Indonesian Mining Association


  • Buat akun
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Dikaji, Divestasi Tambang Asing

Surel Cetak PDF

JAKARTA. Pemerintahan akan mengkaji untuk memperbesar sahamnya pada perusahaan tambang milik asing. Namun, tidak semua saham pertambangan milik asing yang ada akan langsung dibeli pemerintah karena harus mempertimbangkan kesiapan, kemampuan, serta kemanfaatannya terhadap kepentingan nasional.

Keinginan pemerintah tersebut menyusul berlakunya ketentuan divestasi pertambangan sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No 77/2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba). PP yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di pengujung masa jabatannya, pada 14 Oktober 2014, dinyatakan bahwa divestasi saham pertambangan asing dilakukan paling lambat satu tahun sejak PP itu diundangkan.

Kewajiban itu ditujukan kepada perusahaan tambang yang sekurang-kurangnya lima tahun berproduksi sebelum PP ini terbit Divestasi itu sebesar 20 persen. Sementara itu, bagi perusahaan yang berproduksi kurang dari lima tahun sebelum PP terbit, divestasi dilakukan pada tahun keenam produksi sebesar 20 persen.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said mengungkapkan, pembelian saham pertambangan akan dikaji terlebih dahulu dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta Kementerian Perindustrian. "Membeli saham yang didivestasi atau tidak, yang terpenting strategic value yang terkait pemanfaatan nasional. Semua tergantung prioritas pemerintah," ucap Sudirman, Jumat (14/11).

Namun, Sudirman tidak menyebutkan, perusahaan tambang mana saja yang diincar pemerintah. Ia ingin mendengarkan terlebih dahulu strategi-strategi yang akan disampaikan Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perindustrian.

Sementara itu, Direktur Jenderal Minerba, Kementerian ESDM, R Sukhyar menambahkan, pengambilan kepemilikan melalui divestasi akan diatur dalam peraturan peme rintah (PP), yang isinya kegiatan usaha harus melakukan divestasi sebesar 51 persen jika perusahaan hanya melakukan kegiatan penambangan. Namun, untuk perusahaan tambang yang kegiatannya meliputi penambangan dan pengolahan, divestasi berkurang menjadi 40 persen. Bagi perusahaan tambang yang telah melakukan underground mining atau penambangan bawah tanah, seperti yang dilakukan PT Freeport Indonesia di Papua, menurut Sukhyar, besaran divestasinya 30 persen.

"Untuk Freeport, pemerintah mewajibkan mereka untuk mendivestasikan saham hingga 30 persen dalam lima tahun atau sebelum 14 Oktober 2019. Hal itu sesuai PP No 77/2014," kata Sukhyar.

Menurutnya, kewajiban divestasi sebesar 30 persen tersebut juga sudah tertuang dalam nota kesepahaman renegosiasi kontrak karya antara pemerintah dengan Freeport Sukhyar menambahkan, aturan itu juga mewajibkan Freepot menyelesaikan divestasi saham asingnya 10,64 persen sebelum 14 Oktober 2015. "Karena itu, kami akan membuat Peraturan Menteri ESDM tentang tata cara divestasi untuk menindaklanjuti PP tersebut Sesuai PP itu. Freeport sudah harus mendivestasikan sahamnya kepada peserta mdonesia sebesar 20,64 persen," ujarnya. (Saiful Rizal)

 Sumber : Sinar Harapan, 15 November 2014

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 19 November 2014 08:01 )
 

Freeport Harus Siapkan Infrastruktur

Surel Cetak PDF

TEMBAGAPURA, KOMPAS. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Oesman Sapta menyatakan PT Freeport Indonesia harus menyiapkan infrastruktur untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Papua. Upaya itu sebagai salah satu syarat untuk mendapat izin pertambangan setelah selesai kontrak karya pada 2021.

Hal ini disampaikan Oesman kepada wartawan dalam kunjungannya ke lokasi pertambangan Freeport di Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Jumat (14/11). Turut hadir Presiden PT Freeport Indonesia Roezik Budioro Soetjipto.

Oesman mengatakan, Freeport dapat memanfaatkan limbah sebagai bahan baku untuk industri semen. Sarana itu dapat membuka lapangan pekerjaan masyarakat "Industri itu akan memberi transfer teknologi bagi masyarakat setempat," tuturnya.

Roezik menyatakan, pihaknya siap membantu untuk membangun infrastruktur pembangkit listrik dan industri semen.

"Pembangkit listrik dari kami membantu Papua yang menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional tahun 2020. Sementara industri semen akan dibangun di Mimika dengan dana awal 100 juta dollar AS," ujarnya.

Ramses Waly, salah satu tokoh masyarakat, berpendapat, status otonomi khusus di Papua akan selesai 13 tahun lagi. Karena itu, katanya, Freeport harus membuat suatu pembangunan yang akan diingat masyarakat.

Di Jakarta, tokoh Papua di Ibu Kota menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla, Jumat petang, di Istana Wapres. Mereka berharap pemerintah baru meningkatkan pengawasan di Papua. Kendati mengalami perkembangan, masih banyak masalah di Papua, terutama program-program pemerintah yang tidak jalan.

Rombongan dipimpin mantan Menteri Perhubungan Freddy Numberi, didampingi politisi Golkar Yoris Raweyai, mantan anggota DPR Agustina Basik-Ba-sik, serta beberapa bupati dan mantan bupati di Papua.

Pada pertemuan dengan Wapres, menurut Freddy, tokoh Papua meminta agar peran Unit Kerja Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UKP4B) ditingkatkan dan direvitalisasi. "Kita merasakan uang begitu banyak turun ke Papua, tetapi banyak yang bocor meski banyak kemajuan," katanya. (FLO/SON)

 Sumber : Kompas, 15 November 2014

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 19 November 2014 07:57 )
 

Three Mining Amendments to Be Completed This Year

Surel Cetak PDF

Raras Cahyafitri

The Energy and Mineral Resources Ministry’s directorate general for minerals and coal is expecting to seal amendments to at least three mining contracts of work by this year end.

The three amendments to be completed were those involving copper miner PT Freeport Indonesia, coal firm PT Adaro Indonesia and nickel company PT Weda Bay Nickel, according to minerals and coal director general R. Sukhyar.

“With Freeport, we have to complete the amendment this year. The sooner the better, because the company will also conduct a divestment, which, according to the new regulation, should be started next year,” Sukhyar said.

He was referring to the new regulation, No. 77/2014, which highlights a number of changes from previous regulations, particularly on the divestment requirement for foreign direct investment firms. The regulation states a company involved in underground mining, such as Freeport Indonesia, has to divest 30 percent of its shares to Indonesian shareholders. Freeport Indonesia, which has been operating in the country since 1967, is currently 90.64 percent owned by US giant Freeport McMoRan and 9.36 percent by the Indonesian government.

The regulation states that a company that has been operating in Indonesia for more than five years must have divested 20 percent of its shares one year after the regulation was passed and have completed the divestment within five years after the regulation was passed.

As for Adaro, Sukhyar said, the drafting of the company’s contract of work amendment was waiting for an understanding about a tax issue with the Finance Ministry. Meanwhile, the drafting of the amendment for Weda Bay Nickel had not progressed much yet, but Sukhyar was upbeat that it would also be concluded by the year end.

“The company is still asking for incentives as it is developing a project in the eastern part of Indonesia. However, I said, the incentives issue can be settled while the company is constructing its project,” he said.

Freeport, Adaro, Weda Bay to complete amendments by end of year

Govt renegotiating a number of contracts of work to conform with 2009 Mining Law

As a mandate of the 2009 Mining Law, the government is struggling to renegotiate a number of mineral and coal contracts of work agreed in the past so they conform with the new regulations. As many as 107 contracts of works exist, consisting of 73 for coal mining and 34 for minerals.

Under the law, renegotiation should have been completed within one year after the law passed. However, the complexity of issues in the renegotiations has hampered progress. The government recently finished the amendment to the contract of work with PT Vale Indonesia, the first to be completed since the Mining Law passed.

Out of the remaining 106 contracts of work, the minerals and coal office has sealed memorandums of understanding (MoU) with 83 firms. The MoUs highlight principal agreements from the mining companies regarding adjustments to their contracts of work. Most of the MoUs, which must be followed by the drafting of the amendment to become effective, were inked when the country was in the process of transition from president Susilo Bambang Yudhoyono’s government to the new government.

One issue has been whether the new government would maintain or review policies related to the MoUs for contracts of work.

Indroyono Soesilo, the coordinating maritime affairs minister, who oversees several ministries, including the Energy and Mineral Resources Ministry, said in an interview that the new government was open to the possibility of reviewing the agreements.

“We will discuss it. What is certain is that the MoUs are not contracts, they are only understandings,” Indroyono said.

Sukhyar said that any adjustment to the agreements should be detailed.

“Any change will have consequences. MoUs highlight the central issues that companies have agreed upon,” he said.

- Grace D. Amianti, contributed to the story

 Source : The Jakarta Post, November 14, 2014

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 19 November 2014 07:34 )
 

Revisi Divestasi Saham Amankan Freeport Vale

Surel Cetak PDF

Adanya PP 77/2014, kewajiban divestasi Freeport dari 51 % menjadi 30% dan Vale 40%

Muhammad Yazid

JAKARTA. Terbitnya Peraturan Pemerintah No 77/2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara 14 Oktober 2014 atau menjelang lengsernya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menimbulkan banyak pertanyaan. Pasalnya, revisi itu dinilai menguntungkan perusahaan tambang besar seperti IT Freeport lndo- nesia dan FT Vale Indonesia.

Sebab, dalam aturan sebelumnya. Freeport dan Vale wajib menjual saham minimal 51% ke pemerintah atau pihak Indonesia. Adanya aturan baru itu. Freeport hanya wajib divestasi 30% saham dan Vale 40% saja.

Alhasil, kebijakan ini dinilai tidak menguntunkan Indonesia karena sulit mengontrol tambang asing karena sahamnya minoritas. "Peraturan ini ta benar, jelas Pemerintahan SBY kalah dalam bernegosiasi dengan Vale dan Freeport," kata Simon Sembiring, Pengamat Pertambangan kepada KONTAN, Kamis (14/11).

Menurut dia, kewajiban divestasi saham perusahaan asing sebesar 51% merupakan implementasi pasal 33 UUD 1846 yang mengamanatkan pemerintah untuk berdaulat atas kekayaan alam di Tanah Air. Kata Simon, ini tak logis jika dikaitkan dengan besaran investasi maupun metode pertambangan perusahaan. "Seharusnya Presiden Joko Widodo memahami aturan ini, dan langsung merevisinya," ujar dia

Nico Canter, Presiden Direktur Vale Indonesia membantah kalau penerbitan beleid baru itu merupakan permintaan perusahaannya. "Bukan pesanan, sewaktu renegosiasi kami hanya bertanya ke pemerintah, dan dijawab akan ada peraturan dengan bunyi seperti demikian," ujar dia Kamis (13/11).

Rozik B Soetjipto, Presiden Direktur Freeport Indonesia enggan menanggapi konfirmasi KONTAN mengenai tudingan keterlibatan perusahaannya dalam penyusunan peraturan tersebut. Dia hanya bilang, perusahaan siap melakukan penawaran divestasi saham ke pemerintah setelah pembahasan amandemen kontrak dengan pemerintah Indonesia rampung.

 Sumber : Kontan, 14 November 2014

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 19 November 2014 07:29 )
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL