Indonesian Mining Association


  • Buat akun
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Pelaku Usaha Minta Jaminan Kelangsungan Usaha Pertambangan

Surel Cetak PDF

Revisi UU Minerba sebenarnya sudah diusulkan di DPR pada periode 2000-2014. Namun, baru ditindaklanjuti DPR periode saat ini

Yurika Indah Prasetianti

JAKARTA. Pelaku usaha Pertambangan berharap revisi Undang-Undang (UU) mineral dan batu bara (Minerba) dapat menjamin kelangsungan usaha.

Hendra Sinadia, Deputi Direktur Eksekutif Asosiasi Perusahaan batu bara Indonesia (APBI), mengatakan perlu sinkronisasi antara UU Minerba dan UU Pemerintahan Daerah (Pemda) yang baru.

"Saat ini ada inkonsistensi antara UU Minerba dan UU Pemda. Bagi investor potensial diharapkan agar RUU bisa menarik bagi investasi eksplorasi dan Pertambangan di Indonesia," kata dia kepada IFT, Kamis.

Hendra mengatakan revisi UU Minerba sebenarnya sudah diusulkan di DPR pada periode 2009-2014. Namun, baru ditindaklanjuti DPR periode saat ini.

Dia mengakui untuk hal-hal yang perlu direvisi, pemerintah dan pelaku usaha kemungkinan mempunyai perspektif yang berbeda.

Ladjiman Damanik, Direktur Kksekutif Asosiasi Pengusaha mineral Indonesia (Apemindo), mengatakan perlu revisi UU Minerba. Apalagi dengan disahkannya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang otonomi daerah maka semua perizinan usaha Pertambangan niiiKral dan batu bara yang selama Ini ditangani Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dialihkan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov).

".ladi, ada dua UU yang sangat bertentangan. Di samping itu dalam UU 4 Tahun 2009 masih terlihat bahwa Indonesia tidak berdaulat terhadap sumber daya mineral/ alam karena masih menganut rezim kontrak dengan pemerintah.

Sebaiknya keharusan hilirisasi tidak perlu diberi batas waktu," kata dia kepada IFT, Kamis.

Ladjiman mengatakan rencana RUU Minerba sudah masuk program legislasi nasional (Pro-legnas) 2015. Dengan demikian, semestinya sudah terbentuk panitia kerja (Panja) RUU Minerba.

"Pihak asing apabila berminat kerja sama dengan pemerintah harus bekerja dengan perusahaan Pertambangan, agar terjadi hubungan business to business dan bukan goverment to goverment," ungkap dia.

Kementerian Energi dan Sumber Daya mineral (ESDM) sebelumnya telah membentuk tim perumus amendemen UU Minerba. Tim perumus terdiri dari lima asosiasi Pertambangan, yakni Perhapi, Asosiasi Pertambangan batu bara Indonesia (APBI), Indonesian mining Association (IMA). LAGI, dan Asosiasi Perusahaan Jasa Pertambangan Indonesia (Aspindo).

Untuk mendukung pelaksanaan UU Minerba dalam hilirisasi Pertambangan, pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2014 yang setara umum mengatur penjualan mineral ke luar negeri bukan lagi dalam bentuk bijih sejak 12 Januari 2014. Serta didukung terbitnya Peraturan Menteri ESDM No 1 Tahun 2014.

Asosiasi Pertambangan mengusulkan 10 poin dalam rumusan amendemen, termasuk di dalamnya enam poin dalam renegosiasi Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan batu bara (PKP2B).

Keenam poin yang dibahas dalam renegosiasi adalah luas wilayah, royalti, pajak dan bea ekspor, pengolahan dan pemurnian dalam negeri, divestasi saham, penggunaan tenaga kerja lokal, barang dan jasa dalam negeri, dan masa berlaku kontrak.

Bambang Gatot Ariyono, Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM, mengaku pihaknya terus memproses rencana RUU Minerba.

"Kami proses terus, masing-masing menyiapkan, sebetulnya masing-masing posisi dan substansi apa yang sekiranya akan dibicarakan. Itu DPR yang positioning substansi, nanti tinggal merumuskan bersama," tandas dia.

Penerimaan Negara

Kurtubi, Anggota Komisi VII DPR RI, enggan menyebutkan apa saja usulan dari setiap fraksi terkait RUU Minerba. Salah satu opsi yang akan direvisi adalah soal penerimaan negara dari sektor Minerba yang dinilai masih sangat kecil.

"Peraturan itu baiknya kembali lagi kepada pemerintah pusat," kata dia, Kamis.

Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) subsektor Pertambangan mineral dan batu bara sepanjang periode Januari hingga Agustus 2015 haru mencapai Rp 19,7 triliun atau 37,7% dari target yang ditetapkan.

Realisasi PNBP masih jauh dari target PNBP hingga akhir tahun yang mencapai Rp 52,2 triliun. Untuk itu. Kementerian ESDM akan mengoptimalkan pemenuhan pembayaran kewajiban dari perusahaan tambang.

Kementerian ESDM sebelumnya meningkatkan target PNBP sektor Minerba dari rencana awal yang hanya Rp 40,6 triliun yang dinaikkan menjadi Rp 52,2 triliun dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2015. Target tersebut juga naik signifikan dibanding realisasi PNBP 2014 yang hanya Rp 34 triliun.

 Sumber : Indonesia Finance Today, 28 Agustus 2015

Terakhir Diperbaharui ( Selasa, 01 September 2015 07:57 )
 

Vampire Miners hamper RI’s efforts to curb tin slump

Surel Cetak PDF

Yoga Rusmana and Dwi Sadmoko

At the end of a muddy track through plantations of oil-palm and cocoa on the Indonesian island of Bangka, three dozen men on wooden rafts off the beach are dredging black sand from the shallow bay.

The workers, near the village of Sungai Liat, are among hundreds of illegal tin miners on the island, the first link in a chain of trucks, smelters and fishing boats that smuggles the metal out of the country. Backed by a complex web of corruption and international payments, the dark sediment is transformed into the solder that ultimately ends up binding the electronics in everything from smartphones to cars.

The trail begins on two islands off the coast of Sumatra in a sea channel that connects Indonesia’s capital, Jakarta, to Singapore and Malaysia. These islands, called Bangka and Belitung, produce more than 90 percent of the tin in Indonesia, which is the world’s biggest exporter of the metal.

Most of that production comes from mining companies such as PT Timah, the world’s third-largest producer. Pits those operators abandoned and more marginal deposits are worked illegally by men and children using diesel-powered equipment on floating platforms off remote stretches of coast, or with high- pressure hoses on land. Unlicensed and unregulated, the work is dangerous and deaths from collapsed mines are common.

1 tie illegal operators attracted the attention of President Joko "Jokowi" Widodo, who vowed to put an end to the practice days after visiting Bangka on June 21.

Failure to do so is harming the government’s ability to effectively tax ono of its major export industries and it’s undermining the global tin price, which has been hit hard by falling demand from China and increased supplies from mines in Myanmar. The price of tin, also used in packaging, has fallen by more than a third in the past year and has lost more than half its value since its peak in 2011.

"Tin prices have been low because of an oversupply, partly as a result of an increase in illegal tin exports from Bangka Belitung," Jokowi said on June 25. Bangkas governor and the provinces tin smelters must work together to manage the mining, he said.

This month, the trade ministry banned domestic users of tin from buying from anywhere except the Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (or ICDX) following a similar edict for exporters in 2013. The new rules, signed by the Trade Minister in May, also require shippers to obtain a clear certificate of origin for their ore.

"So far, exports from Indonesia to China don’t seem to have reduced much," said Cui Lin, chief China representative in Beijing for ITRI Ltd., a research company based in St Albans, England. "We need time before we can say that the policy is working."

Indonesia exported 39,358 tons of refined tin in the first half of 2015, down from 41,472 tons a year earlier, according to Trade Ministry data, which does not count smuggled metal or ore.

Meanwhile, Myanmar is shipping record amounts of tin ore to China. Global production of refined tin will climb 3.3 percent this year compared with a 2.5 percent gain in consumption, according to Societe Generale SA.

"Better control of illegal mining can be a win-win strategy for Indonesia that could boost global prices and export earnings," said Peter Kettle, head of research at ITRI, which is funded mainly by producers and smelters. "The personal involvement of Jokowi might mean a change of approach in future."

Bangka Deputy Governor Hidayat Arsani said low prices and tighter regulations just encourage more smuggling.

People will seek a way to get easy money with so many regulations and the complicated process to get an export permit," said Hidayat, a former president of the Indonesian Tin Mining Association, in Pangkalpinang, Bangkas largest towa "The rules are designed to shut the loopholes but the fact is that loopholes still exist Maybe one or two smuggling attempts are caught, but many more escape."

Tin is a way of life on Bangka and Belitung. The metal was discovered here at the beginning of the 18* century and rapidly became a mainstay of the economy. Today, the metal accounts for about 70 percent of Bangkas economy, with most of the rest coming from plantations, fishing and trade. Hidayat said.

Timahs President Director Sukrisno said the company has formed partnership programs with about 5,000 onshore miners in an effort to control work on its concessions.

"The problem is with the offshore ones," Sukrisno said by phone. "Because of the equipment they use, the environmental effects and safety issues, the mining office cannot allow us to work with them legally." He said there were 1,640 floating platforms as of December, and Timah was meeting with the Energy and Mineral Resources Ministry to try to find ways to allow the miners to work with Timah lawfully.

The mine owner in Sungai Liat said workers typically earn about US$7 a day digging ore from the shallows. Profits are uncertain as prices have dropped and ore grades vary from one day to the next.

For some, the cost is even higher. Two teenagers were killed on June 11 while digging for tin in an abandoned mine near the village of Bukit Intan, said village secretary Roy Ronaldi. The 17-year-olds were in a small tunnel, known as a rat hole, when the walls collapsed and buried them. Ten days later a landslide at another illegal mine killed a digger in Pemali village.

At least 83 miners were killed in licensed and unlicensed mines in Bangka-Belitung in 2013, according to the Indonesian Forum for the Environment (Walhi).

Part of the profits from the mines goes to the landowner and part to a boss, who deals with the authorities, the people involved in the industry said. The miners are paid by a collector, who usually comes about once a week to pick up the ore.

Some is taken to fishing boats in the next step of the operation. Bangka and Belitung have hundreds of small jetties, many in isolated areas, where contraband can be picked up.

The tin is loaded onto the fishing boats in bags and taken out to sea, where the cargo is transferred to a bigger vessel, according to three people with knowledge of the activities. From there, it is shipped to ports such as Kuantan in Malaysia, Singapore or to Thailand, the people said.

The rendezvous at sea was arranged by radio, with as many as 10 boats bringing ore from different places, said a former smuggler, who used to ferry ore from a jetty behind his house. The collectors are paid about double the official price once the ore grade has been checked at the destination, he said.

The money is transferred from Singapore to an agent on Batam Island, who withdraws cash to pay the smugglers, he said in an interview in his five-bedroom home on Bangka.

Some ore from the mines is refined in local smelters on Bangka and shipped as refined ingots.

Indonesia has at least 40 registered tin exporters, including Timah, according to the Trade Ministry. Ore is washed until it is at least 70 percent tin, and then heated in a furnace at 1,000° Celsius to make ingots, said Timah’s Secretary Agung Nugroho. The refined metal is mixed with silver or copper to make solder for electronics.

Some of the islands furnaces also refine illegal ore, said an official at a smelting company, who asked not to be named because it would affect his job. He said he had previously been involved in the business by dealing with the police and authorities.

Agung said Timah requires contractors and suppliers to ensure all its ore comes from licensed sources. Bangka Belitung Police Chief Brig. Gen. Gatot Subiyaktoro said he’s tried to clean up corruption in the force since he took over in early 2014.

"It has been reduced," he said in an interview in Pangkalpinang. "We will prosecute any officer who is still backing the smugglers." The police handled 147 illegal mining cases in 2014, he said.

Jason, 25, who works in an unlicensed offshore mine near the village of Air Anyir, said his boss tells them when the police are coming.

"He warns us don’t work tonight, or lay low for a few days because there will be a raid," said Jason, who only uses one name. "If it’s all clear, he will tell us to go back to work."

Jason said he’s been working the mines for five years now, sleeping during the day and working at night.

"I feel like a vampire, or a bat," he said. He quit school after junior high to help support his brothers and sisters and said there are no other jobs for him on the island that would pay enough to look after his family.

Source : The Jakarta Post, August 27, 2015

Terakhir Diperbaharui ( Selasa, 01 September 2015 07:42 )
 

PNBP mineral dan batu bara Baru Terealisasi 37,7% dari Target

Surel Cetak PDF

Kementerian ESDM akan mengoptimalkan pemenuhan pembayaran kewajiban dari perusahaan tambang untuk mengejar target PNBP sebesar Rp 52,2 triliun.

Yurika Indah Prasetianti

JAKARTA. Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) subsektor Pertambangan mineral dan batu bara sepanjang periode Januari hingga Agustus 2015 baru mencapai Rp 19,7 triliun atau 37,7% dari target yang ditetapkan.

Sri Rahardjo, Direktur Pembinaan Program mineral dan batu bara Kementerian Energi dan Sumber Daya mineral (ESDM), mengatakan realisasi PNBP masih jauh dari target PNBP hingga akhir tahun yang mencapai Rp 52,2 triliun. Untuk itu, Kementerian ESDM akan mengoptimalkan pemenuhan pembayaran kewajiban dari perusahaan tambang.

"Sampai 15 Agustus, PNBP Minerba sebesar Rp 19,7 triliun. Kami akan optimalkan penagihan-penagihan iuran kewajiban perusahaan tambang. Target akhir tahun tidak direvisi," tegas dia di Jakarta, Rabu.

Kementerian ESDM sebelumnya meningkatkan target PNBP sektor Minerba dari rencana awal yang hanya Rp 40,6 triliun yang dinaikkan menjadi Rp 52,2 triliun dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2015. Target tersebut juga naik signifikan dibanding realisasi PNBP 2014 yang hanya Rp 34 triliun.

Hingga saat ini, penyumbang terbesar untuk PNBP sektor Minerba berasal dari komoditas batu bara yakni mencapai 80%.

Bambang Gatot Ariyono, Direktur Jenderal mineral dan batu bara Kementerian ESDM, sebelumnya mengatakan pemerintah tetap akan menyesuaikan target PNBP dengan kondisi industri Pertambangan saat ini.

"Untuk sementara masih di Rp 52,2 triliun. Masalah realisasinya belum tahu, karena kondisi ekonomi, harga turun, ekonomi global lagi tidak bagus," kata dia.

Pemerintah sebelumnya menargetkan kenaikan tarif royalti perusahaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) batu bara dalam upaya mencapai target PNBP. Bahkan, Kementerian ESDM sudah mengajukan usulan besaran kenaikan tarif royalti bagi perusahaan pemegang IUP batu bara di bawah 13,5% kepada Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan.

Awalnya Kementerian ESDM berencana menaikan royalti batu batu bara sebesar 7%,)% dan 13,5% dengan asumsi harga batu bara masih di atas US$ 80 per ton. Namun kondisi saat ini harga batu bara sudah berada di bawah level USS 60 per ton.

Tarif royalti bagi pemegang IUP batu bara saat ini berkisar antara 3% hingga 7%. Untuk kalori rendah ditetapkan 3%, kalori sedang 5%, dan untuk kalori tinggi ditetapkan sebesar 7%.

Kenaikan royalti batu bara bagi pemegang IUP rencananya akan ditetapkan dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas PNBP. Namun rencana tersebut ditolak pelaku usaha di sektor batu bara karena harga batu bara yang tengah terpuruk. Pemerintah pun kemudian memutuskan untuk menunda rencana kenaikan tersebut.

Pada periode Agustus 2015, harga batu bara acuan (HBA) turun ke level US$ 59,14 per ton dibanding Juli 2015 yang berada di level US$ 59,16 per ton. Harga batu bara acuan Agustus 2015 tercatat turun 15,86% dibanding periode yang sama tahun lalu di level US$ 70,29 per ton.

Pelemahan harga batu bara membuat sebagian produsen menurunkan volume produksi. Untuk periode Januari-Juli 2015 produksi batu bara nasional tercatat 232,9 juta ton, turun dibandingkan periode sama tahun 2014 yang sebesar 274,9 juta ton. Target produksi batu bara hingga akhir 2015 ditetapkan sebesar 425 juta ton sepanjang tahun ini.

Kurang Bayar

Kementerian ESDM terus berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan kegiatan koordinasi dan supervisi (Korsup) penataan perusahaan IUP. Hasil temuan Tim Optimalisasi Penerimaan Negara (Tim OPN) KPK menunjukkan adanya kurang bayar PNBP oleh pelaku usaha pada periode 2003–2011 sebesar Rp 6,7 triliun.

Berdasarkan evaluasi laporan surveyor, diperkirakan selisih pembayaran royalti oleh pelaku usaha sebesar US$ 24,66 juta pada 2011 untuk lima mineral utama dun sebesar US$ 1,22 miliar untuk batu bara pada rentang 2010–2012.

Kegiatan korsup Minerba pada 2014 juga menemukan sekitar 1,3 juta hektar izin tambang berada dalam kawasan hutan konservasi dan 4,9 juta hektar berada dalam kawasan hutan lindung.

KPK juga menemukan lemahnya pengawasan dalam pengelolaan hutan, telah menyebabkan hilangnya potensi PNBP. Misalnya, akibat Pertambangan di dalam kawasan hutan, negara kehilangan potensi PNBP sebesar Rp 15,9 triliun per tahun. Hal ini disebabkan 1.052 usaha Pertambangan dalam kawasan hutan yang tidak melalui prosedur pinjam pakai. Kerugian negara juga dipicu akibat pembalakan liar yang mencapai Rp 35 triliun.

 Sumber : Indonesia Finance Today, 27 Agustus 2015

Terakhir Diperbaharui ( Selasa, 01 September 2015 07:40 )
 

Freeport: Kesepakatan Belum Tercapai, Ekspor Tembaga Seret

Surel Cetak PDF

Perusahaan tambang AS itu mengatakan hampir semua ekspor konsentrat tembaga dari tambang Grasberg di Papua telah dihentikan sejak pengecualian aturan berakhir 25 Juli.

Reuters 26.08.2015

Freeport-McMoran mengatakan bahwa ekspor-ekspor tembaga dari tambang raksasanya di Indonesia telah sangat melambat dalam satu bulan terakhir akibat aturan-aturan baru mengenai bagaimana para pembeli membayar logam tersebut, dan pemerintah tidak memperlihatkan tanda-tanda akan kembali memberikan pengecualian.

Freeport, yang merupakan salah satu pembayar pajak terbesar di Indonesia, mendapatkan pengecualian selama enam bulan dari aturan-aturan baru yang diperkenalkan tahun ini. Aturan tersebut mewajibkan ekspor-ekspor batu bara, minyak kelapa sawit, minyak dan gas serta mineral untuk menggunakan surat-surat kredit (LC) yang dikeluarkan bank-bank domestik.

Perusahaan tambang AS itu mengatakan hampir semua ekspor konsentrat tembaga dari tambang Grasberg di Papua telah dihentikan sejak pengecualian itu berakhir 25 Juli dan saat ini sedang dibicarakan oleh pihak pembeli dan pemerintah Indonesia.

"Kami secara perlahan-lahan bekerja dengan para pembeli untuk mengubah metode pembayaran mereka," ujar juru bicara Freeport Indonesia Riza Pratama kepada kantor berita Reuters, hari Selasa (25/8).

"Diharapkan kami akan mengatasi masalah ini segera. Kami sedang membahas hal ini dengan pemerintah agar dapat melanjutkan ekspor-ekspor kami."

Para pembeli dan pedagang seringkali membayar Freeport langsung atau di muka, tanpa melalui sistem perbankan Indonesia.

Sengketa tersebut merupakan gangguan terpanjang atas pengapalan sejak penghentian selama tujuh bulan tahun lalu ketika pemerintah Indonesia memberlakukan peningkatan pajak untuk konsentrat logam.

Freeport mengekspor sekitar 60 persen dari sekitar 2 juta ton konsentrat yang dihasilkan setiap tahun di Grasberg, salah satu tambang terbesar di dunia, sementara sisanya diolah menjadi logam.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Bambang Gatot mengatakan, pengecualian baru apa pun untuk Freeport akan diputuskan oleh Kementerian Perdagangan.

"Setiap perusahaan seharusnya menaati peraturan ini," ujarnya, menambahkan bahwa Newmont Mining Corp, penambang tembaga terbesar kedua di Indonesia, sepertinya mematuhi aturan-aturan baru tanpa masalah.

Karyanto Suprih, penjabat direktur jeneral untuk perdagangan asing di Kementerian Perdagangan, mengatakan kepada Reuters: "Sejauh ini, tidak ada instruksi mengenai pemberian pengecualian atas kewajiban LC ini untuk ekspor mineral atau batu bara."

Operasi di tambang Freeport di Papua masih berjalan normal, menurut Albar Sabang, pejabat senior pada sebuah serikat Freeport.

Pada kondisi normal, Grasberg memproduksi sekitar 220.000 ton bijih tembaga per hari, yang dikonversi menjadi konsentrat tembaga.

Riza dari Freeport mengatakan perusahaan itu akan memerlukan tempat lebih besar untuk penyimpanan "dengan segera" tapi tidak memberikan jangka waktu.

Rio Tinto memiliki usaha gabungan dengan Freeport untuk 40 persen saham produksi Grasberg di atas tingkat-tingkat spesifik sampai 2021, dan 40 persen dari semua produksi setelah tahun 2021.

 Sumber : VOA Indonesia, 26 Agustus 2015

Terakhir Diperbaharui ( Selasa, 01 September 2015 07:37 )
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL