Indonesian Mining Association


  • Buat akun
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Aturan Baru IPO Pertambangan Dorong Perusahaan Masuk Bursa

Surel Cetak PDF

Christmastuti Destriyani

JAKARTA. Otoritas pasar modal mendorong kenaikan jumlah emiten melalui relaksasi aturan pencatatan saham perdana (initial public offering/lPO), khususnya pencatatan saham perusahaan Pertambangan yang belum berproduksi. Pelaku pasar menilai, relaksasi aturan tersebut bisa mendorong minat perusahaan eksplorasi masuk ke bursa dan mencari dana untuk perkembangan usaha mereka.

Bursa Efek Indonesia (BEI) menerbitkan Peraturan Nomor 1-A.i tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan di Bidang Pertambangan mineral dan Batubara. Peraturan tersebut efektif l November 2014.

Hoesen, Direktur Penilaian Perusahan BEI, mengungkapkan aturan tersebut mengakomodasi tiga tipe perusahaan tambang yang belum membukukan pendapatan, yakni perusahaan yang belum memulai tahap produksi, telah produksi namun belum melakukan penjualan, dan telah melakukan penjualan.

Tang tidak termasuk adalah perusahaan yang hanya punya izin pengangkutan dan penjualan serta pengolahan dan pemurnian." katanya di Jakarta, Kamis.

Hoesen menjelaskan, beberapa syarat juga dikenakan pada perusahaan tersebut, antara lain harus menyertakan dokumen dan studi kelayakan yang disahkan oleh pihak kompeten yang ditunjuk oleh Ikatan Ahli Geologi Indonesia (LAGI) atau Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI).

Perusahaan juga harus menyertakan proyeksi laporan Keuangan yang sudah dikaji oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). "Proyeksi tersebut harus memuat proyeksi perolehan laba pada tahun keempat, supaya investor publik bisa mendapatkan dividen dari investasi mereka di perusahaan tambang ini," jelas Hoesen.

Dia menambahkan, sampai saat ini tercatat 41 emiten sektor Pertambangan di BEI yang mencakup 8% dari total 506 emiten. Total saham beredar mencapai 357,8 miliar saham dengan total penggalangan dana {fund rising) Rp 41,35 triliun.

Kapitalisasi pasar sektor Pertambangan baru mencapai 4,73% dari total pasar. "Selain itu, rerata pendapatan bersih 41 emiten tersebut dalam lima tahun terakhir hingga 2013, masih negatif 13,63%," urai dia.

Menurut Hoesen, ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh perusahaan dengan menjadi perusahaan tercatat di BEI. Antara lain mereka bisa melakukan diversifikasi dan peningkatan kapasitas produksi.

"Permodalan juga lebih stabil, produktivitas karyawan meningkat, penerapan tata kelola perusahaan yang baik [good corporate governance/GCG), dan menjaga kelangsungan usaha," papar dia.

Namun dia mengingatkan ada konsekuensi menjadi perusahaan tercatat, seperti berkurangnya kepemilikan saham pendiri. Perusahaan juga harus melakukan keterbukaan informasi dan memberi banyak laporan baik ke otoritas maupun regulator pasar. Keputusan yang selama ini bisa diambil langsung oleh manajemen, juga harus mempertimbangkan kepentingan publik.

Isakayoga, Dewan Eksekutif Asosiasi Emiten Indonesia (AEI), menilai relaksasi aturan mendorong upaya peningkatan jumlah emiten di bursa. Hanya saja, dia mengingatkan otoritas pasar harus mencermati perolehan laba emiten pada tahun keempat setelah IPO.

"Kalau perusahaan tidak membukukan laba pada tahun keempat apa sanksinya? Kenapa harus empat tahun? Itu yang perlu diperjelas BEI, karena jika ada kerugian yang menanggung risiko investor," jelas dia.

Sektor Melemah

Irwandy Arif, Ketua Indonesia mining Institute, mengungkapkan saat ini terdapat 556 perusahaan sektor Pertambangan, yakni 75 perusahan mineral dan 481 perusahaan tambang. "Sedangkan yang tercatat baru 41 emiten, sehingga potensinya masih besar," tambah dia.

Ia mengakui, saat ini industri Pertambangan menghadapi beberapa tantangan. Antara lain, penurunan harga komoditas serta kondisi kelebihan pasok dari batu bara. "Kompetisi antarperusahaan juga cukup sengit," tukas dia.

Irwandy menilai, untuk menjamin kualitas perusahaan tambang yang IPO, BEI perlu BEI menegaskan pentingnya perusahaan memperhatikan cadangan mereka. Perusahaan yang ingin IPO harus memiliki cadangan signifikan, meski dia belum menetapkan besarannya.

Isakayoga menambahkan, penurunan harga batu bara saat ini bisa menurunkan minat investor terhadap saham-saham emiten tambang. Karena itu dalam waktu dekat belum ada potensi perusahaan tambang yang akan masuk bursa. "Aturan ini bagus untuk mendorong jumlah emiten. Hanya butuh waktu untuk mendapatkan manfaat dari aturan ini," ungkap dia.

Poltak Sihotang, Direktur Pemantauan Perusahaan Sektor Riil Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mengungkapkan relaksasi aturan membuat perusahaan bisa memanfaatkan pasar modal sebagai altematif pendanaan. Namun, dari catatan OJK belum ada perusahaan yang mendaftarkan diri untuk IPO. "Namun beberapa kali OJK mendapat pernyataan dari perusahaan-perusahaan yang tertarik untuk IPO," kata dia.

Poltak mengungkapkan penumnan harga komoditas memengaruhi kinerja sektor Pertambangan. Namun, fokus pemerintah mendorong perkembangan infrastruktur diharapkan bisa ikut mendorong sektor ini.

Dia menilai tahun ini merupakan waktu yang tepat untuk perusahaan tambang eksplorasi untuk mendapat dana dari pasar modal. "Karena harga komoditas dunia turun, namun ke depan diproyeksikan membaik," tegas dia.

Berdasarkan data BEI, secara year to tiate sektor Pertambangan masih melemah 5% dan menjadi yang terdalam di bursa. Begitu juga rerata pendapatan bersih yang masih negatif dalam lima tahun terakhir.

Kinerja harga saham Pertambangan beragam. Misal, PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk (PTBA), harga saham emiten yang IPO pada 23 Desember 2002 Rp 575 P er saham saat ini (26/2) Rp 10.425 per saham atau tumbuh 1.713%. Namun, tiga emiten lainnya, seperti PT Vale Indonesia (INCO), PT Medco Energy Internasional Tbk (MEDC), dan PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) pertumbuhan harga sejak dari IPO hingga kemarin masih negatif.

 Sumber : Indonesia Finance Today, 27 Februari 2015

Terakhir Diperbaharui ( Jumat, 27 Februari 2015 08:20 )
 

Hilirisasi Tak Kunjung Berjalan

Surel Cetak PDF

Kementerian ESDM sampai saat ini belum mampu memaksa produsen mineral membangun smelter. Alhasil, program peningkatan nilai tambah mineral yang diprediksi tidak akan terlaksana sesuai target.

KEMENTERIAN Energi dan Sumber Daya mineral (ESDM) seolah tak memiliki taji untuk memaksa perusahaan raksasa seperti PT Freeport Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara untuk membangun smelter tepat waktu yakni 2017. Padahal, mereka sudah bertahun-tahun mengeruk kekayaan alam Indonesia.

Dengan berbagai alasan, Kementerian ESDM selalu memberi kemudahan bagi dua produsen Tembaga dan emas itu. Hal ini bisa dilihat dari diperbolehkannya Freeport memperpanjang ekspor konsentrat dari Januari-Juli 2015.

Padahal, sebelumnya pemerintah hanya akan memberi izin ekspor jika pencapaian pembangunan smeller sudah mencapai persentase tertentu.

Parahnya, smelter Freeport malah baru menyewa lahan, belum ada konstruksi. Dengan dalih sudah membuat komitmen dengan penyewa lahan yakni PT Petrokimia Gresik, Kementerian ESDM mengizinkan ekspor Freeport Celakanya, saat Freeport sudah menetapkan lokasi smeller di Gresik, ada desakan juga agar Freeport membangun smelter di Papua. Kebingungan pun kembali melanda Kementerian ESDM soal mana yang lebih prioritas dibangun? Di Gresik atau Papua?

Atas alasan itulah kemudian, pemerintah akan merancang aturan baru agar proyek smelter bisa dimolorkan lagi. Dari seharusnya 2017 menjadi belum ditentukan waktunya "Apa boleh buat," kata Sukhyar, Direktur Jenderal mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya mineral (ESDM) pekan lalu.

Selain itu, untuk smelter Freeport yang sudah terlanjur mendapat lahan di Gresik kemungkinan besar akan bekerjasama dengan PT Newmont Nusa Tenggara, PT Kalimantan Surya Kencana, dan PT Gorontalo minerals. Padahal, aturannya adalah setiap produsen harus memiliki smelter sendiri.

Tak hanya itu, Daisy Primayanti, Juru Bicara Freeport Indonesia menyatakan, pihaknya meminta kepastian perpanjangan operasi pasca 2021 sebelum mengucurkan investasi untuk bangun smelter di Gresik

Kondisi inilah yang membuat pengamat Pertambangan Simon Sembiring miris. Ia menilai langkah pemerintah dalam mengambil kebijakan hilirisasi mineral sudah menyimpang. Sebab, UTJ Minerba secara tegas menginstruksikan, kewajiban pemurnian di dalam negeri harus dilaksanakan 12 Januari 2014 lalu.

"Sejak awal, pemerintah tidak konsisten menjalankan UU Minerba. Harusnya sejak 2014 mereka melakukan pemurnian, tapi kok dimundurkan sampai 2017, lalu mau dimundurkan lagi, nanti pun mundur lagi, mau sampai kapan," ujar dia. Muhammad Yazid, Azis Husaini

 Sumber : Kontan, 27 februari 2015

Terakhir Diperbaharui ( Jumat, 27 Februari 2015 08:18 )
 

Masa Berlaku MoU Amendemen Kontrak Newmont Segera Habis

Surel Cetak PDF

JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya mineral (ESDM) menyatakan penyusunan amendemen kontrak PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) belum selesai. Padahal ESDM dan NNT telah bersepakat menyusun amendemen tersebut selama enam bulan yang berakhir pada 3 Maret mendatang. Kesepakatan itu tertuang dalam nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) amendemen kontrak Pertambangan.

Direktur Jenderal mineral dan Batubara Kementerian ESDM R Sukhyar mengatakan pihaknya akan memanggil manajemen NNT untuk membahas MoU yang segera berakhir masa berlakunya. "Kamis kami akan panggil NNT khusus membahas ini (MoU)," kata Sukhyar di Jakarta, Rabu (25/2).

Sukhyar menuturkan, MoU amendemen kontrak NNT sama dengan MoU Freeport yang memiliki batas waktu selama 6 bulan. MoU NNT ditandatangani pada 3 September 2014. Dia menjelaskan batas waktu MoU tersebut disepakati guna kepastian dalam penyusunan amendemen kontrak. Penyusunan tersebut dilakukan menyusul disepakatinya 6 poin renegosiasi kontrak. Namun Sukhyar menyangkal akan ada perpanjangan masa MoU bagi NNT seperti yang dilakukan pada MoU Freeport "Kami belum bicara mengenai perpanjangan," ujarnya.

Dia mengatakan, menyusun amendemen kontrak bukanlah erkara mudah. Pasalnya amandemen itu berisi penjabaran secara rinci terkait kesepakatan enam poin renegosiasi Kontrak Karya yakni mengenai pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian di dalam negeri (smelter), pengurangan luas lahan tambang, perubahan perpanjangan kontrak menjadi izin usaha Pertambangan Khusus (IUPK), kenaikan royalti untuk penerimaan negara, besaran divestasi, serta penggunaan barang dan jasa Pertambangan dalam negeri. Nantinya amandemen itu akan ditilang dalam dua bahasa yakni bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. "Soal smelter dan penerimaan negara yang belum selesai," ujarnya.

Sukhyar menuturkan dalam pertemuan besok itu akan dibahas mengenai pembangunan smelter. Pasalnya NNT telah berkomitmen membangun smelter dengan beberapa pihak yakni PT Indosmelt, PT Nusantara Smelting, serta tergabung dalam smelter Tembaga nasional. "NNT bertindak sebagai pemasok konsentrat. Kami ingin kepastian berapa banyak konsentrat yang dipasok," jelasnya.(rap)

 Sumber : Investor Daily, 26 Februari 2015

Terakhir Diperbaharui ( Jumat, 27 Februari 2015 08:15 )
 

Saham 7% Bakal Diambil Pusat

Surel Cetak PDF

JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya mineral menegaskan bila divestasi PT Newmont Nusa Tenggara sebesar 7% akan diserap oleh pemerintah pusat. Dirjen mineral dan Batubara R. Sukhyar mengungkapkan bila dalam kesepakatan yang sudah ada ketentuan divestasi sebesar 7% saham Newmont akan diberikan kepada pemerintah pusat.

Namun, lanjutnya, terkait permintaan Pemda Kabupaten Sumbawa Barat untuk mengambil divestasi itu dengan menggandeng Badan Usaha Milik Negara, belum ada pembicaraan dengan BUMN mineral PT Aneka Tambang Tbk. (Antam).

"Kerja sama dengan Antam saya kira ndak ada. Belum ada pembicaraan di Antam," katanya yang juga menjabat sebagai Komisaris Utama Antam, Rabu (25/2).

Pernyataan itu, dibenarkan oleh Sekretaris Perusahaan Antam Tri Hartono bila belum ada pembicaraan antara pihaknya dengan Pemda Sumbawa Barat terkait divestasi Newmont 7%. "Belum ada pembicaraan," jelasnya.

Sementara itu, Bupati Sumbawa Barat Zulkifli Muhadli mengatakan pihaknya siap menggandeng badan usaha milik negara (BUMN) untuk membeli sisa saham 7% PT Newmont Nusa Tenggara.

"Memang pemerintah daerah tidak memiliki uang, tetapi kita memiliki emas yakni tambang emas. Karenanya, siapa saja yang ingin bermitra dengan pemerintah daerah, termasuk BUMN, kita siap," katanya.

Dia menilai seharusnya sisa 7% saham PT Newmont Nusa Tenggara itu menjadi hak Kabupaten Sumbawa Barat karena sebagai daerah penghasil maka pemerintah daerah seharusnya diberikan kewenangan untuk mengelola melalui pembelian saham itu.

"Coba bayangkan dalam setahun Newmont mengeruk kekayaan untuk dibawa dan dijual ke luar negeri mencapai Rp20 triliun. Kami daerah penghasil hanya diberikan royalti Rp70 miliar. Padahal kekayaan daerah ini sudah dikeruk, lalu dimana keadilan itu," ujarnya.

Bisnis mencatat, pemerintah daerah sejak 2009 bersama mitranya PT Multi Capital (Bakrie Group) telah memiliki 24% saham PT Newmont Nusa Tenggara yang sudah dilepas melalui skema divestasi.

Bila, sisa divestasi saham sebesar 7% ini jatuh ke tangan Pemda, maka genaplah porsi pemda menjadi 31% dalam saham kepemilikan PT Newmont Nusa Tenggara.

Pemerintah daerah siap menyanggupi aspek persyaratan yang diminta oleh pusat yakni terkait mitra dalam proses divestasi sehingga lebih transparan.

Pasalnya, Bakrie Group telah menyatakan kepada pemerintah daerah tidak lagi berminat memodali pemerintah daerah dalam pembelian 7% saham itu.

AMENDEMEN KONTRAK

Pemda juga siap menggelar lelang terbatas dan terbuka. Hanya saja, jika daerah ditunjuk untuk membeli sisa 7% saham itu, pembelian saham bakal melibatkan tiga daerah melalui melalui PT Daerah Maju Bersaing (PT DMB) yang dimiliki Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

Sementara itu, Newmont Nusa Tenggara diminta untuk segera memenuhi panggilan Kementerian ESDM untuk membicarakan pembahasan amendemen kontrak karya. Pasalnya, nota kesepahaman yang ditandatangani kedua pihak pada 3 September 2014 bakal habis masa berlakunya pada 3 Maret 2015.

Dirjen mineral dan Batubara Kementerian ESDM R. Sukhyar mengatakan pihaknya akan memanggil perusahaan pada Kamis (26/2) membicarakan lebih lanjut soal nota kesepahaman itu.

Sayangnya, Sukhyar enggan membeberkan secara detail apa yang akan dibicarakan dalam pertemuan itu. E3,Lukas Hendra

 Sumber : Bisnis Indonesia, 26 Februari 2015

Terakhir Diperbaharui ( Jumat, 27 Februari 2015 08:14 )
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL