Indonesian Mining Association

  • Create an account
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Aktivis Tolak Kepala Daerah Keluarkan Izin Tambang

E-mail Print PDF

Sudah Banyak Pejabat Terjerat Kasus Suap

WACANA yang dilontarkan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) agar kewenangan memberi izin tambang diserahkan pada kepala daerah mendapat penolakan dari aktivis. Alasannya, praktek buruk Pertambangan dimulai dari masalah perizinan yang diterbitkan kepala daerah.

Selain itu, sesuai Undang Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pemberian izin tambang dialihkan dari bupati dan walikota ke tingkat gubernur.

Manajer Wilayah Krisis Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Hendrik Siregar, meminta Presiden Jokowi menolak keinginan kepala daerah yang tergabung dalam APKASI untuk mengembalikan wewenang bupati dan walikota dalam pemberian izin usaha tambang. Dia menilai, jika wewenang izin tambang dikembalikan ke bupati atau walikota, maka akan tambah semrawut.

"Apalagi selama ini banyak kasus bupati yang tersangkut kasus dugaan suap dalam pemberian izin tambang," katanya di Jakarta, kemarin.

Hendrik menuturkan, selama ini banyak izin dikeluarkan tanpa mempertimbangkan banyak hal terutama aspek lingkungan.

Dia menyarankan, jika alasan APKASI adalah UU Pemda melenceng dari otonomi daerah terutama pelayanan publik, maka lebih baik wewenang izin tambang diserahkan ke badan usaha pemerintah. "Soal pembagian wewenang, ya tinggal diatur sajalah yang terkait semangat otonomi daerah. Hanya perlu dipisahkan antara perizinan untuk korporasi dan perizinan dalam konteks pelayanan masyarakat. Itu yang perlu dibedakan," terangnya.

Menurutnya, bila pemberian izin berada di badan usaha, maka kepala daerah justru akan diuntungkan. Ditambah lagi, biasanya kepala daerah berdalih takut digugat jika akan menghentikan izin kepada perusahaan yang bermasalah. "Jika wewenang pemberian izin tambang ada di tangan badan usaha, maka kepala daerah hanya perlu mendukung badan usaha yang digugat. Kalau tetap kepala daerah yang memberikan izin maka sama saja dengan mendudukkan posisi antara korporasi sejajar dengan pemerintah," tandasnya.

Sebelumnya. Ketua Umum APKASI Isran Noor meminta Presiden Jokowi menerbitkan Perppu yang mencabut UU no 9 tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah. Dia menilai UU Pemda yang baru itu telah memangkas kewenangan bupati/walikota sampai 60 persen, termasuk kewenangan pemberian izin tambang. "Wewenang bupati dan walikota ini dipangkas, rakyat terbebani karena kesulitan mendapat pelayanan," katanya di Jakarta, Selasa lalu.

Isran mengatakan, UU Pemda tersebut menghalangi bupati untuk membangun daerahnya. Sebab, kewenangannya diberikan kepada gubernur atau pemerintah pusat. "Undang Undang ini seperti di zaman Orba. Kepala daerah hanya melaksanakan saja. Ngapain saya jadi bupati kalau tidak ada gunanya, tidak bisa mengeluarkan kebijakan publik. osp

 Sumber : Rakyat Merdeka, 18 Mei 2015

Last Updated ( Wednesday, 20 May 2015 07:25 )
 

Pemerintah Harus Buat Kajian Mendalam Masalah Smelter

E-mail Print PDF

TIMIKA, HP. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua harus mengkaji betul manfaat bagi daerah-daerah khusunya bagi putra daerah jika ingin membangun smelter di Mimika. Apakah dengan dibangunnya industri besar ini ada nilai ta,bah bagi daerah sembari keterlibatan aktif putra daerah dalam pekerjaan proyek tersebut.

Demikian diutarakan Anggota Komisi V DPR RI, HJ Peggy Patricia Pattipi Muis, saat ditemui Harian Papua di seputaran PS IV, Minggu (17/5).

Peggy mengatakan, harus ada kajian serius terkait dampak pembangunan smelter. Apakah ketika smelter tersebut nantinya berdiri, bisa memberi perubahan kemakmuran pada putra daerah atau tidak. Jika tidak ada kajian, jangan sampai keberadaan smelter nantinya justru dapat menyingkirkan putra daerah.

”Memang smelter ini dapat menyerap tenaga kerja. Tapikan smelter ini dibangun di Tanah adat masyarakat Kamoro. Pemerintah harus memperhatikan mereka. Jangan sampai karena kecanggihan alat smelter namun SDM masyarakat Kamoro tersingkir karena hadirnya orang dari daerah lain,” tekan Peggy.

Putri mantan gubernur Irian Jaya (Papua-red), Yakop Patipi, menjelaskan komunikasi dengan lembaga adat Kamoro, Lemasko adalah hal penting yang harus dilakukan pemerintah karena Lemasko sebagai lembaga adat temapt dimana smelter akan dibangun. Karena dengan berbicara dengan lembaga adat, maka pemerintah akan menyerap langsung masukan-masukan dari para pemilik tanah adat.

”Berbicara dengan Lemasko itu yang harus dilakukan pertama. Jangan buat yang lain dulu jika belum bicara. Karena ini memang tanah mereka. Wajar kalau mereka menolak, karena memang sampai saat ini mereka tidak pernah diajak bicara,” jelasnya.

Peggy mengungkapkan, pengkajian juga tidak hanya terkait dengan SDM masyarakat asli. Namun juga pemerintah perlu melakukan pengkajian terhadap infrastuktur, air bersih, listirk, fasilitas jalan yang memadai, dan kebutuhan lahan yang dibutuhkan. Karena banyak pembangunan yang menjadi pemerintahyang terkait dengan pembangunan smelter.

“Harus betul-betul ada pengkajian secara meluas. Intinya apakah di Mimika bisa didirikan smelter, bagaimana listriknya, jalannya, dan sebagainya. Itu semua harus diperhatikan pemerintah daerah jika ingin membangun smelter di Mimika,” terangnya.

Sekretaris Organisasi Kaum Intelektual Amungsa (OKIA), Gerson Harold Imbir menyatakan, PT Freeport Indonesia (PTFI) seharsunya kembali berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten (Pemkab). Agar pembangunan smelter bisa di Papua. Karena tidak ada alasan smelter tidak bisa dibangun di Papua.

Dengan koordinasi itu, sehingga smelter dapat dibangun hingga 2017. Pembangunan bisa dibantu oleh pemerintah daerah untuk dipertimbangkan ulang. (ani)

 Sumber : Harian Papua, 18 Mei 2015

Last Updated ( Wednesday, 20 May 2015 07:24 )
 

Amendemen KK Newmont dan Freeport Tuntas Juli 2015

E-mail Print PDF

JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya mineral (ESDM) menargetkan proses amendemen Kontrak Karya (KK) dengan PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) dan PT Freeport Indonesia, masing-masing dapat selesai pada akhir Mei dan Juli 2015. Karenanya, kedua perusahaan Pertambangan Tembaga dan emas tersebut diminta menunjukkan keseriusan dalam menjalani proses renegosiasi yang sedang berjalan.

Staf Khusus Menteri ESDM, Said Didu menjelaskan, secara prinsip kedua perusahaan tambang asal AS tersebut menyepakati enam poin syarat renegosiasi yang diajukan pemerintah, yaitu tentang pengurangan luas wilayah Pertambangan, peningkatan penerimaan negara atau royalti, kewajiban divestasi saham, kewajiban pengolahan dan pemurnian di dalam negeri, tingkat penggunaan barang dan jasa dalam negeri, serta tentang perubahan perizinan dari KK menjadi Izin Usaha Pertambangan. Kesepakatan tersebut seperti tertuang di dalam nota kesepahaman (memorandum of understanding/ MoU), yang telah ditandatangani kedua perusahaan bersama pemerintah.

"Berdasarkan kesepakatan yang telah tercapai itu, seharusnya penyusunan amendemen bukan menjadi persoalan lagi. Saat ini, waktunya mereka menunjukkan keseriusan," kata Said di Jakarta, Selasa (12/5).

Direktur Jenderal mineral dan batu bara, Bambang Gatot, juga harus berpedoman pada MoU yang sudah disepakati tersebut, untuk mendesak PT NNT dan Freeport menuntaskan amendemen KK mereka. Menurutnya, keseriusan kedua perusahaan tambang besar itu bukan hanya terkait amendemen kontrak, melainkan juga soal komitmen untuk membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral atau smelter di dalam negeri.

Bambang Gatot mengatakan, pihaknya telah berkomitmen segera menyelesaikan tiga agenda besar sektor Pertambangan, yaitu penandatanganan amendemen kontrak karya PT Newmont Nusa Tenggara, PT Freeport Indonesia, dan penyelesaian status Izin Usaha Pertambangan (IUP) nonckan and clear (CnC). Meski begitu, ia tidak bersedia mengungkapkan langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan pemerintah untuk mewujudkan tiga agenda besar tersebut.

"Semua sedang dipelajari, dan kami akan berupaya agar semua (agenda) dapat diselesaikan dalam waktu dekat," ucap Bambang.

Saat ini, tercatat hanya 6.174 dari 10.543 IUP di seluruh Indonesia yang sudah berstatus CnC. Perusahaan tambang pemegang IUP tersebut diberi batas waktu rekonsiliasi status CnC mereka hingga Juni 2015.

Libatkan KPK

Melihat masih banyak perusahaan tambang pemegang IUP yang belum mendapatkan status CnC, Said Didu menilai perlu dilakukan peningkatan kerja sama antara Kementerian ESDM dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menyebutkan, KPK perlu dilibatkan, khususnya dalam rangka melakukan supervisi tata kelola Minerba dengan mengunjungi provinsi penghasil tambang.

Menurutnya, upaya supervisi yang dilakukan selama ini belum menunjukkan hasil signifikan. Hal itu bisa terlihat dari masih banyaknya pemegang IUP yang belum berstatus CnC.

"Dalam hal ini. Dirjen Minerba seharusnya bisa tegas dalam penyelesaian IUP yang masih belum berstatus CnC. Jangan ada ruang negosiasi. Saya mendorong kerja sama dengan KPK terkait penyelesaian IUP non-CnC ini," ujar Said. (Saiful Rizal)

 Sumber : SINAR HARAPAN, 17 Mei 2015

Last Updated ( Wednesday, 20 May 2015 06:17 )
 

Lemasko Setuju Bangun Smelter Tapi Bukan di Mimika

E-mail Print PDF

”Maritim smelter beretmu langsung dengan tokoh-tokoh Kamoro, kita bicara mana yang benar. Mereka harus mengerti kultur budaya orang Papua, sosial budaya dan membedakan kultur orang Papua masing-masing”

Timika – Lembaga Masyarakat Adat Suku Kamoro (Lemasko) menyatakan pihaknya setuju jika smleter harus dibangun di Pappua. Tapi Lemasko tidak setuju jika smleter harus dibangun di Mimika.

”Mimika sudah cukup dengan keberadaan Freeport saja. Mimika 19 tahun saja, sudah ada ruko dimana-mana. Dalam usia ynag cukup muda pembangunan Mimika sudah sangat luar biasa dengan kehadiran PTFI tanpa melihat APBD,” kata Wakil Ketua III Lemasko Marianus Maknaipeku, saat ditemui Harian Papua di seputaran Jalan Belibis, Rabu (13/5).

Marianus menjelaskan, Lemasko menginginkan smelter dibangun di daerah lain, karena masyarakat Kamoro akan semakin menderita dan budaya Kamoro akan musnah jika smelter dibangun di wilayah Kamoro.

Marianus mengaku, sikap Lemasko yang meminta smelter tidak dibangu di Mimika sudah disampaikan kepada Gubernur Lukas Enembe dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua. Menurut Marianus, lokasi smleter sebaiknya dibangun di wilayah lain di Papua agar pembangunan bisa merata dan tidak tertumpuk di Mimika saja. ”Karena ada kabupaten-kabupaten lain di Papua yang sudah lama maupun yang baru dimekarkan butuh pembangunan. Masih banyak kabupaten yang butuh investor untuk membangun daerah dan mangatasi pengangguran. Niat kita agar smelter dibangun di kabupaten lain agar mereka juga bisa merasakan hasilnya,” terangnya.

Marianus menambahkan, jika sampai smelter dibangun di Mimika, maka kerusakan lingkungan luar biasa akan terjadi kedepan. Selain banyak hutan mangrove yang hilang dan amsyarakat Kamoro akan kehilangan lahan untuk mencari makan, diperkirakan tiga pulau akan hilang yaitu Pulau Puriri, Pulau Bidadari dan Pulau Tiga.

”Kita minta jangan terus bodohi masyarakat Kamoro. Mari tim smelter bertemu langsung dengan tokoh-tokoh Kamoro, kita bicara mana yang benar. Tim Smelter dan ketuanya harus sekolah lagi. Mereka harus mengerti kultur budaya orang Papua, sosial budaya dan bedakan kultur orang Papua masing-masing,” kata Marianus.

 Sumber : HARIAN PAPUA, 15 Mei 2015

Last Updated ( Wednesday, 20 May 2015 06:15 )
 
  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  4 
  •  5 
  •  6 
  •  7 
  •  8 
  •  9 
  •  10 
  •  Next 
  •  End 
  • »
Page 1 of 629