Indonesian Mining Association


  • Buat akun
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Renegosiasi Kontrak Terhambat

Surel Cetak PDF

Izin Perusahaan yang Melanggar Bisa Dicabut

JAKARTA, KOMPAS. Renegosiasi atas 107 perusahaan pemegang kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara yang dijadwalkan rampung tahun ini bakal gagal. Hingga Desember 2014, baru satu perusahaan yang menandatangani renegosiasi kontrak.

Perusahaan yang telah merenegosiasi kontrak adalah PT Vale Indonesia Pemerintah harus berupaya keras agar target renegosiasi ini bisa tercapai. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sukhyar mengatakan, program pemerintah untuk merampungkan renegosiasi kontrak tahun ini tidak akan bisa terwujud. Namun, dalam waktu dekat, ada beberapa perusahaan pemegang kontrak karya (KK) dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan barubara (PKP2B) yang bersedia menandatangani renegosiasi.

"Tidak mudah merampungkan renegosiasi, terutama untuk perusahaan besar semacam Freeport Perlu usaha keras agar mereka bersedia menandatangani renegosiasi," katanya, Senin (8/12), di Jakarta.

Renegosiasi kontrak mencakup enam hal, yaitu wilayah kerja, kelanjutan operasi pertambangan, penerimaan negara, kewajiban pengolahan dan pemurnian dalam negeri (smelter), divestasi, serta penggunaan tenaga kerja lokal, barang, dan jasa di dalam negeri.

"Persoalan divestasi saham dan pembangunan smelter itu yang tidak mudah. Negosiasi tentang hal itu belum menemui titik temu," ujar Sukhyar.

Kendari proses renegosiasi kontrak tidak mudah, lanjut Sukhyar, dijadwalkan ada tiga perusahaan yang bersedia menandatangani renegosiasi sebelum akhir tahun ini. Ketiga perusahaan itu adalah PT Adaro Indonesia. PT Berau Coal, dan PT Weda Bay Nickel.

Renegosiasi kontrak terhadap perusahaan pemegang KK dan PKP2B merupakan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara Semangat dari UU ini salah satunya untuk meningkatkan nilai tambah hasil tambang lewat kewajiban pembangunan fesilitas pengolahan dan pemurnian mineral serta pemakaian barang dan jasa di dalam negeri.

Harus tegas

Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha dan Mineral Indonesia (Apemindo) Ladjiman Dama-nik mengatakan, pemerintah harus tegas menerapkan amanat UU No 4/2009, baik terhadap perusahaan besar milik asing maupun perusahaan lokal. Menurut dia pemerintah tidak boleh memberikan keistimewaan bagi perusahaan pemegang KK dan PKP2B.

"Semua pemegang KK dan PKP2B harus diperlakukan sama untuk melaksanakan amanat UU No 4/2009. Ada kesan pemerintah kurang tegas terhadap pemegang KK, terutama menyangkut aturan pembayaran royalti yang baru dari 1 persen menjadi 3,75 persen untuk emas," kata Ladjiman.

Menurut Ladjiman, selain divestasi dan pembangunan smelter, hal lain yang dianggap memberatkan perusahaan pemegang KK dan PKP2B adalah pengurangan luas wilayah pertambangan. Pasalnya, hal itu berkaitan dengan wilayah cadangan produksi perusahaan pemegang KK dan PKP2B.

"Jika luas wilayah pertambangan mereka berkurang, secara otomatis cadangan produksi turut berkurang. Hal itu akan berpengaruh terhadap pendapatan perusahaan. Oleh karena itu, persoalan pengurangan wilayah pertambangan juga alot," ujar Ladjiman.

Ladjiman melanjutkan, pentingnya perubahan KK dan PKP2B menjadi izin usaha pertambangan (IUP) seperti tercantum dalam UU No 4/2009, adalah agar negara berdaulat atas perusahaan. Dengan model IUP, perusahaan yang melanggar aturan bisa dicabut izin operasionalnya sewaktu-waktu. Tindakan seperti itu tidak bisa dilakukan pemerintah terhadap pemegang KK dan PKP2B.

"Dengan model IUP, pemerintah memiliki kontrol penuh terhadap pemegang izin. Namun, hal serupa tidak akan terjadi terhadap pemegang KK dan PKP2B," katanya.

Harga keekonomian

Direktur Pelaksana One Asia Resources (OAR) Boyke Abidin mengatakan, pihaknya menunggu panggilan dari Kementerian ESDM untuk menandatangani renegosiasi KK. OAR adalah perusahaan pertambangan asal Sydney, Australia, yang memiliki KK sejak 1989. Kegiatan usaha pertambangan mereka di Luwu. Sulawesi Selatan, dan Gunung Pani, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo.

"Kami sudah menyepakati nota kesepahaman untuk menandatangani renegosiasi KK," ujar Boyke.

Menurut Boyke, OAR sudah melakukan kegiatan eksplorasi. Namun, sejauh ini belum ada kegiatan eksploitasi karena harga emas dunia saat ini merosot di bawah 1.300 dollar AS per troy ons. Satu troy ons setara dengan 31,1 gram emas.

"Secara teknis kami siap berproduksi. Namun, secara keekonomian belum pas karena harga emas yang rendah," ujarnya Harga emas dinilai layak jika setidaknya 1.300 dollar AS per troy ons.

Boyke menjelaskan, kandungan emas dari usaha pertambangan emas mereka di Awak Emas sekitar 1,1 gram emas per ton. Perusahaan sudah dalam tahap studi kelayakan. Namun, untuk sementara proses eksploitasi ditangguhkan sambil membuat studi kelayakan berikutnya.

"Jadi, selama lebih dari 20 tahun ini kami tidak berproduksi. Namun, sejauh ini kami tetap membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), melakukan aksi tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), dan kegiatan lainnya. JaJi, sejauh ini kami hanya meminta pengertian pemegang saham untuk terus memasok dana," ujar Boyke.

Untuk kegiatan di Gunung Pani, OAR bekerja sama dengan KUD setempat yang sudah melakukan kegiatan pertambangan emas di sana. (APO/PPG/IDR)

 Sumber : Kompas, 09 Desember 2014

 

Pengusaha Menolak Lahan Diambil Kembali

Surel Cetak PDF

Beleid pemerintah dianggap bertentangan dengan rencana pembatasan produksi batubara

Muhammad Yazid

JAKARTA. Upaya pemerintah memperketat kegiatan eksplorasi tambang tampaknya akan mendapatkan perlawanan dari para pengusaha tambang pemilik konsesi kontrak karya (KK) dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B). Mereka menyatakan pelaksanaan kegiatan eksplorasi memerlukan rencana jangka panjang serta investasi yang tidak murah.

Singgih Widagdo, Sekretaris Perusahaan PT Berau Coal Tbk mengatakan, untuk menuntaskan kegiatan eksplorasi pertambangan dan melanjutkan ke tahapan feasibility study (FS) memerlukan rencana investasi. Pengusaha juga harus melihat potensi yang bisa diproduksi.

Karena itu, permintaan pengembalian lahan tambang justru akan memberatkan pengusaha. "Pemerintah tidak sinkron kebijakannya. Surat edaran ini meminta pengusaha untuk segera meningkatkan ke tahap produksi, tapi di sisi lain pemerintah ingin pembatasan produksi batubara nasional," kata dia kepada KONTAN, Kamis (4/12).

Asal tahu saja, total wilayah kerja Berau sekarang ini mencapai 118.400 hektare. Areal konsesinya terdiri dari sejumlah dengan empat blok yang masih dalam tahap eksplorasi, yakni Kelal, Punan, Gurlimbang, dan Parapatan.

Batasan waktu dua tahun yang diberikan untuk kegiatan eksplorasi dinilai terlalu singkat. Hambatan sekarang yaitu hargajual batubara yang rendah sehingga membuat pengusaha lebih fokus untuk meningkatkan efisiensi produksi. "Pengusaha juga harus melihat perkembangan harga ke depan," kata Singgih yang juga Ketua Bidang Sumberdaya Alam Ikatan Ahli Geologi Indonesia (LAGI).

Dia menambahkan, biaya eksplorasi juga cukup tinggi sehingga tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Berdasarkan laporan PT Berau Coal Indonesia Tbk kepada Bura Efek Indonesia (BEI), rencana investasi untuk eksplorasi pada tahun 2014 ini mencapai US$ 4,52 juta.

Katarina Siburian Hardono, Corporate Communications PT Agincourt Resources mengatakan, secara resmi perusahaannya belum menerima surat edaran dari pemerintah. Namun, ia menegaskan, perusahaannya hanya memiliki satu blok yang telah memasuki tahap eksploitasi.

Padahal, areal tambang yang dikelola anak usaha G-Resources ini memiliki tujuh lokasi deposit seluas 163.927 ha, antara lain Purnama, Bara-ni, dan Uluala Ulu.

Perusahaan ini juga menyiapkan investasi senilai US$ 17 juta untuk kegiatan eksplorasi. "Kami itu hanya punya satu wilayah. Purnama, Barani, dan deposit lain itu wilayahnya sangat berdekatan sehingga tidak bisa dikatakan berbeda lokasi," kata Katarina.

Penolakan senada sebelumnya juga diungkapkan oleh Tony Wenas, Wakil Ketua Indonesian Mining Association (IMA), Ia bilang, pemerintah juga tidak bisa langsung menarik areal eksplorasi tambang milik KK dan PKP2B menjadi wilayah pencadangan negara (WPN). Pasalnya, untuk pengembalian blok-blok itu, antara pengusaha dan pemerintah juga dilakukan lewat proses renegosiasi.

Seperti kita tahu, penegasan pemerintah ini tertuang dalam surat edaran Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, No. 08.E/30/DJB/2014. Pemilik KK diberi waktu tiga tahun sedangkan PKP2B dua tahun.

Sukhyar, Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM mengatakan, pemerintah tidak segan meminta blok eksplorasi yang gagal dituntaskan "untuk dijadikan wilayah pencadangan negara. "Yang penting tiga tahun, cadangan yang mereka temukan diproduksi, lainnya harus dikembalikan," kata dia.

 Sumber : Kontan, 05 Desember 2014

Terakhir Diperbaharui ( Kamis, 11 Desember 2014 07:42 )
 

Lima Konsorsium Pengusaha Tiongkok Investasi Di Mimika

Surel Cetak PDF

Oleh Evarianus Supar

Timika, 5/12 (Antara). Lima konsorsium pengusaha Tiongkok siap menanamkan investasi mereka di Mimika, Papua, dalam bidang pemurnian limbah tailing PT Freeport Indonesia, pembangunan pabrik semen, pembangunan power plant (PLTU) dan pembangunan pabrik smelter.

Tokoh masyarakat Mimika, Yosep Yopi Kilangin kepada Antara di Timika, Jumat, mengatakan kesiapan lima konsorsium pengusaha Tiongkok itu dinyatakan saat Bupati Mimika Eltinus Omaleng berkunjung ke Beijing dan Xianjie pada akhir November lalu.

Bahkan salah satu pengusaha besar asal Tiongkok ikut bersama rombongan Bupati Eltinus Omaleng ketika kembali ke Timika awal pekan ini.

Pengusaha yang akan terlibat dalam investasi pembangunan pabrik semen dan pemurnian tailing Freeport itu diantar langsung oleh Bupati Eltinus Omaleng melihat potensi energi listrik di Sungai Urumuka dan potensi tambang pasir besi di Kampung Pronggo Distrik Mimika Barat Tengah dan potensi pasir tailing Freeport mulai dari pesisir pantai Mimika hingga Mil 28.

"Salah satu investor besar dari Tiongkok sudah ada di Timika. Jadi, ini tidak main-main, kita sangat serius untuk mulai membangun," ujar Yopi Kilangin yang ikut dalam rombongan Bupati Mimika, Eltinus Omaleng berkunjung ke Tiongkok pada pada 21-29 November 2014.

Selama berada di ibukota Beijing, Bupati Eltinus Omaleng bersama rombongan yang berjumlah sekitar 30 orang menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara organisasi pengusaha Tiongkok (semacam organisasi Kamar Dagang dan Industri/KADIN) dengan para pengusaha yang akan terlibat berinvestasi di Mimika).

Rombongan Bupati Mimika juga berkesempatan mengunjungi Kota Xianjie yang merupakan kota tambang dengan pusat industri pengelolaan limbah tailing yang sudah sangat teruji kualitasnya.

Menurut Yopi, selama ini Tiongkok memanfaatkan pasir yang sudah dimurnihkan dari limbah tambang untuk membangun kota-kota modern di negara berpenduduk lebih dari 1 miliar itu dengan tidak merusak sungai dan lingkungannya.

"Pasir tailing yang sudah diolah dan dikeluarkan dari bahan-bahan beracun dimanfaatkan untuk membangun kota-kota modern di seluruh Tiongkok, membangun jalan tol bebas hambatan, tanpa mengganggu ekosistem dan membongkar hutan. Sungai di sana kondisinya sangat bersih. Mereka sudah memiliki hak paten dalam hal teknologi pemurnian tailing ini," jelas Yopi, mantan Ketua DPRD Mimika periode 2004-2009.

Ia menambahkan, rencana investasi para pengusaha Tiongkok di Mimika mendapat dukungan sepenuhnya dari pemerintah negara itu, juga Bank of China.

"Ini bukan sekadar bicara-bicara, tapi mereka sudah menyiapkan dana. Pemerintah Tiongkok memberikan waktu selama enam bulan kepada para pengusahanya untuk datang berinvestasi di Mimika. Jika mereka tidak melakukan kegiatan apa-apa, para pengusaha itu akan diganti oleh yang lain yang sudah siap berinvestasi di Mimika," ujarnya.

Sekembali dari Tiongkok, menurut Yopi, Bupati Mimika Eltinus Omaleng akan membentuk tim untuk melakukan studi kelayakan dan melakukan berbagai kajian guna menindaklanjuti berbagai kesepakatan yang telah ditandatangani di Tiongkok.

Kegiatan yang akan segera dilakukan dalam waktu dekat yaitu pembebasan lahan untuk membangun kawasan taman industri. Lokasi yang dipilih yaitu di sekitar Kampung Wonosari Jaya (SP4) hingga Kadun Jaya Kilometer 10.

"Tim Pemkab Mimika akan segera melakukan studi kelayakan dan membuat site plan untuk pembangunan pabrik pemurnian tailing. Pabrik pemurnian tailing yang akan dibangun awalnya masih dalam kapasitas kecil. Setelah hasilnya terlihat maka akan dibangun pabrik dalam kapasitas besar sekaligus membangun pabrik smelter," ujar Yopi Kilangin.

Ia menegaskan, masyarakat Suku Amungme dan Kamoro sangat mendukung gagasan yang diambil Bupati Mimika, Eltinus Omaleng mengingat masalah limbah tailing Freeport selama berpuluh-puluh tahun menjadi masalah besar di Mimika.

"Dari dulu kami masyarakat sangat mengharapkan agar limbah tailing Freeport dengan jumlah miliaran kubik yang telah merusak sungai, hutan dan segala ekosistem kami bisa dimanfaatkan untuk sesuatu yang positif. Kita punya kekayaan material tailing yang luar biasa. Kalau semua ini bisa terealisasi maka kelak Timika akan menjadi pusat industri di Papua," ujar Yopi sembari berharap tim Pemkab Mimika benar-benar melakukan kajian secara mendalam soal investasi yang akan dibangun sekaligus melakukan studi AMDAL yang akurat.

Dalam rangka mendukung rencana tersebut, katanya, Pemkab Mimika juga didorong untuk secepatnya membentuk sebuah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang nantinya akan menjalankan misi bisnis pemerintah daerah setempat.

Sumber : Antara, 05 Desember 2014

Terakhir Diperbaharui ( Kamis, 11 Desember 2014 07:39 )
 

Constitutional Court upholds ore export ban

Surel Cetak PDF

Raras Cahyafitri

The Constitutional Court rejected a judicial review of the governments ban on mineral ore exports filed by a group of mining companies saying that the prohibition did not violate the existing mining law.

"The court’s ruling entirely rejected the applicants appeal," chief justice Hamdan Zoelva said Wednesday. With the court’s ruling, the ban, which became effective in early January, will continue.

The request for a judicial review of the mining law, the legal basis for the ban, was submitted by Indonesias Mineral Entrepreneurs Association (Apemindo), PT Harapan Utama Andalan, PT Pelayaran Eka Ivanajasa and Koperasi TKBM Kendawangan Mandiri. They said the export ban should be removed because it was not specifically stipulated in the law.

The applicants challenged articles 102 and 103 in the 2009 Mining Law, which say that mining companies should process and refine their raw minerals in domestic smelters before exporting them to give added value to the country’s mining sector. They argued that the government had misinterpreted the articles as a ban on ore exports was not specifically stated in the law.

However, the court ruled the ban was necessary to ensure the country would have enough ore for domestic smelters.

"The ban is fair because value addition through processing and refining in domestic smelters can be done when the ore supply is available," Judge Ahmad Fadlil Sumadi said.

Moreover, he said, it was fair because the Mining Law had given a five-year transition period, until earlier this year, for businesses to comply with the law.

"If they argue that the regulation lost jobs, it is because they didn’t comply with it," Ahmad said.

The government welcomed the court’s ruling, saying it would support the country’s movement to manage its resources and create independence in the sector.

Indonesia is a major exporter of raw materials and commodities. Under the Mining Law, the country is attempting to climb the supply chain by moving to exports of value-added products.

The move is also aimed at boosting downstream industries, which it is hoped will create more employment

Mineral and coal director general at the Energy and Mineral Resources Ministry, R. Sukhyar, said the ruling would also accelerate the development of smelters in the country.

Following the implementation of the ore export ban, a number of investments for the development of processing and refining facilities have started to enter the country. However, progress is slow, partly because investors were waiting for the court’s decision for business certainty.

"We are still allowing exports of semi-finished products [such as concentrates] until 2017, as previously we gave the miners five years to adapt. After 2017, everything must be refined and there will be no more time," Sukhyar said.

Despite the court’s ruling, businesses will continue to ask the government to ease the ban.

"We will discuss this with the new government. We will propose a quota for ore exports so that we can finance smelter development," said Erry Sofyan, secretary-general of the bauxite association.

He added that the applicants had also submitted an appeal to the Supreme Court, which had not yet given its ruling.

 Source : The Jakarta Post, December 04, 2014

Terakhir Diperbaharui ( Selasa, 09 Desember 2014 09:57 )
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL