Indonesian Mining Association


  • Buat akun
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Ekspor Konsentrat Bersyarat

Surel Cetak PDF

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengatakan pemegang kontrak harus mengalihkan dasar hukum operasinya menjadi izin usaha pertambangan khusus jika ingin mendapat perpanjangan izin ekspor. Wakil Menteri Energi Arcandra Tahar memastikan peralihan rezim tersebut bakal membuat renegosiasi kontrak tambang berakhir.

Ketentuan itu tertuang dalam draf perubahan keempat Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

PASAL 112 2a. Pemegang kontrak karya dapat melakukan perubahan bentuk perusahaan pertambangannya dari kontrak karya menjadi IUPK Operasi Produksi Mineral Logam.

2b. Perubahan bentuk pengusahaan pertambangan dari kontrak karya menjadi IUPK Operasi Produksi Mineral Logam sebagaimana dimaksud pada angka 2a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali mengenai:

  1. a.Luas wilayah yang dapat sesuai dengan rencana kegiatan pada wilayah kontrak yang telah disetujui Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;
  1. b.Penerimaan negara yang lebih menguntungkan bagi negara; jangka waktu yang sesuai dengan sisa jangka waktu kontrak.

PASAL 112C 1. Pemegang kontrak karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 angka 1 wajib melakukan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri.

4. Pemegang IUPK Operasi Produksi Mineral Logam sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat melakukan penjualan hasil pengolahan ke luar negeri dalam jumlah tertentu paling lama 5(lima) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan dengan ketentuan:

  1. a.Sedang membangun fasilitas pemurnian di dalam negeri baik secara sendiri atau bekerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  2. b.Membayar bea keluar atas hasil pengolahan yang dijual ke luar negeri berdasarkan laporan kemajuan pembangunan fasilitas pemurnian yang kriterianya ditetapkan oleh Menteri.

TEKS ROBBY IRFANY

Sumber : KORAN TEMPO, 03 Januari 2017

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 11 Januari 2017 07:57 )
 

RENEGOSIASI KONTRAK KARYA BAKAL DISETOP

Surel Cetak PDF

Aturan baru berisi enam substansi peralihan kontrak karya menjadi izin usaha Pertambangan khusus.

JAKARTA - Pemerintah bakal segera mengesahkan regulasi baru untuk kegiatan usaha Pertambangan mineral dan batu bara. Aturan ini akan berisi kewajiban perusahaan tambang pemegang kontrak karya (KK) mengalihkan izin operasi menjadi izin usaha Pertambangan khusus (TUPK) jika ingin memperoleh perpanjangan izin ekspor mineral olahan. Ketentuan itu merupakan hasil revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2010.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya mineral, Arcandra Tahar, menjelaskan bahwa peraturan pemerintah yang baru berisi enam substansi peralihan KK menjadi IUPK. Enam hal itu adalah pengurangan wilayah konsesi, peningkatan besaran pajak, peningkatan besaran royalti, peningkatan penggunaan komponen lokal (TKDN), kewajiban divestasi, dan kewajiban penghiliran tambang.

Jika peraturan baru itu berlaku, pemerintah tidak perlu melanjutkan renegosiasi kontrak karya. Sebab, rezim IUPK sudah memuat enam substansi renegosiasi. "Kayaknya bisa clear. Rasanya sebisa mungkin itu bisa clear di PP. Diusahakan," ujar Arcandra di Jakarta, kemarin.

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi Nomor 1 Tahun 2014, periode ekspor mineral olahan berakhir pada 11 Januari 2017. Jika tidak ada kebijakan baru, ekspor mineral olahan bakal dilarang bagi pemegang KK dan IUP. Selama ini, izin ekspor diberikan dengan masa berlaku enam bulan dan dapat diperpanjang.

Renegosiasi kontrak tambang adalah amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan sudah berlangsung sejak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengesahkan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2012. Kebijakan ini dilaksanakan oleh tim evaluasi yang dipimpin Menteri Koordinator Perekonomian. Setelah evaluasi kontrak selesai pada 2013, renegosiasi dilanjutkan oleh Menteri Energi.

Namun pembahasan amendemen tidak berjalan mulus. Sampai sekarang, baru PT Vale Indonesia Tbk, perusahaan tambang nikel, yang merevisi kontrak karya bersama pemerintah. Kementerian Energi juga mencatat baru 13 dari total 34 perusahaan pemegang kontrak karya yang menyepakati rencana amendemen.

Arcandra menambahkan, pemerintah akan mematok tenggat supaya perusahaan kontrak karya mengganti izin operasi menjadi IUPK. "Untuk mengubah dari KK ke IUPK, ada tenggat waktunya."

Berdasarkan draf revisi peraturan pemerintah, pemerintah memberi batas waktu ekspor mineral olahan paling lama lima tahun sejak revisi diteken. Izin ekspor juga dibatasi, yakni hanya bagi pemegang IUPK yang tengah membangun fasilitas pemurnian di dalam negeri. Penjualan pun dibebani bea keluar sesuai dengan kemajuan pembangunan smelter. Semakin dekat smelter ke masa operasi, bea keluar semakin kecil.

PT Freeport Indonesia tidak setuju dengan rencana pemerintah. Juru bicara Freeport, Riza Pratama, mengatakan ekspor mineral olahan adalah hak perusahaan, sebagaimana terjamin dalam kontrak karya. "Kami terus meminta dengan sangat agar pemerintah mengatasi aturan yang membatasi hak untuk mengekspor konsentrat setelah batas waktu 12 Januari 2017."

Riza mengungkapkan, perusahaan menghormati rencana pemerintah mere-negosiasi kontrak. Namun dia meminta Kementerian Energi konsisten terhadap komitmen yang tertuang dalam surat Menteri Energi kepada Freeport tertanggal 7 Oktober 2015. Freeport menganggap surat yang diteken Menteri Energi Sudirman Said tersebut berisi jaminan perpanjangan operasi setelah kontrak berakhir pada 2021. Dasar hukum operasi, kata Riza, harus berisi tingkat kepastian hukum dan fiskal yang sama dengan kontrak karya. "Pemerintah telah memberi jaminan perpanjangan operasi dengan tingkat kepastian hukum dan fiskal yang sama dengan kontrak karya," ujarnya.

Robby Irfany

 Sumber : KORAN TEMPO, 03 Januari 2017

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 11 Januari 2017 07:54 )
 

Perusahaan tambang Nakal Nasibnya Ditentukan Besok

Surel Cetak PDF

PERUSAHAAN tambang pemegang Izin Usaha Penambangan (IUP) yang belum memenuhi ketentuan Clean and Clear (CC) sudah di ambang batas. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mengambil tindakan tegas bagi perusahaan nakal pada Selasa 3 Januari 2017.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot mengatakan, batas waktu perusahaan tambang yang memenuhi ketentuan CC jatuh pada 2 Januari 2017. Itu diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 20IS tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan IUP Mineral dan Batubara.

"Batasnya 2 Januari (memenuhi ketentuan CC)," kata Bambang, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, akhir pekan lalu.

Menurut Bambang, para Gubernur di seluruh provinsi telah melaporkan perkembangan perusahaan tambang yang telah memenuhi kepatuhan per tambang an yang diatur dalam Undang-Undang Nomor4 Tahun 2009 tentang Per tambang an Mineral dan Batubara tersebut.

"Sudah ada laporan dari Gubernur (perkembangan perusahaan yang sudah dan belum memenuhi ketentuan CC)," ujar Bambang.

Menurutnya, Kementerian ESDM akan mendiskusikan nasib perusahaan tambang yang belum memenuhi ketentuan setelah batas kesempatan habis pada 3 Januari 2017. Langkah itu bertujuan untuk menata sektor pertambangan tersebut. "Tanggal 3 kita diskusikan," ujar Bambang.

Untuk diketahui, jumlah perusahaan tambang pemegang IUP saat ini mencapai 9.721 perusahaan. Dari total tersebut baru ada 6.335 perusahan yang memenuhi ketentuan CC. Sedangkan sisanya 3.286 perusahaan masih dalam tahap rekonsiliasi oleh Gubernur Provinsi masing-masing.

Kpj

 Sumber : Rakyat Merdeka, 02 Januari 2017

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 11 Januari 2017 07:51 )
 

Gara-gara izin ekspor, Nasib Freeport tahun ini di ujung tanduk

Surel Cetak PDF

Pemerintah tengah berjuang untuk meningkatkan nilai tambah hasil mineral dalam negeri. Salah satunya, dengan meminta perusahaan tambang yang beroperasi di dalam negeri harus mengolah mineral melalui pabrik pengolahan dan pemurnian atau smelter.

Pemerintah pun mengeluarkan Undang-undang yang telah disahkan pada 2009 lalu yakni UU Nomor 4 tahun 2009 tentang mineral dan batubara. Dalam UU tersebut, perusahaan tambang diwajibkan untuk membangun smelter dalam waktu 5 tahun setelah berlakunya UU Minerba. Atas dasar itu, perusahaan tambang diwajibkan memiliki smelter pada 2014.

PT Freeport Indonesia juga menjadi perusahaan tambang yang diwajibkan membangun smelter. Freeport memang mempunyai smelter yang berada di Gresik, Jawa Timur. Akan tetapi, kapasitas produksi smelter tersebut hanya mencapai 300.000 ton per tahun.

Kapasitas ini tak bisa menutupi produksi mineral mentah Freeport yang mencapai 2 juta ton per tahun. Untuk itu, sisa produksi yang tak bisa diolah di smelter harus diekspor dan diolah di luar negeri.

Bahkan, pembangunan smelter ini masuk ke dalam salah satu poin renegosiasi pemerintah dengan perusahaan tambang asal Amerika Serikat ini. Meskipun diwajibkan, Freeport belum juga membangun smelter atau penambahan kapasitas smelter yang ada.

Sampai saat ini, Freeport mendapatkan izin ekspor mineral dari pemerintah. Sebagai kompensasi, perusahaan penghasil emas ini harus membayar bea keluar yang ditetapkan sebesar 2,5 persen. Pemerintah pun sudah memberikan enam kali perpanjangan izin ekspor kepada Freeport.

Perpanjangan kontrak tersebut berakhir pada 11 Januari 2017. Polemik perpanjangan izin ekspor ini menjadi bola liar dalam pengelolaan tambang dalam negeri.

Lalu, bagaimana nasib Freeport tahun ini?

 Sumber : Merdeka.com, 02 Januari 2017

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 11 Januari 2017 07:48 )
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL