Indonesian Mining Association


  • Buat akun
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Papua Siap Bangun "Smelter"

Surel Cetak PDF

JAYAPURA, KOMPAS. Gubernur Papua Lukas Enembe menyatakan. pihaknya siap membangun smelter atau pengolahan konsentrat mineral yang dihasilkan PT Freeport Indonesia Lokasi industri itu direncanakan di Kabupaten Mimika.

"Walaupun pemerintah pusat mendukung pembangunan smelter di luar Papua, kami akan menghadirkan pabrik itu dengan menggunakan dana sendiri. Freeport wajib menggunakan fasilitas milik kami demi meningkatkan pemasukan anggaran pemda dan membuka lapangan kerja masyarakat setempat," kata Lukas di Jayapura, Minggu (16/11).

Sejak 1997, PT Freeport Indonesia yang beroperasi di Tembagapura mengirimkan 45 persen dari 2,9 juta ton konsentrat per tahun ke industri smelter di Gresik, Jawa Timur. Sisa konsentrat dikirim ke Tiongkok, India, Jepang, Filipina, dan Spanyol.

Pengolahan konsentrat tidak hanya menghasilkan emas, perak, dan tembaga Ada dua limbah bernilai ekonomis tinggi, yaitu slack untuk bahan semen dan gas sulfur dioksida yang diolah menjadi belerang untuk pupuk Gubernur menuturkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Bank Goldman Sachs asal Amerika Serikat sebagai penyalur dana dalam pembangunan smelter. Kehadiran industri smelter turut disertai pembangunan pabrik semen, pembangkit listrik, dan pupuk. Upaya pembangunan industri secara terintegrasi dinilai sebagai solusi mengangkat Papua keluar dari masalah kemiskinan karena tingginya biaya hidup.

"Percuma saja pemerintah memberikan banyak dana kepada kami. Namun, 70 persen dana itu habis untuk belanja bahan bangunan dan kebutuhan pokok di Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Karena itu, Presiden Joko Widodo patut memikirkan kebijakan yang mengakomodasi hadirnya sentra-sentra produksi di Papua" ujarnya.

Senior Vice President Geoservice PT Freeport Indonesia Wahyu Sunyoto mengatakan, pihaknya otomatis akan mengelola konsentrat di smelter yang berlokasi Papua Namun, pemda harus menyediakan tenaga listrik minimal di atas 150 megawatt dan lahan seluas 100 hektar untuk lokasi industri smelter, beserta industri pendukung lainnya untuk mengolah gas SO 2 dan cairan asam sulfat.

"Industri smelter harus berdekatan dengan pantai. Kondisi infrastruktur jalan di Papua belum dapat dilalui truk-truk. Pengiriman konsentrat dapat melalui kapal," katanya. (FLO)

 Sumber : Kompas, 17 November 2014

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 19 November 2014 07:58 )
 

Kontribusi Pertambangan Umum Masih Minim

Surel Cetak PDF

Rasio penerimaan negara dari pertambangan umum terhadap rata-rata penerimaan negara hanya 6,16%.

Ignasius Laya

JAKARTA. Sektor pertambangan umum belum memberikan kontribusi yang optimal terhadap pendapatan negara. Apalagi jika dibanding dengan sektor minyak dan gas bumi (migas), kontribusi pertambangan umum terhadap pendapatan negara sangat timpang.

Komaidi Notonegoro, Wakil Direktur ReforMiner Institute, mengatakan dalam 10 tahun terakhir (2005-2012) rata-rata penerimaan negara dari sektor migas sekitar Rp 225,71 triliun sementara pertambangan umum hanya rata-rata Rp 60,42 triliun. Penerimaan negara rata-rata dalam 10 tahun terakhir Rp 904,47 triliun.

Rasio penerimaan negara dari pertambangan umum terhadap migas pada periode itu hanya 25,32%. Rasio penerimaan negara dari pertambangan umum terhadap rata-rata penerimaan negara hanya 6,16%, jauh lebih rendah dari rasio penerimaan negara dari sektor migas terhadap rata-rata penerimaan negara yakni 25,48%.

Menurut Komaidi, di sektor migas bagian pemerintah sekitar 85% dan 15% untuk kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) melalui skema bagi hasil (production sharing contract /PSC). Jika dikurangi cost recovery antara 25%-30%, maka kontribusi migas kepada negara sekitar 55%-60%.

Di sektor pertambangan umum, pendapatan negara berasal dari royalti dan pajak yang kecil, rata-rata 1% untuk kontrak kaiya. Royalti batubara masih lebih baik karena menyetorkan royalti paling kecil 7%.

Aturan-aturan pelaksana di sektor pertambangan mineral dan batubara seperti ini tidak lagi sesuai roh undang-undang yang memberikan kuasa kepada negara atas sektor strategis. Kuasa pertambangan berupa kontrak kaiya dan izin usaha pertambangan (IUP) diberikan langsung pemerintah pusat dan pemerintah daerah kepada pelaku usaha. Akibatnya tidak ada kontrol negara yang kuat atas perusahaan tambang.

Di industri migas, ada Satuan Kerja Khusus Pengawas Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) yang menjadi perpanjangan tangan pemerintah untuk mengontrol perusahaan tambang. SKK Migas dapat mengevaluasi dengan detail semua biaya dan elemen pendapatan negara dari kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) sehingga mampu mengoptimalkan pendapatan negara dari sektor ini.

Menurut Komaidi, perlu ada satu lembaga seperti di migas, BUMN misalnya yang bisa verifikasi jumlah produksi, struktur biaya dipantau jelas. Kalau tidak, perusahaan bisa membayar nilai royalti yang rendah.

"Kalau besaran royalti dinaikan, perusahaan tambang bisa saja membesarkan biaya, sehingga nilai royalti kecil walau persentasinya besar, karena royalti dihitung dari penjualan bersih," kata dia di Jakarta, Senin.

Menurut Komaidi, besaran royalti tidak menjadi faktor utama kecilnya sektor pertambangan umum kepada pendapatan negara, tetapi terutama tidak ada kontrol ketat dari lembaga khusus untuk memverfikasi biaya produksi, dan jumlah produksi.

Dia mengatakan, selama ini pemerintah hanya mendapatkan laporan dari perusahaan tambang dan surveyor terkait laporan produksi dan ekspor. Tetapi tidak ada badan khusus yang mengecek kadar mineral dalam bijih mineral yang diekspor.

Surveyor hanya menghitung volume bukan informasi detail soal kadar mineral. Padahal kadar ini yang menentukan besaran royalti tambang dan dasar penerimaan pajak juga retribusi daerah.

"Di migas berapa produksi per barelnya, struktur biayanya jelas dihitung dan dievaluasi SKK Migas. Semuanya jelas. Di tambang, gelap. Makanya data untuk menghitung berapa kontribusi pertambangan atau misalnya untuk menghitung perbandingan ekspor bijih mineral dan berapa kalau ada peningkatan nilai tambah sulit didapatkan dan sulit dihitung," ungkap dia.

Kenaikan Royalti

Komaidi menambahkan pemerintah harus tetap konsisten menerapkan kenaikan royalti kontrak karya mineral dari 1% menjadi 4% seperti ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003.

Berdasarkan simulasi dari data Kementerian ESDM, jika royalti tidak dinaikan dari 1 % menjadi 4% maka potensi kehilangan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dari delapan pemegang kontrak karya mencapai Rp 2,2 triliun per tahun.

Kedelapan pemegang kontrak karya itu adalah PT Freeport Indonesia, PT Vale Indonesia Tbk (INCO), PT Avocet Bolaang Mongondow, PT Indomuro Kencana, PT Kobatin, PT Newmont Nusa Tenggara, PT Nusa Halmahera Minerals, Dan PT Natarang Mining.

Dalam enam tahun terakhir (2007-2012), rata-rata PNBP dari kontrak kaiya hanya Rp 1,85 triliun sementara IUP menyumbang Rp 3,12 triliun, perjanjian karya pertambangan pengusahaan batubara (PKP2B) yang membayar royalti 13,5% berkontribusi rata-rata Rp 12,9 triliun dalam periode ini. Dengan rata-rata PNBP Rp 17,87 triliun sepanjang 2007-2012, maka kontribusi PNBP kontrak kaiya hanya 12,18%, IUP 17,01%, dan PKP2B 70,80%.

 Sumber : Indonesia Finance Today, 10 Desenber 2013

Terakhir Diperbaharui ( Kamis, 12 Desember 2013 10:40 )
 

Akhirnya Pertamina Bisa Pasok Bahan Bakar Freeport

Surel Cetak PDF

Setelah 40 tahun lebih beroperasi, PT Freeport Indonesia kini minta PT Pertamina (Persero) untuk memasok kebutuhan bahan bakarnya. Kontrak pasokan bahan bakar itu mencapai Rp 2,5 triliun per tahun.

OLEH: RAMA JULIAN SAPUTRA

PT Pertamina (Persero) dan PT Jakarta, Awal Juli lalu. Freeport Indonesia (PTFI) akhirnya menandatangani kesepakatan kerja sauna Letter of Intent (LoI) jual beli High Speed Diesel (HSD) yang akan digunakan perusahaan tersebut untuk bahan bakar operasionalnya di lokasi tambang di Kabupaten Mimika, Papua.

Penandatanganan LoI dilakukan oleh Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan dan Presiden Direktur Freeport Indonesia Rozik B. Soetjipto di Jakarta, Awal juli lalu.

Karen Agustiawan mengatakan, melalui Lol ini Pertamina akan memasok kebutuhan solar HSD PTFI sebanyak 21.000 ribu kiloliter (KL) per bulan. Dengan asumsi harga solar yang digunakan Rp 10 ribu per liter, maka nilai kontrak tersebut sekitar Rp 2,5 triliun per tahun. Kebutuhan HSD PTFI sebesar 36.000 ribu KL per bulan. Ini merupakan kerja sama pertama setelah Freeport beroperasi 40 tahun di Indonesia.

Karen menambahkan, selama lebih dari 50 tahun menangani distribusi bahan akar minyak dan selama 40 tahun Freeport beroperasi di Indonesia, baru kali ini terjalin kontrak kerja sama. Untuk itu ia berharap pada kerja sama lainnya mendatang, pasokan Pertamina ntuk Freeport bisa ditingkatkan.

Freeport tidak perlu sungkan jika merasa pasokan dari kami belum memenuhi spesifikasi teknis. Kami pasti penuhi (spesifikasi) teknisnya. Kami berharap pada tahun-tahun ke depan, volume bisa diperbesar," kata Karen.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya menambahkan bahwa suplai solar akan dilakukan pada awal 2014. Dalam waktu dua hingga tiga bulan ke depan, Pertamina akan melakukan uji coba pengiriman kargo sebesar 10 KL.

Frekuensi penerbangan di Timika meningkat sehingga kebutuhan bahan bakar tersebut juga bertambah. "Kami harapkan bisa buka DPPU (Depot Pengisian Pesawat Udara) juga sehingga penerbangan lain bisa masuk kesana. Ini akan memberi keuntungan selain untuk Freeport, juga masyarakat di sekitar lokasi Freeport," terang Hanung.

Dalam Lol tersebut, pasokan HSD Pertamina kepada PTFI akan dilakukan selama 1 tahun dengan opsi perpanjangan setiap tahun selama 2 kali dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pada kinerja pasokan setiap tahunnya. Selain HSD, saat ini PTFI telah menggunakan produk Pertamina, yaitu Avtur untuk kegiatan operasional perusahaan.

Indonesia untuk menolak pasokan dari Pertamina. "Sudah 40 tahun niat untuk bisa bekerja sama dan akhirnya sekarang terwujud."

Alasan pembelian solar dari Pertamina, menurut Rozik, seiring dengan tujuan Freeport untuk mendukung pembangunan nasional. "Freeport punya misi, bukan sekedar jadi perusahaan tambang, tapi juga bisa berperan untuk pembangunan. Tentunya masalah energi terpenting," ungkapnya.

Dia menambahkan, kebutuhan bahan bakar Freeport mencapai 2,85 juta barel per tahun. Pertamina memasok 60 persen dari total kebutuhan solar untuk operasi di pertambangan. Sementara 40 persen sisanya akan dipasok oleh supplier lain. "Kerja sama dengan Pertamina akan berlangsung selama tiga tahun,” jelasnya. Menurut Rozik selama ini pasokan solar Freeport berasal dari supplier swasta, salah satunya PT AKR.

 Sumber : Resources-IMA, Juli 2013

Terakhir Diperbaharui ( Kamis, 25 Juli 2013 11:15 )
 

Pendapatan Freeport Semester I dari Grasberg Capai US$ 6 Miliar

Surel Cetak PDF

Realisasi pendapatan Freeport di semester I 2013 turun 36,7% dibanding periode yang sama 2012 sebesar US$ 9,53 miliar.

Ignasius Laya

JAKARTA. Freeport-McMoRan Copper Gold Inc, perusahaan tambang terbesar di dunia, membukukan pendapatan US$ 6,03 miliar pada semester I 2013 dari penjualan tembaga dan emas yang berasal dari tambang Grasberg, Papua.

Laporan resmi Freeport yang dirilis Selasa (23/7), menyebutkan penjualan tembaga tambang Grasberg mencapai 356 juta pound dan 342 ribu ounces emas.

Dengan realisasi hargajual rata US$ 3,20 per pound tembaga, dan US$ US$ 1.431 per ounces emas. Freeport membukukan pendapatan dari penjualan tembaga sebesar USS 1,14 miliar dan penjualan emassebesar US$ 4,89 miliar.

Realisasi pendapatan Freeport di semester I 2013 turun 36,7% dibanding periode yang sama 2012 sebesar US$ 9,53 miliar. Penurunan pendapatan dari tambang Grasberg yang dikelola anak usaha Freeport, PT Freeport Indonesia, dipicu penurunan volume penjualan emas dan penurunan harga jual rata-rata tembaga dan emas.

Penjualan tembaga Januari-Juni tercatat sebanyak 356 juta pound, naik 12,3% dari 317 juta pound pada periode yang sama tahun lalu. Namun realisasi harga jual rata-rata tembaga turun menjadi US$ 3,20 per pound dari US$ 3,56 pound pada periode yang sama tahun lalu.

Penjualan emas Januari-Juni tercatat turun 33,3% menjadi 342 ribu ounces dari 513 ribu ounces pada periode yang sama 2012. Sementara realisasi harga jual rata-rata turun signifikan menjadi US$ 1.431 per ounces dari US$ 1.639 per ounce.

Secara kuartalan, penjualan tembaga kuartal II 2013 tercatat turun 13,6% menjadi 158 juta pound dari 183 juta pound pada kuartal II 2012 sebanyak 183 juta pound. Sedangkan penjualan emas turun 38,8% menjadi 151 ribu ounces dari 247 ribu ounces.

Menurut manajemen Freeport, penurunan penjualan merupakan dampak penghentian sementara operasi tambang Grasberg pasca peristiwa runtuhnya fasilitas latihan bawah tanah di area Big Gossan pada 14 Mei 2013.

Pemerintah Indonesia baru mengizinkan pengoperasian tambang terbuka pada 24 Juni 2013, sementara tambang bawah tanah beroperasi pada 7 Juli 2013.

"Penghentian sementara kegiatan pertambangan dan pengolahan di PT Freeport Indonesia, yang kemudian dilanjutkan, berdampak pada pengurangan produksi yang diperkirakan sekitar 125 juta pound tembaga dan 125 ribu ounces emas untuk kuartal kedua 2013," ungkap manajemen Freeport.

Produksi tembaga dari tambang Grasberg sepanjang semester I 2013 naik 20,9% menjadi 358 juta pound dari 269 juta pound pada periode yang sama 2012.

Namun penghentian sementara tambang mengakibatkan produksi kuartal II 2013 turun 19,6% menjadi 139 juta pound dari 173 juta pound pada kuartal II 2012.

Produksi emas semester I 2013 turun 25,2% menjadi 243 ribu ounces dari 459 ribu ounces pada semester I 2013. Produksi emas kuartal II juga turun 38,8% menjadi 151 ribu ounces dari 247 ribu ounces pada kuartal II 2012.

Freeport melaporkan, pada periode 10 Juli - 19 Juli 2013, pabrik pengolahan bijih atau ore (mill) rata-rata mengolah sekitar 200.000 metrik ton bijih per hari menjadi konsentrat.

Rozik Soetjipto, Presiden Direktur Freeport Indonesia, rm-ngatakan produksi tambang Grasberg tahun ini diperkirakan 20% di bawah target.

"Hanya mencapai 80% dari target karena dua tambang sudah bulan berhenti," kata dia.

Rozik mengatakan bijih mineral dari tambang bawah DOZ tanah memiliki tingkat keasaman yang tinggi sehingga harus ditambahkan kapur untuk menetralisir kandungan asam. Hal ini mempengaruhi produksi konsentrat.

Target Penjualan

Manajemen Freeport menyebutkan produktivitas dalam operasi tambang terbuka Grasberg dan tambang bawah tanah di area Deep Ore Zone (DOZ) tambang terus ditingkatkan.

Saat ini area DOZ diperkirakan menghasilkan 40 ribu metrik ton bijih per hari dan akan mencapai 80 ribu metrik ton bijih per hari pada pertengahan 2014.

"Penjualan dari tambang Indonesia diperkirakan sekitar 0,9 miliar pound tembaga dan 1 juta ounces emas untuk 2013, dibanding dengan 0,7 miliar pound tembaga dan 0,9 juta ounces emas pada tahun 2012," ungkap manajemen Freeport.

Estimasi penjualan tembaga dan emas tahun ini lebih rendah dari perkiraan pada April 2013 terutama disebabkan oleh penghentian sementara operasi tambang yang sebelumnya terjadi.

Selain itu, dampak usaha perusahaan untuk meningkatkan produksi dari tambang bawah tanah dan waktu mengakses kadar emas dan tembaga yang lebih tinggi di tambang terbuka juga berdampak terhadap penurunan produksi.

"Penjualan dari tambang Indonesia diperkirakan akan meningkat pada 2014 sampai 2016 karena Freeport Indonesia akan mendapatkan akses ke kadar bijih yang lebih tinggi," tulis manajemen perseroan.

 Sumber : Indonesia Finance Today, 25 Juli 2013

Terakhir Diperbaharui ( Kamis, 25 Juli 2013 11:05 )
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL