Indonesian Mining Association

  • Create an account
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Freeport Tetap Bandrol Harga Saham Divestasi US$ 1,7 Miliar

E-mail Print PDF

JAKARTA - PT Freeport Indonesia menolak permintaan pemerintah untuk menghitung ulang nilai saham 10,64 persen yang ditawarkan melalui skema divestasi. Perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu tetap mem-bandrol harga saham itu sebesar USS 1,7 miliar.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Gatot mengatakan sikap Freeport tersebut disampaikan sebagai jawaban atas surat yang pernah dilayangkan oleh pihaknya. "Freeport sudah membalas surat dan tetap ingin menghitung berdasarkan perhitungan mereka," kata Bambang di Jakarta, Senin (25/7).

Sebelumnya, Kementerian ESDM mengirim surat yang ditujukan ke Freeport Indonesia pada 11 April kemarin. Dalam surat itu pemerintah meminta Freeport menghitung nilai saham mengacu pada mekanisme replacement cost. Mekanisme tersebut yakni biaya penggantian atas kumulatif investasi yang dikeluarkan sejak tahap eksplorasi sampai dengan tahun kewajiban divestasi.

Mekanisme tersebut merujuk pada Peraturan Menteri ESDM No. 27 Tahun 2013 tentang Tata Cara dan Penetapan Harga Divestasi Saham serta Perubahan Penanaman Modal di Bidang Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Berdasarkan perhitungan replacement cost, maka nilai saham 10,64 persen hanya mencapai USS 630 juta.

Bambang menerangkan perbedaan metode dan tataran waktu dalam menghitung nilai saham membuat pemerintah dan Freeport tidak mencapai titik temu. Dia menegaskan pemerintah tetap mengacu pada peraturan yang berlaku. "Kalau enggak ketemu ya negosiasi," ujarnya.

Kewajiban divestasi Freeport sebesar 30% mengacu Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan

Mineral dan Batubara. Dalam beleid itu disebutkan divestasi bagi kegiatan usaha pertambangan bawah tanah mencapai 30%. Penawaran divestasi pun dilakukan bertahap yakni 20% pada tahun ini dan sisanya hingga 2019 mendatang. Saat ini pemerintah sudah memiliki 9,36 persen saham di Freeport Indonesia. Dengan begitu perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu cukup menawarkan 10,64 persen untuk memenuhi kewajiban penawaran divestasi 20% pada tahun ini.

Dalam PP 77 disebutkan pemerintah memiliki waktu 60 hari sejak diajukan penawaran untuk menyatakan sikap menerima atau menolak. Freeport mengajukan penawaran sejak Januari 2016 kemarin. Namun Kementerian ESDM memiliki pengertian lain dari ketentuan 60 hari itu yakni batas waktu itu mulai berlaku setelah ada kesepakatan harga antar keduabelah pihak. Penawaran divestasi dilakukan secara berjenjang yakni ditawarkan lebih dulu kepada pemerintah pusat Apabila pemerintah pusat tidak tertarik maka ditawarkan kepada pemerintah daerah. Jika pemda tidak berminat maka ditawarkan kepada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah. Apabila BUMN dan BUMD itu tidak tertarik maka ditawarkan kepada Badan Usaha Swasta Nasional.

Secara terpisah. Juru Bicara Freeport Indonesia Riza Pratama menerangkan nilai saham divestasi 10,64% sebesar USS 1,7 miliar berdasarkan analisa pasar yang wajar dari operasi tambang Grasberg. Nilai itu mengacu pada hak jangka panjang operasi yang diberikan dalam Kontrak Karya.

Berdasarkan Kontrak Karya, Freeport diberi hak perpanjangan hingga 2041. Dia bilang 2041 menjadi acuan merujuk pada diskusi dan negosiasi dengan pemerintah terkait amendemen serta perpanjangan Kontrak Krya. Divestasi termasuk didalam diskusi dan negosiasi tersebut.

 Sumber : Investor Daily, 26 Juli 2016

Last Updated ( Friday, 29 July 2016 04:28 )
 

Freeport Tolak Tawaran Harga Murah Pemerintah

E-mail Print PDF

Pemerintah kukuh menghargai 10,46% saham divestasi Freeport senilai US$ 630 juta

By: Pratama Guitarra

JAKARTA - Perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS), PT Freeport Indonesia akhirnya menjawab keberatan pemerintah terkait besaran kewajiban divestasi sahamnya. Tapi, perusahaan yang menambang emas dan tembaga di bumi Papua tersebut menolak taksiran harga divestasi saham versi pemerintah.

Dalam taksiran pemerintah, harga divestasi 10,64% saham Freeport Indonesia tersebut dibanderol di harga US$ 630 juta. Hitungannya mengacu hitungan penggantian atas investasi yang sudah dikeluarkan Freeport atau disebut dengan replacement cost.

Riza Pratama, Juru Bicara Freeport Indonesia menyatakan, pihaknya menolak mengikuti usulan pemerintah untuk menghitung besaran divestasi saham Freeport Indonesia dengan skema replacement cost. "Sejauh ini kami menggunakan skema perhitungan yang berbeda, skema masih sama seperti yang lalu," kata Riza kepada KONTAN, Senin (25/7).

Dalam hitungan Freeport Indonesia yang lalu, Freeport Indonesia mematok nilai divestasi 10,64% sahamnya di harga US$ 1,7 miliar. Hitungan nilai divestasi tersebut tidak datang tiba-tiba. Freeport Indonesia menghitung dengan mengacu asumsi hitungan cadangan yang akan mereka ke-duk sampai tahun 2041. Artinya, Freeport optimistis mendapatkan perpanjangan kontrak hingga 2041.

Sementara, pemerintah menghitung kewajiban divestasi saham Freeport dengan skema replacement cost dengan acuan Peraturan Menteri ESDM No 27/2013 tentang Tata Cara dan Penetapan Harga divestasi saham. Dengan acuan beieid- tersebut, pemerintah menghitung nilai divestasi Freeport Indonesia jauh di bawah nilai divestasi yang ditawarkan oleh manajemen Freeport Indonesia.

Penolakan Freeport Indonesia mengikuti nilai divestasi yang ditetapkan pemerintah bakal memperpanjang waktu proses divestasi saham Freeport. Sebab, kedua belah pihak belum mampu menyepakati nilai transaksi.

Bambang Gatot Ariyono, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) membenarkan, Freeport Indonesia telah mengetahui penolakan soal nilai divestasi yang dita-warkanjaleh pemerintah.

Bambang bilang, pemerintah sudah dua kali mengajukan permintaan divestasi sesuai dengan skema replacement cost. Namun, gayung tak bersambut, Freeport Indonesia menolak. "Freeport Indonesia menanggapi surat saya yang kedua yang menyampaikan perhitungan menurut pemerintah. Namun dia membalas inginnya tetap menghitung berdasarkan perhitungan dia," kata Bambang di Kantor Dirjen Minerba, Senin (25/7).

Bambang menambahkan, selama Freeport Indonesia tidak menghitung divestasi saham merujuk Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 tahun 2013, maka proses negosiasi tak akan terus berlanjut. "Kalau kami, ingin proses divestasi saham tersebut sesuai dengan peraturan pemerintah (hitungan sesuai replacement cosQ," tegas Bambang.

Tunggu lampu hijau

Perlu diketahui, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah mempersiapkan konsorsium sejumlah BUMN sebagai calon pembeli saham divestasi Freeport Indonesia. Anggota konsorsium tersebut meliputi PT Indonesia Asahan Aluminium (Ina-lum), PT Aneka Tambang Tbk, PT Timah Tbk, dan PT Bukit Asam Tbk.

Winardi Sunoto, Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), mengatakan saat ini pembentukan holding pertambangan sudah masuk dalam harmonisasi kebijakan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkum dan Ham).

"Setelah selesai di harmonisasi baru bisa terbentuk (holding BUMN). Sesnai dengan arahan menteri BUMN (Rini

Soemarno) pembentukan holding BUMN tambang tersebut bisa menguatkan aset, Insya Allah selesai dalam waktu dekat," kata Winardi kepada KONTAN, Senin(25/7).

Winardi menjelaskan, jika holding BUMN pertambangan sudah terbentuk, barulah pihaknya menunggu lampu hijau dari pemerintah untuk mencaplok divestasi saham Freeport Indonesia Namun, Winardi bilang, saat ini pemerintah masih melakukan negosiasi soal nilai divestasi yang disepakati.

"Pemerintah memiliki klausul, siapa-siapa saja yang bisa ambil divestasi saham itu. Ada BUMN dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta swasta," terang Winardi.

Sebelumnya, Inalum dijagokan sebagai induk holding BUMN pertambangan karena 100% sahamnya merupakan milik dari pemerintah. Selain itu, bekas perusahaan Jepang tersebut dinilai mampu secara teknologi maupun secara finansial mengambil divestasi saham PT Freeport Indonesia tersebut.

 Sumber : Kontan, 26 Juli 2016

Last Updated ( Friday, 29 July 2016 04:25 )
 

DPR Tak Sanggup Bahas Revisi UU Minerba

E-mail Print PDF

Pemerintah Ingin Draf Mereka Yang Dipakai Dalam Pembahasan Jika DPR Tak Sanggup

By: Pratama Guwitarra

JAKARTA - Revisi Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) hingga kini masih jalan di tempat. DPR sebagai inisiator revisi UU Minerba tak sanggup membahas revisi itu akhir tahun ini.

Bahkan, DPR menyarankan Presiden RI Joko Widodo (Jo-kowi) untuk menerbitkan Peraturan Perundangan-un-dangan (Perppu) agar kebijakan yang dilakukan pemerintah saat ini dan seterusnya tidak melanggar UU Minerba.

Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Golkar Satya W. Yudha minta Presiden menerbitkan Perppu Minerba untuk hal yang bersifat darurat. "Seharusnya di buat Perppu dulu, ini, kan, emergency, sehingga kebijakan yang dikeluarkan menterinya tak melanggar UU," ujarnya ke KONTAN, Minggu (24/7).

Salah satu keadaan darurat soal perizinan ekspor mineral mentah yang pada 1 Januari 2017 nanti seluruh ekspor hams distop tanpa terkecuali.

Jika pemerintah masih memberikan izin, maka izin tersebut melanggar UU Minerba Kemudian, soal pengajuan perpanjangan kontrak dari yang tadinya dua tahun jadi 10 tahun. Selain itu, soal kenten-tuan soal divestasi saham. "Setelah Perppu itu sudah dikeluarkan. Tapi RUU Minerba belum juga rampung dalam waktu enam bulan. Maka, pemerintah diberikan hak menyampaikan inisiatif draftnya sendiri," ujarnya. Asal, pembahasannya tetap di DPR.

Satya pesimistis revisi UU Minerba ini bisa selesai pada 2016 ini. Sebab, Naskah Akademis dari revisi UU Minerba milik DPR masih mentah dan belum juga diajukan ke Badan Legislatif (Baleg) untuk diplenokan di paripurna. "Proses DPR tetap jalan, tak usah terlalu tergesa-gesa selesai 2016. Karena proses ini tak terbatas, meski masuk Prolegnas 2016, masih bisa di carry forward tahun berikutnya," tandasnya

Mendengar kabar RUU Minerba tidak akan selesai tahun ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said akan mengirim surat ke Komisi VII DPR untuk melakukan pembahasan. "Pada waktunya kita akan kirim surat ke DPR untuk membahas kelanjutan pembahasan UU Minerba," ujarnya kepada KONTAN, Minggu (24/7).

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Bambang Gatot menyatakan, apabila DPR memberikan komando ke pemerintah untuk segera menggunakan inisiatifnya, maka pihaknya siap. "Kami sudah siapkan draftnya, kalau DPR kasih komando ke kami, moga-moga bisa selesai tahun ini," terangnya kepada KONTAN, Minggu (24/7).

Bambang khawatir, bila UU Minerba tidak selesai tahun ini, akan berpengaruh di program hilirisasi, kepastian investasi, seperti pengajuan perpanjangan kontrak juga divestasi saham, serta UU 23/2014 tentang Otonomi Daerah, terkait dengan pengalihan penataan kembali pertambangan Minerba dari Pemkab ke Pemerintah Provinsi.

Intinya, UU itu sangat mempengaruhi rencana investasi yang masih berlanjut. "Kalau belum selesai juga, apakah kita akan terbitkan Perppu atau aturan turunannya atau apa nanti dilihat," tandasnya Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (Apemindo) bilang, urgensi revisi UU Minerba ini terasa, bukan saja terkait larangan ekspor mineral mentah tapi adanya UU Otonomi Daerah.

"Tolong prioritaskan, dong, legislasi yang sangat urgent ini. Memang kita tahu banyak UU yang harus dibuat tapi, kan, bisa bersinergi dengan Pemerintah untuk mempercepatnya, yang kebetulan sudah ada draftnya seperi UU Minerba ini," pungkasnya.

 Sumber : Kontan, 25 Juli 2016

Last Updated ( Friday, 29 July 2016 04:22 )
 

Pembahasan Progres Smelter Freeport Alot

E-mail Print PDF

JAKARTA - Perhitungan kemajuan pembangunan fasilitas pemurnian mineral (smelter) Tembaga PT Freeport Indonesia bakal menjadi pembahasan alot terkait perpanjangan izin ekspor konsentrat Tembaga. Freeport dan Kementerian Energi dan Sumber Daya mineral (ESDM) memiliki parameter berbeda dalam melihat progres pembangunan smelter.

Direktur Jenderal mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot mengatakan progres smelter Freeport di Gresik, Jawa Timur belum signifikan. Belum jauh berbeda dengan hasil evaluasi di Februari kemarin sebesar 14%. "Progres smelter-nya sekitar 14 sekian persen," kata Bambang di Jakarta, akhir pekan lalu.

Freeport membangun smelter berkapasitas 2 juta ton konsentrat di Gresik, JawaTimur. Investasi proyek tersebut mencapai US$ 2,1 miliar. Kemajuan pembangunan smelter menjadi tolak ukur pemberian perpanjangan izin ekspor dan besaran bea keluar yang dikenakan. Hal ini mengacu pada Peraturan Menteri ESDM No. 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan mineral ke Luar Negeri Hasil Pengolahan dan Pemurnian. Adapun perhitungan kemajuan smelter berdasarkan persentase besaran serapan biaya pembangunan yang dibuktikan dengan bukti pengeluaran biaya serta diaudit oleh akuntan publik.

Namun dalam pasal 10 ayat 3 disebutkan apabila pembangunan smelter tidak mencapai minimal 60 persen dari target yang dihitung secara kumulatif maka perpanjangan rekomendasi izin ekspor diberikan dengan tingkat kemajuan pembangunan smelter dinilai sama dengan capaian pada periode sebelumnya.

Izin ekspor konsentrat Freeport bakal berakhir 8 Agustus nanti. Merujuk pada Permen ESDM 5/2016 maka Freeport bisa mendapatkan perpanjangan izin ekspor dengan bea keluar tetap sama dengan periode izin ekspor sebelumnya sebesar 5 persen. "Kalau progres smelter 14 persen ya bea keluarnya tetap sama 5 persen," ujar Bambang.

Pemerintah memang memberi izin ekspor selama 6 bulan dan bisa diperpanjang untuk enam bulan berikutnya. Pembatasan izin ekspor itu bertujuan agar pembangunan smelter tepat waktu.

Bambang mengungkapkan pihaknya sedang mengevaluasi kelengkapan persyaratan Freeport untuk mendapatkan perpanjangan izin ekspor. Perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu sudah mengajukan permohonan perpanjangan izin ekspor sebelum libur Hari Raya Idul Fitri kemarin. "Kami masih evaluasi (permohonan Freeport)," ujarnya.

Berdasarkan catatan Investor Daily, perhitungan Freeport terkait progres smelter termasuk komitmen atau kontrak kegiatan proyek. Sebagai contoh pada Januari lalu Freeport memasukkan kontrak Engineering and Procument dengan Chiyoda senilai US$ 927 juta. Namun Kementerian ESDM tidak menghitung hal tersebut sebagai kemajuan pembangunan smelter.

 Sumber : Investor Daily, 25 Juli 2016

 
  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  4 
  •  5 
  •  6 
  •  7 
  •  8 
  •  9 
  •  10 
  •  Next 
  •  End 
  • »
Page 1 of 772