Indonesian Mining Association


  • Buat akun
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Gugatan Newmont ke Arbitrase Tak Etis

Surel Cetak PDF

JAKARTA. Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara, R. Sukhyar, menyatakan gugatan PT Newmont Nusa Tenggara ke International Center for Settlement of Investment Dispute (ICSID) sebagai bukti perusahaan itu tidak mempercayai pemerintah. "Karena proses renegosiasi masih berlangsung, tapi Newmont tiba-tiba melayangkan gugatan," ujarnya kemarin.

Sukyar menegaskan, pemerintah tak gentar menghadapi gugatan perusahaan asal Denver, Amerika Serikat, itu sekalipun harus mengakhiri kontrak. Dia menambahkan, jika Newmont menginginkan pembahasan renegosiasi kontrak, pemerintah akan memberikan syarat. "Cabut gugatan di arbitrase, baru renegosiasi kembali," kata Sukyar.

Pemerintah, kata dia, sudah menyiapkan kelengkapan dokumen dan penyusunan tim ahli hukum untuk menghadapi gugatan.

Ahli hukum internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyatakan permintaan pemerintah agar Newmont mencabut gugatan sebagai langkah tepat."Yang dilakukan pemerintah masih dalam konteks imbauan agar Newmont tidak melanjutkan gugatan mengingat renegosiasi masih berjalan," ujarnya.

Dia menjelaskan, selama proses renegosiasi, kewajiban Newmont membayar bea keluar ekspor mineral mentah tak bisa dihapuskan. Sebab, dalam proses negosiasi, Newmont masih bisa meminta keringanan bea keluar.

Menurut Hikmahanto, manuver Newmont yang menggugat pemerintah ke arbitrase sebagai tindakan tak etis. Sebab, perusahaan tambang itu menggunakan lembaga peradilan internasional untuk menekan pemerintah. "Motifnya untuk memperoleh keputusan sela, sehingga memberikan celah untuk melakukan ekspor mineral mentah tanpa terkena bea keluar," ujarnya. Bahkan, jika pemerintah memutuskan kontrak dengan Newmont, tindakan tersebut juga tak akan mengganggu iklim investasi. "Penegakan undang-undang menjadi kewenangan pemerintah yang berdaulat," tuturnya.

Sebelumnya, juru bicara Newmont Nusa Tenggara, Rubi W. Purnomo, menyatakan pihaknya bersedia kembali ke meja perundingan dengan pemerintah."Kami siap untuk meneruskan dialog dengan pemerintah," ujarnya.

Upaya tersebut dilakukan agar dicapai resolusi yang memungkinkan Newmont dapat memulai operasinya kembali. "Resolusi tersebut harus mengakui hak dan kewajiban kedua belah pihak sebagaimana yang disetujui dalam kontrak karya," kata Rubi. RAYMUNDUSRIKANGR.W.

 Sumber : Koran Tempo, 17 Juli 2014

Terakhir Diperbaharui ( Jumat, 18 Juli 2014 09:03 )
 

Govt Threatens to End Newmont’s Contract over Lawsuit

Surel Cetak PDF

REUTERS. Indonesia could terminate Newmont Mining Corps copper mine contract if the US-based firm does not withdraw a legal challenge to the country’s export taxes, a government official said on Tuesday.

Newmont earlier this month filed for international arbitration over an escalating export tax the government imposed in January that the company says is in breach of their mining contracts.

The firm, along with US miner Freeport-McMoRan Copper Gold, has halted copper exports for the last six months. Both firms have also significantly reduced domestic operations, and Newmont last month declared force majeure on shipments.

"By stopping production, they are making our state revenues decline so we can say that they have defaulted," Sukhyar, director general of coal and minerals at the mining ministry, told reporters. "Stopping production is just the same as negligence."

Newmont said that it was forced to halt production at its Indonesian operations, PTNNT, because it had still not received an export permit from the government and that its copper concentrate storage facilities had reached full capacity in early June.

"PTNNTs contract of work with the government of Indonesia explicitly grants the company the right to export copper concentrate," Newmont spokesman Omar Jabara said in an email.

"As such, PTNNT remains in compliance with the contract of work and is prepared to resume production upon receiving an export permit from the government."

Jabara added that Newmont’s preference was for talks with the government to continue to seek a resolution outside of arbitration.

Sukhyar said Newmont’s contract could be revoked 90 days after the government declares it to be in default or negligent. It was not clear when the government might make such a declaration against Newmont.

Indonesia has also threatened to sue Newmont for breach of contract.

Newmont has said it wanted interim, injunctive relief to allow it to resume copper concentrate exports so that Batu Hijau copper mine operations can be restarted.

Critics have said Newmont’s challenge was a risky option in a country where open confrontation is often frowned upon. Freeport, on the other hand, has continued to hold high-level talks with the government in the hopes of avoiding a lawsuit.

Both companies, which account for 97 percent of Indonesia’s copper output, have previously argued they should be exempt from the tax, which kicks in at 25 percent and rises to 60 percent in the second half of 2016, before a total concentrate export ban in 2017.

The tax on concentrate exports is part of the outgoing governments drive to force miners to build smelters and processing plants in Southeast Asia’s largest economy. Wilda Asmarini

 Source : The Jakarta Post, July 17, 2014

Terakhir Diperbaharui ( Jumat, 18 Juli 2014 08:50 )
 

Tambang Sulit Mendapat Pinjaman

Surel Cetak PDF

Bank Lebih Selektif

JAKARTA, KOMPAS. Pengusaha pertambangan mineral sulit mendapatkan pinjaman dari perbankan untuk membangun pabrik pengolahan dan pemurnian. Bank berhati-hati mengucurkan pembiayaan untuk sektor ini. Akibatnya, realisasi pembangunan pabrik bisa mundur dari target.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (Apemindo) Ladjiman Damanik mengatakan, dukungan pembiayaan dari perbankan sangat diperlukan supaya program hilirisasi sektor tambang mineral yang digulirkan pemerintah bisa sukses.

Sangat disayangkan, saat pemerintah menganjurkan pengolahan dan pemurnian mineral, tidak ada dukungan pembiayaan dari perbankan. “Hal itu menyulitkan kami sebagai pengusaha,” kata Ladjiman di Jakarta, Selasa (15/7).

Menurut dia, pengusaha mineral tambang memerlukan dana untuk kegiatan pengolahan dan pemurnian. Pembangunan smelter atau pabrik pengolahan dan pemurnian mineral itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Usaha mineral tambang semakin sulit mendapatkan dana karena ada kebijakan pemerintah yang melarang ekspor mineral mentah.

“Selama ini, sebagian pengusaha yang tergabung dalam Apemindo mendapat bantuan dari mitra asing untuk pendanaan smelter. Tetapi, kan, tidak bisa terus-menerus bergantung pada mereka,” ujar dia.

Tidak murah

Dana untuk pembangunan pengolahan dan pemurnian mineral, imbuh Ladjiman, tidak bisa dibilang murah. Dia mencontohkan, pembangunan smelter untuk jenis nikel berkapasitas konsentrat 18.000 ton per tahun memerlukan biaya investasi sedikitnya 32 juta dollar AS atau sekitar Rp 374,688 miliar. Dengan kapasitas tersebut, listrik yang diperlukan sekitar 6 megawatt.

“Kapasitas tersebut terbilang paling kecil. Jika smelter dengan kapasitas konsentrat mencapai ratusan ribu ton per tahun, angka investasi pembangunannya bisa mencapai ratusan juta dollar AS,” ujar Ladjiman.

Ketua Umum Perhimpunan Bank-bank Umum Nasional (Perbanas) Sigit Pramono menyatakan, perbankan hati-hati menyalurkan kredit pada 2014.

Persepsi risiko penyaluran kredit ke sektor pertambangan meningkat pada tahun 2014 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. “Hal ini menyebabkan perbankan berhati-hati menyalurkan kredit," kata Sigit.

Risiko meningkat

Persepsi risiko kredit ke sektor pertambangan meningkat karena beberapa faktor. Kalangan perbankan menilai, sektor pertambangan mineral langsung terkena dampak implementasi UU No 4/2009. Dengan larangan ekspor mineral mentah, risiko yang dihadapi perusahaan pertambangan meningkat.

“Di tingkat global, permintaan berbagai komoditas, termasuk tambang, juga menurun karena pelemahan perekonomian dunia Kondisi ini juga meningkatkan persepsi risiko,” ucap Sigit.

Peningkatan faktor risiko itu membuat perbankan sangat selektif memberikan kredit Perbankan melihat satu per satu profil usaha pertambangan perihal kemungkinan memberikan pembiayaan. Jika risiko kredit macet tinggi akibat aliran kas perusahaan yang tidak lancar, biasanya bank tidak bersedia memberikan kredit.

“Selain faktor risiko, saya menduga ada perbankan yang sudah menyalurkan kredit ke sektor pertambangan cukup besar. Untuk itu, mereka membatasi penyaluran kredit baru ke sektor pertambangan,” ujar dia.

Data Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan, kredit bank umum untuk sektor pertambangan dan penggalian per April 2014 mencapai Rp 124,408 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp 2,401 triliun atau 1,93 persen merupakan kredit bermasalah. (APO/AHA)

 Sumber : Kompas, 16 Juli 2014

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 16 Juli 2014 07:49 )
 

Newmont Buka Dialog dengan Pemerintah

Surel Cetak PDF

JAKARTA. PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) menyatakan siap berdialog dengan pemerintah untuk mencari solusi agar dapat kembali mengoperasikan tambang Batu Hijau di Nusa Tenggara Barat. Dialog tersebut tetap memungkinkan kendati PT NNT mengajukan gugatan ke badan arbitrase internasional.

Tambang milik Newmont saat ini berhenti beroperasi karena fasilitas penyimpanan PT NNT dalam keadaan penuh. Hal ini akibat penerapan UndangUndang Mineral dan Batu Bara sejak Januari lalu, yang juga menyebutkan larangan ekspor bijih mineral mentah.

Terkait upaya arbitrase, hal itu dilakukan semata-mata bukan untuk kepentingan perusahaan di satu pihak, namun juga untuk perekonomian secara umum di lingkungan perusahaan, ujar Head of Corporate Communications PT NNT Rubi T Purnomo saat berkunjung ke redaksi KORAN SINDO di Jakarta kemarin.

Dia menambahkan, upaya arbitrase bertujuan sebagai salah satu upaya mencari jalan keluar atas masalah ketidaksepahaman antara perusahaan dengan pemerintah. Harapannya, Newmont dapat mempekerjakan kembali ribuan karyawan secara normal dengan tidak merugikan kedua belah pihak. Jadi untuk dialog kita selalu siap. Dengan arbitrase ini, kita berharap dapat kembali beroperasi dan diizinkan ekspor," katanya.

Dia mengatakan, Indonesia adalah negara hukum, maka kewajiban pemerintah adalah menjamin kepastian investasi bagi investor. Dengan begitu, renegosiasi tetap bisa dijalankan paralel bersama arbitrase yang dilakukan oleh perusahaan. “Paralel,artinya arbitrase tetap jalan renegosiasi juga dijalankan,” ungkap Rubi.

Senior Corporate Counsel PT NNT Erlangga Gafar menambahkan, sejalan dengan arbitrase yang dilakukan oleh perusahaan, Newmont berharap pemerintah tidak menghentikan sementara renegosiasi yang sudah berjalan.

"Harusnya tidak vakum karena kepentingan Newmont merupakan kepentingan Pemerintah Indonesia juga. Makanya, tetap mengutamakan dialog mencapai kesepakatan bersama,” tuturnya.

Direktur Utama PTNNT Martiono Hadianto dalam keterangan tertulisnya menyatakan bahwa Newmont optimistis akan mendapatkan kemajuan dalam berdialog dengan pemerintah. Menurutnya, terdapat poin-poin yang telah memiliki kemajuan di antaranya, PT NNT telah setuju menyediakan USD 25 juta sebagai bentuk jaminan partisipasi untuk pendirian smelter baru. nanang wijayanto

 Sumber : Seputar Indonesia, 16 Juli 2014

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 16 Juli 2014 07:44 )
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL