Indonesian Mining Association


  • Buat akun
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Renegosiasi Kontrak Newmont Masih Alot

Surel Cetak PDF

JAKARTA. Pembahasan renegosiasi antara pemerintah dengan PT Newmont Nusa Tenggara berlangsung alot. Newmont belum sepakat untuk besaran tarif royalti sesuai dengan perundangan yang berlaku yakni minimal 3,75% untuk emas.

Sukhyar, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan, hingga sekarang dialog renegosiasi kontrak karya (KK) Newmont belum ada kesepakatan. "Mengenai penerimaan negara masih belum ada kesepakatan," kata dia di kantornya, akhir pekan lalu.

Pada akhir pekan lalu, rombongan manajemen NNT mengadakan kunjungan ke kantor Direktorat Mineral dan Batubara Kementerian ESDM. Meskipun mengadakan pertemuan tertutup selama kurang lebih lima jam, diskusi renegosiasi tersebut masih menemui jalan buntu.

Kendati masih gagal mencapai kesepakatan, pemerintah terus menjadwalkan pembahasan, renegosiasi kontrak dengan pengelola tambang emas dan tembaga di Batu Hijau, Nusa Tenggara Barat itu. "Masih perlu waktu lagi untuk ketemu dengan mereka, kami akan adakan pertemuan lagi," ujar Sukhyar.

Sayangnya, belum ada konfirmasi dari Presiden Direktur Newmont Nusa Tenggara Martiono Hadianto. Juru Bicara Newmont Rubi Purnomo justru berupaya menghalangi wartawan ketika hendak mewawancarai Martiono. "Mau ngapain sih kamu," kata Ruin kepada wartawan saat itu.

Seperti diketahui, ada enam poin renegosiasi yang diamanatkan UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. Pertama peningkatan nilai tambah melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian. Kedua, penyesuaian luas lahan tambang, ketiga perubahan perpanjangan kontrak menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK); Keempat kenaikan royalti untuk penerimaan negara; Kelima keharusan divestasi. Keenam kewajiban penggunaan barang dan jasa pertambangan dari dalam negeri.

Soal kewajiban peningkatan nilai tambah dengan cara membangun smelter, Newmont tegas menyatakan tidak berniat membangun pabrik pemurnian (smelter). Tapi mereka bersedia memasok mineral olahan tanpa pemurnian atawa konsentrat ke smelter yang akan dibangun oleh Freeport mulai 2017.

Newmont juga tak memasalahkan pemenuhan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN). Selain itu, "Divestasi saham sebanyak 51% juga sudah lama dipenuhi oleh Newmont," terang Sukhyar.

Sementara soal royalti belum jelas berapa yang ditawarkan Newmont Demikian juga dengan penciutan wilayah, hingga kmi belum jelas berapa yang diminta oleh pemerintah maupun Newmont Meskipun demikian, Kementerian ESDM menargetkan renegosiasi kontrak selurun bisa kelar sebelum Oktober.

 Sumber : Kontan, 17 Juni 2014

Terakhir Diperbaharui ( Kamis, 26 Juni 2014 09:20 )
 

Locals Feeling Squeeze after Mining Shutdown

Surel Cetak PDF

Jerry Adiguna

BATU HIJAU, WEST SUMBAWA. The local unit of US-based Newmont Mining Corporation’s decision to declare force majeure and halt operations at its Batu Hijau copper mine in Sumbawa, West Nusa Tenggara has begun to affect the lives of local residents.

About 3,200 workers have been dismissed by the company since it stopped mining copper due to a steep government export duty. Some of the laid-off workers have left the area to return to their hometowns or look for jobs elsewhere.

Consequently, businesses around the mine site, which boomed when Newmont opened the mine years ago, are suffering. Local vendors who provide the daily needs of residents and the mine workers have been complaining that their profits have been falling each day.

Rented houses and other residential complexes in the area, such as the usually full Maluk village, are now vacant, abandoned by occupants who were mostly Newmont employees.

A local named Sumanto who owns Pak To restaurant in Maluk said that now his restaurant had been making less than Rp 500,000 (US$42) per day, a sharp decline from the Rp 3 million a day he was making before the mine suspended operations. Prasmanindo Boga Utama, a company that provided catering services for the mine, has also laid off some of its employees.

Abdul Gani, the manager of Gita Usaha Madani car rental company, said that almost all of his vehicles, 22 buses and nine 4x4 sport-utility vehicles usually rented to Newmont, were now sitting unused in the lot.

Gani is now in trouble as he is unable to make the Rp 300-million monthly payment on the loan he took out to buy the vehicles. “I have been forced to dismiss more than 150 employees,” he added.

According to Newmont processing and power plant manager Ilyas Yamin, the miner had laid off more than 4,000 employees at the Batu Hijau site. Newmont declared force majeure at the mine more than a week ago.

The shutdown is also severely depressing the local economy of Mataram, the capital of West Nusa Tenggara. Rented homes, restaurants, stores and even some cafes are recording significant declines in business.

Since the government implemented a ban on the export of raw minerals on Jan. 12 in line with the 2009 Mining Law, Newmont has yet to export any of its copper concentrate. The government has since relaxed the ban on concentrates, but is imposing high duties that Newmont says violate its contract of work and make it uneconomical to export its production.

With all of Newmont’s storage facilities at Batu Hijau full, the company’s CEO has met with Coordinating Economic Minister Chairul Tanjung in an effort to negotiate a solution, but so far little progress has been made.

The government has promised to reduce the export duty, which is set at 20 percent this year and will increase to 60 percent during the second half of 2016, if Newmont shows its commitment to build domestic smelters as required by the law. The company has argued that building a smelter is not economically feasible. (ask)

 Source : The Jakarta Post, June 16, 2014

Terakhir Diperbaharui ( Kamis, 26 Juni 2014 08:27 )
 

Kejar Tayang Renegosiasi Kontrak Tambang

Surel Cetak PDF

Pemerintahan SBY ingin menyelesaikan renegosiasi tambang sebelum masa tugas berakhir.

Herry Prasetyo

Ibarat pelari maraton, Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tengah berlari kencang menjelang garis finis. Di pengujung pemerintahannya, Presiden SBY tampak ingin menyelesaikan sebagian dari seabrek pekerjaan rumah yang selama ini terkatung-katung. Salah satunya negosiasi ulang kontrak pertambangan.

Proses renegosiasi kontrak karya (KK) dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) selama ini terkesan berjalan di tempat. Padahal, negosiasi ulang dengan perusahaan pemegang KK dan PKP2B merupakan perintah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba). Menurut beleid tersebut, KK dan PKP2B yang telah ada sebelum UU Minerba tetap diberlakukan sampai kontrak atau perjanjian berakhir. Tapi, ketentuan dalam KK dan PKP2B harus disesuaikan selambat-lambatnya satu tahun sejak UU Minerba terbit melalui proses renegosiasi.

Artinya, renegosiasi kontrak pertambangan semestinya sudah kelar 12 Januari 2010 silam. Sekadar mengingatkan, ada enam isu strategis yang harus dinegosiasi ulang. Keenam isu tersebut adalah wilayah kerja, kelanjutan operasi pertambangan, penerimaan negara, kewajiban pengolahan dan pemurnian di dalam negeri, kewajiban divestasi, dan kewajiban penggunaan tenaga kerja lokal serta barang dan jasa pertambangan dalam negeri.

Meski merupakan amanat undang-undang, baru dua tahun kemudian pemerintah mulai serius melakukan proses renegosiasi, dengan menerbitkan Keputusan Presiden No. 3/2012 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Renegosiasi Pertambangan. Tugas tim yang diketuai menteri koordinator perekonomian itu habis akhir tahun 2013 lalu. Sayang, hingga saat itu belum ada perusahaan pemegang KK dan PKP2B menyepakati poin-poin renegosiasi.

Sukhyar, Direktur Jenderal Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), beralasan, tak mudah mencapai kesepakatan negosiasi dengan perusahaan pemegang KK dan PKP2B. Sebab, renegosiasi merupakan sesuatu yang baru. Maklum, sesuai UU Minerba, tidak ada lagi rezim kontrak dalam tata kelola pertambangan nasional. Beleid pengganti UU No. 11/1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan ini hanya mengenal rezim perizinan.

Dengan rezim ini, kata Sukhyar, pemerintah lebih senang karena negara punya kedaulatan pengusahaan minerba. Pemerintah juga bisa menerbitkan peraturan setiap saat yang harus diikuti pengusaha pemegang izin usaha pertambangan (IUP). Pada rezim kontrak, pemerintah tak bisa seenaknya mengeluarkan aturan yang berbeda dengan kontrak, lantaran harus ada pembicaraan dulu dengan perusahaan.

Karena perubahan rezim itulah, proses renegosiasi berjalan alot. Selain itu, negosiasi juga butuh waktu lama lantaran harus menyamakan persepsi yang berbeda. "Kami sekarang lebih serius," kata Sukhyar.

Hampir selesai

Keseriusan Pemerintahan SBY di pengujung jabatan ternyata membuahkan hasil. Maret lalu, sebanyak 6 perusahaan pemegang KK dan 19 perusahaan pemegang PKP2B sepakat meneken nota kesepahaman amendemen kontrak. Tak hanya itu, Sukhyar mengatakan, ada 15 perusahaan lagi yang secara prinsip sudah menyepakati seluruh isu renegosiasi. Itu berarti, hampir separuh dari 109 perusahaan pemegang KK dan PKP2B sudah menyepakati renegosiasi kontrak.

Menteri ESDM Jero Wacik bilang, renegosiasi kontrak dan perjanjian pertambangan sudah hampir selesai. Sebagian perusahaan yang semula ogah membangun pengolahan mineral mentah alias smeller kini sudah mau. Hampir semua urusan wilayah pertambangan juga telah selesai. "Terkait penggunaan produk dalam negeri ada yang ngeyel, tapi sekarang sudah mau," ujarnya.

Tidak cuma perusahaan kecil, renegosiasi dengan perusahaan tambang kelas kakap juga cukup membuahkan hasil. Vale Indonesia, contohnya, sudah menyepakati enam isu renegosiasi. Menurut Jero, renegosiasi dengan Vale lebih mudah. Selain lantaran sudah punya smelter, Vale adalah perusahaan dari Brasil yang sama-sama negara berkembang. Renegosiasi dengan Freeport Indonesia dan Newmont Nusa Tenggara juga sebentar lagi selesai.

Jero menargetkan, proses renegosiasi bisa rampung sebelum Pemerintahan SBY berakhir Oktober nanti. Masalahnya, waktu yang dimiliki Jero hanya tersisa empat bulan lagi. Padahal, masih ada 69 perusahaan pemegang KK dan PKP2B yang belum menyepakati renegosiasi. Pemerintah mampu?

Priyo Pribadi Soemarmo, pengamat pertambangan, menyatakan, pemerintah harus menyelesaikan seluruh proses renegosiasi. Kalau tidak, itu artinya pemerintah tidak mengerjakan perintah UU Minerba. "Harus selesai sekarang agar tak ada pekerjaan rumah bagi pemerintah baru," katanya.

Memang, proses renegosiasi tidak mudah. Sebab, banyak isu renegosiasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara teknis. Bila isu itu mesti diikuti, bisnis tambang perusahaan bisa tak terurus. Meski begitu, menurut Priyo, pemerintah tidak boleh lagi lamban mengurus proses renegosiasi. Priyo menyarankan, pemerintah sebaiknya memilih perusahaan yang punya nilai strategis sebagai prioritas negosiasi ulang. Soalnya, banyak perusahaan yang sudah sepakat renegosiasi adalah perusahaan skala kecil. Oleh karena itu, pemerintah sebaiknya fokus pada perusahaan berskala besar dan strategis. "Freeport termasuk strategis lantaran terkait dengan masyarakat Papua yang memiliki faktor geopolitik sangat tinggi," kata Priyo.

Pekerjaan rumah memang wajib diselesaikan. Namun, jangan sampai pemerintah cuma kejar tayang asal selesai, sehingga bisa merugikan negara di masa mendatang.

 Sumber : Majalah KONTAN, 16-23 Juni 2014

 

Kejar Tayang Renegosiasi Kontrak Tambang

Surel Cetak PDF

Pemerintahan SBY ingin menyelesaikan renegosiasi tambang sebelum masa tugas berakhir.

Herry Prasetyo

Ibarat pelari maraton, Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tengah berlari kencang menjelang garis finis. Di pengujung pemerintahannya, Presiden SBY tampak ingin menyelesaikan sebagian dari seabrek pekerjaan rumah yang selama ini terkatung-katung. Salah satunya negosiasi ulang kontrak pertambangan.

Proses renegosiasi kontrak karya (KK) dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) selama ini terkesan berjalan di tempat. Padahal, negosiasi ulang dengan perusahaan pemegang KK dan PKP2B merupakan perintah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba). Menurut beleid tersebut, KK dan PKP2B yang telah ada sebelum UU Minerba tetap diberlakukan sampai kontrak atau perjanjian berakhir. Tapi, ketentuan dalam KK dan PKP2B harus disesuaikan selambat-lambatnya satu tahun sejak UU Minerba terbit melalui proses renegosiasi.

Artinya, renegosiasi kontrak pertambangan semestinya sudah kelar 12 Januari 2010 silam. Sekadar mengingatkan, ada enam isu strategis yang harus dinegosiasi ulang. Keenam isu tersebut adalah wilayah kerja, kelanjutan operasi pertambangan, penerimaan negara, kewajiban pengolahan dan pemurnian di dalam negeri, kewajiban divestasi, dan kewajiban penggunaan tenaga kerja lokal serta barang dan jasa pertambangan dalam negeri.

Meski merupakan amanat undang-undang, baru dua tahun kemudian pemerintah mulai serius melakukan proses renegosiasi, dengan menerbitkan Keputusan Presiden No. 3/2012 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Renegosiasi Pertambangan. Tugas tim yang diketuai menteri koordinator perekonomian itu habis akhir tahun 2013 lalu. Sayang, hingga saat itu belum ada perusahaan pemegang KK dan PKP2B menyepakati poin-poin renegosiasi.

Sukhyar, Direktur Jenderal Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), beralasan, tak mudah mencapai kesepakatan negosiasi dengan perusahaan pemegang KK dan PKP2B. Sebab, renegosiasi merupakan sesuatu yang baru. Maklum, sesuai UU Minerba, tidak ada lagi rezim kontrak dalam tata kelola pertambangan nasional. Beleid pengganti UU No. 11/1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan ini hanya mengenal rezim perizinan.

Dengan rezim ini, kata Sukhyar, pemerintah lebih senang karena negara punya kedaulatan pengusahaan minerba. Pemerintah juga bisa menerbitkan peraturan setiap saat yang harus diikuti pengusaha pemegang izin usaha pertambangan (IUP). Pada rezim kontrak, pemerintah tak bisa seenaknya mengeluarkan aturan yang berbeda dengan kontrak, lantaran harus ada pembicaraan dulu dengan perusahaan.

Karena perubahan rezim itulah, proses renegosiasi berjalan alot. Selain itu, negosiasi juga butuh waktu lama lantaran harus menyamakan persepsi yang berbeda. "Kami sekarang lebih serius," kata Sukhyar.

Hampir selesai

Keseriusan Pemerintahan SBY di pengujung jabatan ternyata membuahkan hasil. Maret lalu, sebanyak 6 perusahaan pemegang KK dan 19 perusahaan pemegang PKP2B sepakat meneken nota kesepahaman amendemen kontrak. Tak hanya itu, Sukhyar mengatakan, ada 15 perusahaan lagi yang secara prinsip sudah menyepakati seluruh isu renegosiasi. Itu berarti, hampir separuh dari 109 perusahaan pemegang KK dan PKP2B sudah menyepakati renegosiasi kontrak.

Menteri ESDM Jero Wacik bilang, renegosiasi kontrak dan perjanjian pertambangan sudah hampir selesai. Sebagian perusahaan yang semula ogah membangun pengolahan mineral mentah alias smeller kini sudah mau. Hampir semua urusan wilayah pertambangan juga telah selesai. "Terkait penggunaan produk dalam negeri ada yang ngeyel, tapi sekarang sudah mau," ujarnya.

Tidak cuma perusahaan kecil, renegosiasi dengan perusahaan tambang kelas kakap juga cukup membuahkan hasil. Vale Indonesia, contohnya, sudah menyepakati enam isu renegosiasi. Menurut Jero, renegosiasi dengan Vale lebih mudah. Selain lantaran sudah punya smelter, Vale adalah perusahaan dari Brasil yang sama-sama negara berkembang. Renegosiasi dengan Freeport Indonesia dan Newmont Nusa Tenggara juga sebentar lagi selesai.

Jero menargetkan, proses renegosiasi bisa rampung sebelum Pemerintahan SBY berakhir Oktober nanti. Masalahnya, waktu yang dimiliki Jero hanya tersisa empat bulan lagi. Padahal, masih ada 69 perusahaan pemegang KK dan PKP2B yang belum menyepakati renegosiasi. Pemerintah mampu?

Priyo Pribadi Soemarmo, pengamat pertambangan, menyatakan, pemerintah harus menyelesaikan seluruh proses renegosiasi. Kalau tidak, itu artinya pemerintah tidak mengerjakan perintah UU Minerba. "Harus selesai sekarang agar tak ada pekerjaan rumah bagi pemerintah baru," katanya.

Memang, proses renegosiasi tidak mudah. Sebab, banyak isu renegosiasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara teknis. Bila isu itu mesti diikuti, bisnis tambang perusahaan bisa tak terurus. Meski begitu, menurut Priyo, pemerintah tidak boleh lagi lamban mengurus proses renegosiasi. Priyo menyarankan, pemerintah sebaiknya memilih perusahaan yang punya nilai strategis sebagai prioritas negosiasi ulang. Soalnya, banyak perusahaan yang sudah sepakat renegosiasi adalah perusahaan skala kecil. Oleh karena itu, pemerintah sebaiknya fokus pada perusahaan berskala besar dan strategis. "Freeport termasuk strategis lantaran terkait dengan masyarakat Papua yang memiliki faktor geopolitik sangat tinggi," kata Priyo.

Pekerjaan rumah memang wajib diselesaikan. Namun, jangan sampai pemerintah cuma kejar tayang asal selesai, sehingga bisa merugikan negara di masa mendatang.

 Sumber : Majalah KONTAN, 16-23 Juni 2014

 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL