Indonesian Mining Association


  • Buat akun
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Izin Ekspor Freeport Diperpanjang

Surel Cetak PDF

JAKARTA. Pemerintah akhirnya memperpanjang izin ekspor konsentrat Tembaga PT Freeport Indonesia. Menurut Direktur Jenderal mineral dan batu bara Kementerian Energi dan Sumber Daya mineral, Bambang Gatot Aryono, surat perpanjangan ekspor Freeport sudah diteken Kementerian Perdagangan, kemarin. "Sudah resmi karena komitmen mereka sudah dilaksanakan," kata Bambang.

Surat rekomendasi ekspor Freeport dikeluarkan oleh Kementerian Energi pada 29 Juli lalu. Freeport diperbolehkan mengekspor 775 ribu ton konsentrat Tembaga selama enam bulan ke depan. Bambang mengatakan Freeport sudah memenuhi syarat yang ditetapkan pemerintah untuk pembangunan smelter. Saat ini, smelter yang dibangun Freeport di Gresik sudah mencapai 11 persen. Dengan kemajuan itu, menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/ PMK.Ol 1/2014, Freeport dikenai pengurangan bea keluar dari 7,5 persen menjadi 5 persen.

Freeport juga sudah melunasi biaya komitmen Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2014 yang mensyaratkan perusahaan mineral wajib menyetorkan 60 persen dari total biaya pembangunan per enam bulan sebagai komitmen kesanggupan ke bank milik pemerintah. Diketahui, untuk periode Januari-Juni 2015-, biaya pembangunan smelter Gresik mencapai US$ 280 juta. "Tapi kami akan tetap mengawasi pembangunan smelternya," ucap Bambang.

Pekan lalu, pemerintah menghentikan ekspor konsentrat Freeport lantaran masa berlakunya sudah habis. Menteri Energi dan Sumber Daya mineral Sudirman Said mengatakan Freeport harus menyiapkan investasi sebanyak 60 persen dari total dana pembangunan smelter agar bisa melanjutkan ekspornya. Jika ini tidak terpenuhi, Sudirman menjamin surat perpanjangan ekspor (SPE) tidak akan terbit. "Pilihannya cuma dua, izin diberikan atau tidak diberikan," kata Sudirman di kantornya, Rabu pekan lalu.

Saat ini, kata Sudirman, Freeport-hanya perlu menyiapkan dana US$ 50 juta (Rp 677,4 miliar) agar kewajiban 60 persen investasi smelter terpenuhi. Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2014 mensyaratkan perusahaan Minerba harus menyetorkan 60 persen dari total biaya pembangunan per enam bulan sebagai komitmen kesanggupan ke bank BUMN. Untuk periode Januari-Juni 2015, biaya pembangunan smelter Gresik mencapai US$ 280 juta (Rp 3,79 triliun). ROBBY IRFANY

 Sumber : Koran Tempo, 03 Agustus 2015

Terakhir Diperbaharui ( Selasa, 11 Agustus 2015 03:24 )
 

Pemerintah Bakal Revisi PP 77/2014 untuk Beri Kepastian Usaha Minerba

Surel Cetak PDF

JAKARTA. Pemerintah bakal merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 77Ta-hun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan mineral dan Batubara. Revisi dilakukan demi memberi kepastian hukum bagi investasi di sektor Pertambangan Minerba.

Menteri Energi dan Sumber Daya mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan, ada ketentuan dalam PP tersebut yang menyatakan perpanjangan usaha , diberikan paling cepat dua tahun atau paling lambat 6 bulan sebelum kontrak berakhir. Klausul ini akan direvisi sehingga dapat memberikan kepastian usaha. Rencana revisi PP 77/2014 ini masih dalam tahap kajian.

"(Pengajuan perpanjangan) dua tahun itu tidak masuk akal dengan investasi yang besar dan itu harus ditinjau ulang," kata Sudirman di Jakarta, akhir pekan lalu.

Sudirman menuturkan, perubahan PP 77 itu bukan hanya untuk memberi kepastian usaha bagi PT Freeport Indonesia. Revisi beleid itu guna menjamin kepastian investasi bagi industri di sektor Minerba secara umum. Revisi PP ini juga dilatarbelakangi oleh Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tim Kajian Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Bagi Pembangunan ekonomi Papua.

"Revisi PP ini menggunakan jalur Keppres 16 yang di ketuai Kepala Bappenas dan tim Minerba di ESDM," tutur dia.

Tim yang dimaksud tersebut bertugas untuk melakukan evaluasi dan kajian terhadap kebijakan pengelolaan sumber daya alam di Papua dalam rangka pembangunan ekonomi Papua. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bertindak sebagai Ketua Tim.

Sementara itu Direktur Jenderal mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot menambahkan, ada sejumlah opsi dalam menentukan batas waktu pengajuan perpanjangan usaha. Salah satu opsi itu antara lain mempertimbangkan besaran investasi. Namun dia belum mau membeberkan jangka waktu pengajuan perpanjangan usaha yang akan diusulkan pihaknya. "Apakah wajar investasi besar tetapi pengajuan perpanjangan dua tahun," ujarnya.

Bambang mengungkapkan, ketentuan perpanjangan usaha sudah diatur dalam kontrak karya. Masing-masing pemegang kontrak karya memiliki klausul yang berbeda-beda terkait periode pengajuan perpanjangan usaha. Dia mencontohkan kontrak karya Freeport menyebutkan setiap saat bisa mengajukan perpanjangan usaha.

"Dulu jtu perpanjangan diajukan dua tahun itu hanya untuk izin tambang yang kecil-kecil. Tetapi ternyata berlaku juga untuk kontrak karya," jelas dia. (rap)

 Sumber : Investor Daily, 03 Agustus 2015

Terakhir Diperbaharui ( Selasa, 11 Agustus 2015 03:22 )
 

Nationalizing Freeport Could Be Disastrous For the Economy

Surel Cetak PDF

Redaksi

The future of PT Freeport McMoran in Indonesia is hanging in the balance with the government refusing to negotiate the extension of its contract until 2019, two years before it will expire. The American gold mining giant, which operates the world’s largest gold mines in Papua, is lobbying to get the negotiations underway. Political analyst Ikrar Nusa Bhakti of the Indonesian Institute of Sciences (LIPI), who has done extensive research in Papua, talks to The Jakarta Post5 Safrin La Batu to discuss the future of Freeport. The following are excerpts from the interview.

Question what do you think of the growing demands for nationalizing Freeport?

Answer the majority of Free-ports employees in almost all divisions are Indonesian; from the lowest to the highest positions. In fact, up to 98 percent of its employees are Indonesian. I was told that jobs with certain expertise, like explosive handling, are still handled by Filipinos because Indonesians are not as capable.

But the government has made Freeport use Indonesian-made detonators supplied by PT Pindad, the state-owned arms company. That seems like a fair deal.

The company also now buys its food and beverages from Indonesia rather than from Australia as it did in the past Some Indonesian workers have also been sent to work at Freeport’s other operations in Australia.

But would nationalizing Freeport make sense to you?

I would say that I am a nationalistic person, but I am also realistic. The mining industry is a lucrative sector. If our leaders, cabinet members, governors and local leaders are greedy and cannot control themselves, then nationalization will be counterproductive.

This was exactly what happened during the massive nationalization of Dutch companies in 1957. The impact for our Economy was catastrophic, and lasted until 1971. There was mismanagement by army officers with little knowledge and skill who were entrusted to manage state-run companies. They didn’t have the international market networks.

So, should we just forget about nationalization?

Nationalization is possible, but it needs process and time. Before even thinking about it, we need to fix and strengthen the governance of state-owned companies and create a system that stops officials from working for their own personal gain.

The government instead should focus on enforcing existing laws or come up with new ones that are more pro-people.

Do you think Freeport is doing enough to help with the economic development in Papua?

Freeport can do more in helping to build infrastructure facilities. Infrastructure development in Papua, such as road construction, is not evenly distributed. Freeport has already helped build roads in the Mimika regency [where it operates], and it can help with the development in other parts of Papua like Merauke.

Freeport says they have also contributed large sums for education in Papua. But how many schools have they built? How many Amungme people [the main tribe in Mimika] have benefited from this program? They should also help to bring 1 the many tribes in the area, who are often in conflict with one another, together. Freeport needs to have peace and stability in the area to be able to operate.

Is Freeport also responsible for fostering harmony in Papua?

We have to question the results of Freeport’s Corporate Social Responsibility (CSR) programs. They must have spent a huge sum, but where did the money go?

The people living in areas near its operation should get a proper education, not just material benefits.

The recent Tolikara tragedy (communal conflict between Christian Papuans and migrant Muslims) was just the tip of an iceberg. The biggest problem in Papua is education, and the target is for all the people in the province, whether they live in the highland or the coastal areas, or whether they are indigenous Papuans or migrants, is learning to live in harmony.

 Source : The Jakarta Post, July 31, 2015

Terakhir Diperbaharui ( Selasa, 11 Agustus 2015 03:16 )
 

Kemendag Keluarkan Izin Ekspor Konsentrat Freeport

Surel Cetak PDF

Vicki Febrianto

JAKARTA, 30/7 (ANTARA). Kementerian Perdagangan telah mengeluarkan Surat Persetujuan Ekspor (SPE) konsentrat tembaga untuk PT Freeport Indonesia sebesar 775.115 WMT yang berlaku sejak 28 Juli 2015 hingga 28 Januari 2016.

"Sudah ditandatangani izin ekspor konsentrat untuk Freeport kemarin," kata Menteri Perdagangan, Rachmat Gobel, di Jakarta, Kamis.

Sementara itu, Plt Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Karyanto Suprih, mengatakan bahwa jumlah besaran izin ekspor yang dikeluarkan sesuai dengan rekomendasi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Angkanya sesuai dengan yang direkomendasikan oleh Kementerian ESDM. Izin ekspor sudah dikeluarkan,` kata Suprih.

Suprih menambahkan, dikeluarkannya SPE konsentrat tembaga tersebut sempat sedikit terhambat dikarenakan adanya satuan volume yang berbeda.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah memberikan rekomendasi perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga kurang lebih sebesar 775.000 WMT untuk enam bulan ke depan kepada PT Freeport Indonesia dianggap sudah memenuhi seluruh persyaratan.

Rekomendasi tersebut dikeluarkan dikarenakan kemajuan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) Freeport sudah sesuai persyaratan yang pembangunannya sudah mencapai 11 persen, sehingga izin ekspor diperpanjang.

Freeport tengah membangun "smelter" tembaga di Gresik, Jawa Timur, dengan kapasitas dua juta ton konsentrat tembaga senilai 2,3 miliar dolar AS.

Dengan tingkat kemajuan pembangunan smelter sebesar 11 persen itu, Freeport berhak mendapatkan pengurangan bea keluar (BK) ekspor konsentrat dari 7,5 menjadi lima persen.

Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.011/2014, jika kemajuan pembangunan smelter antara 0-7,5 persen, BK dikenakan 7,5 persen, sementara apabila progres smelter yang dihitung berdasarkan serapan dana investasi antara 7,5-30 persen, BK dikenakan lima persen.

Pada periode enam bulan pertama (25 Juli 2014-26 Januari 2015), Freeport diberikan kuota ekspor 756.000 ton konsentrat tembaga dan untuk 26 Januari-25 Juli 2015 sebesar 580.000 ton.

 Sumber : ANTARA, 30 Juli 2015

Terakhir Diperbaharui ( Selasa, 11 Agustus 2015 03:14 )
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL