Indonesian Mining Association

  • Create an account
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

China May Lose Position as Copper Price Driver

E-mail Print PDF

Clyde Russell

The writer is a Reuters columnist. The views expressed are his own.

REUTERS/IAUNCESTON, AUSTRALIA. China has in recent years been viewed as the main driver of the global copper market, and while its influence remains strong, it’s possible that the rest of the world will take over in the short term.

Copper is currently one of the more divisive commodities among analysts, with opinions split over whether the industrial metal will continue its recent rally or lose ground over the rest of 2014.

The point is that considerable uncertainty exists over coppers direction and much of that comes down to whatever view is held about the economic outlook for China, which consumes roughly 45 percent of the world’s copper.

While this is obviously a huge chunk of the market, it still means that the other 55 percent could exert a bigger influence, especially if its demand trend is changing.

London copper prices gained 3.4 percent between Aug. 14 and Tuesdays close of US$7,054 a ton, although they are still down 4.2 percent since the start of the year.

The recent gains have largely been attributed to an improving outlook for growth in the United States and hopes that Europe may take steps to stimulate its struggling economies.

However, Chinese copper prices have also been rising, with the most traded Shanghai contract gaining 4.5 percent since Aug. 15 to close at 50,620 yuan ($8,230) a ton on Tuesday.

Both London and Shanghai copper have posted strong gains since their 2014 lows of mid-March, jumping 10 and 16.7 percent respectively.

Part of this is due to the improving global economic backdrop plus expectations of a Chinese industrial recovery in the second half, but it may also be related to a sharp fall in reported inventories, both in London Metal Exchange (LME) and Shanghai Futures Exchange (SHFE) warehouses. LME inventories MCUSTX-TOTAL dropped to a seven-year low of 141,275 tons in the week to Aug. 15, while SHFE stocks CU-STX-SGH dropped to 75,529 tons in the week to June 20, the lowest since December 2011.

While inventories at both exchanges have recovered slightly from those lows, they remain well below recent peaks.

The International Copper Study Group, in its latest report on Aug. 20, estimated a global deficit of refined copper of 466,000 tons in the first five months of this year, compared to a surplus of 251,000 tons in the same period in 2013.

It said global copper consumption was up 15.5 percent in the period, led by a 29 percent jump in apparent demand in China.

Copper bears, however, point to a range of factors that they expect to act as a drag on demand for the red metal over the short to medium term.

In Macquarie Banks Aug. 4 report 10 Things We Hate About Copper in 2H14, five were related to China, with top billing going to the slowdown in housing construction.

An increase in Chinese smelter output was another reason cited by both Macquarie and an Aug. 14 report from Goldman Sachs.

This is likely to cut Chinese import demand for refined copper for the rest of the year, lowering the 28 percent growth seen in the seven months to July over the same period in 2013.

However, it should mean that imports of copper ores and scrap increase to feed the increased smelting capacity. In other words, increased Chinese output of refined copper is only bearish for prices if it is not matched by decreased output elsewhere.

Rising production of refined copper in China may actually result in higher prices for ores and concentrates, and may help to soak up expected higher mine output in the second half as Indonesian exports resume following a deal between the government and major producer Freeport-McMoRan Copper Gold Inc. Newmont Mining Corp. may also be edging towards a deal with Indonesia so that it can start exporting again.

It is likely that slower housing construction will be a drag on Chinese copper demand, but this may be a temporary situation as signs emerge that many Chinese cities are starting to ease property curbs in a bid to stimulate the sector.

Whether it’s a good idea to re-inflate the Chinese property market is questionable, but it appears likely that copper demand from housing won’t be as dire as many fear.

There also remains a question mark over the so-called dark inventories of copper in China, those that sit outside the SHFE system and are largely tied to commodity financing deals.

The multi-pledging of metals at Qingdao port has led to fears of a crackdown on commodity financing and several Western banks have expressed caution.

But so far there appears little real evidence of these unmonitored inventories hitting the market in greater than usual quantities, so this remains a risk, not a reality.

The base case for Chinese copper demand remains one of modest growth, but with slower growth in refined imports as the country ramps up smelting capacity. That should result in more metal flowing into LME warehouses.

The question then becomes whether that flow will outweigh rising demand in the rest of the world, in which case prices will struggle to rally.

 Source : The Jakarta Post, August 28, 2014

Last Updated ( Friday, 29 August 2014 09:45 )
 

Ekspor Tambang Berpotensi Melonjak

E-mail Print PDF

Setelah Newmont Cabut Gugatan

JAKARTA. Keputusan PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) mencabut gugatan arbitrase terhadap pemerintah Indonesia menjadi angin segar bagi neraca perdagangan Indonesia yang kini terimpit defisit.

Menteri Keuangan (Menkeu) Chatib Basri menuturkan, pencabutan gugatan arbitrase tersebut berarti membuka kembali pintu renegosiasi antara Newmont dan pemerintah. Jika kisah sukses renegosiasi Freeport bisa terulang dalam kasus Newmont, raksasa tambang asal Amerika Serikat itu bakal mendapat fasilitas keringanan bea keluar dan bisa segera kembali mengekspor konsentrat tembaga dan emas. "Artinya, ekspor mineral akan naik dan defisit transaksi berjalan bisa berkurang," kata dia di gedung DPR kemarin (27/8).

Menurut Chatib, dirinya baru mendengar soal pencabutan gugatan arbitrase Newmont secara lisan. Karena itu, saat ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih menunggu surat resmi dari manajemen Newmont terkait dengan pencabutan gugatan tersebut. "Ini kan soal legal (hukum). Jadi, harus ada surat formalnya dulu," terangnya.

Sebagaimana diketahui, sejak diberlakukannya larangan ekspor hasil tambang mentah pada Januari lalu, banyak perusahaan tambang yang ndak bisa mengekspor hasil tambang. Sebab, mereka terbentur aturan bea keluar 25 persen. Beberapa perusahaan bahkan harus menghentikan produksi karena gudangnya tidak lagi mampu menampung hasil tambang. Namun, perusahaan yang sudah menuntaskan renegosiasi, termasuk bersedia membangun smelter sebagaimana Freeport, bisa memperoleh keringanan tarif bea keluar.

Sejak mendapat keringanan tersebut, Freeport langsung mengeskpor kembali hasil tambangnya. Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu Susiwijono Moegiarso mengungkapkan bahwa Freeport telah melakukan pengapalan (shipment) pertama 11.000 konsentrat tembaga ke Tiongkok pada awal Agustus ini. "Mereka sudah membayar BK (bea keluar) Rp 19,86 miliar sesuai dengan tarif baru (7,5 persen dari nilai ekspor)," ujarnya.

Sementara itu, Chatib memaparkan, ekspor hasil tambang yang terhenti sejak Januari lalu diharapkan bisa berjalan kembali ketika beberapa perusahaan sudah menerima fasilitas keringanan bea keluar. "Perkiraan saya, total nilai ekspor seluruh perusahaan tambang itu bisa sampai USD 5 miliar, atau kalau mau (perkiraan) konservatif minimal USD 3 miliar," tandasnya. (owi/cl4/agm)

 Sumber : Jawa Pos, 28 Agustus 2014

Last Updated ( Friday, 29 August 2014 09:41 )
 

Pemerintah Siap Lanjutkan Negosiasi

E-mail Print PDF

Dlni Hariyanti

JAKARTA. Kementerian Perindustrian menilai pencabutan gugatan PT Newmont Nusa Tenggara di arbitrase internasional membuktikan keinginan perusahaan pertambangan itu melanjutkan perundingan dengan Pemerintah Indonesia.

Menteri Perindustrian M.S. Hidayat mengatakan sejatinya tidak ada kesulitan besar untuk menuntaskan perundingan dengan PT Newmont Nusa Tenggara (NNT). Sebelumnya, Newmont sempat menyetujui untuk bergabung dengan pabrik pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) milik PT Freeport Indonesia.

"Chairul Tanjung [Menko Perekonomian] yang akan koordinir perundingan dengan Newmont. Kalau mereka cabut gugatan artinya mereka ingin berunding kembali," tuturnya, Rabu (27/8).

Dia menilai penanganan kisruh dengan Newmont sebetulnya tidaklah sulit. Dalam perundingan terakhir yang turut dihadiri Menperin, Newmont sudah, mengemukakan kesediaannya bekerja sama dengan Freeport untuk membangun smelter.

Pada awal Juni 2014, Newmont melayangkan gugatan kepada pemerintah Indonesia menyoal larangan ekspor konsentrat ke International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID). Perusahaan tambang itu menginginkan putusan sela agar Newmont diizinkan mengekspor konsentrat tembaga.

"Newmont kan meminta agar tetap bisa mengekspor konsentrat. Mereka juga minta keringanan bea keluar. Kita ikuti skema yang dijalankan Freeport saja," kata Hidayat.

Bila Newmont setuju membangun smelter di Indonesia atau bergabung dengan Freeport, tuturnya, perseroan turut diwajibkan membayar uang jaminan kesungguhan investasi.

Dia mencontohkan Freeport membayar US$115 juta dan sejalan dengan ini pemerintah memberi keringanan tarif bea keluar.

Nilai uang jaminan yang perlu dibayarkan Newmont tak sebesar Freeport, yakni hanya US$25 juta disesuaikan dengan besaran modal mereka.

"Ini setara 5% dari total modal. Belum tahu smelter akan dibangun di Gresik atau Papua," tegasnya.

Sejak 12 Januari 2014, pemerintah mengenakan bea keluar progresif dengan besaran mulai 25% terhadap konsentrat tembaga, konsentrat bijih besi, konsentrat pasir besi, konsentrat mangan, konsentrat timbal, dan konsentrat seng dengan kadar tertentu.

Peraturan itu ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 6/2014 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar. Kebijakan itu membuat ekspor perusahaan tambang berhenti sekalipun sudah memproduksi mineral olahan yang diperbolehkan pemerintah untuk dikapalkan.

Belum Terima

Menteri ESDM Jero Wacik menyatakan belum menerima surat resmi dari Newmont terkait dengan pencabutan gugatan arbitrase di ICSID. Namun, dia tidak menampik telah mendengar kabar tersebut.

"Saya memang mendengar Newmont mencabut gugatan arbitrase. Namun saya belum menerima bukti," katanya saat Inspeksi Mendadak ke SPBU di Jalan Abdul Muis, Jakarta Pusat, Rabu (27/8).

Sampai saat ini, menurutnya, pemerintah masih menyiapkan sejumlah langkah antisipasi menghadapi gugatan yang dilayangkan Newmont.

Lebih jauh, Wacik menganggap kebijakan pemerintah yang melarang ekspor mineral mentah merupakan langkah yang berpatokan pada Undang-Undang (UU) No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

"Kalau dia mencabut sebetulnya bagus, kedaulatan kita akan kelihatan," ujarnya.

Bila Newmont mencabut gugatan, jelasnya, Wacik membuka kesempatan negosiasi antara Newmont dan pemerintah yang sebelumnya terhenti karena gugatan arbitrase.

Newmont menyatakan telah mencabut gugatan Arbitrase terhadap Pemerintah Indonesia. Langkah tersebut diambil untuk melanjutkan renegosiasi nota kesepahaman (MoU) dengan pemerintah.

Seperti dilansir di laman resmi Newmont Mining Corporation (www.newmont.com), perseroan memutuskan untuk tidak meneruskan dan mencabut gugatan arbitrase yang diajukannya ke ICSID terkait dengan larangan ekspor yang menghambat produksi emas dan tembaga di Batu Hijau.

"Keputusan untuk tidak meneruskan dan mencabut gugatan arbitrase diambil setelah komitmen dari petinggi pemerintah untuk membuka negosiasi yang memasukkan MoU dengan NNT," ungkap perseroan dalam rilis yang dikutip Bisnis, Rabu (27/8).

Pada rilis itu, disebutkan Newmont tetap berkomitmen melakukan kerja sama dalam waktu lama dengan Indonesia dan mencari peluang untuk menunjukkan dukungan kepada kebijakan pemerintah, rakyat Indonesia, dan kelanjutan tanggung jawab perkembangan sumber daya alam negara.

Newmont secara resmi mengajukan gugatan arbitrase internasional terhadap Pemerintah Indonesia terkait kebijakan larangan ekspor konsentrat tembaga pada awal Juli lalu.

Kala itu, Presdir Newmont Nusa Tenggara Martiono Ha-dianto menjelaskan pelarangan yang diterapkan pada perusahaannya tersebut menyalahi isi kontrak karya (KK) dan perjanjian investasi bilateral yang ditanda tangani kedua belah pihak.

Sementara itu, pemerintah juga tengah menyiapkan amunisi gugatan balik ke arbitrase internasional sebagai tanggapan atas gugatan Newmont.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Sukhyar pernah berujar pemerintah tengah menggodok draf Keputusan Presiden (Keppres) untuk membentuk tim kerja menghadapi Newmont. (Hendra Wibawa)

 Sumber : Bisnis Indonesia, 28 Agustus 2014

Last Updated ( Friday, 29 August 2014 09:38 )
 

Newmont Cabut Gugatan Arbitrase

E-mail Print PDF

Oleh Rangga Prakoso dan Damiana N Simanjuntak

JAKARTA. PT Newmont Nusa Tenggara akhirnya memenuhi permintaan Pemerintah Indonesia untuk mencabut gugatan arbitrase, yang diajukan ke The International Centre for Settlement of Investment Disputes. Renegosiasi kontrak dengan pemerintah siap dilanjutkan dan sebagai imbalannya perusahaan akan mendapatkan keringanan bea keluar menjadi 7,5%. Perusahaan segera kembali berproduksi dan mengekspor konsentrat tembaga sebanyak 270.000 ton.

Keringanan bea keluar (BK) menjadi 7,5% itu sama seperti yang diberikan kepada PT Freeport Indonesia. Setelah menandatangani nota kesepahaman (MoU) amendemen kontrak pertambangan dengan Pemerintah Indonesia, Freeport yang juga dari AS ini bisa mengekspor konsentrat tembaga sekitar 756.300 ton atau senilai US$ 1,56 miliar.

Sebelumnya, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 6/PMK011/2014, bea keluar (BK) diberlakukan progresif, yakni sebesar 25% untuk kandungan konsentrat tembaga di atas 15% untuk ekspor pada 2014. BK kemudian dinaikkan menjadi 35% pada semester 1-2015, 40% semester 11-2015,50% semester 1-2016, dan 60% pada semester 11-2016.

Demikian rangkuman keterangan Juru Bicara PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) Rubi W Purnomo, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik, Direktur Mineral dan Batubara Kementerian ESDM R Sukhyar, serta Menteri Perindustrian MS Hidayat Mereka memberikan keterangan secara terpisah.

Rubi W Purnomo mengatakan, pencabutan gugatan di The International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) didasarkan atas komitmen pejabat senior Pemerintah Indonesia, yang akan membuka kembali proses renegosiasi kontrak pertambangan. "Berdasarkan perkembangan positif ini, NNT dan Nusa Tenggara Partnership BV (pemegang saham mayoritas NNT) mengajukan penghentian dan pencabutan gugatan arbitrase yang diajukan kepada ICSID," katanya dalam siaran pers di Jakarta, Rabu (27/8).

Kesepakatan renegosiasi nantinya dituangkan dalam memorandum of understanding (MoU) amendemen kontrak pertambangan dengan pemerintah. Rubi menambahkan, kegiatan produksi dan ekspor konsentrat tembaga bakal dimulai setelah penandatanganan MoU.

Dia menegaskan, NNT berkomitmen untuk menjalin kemitraan jangka panjang dengan Indonesia. Perusahaan mendukung kebijakan Pemerintah Indonesia dan masyarakat, serta mengembangkan sumber daya alam mdonesia secara bertanggung jawab.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik mengapresiasi keputusan NNT untuk mencabut gugatan terhadap pemerintah. Namun, dia mengaku belum mendapatkan surat resmi dari NNT terkait pencabutan gugatan. Ia baru mendengar kabar tersebut.

Sebelumnya, pada Juli 2014, NNT mengajukan gugatan ke arbitrase internasional, yakni ICSID yang bermarkas di Washington DC, Amerika Serikat (AS). Gugatan dilayangkan lantaran NNT memprotes Pemerintah Indonesia atas pengenaan ketentuan baru terkait ekspor, bea keluar, serta larangan ekspor konsentrat tembaga yang akan dimulai Januari 2017.

Menurut perusahaan, hal itu tidak sesuai dengan kontrak karya dan perjanjian investasi bilateral antara Indonesia dan Belanda. NNT ini mayoritas sahamnya dikuasai perusahaan tambang multinasional berbadan hukum Belanda, yakni Nusa Tenggara Partnership BV.

Secara terpisah, Direktur Mineral dan Batubara Kementerian ESDM R Sukhyar menuturkan, sikap NNT mencabut gugatan telah disampaikan secara lisan oleh Presiden Direktur NNT Mardono Hadianto pada 26 Agustus lalu. Mardono menyampaikan langsung hal itu di kantor Ditjen Minerba.

"Namun, kami menunggu surat resmi dari NNT terkait pencabutan gugatan tersebut Surat pencabutannya jelas dulu, baru kami bicara renegosiasi," ujarnya.

Sukhyar menuturkan, proses renegosiasi dengan NNT tidak akan memakan waktu lama Pasalnya, dari enam poin renegosiasi, yang belum disepakati hanya mengenai peningkatan penerimaan negara dalam bentuk royalti.

"Pada prinsipnya, ada enam poin renegosiasi, yakni pembangunan smelter, penciutan luas lahan tambang, perubahan perpanjangan kontrak menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK), kenaikan royalti untuk penerimaan negara, divestasi, serta penggunaan barang dan jasa pertambangan dalam negeri," kata Sukhyar sebelumnya.

Ia menjelaskan, pemerintah meminta NNT mengikuti ketentuan Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 2012 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. PP tersebut memuat ketentuan royalti tembaga sebesar 4%, emas sebesar 3,75%, dan perak sebesar 3,25%.

Harus Bayar Jaminan

Sukhyar mengatakan, meski kesepakatan renegosiasi tercapai, belum berarti NNT bisa langsung melakukan ekspor konsentrat Pasalnya, NNT harus memenuhi sejumlah persyaratan untuk bisa mengantongi izin ekspor. Persyaratan itu yakni membayar jaminan kesungguhan untuk membangun pabrik pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) di dalam negeri, sebesar US$ 25 juta.

Dia mengatakan, NNT bekerja sama dengan PT Freeport Indonesia dalam membangun smelter tersebut Namun, Sukhyar tetap meminta penegasan dari kerja sama itu lantaran NNT menjadi pihak penyuplai bahan baku. "Newmont harus menjelaskan kerja sama itu. Jangan sampai produksi smelter terganggu," tandasnya.

Sukhyar menambahkan, besaran kuota ekspor bagi NNT mencapai 270.000 ton konsentrat tembaga untuk periode September hingga Desember 2014. Adapun bea keluar yarig akan dikenakan sebesar 7,5% atau sama dengan yang dikenakan terhadap Freeport.

"Karena Newmont bekerja sama dengan Freeport bea keluarnya sama sebesar 7,5%," ucapnya.

Ikuti Skema

Pada kesempatan terpisah, Menteri Perindustrian MS Hidayat menyambut baik langkah PT Newmont Nusa Tenggara yang mencabut gugatan arbitrase. Dengan demikian, Newmont bisa melanjutkan kembali perundingannya dengan Pemerintah Indonesia yang terkait ekspor konsentrat dan pembangunan smelter.

"Pengacara Newmont yang berkedudukan di Wahington DC mencabut gugatan mereka di arbitrase. Itu berarti, Newmont bisa mengikuti kembali perundingan dengan Pemerintah Indonesia. Saya kira, Menko Perekonomian Chairul Tanjung akan mengoordinasikan perundingan itu lagi. Saya melihat, pada prinsipnya, Newmont bisa mengikuti pola atau skema perjanjian dengan Freeport. Soal smelter dan konsentrat, diikuti saja. Dulu kan sudah ada kesepahamannya," kata Hidayat di Jakarta, Rabu (27/8).

Dia menambahkan, sesuai kesepahaman yang sudah dirundingkan dengan Newmont dan yang telah dijalankan Freeport, Newmont juga harus memenuhi ketentuan yang berlaku. Ini misalnya membangun smelter yang ditandai dengan menyetor jaminan kesungguhan.

"Kan tadinya dia mau joint dengan Freeport. Kemudian, saat dalam perundingan, agak terhenti karena banyak yang harus dinegosiasikan soal kepentingan dan skala perusahaan mereka di Indonesia. Tiba-tiba, mungkin Newmont nggak sabar nunggu atau apa, keputusan head quarter mereka memasukkan gugatan ke arbitrase. Presiden SBY dalam rapat kabinet terbatas yang lalu menginstruksikan supaya disikapi dan dihadapi dengan tegas, secara hukum. Sekarang, mereka mencabut, berarti ingin berunding kembali. Saya rasa akan ada pernyataan resmi dari pemerintah, mungkin oleh Pak Chairul Tanjung," kata Hidayat.

Hidayat menegaskan, jika Newmont menginginkan keringanan bea keluar ekspor, tinggal memenuhi skema seperti yang ditetapkan pada Freeport Ini termasuk menyetorkan jaminan sekitar 5% dari rencana investasi.

Sementara itu, Menteri Keuangan Chatib Basri mengaku belum mendapatkan informasi apakah PT Newmont Nusa Tenggara mencabut gugatannya di arbitrase internasional. Menurut Chatib, sampai saat ini pemerintah belum menerima surat dari PT Newmont Nusa Tenggara.

"Saya belum mendengar kabar apakah Newmont mencabut gugatannya. Jika memang benar alhamdulillah," ujar dia ketika ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (27/8).

Dia mengatakan pemerintah akan melakukan pengecekan lebih lanjut Pemerintah akan menunggu surat dari NNT biar jelas dan formal. (dho)

 Sumber : Investor Daily, 28 Agustus 2014

Last Updated ( Friday, 29 August 2014 09:35 )
 
  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  4 
  •  5 
  •  6 
  •  7 
  •  8 
  •  9 
  •  10 
  •  Next 
  •  End 
  • »
Page 1 of 505