Indonesian Mining Association


  • Buat akun
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Newmont-Freeport Sepakati Smelter

Surel Cetak PDF

Pratama Guitarra

JAKARTA. Manajemen PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) mengklaim telah membuat kesepakatan baru dengan PT Freeport Indonesia untuk membangun pabrik pemurnian Tembaga atawa smelter. Karenanya mereka berharap pemerintah segera bisa mengeluarkan perizinan ekspor konsentrat Tembaga.

Hanya saja detail bentuk kesepakatan antara PT Newmont dengan Freeport, hingga kini, belum jelas. Juru Bicara Newmont Rubi Pumomo hanya membenarkan, pihaknya dan Freeport Indonesia telah mencapai kata sepakat. "Betul Newmont dan PTFI telah menandatangani perpanjangan MoU yang lebih detil dari sebelumnya," terangnya kepada KONTAN Minggu (4/10).

Seperti kita tahu, sebelumnya, pemerintah menuntut PT Newmont Nusa Tenggara membuat komitmen lebih jelas untuk membangun smelter. Misalnya kejelasan mengenai pendanaan dalam join pembangunan smelter dengan PT Freeport Indonesia.

Seperti kita ketahui, untuk mendapatkan perpanjangan izin ekspor, pemerintan memberikan syarat pembangunan smelter ini harus menunjukan perkembangan yang nyata. Nah, selama ini, pemerintah melihat Newmont cuma mengandalkan PT Freeport dalam pembangunan ini dan kurang memberikan kontribusi nyata.

Meskipun sudah membuat kesepakatan baru dengan PT Freeport, hingga pekan lalu, pemerintah belum mendapat laporan terperinci soal kesepakatan ini. Walhasil, Direktur Jenderal mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono menyatakan, pemerintah belum membuat evaluasi untuk menentukan apakah izin ekspor PT Newmont perlu diperpanjang.

Sekadar catatan, kali terakhir, izin ekspor Newmont berlaku untuk periode 18 Ma-ret-18 September 2015 dengan jumlah kuota 447.000 ton konsentrat Tembaga. "Sampai sekarang belum (menerima laporan hasil MoU), mungkin mereka tidak membutuhkan ekspor, mereka, kan, cerita kalau produksinya aman dan lancar," terangnya pada KONTAN, Minggu (4/10).

Meskipun demikian, Direktur Pembinaan dan Pengusa-haan mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya mineral (ESDM) Mohammad Hidayat menegaskan, pemerintah tidak ingin kegiatan operasional Newmont terganggu karena tidak bisa ekspor. "Kami tak ingin perusahaan mandek gara-gara tidak boleh ekspor. Tapi, tidak serta merta kami menerbitkan rekomendasi ekspor tanpa memenuhi persyaratan lengkap," ujarnya.

 Sumber : Kontan, 05 Oktober 2015

Terakhir Diperbaharui ( Kamis, 08 Oktober 2015 10:27 )
 

Amendemen PKP2B Terganjal Bea Keluar

Surel Cetak PDF

JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya mineral (ESDM) menyatakan bea keluar batubara menjadi kendala dalam amendemen perjanjian karya pengusahaan Pertambangan batubara (PKP2B). Tercatat ada 10 PKP2B generasi III yang sudah menyepakati draft amendemen.

Direktur Jenderal mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot mengatakan amendemen kontrak 20 PKP2B generasi III ditargetkan selesai Oktober ini. Namun dari 20 PKP2B itu hanya separuhnya yang masih membutuhkan waktu guna mensinkronkan terkait bea keluar.

"Masih ada hal yang belum ketemu antara pemerintah dan PKP2B masalah bea keluar. Kami masih terus bahas dengan BKF (Badan Kebijakan Fiskal). Kalau ini selesai ya segera bisa ditandatangani," kata Bambang di Jakarta, Kamis (1/10).

Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Batubara Kementerian ESDM Adhi Wibowo menambahkan PKP2B generasi III bersifat prevailing, artianya mengikuti ketentuan yang berlaku. Hanya saja dalam kontrak generasi III ini prevailing tersebut hanya besaran tarif pajak. Sedangkan jenis pajak yang dikenakan sudah dikunci dalam kontrak.

"Nah dalam kontrak mereka, bea keluar tidak ada ketentuannya. Ini yang terus kami bahas," ujarnya.

Adhi menuturkan 10 PKP2B yang keberatan dengan bea keluar itu disebabkan oleh rendahnya harga batubara saat ini. Dengan pengenaan bea keluar itu dinilai membuat margin semakin menipis. Meski ada ketentuan bea keluar tapi Adhi menyebut bea keluar belum dikenakan oleh pemerintah. Pasalnya pemerintah memahami situasi yang dihadapi pelaku usaha. "Kalau mereka setuju, bea keluar ini dimasukkan ke dalam kontrak, walaupun belum tentu diterapkan," ujarnya.

Tercatat dari 73 PKP2B yang ada, hanya 61 yang sudah menyepakati seluruh poin renegosiasi dan meneken nota kesepahaman amendemen kontrak. Dari 61 PKP2B, baru 10 PKP2B yang menandatangani amendemen kontrak pada 5 Agustus kemarin.

Lebih lanjut Bambang menambahkan ada 10 pemegang kontrak karya yang bakal menandatangani amendemen pada Oktober ini. Hanya saja ke - 10 kontrak karya tersebut bukan PT Freeport Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara. "10 KK ini bukan yang besar-besar. Bukan Freeport atau Newmont," ujarnya. (rap)

Sumber : Investor Daily, 02 Oktober 2015

Terakhir Diperbaharui ( Kamis, 08 Oktober 2015 10:10 )
 

Freeport Tunggu Aturan Teknis

Surel Cetak PDF

Lucky L Leatemia, Riendy Astria

JAKARTA. PT Freeport Indonesia menunggu kepastian regulasi terkait teknis penawaran 1 0,64% sahamnya yang harus mulai didivestasikan pada bulan ini.

Pemerintah rencananya akan segera menerbitkan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 77/2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan mineral dan Batubara, pekan ini.

Regulasi tersebut akan memuat masalah divestasi saham secara normatif. Teknis pelaksanaannya akan diatur lebih jauh dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya mineral (ESDM) yang menjadi turunannya.

Presiden Direktur Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin mengatakan pihaknya menyerahkan aturan mengenai teknis divestasi tersebut kepada pemerintah. Dia berharap, beleid tersebut tidak merugikan negara dan investor.

"Intinya kami mengharapkan yang terbaik untuk investor. Jangan sampai ada pihak yang dirugikan," ujarnya saat mengunjungi kantor Bisnis, Kamis (1/10).

Adapun terkait skema divestasi lewat lantai bursa melalui penawaran saham perdana (initial public offering/IPO), Maroef menyatakan hal tersebut bisa saja dilakukan. Namun, semuanya masih tergantung pada regulasinya nanti.

Menurut Maroef, yang terpenting adalah prosesnya bisa berlangsung secara transparan dan akuntabel.

Sementara itu, Direktur Jenderal mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono mengatakan sesuai ketentuan. Freeport harus menawarkan saham tersebut pertama kali ke pemerintah pusat dan BUMN baru ke pemerintah daerah dan BUMD.

Apabila saham tersebut masih belum terserap, maka akan ditawarkan kepada swasta nasional. "Kami tunggu dulu penawaran mereka 14 Oktober, nanti baru dievaluasi lagi," katanya.

Seperti diketahui, berdasarkan PP 77/2014, Freeport harus mendivestasikan sahamnya hingga 20% pada 14 Oktober 2015, atau satu tahun sejak peraturan tersebut diundangkan. Hingga saat ini, saham pemerintah di Freeport baru sebesar 9,36%.

Skema IPO bisa saja menjadi pilihan yang paling mungkin diambil. Pasalnya, pemerintah hingga sekarang belum memutuskan apakah akan mengambil saham Freeport tersebut atau tidak. Penunjukkan badan usaha milik negara (BUMN) pun masih belum dilakukan.

Selain itu, nilai 10,64% saham Freeport tersebut diperkirakan cukup tinggi. Akhir tahun lalu, nilai 20,64% saham Freeport diperkirakan mencapai US$4 miliar. Artinya, nilai untuk 10,6% saham bisa saja mencapai US$2 miliar dengan memperhitungkan nilai investasi yang sudah digelontorkan.

Tingginya harga saham tersebut membuat BUMN seperti PT Antam (Persero) Tbk. dianggap sulit untk mengambil saham Freeport tanpa suntikan dana yang besar dari pemerintah atau dana pinjaman.

Adapun valuasi saham untuk divestasi yang akan dimulai bulan ini masih belum selesai dilakukan.

Direktur Centre for Indonesian Resources Strategic Studies (Ciruss) Budi Santoso menilai skema divestasi dengan IPO sebenarnya sah sah saja. Bahkan, prosesnya cenderung lebih terbuka.

Namun, yang dikhawatirkan adalah keterlibatan pihak asing yang bisa masuk lewat IPO tersebut. "Tujuan utama divestasi adalah memberikan kesempatan nasional

untuk mendapatkan manfaat dari sumber daya alam. Kalau lewat IPO dan pembelinya asing, maka gak ada artinya," katanya kepada Bisnis. Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies Marwan Batubara mendorong agar pemerintah punya rencana jangka panjang untuk bisa mendominasi saham di Freeport.

DIKAJI OJK

Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan sedang mengkaji mekanisme divestasi saham di pasar modal bagi perusahaan-perusahaan berbasis sumber daya alam yang ingin divestasi melalui penawaran saham perdana.

Nurhaida, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyambut baik imbauan Bursa Efek Indonesia (BEI) kepada perusahaan-perusahaan berbasis sumber daya alam seperti Freeport, Newmont, Wilmar, dan sebagainya untuk melantai di bursa saham Indonesia. Dia menilai, memang sebaiknya sejumlah perusahaan tersebut melantai di BEI.

Namun, memang ada permasalahan di mana bila divestasi saham secara langsung dilakukan, maka daerah atau investor lokal yang menyerap. Sementara, bila divestasi saham melalui pasar modal, maka saham-saham tersebut berkemungkinan dimiliki oleh investor asing.

Direktur Utama BEI Tito Sulistio mengapresiasi respons positif dari OJK terkait hal ini.

Dia mengatakan saat ini ada sekitar 16 perusahaan (termasuk Freeport, Newmont, Wilmar) di sektor sumber daya alam yang beroperasi di Indonesia, tetapi mencatatkan diri di bursa saham luar.

 Sumber : Bisnis Indonesia, 02 Oktober 2015

Terakhir Diperbaharui ( Kamis, 08 Oktober 2015 10:03 )
 

BUMN Khusus Diusulkan dalam Revisi UU Minerba

Surel Cetak PDF

JAKARTA. Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) dan Indonesia mining Institute (IMI) mengusulkan sejumlah perbaikan dalam Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan Batubara. Salah satunya usulan agar dibentuk Badan Usaha Milik Negara Khusus (BUMNK).

Menurut Ketua Pelaksana Revisi UU Minerba Perhapi Eva Armila, Badan usaha ini yang memegang konsesi Pertambangan dari pemerintah, utamanya untuk bahan galian tambang yang strategis dan vital. BUMNK kemudian bekerjasama dalam bentuk kontrak pengusahaan Pertambangan dengan pelaku usaha lainnya baik perusahaan swasta nasional maupun asing. "Kalau negara terlibat dalam kontrak maka bisa jadi sengketa dan bisa masuk perdata. Negara itu harus ada perlindungan sehingga perlunya skema BUMNK," jelasnya di Jakarta, Selasa (29/9). Dia mengatakan bahwa UU 4/2009 belum mampu menjadi pondasi pengembangan sektor Pertambangan mineral dan batubara. Malah melahirkan berbagai kontroversi dan belum bisa menyelesaikan permasalahan dalam kurun waktu 6 tahun pelaksanaannya.

"Banyaknya permasalah yang muncul dalam pelaksanaan UU Minerba tersebut menurut Perhapi dan IMI dilatarbelakangi oleh banyak hal antara lain belum tercerminnya pemahaman mengenai karakteristik sektor Pertambangan mineral dan batubara dalam UU Minerba," kata Eva

Usulan berikutnya, lanjut Eva terkait penggolongan jenis galian tambang. Menurutnya bahan galian tambang harus dilihat peran strategisnya serta harus diselaraskan dengan strategi dan rencana pembangunan jangka panjang nasional. Dengan begitu nantinya ada tiga golongan yakni strategis, vital dan non strategis non vital.

Sementara itu, Direktur Jenderal mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya mineral (ESDM) Bambang Gatot mengatakan konsep BUMNK seperti yang ada pada konsep revisi UU Minyak dan Gas Bumi. Dia menyebut konsep ini kurang pas diterapkan pada sektor Pertambangan. "Kalau di migas kan satu komoditas. Di kami (Pertambangan) kan banyak," ujarnya.

UU tersebut masuk dalam program legislasi nasional (pro-legnas) Dewan Perwakilan Rakyat 2015. di Jakarta, Selasa (29/9). (rap)

 Sumber : Investor Daily, 30 September 2015

Terakhir Diperbaharui ( Selasa, 06 Oktober 2015 10:42 )
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL