Indonesian Mining Association


  • Buat akun
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Dilema Berkepanjangan

Surel Cetak PDF

JAKARTA - Pemerintah menghadapi dilema untuk memberikan kuota ekspor konsentrat Tembaga kepada produsen mineral, seperti PT Freeport Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara. Pasalnya, pengapalan mineral olahan akan disetop mulai 11 Januari 2017 sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Sementara itu, Freeport berencana mengekspor kembali konsentrat Tembaga untuk periode 9 Agustus 2016-8 Februari 2017. Begitu juga dengan Newmont yang izin ekspornya habis pada November.

Selama ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya mineral (ESDM) mengeluarkan rekomendasi surat persetujuan ekspor (SPE) konsentrat Tembaga untuk periode 6 bulan.

Pemerintah berwenang memberikan kuota ekspor konsentrat Tembaga kepada Freeport Indonesia. Namun, pemerintah juga perlu mempertimbangkan kuota ekspor tersebut, mengingat berdasarkan regulasi yang ada saat ini, ekspor konsentrat akan disetop mulai 11 Januari 2017.

Berdasarkan. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014, mineral hasil pengolahan memang dimungkinkan untuk diekspor dalam jumlah tertentu.

Dalam regulasi turunannya, Peraturan Menteri ESDM No. 1/2014, penjualan mineral olahan ke luar negeri tersebut bisa dilakukan dalam jangka waktu paling lambat tiga tahun setelah peraturan ini diundangkan pada 11 Januari 2014.

Sementara itu, dalam peraturan mengenai tata cara pemberian rekomendasi, yakni Permen ESDM No. 11/2014 yang kemudian direvisi menjadi Permen ESDM 5/2016, rekomendasi diberikan untuk jangka waktu enam bulan.

PT Freeport Indonesia pun telah mengajukan kuota ekspor sebanyak 1,42 juta ton konsentrat atau naik 37,86% dibandingkan dengan kuota ekspor pada saat ini sebanyak 1,03 juta ton.

Izin ekspor konsentrat Freeport akan berakhir pada 8 Agustus 2016. Jika izin baru diberikan pemerintah, Freeport akan mengekspor kembali selama periode 9 Agustus 2016-8 Februari 2017.

Terkait dengan hal tersebut. Kepala Biro Komunikasi Pelayanan Informasi Publik dan Kerjasama Kementerian ESDM Sujatmiko mengatakan, pihaknya akan memutuskan jangka waktu pemberian rekomendasi tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dia mengaku belum mengetahui apakah rekomendasinya akan tetap diberikan untuk jangka waktu enam bulan sesuai dengan Permen ESDM No. 5/2016 atau hanya sampai 11 Januari 2017 sesuai dengan Permen ESDM No 1/2014.

"Nanti jangka waktu rekomendasinya tergantung hasil evaluasi Ditjen Minerba. Yang pasti, harus sesuai dengan peraturan yang berlaku," ujarnya kepada Bisnis-, Selasa (2/8).

Sementara itu, Newmont memiliki satu kali lagi kesempatan mengajukan permohonan perpanjangan ekspor. Namun, pengajuannya hanya dua bulan-tiga bulan sebelum batas waktu ekspor mineral hasil pengolahan.

Pengamat hukum sumber daya alam Universitas Tarumanagara Ahmad Redi menilai, pemerintah sudah salah langkah ketika mengeluarkan PP No. 1/2014 yang memungkinkan mineral olahan, termasuk konsentrat, diekspor setelah 2014.

Menurutnya, berdasarkan UU No. 4/2009 tentang Pertambangan mineral dan batu bara, pemurnian sudah wajib dilakukan di dalam negeri sejak 1 Januari 2014.

"Kedua Permen ESDM, baik Nomor 1/2014 maupun Nomor 5/2016 tidak sejalan dengan UU Minerba," katanya kepada Bisnis.

Untuk itu, anggota Komisi VII DPR Satya Widya Yudha mengusulkan pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu). Dengan begitu, tidak perlu ada pelanggaran terhadap UU.

"Lewat perppu itu bisa mengakomodasi unsur emergency yang sering disebut pemerintah, seperti pendapatan negara," ujarnya.

Ketua Indonesian mining Institute (IMI), Irwandy Arif, menyarankan persoalan ekspor mineral olahan sebaiknya diatur kembali dalam revisi UU Minerba.

"Apabila revisi tidak selesai tahuh ini, opsi yang paling baik adalah perppu. Akomodasi hanya diberikan pada industri yang berkomitmen membangun smelter. Kalau dengan PP lagi juga akan melanggar UU Minerba," katanya kepada Bisnis.

Sebenarnya, Menteri ESDM Arcandra Tahar memberikan sinyal bakal meninjau setiap peraturan atau kebijkan yang tidak ramah investasi. Namun, dirinya memang belum mengungkapkan secara spesifik peraturan mana saja yang dianggap perlu diubah. "Peraturan yang tidak bermuara kepada kemudahan investasi harus kita hapus."

PEMBANGUNAN SMELTER

Sementara itu, terkait dengan pembangunan smelter sebagai salah satu syarat untuk memperoleh rekomendasi SPE, PTF1 dianggap belum siap apabila ekspor mineral olahan disetop awal tahun depan.

Walau demikian, juru bicara PTFI Riza Pratama mengaku pihaknya masih terus mempersiapkan lahan untuk smelter yang akan memakan biaya hingga US$2,1 miliar tersebut. "Persiapan lahan belum selesai."

Dengan perkembangan yang masih rendah, kemungkinan besar PTFI masih dikenakan bea keluar sebesar 5 % untuk izin ekspor berikutnya.

Padahal, jika pembangunannya berjalan sesuai jadwal, PTFI seharusnya sudah tidak dikenakan bea keluar untuk konsentrat tem-baganya alias 0%.

Wakil Ketua Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I) Jonatan Handojo mengatakan pihaknya menolak sejak awal jika pemerintah melakukan relaksasi mineral mentah.

Dia menyatakan jika pemerintah membuka relaksasi ekspor mineral mentah akan berdampak pada hilangnya kepercayaan investor industri smelter yang sudah menanamkan dananya di dalam negeri.

"Kalau pemerintah tetap memberi izin, itu akan mempermalukan dirinya sendiri. Ini melanggar UU dan bisa diajukan ke pengadilan," ujarnya.

Namun, lanjutnya, khusus untuk produk mineral yang diekspor oleh Freeport dan Newmont diyakini tidak akan mengganggu industri smelter karena produk dari dua perusahaan tersebut merupakan produk konsentrat yang mengandung Tembaga tinggi, bukan mineral mentah.

 Sumber : Bisnis Indonesia, 03 Agustus 2016

Terakhir Diperbaharui ( Kamis, 25 Agustus 2016 06:10 )
 

Freeport Minta Tambahan Kuota 390.000 Ton

Surel Cetak PDF

By: Pratama Guitarra

JAKARTA - PT Freeport Indonesia telah mengajukan kuota ekspor konsentrat mineral sebesar 1,42 juta ton untuk enam bulan ke depan. Angka ini bertambah 390.000 ton ketimbang kuota ekspor periode sebelumnya yakni sebanyak 1,03 juta ton.

Sebagai catatan, kuota ekspor yang diberikan kepada PT Freeport Indonesia untuk enam bulan sebelumnya akan berakhir pada 8 Agustus 2016. Namun, hingga saat ini Kementerian Energi dan Sumber Daya mineral (ESDM) belum memberikan kepastian apakah akan menyetujui permintaan tambahan kuota ekspor ini, atau memangkasnya.

Kepala Biro Informasi Pelayanan Publik dan Kerjasama Kementerian ESDM Sujatmiko mengatakan, saat ini Direktorat Jenderal mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM masih melakukan evaluasi permohonan tambahan kuota Surat Persetujuan Ekspor (SPE). "Realisasinya belum tahu, tapi untuk enam bulan kedepan, mereka meminta 1,42 juta ton," terangnya. Selasa (2/8).

Direktur Jenderal mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyo-no juga belum bisa memberikan kepastian menanggapi permintaan tambahan kuota dari PT Freeport ini. Hanya saja Bambang naga-naganya tak keberatan dengan permintaan perusahaan raksasa asal Amerika Serikat ini. " Berdasarkan Permen ESDM 5/2016 kemungkinan bisa (ekspor), tapi masih kami evaluasi, tapi bea keluar tetap 5%," katanya. Sekadar catatan, Peraturan

Menteri ESDM Nomor 5/2016 yang dimaksud Bambang adalah mengatur tentang ketentuan ekspor, berdasarkan kemajuan pembangunan proyek pemurnian Tembaga atawa smelter. Nah seperti kita tahu, hingga kini Freeport belum menunjukkan perkembangan berarti soal pembangunan smelter ini. Sementara Juru Bicara Freeport, Riza Pratama belum mau banyak komentar soal ekspor ini. "Kami masih menunggu," tandasnya kepada KONTAN, Selasa (2/8).

Hanya saja. Pengamat Hukum Sumber Daya Alam Universitas Tarumanegara Ahmad Redi mengingatkan, pemberian kuota ekspor enam bulan ke depan kepada Freeport bisa bertentangan dengan UU Minerba yang mewajibkan perusahaan ini melakukan pemurnian Tembaga di dalam negeri. Redi menyebut Permen ESDM No 5/2016 juga bertentangan dengan UV Minerba. "Karena mengulur waktu kewajiban pemurnian di dalam negeri sampai 2017," katanya.

 Sumber : Kontan, 03 Agustus 2016

Terakhir Diperbaharui ( Kamis, 25 Agustus 2016 06:08 )
 

Mineral yang Dikenakan Royalti akan Ditambah

Surel Cetak PDF

By Lucky L Lea temia

JAKARTA - Pemerintah akan menambah jumlah komoditas mineral yang dikenakan royalti melalui revisi Peraturan Pemerintah No. 9/2012 yang akan segera rampung.

Beberapa komoditas mineral tersebut selama ini tidak dikenakan royalti. Namun, melalui revisi PP No. 9/2012 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementeriaj Energi dan Su mber Daya Mineral, jenis mineral tersebut akan dipungut royalti.

Kepala Biro Komunikasi Pelayanan Informasi Publik dan Kerjasama Kementerian ESDM Sujatmiko mengatakan, beberapa komoditas mineral itu selama ini belum dikenakan royalti.

"Beberapa yang belum masuk itu dari jenis batuan. Kemudian produk lanjutan anoda slime itu ada precious metal. Itu akan diatur," katanya. Rabu (27/7).

Selain tambahan tersebut, komoditas yang sudah dikenakan royalti, tetapi memiliki beberapa jenis, akan diuraikan kembali. Salah satunya adalah zirkonium.

"Ada komoditas yang bisa didiver-sifikasikan lagi. Zirkon kemungkinan begitu karena jenisnya ada beberapa."

Dia mengungkapkan, revisi tersebut tidak lama lagi akan rampung. Pasalnya, pemerintah sudah memiliki perkiraan besaran royalti dan sedang menghitung besaran yang paling sesuai.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono menegaskan, bagi komoditas mineral yang sudah diatur besaran royalunya tidak akan ada perubahan alias tidak dinaikkan.

Meskipun begitu, bagi perusahaan pemegang Kontrak Karya (KK) yang belum teken amendemen, kecuali PT . Freeport Indonesia, masih menggunakan tarif royalti lama yang lebih rendah.

Saat ini, sudah ada sepuluh KK yang menandatangani amendemen kontrak. Kementerian ESDM pun menargetkan 24 KK tersisa bisa menyelesaikan renegosiasi kontrak tahun ini, sehingga total royalti tahun depan bisa naik.

"Tarif royalti yang sudah ada tidak naik, tapi amendemen kontrak yang membuat setoran royalti bertambah."

Saat ini, sudah ada 68 komoditas yang dikenakan royalti. Tarifnya bervariasi antara 1,5% hingga 7%.

Seperti diketahui, target pendapatan negara bukan pajak (PNBP) mineral dan batu bara (minerba) terus diturunkan lantaran harga komoditas masih berada dalam tren penurunan.

Pada tahun lalu, PNBP minerba ditargetkan Rp52,2 triliun tidak tercapai, karena hanya terealisasi senilai Rp29,63 triliun.

Target PNBP minerba tahun ini diturunkan menjadi Rp30,l triliun dalam APBN-P 2016 dibandingkan dengan APBN 2016 sebesar Rp40,8 triliun.

TERMINAL BATU BARA

Sementara itu, penetapan terminal ekspor khusus batu bara tidak lagi menjadi prioritas Kementerian ESDM.

Kepala Biro Komunikasi Pelayanan Informasi Publik dan Kerjasama Kementerian ESDM Sujatmiko mengatakan, opsi untuk menetapkan terminal khusus tersebut masih ada. Namun, hal tersebut tidak akan diutamak-

an. "Kita dahulukan program-program prioritas yang lebih penting. Artinya, opsi itu masih ada, tapi kita geser dulu ke bawah."

Dia menjelaskan, tujuan dibangunnya terminal khusus batu bara adalah untuk mengoptimalkan penerimaan negara. Pasalnya, setiap tahun ada indikasi terjadi kebocoran ekspor tanpa pencatatan yang sesuai. Hal tersebut biasanya dilakukan lewat terminal-terminal tikus yang tersebar dekat area tambang batu bara.

Sujatmiko menuturkan, sejak tahun lalu, peluang terjadinya kebocoran sudah semakin sempit. Hal itu karena proses administrasi yang lebih ketat, sehingga penyelundupan batu bara ke luar negeri terus berkurang.

"Sekarang sudah lebih ketat. Misalnya perusahaan harus melunasi kewajiban keuangannya dulu kalau mau ekspor. Sejak 2015 sudah harus ada keterangan lunas bayar barang yang dikapalkan," paparnya.

Ketua Indonesian Mining Institute (IMI) Irwandy Arif menilai penetapan terminal khusus ekspor batu bara memang belum diperlukan selama pengawasan pemerintah daerah terhadap pelabuhan yang selama ini sudah beroperasi berjalan optimal.

 Sumber : Bisnis Indonesia, 29 Juli 2016

Terakhir Diperbaharui ( Senin, 01 Agustus 2016 12:36 )
 

Freeport Tagih Perpanjangan Kontrak ke Menteri ESDM Baru

Surel Cetak PDF

JAKARTA - PT Freeport Indonesia menagih kepastian perpanjangan operasi tambang pasca berakhirnya Kontrak Karya pada 2021. Perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu pernah mendapat sinyal positif perpanjangan operasi dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) periode 2014-2016 Sudirman Said.

Sinyal positif itu tertuang dalam surat tertanggal 7 Oktober 2015 yang ditujukan kepada Chairman of the Board Freeport McMoran Inc James R. Moffet. Surat nomor 7522/13/MEM/2015 itu antara lain berisi komitmen pemerintah Indonesia terkait keberlanjutan investasi Freeport di Indonesia. Namun perlu penyesuaian peraturan yang berlaku di Indonesia.

Tetap prioritas kami untuk mendapatkan kepastian hukum dan fiskal dalam perpanjangan kontrak," kata Juru bicara Freeport mdonesia Riza Pratama di Jakarta, Kamis (28/7).

Riza belum bisa memastikan kapan petinggi Freeport menemui Archan-dra Thahar yang menjadi pengganti Sudirman sebagai Menteri ESDM. Dia bilang perihal pertemuan itu bukanlah ranahnya. Berdasarkan catatan Investor Daily surat Sudirman kepada Moffet itu menimbulkan polemik. Kini menjadi tugas Archandra untuk memberi kepastian usaha bagi Freeport.

Ketidakpastian operasi tambang pasca 2021 membuat pembangunan fasilitas pemurnian mineral (smelter) tembaga di Gresik, Jawa Timur stagnan. Pemodal Freeport menekan kucuran dana untuk proyek yang menelan investasi hingga USS 2,1 miliar.

Secara terpisah. Pengamat hukum sumber daya alam dari Universitas Tarumanagara Ahmad Redi mengungkapkan surat yang dilayangkan Sudirman kepada Chairman of the Board Freeport McMoran Inc James R. Moffet tidak memiliki kekuatan hukum. "Secara hukum, surat menteri bukanlah sumber hukum. Freeport harus paham bahwa janji dalam surat tersebut tidak memiliki kekuatan hukum," ujarnya.

Redi menuturkan Freeport dapat menagih janji pemerintah bila komitmen Menteri ESDM itu dituang dalam peraturan ataupun keputusan. Oleh sebab itu dia meminta Menteri ESDM yang baru dilantik Archandra Thahar untuk mengabaikan permintaan Freeport. "Menteri baru cukup mendiamkan saja," ujarnya.

Perpanjangan operasi tambang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Pada beleid itu disebutkan pengajuan permohonan perpanjangan operasi paling cepat diajukan 2 tahun dan paling lambat 6 bulan sebelum kontrak berakhir. Jika mengacu pada ketentuan tersebut maka Freeport bisa mengajukan permohonan paling cepat pada 2019.

 Sumber : Investor Daily, 29 Juli 2016

Terakhir Diperbaharui ( Senin, 01 Agustus 2016 12:33 )
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL