Indonesian Mining Association


  • Buat akun
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Pemerintah Diminta Laksanakan Aturan

Surel Cetak PDF

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Partai Golkar Satya Widya Yudha meminta agar pemerintah melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 yang menyinggung syarat dan ketentuan ekspor mineral bukan hasil pengolahan dan pemurnian di dalam negeri. Aturan itu membuat PT Freeport Indonesia, perusahaan tambang asal Amerika Serikat yang beroperasi di Papua, tidak bisa mengekspor konsentrat tembaga Freeport bakal mengurangi produksi konsentrat, termasuk mengurangi tenaga kerja perusahaan.

Menurut Satya, PP No 1/2017 yang merupakan perubahan keempat PP No 23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sejatinya menjembatani cita-cita hilirisasi mineral di dalam negeri yang tak sepenuhnya terlaksana, seperti yang diatur dalam UU No 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Dengan berbagai aturan turunannya, batas akhir ekspor mineral bukan hasil pengolahan dan pemurnian adalah 11 Januari 2017 dan diperpanjang lagi hingga lima tahun berikutnya lewat PP No 1/2017.

"Bila memang (Freeport Indonesia) tidak memenuhi syarat ekspor, ya, jangan diberi dong (izin ekspornya). Pemerintah harus taat terhadap aturan yang mereka buat sendiri. Apa pun risikonya," kata Satya, Minggu (5/2), di Jakarta.

Di satu sisi, lanjut Satya, ia juga meminta pihak perusahaan agar patuh terhadap ketentuan dan perundangan yang berlaku di Indonesia Dalam hal hilirisasi mineral, perusahaan dikenai kewajiban membangun smelter (fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral) di dalam negeri. Apabila perusahaan tak memenuhi syarat ekspor dan berdampak pada pengurangan produksi atau tenaga kerja itu adalah risiko yang harus ditanggung akibat aturan yang tak dilaksanakan.

Dalam PP No 1/2017 dinyatakan, hanya pemegang izin usaha pertambangan (IUP) dan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) yang bisa mengekspor mineral bukan hasil pengolahan dan pemurnian di dalam negeri. Pemegang kontrak karya (KK), seperti PT Freeport Indonesia yang selama ini diperbolehkan mengekspor konsentrat, harus mengubah status operasinya menjadi IUPK untuk mendapat izin ekspor.

Karena itu, untuk mendapat izin ekspor yang berlaku selama setahun, pemegang IUPK harus melampirkan kemajuan pembangunan smelter di dalam negeri Pemerintah mengevaluasi kemajuan pembangunan smelter setiap enam bulan. Apabila kemajuan pembangunan tidak memenuhi syarat, izin ekspor dapat dicabut

Dalam pernyataan resmi yang dimuat di laman Freeport McMoRan Inc. induk usaha PT Freeport Indonesia Jumat (3/2), Presiden dan CEO Freeport McMoRan Inc Richard C Ad-kerson menyebut pihaknya terlibat aktif dengan Pemerintah Indonesia agar PT Freeport Indonesia bisa beroperasi penuh.

Pihaknya mengungkapkan rasa kecewa lantaran belum ada kesepakatan dengan Pemerintah Indonesia Pengurangan produksi dan tenaga kerja, serta menahan rencana investasi penambangan bawah tanah menjadi beberapa pilihan atas kebuntuan tersebut.

(APO)

Sumber : KOMPAS, 06 Februari 2017

Terakhir Diperbaharui ( Senin, 13 Februari 2017 08:18 )
 

Freeport Tagih Komitmen Pemerintah

Surel Cetak PDF

JAKARTA - Freeport-McMoRan Inc menagih komitmen Pemerintah Indonesia terkait perpanjangan operasi PT Freeport Indonesia serta hak yang sama mengenai kepastian hukum dan fiskal seperti dalam Kontrak Karya. Komitmen pemerintah itu berdasarkan surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tertanggal 7 Oktober 2015 yang diteken oleh Sudirman Said.

Chief Executive Officer Freeport McMoRan Richard C. Adkerson mengatakan Freeport Indonesia bersedia mengkonversi Kontrak Karya ke Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) asalkan memperoleh kesepakatan stabilitas investasi dengan hak kepastian hukum dan fiskal seperti dalam Kontrak Karya.

Perubahan status menjadi IUPK menyusul peraturan teranyar yang melarang pemegang Kontrak Karya mengekspor mineral hasil pengolahan alias konsentrat sejak 11 Januari 2017 kemarin. Pemegang Kontrak Karya masih bisa ekspor konsentrat jika mengajukan perubahan status menjadi IUPK dan membangun fasilitas pemurnian mineral (smelter) di dalam negeri. Dengan perubahan status menjadi IUPK itu maka rezim fiskal Freeport tunduk pada ketentuan yang berlaku alias prevailing. Berbeda dengan rezim fiskal pada Kontrak Karya yang bersifat tetap atau naileddown, hingga habis masa berlaku.

"Freeport Indonesia telah menyatakan kepada pemerintah tidak akan sepakat dengan ketentuan tersebut kecuali ada perjanjian yang saling memuaskan," kata Richard dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, akhir pekan lalu.

Richard menuturkan pembangunan smelter akan dilanjutkan setelah ada kepastian perpanjangan operasi. Mengingat masa operasi Freeport Indonesia dalam Kontrak Karya berakhir di 2021 mendatang. Smelter yang dibangun Freeport berada di Gresik, Jawa Timur dengan kapasitas 2 juta ton konsentrat tembaga. Proses pembangunan itu bergulir sejak 2014 silam.

Sampai saat ini, lanjut Richard, pemerintah belum menerbitkan izin ekspor konsentrat bagi Freeport Indonesia. Dia bflang pihaknya akan mengurangi produksi guna menyesuaikan dengan kapasitas PT Smelting di Gresik. Smelting mampu memurnikan konsentrat tembaga sekitar 40 persen dari kapasitas produksi Freeport Indonesia. Diperkirakan pengurangan produksi itu mencapai 70 juta pon tembaga dan 100.000 ounce emas setiap bulan. Hal ini lantaran Freeport Indonesia tidak memiliki kemampuan untuk menyimpan persediaan dalam jumlah signifikan.

"Kami meminta agar ekspor konsentrat diizinkan tanpa pengenaan bea tambahan sementara izin baru dan perjanjian stabilitas dinegosiasikan. Kontrak Karya akan tetap berlaku sampai digantikan oleh alternatif yang saling memuaskan," ujarnya

 Sumber : Investor Daily, 06 Februari 2017

Terakhir Diperbaharui ( Senin, 13 Februari 2017 08:16 )
 

Freeport Belum Penuhi Syarat

Surel Cetak PDF

JAKARTA - Sejak pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No 1 Tahun 2017 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara pada 12 Januari lalu, PT Freeport Indonesia belum bisa mengekspor konsentrat. Dalam PP tersebut, perusahaan pemegang kontrak karya (KK) wajib mengubah status menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) jika ingin mendapat kewenangan mengekspor konsentrat.

Freeport sudah mengajukan permohonan perubahan status itu. Namun, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Gatot mengungkapkan, ada persyaratan yang belum dipenuhi perusahaan itu sehingga belum menjadi IUPK.

"Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) memang belum (disampaikan)," ujar Bambang di kantornya, Kamis (2/2). Ia enggan membicarakan lebih lanjut ketika ditanya, apabila Freeport sudah mengajukan RKAB. Ia menegaskan, pemerintah akan memproses sesuai peraturan yang ditetapkan. "Nanti kita lihat Jangan berandai-andai," kata Bambang.

Bambang menuturkan, ada 11 syarat yang harus dipenuhi perusahaan-perusahaan yang ingin mengubah status dari KK menjadi IUPK. Namun, ia tidak menjelaskan secara terperinci.

Pertama, menurut Bambang, perusahaan tambang wajib membangun smelter. Berikutnya adalah membuat pakta integritas. "Kemudian, cadangannya harus diverifikasi KCMI (Komite Cadangan Mineral Indonesia), memenuhi PNBP, juga izin usaha pertambangan yang harus clean and clear," kata Bambang di kantornya.

Dalam hal pembangunan pabrik smelter setiap enam bulan akan ada pemeriksaan dari tim yang dibentuk pemerintah. Jika tidak ada kemajuan, izin ekspor akan dicabut.

Sebelumnya, Menteri ESDM Igna-sius Jonan berencana menerbitkan IUPK sementara untuk Freeport. Hal ini terkait perizinan perusahaan tersebut dalam mengekspor konsentrat.

Jonan mengatakan, IUPK sementara hanya berlaku tiga hingga enam bulan. Jika dalam rentang waktu tersebut Freeport belum juga mendapat IUPK tetap, izin ekspor akan dicabut.

Menurut Jonan, penerbitan IUPK sementara untuk Freeport diperlukan guna membantu perekonomian setempat. Hal ini terkait dengan banyaknya tenaga kerja yang bergantung pada kelancaran bisnis perusahaan asal Amerika Serikat itu.

Mengenai perusahaan lainnya, Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengatakan, sejak PP ini dikeluarkan, sejumlah perusahaan yang memiliki KK masih mendalami dampak yang akan mereka dapatkan setelah berubah ke IUPK. Namun, secara garis besar, perubahan status ini telah sesuai dengan keinginan pemerintah, dan bisa dipastikan akan banyak perusahaan yang beralih ke IUPK.

"Mereka pun telah banyak berdi-kusi dengan kita (Kementerian ESDM) atas dampak perubahan ini," kata Arcandra.

Menurutnya, sejauh ini pemerintah belum akan memberikan tenggat waktu untuk perubahan status perusahaan dari KK ke IUPK. Sebab, perubahan ini sangat sensitif menyangkut dengan izin ekspor perusahaan.

Meski demikian, dengan adanya perusahaan yang melakukan pendalaman ke Kementerian ESDM, artinya perubahan status ini mendapat respons baik bagi perusahaan. Pendalaman ini juga terkait dengan stabilisasi investasi, pajak, dan aturan daerah.

"Yang jadi memberatkan adalah pajak, kemudian divestasi, itu yang mereka pelajari. Wajarlah mereka ingin tahu dengan peraturan baru," kata dia memaparkan.

Walau belum ada kepastian berapa banyak perusahaan yang akan berubah menjadi IUPK, Arcandra menilai, investasi dari perusahaan-perusahaan ini sangatlah penting. Pemerintah telah menyiapkan strategi agar pihak asing ikut mengelola dan menanamkan modalnya di dalam negeri.

ed satya fesliam/ FREDERIKUS BATA/DEBBIE SUTRISNO

 Sumber : REPUBLIKA, 03 Februari 2017

Terakhir Diperbaharui ( Senin, 13 Februari 2017 08:07 )
 

Izin Sementara Freeport Terancam Digugat

Surel Cetak PDF

JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil Pengawal Konstitusi Sumber Daya Alam mengancam bakal menggugat izin usaha pertambangan khusus (IUPK) sementara PT Freeport Indonesia ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Pemberian izin itu merupakan opsi yang dibahas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral supaya ekspor konsentrat Freeport bisa berlanjut. "Kami langsung ke PTUN saja, biar segera dihapus," ujar koordinator Koalisi, Ahmad Redi, kemarin.

Redi menilai Menteri Energi Ignasius Jonan menyalahgunakan wewenang karena membuat kebijakan tanpa dasar hukum. Menurut dia, upaya Jonan itu bukanlah suatu diskresi karena bertabrakan dengan peraturan perundang-undangan. Redi mengungkapkan, penerbitan IUPK sementara berlawanan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara. "Ini terkait keputusan Menteri ESDM yang melampaui batas berlakunya wewenang, di luar materi wewenang, sekaligus tanpa dasar kewenangan."

Koalisi juga tengah membahas pengujian materi Peraturan Menteri Energi Nomor 5 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Energi Nomor 6 Tahun 2017 ke Mahkamah Agung. Menurut mereka, perubahan kontrak karya menjadi IUPK tidak bisa serta-merta karena harus melalui prosedur perolehan wilayah yang ketat. Koalisi juga menganggap pembukaan keran ekspor mineral hanya bermanfaat bagi perusahaan tambang dan memicu kerusakan lingkungan. Pemerintah pun diminta menuntaskan pekerjaan rumah menata 3.386 izin yang berstatus non-clean and clear.

Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan membela keputusan Jonan. Menurut dia, IUPK sementara adalah jalan tengah supaya Freeport bisa melanjutkan penjualan konsentrat tembaganya ke luar negeri tanpa menyimpang dari kebijakan pemerintah.

Luhut menampik jika IUPK sementara disebut hanya berlaku bagi Freeport. Semua penambang berhak memperoleh izin temporer tersebut selama berkomitmen mematuhi peraturan pemerintah. "Tidak ada itu akomodasi-akomodasi," kata dia.

Menurut Jonan, IUPK sementara menjadi jalan keluar karena penerbitan IUPK permanen memakan waktu lama, yakni tiga sampai enam bulan. Ekspor yang terhenti selama proses tersebut diprediksi mengganggu perekonomian Papua dan menambah angka pengangguran.

Izin sementara bisa terbit jika Freeport tetap berkomitmen membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian. "Ini masa transisi. Mereka enggak bisa apa-apa. Kan enggak fair juga," ucap Jonan.

Kebijakan Jonan itu merupakan buntut ancaman CEO Freeport McMoran Richard Adkerson, pekan lalu. Di hadapan wartawan di New York, Amerika Serikat, Adkerson mengancam bakal mengurangi 40 persen produksi Freeport jika pemerintah tidak memperpanjang izin ekspor.

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi Nomor 5 Tahun 2017, peralihan status bakal menciutkan wilayah Freeport dari 212 ribu hektare menjadi 25 nbu hektare. Perusahaan itu juga dibebani kewajiban divestasi, peningkatan penggunaan komponen lokal, dan penghiliran barang tambang. Pemerintah berhak menarik iuran tetap, royalti, retribusi, pajak bumi dan bangunan, serta pajak penghasilan.

Juru bicara Freeport, Riza Pratama, enggan berkomentar tentang IUPK sementara. Menurut dia, perusahaan menyerahkan keputusan kepada pemerintah supaya aktivitas penjualan bisa diteruskan. "Kami akan terus bekerja sama dengan pemerintah untuk mendapat izin ekspor dan kelangsungan operasi kami," ujarnya.

Robby Irfany

Sumber : Koran Tempo, 03 Februari 2017

Terakhir Diperbaharui ( Senin, 13 Februari 2017 07:16 )
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL