Indonesian Mining Association


  • Buat akun
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Arah Divestasi Freeport

Surel Cetak PDF

Lucky L. Leatemia

Pada 14 Oktober 2015, PT Freeport Indonesia (PTFI) mulai memasuki masa divestasi saham minimal 10,64%. Namun, setelah berjalan 6 bulan, negosiasi harga saham antara pemerintah dan perusahaan tambang asal AS itu baru akan dimulai.

Hal itu menyusul surat tanggapan atas tawaran awal PTFI yang dilayangkan Kementerian ESDM pada 11 April 2016. Pemerintah keberatan dengan harga yang dipatok PTFI, sekaligus meminta perusahaan yang beroperasi di Papua tersebut untuk menghitung ulang dengan mekanisme yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Skema penghitungan saham sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No. 27/2013 yang berlaku adalah skema biaya penggantian (replacement cost).

Sangat wajar pemerintah keberatan. Pasalnya, angka yang ditawarkan Freeport mencapai US$1,7 miliar hanya untuk 10,64% saham. Lalu, berapa harga wajar 10,64% saham tersebut versi pemerintah?

Kementerian ESDM memang tidak secara detail menyebutkan angka pasti harga saham berdasarkan hitung-hitungan menggunakan skema replacement cost. Namun, menurut salah seorang sumber di Kementerian ESDM, harganya ada di kisaran US$630 juta.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono pun membenarkan, kisaran harga 10,64% saham Freeport Indonesia memang US$630 juta.

Bila dibandingkan dengan harga tawaran PTFI, perbedaannya memang sangat signifikan. Namun, hal tersebut tidak terlalu aneh karena cara menghitungnya pun berbeda.

PTFI menilai berdasarkan harga pasar. Selain itu, mereka juga memasukkan jangka waktu operasi maksimal pertam-bangannya, yakni hingga 2041. Padahal, kepastian perpanjangan operasi bisa diperoleh paling cepat pada 2019 atau 2 tahun sebelum masa kontrak habis.

Sementara itu, jika menggunakan skema replacement cost, harga divestasi adalah jumlah kumulatif biaya investasi yang dikeluarkan sejak tahap eksplorasi sampai tahun kewajiban divestasi saham dikurangi akumulasi penyusutan serta kewajiban keuangan. Perbedaan-perbedaan mendasar tersebut tampaknya bakal membuat negosiasi antara pemerintah dengan PTFI berjalan sangat alot.

BATAS WAKTU Selain itu, dalam surat tanggapannya, Kementerian ESDM tidak memberi batas waktu kepada PTFI untuk memberikan penawaran keduanya. Dengan kata lain, tak ada yang tahu kapan harga yang disepakati bakal muncul.

Menurut Bambang, pemerintah memang hanya memiliki waktu selama 60 hari untuk memutuskan berminat atau tidak terhadap saham tersebut. Menurutnya, waktu tersebut baru dihitung setelah terjadi kesepakatan harga antara kedua belah pihak.

Jika mengamati proses divestasi ini sejak penawaran pertama mulai diajukan pada 13 Januari 2016, sikap pemerintah sebenarnya cenderung sulit ditebak dan penuh ketidakjelasan.

Beberapa kali para petinggi negara ini menunjukkan antusiasmenya dalam menyambut divestasi saham PTFI dengan mendorong BUMN pertambangan untuk mengambil saham divestasi tersebut. Di sisi lain, pemerintah tampak berpikir keras apakah akan mengambil saham tersebut.

Lihat saja sikap Kementerian ESDM yang bisa dibilang lambat dalam menanggapi tawaran pertama PTFI. Surat tanggapan baru diberikan 3 bulan kemudian.

Padahal, sudah jelas dalam tawaran tersebut, PTFI tidak menggunakan skema replacement cost. Jika pemerintah memang menginginkan penetapannya sesuai Permen ESDM 27/2013, seharusnya tak perlu menunggu waktu selama itu. Toh, tanggapan pun bisa langsung diberikan tanpa harus menunggu tim divestasi terbentuk.

Namun, jika melihat fakta bahwa Kontrak Karya (KK) PTFI akan berakhir dalam 5 tahun ke depan yaitu pada 2021, pemerintah memang seharusnya berpikir masak-masak sebelum memutuskan untuk membeli saham divestasi itu.

Jika pemerintah membeli saham tersebut, katakanlah dengan US$630 saja, hampir dipastikan tidak akan ada yang namanya balik modal dalam 5 tahun. Sederhananya, operasi PTFI harus diperpanjang supaya tidak merugi.

Sebaliknya, jika pemerintah tidak melakukan pembelian dan ternyata PTFI mendapat perpanjangan operasi, bisa jadi pemerintah melewatkan kesempatan emas untuk melipatgandakan kontribusi PTFI kepada negara.

Jauh lebih mendasar dari soal harga, pemerintah memang harus memutuskan terlebih dahulu masalah perpanjangan operasi PTFI di belakang layar. Alhasil, kendati kepastian perpanjangan operasi PTFI baru bisa diberikan pada 2019, sinyalnya akan terlihat dari keputusan yang diambil dalam proses divestasi kali ini.

 Sumber : Bisnis Indonesia, 27 April 2016

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 04 May 2016 07:42 )
 

Freeport Losses Overshadowed by Deal Updates With Debt Pending

Surel Cetak PDF

by Danielle Bochove

Freeport-McMoRan Inc.’s quarterly financial results probably will take a back seat to whatever the world’s biggest publicly traded copper miner has to say about its efforts to sell assets.

The Phoenix-based company is expected to post its sixth consecutive loss and a 15 percent drop in revenue when it reports first-quarter results on Tuesday. But analysts will be more focused on possible divestments in its mining and energy businesses, said Garrett Nelson, an analyst with BB&T Capital Markets in Richmond, Virginia.

“It all comes down to what they sell and the terms of the transactions they might reach,” Nelson said Monday by telephone. “They’ve been working towards asset sales for a long time now, so I think it would be a disappointment if they didn’t release anything when they report earnings.”

Freeport began working to cut costs and shore up its balance sheet after its debt ballooned when it bought two energy companies in 2013 for $9 billion -- just ahead of a downturn in crude and metal prices. In January, the company said it intended to complete “significant” transactions to reduce debt, which stood at $20.4 billion at the end of 2015. Chief Executive Officer Richard Adkerson also made it clear that any operation, in full or in part, could be sold.

Core Assets

In February, Freeport announced an agreement to sell a $1 billion stake in its Morenci mine in Arizona, which it considers one of its five core assets. The others are Grasberg in Indonesia, Cerro Verde in Peru, El Abra in Chile, and Tenke Fungurume in the Democratic Republic of Congo.

Freeport has been approaching potential investors about buying minority stakes in various asset packages, people with knowledge of the matter told Bloomberg. The packages include combinations of South American, U.S., and African mines acquired when the company bought Phelps Dodge Corp. in 2007.

Management has been under pressure from activist investor Carl Icahn, who said last year he wanted the company to cut costs, including executive pay. In December, Freeport announced that its co-founder and chairman Jim Bob Moffett was stepping down.

Freeport has been hit hard in the past two years by plummeting prices for the commodities it sells. While benchmark U.S. crude has gained more than 15 percent this year, the price still is more than 50 percent lower than it was two years ago, while copper futures in New York have fallen 27 percent.

The company is expected to post a first-quarter loss, excluding one-time items, of 17 cents a share, according to the average of 17 estimates tracked by Bloomberg. Revenue will be $3.52 billion, according to the average estimate, compared with $4.15 billion a year earlier.

Freeport gained 53 percent in the first quarter in New York trading, compared with a 2.2 percent gain for copper and 3.5 percent for oil.

 Source : Bloomberg.com, April 26, 2016

Terakhir Diperbaharui ( Selasa, 03 May 2016 09:51 )
 

Freeport Klaim Divestasi Saham US$ 1,7 M Berdasarkan Nilai Pasar Wajar

Surel Cetak PDF

Jakarta - PT Freeport Indonesia (FI) mengungkapkan nilai saham divestasi (pelepasan) 10,64 persen sebesar US$ 1,7 miliar berdasarkan analisa pasar wajar dari operasi tambang bawah tanah Grasberg. Nilai itu mengacu pada hak jangka panjang operasi yang diberikan dalam kontrak karya (KK).

Juru bicara Freeport Indonesia Riza Pratama mengatakan pihaknya sudah menerima surat soal sikap pemerintah yang keberatan dengan nilai US$ 1,7 miliar. "Kami akan meninjau dan merespons setiap tanggapan dari pemerintah," kata Riza di Jakarta, Senin (25/4).

Riza menerangkan, harga US$ 1,7 miliar berdasarkan valuasi saham yang mengacu pada analisa pasar wajar dari operasi Grasberg. Berdasarkan kontrak karya, Freeport diberi hak perpanjangan hingga 2041. Dia bilang 2041 menjadi acuan merujuk pada diskusi dan negosiasiai dengan pemerintah terkait amendemen serta perpanjangan kontrak karya. Divestasi termasuk di dalam diskusi dan negosiasi tersebut.

"Sebagaimana permintaan pemerintah, Freeport McMoRan dan Freeport Indonesia telah menyampaikan laporan valuasi saham," ujarnya.

 Sumber : BERITASATU, 25 aPRIL 2016

Terakhir Diperbaharui ( Selasa, 03 May 2016 09:19 )
 

Pemerintah Tetapkan US$630 Juta

Surel Cetak PDF

Lucky L Leatemia

Nilai itu jauh di bawah harga penawaran yang dipatok oleh PT Freeport Indonesia (PTFI), yakni mencapai US$1,7 miliar. Freeport memberikan penawaran resmi pada 13 Januari 2016, satu hari jelang tenggat waktu yang diberikan pemerintah.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono mengatakan, cara penetapan harga saham melalui replacement cost sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No. 27/2013 tentang Tata Cara dan Penetapan Harga Divestasi Saham.

Berdasarkan peraturan tersebut, harga divestasi adalah jumlah kumulatif biaya investasi yang dikeluarkan sejak tahap eksplorasi sampai tahun kewajiban divestasi saham dikurangi akumulasi penyusutan serta kewajiban keuangan.

"Kami minta Freeport kasih penawaran lagi. Kalau dihitung sekitar USS630 juta itu," katanya, Senin (25/4).

Selisih yang cukup signifikan hasil penghitungan saham antara pemerintah dengan PTFI disebabkan mekanisme yang digunakan juga berbeda. Jika pemerintah berpegang pada penetapan melalui replacement cost, PTFI menilai berdasarkan harga pasar.

Selain itu, PTFI memasukkan jangka waktu operasi maksimal pertambangan-nya, yakni hingga 2041 dengan asumsi mendapat dua kali perpanjangan operasi setelah kontraknya habis pada 2021.

Meskipun Kementerian ESDM telah meminta PTFI untuk menghitung dan menawarkan kembali sahamnya melalui surat pada 11 April 2016, perusahaan asal Amerika Serikat tersebut belum memberikan respons. "Sampai sekarang belum ada jawaban," tutur Bambang.

Kmenterian ESDM pun nyatanya tidak memberi batas waktu untuk PTFI. Adapun setelah ada tawaran hargaisaru, kesepakatan tak bisa langsung dibuat.

Kedua belah pihak kembali harus bernegosiasi untuk menyepakati nilai wajar saham tersebut. Dengan demikian, proses divestasi saham ini bisa saja memakan waktu yang panjang. "Nanti kita negosiasi terus sama mereka sampai ketemu harganya."

Di sisi lain, juru bicara PTFI Riza Pratama menyatakan, pihaknya sudah menyampaikan laporan valuasi harga saham dengan nilai yang wajar.

"Kami akan meninjau dan merespons setiap tanggapan yang kami terima dari pemerintah. Sebagaimana permintaan pemerintah, Freeport-McMoRan dan PT Freeport Indonesia telah menyampaikan kepada pemerintah laporan valuasi sehubungan dengan diskusi dan negosiasi terkait amendemen dan perpanjangan kontrak karya serta divestasi di dalamnya."

NILAI WAJAR

Sementara itu, Direktur Centre for Indonesian Resources Strategic Studies (Ciruss) Budi Santoso mengungkapkan, nilai seluruh saham PTFI pada 2014 sekitar US$4,7 miliar, sehingga 10,64% sahamnya ada di kisaran US$500 juta. Dia pun menilai kisaran US$630 cukup wajar dengan asumsi ada penambahan aset.

Dia mengingatkan agar pemerintah memastikan bahwa seluruh fasilitas umum tidak dimasukkan dalam hitungan.

"Fasilitas-fasilitas umum harus dikeluarkan dari replacement cost karena itu menjadi bagian yang diserahkan ke pemerintah ka lau Kontrak Karya habis."

 Sumber : Bisnis Indonesia, 26 April 2016

Terakhir Diperbaharui ( Selasa, 03 May 2016 09:15 )
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL