Indonesian Mining Association


  • Buat akun
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Menteri ESDM Ancam Usir Perusahaan Tambang Yang Tolak Renegosiasi

Surel Cetak PDF

MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengancam mengusir perusahaan tambang yang menolak renegosiasi kontrak dengan pemerintah.

Menurut dia, renegosiasi kontrak pertambangan menjadi keharusan untuk menjaga kepentingan nasional. "Semua harus setuju. Kalau ada yang tidak setuju, silakan keluar dari Indonesia," tegas Wacik, kemarin.

Diakuinya, renegosiasi kontrak sangat sulit sehingga membutuhkan waktu yang panjang. Awalnya, banyak perusahaan tambang yang menolak lantaran renegosiasi dianggap tidak menguntungkan.

"Kalau ada yang melawan, saya terangkan baik-baik dulu. Ajak berpikir, ini untuk negeri kita. Bukan untuk pemerintah saja, untuk pengusaha juga," ungkap dia.

Menurut Wacik, pemerintah akan terus mengupayakan langkah persuasif terhadap perusahaan pertambangan yang masih menolak amandemen kontrak. "Kalau perlu izinnya dicabut ya kita cabut," tandas Wacik.

Untuk diketahui, Senin (10/3), Kementerian ESDM batal melaksanakan tanda tangan nota kesepahaman terhadap 83 perusahaan Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) terkait renegoisasi kontrak.

Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Sukhyar mengatakan, pembatalan tersebut lantaran ada masalah teknis. Namun, dia enggan mengungkapkan masalah teknis tersebut secara merinci.

Sukhyar mengungkapkan, dari seluruh total 112 perusahaan tambang yang akan melakukan renegosiasi, terdapat 25 perusahaan termasuk KK dan PKP2B yang telah melakukan tanda tangan nota kesepahaman. Sedangkan satu perusahaan telah putus kontrak dan sisanya 83 perusahaan seharusnya dilakukan teken kontraknya.

"Kan belum tentu selesai sekarang juga, karena ini kan kesepahaman butir-butir yang akan disepakati," tambahnya.

Dia mengatakan, penandatanganan nota kesepahaman atau MOU 83 perusahaan tambang ditunda minggu depan. Meski demikian, percepatan penyelesaian renegosiasi kontrak terhadap 83 perusahaan tambang nasional ini harus dilakukan, mengingat waktu yang sudah menuju pergantian pemerintahan.

"Pokoknya yang sudah selesai (poin) kita teken saja. Kan enam isu, kita selesai sebagian kita teken supaya nggak berputar-putar," katanya.

Dalam satu minggu ke depan, dia berharap, tiga perusahaan besar seperti PT Freeport, PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) dan PT Vale Indonesia dapat melakukan penandatanganan MOU bersama perusahaan KK dan PKP2B yang lain. DIT

 Sumber : Rakyat Merdeka, 12 Maret 2014

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 12 Maret 2014 11:37 )
 

Freeport Slashes Output by 60%

Surel Cetak PDF

Reuters

Yayat Supriatna

Freeport-McMoRan Copper Gold has cut ore production at its Indonesian copper and gold mine by around 60 percent, a union official said, two months after the US miner halted exports over a dispute with the government on a new tax.

Freeport’s Indonesian unit runs the world’s fifth-largest copper mine in remote Papua and any prolonged stoppage in production would be supportive for global prices of the base metal, while increasing the risk of layoffs in a volatile area with a simmering separatist movement

Freeport and fellow US miner Newmont Mining have refused to pay an escalating export tax introduced on Jan. 12 as part of a package of new mining rules aimed at forcing miners to build smelters and process raw materials in Indonesia.

“Although Freeport Indonesia has cut production by around 60 percent Freeport management has not yet announced any layoffs so far,” said Papua-based Freeport union official Virgo Solossa.

“They are still waiting for a government decision on an export tax relaxation,” he said, adding that copper concentrate processing facilities were now working at one-third of capacity.

It was unclear how long the 60 percent production cut would remain. Freeport, which late last month said it may need to declare force majeure on copper concentrate sales at Grasberg, did not immediately comment on Tuesday.

The Arizona-based company has been locked in talks with the government for weeks over the controversial export tax on mineral concentrates, which rises from 25 percent this year to up to 60 percent by the second half of 2016.

Disputes and confusion over the new export rules have halted about $500 million worth of monthly mineral ore and concentrate exports from Indonesia. Freeport says that the tax breaches their contracts, although the government has hinted that it may review the tax if Freeport makes a firmer commitment on the construction and supply agreements for new smelters.

Freeport and state-owned An tarn have joined forces to study the possibility of building a copper smelter, but this is expected to take months before it is completed. The company currently ships about 40 percent of its copper concentrates production to Indonesia’s only copper smelter, Smelting at Gresik.

Freeport said in December that if it was only allowed to send shipments to Smelting, the company would have to cut output at its Grasberg mine in Papua by 60 percent and lay off thousands of its employees.

In metal markets, three-month copper on the London Metal Exchange climbed about 0.7 percent to $6,696.50 a ton on Tuesday, off Mondays $6,608 a ton” it’s lowest since late June.

“Ultimately the metal market balance would not be tight as a result of Freeport processing at a lower rate over the course of a few weeks,” said a source at a Singapore-based trade house. If they were to come out to declare a force majeure and say they were going to be operating at a substantially reduced rate for months to come, yeah it might help sentiment

 Source : JakartaGlobe, March 12, 2014

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 12 Maret 2014 11:11 )
 

Freeport Akan Diwajibkan Divestasi 40% Saham

Surel Cetak PDF

Sebelum kontrak habis di 2021, pemerintah berusaha negosiasi kewajiban divestasi saham

Muhammad Yazid

JAKARTA. Pemerintah masih melanjutkan proses renegosiasi kontrak pertambangan. Salah satunya, pemerintah berjanji membuat aturan baru yang lebih tegas mengenai kewajiban perusahaan pertambangan asing mendivestasikan saham ke entitas lokal. Lewat aturan ini, misalnya, pemerintah mewajibkan PT Freeport Indonesia menjual minimal 40% saham.

Jalan panjang divestasi perusahaan asal Amerika Serikat tersebut dimulai tahun 1967 saat Freeport mulai beroperasi di Indonesia (lihat tabel). Belakangan, pemerintah menerbitkan PP No 2472012 tentang Kewajiban Divestasi Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar 51%.

Namun, aturan itu hanya untuk Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Untuk memperkuatnya, terbit juga Permen ESDM No 27/2013 tentang Tata Cara dan Penetapan Harga Divestasi Saham serta Perubahan Penanaman Modal di Bidang Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Lantaran kedua aturan itu hanya dikenakan bagi pemegang IUP dan IUPK, Freeport masih enggan melakukan divestasi saham. Proses divestasi saham Freeport saat ini tergantung pada hasil proses renegosiasi.

UU Minerba mengamanatkan, begitu kontrak habis, seluruh rezim KK akan dihapus digantikan dengan rezim IUPK. Kontrak Freeport akan habis 2021. Sukhyar, Dirjen Minerba Kementerian ESDM menyatakan, divestasi bagi perusahaan mineral yang terintegrasi ataupun perusahaan tambang underground seperti Freeport akan diatur secara khusus dalam rancangan Peraturan Pemerintah. "Sejauh ini, draf calon beleid itu masih dalam pembahasan di tingkat Kementerian Koordinator Perekonomian," ungkapnya ke KONTAN, Senin (10/3).

Sayangnya, Sukhyar belum mau menjelaskan detail berapa porsi saham yang harus dilepaskan Freeport ke kepemilikan nasional. Yang jelas, untuk perusahaan tambang terintegrasi, kewajiban divestasi minimal 40%. "Underground belum banyak di Indonesia, mereka juga pioner. Kami akan memberikan ruang bagi mereka untuk menghitung," kata dia.

Sebelumnya, Freeport memberi sinyal hanya setuju melakukan divestasi maksimal 20% saham sampai tahun 2021 saat kontrak habis.

Simon Sembiring, Pengamat Pertambangan menegaskan, bila pemerintah tidak sanggup menguasai 51% saham Freeport, sampai kapan pun sumber kekayaan alam di Tanah Air bakal tetap dikuasai perusahaan asing.

 Sumber : Kontan, 12 Maret 2014

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 12 Maret 2014 11:08 )
 

Government Seeks Royalty Adjustment On Higher Prices

Surel Cetak PDF

Raras Cahyafitri

JAKARTA. As a part of efforts to wrap up renegotiations with several mining companies, the government is considering a new royalty payment, particularly for big miners, with an option that the payment is fixed to the movement in global prices.

The Energy and Mineral Resources Ministry’s director general for mineral and coal, R. Sukhyar, said the proposal to have big miners agree on contract adjustments would be his office’s next move.

PT Freeport Indonesia and PT Vale Indonesia are some of the companies that appear to have agreed the scheme, according to Sukhyar.

“Vale wants the increase to be only 2 percent. However, it agrees that if the [nickel matte] price is around US$21,000 per ton, the royalty will be raised to 3 percent.”

“Freeport has also agreed to pay higher than the 3.75 percent royalties if the price of [gold] is higher,” Sukhyar said, without providing the details of the ceiling prices.

The government is trying to adjust the contracts of work of mineral mining companies (KK) and coal mining firms (PKP2B), which are mandated under the 2009 Mining Law.

The six points to be adjusted include the size of mining areas, contract extensions, the amount of royalties that must be paid, obligations to process raw materials domestically, divestment and the utilization of local goods and services.

Freeport Indonesia, a subsidiary of US giant Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., said recently that it had agreed to increase the royalty paid to the government to 3.75 percent from 1 percent for gold, to 4 percent from 3.5 percent for copper and to 3.25 percent from 2 percent for silver.

The ministry had initially sought to increase the royalty to up to 5 percent.

Meanwhile, according to Sukhyar, Vale’s current royalty payment was 0.9 percent.

“What’s important is that we are now setting the royalty payment in a more flexible way in the contract, in which the payment can be adjusted accordingly in the future,” Sukhyar said.

Last week, the ministry signed memorandums of understanding (MoUs) with 25 coal and non-coal mining companies, which have concluded contract renegotiations with the government.

The MoUs will be followed by the official amended contract.

There are another 83 companies that remain in the renegotiation process and have concluded some of the six points proposed by the government.

The ministry is planning to seal the concluded points in the MoUs and is continuing to discuss the remaining issues.

Vale president director Nicolaas Kanter declined to comment regarding details of his company’s renegotiation, saying the process was ongoing.

Mining companies suffered from declining selling prices last year, after weakening global demand.

Vale’s nickel matte selling price, for example, was at US$11,939 per metric ton last year, around a 12 percent drop compared to $13,552 per metric ton in 2012.

Nickel was traded at 3 percent lower to $14,830 per ton on the London Metal Exchange (LME) on Monday, which was the biggest daily drop since Sept. 20, according to data provided by Bloomberg.

The global market is expecting an increase in nickel prices this year partly due to the ban on nickel ore exports from Indonesia.

 Source : The Jakarta Post, March 11, 2014

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 12 Maret 2014 11:01 )
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL