Indonesian Mining Association

  • Create an account
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Percepat Implementasi Pembangunan Smelter

E-mail Print PDF

Percepatan pembangunan smelter ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan negara.

Yurika Indah Prasetianti

JAKARTA. Implementasi pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral mentah (smelter) harus dipercepat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Berly Martawardaya, pengamat energi dan mineral dari Universitas Indonesia, mengatakan pengembangan industri smelter sejatinya merupakan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batu bara (Minerba).

"Urgensinya tinggi dan amanat UU Minerba, seperti ketika dulu dilarang ekspor kayu gelondongan untuk mendorong industri kayu lapis," kata dia kepada IFT, Senin.

Berly mengatakan pemerintah harus mempercepat hilirisasi sektor mineral dan batu bara. Pemerintah juga perlu mendukung pelaku usaha yang serius membangun smelter. Pasalnya, hingga kini banyak pelaku usaha yang kesulitan mendapatkan pinjaman dari perbankan untuk mendanai pembangunan smelter.

"Pemerintah perlu educate perbankan, selain juga mengalokasikan dana khusus melalui pusat investasi pemerintah atau PT Sarana Multi Infrastruktur," ungkap dia.

Menurut Berly, percepatan pembangunan smelter ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pengembangan sektor hilir diharapkan dapat pula meningkatkan pendapatan negara.

Bambang Gatot Ariyono, Direktur Jenderal mineral dan batu bara Kementerian Energi dan Sumber Daya mineral (ESDM), mengatakan pemerintah terus berupaya mewujudkan hilirisasi sektor mineral dan batu bara sesuai amanat UU 4/2009. Untuk pengawasan pengembangan pabrik pengolahan dan pemurnian, tetap menjadi kewenangan Kementerian ESDM.

"Untuk perizinan ya di BKPM, dan pengawasan kembali kesini (Ditjen Minerba KESDM. Intinya, nanti kami mengoptimalisasi terhadap royalti. Artinya, bentuk produk yang paling akhir," kata dia di Jakarta, Senin.

Data Kementerian ESDM hingga Maret 2015 menyebutkan sebanyak 18 smelter nikel yang dibangun perusahaan tambang mineral logam telah mencapai progress pembangunan hingga di atas 30%. Ke-18 smelter tersebut akan mengolah 19 juta ton bijih nikel.

Dua smelter nickel pig iron (NPI) yang dibangun PT Cahaya Modern dan PT Indoferro tercatat telah tuntas 100%. Kedua smelter tersebut memiliki kapasitas produksi masing-masing sebesar 8.640 ton NPI dan 250 ribu ton NPI.

Tujuh smelter lainnya akan beroperasi tahun ini. Di antara smelter PT Bintang Delapan mineral tuntas pada April 2015, smelter PT Gebe Industri Nikel tuntas kuartal II 2015, smelter PT Integra mining Nusantara tuntas kuartal IV 2015, smelter PT Macika Mada Madana tuntas kuartal II 2015, smelter PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara tuntas Agustus 2015 dan smelter PT Karyatama Konawe Utara diproyeksikan tuntas kuartal III 2015.

Sementara itu, tiga smelter alumina masih menunggu kepastian insentif pemerintah, yakni smelter yang akan dibangun PT Bintan Alumina Indonesia, PT Nusapati Alumina Refinery, dan PT Kotawaringin Raya Alumina. Ketiga perusahaan tersebut akan membangun smelter alumina berkapasitas dua juta ton per tahun.

Saat ini baru dua smelt er alumina yang proses pembangunannya sudah berjalan, yakni smelter milik PT Well Harvest Winning Alumina Refinery dan PT Bintan Alumina.

Cadangan mineral

Budi Santoso, Direktur Center for Indonesian Resources Strategic Studies (CIRUS), mengatakan perlunya implementasi Komite Cadangan mineral Indonesia (KCMI) untuk mengestimasi sumber daya dan cadangan terkait pengembangan smelter. Hal ini diharapkan dapat memudahkan pelaku usaha memperoleh pinjaman dari perbankan.

"Banyak bank tidak tahu bagaimana mengantisipasi resiko yang terjadi pada smelter. Oleh sebab itu, perlu implementasi KCMI 2011 untuk estimasi sumberdaya dan cadangan," kata dia kepada IFT.

Menurut Budi, tingkat resiko usaha Pertambangan terletak pada estimasi sumber daya dan mineralnya. Dengan demikian, teknologi dan kapasitas smelter juga tergantung pada sumber daya dan cadangan yang dimiliki.

Hingga saat ini banyak perusahaan tambang jumlah sumberdaya dan cadangannya tidak memenuhi syarat kecukupan KCMI 2011 sehingga ringkat kepastian sumberdaya dan cadangannya rendah. "Contoh, diklaim 20 juta tapi kenyataannya cuma beberapa juta saja. Bagaimana smelter bisa dibangun kalau jumlah dan kualitasnya saja tidak tahu," tandas dia.

 Sumber : Indonesia Finance Today, 25 Agustus 2015

Last Updated ( Tuesday, 25 August 2015 08:34 )
 

Freeport Belum Ajukan Rencana Pembangunan Smelter

E-mail Print PDF

JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya mineral (ESDM) menyatakan PT Freeport Indonesia belum menyampaikan rencana kerja selama enam bulan untuk pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smeller). Rencana kerja itu seharusnya diserahkan pascamendapatkan izin ekspor konsentrat Tembaga.

"Sampai sekarang Freeport belum mengajukan," kata Direktur Pembinaan dan Pengusahaan mineral Kementerian ESDM M. Hidayat di Jakarta, Senin (24/8).

Hidayat menuturkan perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu sudah menyampaikan rencana kerja keseluruhan pembangunan smelter di Gresik, Jawa Timur. Hanya saja pihaknya menginginkan rencana detail pembangunan smelter per enam bulan. Rencana detail tersebut diatur dalam Peraturan Menteri ESDM No. 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan mineral ke Luar Negeri Hasil Pengolahan dan Pemurnian. "Rencana detail ini seharusnya dibahas bersama. Tapi mereka belum mengajukan," ujarnya.

Rencana kerja per enam bulan diperlukan sebagai patokan dalam mengevaluasi kemajuan pembangunan smelter setiap semester. Pasalnya progres pembangunan smelter menjadi syarat mutlak bagi pemberian izin ekspor konsentrat Hal ini lantaran izin ekspor konsentrat hanya diberikan selama enam bulan dan bisa diperpanjang untuk enam bulan berikutnya. Adapun persyaratan perpanjangan izin ekspor konsentrat yakni progres pembangunan minimal 60% dari rencana kerja per enam bulan.

Freeport telah mengantongi perpanjangan izin ekspor untuk periode Juli 2015-Januari 2016 dengan kuota ekspor 775.000 ton konsentrat. Adapun kemajuan pembangunan smelter keseluruhan telah mencapai 11 % hingga Juli 2015 kemarin. Freeport membangun smelter di Gresik dengan kapasitas 2 juta ton konsentrat Tembaga. Investasi fasilitas tersebut mencapai US$ 2,3 miliar. Lokasi smelter merupakan milik PT Petrokimia Gresik. Freeport menyewa lahan seluas 80 hektar tersebut selama 20 tahun.

Juru bicara Freeport Indonesia Riza Pratama ketika dikonfirmasi belum memberi penjelasan mengenai hal tersebut. (rap)

 Sumber : Investor Daily, 25 Agustus 2015

Last Updated ( Tuesday, 25 August 2015 08:31 )
 

Jika Freeport Tak Nasionalis, Taruhannya Jabatan Saya

E-mail Print PDF

Redaksi

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin menyadari betul persoalan yang dihadapinya saat ini tidaklah mudah. Sebab, di bawah kepemimpinannya, masa depan operasi perusahaan tambang asal Amerika Serikat ini dipertaruhkan.

Freeport akan berakhir pada 2021, Permohonan perpanjangan belum direspons pemerintah. Padahal, Freeport membutuhkan kepastian untuk menjamin investasi jangka panjang yang telah ditanamkan. Setidaknya USS 4 miliar telah dibenamkan untuk mengembangkan tambang bawah tanah, yang memiliki masa depan prospektif. Dengan 90% cadangan di perut bumi, sudah barang tentu masa depan Freeport ada di situ.

Berbicara mengenai Freeport tentu berbicara mengenai perekonomian nasional. Hal ini mengingat kehadiran Freeport yang sudah hampir setengah abad, tepatnya sudah 48 tahun, atau sejak awal rezim Ode Baru. Kontribusi yang telah dibagikan ke pemerintah tidaklah kecil. Setidaknya US$ 45 miliar nilai kontribusinya ke perekonomian nasional, baik langsung maupun tak langsung, selama periode 1992-2014.

"Secara geostrategis. Freeport adalah aset nasional. Kalau Freeport tidak berlanjut, dampaknya tidak hanya pada perekonomian, tetapi juga pada kehidupan sosial Politik, terutama di Papua. Jika Freeport tidak beroperasi di Papua, mungkin akan lain persoalannya," ujar mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) ini, di Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua, pekan lalu.

Memimpin Freeport Indonesia sejak awal tahun ini. Maroef menyadari persoalan yang dihadapinya sangat sensitif. Tudingan Freeport hanya mengeruk kekayaan alam dan kurang berkontribusi pada lingkungan dan masyarakat lokal, masih kuat tertanam di benak mayoritas rakyat Indonesia.

Dia yakin, Freeport telah berbuat banyak, terutama bagi rakyat Papua dan warga Kabupaten Timika. Nilai program corporate social responsibility (CSR) mencapai US$ 100 juta pertahun.

Dari 30.000 karyawan, 98% adalah orang Indonesia. Warga lokal Papua pun mulai mendapat jabatan strategis, di antaranya tujuh jabatan vice president dipegang orang Papua.

Selain itu, sejak 1978 jabatan presiden direktur dipercayakan kepada orang Indonesia, meskipun-kepemilikan pemerintah hanya 9%. "Jika Freeport tidak nasionalis, saya pcrtaruhkan jabatan saya," tegas lulusan Akabri udara tahun 1980 ini.

Menyikapi sikap pemerintah yang merespons permohonan perpanjangan kontrak karya. Maroef tetap optimistis. "Pemerintah tentu tidak akan menyia-nyiakan potensi ekonomi dari investasi yang sudali berjalan selama 48 tahun. Tidak hanya dan pajak dan royalti, tetapi juga dari nilai CSR," ujarnya.

Jika tidak disetujui, dia mengingatkan akan ada dampak pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dampak ekonomi bagi Papua, khususnya Kabupaten Mimika. "Saat ini pemerintah hiituh penciptaan lapangan kerja dan kepastiannya komitmen investasi," landasnya.

 Sumber : Suara Pembaruan, 24 Agustus 2015

Last Updated ( Tuesday, 25 August 2015 08:29 )
 

Freeport Berharap Kemendag Terbitkan Penangguhan L/C

E-mail Print PDF

JAKARTA - PT Freeport Indonesia belum bisa melakukan ekspor konsentra Tembaga sejak mengantongi Surat Persetujuan Ekspor (SPE) dari Kementerian Perdagangan pada akhir Juli. Pasalnya perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu belum mendapatkan perpanjangan penangguhan mekanisme pembayaran surat kredit berdokumen dalam negeri atau Letter of Credit (L/C).

Juru bicara Freeport Indonesia Riza Pratama mengatakan penangguhan L/C masih terus dibahas bersama pemerintah. Permohonan perpanjangan penangguhan L/C itu sudah disampaikan kepada Kementerian Perdagangan sejak pekan lalu.Kami dan pemerintah secara bersama-sama bekerja untuk menyelesaikan masalah ini,kata Riza di Jakarta, Selasa (18/8).

Riza menuturkan, dalam Kontrak Karya yang dipegang Freeport Indonesia, tidak ada kewajiban penggunaan L/C baik kepada perusahaan maupun pihak pembeli. Namun dia menjelaskan Freeport tetap mengikuti peraturan Kementerian Perdagangan dalam menggunakan L/C. Dalam permohonan kepada Kementerian Perdagangan itu Freeport menyatakan beberapa pihak pembeli dalam proses perubahan L/C ke dalam negeri.

Kendala ekspor ini pernah dialami Freeport pada awal April 2015 kemarin. Kala itu Freeport belum mengantongi penangguhan L/C sehingga 29.300 ton konsentrat tujuan Jepang dan 22.000 ton konsentrat tujuan India tidak bisa diekspor. Akibat penundaan ekspor itu Freeport menanggung biaya pinalti sebesar US$ 50.000 per kapal per hari.

Namun Riza enggan membeberkan kerugian yang diderita Freeport akibat terhentinya kegiatan ekspor tersebut. Dia pun belum mau menjelaskan jumlah konsentrat yang tidak bisa dikirim ke luar negeri.Kami sudah bekerja dengan pihak-pihak terkait untuk segera dapat melakukan ekspor,jelasnya.

Secara terpisah, Direktur Jenderal mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya mineral (ESDM) Bambang Gatot menuturkan pihaknya sudah menerbitkan rekomendasi penangguhan L/C bagi Freeport. Dia bilang kewenangan penangguhan L/C berada di Kementerian Perdagangan. Rekomendasi dari ESDM sudah. L/C itu di Kementerian Perdagangan, ujarnya.

Mekanisme L/C mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan No. 26 Tahun 2015 tentang Ketentuan Khusus Pelaksanaan Penggunaan Letter of Credit (L/C) untuk Ekspor Barang Tertentu.

Adapun barang-barang yang diwajibkan menggunakan L/C meliputi komoditas mineral, batubara, migas, hingga minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) berikut produk turunannya. Diwajibkan pula menggunakan L/C melalui bank devisa dalam negeri. Aturan ini bertujuan untuk menertibkan eksportir dalam hal administrasi pencatatan devisa.

Pemerintah sudah pernah menerbitkan penangguhan L/C bagi Freeport Indonesia yang berakhir pada 25 Juli kemarin. Penangguhan itu berlaku seiring dengan izin ekspor konsentrat yang diberikan pemerintah. Kini, Freeport sudah mengantongi perpanjangan izin ekspor konsentrat sejak akhir Juli kemarin. Izin tersebut untuk periode 6 bulan ke depan dengan kuota ekspor mencapai 775.000 ton konsentrat Tembaga.

Selain itu Freeport mendapat pengurangan bea keluar menjadi 5% lantaran kemajuan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) di Gresik, Jawa Timur sudah mencapai 11%. Freeport sebelumnya dikenakan tarif ekspor sebesar 7,5%. (ID).

 Sumber : Suara Pembaruan, 20 Agustus 2015

Last Updated ( Tuesday, 25 August 2015 08:23 )
 
  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  4 
  •  5 
  •  6 
  •  7 
  •  8 
  •  9 
  •  10 
  •  Next 
  •  End 
  • »
Page 1 of 674