Indonesian Mining Association


  • Buat akun
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Menteri Energi Dorong Motivasi Kerja Freeport

Surel Cetak PDF

Yohanes Paskalis

JAKARTA. Menteri Energi dan Sumber Daya mineral Sudirman Said menyar takan pemerintah menjamin keberlangsungan operasi dan realisasi investasi PT Freeport Indonesia. Jaminan itu diberikan, kata dia, untuk mendorong motivasi kerja perusahaan tambang emas dan Tembaga yang beroperasi di Timika, Papua tersebut. "Pemerintah memberi jaminan kepada Freeport, seperti halnya kami juga memberi jaminan kepada seluruh investasi yang ada, ujar dia, kepada Tempo, Sabtu lalu.

Sudirman mengungkapkan, pada 9 Oktober lalu, pemerintah dan Freeport sudah menyepakati hampir seluruh item di dalam nota kesepahaman. Beberapa hal penting yang telah disetujui adalah pengembalian sebagian wilayah kerja Freeport kepada negara, peningkatan fungsi konten lokal dalam operasi, prinsip dan tata cara divestasi, serta peningkatan kontribusi bagi negara dalam bentuk pajak royalti.

Kedua belah pihak, ujar Sudirman, juga menyepakati pembangunan smelter (pabrik pemurnian mineral). "Satu-satunya aspek yang belum diputuskan secara formal adalah status setelah 2021," kata dia. Hal tersebut terjadi karena berdasarkan peraturan pemerintah, status kontrak Freeport baru bisa ditetap kan dua tahun sebelum masa kontrak habis pada 2021.

Pekan lalu, pemerintah akhirnya menyepakati perpanjangan investasi dengan Freeport. Kesepakatan ini menjadi pertanda terurainya kebuntuan antara pemerintah dan perusahaan asal Amerika Serikat itu mengenai perpanjangan kontrak. Segera setelah kesepakatan, Freeport menyatakan akan membangun tambang bawah tanah dengan kedalaman 1.300-3.000 meter dengan nilai US$ 18 miliar atau sekitar Rp 250,3 triliun. Investasi sebesar itu terbagi atas US$ 15 miliar untuk tambang bawah tanah dan infrastruktur serta US$ 2,3 ini untuk pembangunan smelter Rabu ini. Freeport akan mengajukan penawaran kontrak kepada pemerintah. Sebaliknya, pemerintah mempunyai waktu 90 hari untuk memberikan penawaran Menurut sudirman pemerintah terlebih dulu akan menata regulasi. Setelah perubahan aturan selesai, Freeport dapat segera meminta perpanjangan kontrak. "Dengan demikian, Freeport dapat menjalankan rencananya, sedangkan pemerintah tetap menjalankan tugasnya untuk memberikan fasilitas," ujarnya.

Gubernur Papua, Lukas Enembe, mengatakan akan berusaha agar mendapat bagian dan divestasi saham Freeport. Bulan ini. Freeport akan membagi 10,64 persen sahamnya, Menurut dia, kesempatan untuk mendapatkan saham Freeport sulit terulang kembali "Kalau tidak behasil rugi sekali.

 Sumber : Koran Tempo, 12 Oktober 2015

Terakhir Diperbaharui ( Senin, 26 Oktober 2015 08:41 )
 

Freeport Lebih Pilih Skema IPO

Surel Cetak PDF

JAKARTA. PT Freeport Indonesia menginginkan divestasi saham 10,64% dilakukan dengan skema penawaran saham perdana atau initial public offering di lantai bursa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 77/2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan mineral, Freeport harus mendivestasikan sahamnya hingga 20% pada 14 Oktober 2015. Pemerintah telah memiliki saham Freeport sebesar 9,36%.

Juru Bicara Freeport Riza Pratama mengatakan, pihaknya siap mengikuti skema divestasi yang ditentukan pemerintah. Namun, jika Freeport bisa memilih, pihaknya akan melepas saham tersebut melalui initial public offering (IPO).

"Kami prefer [memilih] IPO karena lebih transparan dan akuntabel," ujarnya, Jumat (9/10).

Namun, Riza mengakui, ketentuan IPO memang belum diatur dalam divestasi perusahaan Pertambangan. Oleh sebab itu, pihaknya masih menunggu revisi ketentuan divestasi yang sedang digodok oleh pemerintah. Selagi menunggu aturan tersebut, Freeport masih melakukan valuasi harga sahamnya.

"Kami tunggu konstruksi hukum yang jelas, tapi kami siap mengikuti pemerintah kalaupun tidak ada IPO" katanya.

Skema IPO bisa saja menjadi pilihan yang akan diambil. Pasalnya, pemerintah hingga sekarang belum memutuskan apakah akan mengambil saham Freeport tersebut atau tidak. Penunjukkan badan usaha milik negara (BUMN) pun masih belum dilakukan.

Adapun PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. menjadi BUMN yang digadang-gadang akan ditugaskan untuk mengambil saham divestasi Freport tersebut. Namun, masalah keterbatasan dana bisa menjadi penghalang.

Akhir tahun lalu, nilai 20,64% saham Freeport diperkirakan mencapai US$4 miliar. Artinya, nilai untuk 10,64% saham hampir mencapai US$2 miliar dengan memperhitungkan nilai investasi yang sudah digelontorkan.

Direktur Utama Antam Tedy Badrujaman mengatakan, pihaknya akan mempertimbangkan untuk mencari mitra apabila ditunjuk pemerintah untuk membeli saham Freeport.

Dia juga meminta dukungan dari Menteri BUMN Rini Soemarno. "Soal pendanaan bisa dicari jalan keluarnya."

Namun, sebelum Antam berkesempatan untuk mengambil saham tersebut, pemerintah pusat akan menerima penawaran dari Freeport terlebih dahulu.

Direktur Jenderal mineral dan Batuabara Kementerian Energi dan Sumber Daya mineral (ESDM) Bambang Gatot Ariyono mengatakan, pemerintah mempunyai 90 hari untuk melakukan negosiasi harga. Setelah mencapai kesepakatan [harga] baru diserahkan ke Kementerian Keuangan." (Lucky L. Leatemia)

 Sumber : Bisnis Indonesia, 12 Oktober 2015

Terakhir Diperbaharui ( Senin, 26 Oktober 2015 08:39 )
 

Freeport Prefers IPO Mechanism in Mandatory Divestment

Surel Cetak PDF

Raras Cahyafitri

JAKARTA. Copper miner PT Freeport Indonesia hopes to conduct an initial public offering (IPO) to comply with the mandatory divestment regulation imposed by the government.

"A listing on the stock exchange is more transparent and accountable. However, it depends on the government because die current regulation does not mention IPOs," the company’s spokesperson, Riza Pratama, said.

Freeport Indonesia, a subsidiary of US-based giant Freeport McMoRan Inc., is working to meet the government’s request to divest up to 30 percent of its shares to Indonesian shareholders. The share divestment is part of a deal between the company and government in a renegotiation of a contract of work (CoW), which is mandated by the 2009 mining Law.

Freeport Indonesia is currently 90.64 percent owned by Freeport McMoran and 9.36 percent owned by the government. To meet the government’s request, the company must offer another 20.64 percent of its shares to Indonesian shareholders. According to the current timetable, as much as 10.64 percent should be offered in October. The government will have 90 days to give a response on the potential buyers, after the company formally files its offer.

According to existing regulation, share-purchase priority is given to the central government, provincial government and regency or municipality administration. State-owned enterprises and local administration enterprises are given second priority while last priority is given to private national entities.

"We understand that the government is planning to revise a regulation. For us, what’s most important is a clear legal framework and mechanism," Riza said.

He was referring to the government’s plan to revise a regulation on the maximum time to submit a request for a mining operation extension and divestment.

Energy and mineral Resources ministry secretary-general Teguh Pamudji has said that the revision will cover two main adjustments a time limit change for a request for mining operation continuation by a maximum of 10 years before permit expiry from currently two years before expiry and the elimination of articles regarding divestment Teguh revealed that the articles on divestment would be taken out from the government regulation and be formulated again in a ministerial regulation.

An inclusion of IPO as a mechanism in divestment of mining firms holding a CoW is likely as Energy and mineral Resources Minister Sudirman Said has expressed his support.

"The government will be open if there is a possibility [of divestment] to enter the market," Sudirman told reporters last week.

There is no clear timeline on when the revision of the government regulation will be completed.

Freeport Indonesia currently operates Grasberg mining site, which is the largest gold mine and third-largest Copper mine in the world. The company holds a CoW due to expire in 2021, from the government. As it desires to continue operating in Grasberg in Papua after 2021, the company is pushing hard to secure certainty that it will obtain a permit to continue operation after its contract expires.

Sudirman said last week that the government and Freeport Indonesia had reached an agreement that the company would continue its investment in the country while the authority continued working on regulations to support the company, including on the certainty over its operation after 2021.

"We still need certainty on the continuation of our operations, although there is already a light pathway from the government," Freeport Indonesia’s Riza said.

Source : The Jakarta Post, October 12, 2015

Terakhir Diperbaharui ( Senin, 26 Oktober 2015 08:37 )
 

Revisi UU Minerba Diusulkan Tanpa Relaksasi Ekspor

Surel Cetak PDF

JAKARTA. Kalangan pengusaha yang sudah serius membangun smelter meminta pemerintah dan DPR dalam merevisi UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan Batubara agar konsisten dalam kebijakan hilirisasi dan tetap pada keputusan untuk melarang ekspor mineral mentah untuk melarang ekspor mineral mentah.

Wakil Ketua Asosiasi Perusahaan Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I) Jonatan Handojo mengatakan, revisi UU Minerba jangan sampai mengubah kebijakan hilirisasi. Revisi tersebut diharapkan semakin menegaskan komitmen pemerintah saat ini. Pemerintah harus tetap konsisten melarang ekspor mineral mentah. "Harapan kami relaksasi tidak diberikan karena kalau tidak investasi kami mau ke mana. Saat ini sudah ada setidaknya 9 smelter yang siap beroperasi," katanya di Jakarta, Kamis (8/10).

Bagi Jonathan, konsistensi kebijakan pemerintah tidak hanya terkait jaminan kepastian hukum tetapi lebih dari itu menciptakan suasana yang lebih kondusif yang mutlak diperlukan pengusaha smelter sehingga investasi tersebut tidak mubazir di tengah jalan.

Ia pun mengingatkan bahwa Presiden Joko Widodo dalam sambutan ketika meresmikan smelter di Morowali beberapa waktu lalu memastikan bahwa Indonesia tidak akan lagi menjual bahan baku mentah. Semuanya harus diolah dalam negeri.

Lebih lanjut Jonathan mengatakan, smelter yang dibangun saat ini telah memperhatikan kapasitas produksi mineral mentah mdonesia. Beberapa di antara pengusaha smelter sudah menjalin komitmen dengan pemegang IUP agar hasil produksi mineral mentah itu diolah di smelter yang sedang dibangun.

"Namun, jika pemerintah mengizinkan ekspor, akan mengancam komitmen dengan perusahaan smelter dan perusahaan smelter akan kehilangan pasokan bahan bakunya,"katanya.

Memang menjadi penting ke depan adalah bagaimana penyerapan produk smelter bagi pasar domestik. Dirjen Minerba, Kementrian ESDM, Bambang Gatot Aryono mengatakan bahwa hal yang perlu dipikirkan terkait hilirisasi di antaranya apakah hasil pemurnian mineral benar-benar digunakan untuk kepentingan dalam negeri.

"Jangan sampai produk smelter diekspor dan diolah di luar negeri. Indonesia kemudian mengimpor produk pemurnian tersebut dengan harga yang lebih mahal," katanya.

Oleh karenanya hal penting yang harus terus didorong agar industri dalam negeri terus dikembangkan sehingga efek berantai dari program hilirisasi benar-benar dirasakan di dalam negeri. "Kuncinya adalah negara ini harus jadi negara industri. Kalau kita buat smelter sebanyak-banyaknya lalu dieksporya sama saja. Barang kita cepat habis, sementara kita tidak jadi negara industri," kata Bambang.

Konektivitas industri hilir Pertambangan dengan industri turunan harus sudah dirancang saat ini demi mendorong terciptanya industri nasional yang berbasis pada produksi. Bahkan seharusnya semua produk smelter diserap di dalam negeri untuk mendapatkan nilai tambah yang lebih besar. Untuk hal ini peran Kementrian Perindustrian menjadi sangat penting.

Sementara itu, Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika Kementerian Perindustrian I Gusti Putu Suryaw-irawan mengatakan, pihaknya sudah mengkaji dan menyusun peta jalan untuk setiap komoditas mineral yang diolah dan dimurnikan di dalam negeri dengan industri turunannya.

Hilirisasi mineral tambang akan terkoneksi dengan setiap industri turunannya sehingga dominasi produk impor ke dalam negeri lama kelamaan yang berkurang. Industri hilir tambang dalam negeri bakal memacu pertumbuhan industri turunannya sehingga ekonomi Indonesia bertransformasi menjadi industri produksi, bukankonsumtif.

"Smelter dari beberapa komoditas saat ini sedang dibangun. Iklim investasi yang kondusif sangat menentukan kemajuan pembangunan smelter. Pihaknya berharap kepastian hukum di hulu seperti UU Minerba dan kebijakan larangan ekspor terus dipertahankan agar pembangunan smelter tersebut terealisasi sesuai target yang ditetapkan," lanjut dia.

Sementara Direktur Logam Dasar, Kementrian Perindustrian Budi Irmawan memastikan pemerintah tidak akan membuka lagi keran ekspor bijih mineral. Tujuannya tidak lain agar pendalaman industri nasional terpenuhi.

"Investasi smelter sudah banyak hadir, memang belum beroperasi, begitu juga industri perantaranya yang belum banyak hadir. Kalau semua sudah beroperasi, otomatis investasi middle stream akan hadir," kata Budi. (es)

 Sumber : Investor Daily, 09 Oktober 2015

Terakhir Diperbaharui ( Senin, 26 Oktober 2015 08:34 )
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL