Indonesian Mining Association

  • Create an account
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Antam speeds up Halmahera smelter project to this year

E-mail Print PDF

Linda Yulisman

JAKARTA. State-owned mining firm PT Aneka Tambang (ANTM) may kick off construction of a ferronickel smelter later this year in East Halmahera, North Maluku, as the commodity’s global prices are improving.

Work on the US$1.6 billion smelter would begin sooner than previously expected, driven by a recent upward trend in global nickel prices, Antam president director Tato Miraza said on Tuesday.

The firm earlier aimed to kick off the project - which is set to produce 27,000 tons of ferronickel each year - next year, because of a prolonged drop in nickel prices resulting from sluggish worldwide demand.

"We are discussing who we will team up with to build the smelter [...] We must seek a financing partner that suits our strategic partner," Tato said after a meeting with Industry Minister MS Hidayat at the Industry Ministry.

Tato declined to elaborate about the partner.

The firm has already secured $650 million in syndicated loans from four banks the countrys biggest lender by assets, PT Bank Mandiri (BMRI); PT Bank Rakyat Indonesia (BBRI); and foreign lenders Standard Chartered Bank and Sumitomo Mitsui Banking Corporation Ltd.

Antam will spend between 25 percent to 30 percent of the total investment on the early stage of the smelter’s development this year - apart from the $75 million it has used to build supporting infrastructure, including a jetty, since last year, Tato said.

The firm may spend another $200 million on increasing the smelters initial capacity to 40,000 tons per year, he added.

Antam, a mining firm with diversified outputs covering nickel, gold, bauxite and coal, is working on several multi-year expansion projects.

Among the projects are two refineries that will process bauxite into smelter grade alumina (SGA) in Tayan and Mempawah, West Kalimantan, as well as another ferronickel smelter in Pomalaa, Southeast Sulawesi.

Antam corporate secretary Tri Hartono said that the firm would commence the operation of its chemical grade alumina refinery in Tayan later this month.

The $490 million Tayan refinery was commissioned in October last year, he added.

"We expect output to reach between 125,000 tons and 130,000 tons of alumina throughout this year as we begin commercial operations," Tri said, adding that the capacity would be increased to 300,000 tons the following year.

Antam is drafting a joint venture agreement (JVA) for its Mempawah project, which is expected to kick off next year, according to Tato.

Investment for the Mempawah project is estimated to reach around $1.4 billion to $1.5 billion, with a production capacity of 1.2 million tons of alumina.

In addition, the firm is expecting to being operating its $573 million ferronickel smelter in Pomalaa by July or August next year, Tato said.

At present, the construction of the Pomalaa smelter has been 40 percent completed, he said.

Antams shares traded on the Indonesia Stock Exchange (IDX) at Rp 1,105 each (about 10 cents), down 1.78 percent from the previous day.

 Source : The Jakarta Post, April 16, 2014

Last Updated ( Thursday, 17 April 2014 07:48 )
 

Pemerintah Ingin BUMN Setor Dividen Lebih Tinggi

E-mail Print PDF

Jakarta. Pemerintah berharap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat menyumbang dividen dalam jumlah besar ke kas negara. Pasalnya selama ini, penerimaan negara dari dividen perusahaan pelat merah masih lebih rendah dibanding penerimaan dari cukai.

Menurut Wakil Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, dividen BUMN selama ini paling banyak sekitar Rp 40 triliun. Angka ini jauh lebih rendah dari penerimaan cukai yang mencapai ratusan triliun rupiah. "Dividen BUMN selama ini tidak terlalu besar sekitar Rp 35 triliun-Rp 40 triliun dibandingkan cukai di atas Rp 100 triliun. Saya pikir wajar jika BUMN memberikan dividen yang lumayan," katanya di Jakarta, Selasa (15/4).

Terkait tunggakan dividen PT Freeport Indonesia selama dua tahun, tambah Bambang, itu menjadi urusan Kementerian BUMN. "Saya tidak tahu persis. BUMN hanya memberikan besarannya dividen yang disetorkan," tukasnya.

Dalam kesempatan sebelumnya, Wakil Menteri BUMN Mahmuddin Yasin, mengatakan BUMN memastikan target setoran dividen ke kas negara untuk 2013 tidak akan tercapai. "Target Dividen sebesar Rp 40 triliun tidak tercapai. Kami hanya bisa memenuhi dividen berkisar Rp 37,5 triliun - Rp 38,5 triliun. Ini dividen tahun buku 2013 yang akan dibayarkan dalam APBX 2014," katanya.

Untuk menggenjot target setoran dividen, Yasin mengaku sulit dilakukan, pasalnya mayoritas BUMN telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang

Saham Tahunan (RUPST) sebagai bentuk pelaporan pencapaian kinerja 2013.

"Upaya meningkatkan dividen juga tidak memungkinkan lagi karena hampir semua BUMN sudah menggelar RUPS. Kementerian BUMN akan berkoordinasi Badan Kebijakan Fiskal Kementerian

Keuangan. Setelah itu akan melaporkan kepada DPR untuk menjelaskan, dividen yang akan disetor dalam APBN Perubahan tidak tercapai," paparnya.

Sedangkan menurut pengamat BUMN Said Didu, mengatakan Wajar jika target deviden BUMN tahun buku 2013 sebesar Rp 40 triliun tidak tercapai. Sebab, target tersebut dinilai terlalu tinggi.

Tak tercapainya target tersebut tidak lepas dari kurangnya lobi kementerian BUMN dengan DPR untuk menurunkan target setoran BUMN ke negara. "Itu target deviden yang ditetapkan terlalu tinggi dan selama ini tidak ada pembicaraan yang intensif dan kurangnya lobi dari kementerian BUMN kepada DPR," ujarnya.

Mantan sekretaris menteri BUMN ini memandang, seharusnya target dividen BUMN yang rasional sekitar Rp 32 triliun sampai dengan Rp 35 triliun. Ke depannya, penentuan target dividen BUMN harus lebih rasional. "Kalau sekarang itu ketinggian," jelasnya

Sedangkan menurut pengamat ekonomi, Aviliani menuntut pemerintah menurunkan setoran dividen bank BUMN sebesar 15% dari sekitar 30%-40. Dia mengusulkan jumlah setoran dividen 2014 dapat diturunkan untuk memperkuat modal perbankan dalam menghadapi persaingan ke depan. Apalagi mengingat industri perbankan butuh tambahan modal Rp 113 triliun pada 2015. Tambahan modal juga diperlukan untuk menghadapi risiko global. (agus)

 Sumber : NERACA, 16 April 2014

Last Updated ( Thursday, 17 April 2014 07:44 )
 

Baru 28 Perusahaan Setuju Renegosiasi

E-mail Print PDF

JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan hingga saat ini tercatat sudah 28 perusahaan yang menyetujui renegosiasi Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B).

“Jika bulan lalu kami menyelesaikan sebanyak 25 yang setuju enam prinsip, sekarang bertambah termasuk yang sepakat seluruhnya menjadi total 28 perusahaan yang terdiri dari, 6 KK dan 22 PKP2B,“ ujar Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, R Sukhyar dalam laman resmi Kementerian ESDM, Senin, (14/4).

Berdasarkan catatan Kementerian hingga 8 April 2014, hanya 25,7 persen saja perusahaan yang menyepakati renegosiasi dari total 109 perusahaan yaitu 34 pemegang KK dan 75 pemegang PKP2B.

Ke depan, kata Sukhyar, akan ada sembilan perusahaan PKP2B yang akan segera disetujui pemerintah. Sehingga seluruhnya akan bertambah menjadi 31 PKP2B dari sebelumnya 22 PKP2B. Sementara selebihnya masih dilakukan pendalaman.

Menurut catatan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, saat ini sudah 28 KK dan 39 PKP2B yang menyepakati poin pengurangan luas wilayah dalam renegosiasi tersebut. Adapun untuk poin pengakhiran kontrak dan kelanjutan operasi, sudah ada 24 KK dan 60 PKP2B yang sepakat.

   Selanjutanya, untuk kewajiban pengolahan dan pemurnian, 30 KK, 72 PKP2B sudah sepakat. Dalam hal Kewajiban divestasi, ada 19 KK dan 58 PKP2B sepakat. Terakhir, untuk poin kewajiban penggunaan barang dan jasa pertambangan dalam negeri, sudah ada 33 KK dan 72 PKP2B yang sepakat.

 Sumber : Sinar Harapan, 16 April 2014

Last Updated ( Thursday, 17 April 2014 07:43 )
 

Aturan IPO Perusahaan Tambang dalam Penyelesaian

E-mail Print PDF

JAKARTA. Bursa Efek Indonesia (BEI) terus berupaya menyelesaikan peraturan bagi perusahaan pertambangan yang ingin melantai di bursa melalui skema penawaran saham perdana atau initial public offering (IPO). Ini dilakukan khususnya bagi perusahaan pertambangan yang belum mencetak keuntungan.

"Rencana ini memang membutuhkan waktu panjang. Karena perusahaan tambang memiliki spesifikasi berbeda dari perusahaan lainnya," kata Direktur Penilaian Perusahaan BEI, Hoesen, di Jakarta, Selasa (15/4).

Ia menambahkan, cadangan ketersediaan batu bara menjadi salah satu syarat utama perusahaan tambang dapat mencatatkan sahamnya di bursa, belum lagi prosedural dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang belum mencapai titik akhir. Terlebih, syarat perizinan dari pemerintah pusat dan daerah juga menjadi bagian dari sulitnya penerbitan aturan ini.

Namun, Hoesen mengungkapkan, rencana ini telah menunjukkan progress-nya. Kebijakan otoritas bursa ini sekarang sudah diskusikan dengan pihak terkait bisnis pertambangan.

la menanbahkan, pihaknya juga telah diskusi dengan Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI), Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi). "Kita bicara banyak dengan pelaku industrinya. Apa yang berbeda? Susah, karena prosedur izinnya, kan ini harus disinkronkan, ada izin di tingkat dua seperti pemda, tingkat pusat bagaimana," kata Hoesen.

Menurutnya, ini ada kemajuan, la mengibaratkn, dulu peraturannya masih di gawang kita, sekarang sudah di gawang lawan. "Tinggal eksekusi saja," katanya.

Nantinya setelah aturan ini dikeluarkan, tambahnya, perusahaan tambang meskipun dalam skala kecil akan mendapatkan keuntungan asal mempunyai ketersediaan cadangan batu bara. Sehingga ini akan menjadi fokus otoritas selanjutnya agar perusahaan tambang dapat melantai di bursa.

"Ini juga mendorong agar masuk ke pasar modal sehingga memiliki kinerja yang bagus ke depannya," kata Hoesen.

Sebelumnya, BEI menyatakan akan mempercepat peraturan bagi perusahaan tambang yang berniat melakukan penawaran umum perdana saham. Hal ini dikarenakan beberapa perusahaan pertambangan Indonesia ada yang berkeinginan listing di bursa efek luar negeri.

"Kami sudah serahkan draft-nya ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam peraturan itu nantinya, perusahaan tambang bisa melakukan IPO meskipun perusahaan tersebut belum berproduksi," kata Direktur Utama BEI Ito Warsito, beberapa hari lalu. (joko s)

 Sumber : Suara Karya, 16 April 2014

Last Updated ( Thursday, 17 April 2014 05:53 )
 
  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  4 
  •  5 
  •  6 
  •  7 
  •  8 
  •  9 
  •  10 
  •  Next 
  •  End 
  • »
Page 1 of 411