Indonesian Mining Association


  • Buat akun
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Freeport Setuju Tambah Divestasi Saham

Surel Cetak PDF

Pemerintah kesulitan menagih tunggakan dividen Freeport.

Efri Ritonga

JAKARTA. Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung mengatakan PT Freeport Indonesia telah setuju melepas 20,7 persen sahamnya kepada pemerintah Indonesia. Jadi, jika ditambah 9,3 persen saham yang dipegang Indonesia saat ini, total saham yang dilepas mencapai 30 persen.

"Freeport sudah menandatangani MOU (nota kesepahaman) dan mereka setuju untuk dilakukan divestasi 30 persen," ujarnya kemarin.

Divestasi, menurut Chairul, menjadi salah satu poin dalam renegosiasi kontrak tambang yang harus ditandatangani Freeport. Pemerintah, kata dia, mendapat keuntungan dari perusahaan tambang berupa dividen dan pajak. Dividen akan dibahas dalam rapat umum pemegang saham dengan mempertimbangkan segala kondisi dan situasi perusahaan.

"Namun proses divestasi saham Freeport ini baru dapat dilakukan oleh pemerintahan yang akan datang karena perlu waktu," ia mengungkapkan. Menurut Chairul, dengan hanya menggenggam 9,3 persen saham Freeport, pemerintah tak memiliki kekuatan untuk menagih tunggakan dividen pengelola tambang emas dan tembaga Grasberg di Papua itu dalam dua tahun terakhir.

Chairul menambahkan, pemerintah mendatang perlu duduk bersama untuk memperjuangkan bagian keuntungan dari Freeport. Ia mengakui pembagian keuntungan dari Freeport beberapa bulan terakhir terganjal lantaran perusahaan itu dilarang mengekspor hasil produksinya. "Kalau ekspor sudah berjalan, akan terjadi akumulasi keuangan dan bisa membagi dividen," ujarnya.

Menteri Keuangan Chatib Basri menyambut positif keinginan Freeport meningkatkan porsi kepemilikan saham Indonesia menjadi 30 persen. "Kalau saham Indonesia di Freeport makin besar, tentu makin bagus," ujarnya di kantor Kementerian Keuangan kemarin.

Bulan lalu, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani, menyatakan Freeport siap menunaikan janjinya memberikan dividen hingga Rp 800 miliar bagi pemerintah Indonesia dalam waktu dekat."Kalau ekspor sudah dilaksanakan lagi, mereka berjanji akan membayarkan dividen," ujar dia.

Setelah disepakatinya renegosiasi kontrak karya tambang dengan Freeport pada Agustus lalu, pemerintah akhirnya membuka kembali izin ekspor bagi perusahaan asal Negeri Abang Sam tersebut. Sekitar 750 ribu ton konsentrat mineral diperkirakan akan segera diekspor hingga akhir tahun ini.

Menurut Askolani, kesepakatan pemberian dividen merupakan buah keseriusan pemerintah menagih janji Freeport. Selama ini, kata dia, perusahaan tersebut kerap berkilah belum bisa menuntaskan salah satu kewajibannya itu karena belum mencatatkan keuntungan.

"Insya Allah mereka jadi (membayar dividen). Kami telah konsolidasikan ke Menteri BUMN," ujarnya.

Dalam hitungan pemerintah, besaran dividen yang diberikan Freeport pada tahun ini baru sebagian dari total Rp 1,5 tribun yang dijanjikan. Pembayaran sisanya tersendatnya lantaran pemerintah menutup ekspor Freeport saat proses renegosiasi kontrak tambang berlangsung. Freeport kemudian mengurungkan niatnya untuk menyelesaikan pembayaran dividen.

"Mereka berkirim surat ke kami tentang itu. Sekarang tinggal kami mengingatkan," ujarnya. Askolani mengatakan belum tahu kapan sisa dividen sebesar Rp 800 miliar diberikan manajemen Freeport kepada pemerintah. "Pokoknya setoran untuk tahun ini, apakah dia mau anggap untuk posisi 2014 atau 2013 kami ikuti saja," dia menegaskan.

Untuk mendukung rencana pemerintah, Askolani menimpali, Kementerian Keuangan akan segera membuat mekanisme pembayarannya. Tujuannya, supaya setiap tahun pemerintah memiliki kepastian untuk menagih dividen dari Freeport. "Saya menunggu peraturan menteri keuangannya dulu. Sedang difinalisasi," ujarnya. AMOS SIMANUNGKALIT | JAYADI SUPRIAOIN

 Sumber : Koran Tempo, 08 September 2014

Terakhir Diperbaharui ( Kamis, 11 September 2014 09:49 )
 

Minister’s Status Will Not Affect Mining Talks

Surel Cetak PDF

Raras Cahyafitri

The Corruption Eradication Commission’s (KPK) decision to name Energy and Mineral Resources Minister Jero Wacik a suspect in a graft case will not affect the ongoing renegotiations of mining contracts with major mining firms, a senior ministry official has assured.

The Energy and Mineral Resources Ministry’s minerals and coal director general, R. Sukhyar, said on Wednesday that the renegotiations with the mining companies would continue despite the alleged involvement of the minister in corruption case.

He said that the current process of sealing memorandums of understanding (MoUs) with mining firms — an important step before the amendment of contracts of work (CoWs) — would not be affected by the minister’s situation.

The government is currently working to adjust numerous mineral CoWs as well as coal contracts of work (CCoW) to regulations under the 2009 Mining Law.

The KPK has named Jero a suspect in a case involving extortion and kickbacks worth about Rp 9.9 billion (US$840,979).

Law expert Hikmahanto Juwana said the naming of Jero as a graft suspect would not affect the renegotiations. “I don’t see that anything is flawed in the process. The minister is only a component in the team and this renegotiation has nothing to do with the corruption case,” he said.

KPK commissioner Zulkarnaen said on Wednesday that the agency had raised Jero’s legal status from a witness to a suspect.

Despite the new status, the ministry would try to perform its activities as usual, according to deputy Energy and Mineral Resources Minister Susilo Siswoutomo.

“All activities at the Energy and Mineral Resources Ministry should not be disrupted. All [high-ranking officials] will continue activities that must be performed, so the ministry won’t be disrupted,” Susilo said.

Although the 2009 Mining Law mandates that renegotiation of CoWs and CCoWs should be concluded within one year after the law was passed, complex issues have stalled progress, particularly with big players.

Copper giant PT Freeport Indonesia — a subsidiary of US-based Freeport McMoRan Copper & Gold Inc. — recently signed an MoU and is now working to detail the agreed principles in a CoW amendment.

Another copper digger, PT Newmont Nusa Tenggara, is still working to conclude an MoU so that the company can resume its exports, which have been stalled for months.

The signing of Newmont’s MoU was scheduled for Wednesday but was delayed as the mining giant had not given a response to the insertion of an additional article in the MoU.

Sukhyar said the government proposed inserting an additional article that would ensure Newmont’s commitment to domestic mineral refining.

“A cooperation to develop a smelter is allowed. However, when the partner faces hurdles or the project fails, it doesn’t mean that Newmont’s obligation for mineral refining vanishes. The 2009 Mining Law says that the holder of a contract of work is obliged to perform the refining process,” Sukhyar said.

As part of attempts to comply with the 2009 Mining Law, Newmont, a subsidiary of Denver-based Newmont Mining Corp., is planning to supply its concentrate for processing to a smelter that will be developed by fellow copper digging giant PT Freeport Indonesia.

Under the Mining Law, minerals must be processed into value-added products before they can be exported overseas. Therefore, mining firms are required to build refineries or smelters in the country either independently or in joint projects with other firms.

Newmont president director Martiono Hadianto said his company had informed its parent firm about the government’s proposal.

The company is scheduled to sign the MoU on Thursday, according to a ministry official.

 Source : The Jakarta Post, September 04, 2014

Terakhir Diperbaharui ( Kamis, 11 September 2014 09:44 )
 

Pemerintah Desak Freeport Bangun Pabrik Anode Slime

Surel Cetak PDF

Yurika Indah Prasetianti

JAKARTA. PT Freeport Indonesia, anak usaha Freeport McMoran CopperGold Inc, perusahaan tambang asal Amerika Serikat yang mengelola tambang Grasberg, Papua, didesak membangun pabrik pemurnian anode slime di dalam negeri.

Permintaan ini seiring rencana Freeport membangun pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) tembaga di Gresik, Jawa Timur. Anode slime merupakan produk sampingan dari pemurnian konsentrat tembaga.

R Sukhyar, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengatakan Freeport tidak hanya bertanggung jawab memurnikan konsentrat tembaga, namun juga harus memurnikan produk sampingannya berupa anode slime.

Selama ini, produk anode slime diekspor PT.Smelting Gresik Copper Smelter Refinery di Gresik, Jawa Timur. Sementara pasokan konsentrat Smelting berasal dari Freeport dan PT Newmont Nusa Tenggara.

"Yang memiliki konsentrat itu Freeport, jadi dia harus bertanggung jawab terhadap semua pemurnian konsentrat, termasuk bertanggung jawab atas anode slime yang ada di Smelting Gresik dan smelter yang baru dibangun nanti," ungkap Sukhyar di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, pembangunan pabrik pemurnian seiring dengan kebijakan larangan ekspor mineral olahan atau konsentrat di 2017.

"Apabila anoda slime tidak dimurnikan maka produk tersebut tidak boleh diekspor pada 2017 nanti," katanya.

Sukhyar mengungkapkan adanya penghentian kegiatan ekspor anoda slime Smelting Gresik pada pekan lalu. Pasalnya, belum ada kesepakatan (Memorandum of Understanding/MoU) antara Freeport dan Smelting terkait pemurnian anode slime.

Setelah rapat dengan Kementerian ESDM, Freeport dan Smelting sudah membuat MoU. Dengan begitu Kementerian ESDM mengeluarkan rekomendasi Surat Persetujuan Ekspor (SPE) ke Kementerian Perdagangan untuk Smelting.

Kapasitas produksi anode slime Smelting mencapai 1.000-1.200 ton per tahun. Smelting hingga akhir 2014 diperkirakan akan mengekspor 800 ton anode slime yang seluruhnya diekspor ke Jepang.

Selain Smelting Gresik, PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) atau Antam, badan usaha milik negara di sektor pertambangan tengah membangun dua unit pabrik anode slime. Aneka Tambang menanamkan investasi senilai US$ 30 juta untuk merampungkan satu unit pabrik pengolahan anode slime.

Manajemen Antam menargetkan satu unit pabrik anode slime berkapasitas 500 ton per tahun akan tuntas pada Oktober 2014 dan satu unit lainnya rampung pada 2015.

Produk Pemurnian

Menurut Sukhyar, produk anode slime tidak dikenakan bea keluar (BK), karena masuk dalam kategori produk pemurnian.

"Walaupun belum dimurnikan, kami anggap anode slime sebagai produk pemurnian sementara ini. Tapi pasca 2017 semua harus dimurnikan di dalam negeri," tandas dia.

Anode slime merupakan bahan baku yang dapat diproses lebih lanjut menjadi dore dan kemudian diproses lebih jauh lagi untuk dijadikan produk akhir berupa logam mulia, emas dan perak.

Satu ton anode slime bisa mengandung emas sebanyak 2,86%, perak 58,68%, timbel 40,99%, selenium 18,2% dan sisanya berupa kandungan logam, seperti platina clan palladium.

Namun karena dianggap sebagai produk sampingan, selama belasan tahun produk ini diekspor tanpa dikenai pembatasan dan bea keluar.

 Sumber : Indonesia Finance Today, 04 September 2014

Terakhir Diperbaharui ( Kamis, 11 September 2014 09:21 )
 

Konsentrat Tembaga Bisa Diolah 2017

Surel Cetak PDF

Muhammad Yazid

JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) optimistis sisa produk pengolahan konsentrat tembaga berupa anode slime alias lumpur anoda bisa dimurnikan di dalam negeri mulai 2017 mendatang. Soalnya, pemerintah telah mengantongi komitmen dari perusahaan tambang semisal PT Freeport Indonesia.

Sukhyar, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM berkata, pemerintah sempat menahan kegiatan ekspor lumpur anoda dari PT Smelting lantaran belum ada kepastian kegiatan pemurnian bahan baku emas dan perak batangan tersebut. "Kami sudah memanggil Freeport dan Smelting, dan meminta tanggung jawab Freeport selaku pemilik produk asal yang berupa konsentrat tembaga untuk memurnikan kandungan mineral," kata dia, Rabu (3/9).

Seperti diketahui, Freeport Indonesia memproduksi konsentrat tembaga yang sebagian diolah oleh Smelting untuk diproses menjadi tembaga murni batangan atau copper cathode. Kapasitas produksi Smelting mencapai 300.000 ton per tahun. Dari proses itu, juga menghasilkan produk sampingan copper slag, anode slime, dan asam sulfat.

Namun, produksi lumpur anoda dari Smelting sekitar 2.000 ton per tahun belum mampu terserap di dalam negeri karena tidak ada pabrik pengolahan. Lumpur anoda sendiri bisa diolah menjadi ore atau konsentrat emas dan kemudian dimurnikan menjadi produk emas batangan.

Awal pekan ini, Freeport dan PT Smelting telah meneken nota kesepahaman sebagai garansi untuk menggelar .kegiatan pemurnian lumpur anoda di dalam negeri sebelum 2017. "Selama seminggu lalu, Smelting tidak bisa ekspor anode slime. Karena ada MoU, rekomendasi surat persetujuan ekspor (SPE) sudah kami berikan lagi ke perusahaan," jelas dia

PT Aneka Tambang Tbk juga mempersiapkan pembangunan pabrik pengolahan berkapasitas 500 ton lumpur anoda per tahun dan memproduksi konsentrat 50 ton per tahun. Hasil konsentrat tersebut akan diproses di pabrik pemurnian emas PT Logam Mulia dengan proyeksi produksi sekitar 5 ton hingga 7,5 ton emas per tahun.

Tato Miraza, Direktur Utama Aneka Tambang bilang sudah menyiapkan mesin di proyek pabrik pengolahan lumpur anoda dan tinggal menunggu insentif pajak pertambahan nilai (PNN).

 Sumber : Kontan, 04 September 2014

Terakhir Diperbaharui ( Kamis, 11 September 2014 09:18 )
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL