Indonesian Mining Association


  • Buat akun
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

237 Izin Usaha Pertambangan Dicabut

Surel Cetak PDF

PALEMBANG, KOMPAS. Sebanyak 237 izin usaha pertambangan di empat provinsi di Sumatera bagian selatan dicabut seiring pengetatan pengawasan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap sektor pertambangan yang berlangsung sejak April 2014. Izin usaha pertambangan yang masih bermasalah diberi tenggat hingga Desember 2014 sebelum diberlakukan tindakan tegas.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kamis (20/11), izin usaha pertambangan (IUP) yang dicabut hingga 19 November tersebut terdapat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 13 IUP, Jambi 111 IUP, Sumsel 47 IUP, dan Kepulauan Riau 66 IUP. Pencabutan berlangsung sejak adanya koordinasi dan supervisi pertambangan oleh KPK pada April.

Di Sumsel, jumlah izin usaha berkurang dari 359 IUP menjadi 250 IUP. Selain dicabut, sebanyak 31 IUP juga tidak diperpanjang.

Gubernur Sumsel Alex Noerdin mengatakan, sebagian besar IUP yang dicabut karena tidak adanya kegiatan. Bahkan, terdapat sejumlah pelanggaran pemegang IUP sehingga dilakukan pencabutan.

Pemerintah Provinsi Sumsel juga telah mencabut IUP yang berada di kawasan hutan konservasi seluas 932,64 hektar dan kawasan hutan lindung seluas 1.200,13 hektar. Namun, hingga saat ini masih ada 8.116,49 hektar IUP yang berada di kawasan hutan lindung di Kabupaten Empat Lawang.

Alex sempat memberi peringatan keras kepada Pemerintah Kabupaten Empat Lawang agar segera mengeluarkan IUP yang berada di hutan lindung hingga akhir Desember 2014. Kawasan hutan lindung terlarang dari segala bentuk pertambangan terbuka seperti batubara. "Mungkin nanti pemprov akan membantu proses pengeluaran IUP di hutan lindung ini," katanya.

Dikatakan, pengetatan pengawasan pada sektor pertambangan ini justru bagus untuk iklim investasi. Dengan adanya ketegasan ini, aturan main dan kepastian hukum menjadi lebih jelas bagi investor.

Penyelesaian penataan IUP harus selesai paling lambat pada 31 Desember 2014. Setelah itu, KPK akan melakukan tindakan lebih tegas.

Wakil Ketua KPK Zulkarnain menegaskan, setelah batas waktu tersebut, tindakan tegas tersebut antara lain mempertimbangkan adanya penegakan hukum terhadap tambang yang melanggar peraturan, baik ke kepolisian maupun terhadap pelanggaran dari sisi lingkungan hidup. "Langkah pencegahan tetap kami kedepankan. Sebab, jika hanya penegakan hukum, oknum bisa diproses tetapi pelanggaran bisa tetap berlangsung," katanya.

Sejak adanya penertiban IUP terdapat peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral hingga Rp 7 triliun. Dalam periode yang sama, tahun ini PNBP meningkat menjadi Rp 28 triliun, sedangkan tahun lalu Rp 21 triliun. Selama ini kerugian negara dari sektor pertambangan sangat besar. (TRE)

 Sumber : Kompas, 21 November 2014

Terakhir Diperbaharui ( Senin, 24 November 2014 08:40 )
 

Lahan Eks Tambang Harus Dioptimalkan

Surel Cetak PDF

PANGKAL PINANG. Lahan eks pertambangan timah di Provinsi Bangka Belitung (Babel) perlu dioptimalkan. Caranya antara lain melalui penanaman pohon, baik untuk penghijauan maupun produktif. Hal itu penting untuk pelestarian lingkungan maupun manfaat ekonomi untuk masyarakat.

Reklamasi eks tambang menjadi perhatian PT Surveyor Indonesia (PTSI). Badan usaha milik negara (BUMN) tersebut menginisiasi kegiatan penanaman reklamasi eks tambang Kobatin di Desa Nibung, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung.

"PTSI mempunyai kantor cabang di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Babel. Penanaman pohon kayu putih di eks tambang Kobatin ini merupakan kepedulian PTSI terhadap masyarakat sekitar lokasi operasional kantor PTSI," kata Dirut PT Surveyor Indonesia Arif Zainuddin pada penanaman perdana pohon kayu putih di eks tambang Kobatin, Desa Nibung, Rabu (19/11). Kegiatan penanaman pohon itu dilaksanakan bersama-sama dengan perwakilan Dinas Kehutanan dan Energi Provinsi Bangka Belitung, staf ahli Bupati Bangka Tengah dan para smelter di Bangka Tengah.

Arif Zainuddin menambahkan, penanaman pohon kayu putih tersebut merupakan bagian dari program Kementerian BUMN, yakni penanaman satu juta pohon. "Kami berharap, kegiatan ini memberikan dampak pelestarian alam maupun ekonomi bagi masyarakat sekitar. Kami juga berharap inisiasi yang dilakukan oleh PTSI diikuti oleh perusahaan-perusahaan lainnya untuk turut melaksanakan reklamasi eks tambang di Provinsi Bangka Belitung," kata Arif Zainuddin.

Kepala Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT Surveyor Indonesia Arif Wardhana mengungkapkan, kegiatan reklamasi eks Kobatin itu mencakup penanaman pohon di atas lahan seluas dua hektare. Jumlah pohon yang ditanam 2.444 pohon. "Reklamasi eks tambang Kobatin ini diawali dengan dua hektare. Anggarannya Rp 81 juta," kata Arif Wardhana. Irwan Kelana

 Sumber : REPUBLIKA, 21 November 2014

Terakhir Diperbaharui ( Senin, 24 November 2014 08:38 )
 

Pembangunan Smelter di Papua Dalam Proses

Surel Cetak PDF

SAPA (TIMIKA). Gubernur Papua, Lukas Enembe SIP., MH mengungkapkan rencana pembangunan pabrik pemurnian hasil tambang atau smelter yang diinginkan masyarakat Papua sedang dalam proses dan ditangani langsung oleh Pemerintah Provinsi Papua, menggunakan dana milik pemerintah.

“Kita, pemerintah daerah sendiri yang membangun dengan investasi dari perusahaan Amerika,” ujar gubernur saat ditanyai Salam Papua di Rimba Papua Hotel, Rabu (19/11).

Menurutnya, usaha pembangunan ini merupakan responnya dalam mendukung percepatan pembangunan di Tanah Papua termasuk mengusahakan cepatnya pembangunan pabrik-pabrik guna mendukung jalannya operasional PT Freeport Indonesia. “Freeport wajib hukumnya untuk melakukan permunian di smelter yang dibangun pemerintah daerah,” tegasnya.

Enembe menuturkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan perusahaan investasi asal Amerika Serikat, Goldman Sachs sebagai penyalur dana dalam pembangunan smelter yang akan disertai dengan pembangunan pabrik semen, pembangkit listrik, dan pupuk.

“Kita sudah lakukan MoU atau kesepakatan, selanjutnya mereka akan lakukan presentasi didepan kita, kemarin kita sudah ketemu dengan perwakilan Singapura, berikutnya kami akan lakukan pertemuan dengan perwakilan Asia dari Hong-Kong yang akan kami adakan di Jakarta,” ujarnya.

Ditandaskan, pembangunan smelter ini merupakan inisatif pihaknya guna mempercepat pembangunan di Papua khususnya di Mimika yang keseluruhan modalnya tidak berasal dari dana otsus.

“Kami tidak menggunakan dana otonomi khusus, karena dana otonomi khusus bukan digunakan untuk membangun smelter,” tandasnya.

Sebelumnya, gubernur mengungkapkan bahwa pembangunan smelter ini juga sebagai upaya pembangunan industri secara terintegrasi yang merupakan solusi mengangkat Papua keluar dari masalah kemiskinan karena tingginya biaya hidup.

“Meskipun pemerintah pusat mendukung pembangunan smelter di luar Papua, kami akan membangun pabrik itu dengan menggunakan dana sendiri. Freeport wajib menggunakan fasilitas milik kami guna meningkatkan pendapatan pemda dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat," katanya kepada wartawan di Jayapura, Sabtu (15/11) lalu.

Enembe mengaku telah melakukan koordinasi dengan investor asal Amerika Serikat untuk pembangunan smelter itu. Pembangunannya bersamaan dengan pabrik semen, pembangkit listrik, dan pupuk.

Sebab saat ini APBD Papua lebih banyak dibelanjakan ke Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. "Sekitar 70% APBD dibelanjakan di kedua provinsi itu, jadi dananya hanya mampir di Papua," ujarnya.

Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Oedang yang melakukan kunjungan kerja di Papua beberapa waktu lalu untuk sosialisasi Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI, telah bertemu dengan Presdir PT Freeport Indonesia dan Gubernur Papua.

Oesman meminta agar Freeport bisa bekerja sama dengan Pemprov untuk segera membangun smelter.

"Hasil kunjungan ke Freeport dan pertemuan dengan gubernur, saya simpulkan smelter harus tetap dibangun di Papua, jangan di tempat lain," ujarnya.

Menurut dia, lebih bagus pembangunannya kerja sama pemprov, bersamaan dengan pabrik semen dan pupuk. Dana otsus pemprov bisa buat modal kerja sama itu," jelasnya. (Albert Batlayeri)

 Sumber : SALAM PAPUA, 20 November 2014

Terakhir Diperbaharui ( Senin, 24 November 2014 08:37 )
 

MENTERI ESDM SUDIRMAN: Belum Ada Keputusan Soal Divestasi Freeport

Surel Cetak PDF

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri ESDM Sudirman Said menegaskan belum ada keputusan mengenai divestasi PT Freeport Indonesia, termasuk siapa yang akan membeli saham perusahaan tambang tersebut.

Pemerintah, tegas Sudirman, masih mengkaji kebijakan yang tepat terkait divestasi 20,64% saham Freeport kepada Indonesia.

“Saya tidak pernah mengatakan sepotongpun soal Freeport mau ke mana karena masih dalam kajian. Orientasi kita apapun yang terbaik untuk negara akan kita jalankan,” katanya dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Rabu (19/11/2014).

Sudirman mengatakan saat ini pemerintah fokus mengawasi pembangunan smelter dan peningkatan konten lokal dalam proses produksi Freeport.

Selain itu, Freepot didorong untuk meningkatkan pengembangan komunitas sekitar dan bekerja kerja keras memastikan keselamatan pegawai.

“Yang penting smelter tidak boleh ditawar, harus dibangun. Community development harus maksimal dan kerja keras membereskan safety,” kata Menteri ESDM.

Pekan lalu, Kementerian ESDM (BIsnis, 14/11/2014) menyatakan swasta nasional berpeluang membeli 20,64% saham divestasi Freeport karena kemampuan anggaran pemerintah sangat terbatas.

Freepot harus merelakan 30% sahamnya kepada Indonesia sebagai konsekuensi dari PP no. 77/2014. Saat ini, pemerintah baru memiliki 9,36% di perusahaan asing tersebut.

Sebanyak 10,64% saham Freeport harus dialihkan pada akhir 2015, sedangkan 10% sisanya harus didivestasi sebelum 2019 berakhir. Harga 20,64% saham Freeport diperkirakan mencapai US$4 miliar.

 Sumber : viva.co.id, 20 November 2014

Terakhir Diperbaharui ( Senin, 24 November 2014 07:57 )
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL