Indonesian Mining Association


  • Buat akun
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Investor Dinilai Pengamat Butuh Kestabilan Investasi Tambang

Surel Cetak PDF

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua Umum Indonesian Mining Institute Hendra Sinadia menilai untuk menjamin kelangsungan investasi jangka panjang di sektor pertambangan, maka investor membutuhkan jaminan kestabilan investasinya.

Menurut dia, di Jakarta, Selasa, industri pertambangan memiliki karakteristik yang unik dan berbeda dibandingkan industri lainnya.

Industri pertambangan umumnya bersifat investasi jangka panjang dan padat modal dengan deposit mineral umumnya berada di wilayah terpencil (remote area) dan minim infrastruktur, sehingga berisiko tinggi di berbagai aspek seperti teknis, geologi, pasar, fiskal, kebijakan (policy) dan lingkungan hidup.

Dengan karakteristik yang unik tersebut, lanjutnya, maka umumnya investor pertambangan menginginkan rezim aturan yang khusus agar investasi jangka panjangnya terjamin.

Isu kestabilan investasi itu mencuat di saat perundingan antara pemerintah dan PT Freeport Indonesiasedang berlangsung.

Freeport bersedia melepaskan kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) dengan beberapa syarat antara lain adanya perjanjian stabilitas investasi (investment stability agreement/ISA).

"Jaminan tersebut diperlukan tidak saja bagi PT Freeport Indonesia dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara, tapi juga bagi produsen mineral lainnya dan bahkan perusahaan batubara para pemegang PKP2B. Dalam beberapa tahun ke depan, beberapa perusahaan PKP2B,kontraknya akan berakhir dan akan berubah menjadi IUPK," ujar Hendra.

Menurut dia, pelaku industri pertambangan mengkhawatirkan kepastian investasi jangka panjangnya jika berubah menjadi IUPK.

Apalagi, dalam UU No. 4/2009 diatur pula pungutan tambahan 10 persen dari keuntungan bersih bagi pemegang IUPK.

Lebih tertarik KK

Hendra juga mengatakan investor sebenarnya lebih tertarik dengan skema KK atau PKP2B karena faktor stabilisasi perpajakannya, meskipun tarif PPh badan dalam KK/PKP2B jauh lebih tinggi dari tarif berlaku.

Dicontohkan, tarif PPh badan pemegang PKP2B generasi I mencapai 45 persen dan KK generasi V dan VI sebesar 35 persen, sementara PPh saat ini hanya 25 persen dan 20 persen bagi perusahaan yang terdaftar di bursa.

"Dengan adanya ISA, maka paling tidak perusahaan dapat memproyeksikan investasi mereka untuk beberapa puluh tahun ke depan. Perusahaan membutuhkan ISA agar tarif PPh, tarif royalti dan pungutan lainnya tidak selalu berubah-ubah. Sektor pertambangan di Tanah Air sangat rentan dengan perubahan kebijakan fiskal, seperti tahun 2013 dan 2015, saat pemerintah mewacanakan kenaikan tarif royalti batubara bagi pemegang IUP meski di periode tersebut harga komoditas sedang dalam level rendah." katanya.

ISA, lanjutnya, diyakini dapat memproteksi penambang dari berbagai risiko perubahan kebijakan baik dari aspek perpajakan, keuangan, teknis, nilai tambah,termasuk bea keluar.

Ia menambahkan di sektor pertambangan global, keberadaan ISA adalah hal yang lumrah dan diterapkan di banyak negara produsen mineral mengingat karakteristik sektor pertambangan.

ISA menjadi salah satu daya tarik utama selain tentunya deposit mineralnya.

Menurut dia, Ghana dan Mongolia adalah sedikit contoh produsen mineral yang menerapkan ISA, yang diatur secara spefisik dan berlaku pada skala investasi tertentu.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Center of Indonesian Tax Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai faktor kepastian usaha pada industri pertambangan, yang membutuhkan biaya besar, menjadi pertimbangan investor.

"Investor membutuhkan jaminan kestabilan dan kepastian hukum, apalagi di sektor tambang yang memang perlu investasi besar dan tinggi resiko," ujarnya.

Ia menambahkan, selain kepastian hukum, aspek keekonomian menjadi hal yang mutlak dalam investasi sektor tambang.

Salah satu yang dibutuhkan untuk mencapai skala keekonomian adalah insentif.Editor: Unggul Tri Ratomo

http://www.antaranews.com/berita/639720/investor-dinilai-pengamat-butuh-kestabilan-investasi-tambang

 Sumber : ANTARANEWS.COM, 11 Juli 2017

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 26 Juli 2017 03:13 )
 

Nego dengan Freeport, Jonan dan Sri Mulyani Berbagi Tugas

Surel Cetak PDF

Jakarta - Kementerian ESDM di bawah pimpinan Ignasius Jonan dan Kementerian Keuangan yang dipimpin Sri Mulyani Indrawati, berbagi tugas dalam perundingan dengan PT Freeport Indonesia.

Dalam perundingan yang direncanakan selesai sebelum 10 Oktober 2017 ini ada 4 isu yang dibahas, yaitu perpanjangan izin operasi Freeport di Tambang Grasberg, stabilitas investasi jangka panjang, pembangunan smelter, dan divestasi saham.

Kementerian ESDM akan berkonsentrasi di dua isu, yakni perpanjangan izin operasi dan pembangunan smelter. Sedangkan Kemenkeu fokus di isu stabilitas investasi jangka panjang dan divestasi saham.

"Kan rapat yang lalu sudah disampaikan bahwa kita bagi-bagi tugas dengan Kemenkau. ESDM dapat 2 hal yang terkait dengan perpanjangan operasi sama smelter," kata Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Teguh Pamudji, saat ditemui Gedung DPR, Jakarta, Senin (10/7/2017).

Perundingan ditargetkan selesai pada akhir bulan ini. Setelah itu, pemerintah akan mengundang CEO Freeport McMoRan Inc, Richard C Adkerson, ke Indonesia untuk menjelaskan hasil negosiasi antara tim pemerintah dan tim PT Freeport Indonesia.

Keputusan-keputusan penting akan diambil dalam high level meeting antara Richard dengan Sri Mulyani dan Jonan.

"Di akhir bulan ini Pak Menteri bersama Menkeu akan undang Pak Richard. Akhirbulan ini untuk membahas laporan keseluruhan hasil dari tim negosiasi. Apapun juga perkembangan atau hasil final dari tim negosiasi pemerintah dan Freeport itu akan disampaikan ke Pak Richard," Teguh menuturkan.

Posisi pemerintah akan diperjelas dan disampaikan pada Richard dalam pertemuan yang direncanakan berlangsung akhir bulan ini. "Apapun juga keputusannya di akhir Juli ya seperti itu ya. Pokoknya ini posisinya pemerintah demikian," tutupnya.(mca/wdl)

https://finance.detik.com/energi/d-3554454/nego-dengan-freeport-jonan-dan-sri-mulyani-berbagi-tugas

 Sumber : detikcom, 10 Juli 2017

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 26 Juli 2017 03:08 )
 

Akhir Juli, Pemerintah Indonesia Bertemu dengan Bos Freeport

Surel Cetak PDF

JAKARTA - Pemerintah Indonesia dan Freeport McMoRan Inc bakal melakukan pertemuan pada akhir Juli ini. Pertemuan itu akan memaparkan perkembangan terakhir perundingan terkait perubahan status PT Freeport Indonesia dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Ketua tim perunding pemerintah Teguh Pamudji mengatakan pertemuan itu bakal dilakukan antara Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani serta President and CEO Freeport McMoRan Richard Adkerson. Perundingan dengan Freeport sebenarnya ditargetkan rampung pada Oktober nanti. "Keinginannya pak Menteri itu adalah nanti akhir bulan ini, diundang pak Richard kemudian akan disampaikan ini lho hasilnya dari tim pemerintah," kata Teguh di Jakarta, Senin (10/7).

Teguh optimistis beberapa pekan yang tersisa mampu menghasilkan kesepakatan dengan Freeport Meskipun belum tercapai kata sepakat setidaknya dalam pertemuan dijelaskan progres negosiasi yang berjalan. "Apapun juga keputusannya diakhir Juli ya seperti itu ya. Pokoknya ini posisinya pemerintah seperti ini," ujarnya.

Ada empat poin perundingan dengan Freeport yakni kelangsungan operasi, stabilitas Investasi, Divestasi saham 51% serta pembangunan fasilitas pemurnian di dalam negeri (Smelter).

Dikatakannya empat poin itu Kementerian ESDM mendapat tugas membahas terkait kelangsungan operasi dan pembangunan Smelter. Sedangkan mengenai stabilitas Investasi dan Divestasi menjadi ranah Kementerian Keuangan. Dia bilang pemerintah menawarkan Perpanjangan Operasi pasca 2021 selama 10 tahun dan dapat diperpanjang 10 tahun kemudian. Teguh menegaskan perpanjangan tidak bisa diberikan sekaligus 20 tahun. Hal ini merujuk pada Undang-Undang Minerba yang pemberian Perpanjangan Operasi secara bertahap 2x10 tahun. Sedangkan posisi Freeport menginginkan kepastian perpanjangan hingga 2041.

"Yang jelas itu diperpanjang sampai dengan 2031 itu yang (perpanjangan) pertama. Kan 2x10 tahun jadi enggak bisa langsung sampai dengan 2041," jelasnya.

Teguh yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM menerangkan Freeport bersedia melanjutkan pembangunan Smelter. Dia menegaskan pemerintah menginginkan Smelter tersebut harus rampung paling lambat hingga lima tahun alias pada 2022.

Berdasarkan catatan Investor Daily, Freeport sudah memulai pembangunan Smelter sejak 2014 kemarin di Gresik, Jawa Timur. Smelter tersebut merupakan ekspansi dari Smelter eksisting PT Smelting. Adapun kapasitas Smelter ekspansi itu mencapai 2 juta ton konsentrat Tembaga. Hanya saja pembangunan Smelter itu terhenti lantaran Freeport meminta kepastian Perpanjangan Operasi.

Perubahan status KK menjadi IUPK seiring dengan kebijakan pemerintah yang melarang pemegang KK mengEkspor konsentrat terhitung sejak Januari 2017. KK diberikan izin Ekspor bila berubah status menjadi IUPK. Pasalnya hanya IUPK yang membangun Smelter saja mendapat izin Ekspor hingga lima tahun,

(rap)

 Sumber : Investor Daily, 11 Juli 2017

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 26 Juli 2017 03:05 )
 

Kesepakatan Ditarget Selesai Akhir Juli

Surel Cetak PDF

JAKARTA - Sikap internal pemerintah dalam perundingan dengan PT Freeport Indonesia ditargetkan tercapai akhir Juli 2017 dan akan langsung disampaikan kepada CEO Freeport-McMoRan Inc. Richard C. Adkerson.

Pemerintah masih melakukan pembahasan internal terkait empat isu utama yang dibahas, yakni Perpanjangan Operasi, fasilitas pemurnian (Smelter), Investasi, dan divestasi. Batas akhir perundingan dengan Freeport Indonesia pada Oktober 2017, yaitu 6 bulan sejak dimulai pembahasan pemerintah Indonesia dan Freeport.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM M. Teguh Pamudji mengatakan, pada akhir bulan ini pemerintah ditargetkan telah memiliki sikap atau keputusan soal perundingan tersebut.

"Apapun juga perkembangan atau [hasil] final yang dari tim negosiasi pemerintah dan Freeport itu akan disampaikan ke Pak Richard," katanya, Senin (10/7).

Dalam perkembangannya, isu mengenai Perpanjangan Operasi dan Smelter lebih banyak melibatkan Kementerian ESDM. Sementara itu, poin stabilitas Investasi dan Divestasi banyak melibatkan Kementerian Keuangan.

Untuk Perpanjangan Operasi, pemerintah tetap pada pendiriannya sesuai dengan UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan PP No. 1/2017 yakni bisa dilakukan 2x10 tahun. Artinya, setelah operasinya habis pada 2021, Perpanjangan Operasi Freeport di Indonesia dilakukan hingga 2031 terlebih dahulu. Hal tersebut berbeda dengan keinginan PTFI yang ingin ada kepastian hingga 2041.

"Kan dua kali 10 tahun. Jadi, tidak bisa langsung sampai 2041. Setelah memenuhi persyaratan semuanya, baru perpanjangan yang kedua," tuturnya.

Untuk stabilitas Investasi dan Divestasi pun Freeport Indonesia masih bersilang pendapat dengan pemerintah. Freeport tetap ingin ketentuan keuangannya bersifat nail down atau tetap.

Sementara itu, pemerintah ingin ada peningkatan pendapatan negara lewat penerapan sistem prevailing.

"Yang sudah disepakati itu bahwa [sistem] nanti itu lebih baik dari yang sekarang penerimaan negaranya. Itu karena mandat undang-undang dan Freeport sudah mengiyakan."

Juru bicara PTFI Riza Pratama mengatakan bahwa pihaknya menginginkan kepastian Perpanjangan Operasi hingga 2041.

"Kan syaratnya pemerintah minta kami bangun Smelter, divestasi, terus kita akan masuk Investasi USS 15 miliar. Untuk semua itu kami butuh kepastian sampai 2041 supaya Investasi jalan."

Contohnya saja untuk Smelter, Riza menyatakan, pihaknya akan melanjutkan pembangunan fisik setelah ada kepastian perpanjangan tersebut. Jika tidak dipenuhi, Freeport akan sulit untuk membangun Smelter.

Riza mengungkapkan, sudah ada sinyal Perpanjangan Operasi hingga 2041 dari pemerintah. Namun, dia belum bisa mEmastikan hal tersebut karena masih dalam tahap perundingan.

(Lucky L Leatemia)

 Sumber : Bisnis Indonesia, 11 Juli 2017

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 26 Juli 2017 03:02 )
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL