Indonesian Mining Association

  • Create an account
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Baru Menjabat, Presdir PTFI Terlibat Bahas Pendulang

E-mail Print PDF

Bersama PAngdam dan Wakapolda Serta Wabup Mimika

TIMIKA. Petinggi TNI-Polri di wilayah Papua bersama Presiden PT Freeport Indonesia (PTFI) dan Pemerintah Kabupaten Mimika menggelar pertemuan terutup guna membahas persoalan di area PTFI, salah satunya upaya penegakkan hukum maupun dampak social, setelah adanya pengosongan para pendulang di sepanjang bantaran Kali Kabur area PTFI.

Dimana pengosongan ribuan para pendulang itu dilakukan guna memudahkan proses penegakkan hukum, dan pengejaran terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang diduga menembak dan membacok dua anggota Brimob dan sau peugas pengamanan internal (security) PTFI hingga tewas pada tanggal 1 Januari 2015 lalu di Jalan Poros Banti-Tembagapura.

Membahas persoalan tersebut, dilakukan pertemuan dalam suatu forum komunikasi secara tertutup di Rimba Papua Hotel (RPH), Senin (19/1) yang dihadiri Panglima Kodam (Pangdam) XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Fransen G Siahaan, Wakapolda Papua Kombes Pol Drs Rudolf Alberth Rodja, Presiden Direktur PTFI Maroef Sjamsuddin, Wakil Bupati Mimika, Yohanes Bassang bersama sejumlah tokoh masyarakat dan petinggi TNI Polri lainnya se-Wilayah Timika.

Pangdam Cenderawasih, Mayjen TNI Fransen G Siahaan mengatakan forum komunikasi ini digelar dalam rangka evaluasi penegakkan hukum di Timika, pasca tertembaknya dua anggota Brimob yang berdampak pada penertiban warga pendulang di sekitar banaran Kali Kabur, dimana dirinya dilibatkan sebagai penasehat.

“Ini sebenarnya domainnya Bapak Kapolda, dimana saya sebenarnya dalam melihat pengamanan penegakkan hukum ini adalah sebagai penasehat,” kata Pangdam.

Menuru Pangdam, peneriban warga yang selama ini disebut pendulang ilegal disekitar area PTFI, disatu sisi untu memudahkan aparat keamanan melakukan upaya penegekkan hukum, tanpa berhadapan secara fisik dengan masyarakat. Adanya gerakan penegakan hukum itu, sehingga masyarakat dengan mudah bisa direlokasi.

“Tentu penanganan masyarakat yang sudah direlokasi yang tadinya semula mereka mencari emas, itu adalah masih tanggung jawab kita. Namun setelah direlokasi, kita berharap pemerintah daerah harus beraksi terhadap dampak dari seluruh penegakan hukum yang sudah dilakukan oleh Bapak Kapolda didukung oleh TNI,” tutur Pangdam.

Pasalnya, jenderal bintang dua itu mengatakan, adanya relokasi pendulang tersebut akan menimbulkan dampak sosial yang luar biasa. Seperti dampak terhadap keamanan dan kriminalitas yang dikhawatirkan akan tinggi, akibat peningkatan pengangguran.

“Awalnya mereka mendapatkan pekerjaan dengan mudah akibat aktifitas pendulangan, yang sekarang mereka tidak punya pekerjaan itu,” ujar Pangdam.

Karena itu lanjut Pangdam, perlu diantisipasi oleh pemerintah daerah tentang bagaimana hal ini dapat ditangani secepatnya sebelum menimbulkan dampak yang negatif di daerah ini. Mengingat ribuan pendulang disana yang telah kehilangan mata pencaharian mereka.

“Bagaimana konsep pemerintah daerah. Sehingga itu yang nanti kita dengar setelah mengevalusi semuanya tindakan yang telah dilakukan oleh stakeholder masing-masing, baik TNI-Polri, Freeport, maupun pemerintah daerah,” terang Pangdam.

Selain itu kata Pangdam, jika akan dilakukan analisa dan evaluasi (anev) internal jajaran TNI-Polri pasca kejadian yang menewaskan dua anggota Brimob di Banti, Tembagapura. Serta dilakukan evaluasi secara internal, terkait peristiwa tindak kriminal yang kerap menimpa aparat TNI-Polri oleh KKB.

“Kalau ada kesimpulan dalam perkumpulan komunikasi ini, maka kita harus bisa mengevaluasi diri secara terbuka, siapa yang memicu persoala ini, sehingga seolah-olah ini dipelihara. Jadi kita harus betul-betul melihat persoalan ini dan jangan malu, karena kita mengharapkan Timika ini menjadi sejahtera dan nyaman,” terang Jansen.

Sementara itu, Wakil Bupati Mimika Yohanes Bassang mengatakan pemerintah daerah perlu menempuh prosedur dalam menyikapi adanya relokasi ribuan pendulang yang menimbulkan lonjatan pengangguran di Timika. Kendati relokasi itu dilakukan secara darurat sehingga pemerintah daerah belum mengambil langkah antisipasi. (mix)

 Sumber : Radar Timika, 20 Januari 2015

Last Updated ( Monday, 26 January 2015 09:07 )
 

Masih Berkutat Dengan Urusan Smelter

E-mail Print PDF

Pemerintah belum memutuskan perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia. Di sisi lain, Kementerian ESDM mendesak perusahaan Negeri Paman Sam itu untuk menyampaikan progres pembangunan smelter.

HADIAH perpisahan yang paling ditunggu Rozik B. Soetjipto boleh jadi adalah perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia sampai 2041, atau setidaknya sampai 2031 saja. Namun, hadiah tersebut seperti nyatanya bukan untuk dirinya. Rozik, sejak 7 Januari lalu, sudah tak menjabat lagi sebagai Direktur Utama PT Freeport Indonesia. Ia digantikan Maroef Sjamsuddin.

Sang pengganti adalah Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) periode 2011-20L4. Maroef mulai bergabung di Freeport setelah menyelesaikan karier di Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Ia juga merupakan purnawirawan Marsekal Muda TNI Angkatan Udara Republik Indonesia.

Rozik menanggalkan jabatannya setelah beberapa hari sebelumnya aktif melakukan renegosiasi kontrak dengan pemerintah. Tak jarang, wakil Freeport Amerika di Indonesia ini tampak setengah frustrasi menghadapi berlarut-larutnya proses renegosiasi. Pasalnya, hingga lima bulan pasca meneken kesepakatan amendemen kontrak, Freeport belum mendapatkan kepastian perpanjangan kontrak hingga 2041. Padahal, kesepakatan yang diteken Agustus 2014 itu berakhir 24 Januari 2015.

Memangsih, Rozik tak bisa dibilanggagal. Soalnya, dari enam poin yang dirundingkan, pemerintah dan Freeport sudah menyepakati lima poin. Poin tersebut di antaranya adalah kewajiban divestasi saHAM 30% ke kepemilikan nasional, kenaikan royalti untuk emas, perak, dan Tembaga menjadi 3,75%, 3,25%, dan 4% dari harga jual.

Freeport juga bersedia membangun smelter mulai 2017 mendatang. Mereka juga bersedia menggunakan kandungan lokal serta menciutkan wilayah operasi tambangnya.

Hanya satu yang belum ada kesepakatan, yakni perpanjangan kontrak hingga 2041. Freeport melunak, rela jika perpanjangan kontrak dilakukan selama 10 tahun saja, yakni hingga 2031. Toh, pemerintah menunda membahas masalah itu. "Ini kan bukan lingkup Ditjen Minerba. Pemerintah yang harus memberikan keputusan. Saya sudah lapor ke Menteri ESDM, Sudirman Said," ujar Direktur Jenderal mineral dan Batubara Kementerian ESDM, R. Sukhyar, Senin pekan ini.

Di sisi lain, Sukhyar menyebut enam poin lainnya yang harus dilakukan PT Freeport. Pertama, Freeport harus mengubah sistem manajemen perusahaan agar lebih independen dalam pengambilan keputusan. Selama ini, meski Freeport Indonesia berbadan hukum di Indonesia, tetapi dalam pengambilan keputusan selalu minta persetujuan induknya, yakni Freeport McMoran, Amerika Serikat (AS). "Manajemen harus lebih memiliki keleluasaan dalam negeri, apalagi mereka ada di Indonesia. Jadi, harus bisa ambil keputusan di sini," tambah Sukhyar.

Kedua, pemerintah ingin ikut menempatkan wakilnya dalam jajaran direksi Freeport. Meski saat ini hanya memiliki 9,36% saham di Freeport, ke depan, Indonesia akan memiliki 30% saham saat kewajiban divestasi dijalankan Freeport. "Direksi ini menjadi cermin Indonesia sebagai salah satu pemegang saham," katanya. Sukhyar memastikan Maroef Sjamsuddin bukan wakil Pemerintah Indonesia.

Ketiga, selain membangun smelter di Gresik, Freeport juga harus bersedia membangun smelter di Papua. Keempat, perusahaan tersebut harus menyediakan dana khusus berupa corporate social responsibility (CSR) untuk masyarakat sekitar tambang.

Kelima, Freeport juga harus meningkatkan penggunaan produk dari dalam negeri, sebesar 5% tiap tahun. Saat ini, dari belanja barang dan jasa serta belanja modal yang mencapai US$1 miliar per tahun di PT Freeport, baru 40% yang dialokasikan untuk barang lokal.

Keenam, Freeport juga harus membenahi sistem keamanan operasi tambang agar kecelakaan kerja tak terulang lagi. "Poin ini akan kami masukkan dalam amendemen kontrak," ujarnya. Saat ini, tim kecil di Kementerian ESDM tengah merumuskan amendemen kontrak itu.

Tak Sejalan dengan MoU

Terkait permintaan perpanjangan kontrak, Sukhyar mengatakan bahwa permintaan Freeport mendapatkan perpanjangan kontrak hingga 2031 tidak sejalan dengan memorandum of understanding (MoU) amendemen kontrak. Dalam MoU Juli 2014 lalu, Freeport setuju untuk menunggu keputusan pemerintah, yakni perpanjangan kontrak Freeport akan diputuskan pada 2019 mendatang.

Rozik kala itu meyakinkan pemerintah bahwa pemberian perpanjangan operasi yang diatur dalam draf revisi kontrak akan memberikan kepastian usaha dan investasi. Terlebih lagi, katanya, Freeport janji mengeluarkan US$2,3 miliar untuk smelter dan eksploitasi tambang bawah tanah (underground) sebesar US$9,5 miliar meski masa berlaku operasi Freeport akan habis pada 2021 mendatang.

Kini, Freeport siap mengerjakan proyek tambang bawah tanah. Rencananya, pasca-2017, penambang ini akan menutup tambang terbuka Grasberg dan tambang yang akan beroperasi hanya blok underground, seperti tambang Deep Ore Zone (DOZ), Big Gossan, Grasberg Block Cave, serta Deep Mill Level Zone. Pada tahun tersebut, Freeport juga sudah harus merampungkan konstruksi dan mengoperasikan smelter berkapasitas 400.000 ton Copper chatode per tahun.

Nah, karena itulah Freeport meminta pemerintah untuk segera memberikan kepastian perpanjangan operasi untuk sepuluh tahun pertama dalam revisi kontrak. "Minimal itu jangka waktu untuk pengembalian modal karena tambang underground baru berproduksi penuh pasca-2022, dan smelter membutuhkan kapasitas penuh juga," katanya.

Itu maunya Rozik dan Freeport. Namun, sesungguhnya hal-hal seperti itu sudah tercantum dalam MoU amendemen kontrak dengan Freeport pada Agustus 2014 lalu. Pemerintah dalam MoU itu telah memberikan kepastian perpanjangan operasi untuk dua periode hingga 2041 mendatang. Dengan syarat, Freeport harus memenuhi komitmen, salah satunya ialah berhasil merealisasikan investasi pembangunan smelter dan tambang underground.

Selain itu, pemerintah juga tak bisa gegabah memberikan perpanjangan kontrak lantaran ada aturan yang mengatur. Pemberian perpanjangan operasi tersebut harus memenuhi ketentuan perundangan yakni PP Nomor 23/2010 yang telah diperbarui dengan PP Nomor 77/2014. Perpanjangan operasi bagi kontrak karya baru bisa diberikan dua tahun sebelum masa kontrak habis, dan pola konsesinya berubah menjadi izin usaha Pertambangan khusus (IUPK).

Itu pula sebabnya Sukhyar justru mengingatkan dispensasi waktu bagi Freeport dalam membangun smelter. Pengolahan bijih tambang itu harus sudah jadi pada 2017 seiring dengan pemberlakuan kebijakan ekspor mineral murni yang diizinkan.

Sukhyar menuturkan bahwa ia sudah melayangkan surat kepada Freeport untuk menanyakan kemajuan pembangunan smelter. Pasalnya, hingga saat ini perusahaan asal Amerika Serikat itu belum melaporkan lokasi maupun pelaku yang akan membangun smelter.

Surat tersebut dilayangkan untuk mengingatkan Freeport mengenai batas waktu izin ekspor konsentrat yang berakhir 25 Januari nanti. Izin ekspor itu berlaku selama enam bulan sejak diterbitkan pada akhir Juli 2014.

Apabila tidak ada kemajuan smelter, pihaknya tak akan memberikan izin ekspor bagi Freeport. "Dalam surat itu juga kami juga minta Freeport mematuhi ketentuan enam bulan itu," jelasnya.

Sukhyar punya catatan khusus dalam pembahasan renegosiasi bersama Freeport sejak tahun lalu hingga saat ini. "Satu-satunya kesungguhan mereka membangun smelter dengan memberikan uangjaminan US$115 juta, tetapi sampai saat ini progres pembangunan smelter sendiri belum terlihat baik lokasinya maupun lahannya," ujarnya.

Freeport pekan lalu telah berjanji akan meningkatkan kapasitas smelter menjadi 500 ribu ton Tembaga katoda. Peningkatan itu dilakukan lantaran Freeport menggandeng mitra baru yakni Mitsubishi. Sebelumnya Freeport bekerja sama dengan Outotech.

Rozik sebelumnya telah menyampaikan kepada Sukhyar mengenai perubahan mitra dan kapasitas smelter tersebut. Dia mengatakan, smelter akan dibangun di Gresik, Jawa Timur. Hanya saja, finalisasi lokasi akan disampaikan pada pekan ini atau pekan depan. "Keputusan final baru akan ditentukan di minggu kedua atau ketiga Januari ini," jelasnya.

Rozik menuturkan pemilihan lokasi smelter dilakukan bersama antara Freeport McMoran Copper Gold Inc. dan Freeport Indonesia. Tim gabungan itu mengkaji tiga lokasi di Gresik, yakni sekitar pabrik Petrokimia Gresik, sekitar Pclindo-Aneka Kimia Raya, dan Sedayu.

Kajian lokasi smelter, katanya, mempertimbangkan beberapa unsur pendukung seperti ketersediaan pasokan listrik, infrastruktur penunjang seperti pelabuhan, serta keberadaan pabrik petrokimia untuk menyerap asam sulfat yang dihasilkan smelter. Wahyu Arifin dan Budi Y. Harto

 Sumber : SINDO WEEKLY, No. 08 year III, January 15 – 23, 2015

Last Updated ( Monday, 26 January 2015 09:03 )
 

Antam Desak PPN Dihapus

E-mail Print PDF

JAKARTA. PT Aneka Tambang Tbk. mendesak penghapusan pajak pertambahan nilai (PPN) 10% untuk produk lumpur anoda (anoda slime) untuk menyukseskan program hilirisasi yang tengah digalakkan pemerintah.

Direktur Operasi PT Aneka Tambang Tbk. (Antam) Tedy Badrujaman mengatakan anoda slime merupakan produk sampingan dari pengolahan konsentrat Tembaga yang selama ini diekspor tanpa dikenakan PPN.

"Kalau di dalam negeri saja dikenakan PPN bagaimana kami bisa mendukung program hilirisasi," ujarnya saat peresmian Top Blown Rotary Converter (TBRC) di Unjt Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Pulogadung, Jakarta, Senin (19/1).

Dia mendesak agar pemerintah mendukung upaya perusahaan pelat merah itu melalui penghapusan PPN 10%.

Tedy mengungkapkan melalui penghapusan PPN maka pihaknya akan memperoleh pasokan anoda slime sebanyak 500 ton per tahun dari PT Smelting di Gresik Jawa Timur.

Dengan pasokan itu, lanjutnya, maka produksi emas Antam diperkirakan bertambah 5 ton per tahun. "Angka ini setara produksi emas kami dari Cibaliung dan Pongkor."

Padahal, menurutnya, pihaknya berencana akan meningkatkan kapasitas pemurnian anoda slime menjadi 2.000 ton yang akan berlokasi di sekitar PT Smelting sebagai penghasil anoda slime.

"Kami minta pemerintah dukung untuk tidak mengenakan PPN untuk produk anoda slime. Penghapusan PPN ini akan sangat menggeliatkan industri emas di dalam negeri."

Sementara itu, Dirjen mineral dan Batubara R. Sukhyar optimistis penghapusan PPN untuk produk anoda slime akan terealisasi tahun ini.

Dia menjelaskan permasalahan PPN itu kini sudah masuk bilateral di Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan.

Permasalahan itu, katanya, akan dibahas di tingkat Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, sehingga memungkinkan penghapusan PPN dilakukan tahun ini. "Saya minta. Antam bersabar pada proses birokrasi tersebut."

Menurutnya, sejak Januari 2017 tidak akan ada lagi ekspor anoda slime, sehingga industri pionir untuk pemurnian anoda slime perlu didorong.

Apalagi, lanjutnya, pada tahun tersebut diprediksi produksi anode slime meningkat menjadi 6.000 ton per tahun. Dengan rincian, 2.000 ton dari PT Smelting dan 4.000 ton dari smelter Tembaga katoda milik PT Freeport Indonesia. (Lukas Hendra/Fatia Qanitat)

 Sumber : Bisnis Indonesia, 20 Januari 2015

Last Updated ( Monday, 26 January 2015 08:58 )
 

Antam Launches New Facility, Requests Tax Exemption

E-mail Print PDF

Anggi M. Lubis

THE JAKARTA POST/JAKARTA. Diversified state-owned miner Aneka Tambang (Antam) announced on Monday that it had acquired technology that would help it turn anode slime, which is usually exported, into gold and that was expected to boost the miners gold production by nearly sevenfold in the long run.

Commercial production, however, will only commence if the government agrees to grant the company a tax exemption to purchase the necessary raw materials, to reduce the burden of the high-cost operations.

Antam says that it has invested US$500,000 to develop a technology called top blown rotary converter (TBRC), which is able to process annually 500 tons of anode slime - a residual substance produced from the process to purify ore in a smelter - into precious metals including gold, selenium, palladium and platinum.

The gold produced from 500 tons of anode slime could reach 5 tons annually, or 10 percent of the raw material, Antam operational director Teddy Badrujaman explained.

"The TRBC facility is part of efforts to expand Antam’s business in gold commodity and reflects our strategy to intensify revenue from gold," Teddy said in a press conference to launch the development facility, which has been established at Antam’s compound in Pulogadung, East Jakarta.

The company will purchase the anode slime from Copper and gold miner Freeport Indonesia’s smelter in Gresik, also in East Java.

Teddy said that the move was also expected to benefit the country, given that Indonesia usually exported its anode slime to other countries because of the unavailability of technology to process the raw material.

He added that the company expected to further develop the technology to process 2,000 tons of anode slime a year, thus bringing the company a potential 20 additional tons of gold production per year.

This represents a major increase compared with Antam’s annual production from its Pongkor and CibaIium sites of around three tons and its annual sales of around 10 tons - including from third parties.

The general manager of Antam’s gold unit Logam Mulia, Dodi Martimbang, said that the facility to process 2,000 tons of anode slime would be established in East Java, near Freeport’s smelter.

He added that the facility would require Antam to disburse a vast amount of money to develop the technology, acquire a plot of land and establish a factor). While Dodi refused to disclose how much capital the company would need to establish the facility, Antam president director Tato Miraza said previously that the investment to develop the facility could reach $3 million.

Dodi also revealed that Antam could start expanding the capacity of the anode slime processing business in around two years, after the company kicked off commercial operation of the initial 500-ton capacity processing facility.

However, he said that the company could only commence commercial operations if the government agreed to remove the 10 percent value-added tax (PPn) imposed on the company’s anode slime purchases, arguing that the margin from operating the anode slime facility was so small that the tax might erode the company’s entire profit from the operation.

"We have requested that the government waive the tax. We purchased the technology because we want to show the government that this is the proper way to manage our abundance of anode slime resources instead of exporting them to other countries, and we are ready to manage them," he explained.

Energy and mineral Resources ministry director general for mineral and coal, R. Sukhyar, who was present during the launch, said that a tax exemption should be given to Antam, considering that a government regulation to be introduced in 2017 will prohibit exports of anode slime, leaving a huge business opportunity to process the substance.

 Source : The Jakarta Post, January 20, 2015

Last Updated ( Monday, 26 January 2015 08:56 )
 
  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  4 
  •  5 
  •  6 
  •  7 
  •  8 
  •  9 
  •  10 
  •  Next 
  •  End 
  • »
Page 1 of 566