Indonesian Mining Association


  • Buat akun
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Outotec Garap Smelter Freeport

Surel Cetak PDF

JAKARTA. PT Outotec Technology Solutions, anak usaha Outotec Pty Ltd asal Finlandia, tengah melakukan negosiasi intensif dengan PT Freeport Indonesia untuk membangun smelter tembaga.

Business Development Director Outotec Technology Solutions Irma Kurniawati mengatakan Freeport sudah menyatakan tertarik dengan teknologi smelter yang dimiliki perusahaannya.

Menurutnya, pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) tembaga milik Freeport akan memakai teknologi double flash yang dikembangkan oleh perusahaannya.

"Smelter Freport yang baru akan memakai teknologi kami, yaitu double flash. Untuk itu kami tengah intensif melakukan pembicaraan terkait itu," katanya kepada Bisnis, Rabu (8/10).

Menurutnya, teknologi double flash cocok diterapkan di smelter Freeport yang baru karena pabrik pengolahan itu memiliki kapasitas produksi terpasang mencapai 1,6 juta ton konsentrat tembaga. Kapasitas produksi itu jauh lebih besar dibandingkan dengan smelter yang dimiliki PT Smelting Gresik sebesar 1,2 juta ton.

Selain itu, teknologi yang miliki Outotec sudah diadopsi di beberapa negara seperti China, India, negara Eropa dan AS.

Untuk itu, pihaknya optimistis kerja sama dengan Freeport akan segera tertuang dalam perjanjian yang lebih kuat. "Perjanjian ini memang belum benar-benar fix, tinggal sedikit lagi, teknisnya saja," ungkapnya. (M Taufiqur Rahman)

 Sumber : Bisnis Indonesia, 09 Oktober 2014

 

Ekspor Konsentrat Freeport Tersendat

Surel Cetak PDF

Muhammad Yazid

JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memproyeksikan PT Freeport Indonesia akan kehilangan potensi ekspor konsentrat sebesar 75.000 ton selama penghentian produksi di tambang terbuka Grasberg, Papua, dalam dua pekan ini. Akibatnya, potensi penerimaan negara dari penarikan royalti maupun bea keluar juga turut terkena imbasnya.

Edi Prasodjo, Direktur Pembinaan dan pengusahaan Mineral Kementerian ESDM, mengatakan, volume realisasi ekspor Freeport mencapai 150.000 ton konsentrat per bulan. "Sehingga, kalau dua minggu ini kegiatan operasi di tambang terbuka Grasberg dihentikan, Freeport kehilangan potensi ekspor hingga 75.000 ton konsentrat," kata dia, Rabu (8/10).

Rozik B Soetjipto, Presidsen Direktur Freeport Indonesia, membenarkan, operasi produksi Freeport di tambang terbuka Grasberg masih dihentikan, dan hanya menggelar kegiatan perawatan tambang. Tapi, ia enggan berkomentar soal potensi gangguan terhadap kinerja ekspor konsentrat. Rencananya, pada Kamis (9/10) ini manajemen Freeport akan datang ke ESDM untuk menjelaskan soal insiden kecelakaan itu.

Seperti diketahui, pemerintah menginstruksikan penghentian kegiatan operasi tambang terbuka setelah kejadian kecelakaan yang menewaskan empat pekerja pada 27 September silam. Kementerian ESDM baru akan mengizinkan pelaksanaan kegiatan operasi tambang setelah Freeport melakukan pembenahan stan-dard operating procedure (SOP) pengaturan lalu lintas.

Edi menjelaskan, penghentian produksi tersebut tentunya turut mengganggu jalannya kegiatan ekspor Freeport yang baru saja dimulai sejak awal Agustus 2014. Rencananya, Freeport mendapatkan kuota ekspor sebanyak 900.000 ton konsentrat sampai Januari 2015 depan.

Namun, mengenai nilai potensi kerugian negara, Edi enggan menjelaskan secara detail. Yang jelas, kata dia, pungutan royalti emas, perak, dan tembaga dengan tarif 3,75%, 3,25%, dan 4% juga berpotensi hilang akibat berkurangnya volume ekspor dari Freeport. "Nilainya bergantung pada besaran kadar mineral dalam konsentrat dan harga jualnya," jelas dia.

Selain royalti, potensi pendapatan negara juga bisa berkurang dari pungutan bea keluar dengan tarif 7,5% dari hargajual konsentrat. Edi bilang, dampak tidak langsung juga sangat mungkin berpengaruh, misalnya pengenaan pajak badan yang akan dihitung di akhir tahun berdasarkan pendapatan Freeport.

 Sumber : Kontan, 09 Oktober 2014

Terakhir Diperbaharui ( Senin, 13 Oktober 2014 08:31 )
 

Target Pertumbuhan Ekspor Diturunkan Jadi 2,5%-3%

Surel Cetak PDF

Neraca perdagangan pada akhir tahun defisit, namun tidak lebih buruk dari capaian tahun lalu.

Dusep Malik

JAKARTA. Pemerintah menurunkan target pertumbuhan ekspor 2014 menjadi 2,5%-3% dari sebelumnya sebesar 4,5%. Bayu Khrisnamurti, Wakil Menteri Perdagangan, mengatakan target tersebut merupakan skema sangat pesimistis karena buruknya ekonomi global.

Menurut Bayu, faktor penurunan target ekspor tersebut didorong oleh terkoreksinya pertumbuhan ekonomi dunia dan kebijakan ekonomi Amerika Serikat yang memberikan tekanan terhadap nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, sehingga mempengaruhi daya saing terhadap produk ekspor.

Selain itu, penurunan pertumbuhan ekspor tahun ini diperkirakan mendorong neraca perdagangan pada akhir tahun semakin defisit namun tidak lebih buruk dari capaian tahun lalu yang defisit sebesar US$ 4,06 miliar. "(Target) Diubah karena kenyataannya target itu tidak mudah dicapai sehingga kita akan gunakan skema pesimistis," ujarnya.

Bayu menuturkan, meski secara target eskpor pesimistis, pemerintah melihat ada faktor yang membuat ekspor terdorong positif pada akhir tahun, yaitu peluang mengejar ekspor dari PT Freeport Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara. Selain itu, banyak realisasi investasi yang masuk sejak 2011 sehingga mendorong ekspor khususnya dari otomotif.

Dia memperkirakan, tambahan dari ekspor mineral pada akhir tahun dapat mencapai US$ 1-US$ 1,5 miliar, sedangkan ekspor otomotif dan komponennya akan meningkat dua kali lipat dari capaian tahun lalu.

"Dua sektor ini berpotensi lebih baik tahun depan tapi pengembangan ekspor harus konsisten jangka panjang," tegasnya.

Andin Hadiyanto, Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, mengatakan meski ekspor tahun ini melambat belum tentu defisit perdagangan semakin melebar. Pasalnya, perlambatan ekspor juga diikuti besarnya perlambatan impor.

Perlambatan ekspor tahun ini tidak sejalan dengan melemahnya rupiah karena pelemahan rupiah juga diikuti negara lain di kawasan karena buruknya fundamental ekonomi global, sehingga turut mempengaruhi permintaan barang dari negara-negara tujuan ekspor.

"Kalau ekspor turun karena rupiah melemah bisa saja, meski seharusnya jika rupiah melemah ekspor akan naik. Tapi karena negara lain juga mengalami hal yang sama maka permintaan dari sana turun, di sisi lain impornya turun karena kemampuan kita untuk melakukan itu berkurang," tegasnya.

Aldian Taloputra, Kepala Ekonom PT Mandiri Sekuritas, mengatakan merupakan hal yang wajar bila pemerintah menurunkan target ekspor tahun ini. Sebab, capaian ekspor dari Januari hingga Agustus 2014 masih defisit, sehingga sepanjang tahun diperkirakan sulit untuk mendorong pertumbuhan ekspor lebih tinggi.

Menurut dia, capaian ekspor tahun ini yang didorong ekspor manufaktur dan ekspor mineral mentah belum bisa menggantikan ekspor dari pasar tradisional Indonesia yang berasal dari barang komoditas yang harganya terus mengalami penurunan.

"Untuk tumbuh lebih tinggi dari tahun lalu dipastikan akan sangat sulit karena meski ekspor dari mineral dan ekspor manufaktur tumbuh baik belum bisa menggantikan ekspor komoditas yang harganya sedang turun sehingga sepanjang tahun diperkirakan pertumbuhan ekspor sedikit turun atau flat dari tahun lalu," ujarnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) sepanjang Januari-Agustus 2014, neraca perdagangan defisit US$ 1,41 miliar lebih rendah dibandingkan defisit periode yang sama tahun lalu yang mencapai US$ 5,59 miliar. Ekspor sepanjang periode tersebut mencapai US$ 117,42 miliar dan impor mencapai US$ 118,83 miliar.

Capaian ekspor dari Januari-Agustus 2014 tercatat lebih rendah bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, dimana ekspor tercatat mencapai US$ 119,24 miliar dengan impor sebesar US$ 124,84 miliar sehingga neraca perdagangan periode tersebut defisit sebesar US$ 5,59 miliar.

 Sumber : Indonesia Finance Today, 08 Oktober 2014

Terakhir Diperbaharui ( Senin, 13 Oktober 2014 08:03 )
 

Freeport Minta Segera Diteken

Surel Cetak PDF

JAKARTA. PT Freeport Indonesia meminta amandemen kontrak segera ditandatangani sebelum pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berakhir pada 20 Oktober 2014.

Presiden Direktur Freeport Indonesia Rozik B. Sutjipto mengatakan kedatangan dirinya pada Senin (6/10) ke Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM merupakan bagian dari konsultasi sebagai tindak lanjut nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) yang ditandatangani 25 Juli 2014.

Bila pembahasan draf amandemen kontrak tersebut telah selesai, menurutnya, pihaknya siap untuk segera menandatanganinya. "Namun, bila belum selesai maka akan kami teruskan dengan pemerintahan yang akan datang," ujarnya melalui pesan singkat, Senin (6/10) malam.

Sementara itu, Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM R. Sukhyar menyatakan Rozik datang untuk meminta amandemen kontrak pertambangan segera ditandatangani. "Mereka [Freeport] meminta sebelum pemerintahan baru," tegasnya.

Dia menjelaskan penyusunan draf amandemen kontrak pertambangan Freeport baru sampai pada tahapan 50% selesai karena Freeport baru menyepakati renegosiasi dan akhirnya menandatangani nota kesepahaman pada akhir Juli 2014.

Sukhyar memaparkan amandemen tersebut berisi soal perincian terkait dengan kesepakatan enam poin renegosiasi kontrak karya yakni mengenai pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) di dalam negeri, dan pengurangan luas wilayah tambang.

Selain itu, perubahan perpanjangan kontrak menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK), kenaikan royalti untuk penerimaan negara, besaran divestasi, serta penggunaan barang dan jasa pertambangan dalam negeri.

Dia menilai masih diperlukan diskusi lebih jauh yang belum mencapai titik temu di luar enam poin tersebut antara lain soal definisi force majeure dan juga soal IUPK. "Dalam sepekan ini kami akan pacu. Tim sudah kerja. Bagi pemerintah makin cepat makin baik. Kalau beban berkurang makin baik," ujarnya.

PENUH RISIKO

Direktur Eksekutif-Indonesian Resources Studies (Iress) Marwan Batubara menilai langkah pemerintah menandatangani nota kesepahaman dengan Freeport sebagai tindakan yang penuh risiko dan berpotensi melanggar Undang-Undang (UU) No.4/2009 tentang Mineral dan Batubara.

Dia memaparkan mekanisme MoU itu memberi kesempatan kepada perusahaan tambang memaksakan kehendaknya, seperti meminta perpanjangan operasi, diizinkan ekspor, meminta keringanan bea keluar mineral mentah dan hal lain yang cenderung bertentangan dengan UU.

"Seharusnya pemerintah tidak usah melakukan MoU, tetapi langsung ke amandemen kontrak," katanya. Lukas Hendra.

Sumber : Bisnis Indonesia, 08 Oktober 2014

Terakhir Diperbaharui ( Senin, 13 Oktober 2014 08:00 )
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL