Indonesian Mining Association


  • Buat akun
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Persetujuan Ekspor Segera Keluar

Surel Cetak PDF

Fauzul Muna M. Taufiqur Rahman

Alamat surel ini dilindungi dari robot spam. Anda perlu mengaktifkan JavaScript untuk melihatnya

JAKARTA. Pemerintah memberikan isyarat segera menerbitkan surat persetujuan ekspor (SPE) mineral kepada dua perusahaan tambang besar yakni PT Freeport Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara. Saat ini, rencana pemberian izin tersebut masih diproses oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Keuangan.

Ditengah-tengah ketidakpastian pemberian izin ekspor mineral, Newmont terus memberikan tekanan kepada pemerintah. Pemilik tambang Batu Hijau mulai Kamis (5/6) menyetop aktivitas produksi tambang dan merumahkan karyawannya. Alasannya, fasilitas penampung konsentrat telah penuh akibat kebijakan pelarangan ekspor.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan proses penerbitan izin ekspor sudah hampir final. Kementerian Perdagangan kini menunggu keputusan dari Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan terkait komitmen kedua perusahaan itu membangun smelter serta besaran bea keluar yang akan dikenakan kepada kedua perusahaan itu.

"Setelah keputusan dari Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan selesai, kami secara otomatis akan melakukan proses sehingga mereka bisa ekspor," katanya Jakarta, Kamis (5/6).

Sebelumnya, Menteri ESDM Jero Wacik juga sempat mengeluarkan pernyataan segera mempercepat proses pemberian izin kedua perusahaan itu untuk mendapatkan izin ekspor setelah keduanya berkomitmen membangun smelter.

Rencananya, Freeport dan Newmont akan membangun smelter secara pasungan. Kedua perusahaan itu juga siap menyerahkan dana jaminan kesungguhan pembangunan smelter masing-masing sebesar US$115 juta dan US$25 juta. Uang jaminan itu akan disimpan di bank pemerintah yang sudah ditunjuk dan akan diserahkan pekan ini.

Wacik menjelaskan escrow account telah disiapkan di Bank Mandiri. "Kalau mereka tidak jadi membangun smelter, uangnya hangus dan akan otomatis menjadi milik negara."

NEWMONT KECEWA

Presdir Newmont Martiono Hadianto merasa kecewa atas sikap pemerintah yang masih menahan SPE perusahaan. Akibat dari penahanan tersebut, perusahaannya tidak dapat melakukan ekspor konsentrat, sedangkan kapasitas penampung konsentrat yang dimiliki sudah penuh.

Berkaitan dengan itu, Newmont juga telah secara resmi menyampaikan pemberitahuan kepada pemerintah dan karyawan bahwa perusahaan menyatakan dalam force majeure sesuai kontrak karya karena adanya penerapan larangan ekspor yang membuat perusahaan-tidak dapat melakukan kegiatan produksi.

Untuk meminimalkan biaya pengeluaran dan menjaga kemampuan serta kesiapan perusahaan untuk kembali beroperasi, sekitar 80% dari 4.000 karyawan di Batu Hijau akan ditempatkan dalam status standby dengan pemotongan gaji mulai 6 Juni 2014. "Kami tetap melakukan pembicaraan dengan pemerintah guna mencari jalan keluar atas masalah ekspor ini. Namun, akhirnya kami harus menyatakan dalam keadaan force majeure" ujar Martiono.

Selain itu, tambahnya, adanya ketentuan ekspor yang baru, penerapan pajak ekspor atau bea keluar dan larangan ekspor yang diberlakukan pada Januari 2017 dinilai tidak sesuai dengan kontrak karya yang telah disepakati. Hal itu juga berdampak buruk pada kelayakan ekonomi operasi Tambang Batu Hijau.

Pada kesempatan terpisah, Dirjen Mineral dan Batu bara Kementerian ESDM R. Sukhyar mengklaim Freeport Indonesia telah bersedia melakukan divestasi sebesar 30% sesuai dengan permintaan pemerintah. Kesepakatan itu diteken setelah CEO Freeport McMoran CopperGold Inc. Richard C. Adkerson bertemu dengan Menko Perekonomian Chairul Tanjung di Jakarta, Rabu (4/6).

Dia menambahkan Freeport juga siap menawarkan program divestasi kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah dan juga perusahaan swasta dalam negeri atau sesuai dengan aturan perundangan yang ada.

Namun, dia mengakui kewajiban divestasi 30% belum memiliki payung hukum permanen. Pasalnya, peraturan pemerintah yang ada saat ini, yaitu PP No. 24/2012 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara, menyebutkan kewajiban divestasi sebesar 51%. "Pemerintah berencana merevisi PP untuk mengubah kewajiban divestasi menjadi 30% bagi perusahaan pertambangan yang wilayah operasinya berupa tambang bawah tanah," tuturnya.

Khusus untuk pengenaan besaran royalti yang wajib dibayar Freeport, Sukhyar mengungkapkan perusahaan tersebut meminta agar pengenaan royalti berlaku flat. "Soal itu, pemerintah dan Freeport belum mencapai kesepakatan."

 Sumber : Bisnis Indonesia, 06 Juni 2014

Terakhir Diperbaharui ( Senin, 09 Juni 2014 09:57 )
 

Tata Niaga Hasil Produksi Smelter Segera Diatur

Surel Cetak PDF

JAKARTA. Pemerintah akan mengatur tata niaga hasil produksi smelter atau industri pengolahan berbasis sumber daya alam di Indonesia, termasuk yang berbasis tambang dan mineral.

Dirjen Basis Industri Manufaktur Kementerian Perindustrian Harjanto mengatakan ketentuan ini akan diatur dalam peraturan pemerintah (PP) yang merupakan turunan dari UU No.3/2014 tentang Perindustrian.

Kebijakan ini dibuat dalam rangka pemberdayaan industri yang mengandalkan sumber daya alam.

Menurutnya, aturan tata niaga akan mengatur pelarangan dan pembatasan ekspor sumber daya alam dan produk hasil pengolahan smelter itu untuk menjaga agar pasokan bagi industri hilir terjamin. Ini dilakukan untuk memberikan jaminan pasokan untuk industri yang selama ini sering tak terpenuhi. Untuk merampungkan rancangan PP (RPP) ini, pihaknya akan berkoordinasi dengan beberapa kementerian lain yang berkaitan erat, seperti Kementerian ESDM, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Pertanian agar tidak saling bersinggungan.

Dia memberi contoh, Kementerian ESDM saat ini sudah mengatur soal sumber daya alam mentah seperti pelarangan ekspor iron ore. Nantinya, aturan yang saat ini masih disusun oleh Kemenperin itu akan mengatur agar pasokan hasil olahan iron ore, misalnya pellet, bisa diutamakan untuk pasokan ke industri hilir di dalam negeri.

"Kalau berdasarkan UU Minerba kan, kalau sudah jadi pellet bisa diekspor, padahal dalam negeri masih butuh. Itu yang akan dicoba diatur, bagaimana industri dalam negeri bisa diprioritaskan mendapatkan hasil olahan itu," kata Harianto, Rabu (4/6).

Dengan kata lain, kebijakan ini untuk menjaga agar pasokan untuk industri tidak terganggu. Dia memberi contoh, saat ini kilang Polytama membutuhkan propilena dari Pertamina untuk diolah menjadi polipropilena. Namun, pasokan dari Pertamina saat ini sedang dihentikan dan Pertamina tetap melakukan ekspor.

Adapun koordinasi dengan kementerian lain dilakukan agar RPP ini tidak mengulang aturan yang sudah ada di kementerian lain. "Ya dengan kata lain ini disinkronkan, jangan sampai bertabrakan," tambah dia.

Dia berharap, dengan adanya aturan ini, industri di dalam negeri bisa lebih kuat dan bersinergi. Dia menilai, saat ini belum ada aturan yang mengatur tata niaga hasil produksi smelter. "Memang aturan sekarang kan, kalau sudah diolah, meski satu step sudah bisa diekspor. Sebenarnya, akan lebih baik kalau bisa terintegrasi, di sini agar industri dalam negeri bisa maju."

Sekjen Kemenperin Anshari Bukhari menambahkan, aturan pelarangan dan pembatasan dalam RPP itu akan diberlakukan sesuai kasus yang terjadi. Bila industri hilir dari hasil produk smelter memang belum ada di dalam negeri, sehingga tidak menjadi masalah untuk diekspor. Namun, bila industri hilir sudah terbentuk dan membutuhkan pasokan bahan baku, maka harus dibuat pengendalian.

"Bisa dengan pelarangan ekspor, pemberlakuan kuota atau menaikkan bea keluar (BK). Misalnya, ada smelter yang mengolah bauksit menjadi alumina. Inalum membutuhkan pasokan alumina. RPP itu nantinya mengatur agar pasokan alumina Inalum diutamakan sebelum ekspor," kata Anshari.

Yang pasti, kata Anshari, aturan ini tidak akan mengubah atau bertentangan dengan aturan yang sudah terbit dan berlaku terlebih dahulu. Misalnya soal pasokan gas. Menurut dia, RPP akan mengatur jaminan pasokan gas bagi industri di luar kontrak yang sudah berlangsung.

"Prinsipnya, RPP Pembangunan Sumber Daya Industri ini tidak akan memutus atau membatalkan sesuatu yang sudah disepakati. Hanya berlaku untuk yang baru atau kontraknya sudah habis. Jadi, tidak akan ada duplikasi aturan dengan Kementerian lain," kata Anshari.

PERAMPUNGAN PP

Pada sisi lain, Kemenperin tengah mengejar perampung-an enam PP yang merupakan turunan dari UU Perindustrian sebelum masa pemerintahan ini berakhir. Adapun keenam PP tersebut mengatur a.l mengenai kewenangan teknis untuk industri tertentu, perizinan, rencana induk pembangunan industri nasional (RIPIN), sumber daya industri, sarana dan prasarana, dan pemberdayaan industri.

"Sumber daya alam harus bisa memprioritaskan industri. Kami harap enam ini bisa segera selesai, kami harus optimistis," kata Anshari. Perlu diketahui, aturan pelaksana dari UU Perindustrian terdiri dari 1 rancangan UU tentang Pembentukan Lembaga Pembiayaan Industri, 16 PP, 5 Peraturan Presiden (Perpres), dan 12 Peraturan Menteri (Permen) untuk melaksanakan UU Perindustrian.

 Sumber : Bisnis Indonesia, 05 Juni 2014

Terakhir Diperbaharui ( Senin, 09 Juni 2014 09:54 )
 

Freeport CEO Meets Billionaire Minister, But Hurdles Remain

Surel Cetak PDF

Raras Cahyafitri

Coordinating Economic Minister Chairul Tanjung said Wednesday that contract negotiations with Freeport Indonesia and issues related to the company’s commitment to build a smelter would be settled before the next government took over in October.

Chairul, one of Indonesia’s richest men, made the statement after meeting with US-based Freeport McMoRan Copper Gold Inc. CEO Richard Adkerson.

Elaborating, Chairul said problems hampering the negotiation process and issues related to the company’s construction of a smelter should soon be resolved to ensure that they would not affect Freeport’s operations and state revenues.

“We are trying to conclude the negotiation process as soon as possible. Hopefully, before the end of the current government,” he said.

It was Adkersons second meeting with top Indonesian government officials this year after a raw minerals export ban came into force on Jan. 12. Besides problems related to contract renegotiations, Freeport is now also in trouble because it has been unable to export its copper concentrate due to the ban.

Adkerson refused to make a comment after the meeting, but he looked unhappy.

Chairul said the Indonesian government and Freeport shared the same aspiration of reaching an agreement as soon as possible. There are principle agreements in several areas. “However, there are also several things that need to be harmonized,” Chairul told reporters after the meeting.

The talks were centered on a contract renegotiation mandated under the 2009 Mining Law. The negotiations cover six points royalty adjustment, divestment, mine size, the use of local goods and services, contract extension and the obligation of domestic processing and refining activities.

The governments ban on raw ore exports, a bid to add value to its mineral resources, has been lambasted by industry players, although miners had been given four years prior to build smelters and refineries.

In the face of intense criticism, the government decided to continue allowing the export of semi-finished minerals, such as concentrates, until 2017. This relaxation of the regulation is, however, meaningless as the government imposed progressively increasing export duties of up to 60 percent on exporters of semi-finished products.

Major miners such as Freeport Indonesia and PT Newmont Nusa Tenggara have refused to pay the duties, saying additional taxes contradicted their contracts. The companies have been trying to lobby the government to change course on the issue.

As the miners halt production and exports plummet, the government has been considering cutting the duties in exchange for a commitment from the companies to build domestic processing facilities. However, any decision on new export a duty is now pending the completion of the renegotiation, Chairul said.

Renegotiations with Freeport are currently stalled on the issue of the certainty of the continuation of its mining activities when the company’s contract of work expires in 2021, according to mineral and coal director general R Sukhyar.

“We have an understanding in principle but we need to deepen it. There is a legal matter concerning their wishes for contract extension and what is stated under our law,”Sukhyar told The Jakarta Post.

 Source : The Jakarta Post, June 05, 2014

Terakhir Diperbaharui ( Senin, 09 Juni 2014 09:53 )
 

Miners CoW Talks Progress at Snail’s Pace

Surel Cetak PDF

Tito Summa Siahaan

Chief economics minister Chairul Tanjung hosted on Wednesday separate meetings with the chief executive officers of Brazils Vale and US-based Freeport McMoRan to continue talks between the Indonesia government and both miners for contract renegotiations.

Remarks made by government officials after the meeting, however, indicated that no firm conclusions were reached during the discussion with Freeport, whose local unit, Freeport Indonesia, operates the Grasberg mine in Papua, the world’s largest gold mine and third largest copper mine.

In contrast, Vale has agreed with Indonesia’s terms and will soon sigh a new amended contract with the Energy and Mineral Resources Ministry, according to the minister.

"Vales case is different. They have already built a refining facility," Chairul said.

Talks with Freeport have been progressing slowly, though Chairul seemed assured a deal would eventually be made.

"Ifs fine to make only a little bit of progress each time, as long as we [the government] remain firm," he said. "Both the government and Freeport are on the same page, so we can conclude renegotiations as soon as we can."

Indonesia enacted a mining law in the form of a new regulatory framework for contract of work (CoW) holders in 2009, which brought drastic changes to the industry. To extend their CoWs, companies are now required to enter renegotiations on six issues, namely local content requirements, the size of a company’s operations, royalty increases, contract expiration, divestment obligations, and value-added requirements.

Additionally, foreign-owned miners, such as Freeport and Vale, must also comply with an export ban on unrefined mineral ores, unless they agree to pay punitive export duties.

Still, Deputy Finance Minister Bambang Brodjonegoro said miners may be excluded from paying a penalty if they could prove to have made substantial progress in their obligations to refine mineral commodities inside the country.

Bambang said the government had no intentions to bow down to miners’ demands to ease the regulation on mineral exports, "[but] if they want a lower rate, they’ll have to build smelter, that’s all."

To meet ministry requirements, Freeport announced plans to team up with state-controlled miner Aneka Tambang to construct a $2.3 billion copper smelter.

Chairul said the decision on Freeport’s contract renegotiation would be made during a cabinet meeting.

"Then after that, we will roll out all relevant regulations," he said without disclosing the date on which the meeting would be held, adding only that talks would be conducted "very soon."

Indonesia is in a race against the clock to find a swift conclusion to the mining slump triggered by its export ban, with the livelihoods of thousands of workers at stake.

Newmont Nusa Tenggara announced on Tuesday that two of its mines had reached full capacity, forcing it to halt production, putting its workers on furlough.

 Source : JakartaGlobe, June 05, 2014

Terakhir Diperbaharui ( Senin, 09 Juni 2014 09:51 )
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL