Indonesian Mining Association


  • Buat akun
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Royalti Tambang dalam Pantauan KPK

Surel Cetak PDF

Purliza Hendrawan

PALEMBANG. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Zulkarnain mengatakan lembaganya mengincar royalti pertambangan hingga Rp 28 triliun setiap tahun. Angka itu merupakan potensi kerugian yang semestinya diterima oleh negara dari sektor perpajakan.

Menurut dia, kebocoran royalti itu akibat buruknya Sistem administrasi dan perpajakan pada hampir sebagian besar usaha pertambangan mineral dan batu bara. "Selama ini sistem pengawasannya belum terbangun secara baik," kata Zulkarnain di sela acara pertambangan di Palembang, kemarin.

Zulkarnain menjelaskan, selama ini terdapat sejumlah penyimpangan di sektor pertambangan, yang dimulai sejak proses awal usaha pertambangan, seperti longgarnya penerbitan izin usaha pertambangan. Kelemahan ini, kata dia, terjadi merata di seluruh indonesia.

Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Mochtar Husein, mengatakan hingga kemarin terdapat 10.922 izin pertambangan. Dari jumlah itu, izin yang berstatus bersih dan jelas hanya 6.042 izin. "Ada yang masih tumpang-tindih karena batas wilayah," katanya di forum yang sama.

Adapun Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin meminta bupati dan wali kota lebih tegas terhadap pengusaha yang kerap menghindar dari pajak serta kewajiban reklamasi pasca-pembukaan lahan tambang. "Jika dua kali peringatan tidak diindahkan, silakan putus izinnya," ujar Alex. Alex mengimbuhkan, saat ini ada 359 pemegang izin pertambangan di daerahnya. Dari data tersebut, sedikitnya 77 persen izin ini sudah dinyatakan legal,sehingga negara dan daerah dipastikan memperoleh pemasukan dari sektor tambang dan mineral.

Keyakinan ini, menurut Alex, muncul setelah Direktorat Jenderal Pajak mewajibkan Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan pemegang izin usaha pertambangan diterbitkan oleh daerah yang menjadi pemegang lokasi. "Sesuai petunjuk Dirjen Pajak, nantinya NPWP diterbitkan oleh daerah."

 Sumber : Koran Tempo, 30 April 2014

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 07 May 2014 06:39 )
 

Lampu Hijau untuk Freeport-Newmont

Surel Cetak PDF

Freeport bersedia membangun smelter, uang jaminan sudah diserahkan ke bank.

PT Freeport Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara akhirnya mengantongi rekomendasi izin ekspor dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

"Sudah ada (surat rekomendasi izin), hari ini (Kamis, 24/4) akan kita kirim (ke Kementerian Perdagangan)," kata Direktur Jenderal Mineral dan Baru bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral R Sukhyar usai memberikan sambutan pada diskusi yang bertajuk Tantangan Investasi Dalam Industri Minerba Nasional di Jakarta.

Sukhyar juga menyebutkan selain Freeport dan Newmont, ada tiga perusahan yang mendapat rekomendasi izin yang sama, yakni PT Sebuku Iron Lateritic Ores (SILO) PT Lumbung Mineral Sentosa dan serta PT Damar Narmada Bakti.

Dia menyebutkan dengan dikeluarkannya izin ekspor tersebut, negara bisa meraup untung sekitar USS3-4 miliar. Selain rekomendasi izin ekspor, dia juga mengatakan Freeport sudah bersedia membangun smelter dan uang jaminannya sudah diserahkan ke bank.

"Ada sudah, kalau sudah bersedia menulis bersedia, tinggal taruh di bank," katanya.

Sukhyar juga meminta bank yang akan dititipi uang kesungguhan, yakni BUMN.

"Enggak usah lelang lah, bisa tunjuk langsung, lebih bagus BUMN," katanya.

Namun, dalam kesempatan sama, Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM Dede Ida Suhendra mengatakan izin tersebut belum keluar karena syarat-syarat wajib belum dipenuhi.

Syarat-syarat tersebut, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2014 perubahan kedua atas PP No 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara beserta serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2014 hingga Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2014.

"Masih dalam proses, kan harus diverifikasi ke lapangan. Kita enggak mau lagi ngasih (memberi izin), tetapi tidak ada pergerakan, kita lihat verifikasi di lapangan," katanya.

Dia menyebutkan terkait volume yang untuk diekspor, masih dihitung tergantung kapasitas produksi perusahaan saat ini.

"Misalnya Freeport, kapasitas produksinya di luar Smelting Gresik 1,6 juta ton ditambah dengan yang diolah di dalam smelting itu sebesar 1,2 juta ton," katanya.

Namun, dia mengatakan semuanya masih dalam tahap evaluasi, baik dari penelitian dan pengembangan maupun mengacu kepada Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2014 serta peraturan bea keluar (BK).

"Kalau enggak maju BK-nya naik lagi, sekarang BK diperkirakan enam bulan pertama, kalau sesuai (dengan ketentuan di lapangan) bisa turun tetapi kalau misalnya tidak sesuai malah naik," katanya.

Jika rekomendasi volume ekspor dari ESDM keluar, maka perusahaan tambang tersebut tinggal mengurus Surat Persetujuan Ekspor (SPE) di Kementerian Perdagangan.

Sesuai aturan, pelonggaran ini tetap tidak menghapus kewajiban tambang untuk membayar bea keluar progresif mulai dari 20 persen. Pajak ekspor itu dibebankan, karena konsentrat adalah mineral yang hanya diolah secara minimal.

Sebelumnya diberitakan Freeport perlu menginvestasikan lebih dari USS2 miliar (lebih dari Rp24,3 triliun) untuk membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) baru di Indonesia.

"Untuk membangun smelter baru yang besarnya seperti milik PT Smelting (di Gresik), butuh investasi besar yang diperkirakan lebih dari USS2 miliar," kata Vice Chairman Freeport McMoran Richard C Adkerson seusai menemui Menteri Perindustrian MS Hidayat di Kementerian Perindustrian di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Sesuai ketentuan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Baru Bara (UU Minerba) di Indonesia, seluruh industri mineral dan batu bara wajib mengolah barang tambangnya di dalam negeri, sebelum mengekspor.

Jika tetap ingin mengekspor barang tambang mentah, maka industri bersangkutan akan dikenakan bea keluar yang akan terus meningkat setiap tahunnya. Saat itu Menteri Perindustrian MS Hidayat mengungkapkan Freeport menyatakan bersedia membangun smelter apabila bisa mendapatkan relaksasi terkait bea keluar ekspor mineral mentah.

Dukungan Pemda

Sementara itu Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berharap perusahaan tambang emas dan tembaga PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) segera mengantongi izin ekspor konsentrat sesuai volume yang ditetapkan pemerintah, agar aktivitas pertambangan kembali normal.

"Harapan pemerintah daerah tentu Newmont segera lakukan aktivitas ekspor, cuma masalahnya Newmont belum kantongi izin ekspor sesuai volume yang ditetapkan pusat," kata Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTB M Husni, di Mataram, Selasa (29/4).

Menurut Husni, kini Newmont telah mengatongi surat sebagai eksportir terdaftar yang diterbitkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Tapi belum bisa ekspor konsentrat karena belum ada penetapan volume yang menjadi kewenangan Kementerian Perdagangan. Itu yang ditunggu Newmont," ujarnya.

PTNNT adalah perusahaan tambang tembaga dan emas yang beroperasi berdasarkan Kontrak Karya generasi IV yang ditandatangani pada 2 Desember 1986.

Sejak beroperasi penuh di Indonesia pada tahun 2000, total kontribusi ekonomi PTNNT mencapai sekitar Rp90 triliun yang meliputi pembayaran pajak dan non-pajak, royalti, gaji karyawan, pembelian barang dan jasa dalam negeri, serta dividen bagi pemegang saham nasional.

Selain itu, PTNNT juga telah melaksanakan program-program tanggung jawab sosial untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat sekitar tambang dengan dana rata-rata Rp50 miliar per tahun. Saat ini PTNNT mempekerjakan Iebih dari 4.000 karyawan dan 5.000-an kontraktor. Ant/Nus

 Sumber : JURNAL NASIONAL, 30 April 2014

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 07 May 2014 06:36 )
 

10 Pabrik Akan Tuntas Tahun Ini

Surel Cetak PDF

JAKARTA. Pemerintah menarget 10 pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) bakal rampung, pada tahun ini. Smelter milik Freeport dan Newmont termasuk dalam rencana tersebut dan pemerintah akan memantau serta mengawasi prosesnya.

Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Ditjen Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dede Ida Suhendra mengatakan smelter Freeport dan Newmont merupakan smelter yang berada dalam pengawasan pemerintah.

Kedua perusahaan tersebut ingin segera melakukan ekspor konsentrat tembaga meskipun smelter-nya belum rampung. "Kami fokus pada 10 smelter yang harus rampung pada tahun ini. Lima smelter merupakan milik perusahaan yang mengajukan SPE [surat persetujuan ekspor]. Sisanya adalah perusahaan yang tidak melakukan ekspor," katanya, Selasa (29/4).

Dede menyebutkan lima perusahaan yang tengah mengajukan SPE tersebut dipaksa menyelesaikan pembangunan pabrik pengolahannya pada tahun ini. Pihaknya tidak ingin keluarnya SPE ternyata tidak dibarengi dengan pembangunan smelter.

Lima perusahaan yang dimaksud Dede tersebut antara lain PT Freeport Indonesia, PT Newmont Indonesia, PT Sebuku Iron Lateritic Ores (SILO), PT Daya Swasta dan PT Lumbung Mineral.

"Tentunya kami tidak ingin ada kejadian SPE keluar tetapi pembangunan smelter-nya tidak jalan. Kami tidak ingin kecolongan lagi," ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian ESDM mencatat 66 smelter tengah menjadi prioritas pemerintah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 16 smelter sudah mencapai progres 10% atau masuk tahap analisis mengenai dampak lingkungan (amdal), 15 unit tahap ground breaking, 10 unit masuk tahap konstruksi dan 25 unit tahap kosntruksi akhir.

Sementara itu, berkaitan dengan rencana pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian per komoditas, data Ditjen Minerba per 10 April 2014 menyebutkan pengajuan pembangunan smelter didominasi nikel sebanyak 29 unit.

Adapun, sisanya terbagi dalam beberapa komoditas antara lain, bauksit delapan unit, besi delapan unit, mangan tiga unit, zirkon 13 unit, timbal dan seng satu unit, kaolit dan zeolit empat unit. ( M. Taufiqur Rahman)

 Sumber : Bisnis Indonesia, 30 April 2014

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 07 May 2014 04:52 )
 

Studi Kelayakan Smelter Freeport-Antam Molor

Surel Cetak PDF

Aneka Tambang mencatat peningkatan rasio utang pada 2013 menjadi 0,55 kali dibanding tahun sebelumnya 0,38 kali.

Brigida Ernestina E. Wea

JAKARTA. Studi kelayakan (feasibility study) pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) tembaga yang akan dibangun PT Freeport Indonesia dan PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) yang semula ditargetkan tuntas April 2014 tertunda. Tri Hartono, Sekretaris Perusahaan Aneka Tambang (Antam), mengatakan penuntasan studi kelayakan smelter yang semula ditargetkan tuntas .pada April 2014 diundur menjadi pertengahan Mei 2014 karena data-data yang ada belum diselesaikan oleh Antam dan Freeport.

"(Data-data tersebut) Saat ini masih diusahakan kedua pihak dan diharapkan bisa selesai secepatnya," kata Tri, Selasa.

Menurut Tri, proyeksi penurunan pendapatan dan peningkatan beban keuangan Antam tahun ini tidak akan menjadi hambatan bagi perseroan untuk merealisasikan pembangunan smelter tembaga, dia mengakui perseroan tentu harus realistis terhadap dampak penurunan pendapatan.

Tato Miraza, Direktur Utama Aneka Tambang, mengatakan dengan kondisi neraca perusahaan yang terbatas dalam peningkatan jumlah utang, perseroan tengah mengkaji rencana belanja modal tahun ini agar peningkatan jumlah utang dapat ditekan serendah mungkin. Namun manajemen Antam berkomitmen tetap dapat menyelesaikan proyek-proyek pengembangan yang akan meningkatkan nilai komoditas perusahaan secepat mungkin.

Menurut Tato, saat ini beberapa calon mitra strategis tengah berdiskusi dengan Aneka tambang untuk memastikan keikutsertaan dalam Uni usaha yang bernilai tambah tanpa membebani neraca perusahaan melalui utang.

Di sisi lain, komitmen pembangunan smelter merupakan syarat mutlak bagi Freeport untuk bisa tetap mengekspor konsentrat tembaga pada tahun ini. setelah 2017, produksi bijih mineral mentah yang diolah menjadi konsentrat di pabrik pengolahan konsentrat (mill) di Grasberg, Papua sudah harus dimurnikan di dalam negeri.

Rozik B Soetjipto, Presiden Direktur Freeport Indonesia, sebelumnya mengatakan Freeport akan membangun smelter dengan menjalin kerja sama dengan Antam untuk melakukan studi kelayakan, "kami pasti bangun, MoU (nota kesepahaman) dengan Aneka Tambang sudah. Kami sudah mulai kerjakan, nanti kita lihat," kata dia. Pembangunan smelter Freeport-merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-undang tersebut mengatur tentang kebijakan peningkatan nilai tambah mineral mentah melalui pengolahan dan pemurnian di dalam negeri.

Rasio Utang

Aneka Tambang mencatat peningkatan rasio utang pada 2013. Rasio utang yang diukur dalam rasio utang kena bunga per ekuitas tercatat naik 0,17 kali menjadi 0,55 kali dibanding tahun sebelumnya 0,38 kali.

Secara historikal, rasio utang Antam terus mengalami peningkatan dalam empat tahun terakhir. Utang kena bunga per ekuitas perseroan tercatat sebesar 0,11 kali di 2010 dan meningkat menjadi 0,55 kali di 2013.

Peningkatan signifikan utang perseroan seiring strategi pertumbuhan agresif yang diambil. Hal ini terlihat dari peningkatan aset Antam dalam empat tahun terakhir. Pada 2010, aset perseroan tercatat sebesar Rp 12,23 triliun sementara di 2013 aset meningkat hingga mencapai Rp 21,87 triliun.

Strategi ini selain berhasil mendorong pertumbuhan aset, juga mendorong kenaikan pendapatan perseroan setiap tahunnya. Pada 2013, pendapatan Antam naik 8,2% menjadi Rp 11,29 triliun dibanding pencapaian 2012 sebesar Rp 10,45 triliun.

Di sisi lain, kebijakan pertumbuhan agresif juga menyebabkan peningkatan utang secara signifikan. Hal ini pada akhirnya berpotensi menekan kinerja keuangan perseroan seiring beban keuangan yang meningkat. Dengan demikian perseroan tetap harus memperhatikan tingkat utangnya di tengah upaya ekspansi yang terus dilaksanakan.

Selain peningkatan beban keuangan, perseroan juga dihadapkan pada potensi penurunan pendapatan akibat pelarangan ekspor mineral mentah.

Tato Miraza mengatakan perseroan akan kehilangan pendapatan sebesar US$ 350 juta-US$ 400 juta dalam jangka pendek akibat pelarangan ekspor mineral mentah, terutama nikel. Hal ini terkait konstribusi penjualan ekspor nikel di tahun-tahun sebelumnya yang mencapai 35% terhadap total pendapatan.

"Kami tahu akan ada konsekuensi dari aturan tesebut dan itu sudah menjadi agenda kami untuk mengantisipasi," kata dia.

Pada 2013, penjualan nikel memberi kontribusi 36,4% bagi total keseluruhan pendapatan Antam. Kontribusi terbesar masih berasal dari emas yang mencapai 42,2%. Sisanya, berasal dari penjualan feronikel, perak, bauksit dan batubara.

Ke depan, Antam mengambil langkah-langkah antisipasi antara lain meningkatkan efisiensi biaya dengan melakukan negosiasi-negosiasi dengan suplier atau tender-tender, efisiensi pada proyek-proyek investasi yang dianggap tidak penting untuk ditunda. Serta mengoptimalkan alat-alat pemboran di lokasi tambang

Tri Hartono mengatakan berbagai upaya akan terus dilakukan untuk mengimbangi dampak penurunan pendapatan dari bijih nikel. Selain efisiensi yang terus ditingkatkan, perseroan juga akan menggenjot penjualan emas dan ferronikel.

"Kami harus realistis, itii kondisi yang sulit namun tetap harus optimistis. Penjualan emas dan feronikel akan kami tingkatkan. Harga feronikel dalam satu bulan ini menunjukkan tren positif, ini tentunya sangat membantu kami," tandas dia. Brigida Ernestina E. Wea

 Sumber : Indonesia Finance Today, 30 April 2014

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 07 May 2014 04:49 )
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL