Indonesian Mining Association

  • Create an account
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Gold halts losses after four-day slump amid Greece deadlock

E-mail Print PDF

Gold stabilized after four days of losses amid concern that Greece may stumble in its last-ditch bid to avoid default, boosting demand for a refuge as stocks fell.

Bullion for immediate delivery increased as much as 0.3 percent to USSU78.47 an ounce, and traded at Sl.176.32 at 250 p.m. in Singapore, according to Bloomberg generic pricing. The metal dropped to Sl.171.04 on Wednesday, the lowest level since June 8, and the losing run was the longest since March.

Gold fell in the opening days of this week as European leaders sought again to break the deadlock over funding Greece and investors assessed when US rates will start to rise.

A report on Wednesday showed the worlds largest economy shrank at just a 0-2 percent annualized rate, revised from a 0.7 percent drop. Greek Prime Minister Alexis Tsipras and creditors will meet again Thursday to try to break the impasse after another day of negotiations ended without a breakthrough.

"It’s not looking pretty", Howie Lee. an investment analyst at Phillip Futures Pte. in Singapore, wrote in a note. Theres a "seemingly high probability of Greece defaulting on their IMF payments", he said.

Times running out for Greece, which needs to resolve aid distribution before the European portion of its bailout expires June 30, and about €1.5 billion (US$1.7 billion) in payments come due to the International Monetary Fund (IMF) the same day.

The Bloomberg Dollar Spot Index was little changed on Thursday after climbing to the highest level in more than a week the day before. The Federal Reserve signaled a pickup in the economy will keep them on track to raise interest rates this year, though subsequent increases will probably be gradual.

Futures for August delivery rose 0.2 percent to $1,175.20 an ounce on the Comex in New York after falling for four days. Billion of 99.99 percent purity dropped as much as 0.3 percent to ¥234,40 a gram ($1,174-28 an ounce) on the ShanghaiGold Exchange, the lowest since June 9, and was at ¥235,45.

Silver for immediate delivery was at $15,898 an ounce from $15,895 on Wednesday. Platinum was 0.1 percent higher at $1,077 an ounce, extending a rebound from a six-year low of $1,058 on Monday.

Palladium advanced 0.2 percent to $698 an ounce. The metal tumbled into a bear market last week amid ample global- supplies and fell to $691 on Monday, the lowest since 2013.

Meanwhile, copper rose for the second time in three days as China proposed removing a rule that caps lending by commercial banks, seen as another step to maintain growth in the worlds largest metals consumer.

Copper climbed as much as 0.8 percent. The Chinese government intends to scrap a ratio that limits banks loans to 75 percent of deposits, it said in a draft amendment to the countrys banking law on Wednesday. China has pledged to reform the financial system to boost growth as the economy slows.

Prices have risen 1.8 percent since hitting a four-month low on Monday amid signs that Chinas stimulus ef-

forts are helping sustain growth. A private gauge of manufacturing for June released this week beat expectations, following official data showing stabili2ation in industrial production, credit growth and property sales in May.

Copper for delivery in three months on the London Metal Exchange (LME) advanced 0.3 percent to S5.757 a metric ton (S2.61 a pound) at 3 p.m. in Hong Kong. Prices rose 22. percent Tuesday, the most since April.

The metal for September in New York was little changed at $2.6205 a pound, while in Shanghai, futures slid 0.6 percent to close at ¥41.920 ($6,752) a ton.

Jasmine Ng

 Source : The Jakarta Post, June 26, 2015

Last Updated ( Monday, 29 June 2015 07:18 )
 

Dirjen Minerba: Status IUPK Freeport Masih Wacana

E-mail Print PDF

Jakarta – Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Gatot mengatakan status hubungan kerja PT Freeport Indonesia dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) masih wacana.

"Belum, IUPK kan wacananya begitu. Mereka masih mengkaji," Bambang di Kantor Kementerian ESDM, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta, Kamis (25/6/2015).

Sebelumnya pemerintah telah mengadakan diskusi mengenai perubahan status hubungan kerja tersebut. Dalam diskusi tersebut pihak Freeport menyetujui perubahan status KK menjadi IUPK.

Namun, tetap saja, Bambang mengatakan, Freeport baru sekadar menyetujui dan belum pengajuan secara resmi."Ya belum. Mereka kan akan mengkaji kalau dijadikan ini (IUPK) kewajibannya seperti apa," jelas dia.

Bambang pun membantah perpanjangan kontrak tidak otomatis berlaku ketika sudah memegang status IUPK. Perpanjangan kontrak berlaku saat kontrak tersebut selesai.

"Ya ketika kontrak berakhir lah. Ikut dengan aturannya.Tidak-tidak otomatis," pungkas dia.

 Sumber : www.metrotvnews.com, 25 Juni 2015

Last Updated ( Monday, 29 June 2015 07:16 )
 

Wacanakan IUPK Freeport, Pola Pikir Pemerintah Makin Ngaco

E-mail Print PDF

RMOL. Rencana perubahan kontrak kerja sama antara pemerintah dengan PT Freeport kembali menuai kecaman. Menurut Jaringan '98 Sumatera Selatan, kebijakan tersebut menunjukkan pemerintah tak bisa mengedepankan kepentingan nasional.

"Makin ngaco pola pikir pemerintah. Kok bilang IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) Freeport masih wacana? Baru wacana saja sudah ndablek, apalagi kalau benaran," ujar Jurubicara Jaringan '98 Sumsel, Ade Indra Chaniago seperti dilansir RMOLJakarta.Com, Jumat (26/6).

Jaringan '98, tegas Ade, mengecam keras upaya perpanjangan Freeport melalui IUPK selama 10 atau 20 tahun. Pasalnya, perusahaan eksplorasi asal Amerika itu tidak transparan, banyak keuntungan diputar di luar negeri, dan tak mendukung kemajuan Papua.

"Tanya dulu harapan rakyat Papua. Kalkulasi keuntungan maksimal, bila Indonesia kelola sendiri tambang Freeport. Ribuan gereja, puskesmas, sekolah, dan fasilitas publik lainnya, bisa dibangun dengan sangat mudah dari dana bagi hasil pemerintah pusat dengan daerah," jelasnya.

"Jangan tindas rakyat Papua terus, beretorika dalam skema IUPK posisi pemerintah di atas Freeport," imbuh dosen perguruan tinggi di Sumsel tersebut dengan nada mengecam.

Lebih jauh, Ade menerangkan, UU 4/2009 dan PP 23/2010 adalah pesanan nekolim neoliberalisme yang bertentangan dengan gagasan Bung Karno, Trisakti. Sehingga, kebijakan pertambangan yang manipulatif harus dihentikan, menyusul perekonomian rakyat kian terpuruk akibat meroketnya harga kebutuhan pokok, depresiasi rupiah, serta ancaman mega defisit keuangan negara.

"Presiden Jokowi harus copot Menteri ESDM, Sudirman Said yang selalu bikin ulah melanggar janji Trisakti dan Nawacita. Cari pengganti orang muda kreatif, inovatif, dan dinamis," pintanya.

"Nggak usah lagi mau ditipu asing dan para agen penjual negara. Tugas pokoknya dua, yakni nasionalisasi Freeport dan beresin ribuan kejahatan tambang. Penting untuk menolak dana aspirasi, tapi lebih penting lagi nasionalisasi Freeport. Yakin, Indonesia bisa makmur dan rakyat sejahtera," pungkas Ade.

 Sumber : Rakyat Merdeka Online, 26 Juni 2015

Last Updated ( Monday, 29 June 2015 07:12 )
 

Hingga 2019, Divestasi Saham Freeport Mencapai 30%

E-mail Print PDF

|JAKARTA| Perusahaan tambang asal Amerika Serikat, PT Freeport Indonesia, siap meningkatkan divestasi saham kepada pihak nasional dari saat ini 9,36% menjadi 20% mulai Oktober 2015. Divestasi selanjutnya dilakukan pada Oktober 2019 hingga mencapai total 30%. Sesuai ketentuan, saham tersebut ditawarkan kepada pihak nasional, yakni pertama-tama ke pemerintah pusat, berikutnya pemda setempat, dan terakhir swasta nasional.

Ketika kontrak karya (KK) Freeport diperpanjang pada 1991, yang memasukkan Freeport pada KK Generasi V, Pasal 24 KK tersebut mewajibkan perusahaan tambang emas dan Tembaga terbesar di Indonesia ini melakukan divestasi dalam dua tahap. Tahap pertama adalah melepas saham ke pihak nasional sebesar 9,36% dalam 10 tahun pertama sejak 1991. Berikutnya, kewajiban divestasi tahap kedua dimulai 2001, yakni Freeport harus menjual sahamnya sebesar 2% per tahun sampai kepemilikan nasional menjadi 51%.

Untuk kewajiban divestasi tahap pertama sudah dilaksanakan, dengan sebanyak 9,36% saham Freeport telah dijual kepada pihak nasional, yakni PT IndoCopper. Namun, kewajiban divestasi tahap kedua urung dilaksanakan, karena pada 1994 Pemerintahan Soeharto menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994. Peraturan tersebut menyatakan, saham anak usaha dari perusahaan asing boleh dimiliki oleh pihak asing hingga 100%.

Kemudian, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No.77/ 2014. PP baru mengamanatkan, paling lambat 14 Oktober 2015, Freeport sudah harus mendivestasikan lagi sahamnya sebesar 10,64%, agar total saham dilepas menjadi 20%. Berikutnya, paling lambat lima tahun setelan PP diundangkan, Freeport harus melepaskan saham hingga menjadi minimal 30% dimiliki pihak nasional.

VP Corporate Communications PT Freeport Indonesia (FI) Daisy Primayanti mengatakan, secara keseluruhan. Freeport siap melakukan divestasi saham kepada pihak nasional hingga 30%. "Untuk kali ini, penawaran divestasi kepada pihak nasional - dalam hal ini pemerintah pusat, pemda, dan swasta nasional - dilakukan pada Oktober 2015 sebesar 10,64%, sehingga (total divestasi) jadi 20%. Kemudian pada Oktober 2019 hingga total 30%," kata Daisy, di Jakarta, Selasa (23/6).

Sebelumnya, dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin menjelaskan bahwa mulai Oktober nanti FI melanjutkan divestasi kepada pihak nasional menjadi sebesar 20%. Saat ini, sebanyak 9,36% saham Freeport sudah dimiliki nasional. Sedangkan 90,64% saham lainnya dikuasai pemegang saham asing, yakni Freeport McMoran.

"Divestasi itu mulai Oktober nanti, bertahap hingga (akumulasi) mencapai 20% dulu. Kemudian, tahun 2019 baru 30%. Dalam divestasi nantinya melibatkan pemerintah dan swasta. Namun, pemerintah menjadi prioritas tentunya," ujar Maroef.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Satya W Yudha mengatakan, ko- mitmen Freeport untuk melakukan divestasi saham tahun ini sesuai kewajiban yang harus dilaksanakan Freeport. "Itu bukan hal yang aneh, karena kewajiban divestasi tertuang dalam UU Minerba. Hu merupakan kewajiban, jadi harus dilaksanakan," kata Satya.

BUMN Mampu

Satya berharap, saham Freeport bisa dimiliki oleh pemerintah, baik pusat ataupun daerah, agar hasilnya lebih maksimal untuk negara. Mengenai kemampuan Keuangan pemerintah untuk memiliki saham Freeport, menurut dia, hal itu harus dijawab oleh pemerintah karena menjadi domain pemerintah. "Saya rasa pemerintah mampu, BUMN kita harus dilibatkan. Kalau sahamnya bisa dikuasai negara, tentu akan lebih baik. Tapi, kalau dimiliki swasta, negara hanya mendapatkan pajak dan royalti," katanya.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Franky Sibarani mengatakan sebelumnya, PT Aneka Tambang (Persero) Tbk sudah selayaknya mengambil jatah saham divestasi PT Freeport Indonesia. Dari segi pendanaan, BUMN Pertambangan tersebut memiliki kemampuan cukup.

"Sebaiknya memang Antam yang mengambil. Kalau pemerintah janganlah, duitnya untuk membangun infrastruktur saja," kata Franky.

Sebagai perusahaan terbuka, kata dia, Antam bisa dengan mudah mendapatkan dana segar. Selain kemampuan pendanaan, Antam dianggap sudah berpengalaman dalam pengolahan mineral. Franky berharap, kehadiran Antam di Papua nanti bisa berperan lebih, terutama dalam mendukung pembangunan ekonomi di daerah itu.

Sedangkan Menteri Energi dan Sumber Daya mineral Sudirman Said merekomendasikan agar pemerintah membeli saham PT Freeport Indonesia. Sudirman mengatakan, pemerintah bisa memiliki saham Freeport melalui BUMN.

Berdasarkan PP No. 77/2014 tentang Perubahan Ketiga atas PP No. 23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan mineral dan Batubara, ada kewajiban divestasi untuk perusahaan pemegang kontrak karya PP ini menyatakan. Kontrak Karya C yang melakukan kegiatan penambangan dengan menggunakan metode penambangan bawah tanah yang sudah beroperasi 16 tahun wajib melakukan divestasi paling sedikit sebesar 20% pada tahun pertama dan 30% pada tahun kelima setelah diundangkannya peraturan tersebut.

Proses divestasi ini merupakan bagian dari proses renegosiasi kontrak karya yang terdiri dari enam poin. Poin tersebut yakni luas wilayah kerja, perpanjangan kontrak, penerimaan negara baik pajak maupun royalti, kewajiban divestasi, hi-lirisasi di dalam negeri, serta kewajiban penggunaan barang dan jasa Pertambangan domestik.

Pada kesempatan terpisah. Menteri ESDM Sudirman Said menyatakan berkomitmen memberikan kepastian usaha bagi PT Freeport Indonesia, sejalan dengan komitmen pemerintah menjaga iklim investasi dan menarik investor dalam pembangunan industri hiliri-sasi Pertambangan. Sejak beroperasi komersial pada 1973, Freeport sudah menginvestasikan dana sekitar USS 11 miliar. Perusahaan itu juga menyiapkan USS 17 miliar untuk investasi hingga 2041, jika ada kepastian perpanjangan kontrak setelah masa kontrak karyanya habis 2021.

IUPK

Menteri Energi dan Sumber Daya mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan, kepastian bagi Freeport diberikan dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

"Kepastian bagi Freeport diberikan dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan Khusus. Freeport pun sudah menyatakan kesediaannya mengubah pola hubungan kerja dari kontrak karya menjadi IUPK. Begitu mereka katakan ya (bersedia jadi IUPK), saya laporkan ke Presiden dan beliau mengatakan silahkan dikaji lebih lanjut," kata Sudirman di Jakarta, Senin (22/6).

Pemberian kepastian usaha penting bagi PT Freeport Indonesia yang berinvestasi sekitar USS 15 miliar, termasuk untuk Pertambangan bawah tanah (underground mining) di Papua. Selain itu, ada investasi sebesar USS 2,3 miliar dalam pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) di Gresik, Jawa Timur. Namun, Sudirman belum bisa memastikan kapan IUPK itu diberikan kepada Freeport.

Freeport saat ini membutuhkan kepastian investasi pascakontrak karya berakhir pada 2021. Hal ini diperlukan agar dapat terus berinvestasi sehingga produksi tidak turun. Dengan demikian, pendapatan bagi Indonesia tidak turun dan di sisi lain Freeport mendapatkan kepastian balian baku untuk rencana pembangunan smelter barunya di Gresik.

Maroef Sjamsuddin mengatakan sebelumnya, setelah membangun terowongan sepanjang 500 km dan berbagai fasilitas penambangan underground, PT Freeport Indonesia berencana membangun lagi jalan 500 km untuk menopang kegiatan eksploitasi tambang bawah tanah di wilayah operasi seluas 10.000 ha. Sambil mengharapkan datangnya kepastian perpanjangan kontrak pasca-2021, perusahaan Tembaga terbesar di Tanah Air ini telah menginvestasikan dana USS 4 miliar untuk kegiatan penambangan underground. [ID/M-6]

 Sumber : Suara Pembaruan, 24 Juni 2015

Last Updated ( Monday, 29 June 2015 06:26 )
 
  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  4 
  •  5 
  •  6 
  •  7 
  •  8 
  •  9 
  •  10 
  •  Next 
  •  End 
  • »
Page 1 of 653