemuan pun ditunggu-tunggu, karena menyangkut kepentingan Indonesia sekaligus masa depan dan kepastian investasi yang digelontorkan perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu. Bukan apa-apa, sejak beroperasi di Indonesia tahun 1967, Freeport telah membenamkan investasi hingga US$11 miliar. Untuk periode 2021-2041 mendatang, perusahaan tambang emas dan Tembaga nomor wahid itu akan membenamkan investasi lagi senilai US$17 miliar, yang sudah dicicil mulai sekarang.

Jelas, angka yang ndak kecil. Karena itu, kepastian mengenai kontrak Freeport di Papua sangat dinan-ti-nanti, tidak saja oleh pemegang saham perusahaan itu tetapi juga investor publik di seluruh dunia, yang memegang saham perusahaan tambang tersebut.

Lebih dari itu, nasib kontrak karya PT Freeport Indonesia, anak perusahaan Freeport McMoRan, juga akan sedikit banyak menentukan nasib Papua, provinsi di mana perusahaan itu beroperasi di Indonesia.

Memang belum firm betul bahwa Presiden memberikan kata akhir "setuju" atas perpanjangan kontrak karya Freeport di Papua, yang dalam kerangka kesepakatan yang baru akan diubah menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus.

Tetapi, menurut Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin, terdapat sinyal kuat bahwa pemerintah akan segera menyelesaikan kerangka hukum untuk mendukung perubahan kontrak karya menjadi IUP khusus tersebut.

Bisnis memperoleh informasi. bahwa saat ini Kementerian Energi dan Sumber Daya mineral tengah menyelesaikan "konstruksi hukum yang tidak melanggar UU Minerba dan sesuai dengan Kontrak Karya, "tetapi memberikan kepastian investasi" terkait dengan perpanjangan operasi Freeport di mdonesia itu.

Kata kunci "memberikan kepastian investasi" inilah yang membuat Maroef lega. Ia melihal, hal itu merupakan indikasi kuat, bahwa Presiden Jokowi menghargai komitmen investasi Freeport di Papua.

Sebagai imbal baliknya, Freeport akan tetap berkomitmen untuk menjalankan seluruh keputusan dan kesepakatan yang telah diambil bersama pemerintah, termasuk memenuhi keinginan Presiden Jokowi terkait dengan kontribusi Freeport untuk Indonesia.

Seperti dikemukakan Sudirman Said, Menteri Energi dan Sumber Daya mineral, Presiden Jokowi meminta PT Freeport Indonesia dapat meningkatkan kandungan dalam negeri, mempercepat proses pembangunan ekonomi Indonesia, serta mendukung pembangunan infrastruktur di Papua. Itu hanya sebagian dari syarat yang diajukan dalam rangka kesepakatan kelanjutan operasi Freeport di Indonesia.

Ada terminologi ngepop yang beberapa dekade lalu amat digemari kalangan pengkritik industri minyak dan gas di mdonesia, yakni "Kutukan Migas". Ini adalah terminologi ironi sebuah daerah yang sebenarnya berlimpah sumber daya alam terutama migas, namun masyarakat di sekitar lokasi tidak dapat menikmati dengan maksimal.

Mungkin dengan analogi di industri migas itu keberadaan Freeport di Papua juga dikaitkan dengan trauma "kutukan tambang". Keberadaan Freeport, oleh sebagian kalangan, dianggap tidak memberikan manfaat ekonomi yang maksima] bagi Papua.

Tak heran, persepsi terhadap Freeport selama ini cenderung negatif, dan dianggap lebih banyak menyedot kekayaan emas dari bumi Papua. Persepsi itulah, yang barang-kali menjadikan isu kontrak karya Freeport selalu seksi.

Hal itu pula yang diakui oleh Presdir PT Freeport Indonesia Maroef Syamsuddin. Karena itu, ia melihat isu Politik, sosial-budaya dan keamanan terkait dengan keberadaan Freeport di Papua sepenuhnya menjadi perhatian yang dikelola dengan sangat hati-hati.

Tak dipungkiri, magnimde sosial-ekonomi dan geo-Politik di Pertambangan Freeport begitu besar. Grasberg, di mana Freeport membangun kompleks penambangan "di atap bumi", adalah penambangan terbesar di dunia.

Tantangan operasi juga tidak mudah, karena terletak di ketinggian lebih dari 4.000 meter di atas permukaan laut, dengan cuaca ekstrem. Orang-orang Freeport menyebutkan hanya ada dua jenis cuaca di lokasi operasi produksi mereka, yakni "hujan" dan "hujan deras".

Para pekeria tambang Freeport harus beradaptasi dengan lingkungan yang ekstrem, untuk memproduksi sedikitnya 310.000 ton batuan yang ditambang per hari, dengan bijih (Ore) 150.000 ton per hari.

