Indonesian Mining Association

  • Create an account
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Kinerja Freeport Indonesia Belum Optimal

E-mail Print PDF

Rangga Prakoso

JAKARTA. Kinerja PT Freeport Indonesia hingga semester 1-2014 belum optimal lantaran belum mendapatkan izin ekspor mineral dari pemerintah. Kegiatan ekspor diharapkan mulai Agustus ini menyusul tercapainya kesepakatan renegosiasi kontrak karya dengan ditandatanganinya nota kesepahaman (memorandum of understanding/ MoU) amendemen kontrak pertambangan pada akhir Juli kemarin.

Berdasarkan rilis laporan kinerja Freeport MacMoran, produksi tembaga Freeport Indonesia hingga akhir Juni 2014 mencapai 262 juta pound atau turun sekitar 26,8% dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar 8,8 juta pound. Sedangkan produksi emas tercatat sebesar 350 ribu ounce atau naik 2% dibandingkan semester pertama 2013 yang mencapai 343 ribu ounce.

Belum adanya izin ekspor mineral konsentrat mengakibatkan turunnya penjualan emas dan tembaga Freeport Indonesia hingga semester kesatu 2014. Tercatat penjualan tembaga hingga 30 juni 2014 mencapai 226juta pound atau turun 36,5% dibandingkan periode yang sama tahun lalu 356 juta pound. Sedangkan penjualan emas hingga semester 1-2014 tercatat sebanyak 297 ribu ounce atau turun 13% dibanding semester 1-2013 yang mencapai 342 ribu ounce.

Sebagai akibat keterlambatan dalam memperoleh persetujuan ekspor, maka Freeport Indonesia menerapkan perubahan operasi untuk menyelaraskan produksi konsentrat dengan rencana operasi FT Smelting. Sehingga, tingkat penggilingan ( milling ) Freeport Indonesia rata-rata hanya 102.900 metrik ton bijih per hari pada kuartal kedua 2014 dan mencapai rerata 110.400 metrik ton bijih per hari hingga semester pertama 2104. Hal ini berdampak pada terjadinya penangguhan produksi sekitar 150 juta pound tembaga dan 240 ribu ounce emas di kuartal kedua 2014, serta 275 juta pound tembaga dan 380 ribu ounce emas selama enam bulan pertama tahun ini.

Presiden Direktur Freeport Indonesia Rozik B Sutjipto mengatakan, kegiatan produksi bakal kembali normal pada Agustus lantaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sudah mengirimkan rekomendasi Surat Persetujuan Ekspor (SPE) ke Kementerian Perdagangan. Hal ini menyusul telah ditandatanganinya MoU amandemen kontrak pertambangan antara Rozik dengan Direktur Mineral dan Batubara Kementerian ESDM R Sukhyar.

"Insya Allah bisa segera ekspor. Kalau ekspor dimulai maka produksi akan normal kembali. Yang penting itu jangan lagi ada pemutusan hubungan ketja, gejolak sosial," kata Rozik ditemui usai penandatanganan MoU, di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Jika produksi tidak kunjung normal dalam waktu tertentu, tulis laporan keuangan Freeport McMorran, Freeport akan menerapkan rencana pengurangan biaya, modal kerja, dan tenaga kerja. Pasalnya, jika pada Agustus 2014 nanti Freeport tidak bisa mulai kembali ekspor, maka akan berdampak adanya penangguhan produksi sebesar 50 juta pound tembaga dan 80 ribu ounce emas setiap bulannya.

Produksi tambang Freeport di Indonesia diharapkan bisa mencapai 700 juta pound tembaga dan 1,25 juta ounce emas pada tahun ini. Target produksi tembaga tahun ini lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu yang sebesar 900 juta pound. Sementara produksi emas justru naik dari tahun lalu yang tercatat 1,1 juta ounce. Naik turunnya produksi juga disebabkan oleh fluktuasi kualitas bijih.

Meski terkendala kebijakan larangan ekspor konsentrat, penjualan dari tambang Freeport di Indonesia diharapkan meningkat pada 2016 sejalan dengan keberhasilan perusahaan menemukan bijih dengan kualitas lebih tinggi.

Terus Berinvestasi

Dalam laporan keuangannya, Freeport tetap berniat melanjutkan pengembangan tambang bawah di Papua. Freeport menargetkan produksi bijih di wilayah tambangnya bisa naik mencapai 240 ribu metrik ton dalam beberapa tahun ke depan seiring rampungnya proyek-proyek pengembangan. Beberapa proyek tersebut yakni pengembangan Deep Mil Level Zone (DMLZ) dan Grasberg Block Cave yang masing-masing diharapkan mulai 2015 dan 2017.

Dalam lima tahun mendatang, modal yang dikucurkan untuk proyekproyek tersebut diprediksi bisa mencapai US$ 900 juta per tahun di mana sebesar US$ 700 juta ditanggung Freeport Indonesia. Dengan adanya perubahan kebijakan di Indonesia, Freeport saan ini tengah berdiskusi dengan pemerintah terkait diperlukannya kepastian legal dan fiskal dalam pengerjaan proyek jangka panjang ini.

PT FI bisa saja mengurangi atau menunda kegiatan pengembangan proyek dengan tertundanya resolusi terkait kebijakan karangan ekspor, demikian yang tertulis dalam laporan keuangan Freeport McMorran.

Sejalan dengan ditekennya MoU beberapa waktu lalu, Freeport juga akan membangun smelter di Indonesia. Smelter yang akan dibangun Freeport berlokasi di Gresik, Jawa Timur dengan kapasitas mencapai 400 ribu ton katoda tembaga per tahun, smelter ini membutuhkan bahan baku konsentrat tembaga sebesar 1,6 juta ton. Proyek dengan nilai investasi sebesar US$ 2,3 miliar ini diharapkan bisa mulai pembangunan dalam waktu dekat ini. Saat ini, tahap pra studi kelayakan proyek telah selesai.

 Sumber : Investor Daily, 04 Agustus 2014

Last Updated ( Tuesday, 19 August 2014 10:00 )
 

RI’s ‘Hard Stance’ Wins In Mineral Ore Export Ban Policy

E-mail Print PDF

Satria Sambijantoro

A number of analysts have deemed the Indonesian government the biggest winner in the implementation of its mineral ore export ban, albeit the short-term economic pressures that the country is enduring.

More than six months since the bans implementation on Jan. 12, the government stands by its decision on the ban in an attempt to develop the downstream industry, although granting some compromises to some US mining gi ants.

Xavier Jean, an analyst with rating agency Standard Poors, applauded Indonesian policymakers "hard stance" in a policy that might be a long-term economic bet with short-term economic risks. . "The government’s hard stance has, however, forced miners to reconsider their bargaining power with the government, even if they are not affected by the ban," Jean told The Jakarta Post in an email interview.

"Have the economic consequences in terms of employment, tax and royalty receipts and exports been worse than the government expected? I don’t think so," he added.

Data from the Investment Coordinating Board (BKPM) shows that the ore export ban, an implementing regulation of the 2009 Mining Law, has triggered at least 50 planned smelter projects in Indonesia in total investments worth US$31.4 billion.

Set to be realized within the next few years, such an amount of investment would be equivalent to Indonesia’s foreign direct investments (FDI) in all sectors for one whole year, which stood at around $28 billion in 2013.

"Has Indonesia’s minerals export ban been successful? Our view Yes," Morgan Stanley analysts Joel Crane, Adam Longson and Alan Lee wrote in a research note released recently.

The implantation of the law has succeeded in dramatically reducing the export levels of unprocessed metals and ores, consequently forcing local miners to invest in mineral-processing smelters, according to Morgan Stanley.

"Moreover, Chinese companies have already committed to downstream processing build out of Indonesia - the primary purpose of the ban," they wrote in the note. "Indeed we now include a healthy ramp-up profile of nickel pig-iron smelters in Indonesia."

The Indonesian ban of exports for mineral ores, including nickel, bauxite, zinc, and iron, have caused a 30 percent jump in prices of nickel in the first half this year; making the commodity the best performer on the London Metal Exchange, and a 5 percent surge in prices of aluminum, which is made from bauxite.

The commodity markets had initially beep, "very complacent, thinking the Indonesians would backtrack" from implementing the policy, Barclays Bank base metals strategist Gayle Barry was quoted by the Financial Times as saying.

Despite the government’s stance on enforcing the ban, President Susilo Bambang Yudhoyono has allowed US-based mining giant Freeport-McMoRan Copper Gold Inc. to export semi-finished copper through a more relaxed regulation for the commodity.

The relaxation was struck following a lengthy lobbying process after Freeport and Newmont Mining Corp - another US-based copper miner operating in Indonesia - was forced to close its operations for months due to the progressive tax for copper ore exports designed by Finance Minister Chatib Basri.

The relaxed regulation for a ban of copper exports "doesn’t appear to be favoring Freeport, but it is more, pragmatic to compensate for the short-term pressure in the dome?" tic economy, argued Shaun Levine, a political risk analyst with a New York-based research firm Eurasia Group.

 Source : The Jakarta Post, August 04, 2014

Last Updated ( Tuesday, 19 August 2014 09:53 )
 

Freeport Pasok Konsentrat Tembaga 500 Ribu Ton ke Indosmelt

E-mail Print PDF

JAKARTA. PT Indosmelt memastikan kerjasama pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) dengan PT Freeport Indonesia tetap berjalan. Hal ini menyusul telah disepakatinya alokasi konsentrat tembaga dari Freeport sebesar 500 ribu ton.

Direktur Iadotuuilt Natsir Mansyur mengatakan, perjanjian jual beli bersyarat (conditional sales purchase agreement/CSPA) antara kedua perusahaan sampai saat ini masih berlaku. Sehingga, pihaknya masih akan mem- t peroleh pasokan konsentrat tembaga dari Freeport Indonesia. "Alokasi konsentratnya 500 ribu ton per tahun," kata Natsir kepada Investor Daily, di Jakarta, Kamis (31/7).

Dia menyebutkan, Freeport tidak hanya mengalokasikan konsentrat tapi juga merekomendasikan konsultan asal Tiongkok yakni Nerin Engineering. Konsultan ini sudah berpengalaman dengan menggarap 130 smelter di dunia.

Untuk progres pembangunan smelter, lanjut Natsir, dimulai dari awal lagi dengan pra studi kelayakan (pre-feasi-bility study/is) dilakukan oleh Nerin. Kegiatan ini bakal rampung pada pertengahan Agustus mendatang. smelter Indosmelt berlokasi di Maros, Sulawesi Selatan dengan kapasitas produksi katoda tembaga mencapai 120.000 ton per tahun dan membutuhkan bahan baku konsentrat tembaga sebanyak 500.000 ton per tahun.

Natsir menambahkan, konsultan asal Tiongkok yang digandengnya kali ini berbeda dengan konsultan sebelumnya yakni Autotech. Nerin mampu memangkas investasi hingga 50% tapi dengan kapasitas smelteryang sama. "Hasil perhitungannya berbeda dengan konsultan yang sebelumnya dari Autotech. Investasi jadi USS 750 juta dari USS 1 miliar," ujarnya.

Dikatakannya, smelter ini akan menggunakan gas dalam menunjang kegiatan produksi. Sedangkan alokasi gasnya akan dibicarakan dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) pada pekan depan. Menurutnya neraca gas nasional yang disusun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan memasukkan kebutuhan gas untuk smelter. "Setelah pre-FS selesai, kami lapor ke Kementerian ESDM," ujar Natsir.

Proses pembangunan smelter oleh Indosmelt sempat tertunda lantaran belum mendapat kepastian alokasi bahan baku konsentrat tembaga dari Freeport dan PT Newmont Nusa Tenggara (NNT). Rencananya groundbreaking atau konstruksi smelter dilakukan pada Mei kemarin.

Natsir menuturkan NNT pun sudah bersedia mengalokasikan konsentrat tembaga. Namun, dia enggan membeberkan jumlah pasokannya. "Intinya mereka sudah siap. Jumlahnya mengikuti dari kemampuan produksi mereka," tuturnya. (rap)

 Sumber : Investor Daily, 01 Agustus 2014

Last Updated ( Tuesday, 19 August 2014 09:40 )
 

RI akan Gugat Balik Newmont ke Uncitral

E-mail Print PDF

Oleh Ridho Syukra

JAKARTA. Pemerintah tengah menyiapkan gugatan balik terhadap PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) ke United Nations Commission on International Trade Law (Uncitral). Berkas gugatan balik itu sedang dimatangkan tim yang telah dibentuk pemerintah berdasarkan keputusan presiden (keppres).

"Karni masih membahasnya. Berkas gugatannya sudah dipelajari oleh tim teknis yang dipimpin kepala BKPM," kata Menko Perekonomian Chairul Tanjung saat open house Lebaran di rumahnya di Jakarta, Senin (28/7).

Menurut Chairul Tanjung, gugatan balik tidak diajukan pemerintah ke Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID), lembaga arbitrase internasional yang bermarkas di Washington DC, AS, melainkan ke Uncitral, legal body Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berwenang menangani berbagai isu terkait perdagangan internasional. Newmont menggugat pemerintah RI ke ICSID.

CT, panggilan akrab Chairul Tanjung, menegaskan, jika Newmont tetap menggugat pemerintah RI ke ICSID, pemerintah akan menggugat balik perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) itu ke Uncitral. "Jadi, kita lihat nanti. Kami sudah menyiapkan gugatan balik," tandas dia.

CT menambahkan, pemerintah masih membuka kesempatan kepada Newmont untuk segera mencabut gugatannya. Pemerintah ingin mengajak Newmont kembali berunding sebelum batas waktu gugatan berakhir, yakni 3 Agustus 2014. "Pemerintah masih buka kesempatan," tutur dia.

PT NNT yang mayoritas sahamnya dikuasai Nusa Tenggara Partnership BV (NTPBV) menggugat pemerintah RI ke arbitrase internasional. Newmont meminta pemerintah membatalkan larangan ekspor balian mentah emas, nikel, bauksit, bijih besi, tembaga, dan batubara yang diberlakukan sejak Januari 2014.

Newmont beralasan, larangan ekspor telah mengakibatkan kegiatan produksi di tambang Batu Hijau terhenti dan fasilitas penyimpanan konsentrat tembaga penuh sejak awal Juni lalu sehingga menimbulkan kerugian ekonomi bagi karyawan, kontraktor, dan pemangku kepentingan lainnya. Karena alasan itu pula, Newmont menyatakan kahar (force majeure).

Newmont juga menuduh pengenaan bea keluar (BK) dan larangan ekspor konsentrat tembaga mulai Januari 2017 yang diberlakukan pemerintah tidak sesuai kontrak karya (KK) dan perjanjian investasi bilateral dengan Belanda, negara tempat NTPBV berkantor dan berbadan hukum.

Di sisi lain, pemerintah menyatakan larangan ekspor balian mineral diamanatkan secara tegas oleh UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Aturan itu bertujuan memberikan nilai tambah bagi produk pertambangan di dalam negeri. Dengan adanya larangan ekspor mineral mentah, perusahaan tambang dituntut membangun pabrik pemurnian dan pengolahan (smelter).

Berdasarkan aturan tersebut, perusahaan tambang harus mengolah bahan mentah menjadi produk jadi sebelum diekspor. Kebijakan itu akan menyerap banyak tenaga kerja dan menciptakan dampak ekonomi ikutannya. Untuk meringankan perusahaan tambang, pemerintah membolehkan ekspor konsentrat asalkan membayar BK. Pemerintah juga memberikan kelonggaran bagi perusahaan yang berkomitmen membangun smelter.

Newmont melayangkan gugatan ke CSID terhitung tanggal 15 Juli 2014. Batas waktu untuk merespons gugatan adalah 20 hari sehingga gugatan itu jatuh tempo pada 3 Agustus 2014.

Kementerian ESDM menyatakan, selain akan menggugat balik Newmont ke arbitrase yang berbeda, pemerintah RI dapat memutuskan kontrak sepihak (terminasi) dan mengambil alih tambang Batu Hijau yang dikelola Newmont di Sumbawa, NTB. Opsi terminasi dilakukan jika dalam waktu 90 hari setelah penyataan lalai dari perjanjian atau default, Newmont tidak kunjung berproduksi kembali.

Newmont sudah menyatakan kahar (force majeure) dengan alasan larangan ekspor bahan mineral telah merugikan perusahaan tersebut Atas dasar klaim dari pihak Newmont itu, pemerintah dapat menyatakan perusahaan tersebut mengalami default.

Setelah diambil alih, Newmont bisa ditawarkan kepada BUMN, BUMD, dan swasta. PT Aneka Tambang Tbk disebut-sebut berpeluang besar mendapat tugas mengelola operasi tambang Newmont di Batu Hijau. Meski demikian, pemerintah belum menyatakan Newmont mengalami default.

Dampak Positif

Menko Perekonomian Chairul Tanjung juga mengungkapkan, penerapan UU tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) memberikan dampak positif bagi kinerja ekspor Indonesia.

Jika semua perusahaan tambang sudah memiliki panrik pengolahan dan pemurnian (smelter), setiap tahunnya nilai ekspor Indonesia akan mencapai US$ 5-6 miliar. "Saat ini pemerintah tengah melakukan perundingan atau renegosiasi dengan semua perusahaan tambang," kata dia.

