Indonesian Mining Association


  • Buat akun
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Kendala Pembangunan Smelter Masih Banyak

Surel Cetak PDF

JAKARTA. Pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) dinilai masih terkendala, khususnya oleh faktor tingginya kebutuhan dana, keberadaan infrastruktur pendukung, danfaktorteknis. Khusus masalah teknis, banyak perusahaan pemegang izin usaha Pertambangan (IUP) juga tidakme-lakukaneksplorasisecara benar sehingga tidak dapat memastikan jumlah sumber daya dan cadangan yang dimiliki.

Ketua Working Group Kebijakan Pertambangan Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Disan Budi Santoso mengatakan, jumlah sumber daya dan cadangan diperlukan untuk menentukan jenis pengolahan dan kapasitas smelter yang dibutuhkan. "Ketika smelter tidak tahu ukuran dan prosesnya, maka tidak akan tahu juga berapa kebutuhan energi dan fasilitas lain yang diperlukan. Akhirnya, tidak akan bisa mendapatkan dana untuk membangun smelter," kata Disan di Jakarta kemarin.

Menurut dia, permasalahan pembangunan smelter tidak semata perizinan tetapi juga masalah teknis. Pemangkasan perizinan tidak menjamin smelter terealisasi apabila masalah teknis tidak dituntaskan dengan baik. Pemerintah sebaiknya melakukan penyaringan berdasarkan faktor teknis terlebih dahulu.

Managing Director Natural Resources Lead Accenture Indonesia Saut Maria Santosa mengatakan, kebijakan pemerintah juga memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan smelter di Indonesia. "Regulasi yang penting adalah stabil. Membangun smelter yang lama itu perizinan, 2017 bisa selesai pembangunannya kalau skalanya kecil. Kalau skalanya besar, agak susah," kata dia.

Pembangunan smelter merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan BatuBara. Saut menyatakan, Kementerian Energi dan Sumber Daya mineral (ESDM) sudah menginformasikan kalau akan ada kemudahan perizinan. Permasalahannya, pekerjaan rumah pemerintah masih banyak sehingga dibutuhkan kerja sama antara industri dan pemerintah.

Direktur Eksekutif Asosiasi Perusahaan mineral Indonesia (Apemindo) Ladjiman Damanik juga menilai bahwa kendala terberat dalam pembangunan smelter adalah perizinan atau kepastian hukum. "Apalagi, layanan satu atap (pelayanan terpadu satu pintu/PTSP) tidak sepenuhnya benar. Petugas tidak semuanya menguasai aspek perizinan atau prosedur. Tetap saja mereka tanya-tanya, apalagi tata ruang suatu kabupaten belum jelas, perdanya saja belum ada," ungkapnya. nanang wijayanto

 Sumber : Seputar Indonesia, 25 Mei 2015

Terakhir Diperbaharui ( Senin, 25 May 2015 09:29 )
 

Amendemen Newmont Diundur

Surel Cetak PDF

JAKARTA. Target penandatanganan amendemen kontrak PT Newmont Nusa Tenggara pada akhir bulan ini terancam molor setelah pembahasan belum dilanjutkan kembali pascapergantian pejabat di Ditjen mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya mineral (ESDM).

Selain itu, Kementerian ESDM bersama Kementerian Keuangan sedang merumuskan kembali formulasi kewajiban Keuangan untuk sektor mineral dan batu bara, termasuk isu mengenai renegosiasi kontrak.

Direktur Jenderal mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono mengatakan pembahasan amendemen kontrak Newmont yang sebelumya rutin dilakukan setiap pekan masih belum dilanjutkan. Dia mengungkapkan target yang sudah ditatapkan sebelumnya kembali diundur.

"Dengan Newmont belum [pembahasan amendemen kontrak]. Mungkin akan diundur karena bulan ini tinggal satu pekan," katanya, Jumat (24/5).

Meskipun terancam molor, pihak Ditjen Minerba belum menentukan kembali jadwal pembahasan amendemen kontrak dengan Newmont tersebut.

Direktur Pembinaan Pengusahaan mineral Mohammad Hidayat mengaku belum bertemu dengan Newmont. Ketika ditanya kemungkinan target penyelesaian yang molor, dia enggan berkomentar banyak.

"Saya gak bilang molor atau enggak. Yang jelas kami terus mengerjakannya. Kalau pembahasannya, kita lihat nanti."

Corporate Communication Newmont Nusa Tenggara Rubi Pumomo mengatakan pihakya berharap proses amendemen kontrak tersebut cepat diselesaikan. "Kita berharap agar negosiasi kontrak karya bisa segera selesai."

Pada bagian lain, setelah mendapatkan perpanjangan rekomendasi ekspor pada pertengahan Januari lalu untuk enam bulan, PT Freeport Indonesia masih belum menyerahan detail rencana kerja enam bulanan terkait pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) Tembaga di Gresik, Jawa Timur.

Bambang menuturkan pihaknya tidak perlu mendesak Freeport untuk segera menyerahkan rencana kerjanya tersebut. Pasalnya, ketentuan untuk mendapatkan rekomendasi ekspor kembali dengan mengajukan rencana kerja tersebut sudah sangat jelas.

Dia enggan untuk berspekulasi apakah Freeport akan menyerahkan rencana kerjanya tepat waktu atau tidak. Bambang lebih memilih menunggu hingga batas waktu penyerahan pada Juli. "Siapa tahu Juli sebelum deadline [batas akhir] mereka ngajuin. Intinya kita masih punya waktu Sekitar Satu bulan." (Lucky L Leatemia)

 Sumber : Bisnis Indonesia, 25 Mei 2015

Terakhir Diperbaharui ( Senin, 25 May 2015 09:26 )
 

Pembangunan Smelter Juga Terkendala Masalah Teknis

Surel Cetak PDF

Yurika Indah Prasetianti

JAKARTA. Pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) tidak hanya terkendala kebutuhan dana yang besar dan infrastruktur yang mendukung, tetapi juga faktor teknis. Banyak perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) tidak melakukan eksplorasi secara benar sehingga tidak dapat memastikan jumlah sumber daya dan cadangan yang dimiliki.

Budi Santoso, Ketua Working Group Kebijakan Pertambangan Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), mengatakan jumlah sumber daya dan cadangan diperlukan untuk menentukan jenis pengolahan dan kapasitas smelter yang dibutuhkan.

"Ketika smelter tidak tahu ukuran dan prosesnya maka tidak akan tahu berapa energi dan fasilitas yang akan diperlukan. Akhirnya, tidak akan bisa mendapatkan dana untuk bangun smelter," kata dia kepada IFT, Kamis.

Menurut Budi, permasalahan pembangunan smelter tidak hanya perizinan, tetapi juga teknis. Pemangkasan perizinan tidak menjamin smelter terealisasi apabila masalah teknis tidak dilakukan dengan baik. Untuk itu, pemerintah sebaiknya melakukan penyaringan berdasarkan faktor teknis terlebih dahulu.

"Eksplorasi, sumber daya, dan cadangan sudah memenuhi JORC atau KCM I dan rancangan smelter dibuat oleh ahlinya. Apabila itu sudah dilakukan sesuai dengan standar lembaga finansial, pemerintah perlu membantu hal lain, seperti perizinan dan infrastruktur," kata dia.

Saut Maria Santosa, Managing Director Natural Resources Lead Accenture Indonesia, sebelumnya mengatakan kebijakan pemerintah memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan smelter di Indonesia.

"Regulasi yang penting adalah stabil. Membangun smelter yang lama itu perizinan, 2017 bisa selesai pembangunannya kalau skalanya kecil. Kalau skalanya besar, agak susah," kata dia.

Pembangunan smelter merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batu bara. Implementasi lainnya adalah larangan ekspor mineral mentah pada Januari 2014.

Menurut Saut, Kementerian Energi dan Sumber Daya mineral (ESDM) sudah menginformasikan kalau akan ada kemudahan perizinan. Permasalahannya, pekerjaan rumah pemerintah masih banyak sehingga dibutuhkan kerja sama antara industri dan pemerintah.

Tantangan Terberat

Ladjiman Damanik, Direktur Eksekutif Asosiasi Perusahaan mineral Indonesia (Apemindo), mengatakan tantangan terberat dalam pembangunan smelter adalah perizinan atau kepastian hukum. Apalagi, layanan satu atap (Pelayanan Terpadu Satu Pintu/ PTSP) tidak sepenuhnya benar.

"Artinya, petugas di satu atap atau pintu tidak semuanya menguasai aspek perizinan atau prosedur. Tetap saja mereka tanya-tanya, apalagi tata ruang suatu kabupaten belum jelas, perdanya belum ada," ungkap dia kepada IFT.

Ladjiman menegaskan daerah pada intinya belum siap dengan pelayanan satu pintu karena masih memiliki mental birokrat. Untuk itu, diperlukan reformasi birokrasi dalam urusan pembangunan smelter.

"Investasi memelihara sapi, kan pelihara sapinya dulu baru diperah susunya. Jangan belum apa-apa, susu sapinya diperah dulu baru sapinya dipelihara," ujar dia.

Menurut Ladjiman, sifat birokrasi di beberapa kabupaten sangat mengecewakan untuk mengundang investor, apalagi investasi di bidang infrastruktur, termasuk kepastian hukum yang mengecewakan.

"Harus ada revolusi mental birokrasi agar sikap melayani diutamakan," kata dia.

 Sumber : Indonesia Finance Today, 22 Mei 2015

Terakhir Diperbaharui ( Senin, 25 May 2015 09:23 )
 

Formula Kontrak Dikaji Ulang

Surel Cetak PDF

JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya mineral dan Kementerian Keuangan akan merumuskan kembali formulasi mengenai kewajiban-kewajiban Keuangan di sektor mineral dan batu bara termasuk masalah renegosiasi kontrak.

Direktur Jenderal mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya mineral (ESDM) Bambang Gatot Ariyono mengatakan pembahasan tersebut menanggapi berbagai isu di sektor mineral dan batu bara (Minerba) yang selama ini tertunda.

"Kami membahas formulasi kewajiban Keuangan di sektor Minerba. Nanti akan dirumuskan lagi karena sekarang ini deadlock (buntu)," ujarnya, Kamis (21/5).

Dia mengungkapkan selama proses perumusan, pihaknya akan melihat perkembangan di lapangan. Salah satu yang menjadi sorotan utama adalah proses renegosiasi kontrak. "Itu yang dibicarakan. Renegosiasi kan harus cepat diselesaikan," tuturnya.

Seperti diketahui, dari 34 perusahaan pemegang lisensi kontrak karya (KK) dan 73 perjanjian karya pengusa-haan Pertambangan batu bara (PKB2B) baru satu perusahaan pemegang kontrak karya yang telah menyelesaikan renegosiasi kontrak yakni PT Vale Indonesia Tbk.

PT Newmont Nusa Tenggara sebagai salah satu pemegang KK merupakan salah satu perusahaan yang ditargetkan segera rampung proses renegosiasi. Newmont ditargetkan menandatangani kontrak baru pada bulan ini.

Presiden Direktur PT Newmont Nusa Tenggara Martiono Hadianto mengatakan pihaknya selalu melakukan pertemuan dengan pihak Kementerian ESDM secara rutin untuk melakukan pembahasan.. Namun, terkait target penyelesaian pada bulan ini, dia enggan berkomentar.

"Kalau soal itu [target Mei] saya belum berani komentar. Tapi, mudah-mudahan bisa terlaksana."

Dia mengungkapkan proses renegosiasi tersebut sudah hampir selesai. Pasalnya, keenam poin yang dibahas, termasuk masalah divestasi saham, sudah disepakati oleh Newmont dan pemerintah.

Pembahasan yang masih berlangsung adalah seputar bahasa hukum dan penggunaan rupiah sebagai mata uang transaksi di Indonesia.

Sementara itu, ada sembilan perusahaan pemegang PKP2B yang sudah menyepakati draf amendemen masih belum meneken kontrak baru.

"Itu kan sebenarnya tinggal di Kementerian Keuangan saja," kata Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Kementerian ESDM Adhi Wibowo. (Lucky L. leatemia)

 Sumber : Bisnis Indonesia, 22 Mei 2015

Terakhir Diperbaharui ( Senin, 25 May 2015 09:21 )
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL