Indonesian Mining Association

  • Create an account
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Pemerintah Diminta Lebih Cermat

E-mail Print PDF

JAKARTA. Keberlangsungan operasi PT Freeport Indonesia dengan rencana perubahan status dari kontrak karya (KK) menjadi izin usaha Pertambangan khusus (1UPK) tidak bisa dimasukkan dalam proses renegosiasi kontrak yang saat ini sedang berlangsung, karena tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Jumawa mengatakan regulasi yang ada sekarang tidak memungkinkan kepastian perpanjangan kontrak Freeport dilakukan sebelum 2019.

Oleh karena itu, perubahan statusnya menjadi IUPK tidak boleh dimasukkan dalam pembahasan amendemen kontrak.

"Sesuai PP 77 [Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan mineral dan Batubara) pengajuan perpanjangan paling cepat dua tahun sebelum masa kontrak habis. Jadi, tidak bisa dipastikan sekarang," ujarnya, Selasa (7/7).

Dia menjelaskan upaya Freeport untuk mempercepat perubahan statusnya dari KK menjadi IUPK rawan melanggar undang-undang. Pasalnya, memang tidak memungkinkan bagi Freeport untuk mendapat kepastian perpanjangan sebelum 2019.

Jika hal tersebut dilanggar, Hikmahanto khawatir banyak pihak akan menggugat pemerintah dengan alasan melanggar UU. Pasalnya, jika pemberian izin tidak sesuai dengan undang-undang, maka bisa diancam pidana.

"Di Undang-Undang Minerba [UU 4/2009] sudah jelas disebutkan di pasal 169 bahwa KK akan dihormati sampai berakhir. Artinya, untuk Freeport pada 2021."

Menurutnya, yang menjadi perdebatan adalah apakah KK tersebut bisa diakhiri sebelum masanya berakhir. Jika begitu, dia menjelaskan, harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Artinya, jika lahan tersebut ingin dikelola kembali oleh pihak swasta harus melalui proses lelang. "Kalau langsung ke Freeport nanti bermasalah lagi," katanya.

Dia meminta agar pemerintah bersikap hati-hati dalam memutuskan sikap terkait isu perpanjangan kontrak Freeport. Menurutnya, keterlibatan publik diperlukan dalam hal tersebut.

Sementara itu, Direktur Central for Indonesian Resources Strategic Studies Budi Santoso mengatakan Indonesia sudah harus menyiapkan tim transisi untuk peralihan kontrak Pertambangan dari sekarang. (Lucky L Leatemia)

 Sumber : Bisnis Indonesia, 09 Juli 2015

Last Updated ( Tuesday, 14 July 2015 11:06 )
 

Perpanjangan Kontrak Freeport Berpotensi Langgar UU

E-mail Print PDF

Yurika Indah Prasetianti

JAKARTA. Perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia, anak usaha Freeport McMoran CopperGold Inc, perusahaan tambang asal Amerika Serikat, dinilai harus diajukan dua tahun sebelum kontrak berakhir.

Hikmahanto Juwana, Pakar Hukum Internasional, mengatakan apabila pemerintah memutuskan perpanjangan kontrak sebelum masa waktu yang ditetapkan, maka itu akan melanggar Undang-Undang (UU). "Ada pasal dalam UU, kalau pejabat membuat kebijakan tidak sesuai UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batu bara akan dipidana," kata dia di Jakarta, Selasa.

Hikmahanto meminta pemerintah harus hati-hati dalam mengambil kebijakan terkait perpanjangan kontrak Freeport. Perubahan kontrak karya Freeport Indonesia menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Khusus diambil secara sukarela dan mengikuti aturan yang ada atau ada maksud-maksud lain.

"Yang saya khawatirkan, Freeport butuh waktu lebih lama dari 2021. Waktu untuk mengajukan perpanjangan kontrak itu dua tahun sebelum berakhir, yaitu di 2019. Saat itu musa Pemerintahan Joko Widodo sudah masa tidak bisa ambil keputusan strategis," kata dia.

Untuk itu, pemerintah didesak membentuk tim transisi guna menunjukkan keseriusan dalam mengambil alih Freeport Indonesia. Tim transisi nantinya harus sesuai koridor aturan yang berlaku.

"Pemerintah harus siapkan tim agar berjalan mulus," kata Hikmahanto. Satya W Yudha, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, mengatakan sesuai UU Freeport diberikan hak izin sampai batas akhir kontrak. Untuk itu perlunya pengaturan masalah perpanjangan kontrak dalan UU. "Karena UU Minerba sudah dibentuk tapi tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Kita sudah darurat hukum Minerba, makin banyak permen untuk berikan dispensasi kelompok usaha tertentu maka itu sudah tidak konsisten terhadap UU. Perlu terobosan. Kalau ingin cepat, harus ada Perpu," kata dia.

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya mineral (ESDM) menyatakan arahan Presiden Joko Widodo memberikan sinyal pemerintah Indonesia tetap berkomitmen untuk menjaga kelangsungan operasi Freeport paska berakhirnya kontrak karya pada 2021.

Sudirman Said, Menteri ESDM, sebelumnya mengatakan pemerintah mencari momentum yang tepat dan mencari solusi hukum agar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2014 tidak dilanggar.

"Sinyalnya sudah jelas, pemerintah beritikad menjaga kelangsungan operasi Freeport di Timika, dengan penekanan agar keberadaan mereka harus dapat memberi manfaat maksimal bagi pembangunan kawasan Papua dan perekonomian Indonesia secara keseluruhan," kata dia.

Momen Penting

Budi Santoso, dari Pusat Kajian Sumber Daya Alam Indonesia, mengatakan pemerintah harus didorong agar bersikap hati-hati dalam memutuskan masalah perpanjangan kontrak Freeport Indonesia. Apalagi saat ini adalah momen penting bagi Indonesia untuk menunjukkan kemampuan.

"Ini masalah percaya diri bangsa, kasus Freeport menjadi momen penting buat bangsa menunjukkan kemampuan. Alasan Keuangan dan teknologi maju yang menjadi trigger pemerintah untuk menerbitkan IUPK, itu bisa disanggah," kata dia di Jakarta, Selasa.

Budi mengatakan pemerintah sebaiknya membuat badan usaha yang akan menangani masalah transisi, manajemen, maupun pendanaan untuk mengambil alih Freeport. Jangka waktu lima tahun dinilai cukup.

Menurut dia, jangan sampai UU yang ada dibuat hanya untuk mengakomodir kepentingan Freeport. Saat ini banyak kebijakan dibuat berdasarkan benchmark Freeport, PT Newmont Nusa Tenggara atau PT Kaltim Prima Coal.

"Akibatnya beban fiskal besar, tambang kecil tidak ekonomis. Jangan sampai ini terulang. Saya garis bawahi, kontrak karya itu kecelakaan, kalau kecelakaan itu jangan sampai terulang," tandas dia.

 Sumber : Indonesia Finance Today, 08 Juli 2015

Last Updated ( Tuesday, 14 July 2015 10:40 )
 

Kontrak Freeport Harus Transparan

E-mail Print PDF

JAKARTA, KOMPAS. Penentuan mengenai nasib perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia oleh pemerintah harus transparan dan dikomunikasikan kepada publik. Pemerintah juga diingatkan agar hati-hati memproses perubahan status operasi Freeport dari kontrak karya menjadi izin usah Pertambangan khusus. Ada potensi pelanggaran hukum dalam masalah tersebut.

Demikian yang mengemuka dalam diskusi bertajuk "Perpanjangan Kontrak Kaiya PT Freeport Indonesia Berpotensi Melanggar HU Minerba", Selasa (7/7), di Jakarta. Diskusi diselenggarakan oleh Pusat Studi Politik Pembangunan Daerah dengan narasumber Guru Besar Hukum ekonomi Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana, Direktur Pusat Kajian Sumber Daya Alam Indonesia Budi Santoso, dan Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya Widya Yudha.

Menurut Hikmahanto, penentuan nasib kontrak Freeport oleh pemerintah harus dikonsultasikan kepada publik dan bersifat transparan. Di era demokrasi saat ini, menurut dia, pemerintah tidak lagi bebas mengambil keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Pemerintah harus melibatkan rakyat terkait penentuan perpanjangan kontrak Freeport.

"Semangat dalam Pasal 33 UUD 1945 adalah sumber daya alam dikuasai negara dan dipakai untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Berikan pandangan ke publik bahwa (keputusan mengenai kontrak Freeport) itu memang memberi manfaat yang besar untuk kemakmuran rakyat," kata Hikmahanto.

Hikmahanto juga mengingatkan pemerintah agar berhati-hati menyikapi kesediaan Freeport mengubah status operasi mereka dari kontrak karya (KK) menjadi izin usaha Pertambangan khusus (IUPK). Jika itu disetujui pemerintah, hal itu berarti tanpa menunggu kontrak Freeport berakhir pada 2021 atau secara langsung memberi perpanjangan kontrak kepada Freeport sampai 20 tahun ke depan.

"Aturan menyebutkan bahwa perpanjangan kontrak bisa diajukan dua tahun sebelum kontrak berakhir. Artinya, keputusan perpanjangan kontrak Freeport bisa diajukan pada 2019. Padahal, di tahun itu adalah tahun terakhir masa Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang sebaiknya tidak mengambil keputusan strategis. Tunggu saja di era Pemerintahan berikutnya," ujar Hikmahanto.

Satya menyatakan, tata kelola sektor tambang mineral di Indonesia karut-marut lantaran isi UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan Batubara tidak sepenuhnya dilaksanakan. Bahkan, aturan turunan undang-undang tersebut, seperti peraturan pemerintah dan peraturan menteri, kerap bertentangan dengan isi undang-undang itu sendiri.

"Saya mendorong agar tata kelola sektor mineral dan batubara diperbaiki lewat revisi UU No 4/2009 atau penerbitan peraturan pemerintah pengganti UU (perppu). Ide perubahan ini tidak ada kaitannya dengan persoalan Freeport, tetapi menyangkut seluruh pemegang KK dan izin usaha Pertambangan, termasuk sektor batubara," ucap Satya.

Kembalikan ke negara

Budi Santoso mengusulkan agar sumber daya alam di Papua yang dikelola Freeport dikembalikan menjadi milik negara. Ia percaya bahwa Indonesia mampu dan bisa mengolah sumber daya di sana, baik dari segi teknis maupun finansial. Apalagi, tenaga kerja dari level bawah sampai tingkat manajer senior, imbuh Budi, didominasi tenaga kerja asal Indonesia.

"Ini adalah momen yang penting bagi bangsa Indonesia untuk menunjukkan kemampuan mengelola sumber daya alamnya sendiri. Banyak manfaat yang didapat. Tidak alasan Indonesia tidak mampu," kata Budi.

Kontrak Freeport akan berakhir pada 2021. Beberapa waktu lalu, perusahaan yang berinduk di Amerika Serikat tersebut setuju untuk mengubah status operasi dari KK menjadi IUPK. Perubahan status operasi tersebut berdampak terhadap penciutan wilayah produksi dan periode perpanjangan izin operasi.(APO)

 Sumber : Kompas, 08 Juli 2015

Last Updated ( Tuesday, 14 July 2015 10:38 )
 

Izin Ekspor Freeport Kembali Digugat

E-mail Print PDF

Freeport digugat karena kepemilikan saham di smelter Gresik minoritas

Sinar Putri Suci Utami

JAKARTA. Atas nama masyarakat, Trisakti dan Nawacita kembali mengajukan gugatan atas izin ekspor yang diberikan pemerintah ke PT Freeport Indonesia. Gugatan ini diajukan karena ada bukti baru atas izin ekspor Pertambangan milik perusahaan asal Amerika Serikat tersebut.

Ini adalah gugatan kedua kalinya. Sebelumnya, tanggal 28 Mei 2015 lalu, penggugat juga pernah mengajukan perubahan gugatan. Tapi, kali ini "Kami yakin memiliki bukti kuat kalau izin ekspor konsentrat Freeport melanggar Undang-Undang," ujar koordinator tini kuasa hukum Trisakti dan Nawacita, Munathsir Mustaman, kepada KONTAN, Senin (6/7). (lihat hal 14)

Bukti yang dimaksud adalah kepemilikan smelter Freeport di Gresik, Jawa Timur yang diyakini bukan dimiliki 100% oleh Freeport. "Freeport hanya memiliki saham sekitar 20% atas smelter itu, sisanya Mitsubishi," ujar Munatshir.

Selama ini, Freeport selalu melawan gugatan dengan alasan telah membangun smelter. Lantaran adanya gugatan baru, Munatshir optimi-sitis jika gugatannya akan dikabulkan oleh majelis hakim.

Sekadar mengingatkan, perkara dengan nomor 50/PDT. G/2015/PN.Jkt.Pst terdaftar pada 2 Februari 2015. Kala itu, Presiden Jokowi digugat atas Perbuatan Melawan Hukum karena telah meneken Memorandum of Understanding yang isinya memberikan izin ekspor kepada Freeport meskipun belum memiliki smelter di Indonesia.

Tindakan tersebut dinilai telah melanggar pasal 170 Undang-undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan Batubara yang menyatakan bahwa 5 tahun setelah UU disahkan seluruh perusahaan tambang wajib membangun smelter dan dilarang mengekspor konsentrat.

Sementara itu, kuasa hukum Freeport Indonesia, Ron Rinto Harsa Wardhana belum berkomentar. "Saya masih mempelajarinya, karena baru mendapatkan perubahannya hari ini, lagipula gugatan asli beda-beda," kata Rori Rinto.

Karena belum siap, Ketua Majelis Hakim Djamaludin Samosir memberikan waktu satu pekan bagi Freeport untuk memberikan jawaban atas gugatan itu.

 Sumber : Kontan, 07 Juli 2015

Last Updated ( Tuesday, 14 July 2015 10:19 )
 
  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  4 
  •  5 
  •  6 
  •  7 
  •  8 
  •  9 
  •  10 
  •  Next 
  •  End 
  • »
Page 1 of 660