Indonesian Mining Association

  • Create an account
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

ESDM Sulit Memberikan Izin Ekspor ke Freeport

E-mail Print PDF

JAKARTA - Pemerintah mengaku masih sulit untuk mempercepat pemberian status Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) kepada PT Freeport Indonesia. Makanya, Freeport hingga saat ini belum mendapatkan rekomendasi izin ekspor konsentrat.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tartar mengungkapkan, dari 11 persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan rekomendasi izin ekspor konsentrat, ada beberapa poin yang masih sulit tercapai. Salah satunya ketentuan perpajakan yang harus prevailing, yakni mengikuti perubahan aturan perpajakan yang ada, setelah berstatus UTPK.

Pemerintah masih mencari jalan tengah . Freeport Indonesia masih ngotot sistem perpajakannya tetap nail doicn atau tidak berubah. "Tidak mungkin dapat semuanya dalam negosiasi. Namanya pemaksaan atau ancaman kalau harus 100%," ujar dia, di kantornya, Selasa (7/2). Sebelumnya, Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan, bakal menerbitkan IUPK sementara agar ekspor Freeport berlanjut, sebelum IUPK permanen diperoleh.

Sebelumnya dalam rilis ke KONTAN, Chief Executive Officer Freeport-McMoRan Richard C. Adkerson mengatakan, Freeport terlibat aktif dengan pemerintah terkait pembahasan kelanjutan operasi secara penuh. "Kami kecewa ini belum selesai dan prihatin dengan dampak negatif bagi seluruh pemangku kepentingan, terutama tenaga kerja kami dan ekonomi lokal," katanya. Adkerson menginginkan pemerintah mengaktifkan seluruh operasi Freeport Indonesia. Termasuk ekspor konsentrat tembaga tanpa gangguan.

Pratama Guitarra

Sumber : Kontan, 08 Februari 2017

Last Updated ( Monday, 13 February 2017 09:41 )
 

Ketentuan Fiskal Jadi Pembahasan Perubahan Status Freeport

E-mail Print PDF

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan ketentuan fiskal menjadi salah satu pembahasan dengan PT Freeport Indonesia terkait perubahan status menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Perubahan status itu agar perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu bisa kembali melakukan ekspor mineral hasil olahan alias konsentrat.

Wakil Menteri ESDM Arcan-dra Tahar mengatakan Freeport menginginkan rezim fiskal seperti dalam Kontrak Karya yang bersifat naildown. Artinya, pungutan fiskal bersifat tetap hingga akhir masa operasi. Padahal, dengan perubahan status menjadi IUPK maka rezim fiskal menjadi prevailing alias mengi-. kuti ketentuan yang berlaku.

"Aturaan yang ada di Amerika sana, tidak ada naildown adanya prevailing. Kalau mau debat boleh. Tax (pajak) itu berubah loh tiap tahunnya disana," kata Arcandra di Jakarta, Selasa (7/2).

Arcandra menuturkan dalam pembahasan dengan Freeport tentunya dicari jalan tengah. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan. Hanya saja dia enggan membeberkan apa saja keinginan Freeport yang menjadi pertimbangan. "Kita cari jalan tengah. Misalnya oke dari Menko, oke dengan sisi perusahaan. Karena tidak mungkin dapat 100 persen semuanya dalam negosiasi. Itu namanya pemaksaan atau ancaman kalau 100 persen," ujarnya.

Dikatakannya, pemerintah menginginkan Freeport untuk segera dapat mengirim konsentrat ke luar negeri, Dia mengatakan, pemerintah tidak ingin industri mati yang kemudian berdampak pada ribuan pekerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Namun pemberian izin ekspor itu ada ketentuan yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Hanya saja Arcandra enggan membeberkan solusi yang ditawarkan kepada Freeport untuk bisa segera dapat izin ekspor. Dia enggan memastikan opsi itu berupa IUPK Sementara. "Ada cara lain dan itu sedang dibicarakan," ujarnya.

Perubahan status menjadi IUPK menyusul peraturan teranyar yang melarang pemegang Kontrak Karya mengekspor mineral hasil pengolahan alias konsentrat sejak 11 Januari 2017 kemarin. Pemegang Kontrak Karya masih bisa ekspor konsentrat jika mengajukan perubahan status menjadi IUPK dan membangun fasilitas pemurnian mineral (smelter) di dalam negeri.

Chief Executive Officer Freeport McMoRan Richard C. Adk-erson sebelumnya mengatakan Freeport Indonesia bersedia mengkonversi Kontrak Karya ke IUPK asalkan memperoleh. kesepakatan stabilitas investasi dengan hak kepastian hukum dan fiskal seperti dalam Kontrak Karya. (rap)

 Sumber : Investor Daily, 08 Februari 2017

Last Updated ( Monday, 13 February 2017 09:39 )
 

Pemerintah Masih Kaji Opsi Lain

E-mail Print PDF

JAKARTA - Kementerian ESDM tengah mencari opsi lain selain menerbitkan izin usaha Pertambangan khusus sementara untuk memuluskan kegiatan ekspor konsentrat yang telah terhenti sejak 12 Januari 2017.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya mineral (ESDM) Arcandra lahar mengatakan, saat ini merupakan masa peralihan status dari kontrak karya (KK) menjadi izin usaha Pertambangan khusus (IUPK). Oleh karena itu, perlu ada kebijakan baru agar kegiatan operasi Pertambangan tidak terhenti.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1/2017 dan Peraturan Menteri ESDM No. 5/2017, rekomendasi izin ekspor mineral yang belum dimurnikan, termasuk konsentrat, hanya bisa diberikan pada perusahaan IUP dan IUPK saja.

"Itu option (IUPK sementara). Ada cara lain dan itu sedang dibicarakan," katanya di kantor Kementerian ESDM, Selasa (7/2).

Menurutnya, pemerintah tidak ingin industri mati yang mengakibatkan ribuan perkerja harus terkena pemutusan hubungan kerja. Di sisi Iain, ada rambu-rambu yang yang harus dipatuhi.

PT Freeport Indonesia (PTF1) telah menyatakan kesediaannya untuk berubah status dari KK menjadi IUPK. Namun, dengan beberapa persyaratan yang diajukan oleh perusahaan asal Amerika Serikat tersebut, proses perubahan status tersebut bisa memakan waktu lama.

Arcandra mengungkapkan dari 11 persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan rekomendasi izin ekspor konsentrat, ada beberapa poin yang masih sulit tercapai. Salah satunya ketentuan perpajakan yang harus prevailing setelah berstatus IUPK.

Dia menegaskan, pemerintah masih mencari jalan tengah atas masalah tersebut. PTFI pun masih ngotot sistem perpajak-annya tetap nail down.

"Kita cari jalan tengah karena tidak mungkin dapat 100% semuanya dalam negosiasi. Namanya pemaksaan atau ancaman kalau harus 100%," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri ESDM Ignasi-us Jonan mengatakan, pihaknya bakal menerbitkan IUPK sementara agar ekspor PTFI bisa dilanjutkan sebelum IUPK permanen diperoleh.

Chief Executive Officer Freeport-McMoRan, induk usaha PTFI, Richard C. Adkerson mengatakan, PTFI telah terlibat aktif dengan pemerintah terkait pembahasan kelanjutan operasi secara penuh. "Kami kecewa hal ini masih belumterselesaikan dan prihatin dengan dampak negatif bagi seluruh pemangku kepentingan, terutama tenaga kerja kami dan ekonomi lokal."

(Lucky L. Leatemia)

 Sumber : Bisnis Indonesia, 08 Februari 2017

Last Updated ( Monday, 13 February 2017 09:36 )
 

Freeport Belum Penuhi Syarat Ekspor Konsentrat Mineral

E-mail Print PDF

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) belum memberikan izin ekspor mineral olahan (konsetrat) kepada PT Freeport Indonesia. Freeport belum mendapat izin ekspor karena belum memenuhi syarat yang ditetapkan oleh pemerintah.

"Izin ekspor ampai saat ini belum diberikan karena dia belum mengajukan," kata ‎Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM, Bambang Gatot, dalam sebuah diskusi, di kawasan Menteng, Jakarta, Senin (6/2/2017).

Selain mengajukan permohonan Freeport juga harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan pemerintah sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor Tahun 2017. Dalam aturan tersebut perusahaan yang ingin melakukan ekspor konsentrat harus mengubah status Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter).

Sebelumnya, Freeport Indonesia menyatakan akan mengikuti regulasi yang telah ditetapkan Pemerintah Indonesia, yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 beserta turunannya yaitu Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 5 dan 6 Tahun 2017.

Presiden Direktur Freeport Indonesia‎ Chappy Hakim mengatakan, Freeport tidak akan menolak ketentuan pemerintah yang diatur dalam peraturan terkait kegiatan pertambangan mineral dan batubara (minerba) yang baru dikeluarkan Pemerintah tersebut.

Namun menurut Chappy, karena aturan tersebut baru keluar, maka perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut sedang mengatur posisi untuk melaksanakan agar tetap aktif melakukan pengerukan sumber emas dan tembaga di perut bumi Papua.

Oleh karena itu, Chappy belum bisa memberikan penjelasan yang lebih, terkait segala hal yang telah ditetapkan dalam Peraturan tentang pertambangan yang baru diterbitkan Pemerintah Indonesia. "Saya belum bisa memberikan penjelasan apapun, proses belum selesai. sebelum establish saya tidak bisa menjelaskan apapun," tutup Chappy.

Untuk diketahui, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017‎ dengan turunannya Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2017, sebagai payung hukum perpanjangan ekspor konsentrat selama 5 tahun kedepan, bagi perusahaan pemegang IUPK.‎

Jika Freeport ingin bisa mengekspor mineral olahan (konsentrat) harus merubah statusnya yang saat ini Kontrak Karya (KK) menjadi IUPK. Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun2017, ada ketentuan ‎perusahaan tambang Penanam Modal Asing (PMA) harus melepas sahamnya sebesar 51 persen. (Pew/Gdn)

 Sumber : Liputan6.com, 06 Februari 2017

Last Updated ( Monday, 13 February 2017 09:32 )
 
  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  4 
  •  5 
  •  6 
  •  7 
  •  8 
  •  9 
  •  10 
  •  Next 
  •  End 
  • »
Page 1 of 809