Indonesian Mining Association


  • Buat akun
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Pemerintahan Baru Harus Berani Reformasi Kontrak Bisnis Pertambangan

Surel Cetak PDF

Oleh Euis Rita Hartati

JAKARTA. Pemerintahan mendatang harus berani melakukan reformasi dan renegosiasi terhadap berbagai kontrak kerja sama bisnis baik di sektor migas maupun pertambangan yang dinilai merugikan kepentingan bangsa.

Kontrak bisnis yang ada sekarang banyak yang merugikan kepentingan bangsa. Presiden baru harus yang memiliki keberanian dan keberpihakan kepada kepentingan nasional," kata Bupati Kutai Timur Isran Noor di Jakarta, Kamis (27/3).

Isran yang juga Ketua Umum Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia ini memberi contoh kontrak penjualan LNG Tangguh ke luar negeri yang hanya berkisar US$ 3 per mmbtu, padahal di dalam negeri industri harus membeli gas di atas harga US$ 10 per mmbtu.

Selain itu, berbagai kontrak di bidang pertambangan umum juga dinilai merugikan, karena yang terjadi adalah eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran.

Menurut Isran, sesuai dengan amanat UUD 1945 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam di-kuasai oleh negara dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. "Yang terjadi sekarang, hampir semua kekayaan alam kita dikuasai oleh asing. Rakyat tidak dapat apa-apa. Ini sudah menyalahi UU," kata Isran.

Isran yakin, ketegasan itu tidak akan menyebabkan hengkangnya investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. "Saya bukan anti asing dan tidak menyarankan nasionalisasi. Saya hanya mengusulkan agar kontrak direnegosiasi dan direformasi. Kalaupun mereka hengkang, biar saja. Sumber daya ini kan milik kita, jadi kita kelola sendiri saja untuk kesejahteraan rakyat," tegas Bupati Kutai Timur yang sudah berulang kali menutup perusahaan asing yang melanggar aturan kabupatennya.

Selain masalah pengelolaan sumber daya alam berupa migas dan pertambangan, menurut dia, yang harus menjadi perhatian pe-merintah mendatang adalah masalah ketahanan pangan.

Isran mengatakan, pemerintah dapat memanfaatkan 42 juta hektare lahan yang saat ini rusak dan terlantar untuk digarap masyarakat. Isran Noor menggambarkan seandai-nya 42 juta hektare lahan tersebut menyerap 50% tenaga kerja untuk penanaman, berarti 21 juta hektar lahan akan menghasilkan 10 juta tenaga kerja.

"Ini angka luar biasa untuk menambah stok pangan nasional maupun mengurangi pengangguran," kata Isran yang juga sebagai ketua umum penyuluh pertanian (Perhiptani).

Menurut Isran, keberpihakan terhadap kepentingan nasional dan sikap tegas itu ada pada sosok Prabowo yang mencalonkan diri sebagai calon presiden. "Saya melihatvisi dan misi Prabowo cocok dengan visi misi saya. Beliau juga punya integritas. Jadi, saya mendukung Prabowo sepenuhnya," kata Isran yang juga Capres dari Konvensi Rakyat.

 Sumber : Investor Daily, 28 Maret 2014

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 02 April 2014 12:08 )
 

Pemerintah Revisi HPE Konsentrat

Surel Cetak PDF

JAKARTA. Kementerian Perdagangan (Kemendag) merevisi harga patokan ekspor (HPE) produk pertambangan hash pengolahan (konsentrat) yang dikenakan bea keluar (BK) untuk periode April 2014, dibanding bulan sebelumnya. Hal itu sejalan dengan perkembangan harga mineral di pasar lokal dan global.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Bachrul Chairi menyatakan, penetapan HPE April 2014 dirumuskan dengan mempertim-bangkan usulan tertulis dan hasil rapat koordinasi dengan instansi terkait.

"Untuk menyikapi perkembangan harga komoditas, baik nasional maupun internasional, HPE perlu direvisi" ujar Bachrul di Jakarta, Kamis (27/3).

Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/3/2014. Aturan itu mencakup ekspor konsentrat tembaga, konsentrat seng, konsentrat timbal, konsentrat besi, konsentrat mangan, konsentrat ilmenite, serta konsentrat titanium lainnya.

Harga dasar perhitungan HPE berdasarkan Asian Metal untuk konsentrat besi dan konsentrat mangan, sedangkan konsentrat tembaga, konsentrat timbal, serta konsentrat seng mengacu London Metal Exchange (LME).

Dibandingkan Maret lalu, sebagian besar HPE April turun. Sebagai contoh, HPE konsentrat tembaga dengan kandungan Cu 15% atau lebih mencapai US$ 1.891,99/WMT atau turun 0,06%, konsentrat bijih besi (hematit, magnetit, pirit) dengan kandungan Fe 62% atau lebih sebesar US$ 87,86/WMT atau turun 2,27%.

Selanjutnya, HPE konsentrat bijih besi (gutit/laterit) dengan kadar Fe 51% atau lebih dan (A1203 + Si03) 10% atau lebih sebesar US$ 38,35/WMT atau turun 10,58%, kemudian konsentrat timbal dengan kandungan Pb 57% atau lebih US$ 862,32/ WMT atau turun 2,04%.

Sementara itu, HPE konsentrat mangan dengan kandungan Mn 49% atau lebih mencapai US$ 193,23 atau naik sebesar 0,85%, konsentrat seng dengan kandungan Zn 52% atau lebih US$ 494,25/WMT, naik sebesar 1,90%. HPE konsentrat ilminate dan konsentrat titanium lainnya tidak berubah dibanding bulan sebelumnya.

Amanat UU Minerba

Penerapan BK merupakan amanat Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (LTU Minerba) mulai 12 Januari 2014. UU itu mewajibkan para pemegang izin usaha pertambangan (IUP) dan IUP khusus (IUPK) operasi produksi melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri, selambat-lambatnya 12 Januari 2014.

Sejalan dengan itu, ekspor mineral mentah atau ore dilarang. Ekspor yang diperbolehkan adalah hash pengolahan dan pemurnian untuk meningkatkan nilai tambah. Ekspor konsentrat dengan batasan kadar tertentu masih diizinkan, sampai dibangun pabrik pemurnian dan pengolahan (smelter). Namun, ekspor konsentrat dikenakan BK.

Tarif BK berlaku progresif sejak 2014 hingga 2016. Tahun ini, tarif BK mencapai 25% dan akan terus naik secara bertahap setiap semester hingga 2016 mencapai maksimal 60%. Kebijakan ini ditentang keras oleh perusahaan tambang.

 Sumber : Investor Daily, 28 Maret 2014

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 02 April 2014 10:10 )
 

Empat Perusahaan Akan Ekspor Mineral

Surel Cetak PDF

Rekomendasi izin ekspor mineral akan diterbitkan untuk PT Freeport Indonesia, PT Newmont Nusa Tenggara, PT Silo, dan PT Iron Sand Banten.

Saiful Rizal

JAKARTA. Setelah sempat terhenti beberapa waktu pas-capelarangan ekspor mineral mentah atau ore, kini pengusaha pertambangan siap melakukan aktivitas ekspor mineral. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali membuka keran ekspor mineral kepada beberapa perusahaan tambang.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara .(Minerba) Kementerian ESDM, R Sukhyar mengatakan, perusahaan yang telah mengajukan rekomendasi izin ekspor mineral, antara lain PT Freeport Indonesia, PT Newmont Nusa Tenggara, PT Silo, dan PT Iron Sand Banten.

"Hingga kini, ekspor yang akan dilakukan perusahan-pe-rusahaan tersebut akan dikenakan bea keluar (BK) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/2014," ujar Sukhyar di Jakarta, Rabu (26/3).

Namun, ia menambahkan, sejauh ini pihaknya masih membahas izin rekomendasi kepada perusahaan-perusahaan yang mengajukan rekomendasi tersebut. Menurutnya, rekomendasi dari Kementerian ESDM belum dikeluarkan dan diberikan kepada masing-masing perusahaan yang mengajukan tersebut.

Sukhyar mengaku dapat memahami keberatan pengusaha atas peraturan BK progresif kepada perusahaan tambang yang akan mengekspor minerba. Berdasarkan PMK soal bea keluar, pengusaha yang melakukan ekspor minerba akan dikenakan BK sebesar 20-25 persen, sesuai jenis mineral tambangnya. Secara progresif meningkat terus sampai 60 persen pada 2016.

Uang Jaminan

Ia mengatakan, Kementerian ESDM sedang mempertimbangkan keberatan para pengusaha tambang terhadap ketentuan BK tersebut. Kemudian, pertimbangan Kementerian ESDM untuk menurunkan BK akan diberikan pada perusahaan yang telah menyetor uang jaminan pembangunan pabrik pemurnian bijih mineral (smelter).

"Akan, kita bicarakan dengan Kementerian Keuangan. Yang jelas kami menyampaikan eksportir terdaftarnya, kemudian kami berikan rekomendasi izin ekspor. Nanti mereka tinggal bayar BK-nya," kata dia.

Minta Kejelasan

Pemimpin Serikat Pekerja Serikat Pekerja Nasional (PSP-SPN) PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT), mengaku telah menyurati menteri ESDM dan menteri keuangan agar merevisi kembali kebijakan bea keluar progresif atas ekspor konsentrat tembaga PT NNT.

Mereka mengaku, kesabaran mereka telah menipis terkait ketidakjelasan operasional tambang perusahaan tersebut. "Kalau kebijakan yang memaksa keseriusan membangun smelter oleh PT NNT, termasuk memberikan dispensasi ekspor bagi PT NNT tetapi dengan harus membayar bea keluar merupakan harga mati bagi pemerintah, kami minta menteri

ESDM dan menteri keuangan menyempatkan diri menjenguk kami yang sedang sakit di lokasi tambang PT NNT," kata Ketua PSP-SPN PT NNT, Nasruddin, dalam siaran pers yang diterima SH, Rabu (26/3).

Pernyataan PSP-SPN PT NNT merupakan bagian dari cetusan hati segenap pekerja PT NNT, yang tertuang dalam surat yang ditujukan kepada menteri ESDM dan menteri keuangan, pekan lalu.

Surat tersebut ditembuskan juga kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menteri perdagangan, menteri tenaga kerja dan transmigrasi, serta segenap pemangku kepentingan sektor tambang di Provinsi NTB.

Dalam surat tersebut, Nasruddin mengatakan, dispensasi untuk ekspor yang diberikan kepada PT NNT karena telah mengolah hasil tambangnya di atas 15 persen, ternyata sengaja dipasung dengan keluarnya tarif bea keluar melalui PMK Nomor 6/2014.

Akibatnya, PT NNT saat ini sudah tidak maksimal beroperasi sebagaimana biasanya, dan mulai membuat kebijakan efisiensi ketat. (Moh Ridwan)

 Sumber : Sinar Harapan, 27 Maret 2014

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 02 April 2014 10:08 )
 

Rekomendasi Ekspor Freeport dan Newmont Masih Diproses

Surel Cetak PDF

Yurika Indah Prasetianti

JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih memproses proposal rekomendasi ekspor konsentrat yang diajukan PT Freeport Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara.

Dede Ida Suhendra, Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM, mengatakan saat ini proposal rekomendasi ekspor konsentrat masih di proses.

"Kedua perusahaan sedang dalam proses. Untuk ketentuan besaran bea keluar menjadi kewenangan Kementerian Keuangan," kata dia kepada IFT, Kamis.

Dede mengatakan, tahapan untuk dapat ekspor konsentrat, pertama perusahaan harus merupakan eksportir terdaftar yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal (Dirjen) Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan (Kemendag), dengan dasar rekomendasi teknis dari Dirjen Minerba, Kementerian ESDM.

Selanjutnya, untuk dapat ekspor komoditas maka Newmont maupun Freeport Indonesia harus mendapatkan Surat Persetujuan Ekspor (SPE) atas komoditasnya dari Kemendag dengan rekomendasi teknis dari Kementerian ESDM.

Renegosiasi

R Sukhyar, Direktur Jendral Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, mengatakan dalam waktu dekat akan ada tambahan perusahaan pemegang Kontrak

Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKPaB) yang sepakat seluruh klausul renegosiasi.

"Harapan kita ada tambahan KK lagi yang sepakat negosiasi, seperti yang 25 sebelumnya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat banyak yang nambah ya," kata dia.

Sebanyak 20 dari 75 perusahaan pemegang PKP2B telah menyetujui seluruh klausul renegosiasi yang diajukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Edy Prasodjo, Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Batubara Kementerian ESDM, mengatakan Kementerian ESDM sudah membahas enam klausul renegosiasi dengan 26 PKP2B.

"Kemarin kan baru 19 PKP2B yang sudah sepakat renegosiasi, dari total 75. Satu lagi sudah masuk, PT Sumber Kurnia Buana. Kami sudah panggil 26 PKP2B lainnya untuk bahas renegosiasi," kata dia.

Menurut Edy, diharapkan dalam waktu dekat akan ada tambahan PKP2B yang sepakat renegosiasi. Pada pertemuan, kemarin, sebanyak 26 perwakilan perusahaan PKP2B hadir dalam pertemuan dengan pihak Kementrian ESDM, d iantaranya PT Arutmin Indonesia, PT Adaro Indonesia, PT Tanjung Henim, PT Asmin Bara Bronang, PT Kaltim Prima Coal (KPC), PT Pesona Khatulistiwa Nusantara. Yurika Indah Prasetianti

 Sumber : Indonesia Finance Today, 28 Maret 2014

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 02 April 2014 10:06 )
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL