Indonesian Mining Association


  • Buat akun
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Smelter Kekurangan Bahan Baku

Surel Cetak PDF

Industri pemurnian dan pengolahan mineral logam (smelter) kekurangan bahan baku. Hal ini mengancam keberlangsungan program hilirisasi mineral yang diusung Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

"Kesulitan bahan baku paling banyak dialami industri smelter besi," ujar Wakil Direktur PT Delta Prima Steel Haykel Hubeis di Jakarta, Rabu (1/7).

Dia mengatakan, tantangan industri smelter sebagai industri pionir adalah menghadapi masa transisi dari yang tidak terpola menjadi berpola. Salah satu hal yang mengganjal saat ini adalah defisit bahan baku, yang membuat pabrik tidak mampu beroperasi maksimal.

"Kesulitan pada masa transisi ini juga terkait cara penanganan limbah Pertambangan yang harus dipertanggungjawabkan, ini harus diatur oleh kementerian terkait" ungkap Haykel.

Menurut Haykel, kesulitan bahan baku terjadi karena perusahaan smelter tidak memiliki tambang sendiri. Itu artinya, pabrik harus membeli bahan baku dari pihak ketiga. Pabrik juga harus memastikan pihak ketiga menambang secara benar, baik secara peralatan dan modal. Saat ini, kebanyakan penambang tidak memenuhi spesifikasi perusahaan baik secara alat ataupun modal.

"Yang membangun smelter tidak harus memiliki kontrak tambang terlebih dahulu, karena kalau nunggu kontrak, smelter tidak akan jalan, bisa-bisa 10-15 tahun lagi. Yang kekurangan bahan baku kebanyakan smelter bijih besi," ujar Haykel.

Dia menambahkan, kesulitan bahan baku juga terjadi karena tidak ada kesinambungan aturan dan koordinasi kementerian dan lembaga terkait. Jika smelter tidak mendapatkan pasokan bahan baku, smelter tidak dapat beroperasi dan menimbulkan kerugian yang serius bagi perusahaan.

Delta Prima Steel, menurut dia, kekurangan bahan baku, sehingga menghambat produksi smelter perseroan. Smelter yang mengolah bijih besi menjadi besi spons dengan kapasitas 100 ribu ton pertahun itu pun belum bisa bekerja maksimal. Utilisasi pabrik yang menelan investasi USS 3040 juta hanya baru 50%.

"Smelter tidak bisa begitu saja mengikuti spesifikasi yang dihasilkan penambang, karena kami memiliki komponen lain, seperti chemical, pasar, dan energi yakni batubara. Kalau nanti kita yang harus menyesuaikan, harus ada perubahan mesin dan susah bersaing," ujar Haykel.

Saat ini, terdapat 14 smelter di seluruh Indonesia yang mengolah biji besi, konsentrat Tembaga, timah, biji nikel ataupun alumina. Mereka berencana membentuk asosiasi.

14 perusahaan itu adalah PT Krakatau Posco, PT Meratus jaya iron steel, PT Sebuku Iron Leteritic Ores, PT Krakatau Steel, PT Delta Prima Steel, Gunung Steel Group untuk pengolahan bijih besi. Untuk Tembaga, perusahaannya adalah PT Smelting, sedangkan timah PT Timah, PT Tinindo Internusa, PT Refine Bangkatin. Untuk pengolahan Alumina, perusahaan yang terlibat adalah PT Indonesia Chemical Alumina, PT Well Harvest Wining Alumina, dan PT Inalum. Perusahaan pengolahan mangan terdiri atas PT Indotama Ferro Alloy, nikel PT Antam, PT Vale Indonesia tbk, PT Fajar Bakti Lintas Nusantara, PT Bintang Smelter Indonesia.PT Macika mineral Industry, PT Sulawesi mining Investment, PT Cahaya Modern Metal Industri, PT Bintang Timur Steel, PtT Century Metalindo, PT Indofero, dan PT Karyatama Konawe Utara. (ajg)

 Sumber : Investor Daily, 02 Juli 2015

Terakhir Diperbaharui ( Jumat, 03 Juli 2015 03:22 )
 

Palu Godam bagi Pengusaha Tambang

Surel Cetak PDF

Pernah dibatalkan MA, pemerintah menerapkan lagi pungutan ekspor 1,5%

JAKARTA. Kepala pengusaha pertambangan bisa jadi bakal pusing tujuh keliling. Sebab, selain menyiapkan kenaikan tarif royalti Pertambangan dan membatasi produksi, kini pemerintah akan memungut pajak penghasilan (PPh) ekspor hasil peitambangan.

Pungutan baru ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No 107/PMK. 10/2015 yang terbit Juni lalu. Pasal 2 ayat la poin 2 beleid ini akan memungut PPh final pasal 22, sebesar 1,5% dari nilai ekspor batubara, mineral logam, dan mineral non logam (lihat tabel). Pungutan ini berlaku mulai 9 Agustus 2015.

Penerapan pajak ekspor hasil peitambangan itu bertujuan mempertebal pundi-pun-di negara. Maklum, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015 menetapkan target penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari Pertambangan mineral dan batubara sebesar Rp 31,68 triliun, naik 51,8% dari realisasi PNBP 2014 seni-lai Rp 20.86 triliun.

Pungutan PPh Pasal 22 sebesar 1,5% ini bak palu godam bagi bagi pengusaha tambang, utamanya penambang batubara. Sebab Bisnis batubara saat ini sedang mati kutu. Harga jual barubara jatuh, biaya produksi membengkak, sementara permintaan lesu.

Bahkan, pengusaha batubara, misalnya, mulai memangkas produksi. Ekawahyu Kasih, Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemasok Energi dan Barubara Indonesia (Aspehindo) mengaku pesimistis target produksi batubara 425 juta ton tahun ini bisa tercapai.

Di sisi lain, mereka memikul berbagai pungutan dan menghadapi ketatnya regulasi (lihat infografik). "Ini menjadi tambahan ongkos pengusaha yang sedang masuk masa sulit," kata Pandu P. Sjahrir, Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia kepada KONTAN, kemarin.

Pengusaha menilai, beleid ini sekadar mengganti istilah dari bea keluar menjadi PPh pasal 22 ekspor. Asal tahu saja, beleid bea keluar itu digugat pengusaha dan dibatalkan Mahkamah Agung. Dus, "Kanu berharap pemerintah meninjau pungutan 1,5% itu," tegas Pandu.

Waskito Tanuvrijoyo, General Manager Exploration PT Bhakti Coal Resources menilai beleid ini sebagai pajak berganda. Sebab, selain membayar 1,5% untuk ekspor, mereka membayar pajak penghasilan Pasal 23 sebesar 25%. "Ini makin menyulitkan," kata dia.

Ia memahami, pemerintah memiliki target penerimaan pajak sangat tinggi, sehingga seluruh tarif pajak dinaikkan. Namun dia berharap, pemerintah tidak kalap mengejar target dan mengabaikan kondisi yang dihadapi pebisnis.

Toh, pemerintah tak bergeming. Adhi Wibowo, Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Barubara Kementerian Energi dan Sumber Daya mineral (ESDM) menyatakan, aturan ini telah dibahas dengan Kementerian Keuangan. "Ini tak memberatkan pengusaha tambang." tandasnya.

Berbagai pengutan dan kewajiban di pertambangan

  1. Tarif royalti bagi izin usaha pertambangan (IUP) 3%, 5%, dan 7% dari harga jual, sesuai dengan golongan kalori batubara yang dihasilkan. Rencana kenaikan untuk tarif kalori sedang dan tinggi, dari 3% persen ke 5% dan 7% ke 9%.
  2. Tarif royalti bijih nikel 5% dari harga jual. Rencananya bahkan akan dinaikkan jadi 10%.
  3. Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 17/3/PBI/2015 tentang kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah Negara Republik Indonesia, transaksi ekspor mineral dan batubara harus menggunakakan mata uang rupiah.
  4. Pemerintah mewajibkan status clean and clear (CnC) sebagai syarat izin usaha mendapatkan rekomendasi izin ekspor.
  5. Sebagai upaya penerbitan ekspor batubara, pemerintah juga mewajibkan para pengusaha menjadi Eksportir Terdaftar (ET) batubara. Ada empat syarat buat perusahaan mendapatkan ET-Batubara. Yakni, dokumen IUP operasi produksi yang bersetifikat clean and clear (CnC) asal produknya, nomor pokok wajib pajak (NPWP) tanda daftar perusahaan (TDP) serta adanya surat rekomendasi ET dari kementerian ESDM.
  6. Pemerintah berencana membatasi produksi batubara tiap perusahaan.

Beberapa poin penting Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 107/PMK.010/2015 tentang perubahan ke-empat atas PMK No 154/PMK 03/2010 tentang Pemungutan PPh Pasal 22 sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain.

Pasal 2 ayat (1a) butir 2 berisi:

Atas pungutan yang dilakukan oleh Bea dan Cukai, atas eksportir kecuali wajib pajak pemegang perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) dan kontrak karya (KK), dengan tarif sebesar 1,5% dari nilai ekspor sesuai pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

Pasal 4 Ayat (2a)

Pajak Pengahasilan Pasal 22 atas eksportir komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean atas ekspor.

 Sumber : Kontan, 02 Juli 2015


Terakhir Diperbaharui ( Jumat, 03 Juli 2015 03:20 )
 

Jakarta Says No to Foreign Currencies

Surel Cetak PDF

By Sara Schonhardt

JAKARTA, INDONESIA. Indonesia’s central bank is pushing through a regulation prohibiting foreign currencies, including U.S. dollars, from being used in domestic transactions as it tries to get a grip on the falling rupiah.

The regulation, which takes effect Wednesday, has raised uncertainties and concerns of increased operating costs and other risks among businesses involved in mining, oil and gas, manufacturing and property firms that transact in U.S. dollars as a hedge against the rupiah, a historically volatile currency that has been on a downward slide over the last four years.

Trust in the rupiah has been fragile ever since the Asian financial crisis in the late 1990s, when its value went into free fall and Indonesia went under an International Monetary Fund rehabilitation program.

The rupiah has become one of Asia’s worst-performing currencies this year, depreciating around 7% against the dollar.

Bank Indonesia says the prohibition against foreign currency in domestic transactions is intended to reduce reliance on the dollar and other foreign currencies and mitigate against capital outflows. According to Bank Indonesia, transactions within the country in currencies other than rupiah amount to $73 billion a year.

Prices for all goods and services will need to be quoted in rupiah only, a measure that will affect prices for hotels, rents and professional services, such as legal advice, insurance and accounting. For instance, around 80% of office rents are paid in U.S. dollars.

Companies fear they will be forced to bear the cost of the rupiahs volatility and haven’t been given enough time to set up new accounting mechanisms. As is often the case with Indonesian regulations, the law empowering the ban was passed several years ago but implementation has only been announced over the past three months.

Bill Sullivan, a legal adviser to the mining, oil and gas sectors at Jakarta-based law firm Christian Teo Purwono, said companies are being forced to rapidly put in place complicated arrangements, adding to their costs.

The shift comes at a time when President Joko Widodo’s government is struggling to draw investment to help fund infrastructure projects that are badly needed in this Southeast Asian nation of 250 million people. Economic growth has hit a six-year low and confidence in the current government’s ability to manage economic policy has slumped.

"You can only implement this policy when the exit rate risk is relatively small," said Muhamad Chatib Basri, a former finance minister and chairman of the Mandiri Institute, a research think tank affiliated with state-owned Bajik Mandiri.

Peter Jacobs, a spokesman for the central bank, said Bank Indonesia would consider allowing companies more time to put the rule into effect on a project-by-project basis.

There are corporations that have concerns about transactions about any problems related to this, they can write us a letter and well see the possibility to give them a delay," he said.

The regulation, introduced in April, included exemptions such as export and import transactions and international financing where the lender and borrower are in different countries. Legal advisers say the rules lacked clarity and left companies with questions about what exemptions might apply to them.

The bank issued a subsequent circular in June, but hasn’t granted any delays.

Affected businesses say they are trying to minimize the impact of the regulation by building in market-based adjustments to help offset the rupiahs volatility. Some property companies are considering a dollar-linked rupiah rate that changes with each billing cycle.

Mr. Sullivan anticipates that equipment suppliers and others will increase their prices in rupiah to account for the risk of depreciation. That won’t be good for those needing those services at a time when industries such as mining and oil and gas are increasingly worried about costs, he says.

A person familiar with the negotiations said companies’ aren’t necessarily opposed to the regulation, but they need less of a "light switch" conversion and a more staged implementation. Others say gray areas need clarification and that there needs to be a better understanding of how penalties will be enforced.

"Basically, we support the Bank Indonesia policy, but we need guidance from them for the existing contracts," said Budi Setiadi, vice president for government regulations at PetroChina, a state-owned Chinese firm with several oil and gas blocks in Indonesia. Under the regulation, existing contracts denominated in U.S. dollars are valid until they undergo a revision.

The regulation includes activities associated with export transactions. In the mining industry, that includes items such as insurance, barges and loading and unloading of goods at ports.

Deden Sudrajat contributed to this article.

 Source : The Wallstreet Journal, July 01, 2015

Terakhir Diperbaharui ( Jumat, 03 Juli 2015 03:07 )
 

Jadikan Limbah Tambang sebagai Peluang Bisnis

Surel Cetak PDF

Eltinus Omaleng, Bupati Mimika, Papua, dan Upayanya Menyejahterakan

Warga Kabupaten Mimika sudah seharusnya menjadi daerah yang kayaraya. Sebab, kabupaten tersebut memiliki tambang emas melimpah yang saat ini dikelola PT Freeport Indonesia. Bupati Mimika Eltinus Omaleng berupaya mengoptimalkan pemanfaatan tambang dan limbahnya untuk meningkatkan taraf ekonomi warga.

ANGGARAN pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Mimika terbilang besar jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang hanya sekitar 200 ribu jiwa. Dengan APBD Rp 2,235 triliun, banyak yang bisa dilakukan kabupaten yang dipimpin Eltinus Omaleng tersebut.

Namun, apabila dibandingkan dengan potensi tambang emas yang digarap PT Freeport, seharusnya dana bagi hasil yang didapatkan Mimika bisa jauh lebih besar.

Eltinus menjelaskan, tidak semua dana bagi hasil dari pemerintah diberikan kepada Mimika. Tapi, dana tersebut dikucurkan ke Provinsi Papua, selanjutnya dibagikan ke kabupaten-kabupaten di Papua. "Hanya, Mimika mendapat bagian lebih besar," katanya. Sayangnya, Eltinus tidak menyebutkan jumlah dana bagi hasil yang diterima Mimika.

Menurut bupati Mimika dari jalur independen itu, dana tersebut digunakan untuk membangun sejumlah infrastruktur seperti pelabuhan, jalan, dan sentral kereta api. "Saya gunakan ini untuk mengamankan kebijakan presiden yang ingin membangun Papua secara menyeluruh," ujar Eltinus.

Dia menambahkan, selama ini sebagian masyarakat di Papua terus menuntut kemerdekaan, karena mereka belum merasa berkehidupan yang layak. Untuk itu, melalui dana bagi hasil ditambah dengan anggaran dari pemerintah, dia berjanji membuka akses ke perkampungan agar masyarakat merasa pemerintah Indonesia juga memberikan perhatian penuh kepada mereka. "Saya rasa yang berteriak kemerdekaan saat ini adalah masyarakat yang tidak memiliki pendidikan cukup tinggi. Mereka ini tidak tahu*apa itu merdeka. Mereka hanya dimanfaatkan orang-orang yang memiliki kepentingan," jelasnya. Agar tuntutan merdeka itu bisa dikendalikan, kata Eltinus, pembangunan secara menyeluruh perlu dilakukan.

Selama ini Eltinus getol menuntut ganti rugi USD 3,6 miliar kepada PT Freeport Indonesia atas penambangan emas yang dilakukan di lima gunung emas di Mimika, Papua. Eltinus sampai datang ke Jakarta dan berusaha menemui Presiden Joko Widodo pada Senin lalu (29/6), Selain ganti rugi, Eltinus meminta Freeport membayar hak tanah ulayat masyarakat suku Amungme yang wilayahnya juga menjadi target penambangan emas. "Presiden harus turun tangan," katanya.

Selain memperjuangkan dana bagi hasil yang pantas, ganti rugi, dan hak tanah ulayat, Eltinus melirik potensi tailing, limbah Pertambangan yang sangat besar. Tailing bisa dimanfaatkan sebagai bahan konstruksi bangunan yang baik. Kalau bisa dimanfaatkan dengan baik, kata Eltinus, tailing menjadi nilai tambah ekonomi warga Mimika.

Mengenai pengelolaan tailing, lanjut Eltinus, pihaknya sudah mengadakan pertemuan dengan Kementerian ESDM dan PT Freeport Indonesia. Dia berharap masyarakat Mimika bisa memproduksi tiang panjang atau batu bata dengan bahan dasar tailing. Untuk menekan biaya pembangunan infrastruktur jalan, tailing juga bisa digunakan sebagai bahan baku.

Selain itu, lanjut dia, tailing mengandung emas. Untuk itu, perlu ada satu perusahaan yang menyaring emas yang terdapat dalam endapan tailing. Hasil pengelolaan akan dibagikan kepada pemerintah, masyarakat asli suku Kamoro dan Amungme, serta perusahaan pengelola.

Tidak hanya urusan tambang yang menjadi fokus Eltinus. Bupati yang dilantik pada Agustus 2014 itu juga cukup serius memperhatikan sektor pangan. Pemkab Mimika per-nah mendapat penghargaan pendistribusian raskin terbaik pada 2014. Eltinus mengatakan, pemerataan pembagian raskin kepada masyarakat harus terus dikontrol agar semua warga bisa menikmatinya. (misba laruapo/IPG/c7/tom)

 Sumber : Jawa Pos, 01 Juli 2015

Terakhir Diperbaharui ( Jumat, 03 Juli 2015 02:58 )
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL