Indonesian Mining Association


  • Buat akun
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Mineral Output Plummets; New Govt Urged To Lay Out Policies

Surel Cetak PDF

Raras Cahyafitri

JAKARTA. The national output of a number of commodities has dropped significantly this year, as expected, on account of the governments mineral ore export ban.

The incoming administration, led by president-elect Joko "Jokowi" Widodo, is expected to soon lay out clear policies in the mineral sector, which has been severely impacted by the ban.

Only a few million tons of ore were produced during the January to August period this year, most likely only to meet domestic demand, figures from the Energy and Mineral Resources Ministry’s directorate genera] of mineral and coal showed.

The production of bauxite, for example, was a mere 2.8 million tons during the January-August period, compared to almost 60 million tons throughout last year. This year’s output is expected to see a few additional tons by year-end.

"The production of several minerals was from newly established smelters, such as nickel pig iron products," mineral and coal director general R. Sukhyar said.

On Jan. 12, the government banned overseas shipments of mineral ores as part of an attempt to boost the country’s downstream industry. Only processed minerals with a regulated purity level and end products of metal are allowed to be exported.

The government expects that in 2017, the country will only export mineral end products, instead of raw ore. In the meantime, it is still allowing the export of concentrates, such as copper concentrate produced by PT Freeport Indonesia and PT Newmont Nusa Tenggara, until 2017.

Despite an ongoing legal battle at the Constitutional Court over the 2009 Mining Law, which is the legal basis for the controversial export ban policy, foreign investors are seeking to develop smelters to process bauxite and nickel ores - the two main commodities in Indonesia - with the help of local partners.

"However, in general, foreign investors are still waiting for the new government. It will soon assume office, but investors are waiting for specific policy in the sector," Tony Wenas, the deputy chairman of the Indonesian Mining Association, said.

Most bauxite miners closed down their businesses following the ore export ban because domestic processing facilities were unable to absorb the entire nation’s bauxite output.

The only bauxite processing facility that exists in the country is a smelter called the chemical grade alumina (CGA) plant owned by state-owned diversified miner PT Aneka Tambang. The CGA plant only needs around 850,000 wet metric tons of bauxite a year to produce at its capacity of around 200,000 tons of alumina.

Should foreign investors build partnership with local players and the process of obtaining business permits be streamlined, new bauxite smelters will be ready by 2017, when the country will fully ban the export of minerals that have not been refined into end products. More smelters mean that bauxite mining can resume.

There are currently 64 smelters being worked on, ranging from bauxite to manganese processing facilities, according to government figures. Freeport Indonesia is currently working on a plan to develop a copper smelter to process its copper concentrate in the country. The mineral and coal office had also asked Newmont Nusa Tenggara to build its own smelter.

The director for mineral at the mineral and coal directorate general, Edi Prasodjo, said mining firms that were still without processing facilities should start thinking about developing them to survive in Indonesia.

 Source : The Jakarta Post, October 20, 2014

Terakhir Diperbaharui ( Jumat, 24 Oktober 2014 11:57 )
 

Harap Smelter Freeport Dibangun Dekat Petrokimia

Surel Cetak PDF

JAKARTA. PT Freeport Indone sia diharapkan bisa membangun smelter di Gresik, Jawa Timur. Diharapkan, lokasi smelter perusahaan pertambangan terkemuka itu dibangun bersebelahan dengan pabrik PT Petrokimia.

Harapan itu disampaikan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan. Menurutnya, jika Freeport membangun smelter bersebelahan dengan Petrokimia, maka BUMN yang bergerak di bidang industri kimia itu bisa ikut memanfaatkannya. Sebab, sisa ampas yang dihasilkan Freeport bisa dibeli dan diolah kembali oleh Petrokimia untuk bahan baku pupuk.

"Saya dengar Freeport akan bangun smelter di Gresik, tapi lokasinya yang saya dengar lebih jauh. Saya berharap smelter baru itu dibangun Freeport di samping persis di sebelah Petrokimia. Kalau dibangun di dekat situ, ampasnya nanti akan kita beli langsung dari pipa pabrik dia (Freeport), daripada dibuang," kata Dahlan di Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (17/10).

Karenanya demi kepentingan bersama, mantan dirut PLN ini berharap pihak PT Freeport dapat memikirkan kembali lokasi pembangunan smelter itu agar bersebelahan dengan Petrokimia. Dahlan bahkan menjanjikan bakal menyediakan lahan bagi Freeport untuk membangun smelter di dekat Petrokimia.

"Kalah lahannya kurang, kita bisa sediakan lahan yang lebih besar sesuai keinginan Freeport. Meskipun itu haknya Freeport, tapi saya berharap kerja sama dengan Freeport, perluasan smelter itu bisa dibangun di samping Petrokimia," harapnya. (chi/jpnn)

Sumber : INDO.POS, 20 Oktober 2014

Terakhir Diperbaharui ( Jumat, 24 Oktober 2014 11:55 )
 

Renegosiasi Kontrak Mesti Tuntas

Surel Cetak PDF

UNDANG-UNDANG Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) memberikan amanat kepada pemerintah untuk memberlakukan besaran royalti pertambangan yang baru. Itu ditambah, antara lain, kewajiban divestasi saham, pembangunan smelter, dan pengurangan luas wilayah pertambangan. Itu artinya kontrak-kontrak karya yang telah disepakati sebelumnya harus disesuaikan melalui proses renegosiasi. Pemerintah, dalam hal . ini Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), terus berupaya untuk mendorong para pemegang kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan barubara (PKP2B) melakukan renegosiasi kontrak pertambangan.

Hingga penghujung pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tercatat 84 perusahaan pemegang kontrak karya (KK) dan PKP2B dari total 107 yang telah menyepakati renegosiasi kontrak serta menandatangani nota kesepahaman (MoU).

Kontrak yang renegosiasinya dapat dirampungkan meliputi kontrak dengan tiga perusahaan raksasa pertambangan yang menginduk pada perusahaan asing. Ketiganya meliputi PT Freeport Indonesia, PT Newmont Nusa Tenggara, dan PT Vale Tbk.

Dirjen Mineral dan Batubara R Sukhyar mengakui kerja belum mencapai akhir. Pihaknya tetap akan mengusanakan agar proses renegosiasi selesai seluruhnya.

"Karena keterbatasan waktu menjelang pergantian pemerintahan, saya akan menemui pemerintahan mendatang untuk menyampaikan kondisi tersebut dan masih ada utang yang harus diselesaikan," ujarnya di Jakarta, beberapa hari yang lalu.

Sukhyar mengatakan akan berkonsultasi dengan DPR untuk membahas sanksi bagi perusahaan yang tidak menyetujui poin-poin dalam renegosiasi kontrak karena itu juga merupakan amanat dalam Undang-Undang Minerba.

Selain melakukan renegosiasi kontrak, Sukhyar menegaskan pihaknya juga telah melakukan penataan izin usaha pertambangan (IUP) dengan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Berdasarkan hasil koordinasi dan supervisi dengan KPK, terdapat 151 IUP di delapan provinsi yang dicabut dengan jumlah surat keputusan pencabutan IUP 282," ujar Sukhyar.

Direktur Indonesian Resources Studies dress) Marwan Batubara mengatakan penyelesaian proses renegosiasi kontrak tambang harus dilanjutkan dan menjadi prioritas. "Ini memang sangat mendesak untuk dibereskan oleh (pemerintahan) Jokowi (Joko Widodo)."

Namun, Marwan menekankan pemerintah mendatang jangan sampai terjebak pada penyelesaian MoU saja, tetapi harus diperhatikan poin-poin MoU jangan sampai ada yang bertentangan dengan undang-undang ataupun peraturan turunannya. (Mus/E-25)

 Sumber : Media Indonesia, 20 Oktober 2014

Terakhir Diperbaharui ( Jumat, 24 Oktober 2014 11:53 )
 

Vale Berpotensi Perpanjang Kontrak hingga 2045

Surel Cetak PDF

Vale tercatat sebagai satu-satunya perusahaan yang telah menandatangani amendemen kontrak pertambangan di masa pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono.

Yurika Indah Prasetianti

JAKARTA. PT Vale Indonesia Tbk (INCO), perusahaan pemegang kontrak karya berpotensi memperpanjang kontrak pengelolaan tambang nikel di Sulawesi hingga 2045. Vale tercatat mengelola konsensi lahan di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara seluas 190.510 hektare. R Sukhyar, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengatakan Vale dapat mengajukan permohonan kelanjutan operasi dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) menjelang kontrak berakhir pada 2025.

"Dua tahun sebelum kontrak berakhir, Vale bisa mengajukan permohonan. Vale diberi kesempatan sebanyak dua kali 10 tahun dalam bentuk IUPK," kata Sukhyar di Jakarta, akhir pekan lalu.

Vale merupakan perusahaan yang memproduksi nikel dalam matte, yang merupakan produk antara bijih lateretik pada fasilitas-fasilitas penambangan dan pengolahan terpadu di Sorowako, Sulawesi Selatan. Opsi perpanjangan kontrak hingga 20 tahun diperoleh setelah Vale menandatangani amandemen kontrak pertambangan dengan Menteri ESDM Ad Interim Chairul Tanjung, pekan lalu.

Sukhyar mengatakan setelah Vale bersatus sebagai IUPK luas wilayah eksplorasinya hanya sebesar 25 ribu hektare, menyusut dibanding luas lahan dalam renegosiasi luas wilayah saat ini yang mencapai 118.435 hektare. "Sebanyak 25 ribu hanya untuk wilayah eksploitasi, diluar wilayah penunjang," kata dia.

Luas wilayah yang dimiliki Vale Indonesia mencapai 190.510 hektare. Setelah melalui proses renegosiasi kontrak, luas wilayah pertambangan Vale dipangkas 72.075 hektare.

Selain pemangkasan luas wilayah, Vale juga setuju untuk meningkatkan royalti yang semula 0,9% menjadi 2% dari penjualan nikel. Besaran royalti juga akan meningkat menjadi 3% saat harga nikel membaik sesuai dengan struktur royalti yang diatur pemerintah.

Chairul Tanjung, mengatakan selama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono tercatat baru satu perusahaan pemegang kontrak karya yang telah menandatangani amendemen kontrak.

"Vale menjadi yang pertama dan satu-satunya yang bisa menyelesaikan amandemen kontrak. Nanti pemerintahan baru bisa melanjutkan amandemen berikutnya," kata dia.

Penandatangan amendemen merupakan tindaklanjut dari kesepakatan renegosiasi kontrak yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Sebanyak 107 perusahaan pertambangan yang terdiri dari 34 pemegang KK dan 73 perusahaan pemegang perjanjian karya peng-usahaan pertambangan batubara (PKP2B) yang sepakat melakukan renegosiasi. Dari 107 perusahaan yang telah menyepakati renegosiasi dan menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/ MoU) amendemen kontrak sebanyak 84 perusahaan, terdiri dari 24 pemegang KK dan 60 PKP2B.

"Dari MoU akan dilanjutkan dengan penandatanganan amendemen kontrak oleh pemerintahan mendatang," tandas Chairul.

Renegosiasi kontrak antara pemerintah dengan pemegang KK dan PKP2B mencakup enam poin. Keenam poin itu adalah kewajiban pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian {smelter) di dalam negeri, pengurangan luas lahan tambang, perubahan perpanjangan kontrak menjadi izin usaha pertambangan (IUP), kenaikan royalti untuk penerimaan negara, divestasi, serta penggunaan barang dan jasa pertambangan dalam negeri.

Divestasi

Nico Kanter, Presiden Direktur dan Chief Executive Officer Vale Indonesia, mengatakan amendemen kontrak juga mengatur mengenai besaran divestasi. Dalam amendemen kontrak, besaran divestasi sebesar 40%. Dengan begitu. Vale berkewajiban menambah divestasi 20% saham kepada pemerintah Indonesia. Saat ini 20% saham telah dimiliki publik melalui PT Bursa Efek Indonesia.

"Proses divestasi itu akan dilakukan dalam waktu lima tahun," kata dia.

Selain Vale, PT Freeport Indonesia, anak usaha Freeport McMoran CopperGold Inc, perusahaan tambang asal Amerika Serikat juga telah sepakat mendivestasikan 30% sahamnya, setelah sebelumnya hanya mau mendivestasi 20% saham.

Saat ini Freeport MacMoran menguasai 90,64% saham Freeport Indonesia. Sisanya, 9,36% dikuasai pemerintah Indonesia.

Divestasi "30% saham yang akhirnya disetujui Freeport sebenarnya lebih rendah dari angka yang diajukan pemerintah dalam renegosiasi kontrak dengan pemegang KK dan PKP2B.

Pemerintah untuk poin divestasi menetapkan pemegang kontrak pertambangan yang hanya melakukan aktivitas penambangan untuk mendivestasikan 51% sahamnya ke pihak nasional. Sementara untuk perusahaan terintegrasi, yakni menambang sekaligus melakukan pengolahan dan pemurnian ditetapkan sebesar 40%.

 Sumber : Indonesia Finance Today, 20 Oktober 2014

Terakhir Diperbaharui ( Jumat, 24 Oktober 2014 11:50 )
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL