Indonesian Mining Association


  • Buat akun
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Talenta Bumi Nusantara akan Bangun Smelter Anoda Slime

Surel Cetak PDF

JAKARTA. PT Talenta Bumi Nusantara akan membangun pabrik pemurnian (smelter) anoda slime di Gresik, Jawa Timur. Perusahaan akan bekerja sama dengan PT Smelting lantaran anoda slime merupakan produk sampingan dari pemurnian konsentrat tembaga.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) R Sukhyar mengatakan Talenta Bumi Nusantara melayangkan surat pemberitahuan kepada pihaknya terkait kerjasama dengan Smelting. Talenta Bumi Nusantara mengajukan MoU ke Smelting Gresik. Begitu dapat bisa segara membangun," kata Sukhyar di Jakarta, Rabu (5/11).

Sukhyar menuturkan, smelter yang dibangun nanti akan berkapasitas bahan baku 500 ton per tahun. Dia mengatakan pasokan untuk Talenta bakal tercukupi meskipun PT Antam (Persero) Tbk pun menyerap 500 ton anoda slime per tahun dari Smelting. Pasalnya anoda slime yang dihasilkan Smelting mencapai 2.000 ton per tahun. "Jadi pasokan anoda slime masih cukup untuk kedua perusahaan," ujarnya.

Dia mengatakan, pembangunan pabrik pemurnian wajib dilakukan lantaran pemerintah telah mengeluarkan kebijakan larangan ekspor mineral olahan atau konsentrat pada 2017. Apabila anoda slime tidak dimurnikan maka produk tersebut tidak boleh diekspor pada 2017 nanti.

Dia menyebut Smelting selama ini mengekspor anoda slime ke Jepang. Hingga akhir tahun ini diperkirakan kuota ekspor mencapai 800 ton. Sukhyar mengungkap produk anoda slime ini tidak dikenakan bea keluar lantaran untuk sementara dikategorikan sebagai produk pemurnian. "Walaupun belum dimurnikan, kami anggap anoda slime sebagai produk pemurnian sementara ini. Tapi pasca 2017 semua harus dimurnikan di dalam negeri," tegasnya. (rap)

 Sumber : Investor Daily, 06 November 2014

Terakhir Diperbaharui ( Jumat, 07 November 2014 07:14 )
 

Produksi Freeport Belum Normal

Surel Cetak PDF

JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan produksi PT Freeport Indonesia belum optimal atau baru berjalan sekitar 70%. Hal ini disebabkan lantaran masih ada pekerja tambang yang memilih merumahkan diri.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM R. Sukhyar mengatakan sekitar 1.000 pekerja tambang tidak melakukan mogok tapi merumahkan diri. Hal tersebut sudah berlangsung sejak pekan kedua Oktober kemarin. "Berdasarkan laporan dari Freeport, produksi mereka belum nomal, masih sekitar 70%," kata Sukhyar di Jakarta, Rabu (05/11).

Sukhyar menuturkan aksi 1.000 pekerja itu berbeda dengan keputusan serikat pekerja untuk melakukan aksi mogok pada 6 November hingga 6 Desember 2014. Pasalnya aksi mogok selama satu bulan itu telah dibatalkan karena tercapainya kesepakatan antara serikat pekerja dan manajemen Freeport. Dia mengatakan, kesepakatan yang tercapai itu yakni kedua belah pihak membentuk tim evaluasi yang akan menilai kinerja manajemen serta pekerja Freeport "Hasil evaluasi itu disampaikan ke pemilik saham pada pekan ini. Mereka yang akan putuskan," ujarnya.

Ketua Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPKEP-SPSI) PT Freeport Indonesia Sudiro sebelumnya menyatakan aksi mogok dipicu oleh serangkaian insiden di lingkungan Freeport yang menyebabkan sejumlah korban tewas dan cidera. Namun sampai saat ini belum jelas siapa yang bertanggung jawab dan dikenakan sanksi secara hukum.

"Dari rangkaian kejadian tersebut, pekerja menilai oknum-oknum Manajemen PTFI telah gagal mengelola Sistem Manajerial dan K3LLP di lingkungan PTFI," ujarnya.

Dia menerangkan hak-hak dasar sebagai pekerja untuk menuntut pertanggungjawaban secara hukum dalam internal perusahaan dalam bentuk pemberian sanksi. Maupun diproses secara hukum yang berlaku serta dan pertanggungjawaban secara moril sebagai seorang Pemimpin. Padahal disisi lain pekerja yang diduga melakukan tindakan pelanggaran sekecil apapun langsung dikenakan sanksi yang seberat-beratnya tanpa meninjau terlebih dahulu akar permasalahannya.

"Tuntutan kami segera reformasi pada jajaran pimpinan dan atau manajemen PTFI serta pemberian sanksi secara hukum internal PTFI dan hukum yang berlaku terhadap oknum-oknum manajemen atas terjadinya kecelakaan kerja," tegasnya. (rap)

 Sumber : Investor Daily, 06 November 2014

Terakhir Diperbaharui ( Jumat, 07 November 2014 06:25 )
 

Dana Kemitraan Freeport 2015 Tinggal Rp600 Miliar

Surel Cetak PDF

Oleh Evarianus Supar

Timika, 5/11 (Antara). Alokasi dana kemitraan dari PT Freeport Indonesia untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat tujuh suku di sekitar areal pertambangan Kabupaten Mimika, Papua, kini lebih dari Rp1 triliun, tetapi dipastikan berkurang drastis tinggal sekitar Rp600 miliar pada 2015.

Sekretaris Eksekutif Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK), Emanuel Kemong kepada Antara di Timika, Rabu mengatakan penurunan alokasi dana kemitraan dari PT Freeport yang dikelola oleh LPMAK karena menurunnya produksi perusahaan tambang itu selama 2014.

"Pimpinan PT Freeport Indonesia sudah menjelaskan bahwa dengan adanya penurunan produksi maka hal itu berdampak pada berkurangnya penerimaan pajak, royalti maupun alokasi dana untuk masyarakat. Maka otomatis alokasi dana yang diterima LPMAK tahun 2015 akan berkurang karena LPMAK sangat tergantung pada PT Freeport," jelas Emanuel.

Menurut dia, selama 2014 LPMAK mengelola dana kemitraan dari PT Freeport senilai lebih dari Rp1 triliun untuk mendukung tiga program utamanya yakni pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal.

Badan Musyawarah LPMAK telah memutuskan alokasi anggaran tahun 2015 hanya sekitar Rp600 miliar. Menyikapi itu, LPMAK akan mengurangi sebagian besar program, terutama program-program tambahannya.

"Yang jelas sebagian program akan dipangkas tapi kita tidak mengorbankan program-program prioritas yang betul-betul langsung bersentuhan dengan masyarakat. Program-program tambahan yang sifatnya tidak terlalu penting akan kita kurangi," ujar Emanuel.

Ia menyambut baik adanya kesepakatan pihak serikat pekerja dan manajemen PT Freeport untuk membatalkan rencana pemogokan ribuan karyawan PT Freeport Indonesia dan dua perusahaan privatisasinya yakni PT Kuala Pelabuhan Indonesia dan PT Puncak Jaya Power.

Pasalnya, jika pemogokan terjadi maka hal itu tidak saja berdampak pada karyawan dan keluarga mereka tetapi juga kepentingan yang lebih besar baik pemerintah maupun masyarakat lokal di sekitar areal tambang Freeport.

"Kami dengar bahwa Bupati Mimika sudah memfasilitasi pertemuan antara serikat pekerja dengan pimpinan PT Freeport untuk mencari jalan keluar dari persoalan yang ada. Kita berharap secepatnya ada solusi yang dapat menguntungkan semua pihak," harapnya.

Emanuel mengatakan tidak bisa membayangkan apa yang terjadi jika ribuan karyawan Freeport jadi mogok.

"Saat ini ada ribuan anak-anak mulai dari tingkat SMP sampai perguruan tinggi yang bersekolah karena menerima dana beasiswa dari LPMAK. Lalu, ada ribuan warga penerima manfaat ekonomi yang saat ini dibina oleh LPMAK. Kalau karyawan jadi mogok, semua program itu pasti akan terkena dampak. Belum lagi dukungan operasional untuk Rumah Sakit Mitra Masyarakat (RSMM) Timika juga pasti akan mengalami dampak yang luar biasa," ujarnya.

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Rozik B Soetjipto beberapa waktu lalu mengatakan aktivitas produksi tambang tembaga dan emas perusahaan itu menurun diperkirakan tinggal 60-70 persen dalam satu bulan terakhir.

"Setelah terjadi kecelakaan kerja tanggal 27 September diikuti dengan kegiatan mogok pekerja tanggal 1-2 Oktober dan tanggal 8 Oktober sebenarnya kita tidak lagi beroperasi 100 persen terutama di tambang terbuka Grasberg. Produksi kita tinggal 60-70 persen," jelas Rozik.

Ia mengakui target produksi Freeport selama 2014 mengalami penurunan drastis. Selain karena adanya aksi mogok pekerja, selama enam hingga tujuh bulan sejak 14 Januari lalu hingga Juli, Freeport juga harus menurunkan produksi tambangnya hingga 40 persen karena adanya larangan pengiriman bahan baku tambang ke luar negeri sebagai implementasi dari penerapan UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba.

Melihat kondisi itu, Rozik menyatakan bahwa tahun ini PT Freeport tidak akan mungkin memenuhi kewajiban royalti, pajak dan dana kemitraan kepada masyarakat asli pemilik hak ulayat di sekitar areal tambang dengan besaran seperti tahun-tahun sebelumnya.

"Secara otomatis royalti, penerimaan daerah, pajak-pajak yang dibayarkan oleh PT Freeport Indonesia pasti akan menurun karena semua itu sangat tergantung pada prospek kerja perusahaan. Kalau produksi menurun maka secara otomatis semua-semua itu akan berkurang. Perusahaan juga akan melakukan penghematan-penghematan," ujarnya.

 Sumber : Antara, 05 November 2014

Terakhir Diperbaharui ( Jumat, 07 November 2014 06:24 )
 

Produksi Emas dan Tembaga Anjlok

Surel Cetak PDF

M. Tauflaur Rahman

JAKARTA. Kisruh renegosiasi kontrak karya PT Newmont Nusa Tenggara yang berkepanjangan akhirnya berdampak pada kinerja perusahaan itu.

Newmont Mining Corporation selaku pemilik 48,5% saham menyebutkan adanya penurunan produksi yang signifikan pada kuartal III tahun ini.

Laporan kuartalan yang dirilis perusahaan itu pada Kamis (30/11), disebutkan produksi emas dan perak yang teratribusi ke perusahaan itu turun drastis.

Produksi emas pada kuartal HI/2014 hanya 28.350 gram atau turun 75% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar 113.400 gram.

Kondisi serupa juga terjadi di sektor produksi tembaga pada periode yang sama tahun ini hanya 1.400 ton atau turun 84% ketimbang periode yang sama tahun lalu sebesar 8.600 ton.

Presiden Direktur dan Chief Executive Officer (CEO) Newmont Gary Goldberg mengatakan penurunan volume produksi ini terjadi karena adanya penghentian produksi sementara atau shut down yang dilakukan anak usahanya itu selama beberapa waktu.

Namun, dia optimistis produksi akan kembali normal seiring tercapainya kesepakatan dengan pemerintah Indonesia.

"Kami sekarang dalam posisi yang aman dan efisien di Indonesia, tambang dan pabrik kami dapat beroperasi penuh dan kami juga sudah mendapat izin ekspor," katanya dalam rilis tersebut.

Goldberg menyebutkan outlook tambang Batu Hijau yang dimiliki anak perusahaannya di Indonesia itu dipengaruhi banyak faktor, di antaranya renegosiasi amandemen kontrak karya milik perusahaan itu, isu kebijakan ekspor yang diterapkan Indonesia, kenaikan upah pekerja dan adanya kewajiban membangun smelter.

Menilik laporan dari Newmont Mining Corporation tersebut, total produksi emas dan tembaga PT Newmont Nusa Tenggara diperkirakan sekitar 60.000 gram emas dan 3.000 ton tembaga.

TERANCAM DEFAULT

Pada kesempatan berbeda, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengancam akan membekukan pembahasan amandemen kontrak karya milik perusahaan itu karena adanya gugatan dari salah satu pemegang saham di perusahaan itu.

Seperti diketahui, Direktur PT Pukuafu Indah Nunik Elizabeth Merukh pada 23 Oktober 2014 melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan diberlakukannya Undang-Undang (UU) No.4/2009 tentang Mineral dan Batubara.

Melalui kuasa hukumnya, Nunik menggugat UU itu terutama Pasal 169 yang berisi tentang perubahan kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan (IUP) dan pasal 170 tentang kewajiban melakukan pemurnian sebagamana yang dimaksud dalam pasal 103 ayai (1) undang-undang tersebut.

Nunik berdalih perubahan kontrak karya menjadi IUP bertentangan dengan kesepakatan kontrak atau perjanjian yang telah dibuat bersama tersebut.

Selain itu, dia juga menyatakan adanya kewajiban melakukan pemurnian berdampak pada kerugian perusahaan.

Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM R. Sukhyar meminta Pukuafu mencabut gugatannya tersebut.

Dia menegaskan pemerintah akan menghentikan segala aktivitas amandemen kontrak dengan Newmont jika Pukuafu tetap melanjutkan gugatan itu.

"Ini kan lucu, kita sedang duduk bareng bahas amandemen kok malah digugat. Karena itu kalau masih dilanjutkan [gugatan Pukuafu], buat apa duduk bareng, kita hold saja," paparnya.

Ketua Umum Asosiasi Metalurgi dan Material Indonesia Ryad Chairil berpendapat seharusnya pemerintah berani mengambil tindakan tegas kepada perusahaan itu karena dianggap bermain-main dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

"Saya usulkan Newmont dinyatakan default saja hingga gugatan mereka selesai," ujarnya.

Menurutnya, Newmont harus belajar dari Freeport yang sepakat dengan amandemen kontrak dan tidak melakukan tindakan yang terkesan provokatif seperti melakukan gugatan seperti itu. "Boleh saja pemerintah gugat balik mereka," tegasnya.

 Sumber : Bisnis Indonesia, 05 November 2014

Terakhir Diperbaharui ( Jumat, 07 November 2014 04:35 )
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL