Indonesian Mining Association


  • Buat akun
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Indonesia Genjot Hilirisasi

Surel Cetak PDF

Oleh Damiana Ningsih dan Yashinto Sembiring

JAKARTA. Seiring jatuhnya harga komoditas, pemerintah harus melakukan antisipasi dan proaktif mencari sumber pendapatan lain. Inilah momentum Indonesia untuk menggenjot hilirisasi industri sawit, karet, hingga mineral. Di sektor migas, kita juga harus segera punya kilang baru.

Hilirisasi industri harus didukung bahan mentah yang juga dijual di dalam negeri dengan harga tidak mahal dibanding ekspor, serta harmonisasi tarif. Dengan tumbuhnya industri pengolahan, harga komoditas bisa lebih stabil seperti terjadi pada kakao saat ini.

Tahun lalu, pertumbuhan ekonomi turun di daerah sentra produksi yang mengandalkan komoditas primer seperti Sumatera dan Kalimantan. Sedangkan di Jawa lebih bagus, karena tak tergantung pada komoditas primer. Hal ini bisa dilihat dari kontribusi Sumatera terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional turun dari 23,81% pada 2013 menjadi 23,63% pada kuartal 111-2014, dan Kalimantan turun dari 8,67% ke 8,21%. Sebaliknya, kontribusi Jawa naik dari 57,99% menjadi 58,51%.

Demikian rangkuman pendapat Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Suryo Bambang Sulisto, Ketua Umum Asosiasi Industri Kakao Indonesia (AIKI) Piter Jasman, pengamat ekonomi dari UI Erna Zetha Rusman, Penasihat Gabungan Pengusaha Karet Indonesia (Gapkindo) Asril Sutan Amir, Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur (BIM) Kementerian Perindustrian Harjanto, serta Direktur Eksekutif Gapki Fadhil Hasan. Mereka dihubungi Investor Daily di Jakarta secara terpisah.

Suryo mengatakan, anjloknya harga komoditas semestinya memacu pemerintah agar lebih serius mempercepat upaya hilirisasi industri di Tanah Air. Berdasarkan data World Bank yang dikutip Index Mundi, harga minyak sawit mentah (CPO) turun 21,47% dari US$ 795,27 per ton Desember 2013 menjadi US$ 624,54 Desember 2014 (year on year/yoy). Sedangkan harga tertingginya US$ 1.248,55 per ton pada Februari 2011. Harga batubara juga turun 26,21% dari sekitar US$ 90,36 per ton menjadi US$ 66,68 yoy. Penurunan itu dipengaruhi anjloknya harga minyak WTI 39,63% dari US$ 97,90 per barel menjadi US$ 59,10 per barel yoy, atau kurang dari separuh harga tertingginya Juni 2008 sebesar US$ 133,93 per barel.

"Untuk mengatasi masalah ini, meski terlambat, pemerintah harus memacu pembangunan industri pengolahan hilir berbasis sumber daya alam (SDA) yang menjadi kekuatan Indonesia. Pengolahan komoditas di dalam negeri akan menciptakan nilai tambah yang kemudian memperkuat kinerja ekspor. Pemerintah harus segera melakukan langkah-langkah strategis untuk mempercepat realisasi hilirisasi dan semuanya harus terkoordinasi," kata Suryo kepada Investor Daily di Jakarta, Rabu (14/1) malam.

Di sektor mineral, Suryo mengatakan, Indonesia sudah kehilangan peluang untuk mengekspor produk mentah akibat larangan ekspor mentah komoditas ini. Jika industri hilir tidak segera dipacu pembangunannya, lanjut dia, Indonesia juga akan kehilangan ekspor produk olahan komoditas tersebut.

"Pemerintah harus lebih serius. Hilirisasi ini kan strategi yang menguntungkan negara. Apalagi, pembangunan industri hilirisasi berbasis SDA itu juga ditujukan untuk substitusi impor. Ini harus menjadi perhatian pemerintah. Jadi, tidak hanya memperkuat ekspor dengan produk yang lebih bernilai tambah, tapi juga untuk substitusi impor," kata Suryo.

Dia menambahkan, anjloknya harga komoditas yang dipengaruhi ketidakstabilan global menjadi alarm yang harus diperhatikan. Hingga saat ini, ekspor Indonesia masih mengandalkan komoditas.

"Karena itu, pemerintah maupun otoritas kebijakan moneter harus mendukung upaya mempercepat hilirisasi di dalam negeri. Sejak program ini dirilis 2011, upaya penggiliran industri berbasis SDA belum terealisasi secara maksimal karena kurangnya dukungan lintas sektor, terutama perbankan," paparnya.

Erna Zetha Rusman menegaskan, pemerintah harus cepat mencari sektor industri hilir yang bisa dikembangkan lagi untuk meningkatkan nilai tambah, agar pendapatan tidak terlalu merosot di tengah penurunan sejumlah harga komoditas. Dia menjelaskan, komoditas minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO), karet, kakao, dan kopi sebenarnya masih bisa ditingkatkan industri hilirnya yang memberi nilai tambah tinggi.

Khusus untuk CPO, lanjut dia, Indonesia tahun 2011 baru mempunyai 54 produk turunan, namun pada 2014 meningkat menjadi 154 produk turunan. Pada 2015, produk turunan CPO ditargetkan mencapai 169 dari total 300 produk turunan yang bisa dikembangkan. "Untuk jangka pendek meningkatkan nilai tambah, hilirisasi CPO mesti digenjot," tandas mantan staf khusus menteri perindustrian ini.

Hilirisasi komoditas karet juga harus segera dilaksanakan pemerintah, karena HAMpir semua produk menggunakan balian baku karet Pemerintah perlu memberikan insentif kepada pengusaha yang membangun industri hilir karet. "Selain mengembangkan industri hilir, bahari baku yang selama ini diimpor karena keterbatasan industri hulu harus segera diatasi. Industri petrokimia dan baja harus tetap ditingkatkan," paparnya.

Piter Jasman mengatakan, harga komoditas kakao masih terjaga baik, meski komoditas yang lain turun diseret anjloknya harga minyak dunia. Komoditas ini misalnya sawit, karet, batubara, dan mineral yang menjadi andalan ekspor Indonesia.

Kondisi harga kakao yang stabil itu ditopang permintaan yang masih tinggi dan stabil. Tahun ini, produksi kakao Indonesia diprediksi mencapai 500 ribu ton, naik dibanding tahun lalu. Seluruh produksi itu akan terserap oleh industri pengolahan kakao di dalam negeri. Apalagi, kebutuhan kakao oleh industri pengolahan di dalam negeri tumbuh 2-4% setiap tahunnya.

"Kemungkinan, tahun ini kita tidak mengekspor biji kakao, karena diserap semua oleh industri. Apalagi, setelah pabrik Cargill beroperasi. Tahun lalu masih ada ekspor biji kakao sekitar 10%," kata Piter di Jakarta, Rabu.

Menurut Piter, 47% biji kakao dalam negeri diolah menjadi bubuk, sedangkan 33% lainnya berbentuk minyak. Sedangkan sisanya adalah waste. Minyak yang diolah dari biji kakao biasanya dipakai untuk cokelat atau produk kosmetik premium.

"Baik bubuk maupun minyak, diserap industri dan diolah menjadi produk pangan atau kosmetik. Untuk beberapa jenis spesifikasi produk, industri masih harus mengimpor biji kakao yang sudah difermentasi," paparnya.

Sementara itu, Harjanto mengatakan, pemerintah terus mendorong pertumbuhan industri pengolahan di Indonesia. Salah satu faktoryang memengaruhi pertumbuhan industri pengolahan adalah tingkat konsumsi masyarakat dan investasi yang terus naik.

"Industri pengolahan masih menjadi motor pertumbuhan ekonomi. Jenis industri pengolahan yang terus didorong pertumbuhannya adalah logam, sawit, dan perkebunan yang lain," ucapnya.

Ia mengatakan, ada tiga program pemerintah untuk mendorong pertumbuhan industri secara keseluruhan, tidak hanya industri pengolahan. Pertama, program hilirisasi industri berbasis bahan tambang mineral. Kedua, program peningkatan daya saing berbasis SDM, pasar domestik, dan ekspor. Ketiga, program pengembangan industri kecil dan menengah.

Ekspor CPO Turun

Sementara itu, Gapki memperkirakan harga CPO melemah tahun ini, sehingga ekspor minyak sawit turun meski produksi Indonesia naik. Gapki memperkirakan, sampai Juni 2015, harga minyak sawit berfluktuasi di level US$ 700-750 per ton atau rata-rata US$ 700 per ton. Harga tersebut turun 19% dibanding rata-rata 2014 sebesar US$ 864,24 per ton.

Akibatnya, ekspor tahun ini diperkirakan turun menjadi US$ 15,98-17,28 miliar meski volume naik menjadi 21,6 juta ton. Tahun lalu, ekspor diperkirakan US$ 18,4 miliar, dengan volume 21,3 juta ton. Merosotnya harga CPO juga membuat harga tandan buah segar (TBS) dari petani turun, sehingga berdampak negatif terhadap 182 kabupaten di Indonesia yang menggantungkan diri pada CPO.

Fadhil Hasan mengungkapkan, penetapan bea keluar (BK) 0% oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag) per 1 Oktober 2014 dapat membantu mendongkrak kinerja ekspor CPO dan produk turunannya. Para pengusaha sawit berharap pemerintah mengenakan BK 0% sepanjang tahun ini. "Kebijakan BK tersebut akan menjadi pemacu gairah ekspor di tengah lesunya permintaan di pasar global. Sementara itu, pengusaha pesimistis kebijakan mandated biodiesel di dalam negeri berjalan secara maksimal tahun ini," paparnya

Asril Sutan Amir mengatakan, anjloknya harga minyak mentah mengakibatkan penurunan harga karet alam. Tren penurunan harga ini sudah terjadi sejak tahun 2014.

Saat ini, kata dia, harga karet alam di pasar ekspor bergerak menjadi US$ 1,4 per kilogram (kg) dari US$ 1,6 per kilogram pada 2014. "Jika dikonversi pada kurs Rp 12.500 per dolar AS, idealnya harga karet alam petani adalah Rp 10 ribu per kg. Namun, Wni, harganya hanya sekitar Rp 4.800 per kg. Padahal, 90% pasokan karet alam itu dari petard. Sisanya dari perkebunan," kata Asril kepada Investor Daily di Jakarta, Rabu (14/l).(dho/rap/tl/en)

 Sumber : Investor Daily, 15 Januari 2015

Terakhir Diperbaharui ( Senin, 26 Januari 2015 08:15 )
 

ESDM Akan Ambil Alih Kewenangan Mencabut IUP

Surel Cetak PDF

Muhammad Yazid

JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya mineral (ESDM) akan mencabut 2.427 izin usaha Pertambangan (IUP) di 12 provinsi. Pemerintah pusat akan tegas jika pemerintah daerah (pemda) tak mengeksekusi pemilik tambang non clean and clear (CnC) hingga akhir Januari 2015.

Paul Lubis, Sekretaris Direktorat Jenderal mineral dan Batubara Kementerian ESDM, menyatakan, pihaknya telah meminta tiap pemda yang punya mandat itu untuk segera mencabut izin atau minimal menghentikan sementara operasi para penambang bermasalah. "Kalau pemerintah daerah tidak melaksanakan, kami yang akan menggunakan kewenangan itu," kata dia, Rabu (14/1).

Jumlah penambang nasional 10.643 perusahaan, dengan rincian 6.000 IUP berstatus CnC, dan 4.643 penambang bermasalah alias non CnC. Dari total jumlah tersebut, 2.918 IUP perusahaan tambang menghadapi tumpang tindih lahan. Mereka berlokasi di 12 provinsi, yakni, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Jambi, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, dan Sumatera Selatan.

Paul menjelaskan, saat ini Kementerian ESDM tengah memproses 491 dari 2.918 izin tambang bermasalah. Sehingga, izin 2.427 perusahaan tidak akan diproses lagi, dan harus segera dicabut. ESDM sudah menerima berkas permohonan 491 perusahaan dari provinsi sejak Desember 2014. "Saat ini masih kami proses menjadi CnC kalau sudah lengkap. Sedangkan sisanya harus dicabut," ujar dia.

Sumber : Kontan, 15 Januari 2015

Terakhir Diperbaharui ( Senin, 26 Januari 2015 08:13 )
 

TIMIKA. Tokoh Masyarakat Mimika, Papua, Yosep Yopi Kilangin meminta Presdir PTFI yang baru Maroef Sjamsuddin, agar mendukung penuh kerja sama usaha pemerintah Kabupaten Mimika dengan konsorsium pengusaha Tiongkok untuk membangun industri pengolahan limbah

Surel Cetak PDF

TIMIKA. Tokoh Masyarakat Mimika, Papua, Yosep Yopi Kilangin meminta Presdir PTFI yang baru Maroef Sjamsuddin, agar mendukung penuh kerja sama usaha pemerintah Kabupaten Mimika dengan konsorsium pengusaha Tiongkok untuk membangun industri pengolahan limbah tailing.

”Sudah ada rancangan besar yang sedang kita pikirkan untuk mengelola limbah tailing Freeport yang berpuluh-puluh tahun menjadi masalah lingkungan serius di Mimika. Kami meminta ha lini didukung penuh oleh Freeport,” kata Yopi Kilangin di Timika, Rabu kemarin.

Menurut dia, Pemkab Mimika telah menjalin kerja sama usaha dengan konsorsium pengusaha Tiongkok untuk segera mengelola limbah tailing Freeport di kawasan dataran rendah Mimika agar bahan tersebut tidak lagi membebani lingkungan dan kehidupan masyarakat setempat.

Pemkab Mimika sudah melangkah jauh untuk mencari jalan keluar bagaimana limbah tailing yang menjadi beban masyarakat selama ini bisa dikelola. Sekarang tinggal tindak lanjut dan sedang disiapkan studi kelayakannya. Saya harap Freeport mendukung penuh langkah-langkah yang telah di tempuh itu,” harapnya.

Sesuai rencana pihak konsorsium pengusaha Tiongkok, limbah material tailing Freeport di sepanjang dataran rendah yang terbawa oleh Sungai Ajkwa atau Kali Kabur akan disedot menggunakan kapal-kapal untuk selanjutnya dipisah-pisahkan berbagai macam kandungan mineralnya.

Nantinya pasir tailing yang sudah dimurnikan dari berbagai macam kandungan mineral itu akan dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, bangunan dan industri-industri pendukung lainnya.

Dengan demikian kedepannya Sungai Ajkwa tersebut tidak lagi kotor dan merusak lingkungan karena membawa material tailing dan bisa kembali jernih serta dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan warga.

Selain soal industri pemurnian tailing, Yopi Kilangin juga berharap Presdir PTFI yang baru mampu menciptakan iklim yang kondusif di lingkungan perusahaan tambang emas dan tembaga itu.

”Freeport jangan berhenti beroperasi. Masyarakat berharap operasional perusahaan ini bisa lancar tanpa hambatan. Kehadiran Presdir baru diharapkan dapat mempersatukan kembali semua pekerja yang selama ini terkesan ada diskriminasi dan semua bisa satu visi untuk bekerja bersama secara baik,” harap Yopi. (ant).

 Sumber : SALAM PAPUA, 15 Januari 2015

Terakhir Diperbaharui ( Senin, 26 Januari 2015 08:11 )
 

Pengusaha Nilai Pelonggaran Ekspor mineral Gerakkan ekonomi Daerah

Surel Cetak PDF

JAKARTA. Pemerintah berencana untuk melonggarkan batas minimal kadar lima jenis bahan mineral agar bisa diekspor ke luar negeri. Sebelumnya para pengusaha tambang terbentur dengan kebijakan larangan ekspor bahan mineral mentah. Langkah pemerintah dengan merevisi aturan itu diapresiasi oleh kalangan pengusaha.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pemberdayaan Daerah Natsir Mansyur menilai bahwa pelonggaran ekspor mineral itu merupakan langkah yang tepat. "Akibat larangan ekspor mineral, banyak perusahaan yang tutup dan ekonomi daerah tidakbergerakkarena tambang itu kan banyak daerah. Sebelumnya penerimaan pajak daerah pun otomatis banyak berkurang," kata Natsir, dalam keterangan yang diterima, kemarin.

Di sisi lain, kata dia, ada beberapa komoditi yang sangat dibutuhkan pasar, misalnya produk akhir bauksit jenis propan yang berkadar almunium 78% sebagai pelengkap industri shale gas yang nantinya akan dikembangkan Antam.

Selain itu, ada konsentrat pasir besi yang digolongkan dalam pencatatan harmonisasi sistem (HS) pada konsentrat titanium sehingga terkena harga patokan ekspor (HPE) yang lebih mahal. Pihaknya menyambut baik langkah pemerintah yang akan mengubah namanya dari konsentrat pasir besi menjadi konsentrat besi. Hal ini disebutkan dapat memudahkan pengusaha untuk melalaikan ekspor.

Pada kasus yang sama, pemerintah juga akan mengubah penamaan pasir zirkonium dengan memasukkan kandungan hafnium (Hf). Sehingga para pengusaha dapat mengekspor kadar minimumnya menjadi Zr+Hf 65,5%. Selain perubahan dalam penamaan komoditas, pemerintah juga menurunkan kadar mineral pada non-logam bentonit dan Tembaga batangan telurit.

Natsir Mansyur menegaskan, pelonggaran ekspor mineral itu dapat kembali menggairahkan perekonomian daerah. "Kita mendukung sepenuhnya kebijakan ini karena kelonggaran yang diberikan pada beberapa jenis mineral dengan pertimbangan sesuatu hal adalah baik. Semoga langkah ini bisa ikut menggairahkan para pelaku tambang di daerah," pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya mineral (ESDM) Dede I Suhendra menjelaskan beberapa revisi aturan ekspor ini. Pertama, pemerintah akan memasukkan produk akhir bauksityaitu propan, berkadar Alminium 78% ke dalam daftar mineral yang boleh diekspor. Dengan tambahan itu, kini ada empat jenis produk akhir bauksit yang boleh diekspor ke luar negeri.

Alasan pemerintah propan sangat dibutuhkan oleh pasar ekspor sebagai pelengkap industri shale gas. Itu sebabnya, pemerintah memasukkan propan ke dalam daftar mineral yang bisa diekspor. Lagi pula, "Aneka Tambang akan mengembangkan propan ini," ujarnya. Kedua, pemerintah akan mengubah nama konsentrat pasirbesi menjadi konsentrat besi.

Pertimbanganny selama ini penamaan konsentrat pasir besi menghambat ekspor karena pencatatan harmoni sistem (HS) di Kementerian Perdagangan produk ini justru dimasukkan ke dalam kategori konsentrat ilmenit atau konsentrat utanium. Akibatnya, mereka terkena harga patokan ekspor (HPE) yang lebih mahal.

Ketiga, Kementerian ESDM akan mengubah penamaan pasir zirkonium dengan memasukkan kandungan hafnium (Hf). "Kami mempertimbangkan kondisi lapangan banyak pengusaha tidak bisaekspor, sehingga kadar minimumnya kami ganti menjadi Zr+Hf 65,5%," ujar dia. Keempat, kadar mineral non-logam bentonit diturunkan. Kelima, kadar minimum produk samping Tembaga batangan, yakni Tembaga telurit akan diturunkan.

Meski melonggarkan ketentuan ekspor mineral, Direktur Jenderal mineral dan Batubara Kementerian ESDM Sukhyar menegaskan, pemerintah serius menjalankan hilirisasi mineral. Dia menyatakan, pemerintah tetap melarang ekspor mineral mentah. Ia juga membantah pelonggaran beleid ekspor mineral untuk menambah setoran penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Maklum, setoran PNBP Pertambangan tahun ini sebesar Rp 50 triliun, naik dari pencapaian 2014 yang sebesar Rp 34 triliun. bari

 Sumber : NERACA, 14 Januari 2015

Terakhir Diperbaharui ( Senin, 26 Januari 2015 08:07 )
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL