Indonesian Mining Association


  • Buat akun
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Divestasi Saham Asing Diperlonggar

Surel Cetak PDF

Muhammad Yazid

JAKARTA. Pemerintah akhirnya resmi melonggarkan kewajiban divestasi saham untuk perusahaan tambang asing. Semula, seluruh perusahaan tambang asing diwajibkan melepaskan mayontas kepemilikan sahamnya kepada pihak nasional. Kini lewat beleid baru tidak semua pengusaha wajib melego saham minimal 51% ke pemilik lokal.

Beleid baru ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas PP Nomor 23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Pemerintah memberikan kelonggaran kepada perusahaan asing yang mengintegrasikan operasi tambang dengan kegiatan pengolahan, dan pemurnian. Mereka boleh mendivestasi minimal sebesar 40% saham. Lalu, perusahaan yang menggelar kegiatan tambang bawah tanah, keharusan menjual saham minimal hanya 30%.

Beleid ini ditandatangani pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 14 Oktober 2014. Adapun kewajiban menjual saham mayontas sebanyak 51% berlaku kepada perusahaan yang hanya menggelar operasi penambangan. "PP ini sudah bisa diimplementasikan, sambil menunggu peraturan pelaksanaan, kata Paul Lubis, Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rabu (12/11).

Sejatinya, sama dengan peraturan sebelumnya, penawaran divestasi saham ini dilakukan secara berjenjang mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah. BUMN, hingga ke BUMD. Namun, kalau tidak ada yang berminat sejumlah saham tersebut barulah ditawarkan kepada pihak swasta dengan mekanisme lelang.

Nah untuk tahapan waktunya, izin usaha pertambangan (IUP) yang sudah berproduksi selama lima tahun, wajib mulai melepaskan saham sebesar 20% pada tahun keenam. Selanjutnya pada tahun ke sepuluh totalnya 51%. Sedangkan pemegang IIP yang terintegrasi, baru diwajibkan melepaskan saham sebanyak 20% pada tahun keenam. Berikutnya 10% di tahun kesepuluh, serta 10% saham lagi hingga totalnya berjumlah 40% saham di tahun kelimabelas.

Sedangkan, IUP dengan operasi tambang bawah tanah seperti Freeport, diwajibkan melepaskan saham sebanyak 20% di tahun keenam setelah produksi. Berikutnya 5% saham tambahan pada tahun kesepuluh, serta 5% saham lagi hingga totalnya berjumlah 30% saham di tahun kelimabelas. "Bila belum ada yang berminat, maka tetap harus ditawarkan pada tahun berikutnya, secara berjenjang dan tidak menghapus kewajiban perusahaan," ujar Paul.

Simon Sembiring, Pengamat Pertambangan menuding, PP tersebut hasil kompromi dengan para perusahaan besar seperti PT Vale Indonesia dan PT Freeport Indonesia. "Kalau begini, kapan Indonesia bisa mengendalikan Vale kalau hanya 40% yang dimiliki, ataupun Freeport kalau hanya 30% saham," kata Simon.

 Sumber : Kontan, 13 November 2014

 

35 Perusahaan AS akan Investasi US$ 61 Miliar

Surel Cetak PDF

Oleh Damiana Simanjuntak

Sebanyak 35 perusahaan besar asal Amerika Serikat (AS) akan menambah investasinya di Indonesia hingga US$ 61 miliar atau setara Rp 732 triliun dalam lima tahun ke depan. Perusahaan-perusahaan tersebut telah menanamkan investasi langsung (foreign direct investment/EDI) hingga USS 65 miliar di Indonesia sepanjang tahun 2004-2012.

Proyeksi nilai investasi tersebut berdasarkan survei yang dilakukan bersama oleh Paramadina Public Policy Institute, The American Chamber of Commerce in Indonesia (Amcham), US Chamber of Commerce, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

Studi tersebut dilakukan selama enam bulan, melibatkan pelaku usaha AS yang sudah beroperasi di Indonesia, pemerintah, dan asosiasi sektor usaha. Studi tersebut juga mengidentifikasi empat tantangan utama yang dihadapi investor AS di Indonesia, yakni terkait kurangnya konsultasi publik, pembebasan lahan untuk infrastruktur, penetapan upah minimum, dan proses izin yang rumit. Responden juga diminta memberikan rekomendasi atas tantangan-tantangan terkait kebijakan tersebut Studi itu juga merekomendasikan langkah-langkah lintas sektoral yang harus dilakukan untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif di Indonesia. Di antaranya, meningkatkan komunikasi antara pemerintah dan pelaku bisnis guna membahas berbagai permasalahan yang berhubungan dengan kebijakan, imbauan untuk menghormarti status hukum kontrak yang berlaku dan kepastian hukum, serta perlu upaya memastikan kemudahan dalam melakukan bisnis berkaitan dengan perizinan, infrastruktur, dan prosedur. "Kami menanyakan dua hal kepada perusahaan-perusahaan AS yang ada di Indonesia. Berapa yang telah mereka investasikan di Indonesia, dan berapa lagi yang akan mereka investasikan di sini. Hasilnya, 35 perusahaan AS yang sudah ada di sini menyampaikan rencana investasi secara total US$ 61 miliar dalam lima tahun ke depan," kata Managing Director Amcham Andrew White di sela acara US-Indonesia Investment Summit 2014, di Jakarta, Rabu (12/11).

Hadir sebagai pembicara kunci dan pembicara panel dalam US-Indonesia Investment Summit 2014 dari jajaran pemerintah yakni. Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo, Wakil Menteri Luar Negeri Abdurrahman M Fachir, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro, Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Anis Bas-wedan, Walikota Surabaya Tri Rismaharini, dan Walikota Bandung Ridwan Kamil.

Selain itu, juga tampil sebagai pembicara panel yakni Assistant Secretary of Commerce for Global Markets and Director General of the US and Foreign Commercial Service US Department of Commerce International Trade Administration Arun M Kumar, Duta Besar AS untuk Indonesia Robert Blake, Wakil Ketua dan Wakil Kepala Hubungan Internasional Kamar Dagang AS (US Chamber of Commerce) Myron Brilliant, Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto, Ketua Umum Apindo Sofjan Wanandi, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Shinta W Kamdani, serta Co Founder dan Managing Director Paramadina Public Policy Institute Wijayanto Samirin.

Managing Director Amcham Andrew White mengatakan, selama ini perusahaan-perusahaan AS sudah berinvestasi di sejumlah sektor usaha di Indonesia, di antaranya di sektor migas, pengolahan sumber daya alam (SDA), teknologi informasi, barang konsumsi dan kesehatan, pertanian, serta keuangan. Di sisi lain, lanjut dia, bukan tidak mungkin arus investasi baru oleh perusahaan-perusahaan AS yang belum ada di Indonesia akan masuk.

"Dari total USS 61 miliar itu, sekitar USS 10 miliar kemungkinan akan diserap sektor migas, sekitar USS 30 miliar di sektor kesehatan, dan USS 20 miliar sisanya membidik industri agro, barang konsumsi, teknologi informasi, dan keuangan. Jika tantangan-tantangan investasi di Indonesia bisa diselesaikan, akan lebih banyak uang yang akan masuk," kata Andrew.

Sementara itu, Wakil Ketua dan Wakil Kepala Hubungan Internasional Kamar Dagang AS (US Chamber of Commerce) Myron Brilliant mengatakan, investor AS berkomitmen ikut berperan dalam upaya pencapaian target pemerintah untuk meraih pertumbuhan ekonomi Indonesia. Masuknya investasi AS di Indonesia, kata dia, bergantung pada keputusan dan target yang ditetapkan pemerintah. Hal itu berkaitan dengan kebijakan yang akan diberlakukan pemerintah Indonesia.

"Kami sudah banyak berinvestasi di Indonesia dan sebagian besar adalah pemimpin di bidang investasinya. Saat ini, dengan pemerintahan baru, menciptakan daya tarik lebih atas peluang besar di Indonesia. Kami ingin menjadi mitra Indonesia dengan skenario winwin. Ini akan terjadi dalam beberapa waktu ke depan," kata Myron.

Namun, Myron mengingatkan, yang penting adalah arah dan target yang ingin dicapai pemerintah Indonesia. Hal itu akan menentukan ke mana arah Indonesia dalam lima tahun mendatang.

Myron mengklaim, skala investasi AS di sektor-sektor yang selama ini sudah disentuh akan terus bertambah, termasuk investasi di bidang infrastruktur jalan, pelabuhan, dan bandara.

Bisa Tumbuh 30%

Sementara itu. Ketua Umum Apindo Sofjan Wanandi mengatakan, jika pemerintah bisa menyelesaikan tantangan-tantangan berinvestasi di Indonesia, investasi riil di dalam negeri akan tumbuh progresif minimal 30%.

"Kita mengharapkan AS itu lebih banyak berinvestasi di infrastruktur dan bidang-bidang yang modalnya besar. Termasuk ke industri-industri hulu, mulai dari kilang petrokimia hingga padat modal lainnya. Ini tentu membutuhkan pembicaraan detil lebih lanjut, terutama menyangkut skala ekonominya," kata Sofjan.

Dia mengatakan, ekspansi perusahaan AS juga mesti mempertimbangkan investasi komponen lokal. Investor tentu mengharapkan keuntungan sebesar mungkin, dengan berbagai insentif. Karena itu banyak PR yang harus diselesaikan. "Tapi, kita juga tidak bisa hanya bergantung ke satu negara, AS. Bisa dari negara lain juga," ujar dia.

Sofjan mengatakan, banyak memang perusahaan besar asal AS yang berinvestasi di Indonesia, seperti Freeport, Chevron, atau Newmont. Namun perusahaan-perusahaan ini bergerak di bidang pertambangan. Sekarang, perusahaan-perusahaan ini harus masuk ke industri bernilai tambah, seperti membangun kilang minyak, petrokimia, dan smelter tambang.

Di sisi lain, Sofjan setuju bila perusahaan dengan investasi besar diberikan insentif atau keringanan pajak. Lebih penting lagi, kepastian hukum harus bisa dijamin oleh pemerintah, karena perusahaan ini menempatkan dana yang besar. "Kalau perlu yang besar-besar itu diberikan jaminan, apa yang akan mereka dapatkan," ucap dia.

Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulisto mengatakan, Indonesia harus mampu secara maksimal menarik investasi dari AS. mulai dari sektor migas hingga bidang teknologi lainnya. "Perbaikan iklim investasi dan insentif menjadi daya tarik berinvestasi di Indonesia," kata dia.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Shinta W Kamdani mengatakan. Kadin dan Apindo akan mengawal minat investasi AS di Indonesia. "AS akan lebih mendiversifikasi investasinya ke berbagai sektor di Indonesia. Untuk memastikan realisasinya, kami akan mengawal minat-minat yang datang dari investor luar, termasuk AS ini," ucap Shinta.

Shinta mengatakan, dengan konsep kemitraan, diharapkan tidak ada lagi penolakan atas investasi asing akibat kekhawatiran dominasi investasi asing di dalam negeri.

Co Founder dan Managing Director Paramadina Public Policy Institute Wijayanto Samirin menambahkan. investor asing maupun lokal secara umum memiliki karakter serupa. "Investor akan mencari tempat yang memberikan kepastian dan return (hasil). Dalam hal return, Indonesia menarik karena memiliki pertumbuhan ekonomi yang besar," kata Wijayanto.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo mengungkapkan, untuk mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif, pemerintah siap menampung masukan dan permintaaan investor dari AS.

Pemerintah akan merampingkan dan mempersingkat proses perizinan, memberikan penjaminan hingga mempercepat pembebasan lahan yang kerap menjadi kendala di setiap proyek infrastruktur di Indonesia.

Dia juga mengatakan, pemerintah menawarkan beberapa peluang investasi sektor strategis kepada investor asal AS. Proyek yang ditawarkan antara lain pembangunan pelabuhan baru hingga perluasan pelabuhan sebanyak 24 pelabuhan dengan nilai investasi sekitar sekitar USS 7 miliar.

Selain pelabuhan, pemerintah menawarkan proyek kelistrikan khususnya pembangkit listrik. Indonesia membutuhkan tambahan pembangkit listrik baru hingga 35.000 MW. Pemerintah juga menawarkan proyek transportasi rel dan jaringan kereta. Saat ini, rel kereta yang terbangun di Pulau Jawa dan sebagian Sumatera baru 5.500 kilometer.

Investor asal AS juga bisa masuk ke sektor perkapalan di industri galangan kapal. Indonesia sangat membutuhkan armada kapal baru untuk mendukung program tol laut Saat ini, di Indonesia ada 198 perusahaan galangan kapal namun hanya 110 perusahaan dalam posisi sehat.

Sektor pariwisata juga termasuk yang ditawarkan kepada investor AS. Indonesia adalah kepulauan yang cantik, berbudaya dan ramah untuk wisatawan. Potensi ini didukung rencana pemerintah mempermudah perizinan hingga pembebasan visa dari lima negara.

Insentif

Sementara itu, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,8% pada tahun 2015, investasi harus tumbuh di atas 10%.

"Untuk itu, kita bereskan iklim investasinya. Jangan sampai menciptakan ketidakpastian. Semua dibikin simpel dan mudah. Soal insentif nanti kita pikirkan," kata Bambang.

Dihubungi terpisah. Wakil Direktur Reforminer Institute Komaidi Notonegoro menungkapkan, untuk menggenjot investasi di sektor migas, khususnya kegiatan eksplorasi, pemerintah diminta menyederhanakan perizinan dan juga pemberian insentif yang menarik, terutama insentif perpajakan.

"Kegiatan eksplorasi migas khususnya di laut dalam justru terhambat karena ketidakpastian perizinan. Di atas kertas, secara normatif kegiatan eksplorasi migas kita lebih menguntungkan, namun jika dilihat time of money tidak sebanding," kata Komaidi kepada Investor Daily, Rabu (12/11).

Masalah perizinan ini, kata dia, membawa dampak cukup besar dari sisi bisnis. Pasalnya, pelaku usaha sangat mengutamakan kepastian untuk mengukur tingkat risiko dan menekan kerugian. Contohnya, saat pemerintah menjanjikan sebuah perizinan selesai dalam waktu enam bulan dan ternyata molor satu bulan, investor harus membayar penalti kepada pihak ketiga. Belum lagi kerugian lainnya untuk membayar karyawan, sewa peralatan, dan lainnya.

Di tempat terpisah. Menkeu Bambang Brodjonegoro bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said membahas tentang beberapa hal yang terkait dengan keuangan dan investasi di sektor ESDM.

Seperti dikemukakan Dirjen Mineral dan Batubara (Minerba) R Sukhyar, ada lima isu utama dari minerba yang dibahas. Salah satunya terkait insentif fiskal. "Keinginan kita mendapatkan insentif fiskal di dalam hilirisasi. Bisa dalam bentuk tax holiday atau tax allowance atau investment credit," jelas dia.

Industri pionir, menurut Sukhyar, seperi hilirisasi di batubara menjadi perhatian dan disetujui untuk mendapatkan insentif fiskal. Namun belum diputuskan bentuknya seperti apa.

"Kita membahas pajak pertambahan nilai (PPn), terutama PPn anode slime kali ini disetujui. Tapi bagaimana rumusannya itu akan dibahas. PPn kan 10%, keinginan kita mendapatkan kemudahan supaya tidak dipungut. Ini solusinya yes, tetapi formulasinya tentu dalam bentuk ketetapan. Ini urusan keuangan bagaimana bentuknya," jelas dia.

Pembahasan selanjutnya terkait rumusan amendemen kontrak khusus sisi keuangan menyangkut PPn dan Pajak Penghasilan (PPh). Dan yang kelima, berkaitan dengan restitusi pajak.

Sedangkan Direktur Jendral Pajak Fuad Rahmany mengatakan, restitusi pajak perusahaan pemegang perjanjian karya pengu sahaan pertambangan batubara (PKP2B) ini menyangkut banyak pihak, seperti Ditjen Pajak, Ditjen Kekayaan Negara, dan BPKP sehingga eksekusinya terkadang lama, tapi sedang dikerjakan.

"Akan segera selesai. Tidak tahun depan, ini set off. Kita (pemerintah) harus bayar, dia juga bayar. Tinggal dihitung perbedaannya saja. Penyelesaiannya nanti justru pemerintah dapat tambahan uang. Kan ada denda, dan sanksi segala macam," tegas Fuad. (cO2/es/jn) Damiana Simanjuntak

 Sumber : Investor Daily, 13 November 2014

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 19 November 2014 04:17 )
 

Copper Surges on Demand Outlook

Surel Cetak PDF

Bloomberg

Copper futures climbed the most in more than a week after a report showing an October gain in jobs indicated the US is on pace for the fastest employment growth since 1999, bolstering the outlook for metals demand.

While US payrolls rose less than forecast last month, the jobless rate fell to 5.8 percent, boosting the share of the population working to the highest in five years. Copper also climbed as the dollar fell from a five-year high, on speculation that the Federal Reserve will keep interest rates low until it sees additional signs of economic growth.

"When you look at it from a copper perspective, it’s a solid jobs report that increases demand expectations in the US," Mike Dragosits, a senior commodity strategist at TD Securities in Toronto, said in a telephone interview. "That’s what’s moving base metals as a whole here."

Copper futures for December delivery rose 0.7 percent to settle at $3.0385 at 114 p.m. on the Comex in New York, the biggest gain since Oct. 28.

Prices are still down 11 percent this year amid signs of slowing demand in China, the world’s biggest metals consumer. The US ranks second.

Jiangxi Copper Co., Chinas largest producer, said its seeking to charge record-high fees for treating and refining ore next year as growth in mine supply exceeds the country’s expansion of smelting capacity.

On the London Metal Exchange, copper for delivery in three months gained 0.8 percent to $6,715 a metric ton ($3.05 a pound). Zinc, tin and lead also increased on the LME, while nickel fell.

Nickel headed for a weekly loss and declined before China, the world’s biggest consumer of industrial metals, may report a slowdown in export growth.

Nickel slid as much as 0.7 percent. Chinas overseas shipments in October grew 10.7 percent from a year earlier, down from 15.3 percent in September, according to Bloomberg survey. Imports probably rose 5 percent after gaining 7 percent the previous month.

"The China trade data is quite crucial now," said Tetsu Emori, a senior fund manager at Astmax Asset Management Inc. in Tokyo. "If exports are lower, it shows the demand for goods o

Nickel was little changed at $15,507 a metric ton on the London Metal Exchange at 328 p.m. in Hong Kong. The metal was poised for a 1.7 percent weekly drop, slid 0.5 percent to $2,065 a ton.

Meanwhile, uranium prices and producers shares soared after Japan cleared the way for restart of the first of the nuclear reactors shut after the March 2011 earthquake and tsunami.

Cameco Corp. (CCO), Canada’s largest uranium producer, increased 11 percent, the biggest gain since August 2010. Denison Mines Corp. (DML) climbed 20 percent and explorer Fission Uranium Corp. (FCU) rose 18 percent in Toronto.

Kyushu Electric Power Co. Friday received final local approval to resume power generation at its Sendai nuclear plant in northern Japan, according to a prefecture statement. All reactors in Japan have been shut since a March 2011 earthquake and subsequent tsunami led to a meltdown at Tokyo Electric Power Co. Fukushima Dai-Ichi nuclear power plant, the worst nuclear disaster since Chernobyl.

"We have been waiting for this moment for a long time," David Sadowski, a Vancouver-based analyst at Raymond James Financial Inc., wrote Friday in a note to clients. "Restarts in Japan will reduce the threat that Japans utilities will dump their uranium inventories into the market."

Sendais two reactors are in position to be the first nuclear plants in Japan to resume operations under more stringent safety rules set by the country’s nuclear regulator. Officials in Satsumasendai city, the closest community to the reactors, last month voted in favor of allowing restart. Final reviews of construction and safety rules must still be completed.

The Solactive Global Uranium Total Return Index, which tracks 21 companies in the uranium mining industry, rose the most since December 2008. The index is still down 80 percent from its highest closing price in 2011.

The price of U3O8 - a tradable form of uranium - rose 4.3 percent to $39.50 a pound Friday, the biggest gain since March 2011, data compiled by Bloomberg show. The metal traded as high as $73 in January 2011.

 Source : The Jakarta Post, November 10, 2014

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 19 November 2014 04:07 )
 

Talenta Bumi Nusantara Tawarkan Bangun Smelter Freeport

Surel Cetak PDF

JAKARTA. PT Talenta Bumi Nusantara menawarkan kerjasama dengan PT Freeport Indonesia terkait pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian mineral (smelter). Dalam kerjasama itu, Freeport cukup membayar sewa pemakaian smelter sebesar US$ 150 per ton konsentrat tembaga.

Komisaris Utama Talenta Bumi Nusantara Murdaningrat Sutisno mengatakan, seluruh investasi pembangunan smelter ditanggung oleh pihaknya. Freeport disebutnya cukup memasok konsentrat tembaga ke smelter tersebut dan membayar jasa pengolahan dan pemurnian (tolling) sebesar US$ 150 per ton.

"Kami sudah menawarkan hal ini kepada Freeport. Begitu mereka i setuju, kami segera bangun smelter,” kata Murdaningrat di Jakarta, akhir pekan lalu.

Murdaningrat menuturkan smelter yang akan dibangun berkapasitas 400 ribu ton tembaga katoda dengan lokasi di Gresik, Jawa Timur. Lahan untuk smelter seluas 80 hektar juga sudah tersedia. Hanya tinggal menunggu persetujuan dari Freeport saja untuk memulai pembangunan. Pembangunan smelter membutuhkan waktu 2 tahun. Selain Freeport, lanjut Murdaningrat, juga melakukan penjajakan kerjasama dengan PT Newmont Nusa Tenggara. Model kerjasamanya pun sama dengan sistem tolling sebesar USS 150 per ton. Apabila Freeport dan Newmont menyepakati kerjasama maka smelter yang dibangun akan berkapasitas 550 ribu ton tembaga katoda.

Smelter ini membutuhkan bahan baku mencapai 2,2 juta ton konsentrat tembaga. Bahan baku itu antara lain 1,6 juta ton dari Freeport dan 600 ribu ton dari Newmont. Tembaga katoda yang dihasilkan tetap menjadi milik Freeport dan Newmont lantaran Talenta Bumi Nusantara hanya menjahit bahan baku saja.

"Investasi untuk smelter 550 ribu ton itu sekitar US$ 1,7 miliar yang berasal dari pendanaan bank asal Korea Selatan," jelasnya.

Dikatakannya, tawaran bisnis ini juga menguntungkan pemerintah Indonesia. Pasalnya, 30 % saham Freeport akan dimiliki oleh Indonesia melalui mekanisme divestasi yang disepakati dalam renegosiasi kontrak karya. Namun, apabila Freeport membangun smelter sendiri, maka pemegang 30% saham harus turut andil dalam pembangunan tersebut

"Ini menguntungkan semua pihak. Freeport tidak perlu khawatir terkait keberlangsungan operasi pasca berakhirnya kontrak di 2021. Pemerintah pun diuntungkan dengan deviden 30%," jelasnya. (rap)

 Sumber : Investor Daily, 10 November 2014

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 19 November 2014 04:05 )
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL