Indonesian Mining Association

  • Create an account
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Moratorium Izin Hutan Diminta Menjadi Perpres

E-mail Print PDF

Sonia Fitri

JAKARTA. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar memastikan moratorium izin hutan lindung dan lahan gambut diperpanjang dalam dua tahun ke depan. Moratorium izin tersebut diminta diperkuat dengan peraturan presiden (perpres).

Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Abetnego Tarigan mengatakan, aktivis lingkungan telah membuat kajian dan analisis moratorium di hutan primer dan lahan gambut. Kajian itu dinilai bisa menjadi pertimbangan bagi pemerintah.

"Pada intinya, kita ingin menyampaikan agar pemerintah jelas langkahnya dalam memperkuat basis hukum penundaan pemberian izin baru serta perbaikan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut dalam bentuk peraturan presiden (perpres)," ujarnya di Jakarta, Rabu (29/4).

Dengan perpres, dia menilai, aturan moratorium bisa bersifat mengikat bagi aparatur pemerintah. Sehingga, kepastian sanksi hukum dapat mengurangi penerbitan izin pemanfaatan hutan, pinjam pakai kawasan untuk Pertambangan, dan pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan dalam skala luas.

Direktur Program Sustainable Development Governance Kemitraan Sita Supomo menambahkan, moratorium selain diperpanjang juga perlu diperluas dengan memasukkan hutan alam primer dan lahan gambut yang tersisa serta kawasan lain yang terancam.

Kawasan tersebut di antaranya karst, mangrove, dan pulau-pulau kecil.

"Karena saat ini hutan alam primer dan lahan gambut yang masuk dalam area moratorium sangat kecil," tuturnya.

Sebagian besar area moratorium, kata dia, justru berada di kawasan yang sudah dilindungi. Dengan kondisi tersebut, moratorium dinilai tidak sejalan dengan semangat perlindungan hutan dan lahan gambut.

Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Arief Yuwono mengaku pihaknya masih menghimpun sejumlah masukan terkait moratorium izin hutan.

"Semangatnya, kita akan melanjutkan moratorium dua tahun kemudian, tentunya dengan sejumlah penguatan," ujarnya.

Kementerian, kata dia, juga telah melakukan analisis dan evaluasi sejak awal 2015. Sehingga, sejumlah data dan laporan dari aktivis akan dihimpun untuk jadi bahan masukan dalam moratorium ke depan.

Meski demikian, Arief mengaku, pihaknya tidak bisa memastikan status moratorium bisa menjadi perpres. Namun, dia menilai, penegakan hukum yang tegas serta pengawalan bisa membuat moratorium dilaksanakan.

Sebelumnya, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar menyebut, pihaknya telah melakukan usulan perpanjangan dan teknis penguatan terhadap instruksi presiden (inpres) moratorium izin pengusahaan hutan alam dan lahan gambut. Penguatan tersebut berupa penegasan dalam aturan.

"Jadi, tidak sekadar dilarang untuk tak dipakai melainkan diberi petunjuk soal teknis tata kelolanya seperti apa, tentunya yang berbasis ramah lingkungan," ujarnya. ed nuraini

 Sumber : REPUBLIKA, 30 April 2015

Last Updated ( Thursday, 30 April 2015 10:05 )
 

ESDM Tertibkan Penambang Asing

E-mail Print PDF

Muhammad Yazid

JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya mineral (ESDM) minta pemerintah daerah menyerahkan dokumen perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang statusnya milik asing, atau asing memiliki saham di IUP. Cara ini sebagai upaya pemerintah menertibkan seluruh kepemilikan perusahaan tambang.

Sukhyar, Direktur Jenderal mineral dan Batubara Kementerian ESDM mengatakan, instansinya telah menerbitkan dua surat edaran untuk mengingatkan pemerintah daerah agar segera menyerahkan dokumen IUP milik modal asing tersebut. Pertama, Surat Edaran dengan Nomor Ol. E/30/DJB/2015 yang berisi perubahan status IUP penanaman modal dalam negeri (PMDB), menjadi penanaman modal asing (PMA). Kedua, ESDM menerbitkan Surat Edaran Nomor 02.E/30/ DJB/2015 tentang IUP yang dimiliki oleh BUMN.

"Jadi, apabila ada IUP yang dimiliki asing meskipun sahamnya cuma 1%, itu merupakan kewenangan pemerintah pusat. Akibatnya, seluruh dokumen penerbitan IUP tersebut yang masih dipegang provinsi atau kabupaten, harus diserahkan ke pusat," kata Sukhyar, Rabu (29/4).

Instruksi tersebut berlaku untuk seluruh konsesi IUP, baik IUP eksplorasi, IUP operasi produksi, IUP operasi produksi khusus (OPK) untuk pengangkutan dan penjualan, maupun IUP OPK kegiatan pengolahan dan pemurnian alias perusahaan pemegang izin pembangunan smelter.

Pemerintah pusat memberikan tenggat penyerahan dokumen IUP ini paling lambat 14 Oktober 2015 mendatang. Batas waktu itu sesuai dengan instruksi yang ada di dalam PP Nomor 77/2014, yang mengatur mengenai kepemilikan saham asing di perusahaan Pertambangan.

Selain itu, pemerintah pusat juga meminta daerah menyerahkan dokumen IUP milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti PT Aneka Tambang Tbk, PT Timah Tbk, serta PT Bukit Asam Tbk. Menurut Sukhyar, pemerintah meminta dokumen perusahaan pelat merah dari daerah, lantaran ketiga badan usaha tersebut sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan sebagian saham masing-masing perusahaan juga telah dipegang asing.

Sukhyar menyebutkan, sampai saat ini, pemerintah daerah baru menyampaikan sekitar 80 IUP modal asing kepada pemerintah pusat. Karena itu dalam catatan pusat, masih ada dokumen 100-an perusahaan tambang modal asing yang dipegang oleh provinsi maupun kabupaten.

Adapun dokumen yang sudah diserahkan adalah PT Lumbung mineral Sentosa, PT Sebuku Iron Lateristic Ores, PT Megatop Inti Selaras, dan PT Asia mineral mining.

 Sumber : Kontan, 30 April 2015

Last Updated ( Thursday, 30 April 2015 10:03 )
 

Royalti Freeport Untuk Mimika Akan Naik 25 Persen

E-mail Print PDF

TIMIKA. Pemerintah saat ini sedang menjalankan renegosiasi dengan PT Freeport Indonesia untuk memperbarui kontrak karya. Meskipun tidak terlibat secara langsung dalam proses karena langsung ditangani oleh Pemerintah Pusat, namun ada satu poin yang membawa angin segar bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika, yakni adanya kenaikan dana bagi hasil atau royalti.

Sumber penerimaan daerah akan semakin meningkat, apalagi dana bagi hasil atau royalti dari PT Freeport Indonesia mulai tahun ini akan mengalami peningkatan sekitar 20 sampai 25 persen. Hal itu diungkapkan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika, Petrus Yumte saat ditemui Radar Timika di ruang kerjanya, Rabu (29/4) kemarin.

Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika sendiri menargetkan penerimaan dari dana bagi hasil atau royalti dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 sebesar Rp 630 miliar. Petrus Yumte mengatakan bahwa royalti itu sudah pasti dibayar.

Tapi persoalan di pemerintah saat ini sambung Petrus Yumte, berangkat dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba. Dimana dalam peraturan itu sudah ada peningkatan tarif standar pembayar royalti.

Untuk royalti ini sendiri dikatakannya sedang ada negosiasi antara Pemerinah dengan PT Freeport Indonesia. ” Kita sudah dapat gambaran sedikit bahwa ada perubahan tarif di kontrak karya yang lalu diperkirakan kenaikan sekitar 20-25 persen,” jelasnya.

Kenaikan itu diungkapkan Petrus Yumte mulai berlaku tahun ini Sehingga sudah tentu penerimaan daerah dari royalti perusahaan tambang terbesar itu akan mengalami kenaikan. ”Jadi itu ada kenaikannya, mulai tahun ini,” katanya.

Seperti diketahui bahwa keberadaan PTFI masih menjadi sumber utama pendapatan daerah tidak hanya royalti saja, tapi pajak lain yang juga berhubungan dengan PTFI menjadi penerimaan trebesar bagi kabupaten Mimika. (sun)

 Sumber : Timika Express, 30 April 2015

Last Updated ( Thursday, 30 April 2015 10:02 )
 

Freeport Sebut 60 Persen Kontribusi Untuk Indonesia

E-mail Print PDF

TIMIKA. Komisi VI DPR-RI yang membindangi Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan BUMN, Rabu (29/4) kemarin mengunjungi Kabupaten Mimika, khususnya di wilayah kerja PTFI low land. Kedatangan perwakilan rakyat ini untuk melihat dari dekat apa saja yang telah dilakukan oleh PTFI dalam mendukung masyarakat yang ada di sekitar tambang melalui dana CSR. Kunjungan Komisi VI kali ini merupakan kunjungan kerja dalam rangka melaksanakan reses tahap III Tahun 2015.

Sejumlah anggota Komisi VI DPR yang ikut serta dalam rombongan tersebut diantaranya, Refrizal, selaku ketua rombongan, M.R Ihasan Yunus, BA, BCOM, MECOM, Siti Mukhromah SAg, Neng Eem Marhama Sulfa Hiz, STh.I dan Bett Shadiw Pasadigoe, SE AK MM.

Pantauan Radar Timika, setelah tiba di Bandara Mozes Kilangin osang kemarin, rombongan langsung menuju Rimba Golf Papua untuk makan siang bersama sebelum melakukan kunjungan ke tiga tempat yang merupakan bagian dari pelayanan CSR PTFI, yakni Rumah Sakit Mitra Masyarakat (RSMM), Mimika Sport Complex Center, juga Institut Pertambangan Nemangkawi (IPN).

Delam kunjungan ke IPN, rombongan anggota DPR mendapatkan berbagai penjelasan dari PTFI tentang pengembangan IPN yang man hampir sebagaian besar alumni dari IPN diberdayakan oleh PTFI, dengan mendapatkan kesempatan kerja melalui latihan,

Dalam kesempatan tersebut, anggota DPR juga melakukan tatap muka dengan para pelajar IPN, dalam salah satu rombongan belajar dan memberikan motivasi kepada para generasi muda yang ada untuk memanfaatkan waktu untuk belajar dan terus belajar dan yang paling penting ada;ah memupuk rasa satu kesatuan bangsa Indonesia yang utuh dan kokoh, yang mana generasi muda sekarang ini yang akan menjadi penerusnya ke depan.

Setelah mengunjungi beberapa peralatan simulasi tambang di ruang simulator, rombongan selanjutnya melakukan kunjungan ke RSMM dan menyempatkan diri melihat pembangunan Mimika Sport Center yang dibangun oleh PTFI untuk Pemerintah Daerah dengan nilai lebih dari Rp. 300 miliar. Mimika Sport Center dibangun Freeport untuk menunjang pelaksanaan PON 20 pada tahun 2020 mendatang, dimana Timika juga menjadi salah satu lokasi pelaksanaan PON 20.

Selanjutnya rombongan melakukan pertemuan dengan PTFI, dan salah satu BUMN, yakni Garuda Indonesia, di Rimba Papua Hotel (RPH). Rombongan Dewan kemudian mendapatkan penjelasan singkat dari PTFI tentang profile perusahaan serta gambaran umum dari PTFI, mulai dari sejarah berdirinya PTFI hingga yang ada saat ini, proses tambang hingga biji tembaga dan emas yang dihasilkan.

Salah satu yang digambarkan oleh PTFI dalam presentasi tersebut, adalah tentang manfaat ekonomi PTFI kepada indonesia. Seperti yang ada dalam bayangan banyak orang selama ini, adalah bahwa PTFI merupakan perusahaan asing sehingga kontribusinya ke negara luar akan lebih banyak. Tentang hal itu PTFI menyampaikan bawa hingga Tahun 2014 lalu, kontribusi kepada Negara Republik Indonesia dari PTFI diperkirakan mencapai US$ 15.8 miliar atau sekitar 60 persen dibandingkan dengan manfaat ekonomi untuk luar negeri yang hanya sekitar 40 persen atau sekitar US$10,8 miliar. Dengan demikian maka manfaat PTFI bagi negara Indonesia jauh lebih besar dibandingkan ke negara luar.

Dalam produk Domestik Bruto (PDRB) berdasarkan dengan Studi LPEM-FEUI tentang dampak ekonomi PTFI, kontribusi terhadap PDB dan PDRB, adalah sebanyak 0,8 persen terhadap PDB negara dan 37,5 persend terhadap PDRB Provinsi Papua Barat dan 91,0 persen terhadap PDRB Kabupaten Mimika. Kontribusi lainnya adalah memberikan kesempatan kerja kepada 238 ribu warga.

Sementara itu, PT Garuda Indonesia dalam kesempatan yang sama juga melakukan presentasi, terkait dengan operasionalnya di Papua, baik tentang pelayanan CSRnya melalui berbagai bantuan sosial maupun kendala yang dihadapi serta upaya yang telah dilakukan oleh PT Garuda Indonesia.

Sementara itu, Refrizal yang ditemui warga usai pertemuan menjelaskan, terkaitdengan operasional PTFI serta dampak lingkungan yang ditimbulkan seperti endapan tailing, pada prinsipnya, bahwa dimana-mana yang namanya tambang memang ada dampak lingkungannya sehingga siapapun yang memiliki tambang harus memiliki Analisis Dampak Lingkungan (Amdal).

Tetapi bagi tambang yang memilik dampak lingkungan seperti PTFI memang harus memberikan dana CSR kepada masyarakat yang merasakan dampak lingkungannya tersebut.

Dampak ini harus pelan-pelan diatasi oleh PTFI karena ini akan sulit dihindari. ”Seperti saya katakan ada gula ada semut, PTFI tidak mungkin ada disini kalau tidak ada keuntungan, begitu juga dengan masyarakat yang memiliki ketertarikan untuk datang kesini,” katanya.

Terkait dengan pembanguan smelter, menurutnya salah satu yang disepakati dengan PTFI bahwa masalah smelter ini. Tetapi ini akan dijawab oleh PTFI secara tertulis ke DPR, sejauh mana tahapan dari smelter, karena ini sudah diatur dalam UU termasuk juga turunannya dari industri dalam negeri seperti apa. ”Kalau smelter sudah jadi terus diekspor lagi konsentratnya kan ini juga kurang bagus, kalau ditampung didalam negeri atau ekspornya sedikit saja maka itu akan lebih bagus,” tuturnya.

Mengenai letak smelter ini apakah di Papua atau tidak, menurutnya memang tidak diharuskan didalam UU, tetapi kalau memang di Papua kesulitan dan PTFI sudah punya di Gresik ini juga bisa jadi pertimbangan, tetapi pada prinsipnya dewan mendukung agar itu bisa diwujudkan di Papua.

Hingga saat ini masalah besar yang dihadapi adalah mengenai persoalan tanah, seperti contoh katanya, dalam kunjungan rombongannya ke Koya Barat yang menjadi persoalan adalah soal lahan, sehingga kontraktor yang akan membangun disana enam tahun terakhir masih terkendala dengan persoalan tanah dan air dan tentunya ini sangat merugikan kontraktor. Karena itu penyelesaian tanah ini perlu menjadi perhatian pemerintah. (linda bubun langi)

 Sumber : Radar Timika, 30 April 2015

Last Updated ( Thursday, 30 April 2015 10:00 )
 
  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  4 
  •  5 
  •  6 
  •  7 
  •  8 
  •  9 
  •  10 
  •  Next 
  •  End 
  • »
Page 1 of 624