Indonesian Mining Association


  • Buat akun
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Freeport Masih Lama

Surel Cetak PDF

Menurut aturan, perpanjangan kontrak baru bisa diajukan pada 2019.

JAKARTA. Beredar kabar perpanjangan kontrak karya Freeport diperpanjang di ujung masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kabar yang lalu berloncatan bak belalang di media sosial itu tentu saja mengundang komentar yang kebanyakan menyayangkannya.

Namun pernyataan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan tidak ada perpanjangan kontrak tambang PT Freeport Indonesia di Mimika, Papua, dari sebelumnya pada 2021 menjadi 2041.

"Belum ada perpanjangan sama sekali, karena ada hal-hal strategis yang bisa dibahas di pemerintahan baru. Ini dibahas sangat dalam," ujarnya di Jakarta, Jumat (11/4).

Hatta mengatakan proses renegosiasi kontrak tambang tersebut belum menjadi kebutuhan yang mendesak dan tidak menjadi prioritas pemerintahan saat ini, karena masa berakhirnya kontrak tambang yang masih lama.

Pasal 45 PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan permohonan perpanjangan diajukan paling cepat dua tahun dan paling lambat enam bulan sebelum habis masa kontrak.

Pada kesempatan sebelumnya, Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo mengatakan PT Freeport Indonesia baru bisa mengajukan perpanjangan kontrak tambang di Mimika, Papua, paling cepat pada 2019.

"Sesuai peraturan pemerintah (PP), kelanjutan operasi tambang baru bisa diajukan dua tahun sebelum akhir kontrak. Dengan demikian, kalau kontrak Freeport habis 2021, maka paling cepat diajukan 2019," katanya.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara R. Sukhyar juga membantahnya.

"Belum ada keputusan perpanjangan karena perpanjangan hanya bisa dilakukan dua tahun sebelum berakhirnya kontrak. Jadi belum ada perpanjangan," kata Sukhyar saat jumpa pers terkait perkembangan terkini sektor mineral dan batu bara, di Kantor Ditjen Minerba, di Jakarta, Jumat. "Kalau berakhir tahun 2021, berarti baru tahun 2019 bisa mengajukan perpanjangan."

Renegosiasi

Sebelumnya ada desas-desus kontrak kerja sama Freeport akan diperpanjang bersamaan dengan renegosiasi kontrak yang diajukan pemerintah berdasarkan amanat Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba).

"Kita negosiasi tidak ada otomatis untuk perpanjangan. Sama sekali tidak," tegas Sukhyar.

Dalam Pasal 169 (feri undang-undang tersebut menyatakan Kontrak Kerja dan PKP2B yang telah ada sebelum berlakunya UU Minerba tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian, dan ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal KK dan PKP2B harus disesuaikan melalui proses renegosiasi.

Adapun keenam poin renegosiasi antara lain mengenai pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian di dalam negeri {smelter}, pengurangan luas lahan tambang, perubahan perpanjangan kontrak menjadi izin usaha pertambangan (IUP), kenaikan royalti untuk penerimaan negara, divestasi, serta penggunaan barang dan jasa pertambangan dalam negeri.

"Freeport sudah setuju terhadap poin luas wilayah, penerimaan negara dengan bayar 3,75 persen royalti emas dari kontrak yang hanya 1 persen, penggunaan lokal konten selesai, serta kewajiban pengolahan pemurnian. Tetapi soal divestasi yang belum dea. Otomatis soal kontrak belum ditetapkan atau disetujui. Ini masih kita diskusikan dan namanya negosiasi harus dilakukan," jelasnya.

Pada awal Maret lalu, Freeport telah mengirimkan surat kepada Menko Bidang Perekonomian Hatta Rajasa terkait sejumlah poin renegosiasi termasuk divestasi yang mana Freeport menyetujui 20 persen divestasi dari 51 persen yang diminta pemerintah.

"Kita tidak pernah menyetujui 20 persen. Sampai saat ini negosiasi masih terus berjalan. Kita kasih minimal 30 persen," kata Sukhyar.

Ia menambahkan apabila poin-poin renegosiasi tidak disetujui maka Kementerian ESDM, tegas Sukhyar, akan memberikan sanksi.

"Pasti ada sanksinya," ujar Sukhyar yang enggan menyebut secara detail sanksi yang akan dijatuhkan.

Kontrak karya Freeport yang ditandatangani 1991 bakal berakhir 2021. Namun, perusahaan raksasa asal AS tersebut sudah mengajukan permohonan perpanjangan kontrak karya hingga 20 tahun ke depan atau berakhir 2041 dengan alasan membutuhkan kepastian pengembalian investasi.

Opsi perpanjangan tersebut dikaitkan dengan renegosiasi kontrak karya yang kini tengah berjalan. Freeport menyiapkan investasi hingga USS 16 miliar untuk mengembangkan proyek tambang bawah tanah deep ore zone IDOZ) dengan pengembalian investasinya dipastikan setelah 2021.

Sukhyar mengatakan Freeport dan Newmont belum menyetujui renegosiasi kontrak karya karena masih ada beberapa poin yang belum disepakati.

"Kalau Freeport masih rundingkan soal divestasi sedangkan dengan Newmont masalah luas wilayah belum kami selesaikan," kata Sukhya.

Hingga 10 April 2014, dari 112 perusahaan baru 31 perusahaan Perjanjian Kontrak Penambangan Batu Bara (PKP2B) dan enam perusahaan kontrak karya yang sudah sepakat seluruh enam poin renegosiasi.

Selanjutnya, Sukhyar menambahkan terdapat 30 perusahaan KK dan 51 perusahaan PKP2B yang sepakat sebagian dan dua perusahaan PKP2B yang belum sepakat serta satu perusahaan KK yang terminasi.

Dalam Pasal 169 dari undang-undang tersebut menyatakan Kontrak Kerja dan PKP2B yang telah ada sebelum berlakunya UU Minerba tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjan-jian, dan ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal KK dan PKP2B harus disesuaikan melalui proses renegosiasi.

Ada pun keenam poin renegosiasi antara lain mengenai pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian di dalam negeri {smelter), pengurangan luas lahan tambang, perubahan perpanjangan kontrak menjadi izin usaha pertambangan (IUP), kenaikan royalti untuk penerimaan negara, divestasi, serta penggunaan barang dan jasa pertambang-an dalam negeri.

"Saya optimistis sebentar lagi renegosiasi selesai. Harus tahun ini sebelum kabinet baru agar nanti kabinet berikutnya tinggal memantau," tambahnya. Ant/Nus

 Sumber : JURNAL NASIONAL, 16 April 2014

Terakhir Diperbaharui ( Kamis, 17 April 2014 04:16 )
 

Dividen BUMN, Dinaikkan/Dihapus?

Surel Cetak PDF

Dua Kementerian Beda Pandangan

JAKARTA. Ada perbedaan yang mencolok antara Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam memandang setoran dividen perusahaan plat merah. Kementerian BUMN ingin agar target setoran dividen perusahaan milik negara diturunkan atau bahkan dihapuskan. Ini supaya BUMN bisa tumbuh besar dan menghasilkan pajak lebih besar untuk negara Sementara Kemenkeu justru ingin dividen BUMN dinaikan lebih tinggi guna menyumbang pendapatan negara secara optimal. Pada tahun ini, target dividen yang disetorkan ke kas negara sebesar Rp 40 triliun.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Bambang Brodjonegoro mengatakan, mestinya dividen BUMN bisa lebih tinggi dari besaran saat ini. "Penerimaan negara dari dividen perusahaan BUMN masih lebih rendah dibanding penerimaan dari cukai," katanya di Jakarta, kemarin, (15/4).

Dia menjelaskan, penerimaan negara dari cukai mencapai sekitar Rp 100 triliun setahun, jauh di atas penerimaan dari dividen BUMN yang paling besar Rp 40 triliun. "Saya pikir wajar jika BUMN memberikan dividen yang lumayan ke kas negara, katanya.

Sementara Menteri BUMN Dahlan Iskan berpendapat akan lebih menguntungkan jika dividen BUMN tetap disimpan di BUMN. Artinya, negara tidak perlu menarik dividen dari perusahaan plat merah. Dana dividen sekitar 30 triliun misalnya jika disetor ke kas negara hanya akan menghasilkan proyek senilai Rp 30 triliun. Tapi jika dana dividen itu tetap disimpan di BUMN, maka akan bisa dikembangkan menjadi proyek senilai Rp 90 triliun. Selain itu, dengan tidak ditarik dividen setiap tahun, BUMN bisa berkembang lebih besar. BUMN tentunya akan menghasilkan pajak yang lebih besar pula bagi negara "BUMN Malaysia tumbuh sangat pesat karena pemerintahnya tidak pernah menarik dividen," kata Dahlan di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, kemarin.

Dia menuturkan, wacana menahan dividen BUMN sebenarnya sudah ada sejak tiga tahun yang lalu. Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Hatta Rajasa paling keras menyuarakan usul perubahan konsep dividen BUMN ini Tetapi hingga kini wacana tersebut tidak dijalankan. Dukungan terhadap perubahan konsep setoran dividen sangat lemah. Justru pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memutuskan menaikkan besaran dividen BUMN yang disetor ke negara setiap tahun.

Seperti yang diberitakan kemarin, Kementerian BUMN memperkirakan setoran dividen yang dibayarkan kepada negara tahun ini sekitar Rp 37.5 triliun hingga Rp 38.5 triliun, di bawah target APBN 2014 sebesar Rp 40 triliun. Salah satu sebabnya adalah PT Freeport Indonesia tidak bisa membayar dividen sebesar Rp 1.5 triliun. Kekurangan inilah yang diminta negara.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan, dividen merupakan kewajiban Freeport kepada negara yang hanis dilunasi Dividen hanis dibayar karena sudah masuk dalam target pendapatan negara tahun ini "Dividen itu harus ada, karena itu adalah hak negara" tandas Hatta usai membuka AITIS 2014 di Jakarta, (14/4).

Dia mengatakan, dalam APBN 2014 dipatok setoran dividen yang masuk dalam pos bagian laba BIIMN sebesar Rp 40 triliun. Jika Freeport tidak membayar dividen, m;ika hal tersebut tidak baik bagi pemerintah yang sedang membutuhkan banyak sumber penerimaan negara. Negara berhak mendapatkan dividen dari perusahaan asal Amerika Serikat yang menggali emas dan tembaga di Papua tersebut karena ada kepemilikan saham. (dri)

 Sumber : INDO.POS, 16 April 2014

Terakhir Diperbaharui ( Kamis, 17 April 2014 04:13 )
 

Investasi Geser ke Pengolahan

Surel Cetak PDF

Pemerintah Harus Secepatnya Memenuhi Prasyarat Dasar

JAKARTA. Pola penanaman modal di Indonesia, baik dari mancanegara maupun dalam negeri, mulai bergeser dari sektor primer ke sektor pengolahan dalam beberapa tahun terakhir ini. Sasaran investasi yang semula berpusat di Jawa kini juga mulai bergeser ke luar Jawa.

Demikian diungkapkan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Mahendra Siregar dalam pembukaan Pameran Investasi dan Perdagangan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia di Jakarta, Senin (14/4). Pemerintah memberikan sejumlah insentif untuk menarik investor menanamkan modalnya di luar Jawa.

"Setelah peluncuran rencana induk percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia, investasi mencapai Rp 826 triliun. Saat ini, 67 persen investasinya berada di luar Jawa," ujar Hatta.

Pergeseran sasaran investasi itu sekaligus dilakukan untuk mengatasi ketertinggalan infrastruktur di luar Jawa. Apalagi, belanja infrastruktur sudah mencapai 5 persen dari produk domestik bruto.

Pemerintah menggulirkan reformasi struktural untuk terus mendorong investasi sektor pengolahan yang berkelanjutan. Salah satu reformasi struktural itu, kata Hatta, adalah kebijakan hilirisasi sektor pertambangan mineral.

"Indonesia tidak ingin terus bergantung pada ekspor bahan mentah, tetapi ekspor yang berbasis nilai tambah. Ini terbukti meningkatkan daya saing yang dampaknya sudah mulai terlihat Industri manufaktur telah berkontribusi menekan transaksi neraca berjalan," kata Hatta.

Mahendra mengatakan, selain terjadi pergeseran sasaran investasi ke luar Jawa, juga terjadi pergeseran pola investasi dari sektor primer ke sektor pengolahan. "Saat ini, investasi di sektor primer hanya sekitar 35 persen sampai 40 persen. Sebagian besar investasi merupakan investasi sektor pengolahan. Kondisi saat ini sangat berbeda dibandingkan dengan kondisi 10 atau 15 tahun lalu," kata Mahendra.

Realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) juga meningkat Tujuh tahun lalu, PMDN hanya 15 persen dari total investasi. Namun, sekarang sudah mencapai 50 persen. Tahun 2013, investasi ditargetkan menembus Rp 450 triliun, naik 15 persen dibandingkan realisasi investasi 2013 sebesar Rp 390 triliun.

Mahendra menilai pemerintah daerah berkontribusi penting terhadap peningkatan investasi Dari 524 kota dan kabupaten di Indonesia, sudah ada 435 kota dan kabupaten yang memiliki perizinan terpadu satu pintu. Namun, baru sekitar 50 persen di antaranya yang sudah menggunakan pelayanan elektronik.

"Ini merupakan salah satu pekerjaan rumah yang harus diselesaikan secepatnya karena investor membutuhkan akses cepat," kata Mahendra.

Loncatan logika

Peneliti ekonomi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Latif Adam, menjelaskan, pergeseran pola investasi itu merupakan dampak pilihan kebijakan yang diambil pemerintah. Kontribusi kebijakan hilirisasi, misalnya, berkontribusi positif terhadap restrukturisasi investasi .di Indonesia.

Namun, insentif yang diberikan sebagai penyeimbang belum terpenuhinya prasyarat dasar investasi terlalu besar. "Logika yang dipakai pemerintah seperti meloncat Pemerintah seharusnya memenuhi dulu prasyarat dasar investasi, baru kemudian memberikan insentif. Namun, pemerintah justru selalu mengedepankan insentif karena lemah dalam penyediaan prasyarat dasar investasi," kata Latif.

Prasyarat dasar investasi antara lain iklim yang kondusif, infrastruktur, kepastian hukum, perizinan, dan ketenagakerjaan. Latif menilai pemerintah masih lemah dalam menyediakan infrastruktur dan belum sepenuhnya konsisten dalam persoalan ketenagakerjaan.

Menurut Latif, investasi di sektor pengolahan mensyaratkan ketersediaan infrastruktur yang lebih baik dan lebih lengkap. Ini berbeda dengan kebutuhan infrastruktur untuk investasi di sektor primer.

"Penyediaan infrastruktur dan perangkatnya tidak bisa ditawar lagi jika tak ingin ada kegagalan dalam investasi yang telah ditanamkan dalam sektor pengolahan," kata Latif. (AHA)

 Sumber : KOMPAS, 15 April 2014

Terakhir Diperbaharui ( Kamis, 17 April 2014 03:59 )
 

SPE Mineral Freeport Indonesia Masih Terganjal

Surel Cetak PDF

M Taufiqur Rahman

JAKARTA. Pemerintah tengah menggodok surat persetujuan ekspor (SPE) PT Freeport Indonesia dan belum dapat memastikan kapan surat rekomendasi tersebut akan dikeluarkan akibat terganjal belum dipenuhinya sejumlah persyaratan untuk memperoleh surat tersebut.

Wamen ESDM Susilo Siswoutomo mengakui kementrian ESDM belum mengeluarkan surat rekomendasi. Akibatnya, perusahaan tambang itu juga belum mendapatkan SPE dari Kementerian perdagangan.

"Tahapan mendapatkan SPE antara lain harus tercatat sebagai ET (Eksportir Terdaftar) dari Kementerian Perdagangan dan mendapat surat rekomendasi ekspor yang nantinya digunakan untuk mendapatkan SPE," ujarnya Senin (14/4). Khusus untuk memperoleh rekomendasi, Freeport diharuskan memenuhi sejumlah regulasi a.l. Peraturan Pemerintah (PP) No. 1/2014, Permen ESDM No. 1/2014, Permenkeu No. 6/2014 dan Peraturan Menteri Perdagangan.

PP No. 1/2014 merupakan perubahan kedua atas PP No.23/2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Aturan ini menyebutkan pemegang kontrak karya dan izin usaha pertambangan yang ingin melakukan penjualan ke luar negeri wajib melakukan kegiatan pemurnian dan atau pengolahan di dalam negeri.

Ketentuan ini diperjelas dalam Permen ESDM No. 1/2014 tentang peningkatan nilai tambah mineral melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri. Selain itu juga dilengkapi dokumen studi kelayakan.

 Sumber :

Terakhir Diperbaharui ( Kamis, 17 April 2014 03:48 )
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL