Indonesian Mining Association


  • Buat akun
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Pemerintah Minta Newmont Bangun Smelter Sendiri

Surel Cetak PDF

JAKARTA. Pemerintah meminta PT Newmont Nusa Tenggara mengkaji pembangunan pabrik pengolahan (smelter) tambang sendiri di luar kerja sama dengan PT Freeport Indonesia. Pemerintah berkeinginan agar Newmont tidak bergantung kepada smelter yang akan dibangun Freeport.

"Kami melihat, kalau Newmont bergantung pada Freeport, sementara kuota sepenuhnya diambil Freeport, maka akan menjadi masalah bagi Newmont," kata Dirjen Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) R Sukhyar di sela rapat dengan Komisi VII DPR di Jakarta kemarin.

Sukhyar mengakui, Newmont sudah melakukan kajian pembangunan smelter, namun hasilnya tidak ekonomis. Pemerintah juga sudah memutuskan Newmont menumpang smelter Freeport karena kendala keekonomian tersebut. "Namun, kami minta Newmont mengkaji lagi kemungkinan membangun smelter dengan mencari mitra lain di luar Freeport," katanya.

Dalam nota kesepahaman (memorandum of understanding /MoU) renegosiasi kontrak karya, kata Sukhyar, juga disebutkan Newmont akan bekerja sama dengan pihak lain termasuk Freeport.

Apalagi, Newmont berencana melanjutkan investasi di Elang Dodo, sehingga perlu kepastian keberlanjutan pasokan ke smelter. "Sekarang teknologi semakin maju, sehingga Newmont bisa mengkaji lagi apakah ekonomis kalau membangun smelter sendiri," katanya.

Pada 3 September 2014 pemerintah dan Newmont menandatangani MoU tentang poin-poin renegosiasi kontrak pertambangan di Batu Hijau, Nusa Tenggara Barat (NTB). Salah satu klausul MoU adalah Newmont akan menggunakan smelter yang dibangun Freeport.

Di sisi lain, Newmont masih terkendala untuk melanjutkan ekspor dari tambang Batu Hijau. Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi mengatakan, masalah ekspor Newmont yang kembali tertunda dikarenakan masalah internal Newmont dengan mitra kerjanya terkait perjanjian pembangunan pemurnian mineral.

"Itu kalau Newmont ada beberapa komitmen di MoU-nya, yaitu komitmen untuk membikin smelternya, konon kabarnya itu belum beres dengan mitranya yaitu Freeport," ujarnya di Jakarta, Jumat (12/9).

Kemendagmasih menunggu kejelasan kerja sama antara Newmont dengan Freeport untuk diberikan rekomendasi ekspor konsentrat emas yang di-tambangnya di Batu Hijau. ant/okezone

 Sumber : Seputar Indonesia, 16 September 2014

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 01 Oktober 2014 03:48 )
 

RENEGOSIASI KONTRAK PERTAMBANGAN : Kontrak Tuntas September Ini

Surel Cetak PDF

Asep Munazat Zatnika

JAKARTA. Pemerintah optimistis, penandatanganan nota kesepahaman alias memorandum of understanding (MoU) amandemen kontrak pertambangan dengan 107 perusahaan pemilik yin usaha pertambangan (IUP) dan pemegang kontrak karya pertambangan batubara (PKP2B) akan selesai akhir September ini.

Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) ad interim Chaerul Tanjung menegaskan, sampai tengah September 2014, perusahaan yang telah meneken MoU mencapai lebih dari 100 perusahaan.

"Tinggal lima sampai tujuh perusahaan lagi," kata Chaerul, akhir pekan lalu.

MoU adalah tahapan sebelum ditandatangani amandemen kontrak. Sementara itu, renegosiasi kontrak mencakup 107 perusahaan pertambangan, yang terdiri dari 34 pemegang kontrak karya (KK) dan 73 pemegang PKP2B.

Chaerul bilang, dari sekitar 100 perusahaan yang sudah teken MoU, di antaranya adalah PT Freeport Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara. Sementara yang belum selesai tinggal perusahaan tambang yang relatif kecil. Dia menghitung, jumlah perusahaan pemilik IUP dan PKP2B yang meneken MoU amandemen kontrak pertambangan mengalami peningkatan. Laporan ESDM pada Agustus lalu menyebutkan, jumlah perusahaan yang menandatangani MoU masih 66 perusahaan.

Chaerul optimistis, dengan telah dilakukannya MoU, industri pertambangan mineral dan batubara (minerba) akan kembali menggeliat. Sebelumnya, dalam beberapa bulan terakhir ekspor minerba sempat tertekan dengan kebyakan pelarangan ekspor. "Perbaikan kebijakan di industri minerba diharapkan mendorong ekspor mineral. Dengan begitu, ikut medorong neraca perdagangan Indonesia bisa kembali surplus," imbuh Chaerul.

Menteri perdagangan Muhammad Lutfi menargetkan, seiring adanya perbaikan ekspor mineral, nilai ekspor Indonesia di tahun ini bisa mencapai US$ 200 miliar.

Selain mendorong perbaikan neraca perdagangan, proyeksi membaiknya ekspor dari industri mineral, akan mendorong pertumbuhan ekonomi di tahun depan. Lutfi optimistis, target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan pemerintah dan DPR dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015 sebesar 5,8% bisa tercapai.

Ekonom Samuel Asset Management Lana Soelistyaningsih mengatakan, tekanan neraca perdagangan selama ini masih cukup besar. Akibatnya, defisit neraca transaksi berjalan alias current account deficit terus terjadi. Ini yang membuat fundamental ekonom Indonesia bermasalah.

 Sumber : Kontan, 16 September 2014

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 01 Oktober 2014 03:43 )
 

Pemerintah akan Evaluasi Kelayakan Tambang Bawah Tanah Freeport

Surel Cetak PDF

Yurika Indah Prasetianti

JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih menunggu laporan tim teknis yang melakukan evaluasi kelayakan operasi tambang bawah tanah PT Freeport lndonesia. Evaluasi dilakukan menyusul longsornya tambang bawah tanah Grasberg Block Cave di Mimika, Papua yang dikelola anak usaha Freeport McMoran CopperGold Inc itu.

R Sukhyar, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, mengungkapkan pemerintah akan mengirim tim evaluasi yang akan mencari penyebab longsor di tambang bawah tanah Freeport.

"Kami lihat kelayakan yang dibuat seperti apa. Kalau ada kelalaian akan ada rekomendasi dari kami," kata Sukhyar di Jakarta, Senin.

Mcnunit Sukhyar, pemerintah akan mengevaluasi setiap insiden di area pertambangan yang dilanjutkan dengan pemberian rekomendasi pada pengelola pertambangan untuk melakukan langkah-langkah terpadu agar insiden tidak terulang lagi.

"Peristiwa di Freeport merupakan area tambang bawah tanah pengembangan. Bukan area bawah tanah yang sudah melakukan kegiatan produksi. Kejadian itu tidak mengganggu produksi," ujar dia.

Longsornya tambang bawah tanah Freeport terjadi di area West Muck Bay, tambang bawah tanah Grasberg Block Cave pada, Jumat (12/9). Tim Gabungan Underground Mine Rescue dan Emergency Preparedness Response Group Freeport Indonesia segera diterjunkan saat kejadian terjadi. Peristiwa tersebut menyebabkan satu korban meninggal dunia.

Svikhyar yang ditanya kemungkinan Freeport mendapatkan sanksi dari insiden yang kedua di tambang bawahnyanya menyebutkan masih menunggu hasil evaluasi dari inspektur tambang Kementerian ESDM.

Pemerintah sebelumnya sempat menghentikan operasi tambang terbuka Grasberg dan tambang bawah tanah (deep ore zone/DOZ) Freeport pada 14 Mei 2013 setelah fasilitas latihan tambang bawah tanah Big Gossan runtuh dan menewaskan 28 peserta latihan. Satu sebelum kemudian pemerintah baru mengizinkan Freeport mengoperasikan tambang terbuka Grasberg dan baru pada 9 Juli 2014, tambang bawah tanah Freeport diizin beroperasi.

Budi Santoso, Ketua Working Group Kebijakan Pertambangan Perhimpunan Ahli Pertambangan (Perhapi), mengatakan potensi kecelakaan tambang seperti yang terjadi di tambang Freeport selalu ada karena berkaitan dengan kondisi alam yang tidak seratus persen diketahui.

"Pendekatan teknik adalah pendekatan kombinasi antara kelayakan teknis dan biaya," kata dia.

Menurut Budi, pemeriksaan yang dilakukan pemerintah perlu melihat apakah ada unsur keteledoran maupun ketidak cakapan atau kesengajaan.

Pemberhentian operasi tambang, lanjut dia, bukan solusi. Namun yang perlu dilakukan adalah melihat penyebab dan bagaimana mengantisipasi ke depan agar kejadian tersebut tidak terulang.

"Temuan-temuan baru bisa dipergunakan untuk perbaikan SOP kedepan. Apalagi operasi Freeport memiliki kompleksitas berbeda dan tidak ada operasi tambang yang mirip untuk dijadikan acuan," tandas dia.

 Sumber : Indonesia Finance Today, 16 September 2014

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 01 Oktober 2014 03:40 )
 

Investasi Bisnis Pertambangan Sedang Tumbang

Surel Cetak PDF

Yuwono Triatmodjo

Minat investasi publik terhadap sektor pertambangan pada tahun ini, turun drastis jika dibandingkan tahun lalu. Penyebab utama dari kondisi tersebut tak lain adalah penurunan harga komoditas tambang itu sendiri. Data yang dikumpulkan Bloomberg menunjukkan, dana masyarakat global yang terhimpun untuk kemudian ditempatkan di sektor tambang sepanjang tahun ini, anjlok menjadi US$ 1,1 miliar, daripada tahun 2013 yang mencapai US$ 8,8 miliar.

ENTAH kapan kejayaan sektor pertambangan akan kembali terulang. Kini, investor tengah alergi dengan industri pertambangan yang tidak kunjung menunjukkan tanda-tanda positif pembalikan arah. Bahkan, berdasarkan data transaksi di pelabuhan Qingdao, China, pekan lalu, yang dihimpun Bloomberg, harga produk tambang, seperti byih besi kian luruh dan nongkrong di posisi US$ 83,80 per ton, harga terendah sejak tahun 2009.

Ini belum seberapa. Eksekutif dari Orica Ltd, Calderon memprediksi, harga bjjih besi (iron ore) dunia kemungkinan akan rontok ke kisaran US$ 70-US$ 80 per ton, dalam tempo dua tahun hingga tiga tahun ke depan. Orica sendiri merupakan salah satu pemasok bahan-bahan kimia dan peledak bagi industri tambang dunia.

Salah satu contoh tidak sedap pergerakan harga komoditas ini yang menyebabkan minat investasi pada sektor tambang menurun drastis. Catatan Bloomberg menunjukkan, hingga saat ini, total pengumpulan dana publik dalam produk investasi kelolaan hedge fund untuk diinvestasikan ke sektor pertambangan, melorot. Sepanjang tahun ini, hanya terkumpul dana investasi sebesar US$ 1 miliar.

Bandingkan saja dengan posisi pengumpulan dana kelolaan tahun 2013 yang hingga US$ 8,8 miliar. "Saat ditawarkan investasi tambang, kebanyakan investor menyatakan baru akan masuk sektor ini tiga tahun hingga lima tahun ke depan," tutur David Williams, Managing Director Kidder William Ltd, dalam sebuah seminar di Melbourne, Australia belum lama ini, seperti dikutip Bloomberg.

Tidak hanya byih besi, harga batubara pun tetap melempem. Persoalan di bisnis tambang semakin rumit. Sebab, ketika harga menurun, produksi justru meningkat. Di sisi lain, China sebagai salah satu negara konsumen produk komoditas, belum bisa membeli dengan maksimal.

Itu sebabnya, mengapa BHP Billiton Ltd, raksasa tambang asal Australia bermaksud memisahkan (spin off) unit bisnis pertambangan batubara di Afrika Selatan. Manajemen BHP sempat menjelaskan bahwa rencana ini merupakan upaya mereka untuk fokus ke produk lainnya yang masih bisa memberikan nilai jual tinggi. Sejumlah broker mengkalkulasi nilai tambang BHP di Afrika Selatan berkisar antara US$ 8 miliar hingga US$ 17 miliar.

Namun lantaran lesunya pasar, analis tidak yakin BHP akan memperoleh harga tinggi untuk tawaran penjualan asetnya di Afrika. "Harga wajar, sulit terwujud seperti apa yang diinginkan BHP," kata Michael Lopez, Manajer Investasi Aberdeen Asset Management Ltd. Pihak yang tertarik membeli aset BHP tentu ada, meskipun dengan harga yang lebih rendah.

Calderon menyebutkan, para pengelola dana kini tidak berani menaruh dana investasi yang signifikan di sektor pertambangan. Apa yang dipikirkan Calderon, telah dituangkan dalam laporan Ernst Young LLP, per Agustus 2014. Dalam laporannya, Ernst Young menyatakan, investor tidak akan menunggu lama untuk menarik investasinya, khawatir akan kejatuhan harga yang lebih dalam. Sebab hingga kini, harga komoditas masih belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan.

Namun begitu, tetap ada investor yang tertarik untuk membeli aset tambang dengan nilai lebih mini. Kata Calderon, investor tertarik berinvestasi dengan kisaran US$ 10 juta hingga US$30 juta.

 Sumber : Kontan, 13 September 2014

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 01 Oktober 2014 03:37 )
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL