Indonesian Mining Association

  • Create an account
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Bola Panas itu Ada di Pundak Presiden Baru

E-mail Print PDF

M. Taufiqur Rahman

Hiruk-pikuk pesta demokrasi belum usai. Penentuan pemenang pemilihan presiden Indonesia kali ini tidak sesederhana biasanya yang dapat diprediksi hanya lewat hasil penghitungan cepat atau quick count saja.

Penghitungan real count KPU (Komisi Pemilihan Umum) menjadi satu-satunya pedoman dalam menentukan siapa yang akan memimpin negara ini selama lima tahun ke depan.

Di tengah perhitungan suara yang dilakukan KPU, ada PR (pekerjaan rumah) besar yang sudah menanti calon Presiden Indonesia ketujuh. Karut-marut kebijakan hilirisasi mineral dan batu bara yang berujung pada gugatan arbitrase internasional, perlu mendapat penanganan serius.

Sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, Indonesia telah menjelma menjadi negara produsen bahan tambang kaliber dunia sejak puluhan tahun lalu, berbagai sumber daya alam mulai dari emas, perak, tembaga, nikel, bauksit, timah dan terutama baru bara terkandung di dalam bumi pertiwi ini.

Alhasil, selama puluhan tahun sektor tambang menjadi komoditas primadona Indonesia, eksplorasi besar-besaran yang berujung pada eksploitasi dilakukan secara masif dan terus-menerus.

Seiring dinamika global yang berlangsung dan dibarengi membaiknya perekonomian dan kemajuan teknologi, Pemerintah Indonesia mencoba mengubah paradigma itu. Indonesia pun mencoba bertransformasi dari negara produsen bijih mentah menjadi negara pengolah hasil tambang.

"Menjual bijih mentah itu sama halnya mengekspor tanah dan air. Untuk itu mari bersama-sama kita Sudani praktek yang tidak elok ini," kata Wakil Menteri Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM) Susilo Siswoutomo, di Jakarta, pada awal 2014.

Berdasarkan keyakinan itu, pada 12 Januari 2014, secara resmi Pemerintah Indonesia menghentikan keran ekspor mineral mentah dan mewajibkannya diolah di dalam negeri. Siapa sangka, kebijakan ini berujung panjang pada gugatan ke lembaga Arbitrase Internasional.

Dua perusahaan tambang bermodal asing yaitu PT Freeport Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara menilai pelarangan itu tidak masuk dalam perjanjian kedua belah pihak yang tertuang dalam kontrak karya (KK) tambang. Freeport Indonesia adalah anak usaha Freeport McMoran CopperGold Inc, yang berpusat di Amerika Serikat.

Sementara itu, Newmont Nusa Tenggara adalah anak usaha Newmont Mining Corporation yang berkantor pusat di Amerika Serikat. Kedua perusahaan ini memproduksi konsentrat tembaga dan emas. Freeport menjadi produsen utama dengan kapasitas produksi mencapai 2,2 juta ton konsentrat tembaga.

Di sisi lain, Newmont hanya memproduksi 525.000 ton konsentrat tembaga atau seperempatnya. Namun, penolakan atas kebijakan larangan ekspor konsentrat itu justru berasal dari Newmont Nusa Tenggara.

Pada 1 Juli 2014, manajemen Newmont menyatakan secara resmi mengajukan gugatan arbitrase internasional terhadap Pemerintah Indonesia terkait larangan ekspor konsentrat tembaga. Perusahaan beralasan, pengenaan tarif baru terkait ekspor, bea keluar dan larangan ekspor itu sendiri tidak sesuai dengan kontrak karya (KK) dan perjanjian investasi bilateral antara Indonesia dan Belanda. Gugatan tersebut diajukan ke the International Center dor the Settlement of Investment Dsputes (ICSID).

MEMINTA KEPASTIAN

Presiden Direktur Newmont Nusa Tenggara Mardono Hadianto menuturkan pengajuan gugatan ke ICSID ini dalam rangka meminta kepastian atas operasi usaha perusahaan itu di Indonesia. Karena itu, melalui gugatan ini, pihaknya berharap memperoleh putusan sela yang mengizinkan perusahaan melakukan aktivitas ekspor konsentrat.

Dia pun mengingatkan pemerintah bahwa selama ini perusahaannya telah berkontribusi besar bagi pembangunan perekonomian daerah Nusa Tenggara. "Kami berkontribusi besar atas perekonomian daerah Nusa Tenggara. Karena itu, prioritas utama kami adalah menjaga keberlangsungan jangka panjang dan nilai tambang Batu Hijau bagi rakyat Indonesia," ujarnya.

Data yang dia miliki menyebutkan selama periode 2000 hingga 2013, tercatat total pendapatan perusahaan mencapai US$13,1 miliar. Dari jumlah tersebut, sebanyak US$8,832 miliar atau 67,2% adalah berkontribusi kepada perekonomian nasional dalam bentuk pajak, nonpajak, royalti, gaji, pembelanjaan lokal serta dividen kepada pemegang saham nasional.

"Pajak, nonpajak serta royalti itu mencapai US$3,1 miliar atau 35,7%, pembelian barang dan jasa lokal, CSR dan gaji itu sebesar US$5,2 miliar atau 59,1%, dividen nasional mencapai US$459,2 atau 5,2% kontribusi kepada nasional," ujarnya.

Pemerintah sendiri terlihat cukup tegas dalam menanggapi gugatan Newmont ini. Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung pada saat konferensi pers setelah memimpin rapat tim renegosiasi kontrak menyatakan renegosiasi kontrak perusahaan itu telah dibekukan di tengah jalan hingga waktu yang tidak ditentukan.

"Kalau Newmont tidak mencabut gugatan arbitrasenya, perundingan tidak bisa dilakukan," jelasnya.

Masalah ini semakin meruncing ketika Dirjen Mineral dan Batu bara Kementerian ESDM R. Sukhyar mengisyaratkan adanya prosedur pengambilalihan aset perusahaan itu setelah sebelumnya dinyatakan putus kontrak atau terminasi oleh pemerintah. Aset-aset tersebut dapat ditawarkan ke perusahaan nasional milik pemerintah maupun perusahaan swasta.

"Opsi terminasi dilakukan jika dalam waktu 90 hari setelah pernyataan lalai dari perjanjian atau default tidak kunjung berproduksi kembali. Artinya wilayah tambang itu akan menjadf wilayah pencadangan negara yang dikuasai pemerintah pusat," ungkapnya.

Opsi default menjadi pilihan rasional pemerintah karena perusahaan asal Amerika itu tidak kunjung berproduksi kembali. Namun, pekerjaan rumah ini tidak bisa dituntaskan pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid D dan sepertinya akan menjadi beban pemerintah baru. Siapkah keputusan terminasi dilakukan?

 Sumber : Bisnis Indonesia, 23 Juli 2014

Last Updated ( Thursday, 24 July 2014 09:56 )
 

Newmont Peroleh Rekomendasi ET

E-mail Print PDF

JAKARTA. Di tengah-tengah mengerasnya hubungan Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara akibat tuntutan perusahaan asal AS ke arbitrase, pemerintah mengakui pemilik tambang Batu Hijau itu sebagai salah satu perusahaan yang memperoleh rekomendasi eksportir terdaftar (ET).

Perusahaan itu "merupakan salah satu dari 11 perusahaan tambang berlisensi kontrak karya yang memperoleh rekomendasi eksportir terdaftar (ET). Rekomendasi itu sudah terbit pada 28 Maret, sementara Freeport Indonesia juga telah memperolehnya pada 20 Maret 2014.

Selain perusahaan KK, Kementerian ESDM juga menyatakan telah menerbitkan rekomendasi ET bagi 48 perusahaan tambang berlisensi izin usaha pertambangan operasi produksi (IUP OP) dan 7 perusahaan tambang berlisensi izin usaha pertambangan operasi produksi khusus (IUP OPK).

Dengan demikian, total rekomendasi ET yang sudah diterbitkan sepanjang semester 1/2014 mencapai 66 rekomendasi.

Dirjen Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM R. Sukhyar mengakui rekomendasi tersebut diberikan atas usulan tim verifikasi yang sudah dibentuk. Tim ini memiliki kewenangan dalam menilai kelayakan suatu perusahaan untuk diberikan rekomendasi.

Salah satu poin yang menjadi pertimbangan dikeluarkannya rekomendasi adalah keseriusan perusahaan dalam mengolah bijih mineralnya di dalam negeri.

"Rekomendasi ET milik Freeport dan Newmont sebenarnya sudah selesai pada bulan lalu. Artinya jika perusahaan ini mengikuti aturan yang berlaku, SPE [surat persetujuan ekspor) mereka akan segera keluar," katanya, Senin (21/7).

Sukhyar mengemukakan perusahaan yang sudah mendapat rekomendasi tersebut wajib mengikuti peraturan yang ada, termasuk terkait besaran bea keluar (BK) mineral.

Dia mengatakan besaran BK yang berlaku adalah sesuai dengan peraturan menteri keuangan (PMK) No.6/2014 tentang pengenaan besaran BK pada produk tambang, (M. Taufiqur Rahman)

 Sumber : Bisnis Indonesia, 23 Juli 2014

Last Updated ( Thursday, 24 July 2014 09:53 )
 

Groundbreaking Smelter Freeport Tunggu Nota Kesepahaman

E-mail Print PDF

Pembangunan smelter Freeport Indonesia tidak terganggu gugatan arbitrase yang diajukan PT Newmont Nusa Tenggara terhadap pemerintah.

JAKARTA. Rencana PT Freeport Indonesia untuk memulai [groundbreaking) pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) masih menunggu penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/ MoU) dengan pemerintah.

R Sukhyar, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengatakan proses groundbreaking atau dimulainya pembangunan smelter menunggu penandatanganan MoU amandemen kontrak pertambangan antara Freeport dengan Kementerian ESDM.

"Ini menyusul telah disepakatinya renegosiasi kontrak karya. Setelah MoU maka Freeport bakal menempatkan jaminan kesungguhan sebesar US$ 115 juta di rekening bersama," kata dia di Jakarta, Selasa.

Menurut Sukhyar, penempatan jaminan itu merupakan bukti keseriusan Freeport membangun smelter. Pasalnya dana itu menjadi milik pemerintah apabila smelter tak kunjung rampung. Namun dana itu bisa dicairkan Freeport apabila pembangunan smelter sesuai dengan rencana kerja.

Freeport berencana membangun smelter di Gresik, Jawa Timur dengan kapasitas mencapai 400 ribu ton per tahun. Pembangunan smelter diperkirakan membutuhkan bahari baku konsentrat tembaga sebesar 1,6 juta ton,

Investasi pembangunan smelter ini mencapai USS 2,3 miliar. Proses pembangunan ini sudah menyelesaikan pra studi kelayakan yang dilakukan PT Aneka Tambang Tbk (ANTM).

Pembangunan smelter merupakan satu dari enam poin yang dibahas dalam renegosiasi antara pemerintah dan pemegang kontrak karya pertambangan dan Perjanjian Karya Pertambangan dan Pengusahaan Batubara (PKP2B). Selain kewajiban pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian di dalam negeri, poin lainnya adalah pengurangan luas lahan tambang, perubahan perpanjangan kontrak menjadi izin usaha pertambangan (IUP), kenaikan royalti untuk penerimaan negara, divestasi, serta penggunaan barang dan jasa pertambangan dalam negeri.

Freeport sebelumnya meminta jaminan perpanjangan kontrak karya untuk mencapai kesepakatan renegosiasi yang tertuang dalam nota kesepahaman dengan pemerintah.

Pasalnya, dalam poin-poin renegosiasi mengharuskan Freeport untuk menanamkan investasi yang cukup besar yang tingkat pengembaliannya baru bisa dicapai setelah kontrak karya berakhir pada 2021.

Freeport sepakat dengan dua poin terakhir yang masih jadi ganjalan, yakni mendivestasikan 30% saham saat masa kontraknya berakhir pada 2021. Seiring kesepakatan itu Freeport McMoran akan melepas 20,64% sahamnya di Freeport Indonesia kepada pemerintah dari penguasaannya saat ini sebesar 90,64% saham.

Gugatan Newmont

Sukhyar mengatakan pembangunan smelter Freeport Indonesia tidak terganggu oleh gugatan arbitrase yang diajukan PT Newmont Nusa Tenggara terhadap pemerintah.

"Freeport sepenuhnya yang bertanggung jawab. Kan sudah ada rencana kerjanya (pembangunan smelter) sudah disepakati," ungkap dia.

Sukhyar mengatakan Newmont tidak ikut bertanggungjawab dalam proses pembangunan smelter Freeport. Pasalnya Newmont hanya sebagai pihak yang memasok konsentrat bagi smelter tersebut. Kerja sama Freeport dan Newmont telah disepakati dalam nota kesepahaman.

"Sudah ada perjanjian antar mereka. Freeport yang bangun dan Newmont yang suplai konsentrat," tandas dia.

Chairul Tanjung, Menteri Koordinator Perekonomian, sebelumnya mengatakan proses perundingan dengan Newmont tergantung dari perusahaan tersebut. Jika Newmont tetap bersikukuh melanjutkan gugatannya ke arbitrase, maka pemerintah akan menghadapinya. Namun jika Newmont menarik gugatannya, pemerintah siap untuk melanjutkan renegosiasi.

"Perundingan tidak akan dilanjutkan sebelum Newmont menarik gugatan arbitrase," tegas dia.

Newmont Nusa Tenggara dan Nusa Tenggara Partnership B.V, badan usaha yang berbadan hukum Belanda yang juga pemegang saham mayoritas Newmont telah mengumumkan untuk mengajukan gugatan arbitrase internasional terhadap Pemerintah Indonesia terkait dengan larangan ekspor mineral mentah, termasuk konsentrat pada 1 Juli 2014.

Newmont menilai kebijakan larangan ekspor konsentrat telah mengakibatkan penghentian kegiatan produksi di tambang Batu Hijau;dan menimbulkan kesulitan dan kerugian ekonomi terhadap para karyawan Newmont, kontraktor, dan para pemangku kepentingan lainnya.

 Sumber : Indonesia Finance Today, 23 Juli 2014

Last Updated ( Thursday, 24 July 2014 09:52 )
 

Groundbreaking Smelter Freeport Tunggu Nota Kesepahaman

E-mail Print PDF

Pembangunan smelter Freeport Indonesia tidak terganggu gugatan arbitrase yang diajukan PT Newmont Nusa Tenggara terhadap pemerintah.

JAKARTA. Rencana PT Freeport Indonesia untuk memulai [groundbreaking) pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) masih menunggu penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/ MoU) dengan pemerintah.

R Sukhyar, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengatakan proses groundbreaking atau dimulainya pembangunan smelter menunggu penandatanganan MoU amandemen kontrak pertambangan antara Freeport dengan Kementerian ESDM.

"Ini menyusul telah disepakatinya renegosiasi kontrak karya. Setelah MoU maka Freeport bakal menempatkan jaminan kesungguhan sebesar US$ 115 juta di rekening bersama," kata dia di Jakarta, Selasa.

Menurut Sukhyar, penempatan jaminan itu merupakan bukti keseriusan Freeport membangun smelter. Pasalnya dana itu menjadi milik pemerintah apabila smelter tak kunjung rampung. Namun dana itu bisa dicairkan Freeport apabila pembangunan smelter sesuai dengan rencana kerja.

Freeport berencana membangun smelter di Gresik, Jawa Timur dengan kapasitas mencapai 400 ribu ton per tahun. Pembangunan smelter diperkirakan membutuhkan bahari baku konsentrat tembaga sebesar 1,6 juta ton,

Investasi pembangunan smelter ini mencapai USS 2,3 miliar. Proses pembangunan ini sudah menyelesaikan pra studi kelayakan yang dilakukan PT Aneka Tambang Tbk (ANTM).

Pembangunan smelter merupakan satu dari enam poin yang dibahas dalam renegosiasi antara pemerintah dan pemegang kontrak karya pertambangan dan Perjanjian Karya Pertambangan dan Pengusahaan Batubara (PKP2B). Selain kewajiban pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian di dalam negeri, poin lainnya adalah pengurangan luas lahan tambang, perubahan perpanjangan kontrak menjadi izin usaha pertambangan (IUP), kenaikan royalti untuk penerimaan negara, divestasi, serta penggunaan barang dan jasa pertambangan dalam negeri.

Freeport sebelumnya meminta jaminan perpanjangan kontrak karya untuk mencapai kesepakatan renegosiasi yang tertuang dalam nota kesepahaman dengan pemerintah.

Pasalnya, dalam poin-poin renegosiasi mengharuskan Freeport untuk menanamkan investasi yang cukup besar yang tingkat pengembaliannya baru bisa dicapai setelah kontrak karya berakhir pada 2021.

Freeport sepakat dengan dua poin terakhir yang masih jadi ganjalan, yakni mendivestasikan 30% saham saat masa kontraknya berakhir pada 2021. Seiring kesepakatan itu Freeport McMoran akan melepas 20,64% sahamnya di Freeport Indonesia kepada pemerintah dari penguasaannya saat ini sebesar 90,64% saham.

Gugatan Newmont

Sukhyar mengatakan pembangunan smelter Freeport Indonesia tidak terganggu oleh gugatan arbitrase yang diajukan PT Newmont Nusa Tenggara terhadap pemerintah.

"Freeport sepenuhnya yang bertanggung jawab. Kan sudah ada rencana kerjanya (pembangunan smelter) sudah disepakati," ungkap dia.

Sukhyar mengatakan Newmont tidak ikut bertanggungjawab dalam proses pembangunan smelter Freeport. Pasalnya Newmont hanya sebagai pihak yang memasok konsentrat bagi smelter tersebut. Kerja sama Freeport dan Newmont telah disepakati dalam nota kesepahaman.

"Sudah ada perjanjian antar mereka. Freeport yang bangun dan Newmont yang suplai konsentrat," tandas dia.

Chairul Tanjung, Menteri Koordinator Perekonomian, sebelumnya mengatakan proses perundingan dengan Newmont tergantung dari perusahaan tersebut. Jika Newmont tetap bersikukuh melanjutkan gugatannya ke arbitrase, maka pemerintah akan menghadapinya. Namun jika Newmont menarik gugatannya, pemerintah siap untuk melanjutkan renegosiasi.

"Perundingan tidak akan dilanjutkan sebelum Newmont menarik gugatan arbitrase," tegas dia.

Newmont Nusa Tenggara dan Nusa Tenggara Partnership B.V, badan usaha yang berbadan hukum Belanda yang juga pemegang saham mayoritas Newmont telah mengumumkan untuk mengajukan gugatan arbitrase internasional terhadap Pemerintah Indonesia terkait dengan larangan ekspor mineral mentah, termasuk konsentrat pada 1 Juli 2014.

Newmont menilai kebijakan larangan ekspor konsentrat telah mengakibatkan penghentian kegiatan produksi di tambang Batu Hijau;dan menimbulkan kesulitan dan kerugian ekonomi terhadap para karyawan Newmont, kontraktor, dan para pemangku kepentingan lainnya.

 Sumber : Indonesia Finance Today, 23 Juli 2014

Last Updated ( Thursday, 24 July 2014 05:18 )
 
  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  4 
  •  5 
  •  6 
  •  7 
  •  8 
  •  9 
  •  10 
  •  Next 
  •  End 
  • »
Page 1 of 482