Dia menjelaskan, dalam melakukan renegosiasi, ada perusahaan tambang yang sepakat dengan pemerintah, ada pula yang tidak sepakat, misalnya PT Newmont Nusa Tenggara (NNT).

Menurut CT, pemerintah akan terus melakukan perundingan dengan tim renegosiasi dengan satu tujuan akhir yaitu perusahaan tambang sepakat membangun smelter. "Masih ada waktu tiga tahun bagi pemerintah untuk melakukan sebuah perundingan," ujar dia.

CT menjelaskan, pemerintah tidak akan membuat peraturan yang merugikan investor. Justru dengan adanya smelter, nilai tambah ekonomi yang diperoleh Indonesia semakin meningkat.

Menurut dia jika setiap tahunnya nilai ekspor Indonesia mencapai US$ 5-6 miliar maka neraca perdagangan Indonesia tidak akan mengalami defisit "Justru neraca perdagangan berpotensi surplus setiap bulannya. Neraca perdagangan surplus akan menurunkan defisit transaksi berjalan," tegas CT

Pernyataan Newmont

Manajemen Newmont belum memberikan konfirmasi apakah akan melanjutkan gugatan ke arbitrase atau mencabutnya.

Presiden Direktur NNT Martiono Hadianto yang dihubungi Investor Daily, Kamis (24/7), mengatakan, pihaknya tidak mau berspekulasi mengenai langkah hukum yang disiapkan pemerintah. "NNT tidak dapat menanggapi atau berspekulasi mengenai kemungkinan posisi hukum pemerintah Indonesia. Apa yang dapat kami sampaikan adalah alasan di balik keputusan untuk mengajukan gugatan arbitrase," ujar dia.

Martiono membeberkan sejumlah faktor yang memaksa NNT mengajukan arbitrase, di antaranya NNT terpaksa menghentikan produksi karena perusahaan itu belum memperoleh izin ekspor dari pemerintah meskipun telah diberikan status sebagai eksportir terdaftar. Tanpa izin ekspor dari pemerintah, tambang Batu Hijau tidak dapat melanjutkan produksi karena fasilitas penyimpanan konsentrat tembaga perusahan telah penuh sejak awal Juni lalu," papar dia.

Martiono menambahkan, kontrak karya (KK) PT NNT dengan pemerintah RI secara jelas memberikan hak kepada perusahaan itu untuk mengekspor konsentrat tembaga. Dengan demikian, NNT tetap patuh pada KK dan siap untuk memulai kembali produksi setelah memperoleh izin ekspor dari pemerintah," kata mantan dirut Pertamina, mantan dirjen Bea dan Cukai, serta mantan dirjen Pembinaan Badan Usaha Negara Kementerian Keuangan (sebelum menjadi Kementerian BUMN) itu.

Langkah PT Newmont memperkarakan pemerintah RI ke arbitrase memicu reaksi keras Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Presiden menuduh perusahaan itu tidak tahu diri dan tidak menghargai bangsa Indonesia, padahal mereka mengeruk keuntungan dari Indonesia dan bekerja di tempat kelahiran nenek moyang bangsa Indonesia. Sikap Newmont berbeda jauh dengan PT Freeport Indonesia yang memenuhi seluruh ketentuan pemerintah.

"Mereka (Newmont, red) tidak menghargai bangsa kita. Mereka bekerja di atas Tanah Air Indonesia dan tempat kelahiran nenek moyang bangsa Indonesia," tegas Presiden SBY, sebagaimana dikutip Menko Perekonomian Chairul Tanjung, usai rapat tertutup bidang ekonomi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pekan lalu.

Menurut CT, Presiden SBY yang memimpin rapat tersebut tidak dapat menyembunyikan kekecewaannya terhadap upaya Newmont menempuh jalur hukum di ICSID. "Langkah hukum Newmont di ICSID telah merusak rasa keadilan bangsa Indonesia. Presiden SBY kecewa atas sikap Newmont yang tidak menghormati kedaulatan negara tempatnya mengeruk keuntungan," tandas dia.

CT mengungkapkan, Presiden SBY langsung menerbitkan keppres tentang penunjukan tim yang akah menghadapi gugatan Newmont di ICSID. Tim tersebut diketuai Kepala BKPM Mahendra Siregar. (az)

 Sumber : Investor Daily, 31 Juli 2014

Last Updated ( Wednesday, 06 August 2014 11:23 )
 
  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  4 
  •  5 
  •  6 
  •  7 
  •  8 
  •  9 
  •  10 
  •  Next 
  •  End 
  • »
Page 1 of 487