Kapasitas pabrik pengolah (mill) bijih yang dimiliki Freeport di Tem-bagapura saat ini adalah 240.000 ton per hari. Namun, saat ini, produksi tambang terbuka (open pit) di Grasberg sudah hampir habis, sehingga Freeport mengembangkan tambang bawah tanah.

Kalau operasi Freeport terhenti karena tidak memperoleh perpanjangan kontrak, pabrik pengolah hanya akan terpakai 40% dari kapasitasnya. "Untuk memenuhi kapasitas mill 240.005 ton per hari, harus dipasok produksi dari tambang underground," ujar Maroef.

Ia menjelaskan. Freeport menyediakan investasi total USS17 miliar hingga tahun 2041 untuk mengembangkan 4 tambang bawah tanah, yang "terbesar dan terdalam" di dunia, dengan kanal sepanjang 500 km. Berdasarkan perhitungan perusahaan, pada periode 2020-2040. Freeport bisa memproduksi 160.000 ton per hari dari tambang underground yang dikembangkan itu. "Yang membanggakan, itu karya insinyur-insinyur Indonesia," ujarnya.

Maka, kontrak operasi Freeport ang baru, apapun formula legalnya nanti, diharapkan dapat memaksimalkan benefit untuk Papua dan Indonesia secara lebih luas.

Dalam hal ini. Presiden Jokowi benar, ketika mengajukan "banyak syarat" sebagai "mahar bagi kelanjutan operasi Freeport di Indonesia.

Diperhitungkan, dengan formula divestasi hingga 30%. Indonesia akan memperoleh benefit hingga US$50 miliar sampai dengan tahun 2041 mendatang.

Belum lagi benefit dari kenaikan royalti dan pajak, yang juga dinaikkan dalam skema kesepakatan perpanjangan operasi yang baru. Untuk pajak, misalnya, tahun 2014 laju, pemerintah memperoleh bagian USS539 juta, yang diperkirakan akan naik dalam skema vang baru.

Bahkan, selama beroperasi di Papua. Freeport telah menyumbang 91 % pendapatan Ash Daerah untuk Kabupaten Mimika. Kota Timika, ibukota kabupaten Mimika, memang tak lepas dari sentuhan Freeport. Jumlah penduduk Mimika yang semula hanya di bawah 5000 orang di awal dekade 1970-an, melonjak menjadi 202.000 lebih pada 2012 lalu.

Sejak beroperasi akhir tahun 1960-an hingga 2013, Freeport telah membenamkan modal sekitar USS10.7 miliar untuk membangun infrastruktur berupa jalan, pelabuhan, bandara, kota-kota, pengelolaan limbah, pembangkit listrik, tambang bawah tanah, pabrik pengolahan dan lainnya.

Ini belum benefit dari pengembangan masyarakat dan lainnya yang akan berlanjut Contohnya adalah pengembangan masyarakat. di mana Dana Program Pengembangan Masyarakat Tahun 1992 sampai 2014 yang dikucurkan Freeport telah mencapai USS 1,3 miliar untuk berbagai keperluan termasuk pendidikan. Semenjak Maroef bergabung, ia juga memberi kesempatan kepada insinyur muda asli Papua menjadi Vice Presiden di perusahaan itu, yang dipercaya menangani tambang underground.

Secara keseluruhan, dari sekitar 12.036 karyawan langsung Freeport, terdapat 4.174 (34,7%) karyawan asli Papua, dengan tenaga kerja asing hanya berjumlah 165 orang (1,4%) dan sisanya orang Indonesia dari luar Papua.

Namun apabila digabungkan dengan perusahaan mitra dan kontraktor, jumlah karyawan yang terlibat per 2014 mencapai 30.004 orang, di mana 97% adalah karyawan asal Indonesia dan tenaga kerja asing hanya 2,6%.

Bukan itu saja, berkaitan dengan ekonomi Papua secara keseluruhan. Freeport akan mendukung proyek pemerintah Provinsi dalam pembangunan PUA Urumuka yang merupakan Proyek Energi Terbarukan dengan Kapasitas Desain 300 MW dan biara modal US$2.5 miliar. PUA itu ditargetkan beroperasi pada tahun 2020 2021.

Tampaknya, apabila semuanya ialan, trauma "kutukan tambang" yang selama ini dicemaskan dalam operasi Freeport di Papua dapat disingkirkan.

Dalam konteks ini, yang tak kalah penting, adalah dampak persepsi di tengah kelesuan ekonomi global saat ini. Bagaimanapun, pertemuan Presiden Jokowi dengan Jim Bob memberikan sinyal dan pesan kuat untuk investor lain. bahwa Indonesia memberikan tempat leluasa bagi investasi aang, asal mampu dan bersedia memberikan manfaat besar bagi ekonomi dan masyarakat Indonesia.

 Sumber : Bisnis Indonesia, 3 Juli 2015

Terakhir Diperbaharui ( Selasa, 14 Juli 2015 09:53 )
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL