Indonesian Mining Association


  • Buat akun
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Newmont dan Freeport Diminta Serius Selesaikan Amendemen Kontrak

Surel Cetak PDF

Jakarta - Amendemen kontrak karya PT Newmont Nusa Tenggara dan PT Freeport Indonesia ditargetkan rampung masing-masing pada akhir Mei dan Juli mendatang. Kedua perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu diminta menunjukkan keseriusan dalam menyelesaikan amendemen tersebut.

Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Said Didu mengatakan, Newmont dan Freeport telah menyepakati enam poin renegosiasi yang dituang dalam nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) amendemen kontrak. Berdasarkan kesepakatan yang tercapai itu, seharusnya penyusunan amendemen bukan menjadi persoalan lagi.

"Mereka harus menunjukkan keseriusan. Dan Dirjen Minerba pun harus berpegang pada MoU yang sudah disepakati," kata Said di Jakarta, Selasa (12/5).

Said menuturkan, keseriusan itu bukan hanya terkait amendemen melainkan juga mengenai komitmen pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter).

Pasalnya, Newmont menjalin kerja sama dengan Freeport dalam membangun smelter di Gresik, Jawa Timur. Hanya saja hingga saat ini belum jelas bentuk kerja sama tersebut.

"Kerja samanya harus diperinci. Bukan sekadar komitmen," ujarnya.

Rangga Prakoso/FIR

 Sumber : Beritasatu.com, 12 Mei 2015

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 20 May 2015 05:54 )
 

Perhapi Minta Dirjen Minerba Bentuk Tim Khusus Percepatan Amendemen Kontrak

Surel Cetak PDF

JAKARTA - Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) meminta Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membentuk tim khusus yang menangani amendemen Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

Ketua Working Grup Kebijakan Pertambangan Perhapi Budi Santoso mengatakan pembentukan tim khusus itu bertujuan untuk mempercepat penyelesaian amendemen KK dan PKP2B. Pasalnya dari 34 KK dan 73 PKP2B, baru satu perusahaan yang menandatangani amendemen KK yakni PT Vale mdonesia Tbk.

"Supaya lebih fokus maka sebaiknya Dirjen Minerba membuat tim khusus yang menangani 1 atau 2 KK dan PKP2B sehingga mereka bisa lebih konprehensif dalam penyelesaiannya," kata Budi di Jakarta, Senin (11/5).

Budi menuturkan Bambang Gatot pernah menjabat sebagai Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara Kementerian ESDM. Artiannya Bambang yang terpilih menjadi Dirjen Minerba sudah memiliki pengalaman dalam menangani sektor pertambangan minerba.

"Dengan kapasitas dan pengalamannya, saya kira Dirjen baru bisa lebih cepat menyelesaikan amendemen KK dan PKP2B," jelasnya

Sementara itu Bambang menyatakan komitmennya untuk segera menyelesaikan tiga agenda besar di sektor pertambangan. Ketiga agenda itu yakni penandatanganan amendemen kontrak karya PT Newmont Nusa Tenggara, PT freeport Indonesia dan penyelesaian status Izin Usaha Pertambangan (IUP) non clean and clear (CnC). "Semua harus diselesaikan dalam waktu dekat," ujarnya.

Namun Bambang enggan membeberkan langkah strategis yang bakal ditempuhnya. Padahal penyelesaian amendemen kontrak Newmont ditargetkan rampung pada akhir Mei nanti dan amendemen kontrak freeport pada Juli nanti.

Sedangkan batas waktu rekonsiliasi status CnC bagi pemegang IUP pada Juni mendatang. Tercatat hanya 6.174 IUP yang berstatus CnC dari 10.543 IUP yang ada di seluruh Indonesia. "Semua sedang dipelajari. Kami kan baru dua, tiga hari menjabat," katanya.

IUP belum mendapatkan status CnC lantaran wilayah pertambangannya tumpang tindih dengan wilayah IUP lain serta terkait masalah keabsahan administrasi dan tunggakan kewajiban pajak.

Sumber : Investor Daily, 13 Mei 2015

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 20 May 2015 05:52 )
 

Amendemen Kontrak Newmont Segera Tuntas

Surel Cetak PDF

Yurika Indah Prasetianti

Amendemen kontrak merupakan tindak lanjut dari nota kesepaghaman yang telah ditandatangani Newmont dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya mineral pada September 2014.

JAKARTA. Amendemen kontrak Pertambangan PT Newmont Nusa Tenggara, anak usaha Newmont mining Corporation, perusahaan tambang asal Amerika Serikat, akan segera tuntas.

Martiono Hadianto, Presiden Direktur Newmont Nusa Tenggara, mengatakan amendemen kontrak tinggal merampungkan bahasa hukum.

"Orang hukum kan memang takut disalah artikan," kata Martiono di Jakarta, Rabu.

Newmont Nusa Tenggara merupakan perusahaan pemegang kontrak karya Pertambangan generasi I yang mengelola tambang emas dan Tembaga Baru Hijau, Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat.

Amendemen kontrak merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) yang telah ditandatangani Newmont dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya mineral (ESDM) pada September 2014.

Enam poin yang disepakati dalam nota kesepahaman adalah pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian di dalam negeri (smelter), pengurangan luas lahan tambang, perubahan perpanjangan kontrak, menjadi tein usaha Pertambangan khusus (IUPK), kenaikan royalti untuk penerimaan negara, divestasi saham, serta penggunaan barang dan jasa Pertambangan dalam negeri.

Newmont telah bekerja sama dengan PT Freeport Indonesia dalam membangun smelter di Gresik, Jawa Timur. Sesuai nota kesepahaman, Newmont bisa membangun smelter sendiri atau bekerja sama dengan pihak ketiga.

Kesepakatan kerja sama antara Newmont dan Freeport tertuang dalam nota kesepahaman yang berakhir 30 September 2015. Namun, dalam nota kesepahaman itu belum ditegaskan kontribusi atau partisipasi Newmont dalam pembangunan smelter.

Dari 107 perusahaan Pertambangan, yang terdiri dari 34 perusahaan KK dan 73 perusahaan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan batu bara (PKP2B) yang setuju melakukan renegosiasi kontrak, sebanyak 87 perusahaan yang telah menandatangani nota kesepahaman amendemen. Namun dari 87 perusahaan itu hanya satu pemegang KK yang sudah menandatangani amendemen kontrak yakni PT Vale Indonesia Tbk (INCO). Penandatangan dilakukan pada akhir periode Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Selain amendemen kontrak Newmont, pemerintah juga mengejar penyelesaian amendemen kontrak Freeport Indonesia, anak usaha Freeport McMoran Copper Gold Inc. Salah satu poin krusial dalam amendemen kontrak Freeport adalah perpanjangan kontrak.

Sudirman Said, Menteri ESDM, sebelumnya mengatakan pemerintah tengah mengkaji agar ada kepastian kelanjutan operasi Freeport setelah 2021. Pemerintah menginginkan Freeport memberikan manfaat lebih besar kepada negara dan juga Papua.

"Keputusan kelanjutan operasi menjadi sulit karena hanya bisa dilakukan 2019. Karena itu, akan dicari jalan lain apakah mulai menggunakan rezim IUPK," ungkap dia.

Sudirman mengatakan Kementerian ESDM akan menyerahkan rekomendasi terhadap perpanjangan kontrak Freeport kepada Presiden Joko Widodo pada April 2015.

Gandeng BI

Kementerian ESDM menggandeng Bank Indonesia (BI) dalam perundingan amendemen kontrak dengan Newmont Nusa Tenggara.

Edy Prasodjo, Direktur Pembinaan dan Pengusahaan mineral Kementerian ESDM, menyatakan optimistis penandatanganan amendemen kontrak Newmont dapat dilakukan akhir Mei 2015.

"Mudah-mudahan selesai, tinggal sedikit lagi. Ada beberapa definisi yang belum. Ada dari BI juga yang diundang. Masalah nilai tukar segala macam," ungkap dia.

Menurut Edy, saat ini pemerintah tengah mendiskusikan penggunaan jenis mata uang dalam setiap transaksi pajak yang akan dilakukan Newmont.

"Masalah nilai tukar, mata uang yang digunakan. Sebelumnya kan dolar AS. Nanti kita bahas sama BI, mereka yang punya formatnya," ujar dia.

Kementerian ESDM sebelumnya menargetkan amendemen kontrak Pertambangan Newmont bisa dituntaskan pada April 2015 menyusul habisnya masa nota kesepahman yang ditandatangani pada 3 September 2014.

R Sukhyar, Direktur Jenderal mineral dan batu bara Kementerian ESDM, sebelumnya mengatakan pemerintah memutuskan tidak memperpanjang masa nota kesepahaman amendemen kontrak Newmont yang berakhir pada 3 Maret 2015.

"Kami akan percepat, April (amendemen selesai). Disepakati tidak ada perpanjangan MoU," kata Sukhyar.

 Sumber : Indonesia Finance Today, 08 Mei 2015

Terakhir Diperbaharui ( Senin, 11 May 2015 03:26 )
 

Akankah Hilirisasi Mineral Berbuah Manis?

Surel Cetak PDF

Awal tahun lalu, para pengusaha di sektor logam mineral dibuat kelabakan dengan munculnya regulasi yang melarang ekspor bijih mineral mentah. Semua hasil tambang harus diolah dan dimurnikan terlebih dahulu di dalam negeri jika ingin dikapalkan ke luar negeri.

Bayangan penurunan produksi mineral pun menghantui para pengusaha karena akan berimbas pada pendapatan perusahaan. Toh, jika produksinya tinggi pun, kalau tidak diolah dan dimurnikan terlebih dahulu, maka tidak bisa diekspor.

Alhasil, target-target yang sudah ditetapkan sebelumnya langsung direvisi. Rencana Bisnis sebagian perusahaan yang telah disusun beberapa bulan sebelumnya harus ditinjau ulang. Strategi baru disiapkan.

Maklum, ketika regulasi itu terbit, fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) mineral bisa dibilang barang yang langka. Tak banyak hasil produksi tambang yang dimurnikan di dalam negeri sehingga perusahaan yang memiliki smelter sendiri pun bisa dihitung dengan jari.

Adapun pada pertengahan tahun lalu, PT Freeport Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara mendapat rekomendasi untuk mengekspor konsentrat Tembaga. Pengecualian yang tidak didapat kebanyakan perusahaan lain.

Yang menjadi masalah bagi para pengusaha saat itu adalah pembangunan smelter yang tidak sebentar. Setidaknya membutuhkan dua tahun untuk membangun satu smelter. Jtu pun dengan kapasitas tidak terlalu besar alias standar.

Lalu, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana perusahaan-perusahaan tersebut bertahan hingga smelter-smelter baru selesai dibangun?

Itulah yang menjadi kekhawatiran banyak perusahaan. Hasilnya, banyak perusahaan, terutama yang berskala menengah ke bawah, kinerja Keuangannya jeblok. Pasalnya, tidak ada pemasukan ke perusahaan karena komoditas mereka tidak bisa diekspor. Sementara itu, pasar dalam negeri pun tidak bisa menyerapnya.

"Kebijakan tersebut tentu saja memberatkan dan kami sekarang menunggu saja sampai smelter-smelter yang kami bangun selesai," ujar Dexter Sjarif Putra, Direktur PT Cakra mineral Tbk., produsen logam bijih besi dan pasir zirkon, beberapa waktu lalu.

Pertanyaan lain yang muncul, bagaimana perusahaan-perusahaan tersebut membangun smelter yang nilainya tidak sedikit di saat pemasukan mereka tersendat?

Yang paling realistis adalah menjalin kerja sama dengan perusahaan lain. Dalam hal ini, perusahaan asing cukup menjanjikan, di luar kenyataan bahwa mereka mendominasi porsi sahamnya.

Hal tersebut dibenarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya mineral (ESDM). Menurut Direktorat Jenderal mineral dan Batubara, HAMpir semua investasi pabrik pengolahan mineral disokong oleh modal asing. Dengan begitu statusnya menjadi penanaman modal asing (PMA).

MULAI PRODUKSI

Meskipun bisa dianggap cukup kejam bagi sebagian perusahaan, tetapi mulai akhir tahun ini beberapa smelter akan beroperasi. Adapun per 13 April lalu, sebanyak 71 surat keputusan telah diterbitkan untuk izin usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi (OP) smelter yang terdiri dari 36 nikel, 7 bauksit, 8 besi, 6 timbal dan seng, dan 14 zirkon.

Sementara itu, untuk izin prinsipnya, sudah ada 44 surat keputusan yang dikeluarkan, yakni 27 nikel, 6 bauksit, 9 besi, dan 2 zirkon. Artinya, Indonesia saat ini tengah bersiap dibanjiri smelter yang akan meningkatkan nilai tambah mineral.

Untuk tahun ini saja setidaknya ada 12 smelter nikel yang akan selesai dibangun dengan total kapasitas bijihnya mencapai 6,468 juta ton. Adapun hasil produknya berupa nickel pig rion (NPI), feronikel (FeNi), dan ingot nikel.

Berdasarkan perhitungan Ditjen Minerba, jika nikel yang rencananya diolah di 12 smelter tersebut diekspor dalam bentuk bijih, maka nilainya hanya US$175 juta saja atau setara Rp2,275 triliun (US$1 = Rpl3.000). Namun, jika sudah dalam bentuk logam, maka nilainya akan melejit menjadi sekitar US$700 juta atau setara Rp9,l triliun.

Untuk total bijih nikel yang diolah tahun ini, Ditjen Minerba memprediksi volumenya akan meningkat 100% lebih dari 5,3 juta ton pada 2014 menjadi 11,8 juta ton tahun ini.

Kebijakakan tersebut tampaknya akan terus dipertahankan. Apalagi jika hasilnya cukup memuaskan, terutama bagi pemasukan negara.

Mohammad Hidayat, Direktur Pembinaan dan Pengusahaan mineral yang baru dilantik pada 7 Mei 2015 menegaskan akan mendukung setiap kebijakan yang bertujuan untuk hilirisasi.

"Memang harus didorong hilirisasi itu karena nantinya ada nilai tambah untuk industrinya juga," katanya, sesaat setelah dilantik.

Pernyataan sikap yang sangat logis. Pasalnya, seiring dengan mulai beroperasinya beberapa smeller baru, nilai ekspor mineral pada 2016 diperkirakan mencapai US$17 miliar atau setara Rp221 triliun.

Nilai tersebut bahkan lebih tinggi dari realisasi ekspor mineral pada 2013, saat larangan ekspor bijih mentah belum berlaku, yakni US$15,1 miliar atau setara Rpl96,3 triliun.

Jika membayangkan nilai yang berpotensi terjadi manakala seluruh smelter yang direncanakan saat ini berproduksi, memang sangat menggiurkan, mengingat Indonesia bisa dibilang seringkali terseok-seok dalam neraca perdagangannya. Adanya tambahan pemasukan dari sektor mineral rasanya bisa sedikit menjadi angin segar bagi perekonomian dalam negeri. Lucky L. Leatemia

 Sumber : Bisnis Indonesia, 08 Mei 2015

Terakhir Diperbaharui ( Senin, 11 May 2015 03:24 )
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL