Indonesian Mining Association


  • Buat akun
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Perpanjang Izin Ekspor Newmont Langgar Hukum

Surel Cetak PDF

JAKARTA. Perpanjangan izin ekspor konsetrat yang diberikan kepada PT Newmont Nusa Tenggara dinilai sebagai bentuk pelanggaran terhadap UU No. 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batu bara. UU Minerba telah jelas melarang adanya eksport barang tambang dalam bentuk konsentrat.

"Larangan tersebut sudah berlaku sejak 12 januari 2014 lalu. Tidak lagi dibenarkan bahan mentah kita ekspor. Perusahaan wajib untuk mengolah hasil tambangnya di dalam negeri sebelum diekspor,” Koordinator Koalisi Rakyat Pembela Trisakti dan Nawacita, Arief Poyuono dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (20/3).

Arief juga mengatakan, kewajiban pengolahan mineral mentah di dalam negeri juga sudah diatur secara rinci dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.1 Tahun 2014. Terkait dengan hal tersebut, Arief menuturkan bahwa pemberian izin ekpor konsetrat kepada Newmont telah menimbulkan akibat hukum yang negatif.

Dia menjelaskan, akibat negatif tersebut berupa hilangnya hak masyrakat untuk sejahtera dan kewajiban pemerintah pntuk menjalankan Pemerintahan sesuai dengan aturan yang berlaku."Izin ekspor yang diberikan kepada Newmont adalah produk tata usaha negara yang merugikan Masyarakat Indonesia," ujarnya.

Sebelumnya, menurut Arief, dalam UU Nomor 4 tahun 2009 tentang mineral dan batu bara ada larangan eksport barang tambang dalam bentuk konsentrat setelah 5 tahun sejak UU Minerba di berlakukan atau sejak 12 Januari 2014 jam 0000 WIB. Kewajiban perusahaan Pertambangan yaitu mengolah hasil tambangnya di dalam negeri sebelum diekspor.

UU Minerba ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2014 sebagai tindak lanjut sekaligus aturan turunan dari UU Nomor 4 tahun 2009 tentang mineral dan batu bara."Sepertinya ada yang tidak beres di kementerian ESDM, KPK serta PPATK harus mengusut Rekening Menteri ESDM Sudirman Said dan pejabat di Kementerian ESDM karena disinyalir ada hanky-panky dengan Freeport dan Newmont Keduanya kerap mencari celah untuk menolak diberlakukannya UU Minerba dan tidak punya niat baik dalam melakukan Bisnis di Indonesia dengan tidak mau membangun smelter," ungkapnya.

Arief menjelaskan kedua perusahaan yang berafiliasi ke Amerika Serikat ini meraup untung besar dari ekspormineral mentah. Sementara Indonesia tidak mendapat untung apapun kecuali royalti yang besarannya sangat rendah "Izin Eksport Konsetrat pada Newmont telah menimbulkan akibat hukum, berupa hilangnya hak masyarakat untuk sejahtera," jelasnya.

Oleh Sebab itu, Izin Eksport Konsentrat pada Newmont adalah produk tata usaha negara yang merugikan masyarakat Indonesia dengan cara memperkosa UU dan peraturan yang sudah disepakati serta melanggar janji Kampanye Jokowi-JK saat pilpres yang tertera didalam Tri Sakti dan Nawacita.

Dirinya meminta DPR Untuk mengajukan hak angket terkait dua izin eksport konsetrat bahan tambang Kepada Freeport dan NewMont yang sudah melanggar UU Minerba" Jokowi harus segera mencopot Menteri ESDM Sudirman Said yang telah melanggar UU dan melakukakan pelecehan terhadap cita cita Jokowi yang tertera pada trisakti dan nawacita," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, pemerintah telah memberikan izin ekspor konsentrat kepada dua raksasa tambang, PT Newmont Nusa Tenggara dan PT Freeport Indonesia. Selain Freeport dan Newmont, ada enam perusahaan tambang lain yang juga memperoleh surat izin ekspor (SPE) konsentrat.

Keenam perusahaan itu adalah PT Sebuku Iron Electric Ores, PT Lumbung mineral Sentosa, PT Smelting, PT Sumber Baja Prima, PT Kapuas Prima Coal, dan PT Megatop Inti Selaras.

Berdasarkan rekomendasi ekspor per enam bulan, total nilai ekspor konsentrat dari delapan perusahaan tambang mineral tersebut mencapai US$7,44 miliar.

Direktur Jenderal mineral dan batu bara Kemerlterian ESDM, R Sukhyar mengakui telah meneken perpanjangan Surat Persetujuan Ekspor (SPE) Newmont, Freeport, dan beberapa perusahaan tambang lainnya. Perpanjangan tersebut menurut Sukhyar diberikan untuk waktu enam bulan. Dia juga mengatakan, pihaknya telah melaporkan perpanjangan ini kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. "Sudah kita keluarkan rekomendasi ekspornya. Sudah saya teken, untuk waktu enam bulan yang berakhir pada 18 Maret 2015, sampai 18 September 2015," ungkapnya. mohar

 Sumber : Neraca, 24 Maret 2015

Terakhir Diperbaharui ( Jumat, 27 Maret 2015 11:08 )
 

Izin Ekspor Bauksit Dibuka Kembali

Surel Cetak PDF

Rangga Prakoso

JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya mineral (ESDM) bakal membuka kran ekspor bagi komoditas bauksit. Hal ini menyusul terhentinya sejumlah fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) bauksit lantaran kekurangan modal.

Ketua Tim Nasional Percepatan Pembangunan Smelter Kementerian ESDM Said Didu mengatakan kesempatan ekspor diberikan sebagai bentuk insentif yang diberikan pemerintah agar pembangunan smelter kembali berjalan. Namun dia enggan membeberkan smelter bauksit yang berhenti pembangunannya itu.

"Kalau ini (smelter) mati, (target peningkatan nilai tambah) bisa mundur. Ada smelter yang kehabisan dana sehingga memerlukan terobosan hukum untuk mempercepat pembangunan," kata Said di Jakarta, Senin (23/3).

Said menuturkan pihaknya sedang mempersiapkan revisi lampiran Peraturan Menteri ESDM No. 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian mineral di Dalam Negeri. Pasalnya dalam lampiran itu memuat ketentuan jenis komoditas mineral yang diizinkan ekspor. Untuk komoditas bauksit hanya produk hasil pemurnian yang diizinkan ekspor. Tidak perlu merubah UU Minerba. Cukup revisi Permen ESDM saja," ujarnya. Pelarangan ekspor mineral mentah telah diterapkan pemerintah sejak awal 2014. Kegiatan ekspor mineral olahan alias produk konsentrat diizinkan hingga 2017 yang artiannya memberi kesempatan pelaku usaha membangun smelter. Pasca 2017 hanya produk hasil pemurnian mineral yang diizinkan ekspor.

Dia mengatakan, izin ekspor hanya diberikan kepada perusahaan yang telah membangun smelter bauksit. Verifikasi pembangunan smelter bauksit mutlak diperlukan guna memastikan progres yang sudah berjalan. Dia tidak menginginkan insentif yang diberikan pemerintah ini kemudian disalahtafsirkan. Pasalnya pemberian izin ekspor tersebut bertujuan menambah pundi-pundi Keuangan perusahaan yang pembangunan smelternya mandeg. "Paling tidak progres pembangunan sudah 30% dan pendanaannya jelas. Bukan investor abal-abal," ujarnya

Dia menegaskan komoditas bauksit yang diekspor bukan bijih mentah. Melainkan telah melalaui proses pengolahan. Adapun hasil pengolahan bauksit antara lain wash bauxite yang merupakan bijih bauksit hasil pencucian dan screening. Wash bauxite ini memiliki kadar mineral alumunium mencapai 45-48%. "Bukan bijih bausit yang diekspor. Tapi bijih bauksit hasil pengolahan," ujarnya.

Lebih lanjut Said mengungkapkan kegiatan ekspor bauksit tersebut akan dikenakan bea keluar sebagai wujud sanksi yang diberikan pemerintah kepada pelaku usaha. Sanksi itu bertujuan agar pembangunan smelter bauksit bisa berjalan tepat waktu. "Sanksi bisa diperketat demi percepatan pembangunan smelter. Hasil ekspornya pun untuk percepatan pembangunan smelter. Bukan yang lain," katanya.

Said menjelaskan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan Batubara, hanya memuat sanksi administrasi bagi pelaku usaha yang tidak melakukan pengolahan dan pemurnian. Sanksi administrasi itu berupa pemcabutan izin usaha. Namun dia bilang pemerintah berhak sanksi bagi perusahaan yang melakukan ekspor berupa bea keluar. "Kalau ekspor dihentikan akan terhambat pembangunan smelter. Ekspor ini untuk menambah modal membangun smelter," ujarnya.

Pemerintah sebenarnya telah mempunyai payung hukum bagi perusahaan tambang yang melakukan ekspor. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 153/ PMK.011/ 2014 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar. Dalam beleid itu disebutkan pengenaan bea keluar diterapkan bagi perusahaan yang berkomitmen membangun smelter. Adapun besaran tarif ekspor berkisar antara 0% hingga 7,5% dan berlaku hingga 2017.

Pengenaan bea keluar itu tergantung dari kemajuan pembangunan smelter maupun serapan dananya. Apabila kemajuan pembangunan atau serapan dana investasi antara 0-7,5% maka membayar bea keluar yang dibayarkan sebesar 7,5%. Apabila realisasi progres smelter antara 7,5-30% maka bayar bea keluar 5%. Sedangkan progres lebih dari 30% maka tidak dikenakan bea keluar alias 0%.

Secara terpisah, anggota Komisi VII DPR Satya W. Yudha mendukung langkah pemerintah untuk membuka kran ekspor bagi komoditas bauksit Dia menyebut bauksit yang diekspor selama ini bukanlah termasuk kategori mineral mentah. Melainkan mineral olahan alias konsentrat "DPR mendukung ekspor bauksit karena itu bentuk kesetaraan dengan jenis mineral yang lain seperti konsentrat Tembaga Freeport dan Newmont. Bauksit masuk dalam bauksit olahan. Bukan mineral mentah," jelasnya.

Namun Satya mengingatkan relaksasi yang diberikan pemerintah ini harus disertai komitmen menyelesaikan pembangunan smelter. Menurutnya batas waktu kegiatan ekspor konsentrat bauksit itu hanya sampai 2017. Pasalnya hanya mineral hasil pemurnian yang diperbolehkan ekspor pada 2017. Lebih lanjut Satya menilai besaran bea keluar bauksit ini dapat mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan yang sudah ada. Hal ini lantaran pelaku usaha bauksit sedang membangun smelter yang artiannya harus diperlakukan yang sama dengan pembangunan smelter lainnya.

 Sumber : Investor Daily, 24 Maret 2015

Terakhir Diperbaharui ( Jumat, 27 Maret 2015 11:06 )
 

Pemerintah akan Perketat Industri Hilir Tambang

Surel Cetak PDF

Yurika Indah Prasetianti

JAKARTA. Pemerintah berencana memperketat industri hilir sektor Pertambangan untuk menekan jumlah Pertambangan liar dan meningkatkan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter).

Said Didu, Staf Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya mineral yang juga Ketua Tim Penelaah Smelter Nasional, mengatakan pemerintah berniat untuk mengubah pandangan tambang sebagai ekonomik ekstraktif menjadi basis ekonomi yang berkelanjutan.

"Pembangunan smelter akan berkoordinasi dengan kementerian lain. Kalau diolah di dalam negeri akan diperketat moneter dan fiskal," ujar dia di Jakarta, Senin.

Said mengatakan untuk mengurangi tambang liar, bukan sektor hulu yang diperketat, melainkan di hilir. Pasalnya, sektor hulu seringkali sulit tersentuh oleh pengawasan pemerintah.

"Kalau ada tambang liar, berarti penerimaan negara berkurang. Pendekatan yang kami pakai adalah supaya memperketat proses penjualan dan pemasaran produk tersebut. Ini lebih efektif ketimbang kerja sama dengan pemerintah daerah dan aparat," ungkap dia.

Budi Santoso, Ketua Working Group Kebijakan Pertambangan Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia, mengatakan pembangunan smelter tidak akan mengubah persepsi bahwa pengelolaan mineral bukan industri ekstraktif.

"Hasil smelter masih bahan baku juga. Kalau tambang nikel dan besi kita berubah menjadi mobil dan peralatan lain kita bisa ngomong bukan industri ekstraktif," kata dia.

Budi mengatakan kesan industri ekstraktif juga tidak akan hilang kalau pemerintah masih mengandalkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari mineral dan batu bara. Apalagi, negara-negara yang sudah tidak mengandalkan ekstraktif malah tidak memikirkan PNBP karena nilai tambah di hilirnya puluhan kali lipat.

Rencana pemerintah untuk mengandalkan industri nonekstrak-tif perlu mendapat apresiasi dari semua kalangan. Pemerintah dinilai harus membuat kebijakan yang jelas, terkait dengan rentang waktu pencapaian yang cukup lama. "Harus punya GBHN yang jelas karena pencapaiannya bisa 25-50 tahun. Sampai saat ini, belum dibuat. Perhapi dan IAGI (Ikatan Ahli Geologi Indonesia) sudah mengusulkan, tapi tidak terealisasi," kata dia.

Budi mengatakan upaya menekan penambangan liar semestinya dilakukan dengan meningkatkan pengawasan sektor hulu. Para profesional akan memiliki pengawasan sendiri apabila terjadi pelanggaran profesi dan penyelewengan izin.

Menurut dia, mengurangi tambang liar dengan mempersulit pemasaran sangat tidak efektif, bahkan bisa disebut salah konsep. Pasalnya, penjualan sangat mudah mengaitkan dengan uang. Insentif uang akan mendorong penyelewengan izin dan pengawasan.

Pembangunan Smelter

Said mengatakan pembangunan smelter mengalami banyak kendala, khususnya untuk pengolahan mineral Tembaga, emas, dan bauksit. Rumitnya pembangunan smelter ditunjukkan dari rencana PT Freeport Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara yang hingga kini belum kunjung terealisasi.

"Investasinya besar. Idealnya, harus dimurnikan sampai maksimum karena tiap komoditas beda-beda. Kita harus luruskan Undang-Undang (UU) itu, yaitu peningkatan nilai tambah. Pemahaman saya, aturan di bawahnya harus nilai tambah, bukan kadarnya," ujar dia.

Menurut Said, perlu kajian lebih lanjut untuk pembangunan smelter bauksit sesuai dengan perlu adanya terobosan hukum dalam hal ini.

"Bauksit perlu terobosan hukum, ini masih dikaji. Sesuai UU, pemerintah bisa berikan sanksi, misal BK yang cukup tinggi," kata dia.

 Sumber : Indonesia Finance Today, 24 Maret 2015

Terakhir Diperbaharui ( Jumat, 27 Maret 2015 11:03 )
 

Perubahan Kontrak Karya Menjadi IUPK Melanggar UU

Surel Cetak PDF

JAKARTA. Rencana Kementerian Energi dan Sumber Daya mineral (ESDM) yang akan memberikan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) bagi Freeport sebagai pengganti Kontrak Karya (KK) dinilai berpotensi melanggar konstitusi, yakni Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan Batubara (Minerba).

Menurut Ketua Working Grup Kebijakan Pertambangan Perhim-punan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Budi Santoso, UU menyebutkan bahwa keberadaan Kontrak Karya harus dihormati hingga habis masa berlakunya.

Padahal pemberian IUPK berarti memutus Kontrak Karya sebelum berakhir masa berlakunya.

"Pemerintah harus hati-hati karena ketika menyalahi konstitusi maka bisa digugat di tengah jalan yang bisa memberikan kerugian lebih besar," tegasnya, di Jakarta akhir pekan lalu.

Di pihak lain. Ketua Tim Penelaah Smelter Nasional Said Didu berpendapat pemberian IUPK merupakan salah satu opsi yang bisa ditempuh untuk segera memberi kepastian bagi Freeport, terkait perpanjangan kontrak yang akan habis pada 2021.

Dia mengakui UU Minerba menghormati Kontrak Karya hingga selesai masa berlakunya. Namun, dia menegaskan, mengakhiri kontrak sebelum 2021 bisa dilakukan jika keduabelah pihak yakni pemerintah dan Freeport bersepakat Hanya saja, lanjut Said Didu, opsi IUPK tersebut masih dikaji lebih lanjut yang mempertimbangkan aspek Bisnis Freeport maupun penerimaan negara. Apabila Freeport mengantongi IUPK maka kewajiban pajak perusahaan asal Amerika Serikat itu harus mengikuti peraturan yang berlaku.

Said Didu menjelaskan pemerintah berkomitmen mempercepat pembangunan wilayah Papua. Hanya saja proyek-proyek itu tergantung dari keberlangsungan operasi Freeport Pasalnya smelter di Papua membutuhkan pasokan konqsenlrat Tembaga dari Freeport.

"Kami dihadapkan dengan pembangunan kawasan Papua. Setelah dikaji, ini terkait dengan kepastian Freeport Kalau tidak ada kepastian (operasi Freeport) maka semua rencana pemerintah di Papua tidak bisa berjalan," katanya.

Said Didu menuturkan pemberian kepastian usaha Pertambangan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2014 tentang tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan mineral dan Batubara. Dalam PP tersebut dinyatakan pengajuan permohonan perpanjangan dilakukan paling cepat dua tahun dan paling lambat enam bulan sebelum kontrak berakhir. Artiannya kepastian usaha Freeport dibisa diberikan paling cepat pada 2019. Namun, dia menilai, apabila mengikuti ketentuan tersebut maka tidak ada kepastian hukum bagi Freeport maupun investor yang akan membangun sejumlah proyek di Papua. Pasalnya Freeport bakal menggelontorkan investasi hingga USS 17,3 miliar dengan rincian USS 15 miliar bagi pengembangan tambang bawah tanah (underground) di Papua dan investasi sebesar USS 2,3 untuk pembangunan smelter di Gresik, Jawa Timur.

Oleh sebab itu ada dua pilihan yang bisa diambil pemerintah yakni segera memberi kepastian bagi Freeport atau menunggu hingga 2019.

Said menuturkan apabila menunggu hingga 2019 maka konsekuensinya pembangunan kawasan Papua stagnan. Selain itu pada 2019 merupakan tahun Pemilu yang kian mempersulit pemerintah menyatakan sikap lantaran keputusan soal Freeport bisa dipolitisir.

"Pilihannya menunggu 2019 baru diproses tapi stagnan karena enggak ada kepastian hukum. Siapa yang mau investasi kawasan industri? Masak Pemerintahan ini tidur sampai 2019 sementara Papua harus dibangun. Pilihan kedua, sebelum 2019," jelasnya.

Menanggapi hal itu, Budi Santoso berpendapat batas waktu izin eksploitasi kekayaan alam selama 50 tahun diberikan agar Bangsa ini mampu mengelola sumber daya alam pasca berakhirnya kontrak.

Perpanjangan usaha itu, kata dia, malah membuat hilangnya kompetensi nasional serta kemandirian bangsa. (rap)

 Sumber : Investor Daily, 23 Maret 2015

Terakhir Diperbaharui ( Senin, 23 Maret 2015 07:54 )
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL