Indonesian Mining Association


  • Buat akun
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Perppu Minerba Diminta Konsisten dengan UU Minerba

Surel Cetak PDF

JAKARTA - Desakan untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk mengantisipasi revisi Undang-undang (UU) Minerba yang tidak tercapai hingga akhir tahun, tidak boleh mengganggu implementasi amanat hilirisasi melalui pembangunan smelter dan kebijakan larangan ekspor. Perppu tersebut wajib melanjutkan kebijakan yang sudah ditetapkan, yang selama ini menjadi dasar dan pijakan investasi smelter.

Pakar hukum pertambangan dari Universitas Hasanuddin (Unhas) Abrar Saleng mengatakan, pemerintah mengambil risiko yang cukup besar apabila menetapkan kebijakan yang berbeda dari UU Minerba melalui penerbitan Perppu. Dampak positif pembangunan smelter harus terus dilanjutkan dengan membangun sinergi antara sektor pertambangan dan industri, sehingga kebijakan yang dikeluarkan pemerintah seharusnya sifatnya memperkuat efek ganda dari smelter yang sudah dibangun.

Abrar menambahkan, benar bahwa ada peraturan dan kebijakan yang tumpang tindih, multitafsir, dan kadaluarsa sehingga berpotensi terjadi pelanggaran hukum apabila tetap berlaku. Tetapi, langkah revisi atau penerbitan Perppu jangan sampai mengganti kebijakan dan peraturan yang baru sama sekali. Revisi UU Minerba atau penerbitan Perppu wajib memperkuat dan melanjutkan kebijakan hilirisasi yang sudah berlaku saat ini.

"Sudah jelas substansi UU Minerba yakni mewajibkan perusahaan mineral membangun smelter dan menetapkan larangan ekspor. Dua kebijakan ini saling memperkuat. Relaksasi terhadap dua substansi ini akan mengganggu iklim investasi dan kesinambungan program hilirisasi serta efek ganda yang diharapkan untuk perekonomian Indonesia ke depan," katanya di Jakarta, Minggu (18/9).

Ketua Indonesia Mining Institute Irwandi Arif mengatakan, semua stakeholder sektorper-tambangan memang berharap agar revisi UU Minerba akan selesai tahun ini. Sebaiknya langkah Pemerintah tetap konsisten dalam hal hilirisasi mineral. Pemerintah hendaknya melihat UU sebagai instrumen jangka panjang. Karena waktunya sudah jauh terlampaui, maka jalan keluar terbaik bagi Pemerintah dan DPR adalah untuk mengubah UU Minerba atau paling tidak mengeluarkan Perppu berkaitan dengan hal ini.

Bila Perppu yang dikeluarkan, lanjut dia, pada saat bersamaan Pemerintan dan DPR serta semua stakeholder pertambangan bersatu untuk menyelesaikan revisi UU Minerba untuk perbaikan secara komprehensif, bukan untuk kepentingan jangka pendek,

 Sumber : Investor Daily, 18 September 2016

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 21 September 2016 04:53 )
 

KEIN Ekspor Mineral Terbatas Tak Langgar UU

Surel Cetak PDF

By Pratama Guitarra

JAKARTA - Meski ada industri yang menentang, Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) mendukung relaksasi ekspor mineral mentah. Namun, ekspor mineral metah harus terbatas agar tidak melanggar Undang-Undang No 4/ 2019 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Anggota Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Sony B. Harsono bilang, pemerintah dapat memberikan izin ekspor mineral mentah (ore) secara terbatas dengan merevisi Peraturan Pemerintah No 1/ 2014 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Ia mengungkapkan, ekspor terbatas itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. "Ekspor ore hanya diberikan bagi mereka yang berkomitmen membangun smelter. Jadi ekspor dalam rangka pembangunan smelter," kata Sony saat ditemui, Jumat (16/9).

Dia menuturkan, UU Minerba memberi kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan pengendalian produksi dan ekspor. Saat ini timbul wacana relaksasi ekspor mineral yang akan diberikan oleh pemerintah. Menurutnya pemerintah harus kembali memahami semangat UU Minerba. "Tidak ada istilah relaksasi ekspor dalam UU Minerba. Yang ada pengawasan atau pengendalian ekspor," ujarnya

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono mengatakan, revisi PP 01/2014 itu masih harus dibahas lebih dalam lagi. "Semua butuh payung hukum terus konsekunsinya akan seperti apa," ujarnya.

 Sumber : Kontan, 19 September 2016

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 21 September 2016 04:50 )
 

Hati-Hati Relaksasi Ekspor Konsentrat

Surel Cetak PDF

By Rizal Calvary

Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia meminta pemerintah berhati-hati dalam membuka keran ekspor konsentrat. Pasalnya, relaksasi ini menyangkut kepercayaan dan masa depan investasi smelter jangka panjang.

Ketua Bidang Energi dan Pertambangan BPP Hipmi Andhika Anindyaguna menilai jangan sampai kebijakan relaksasi itu menggerus keyakinan investor bagi masa depan investasi smelter di Tanah Air.

Jangan sampai investor menangkap kesan regulasi di sini sangat lentur oleh sebab ada berbagai kepentingan sehingga muncul ketidakpercayaan investor kepada regulator.

Menurut Andhika nilai investasi di smelter saat ini sudah cukup besar. Nilainya telah mencapai Rp 156 triliun atau sekitar 27 proyek smelter. Oleh karena itu, pemerintah harus menjaga investasi ini. Apabila timbul ketidakpastian, dampak dari rusaknya investasi smelter ini sangat besar di antaranya akan menimbulkan kredit macet yang besar serta penghentian pembangunan dan investasi.

Andhika meminta agar semua pihak taat pada amanah dari Peraturan Menteri ESDM 1/2014 tentang Larangan Ekspor Mineral Mentah ke Luar Negeri. Jika aturan tersebut dikerjakan, terhitung sejak 11 Januari 2017, tidak boleh ada lagi ekspor. Permen itu muncul karena kewajiban membangun smelter dengan deadline 2014 tidak bisa dipenuhi. Permen ini merupakan kelanjutan dari UU Minerba 4/2009.

UU ini meminta pelaku usaha melakukan pemurnian dalam jangka empat tahun sejak aturan dibuat. Namun, tujuh tahun setelahnya, beberapa perusahaan seperti PT Freeport Indonesia, Newmont Nusa Tenggara, dan beberapa pemegang izin belum mewujudkan perintah UU tersebut. Beberapa kali malah mendapatkan dispensasi ekspor konsentrat.

 Sumber : Bisnis Indonesia, 19 September 2016

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 21 September 2016 04:47 )
 

Pemerintah Harus Tegakkan Hilirisasi Minerba

Surel Cetak PDF

Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Satya Widya Yudha menegaskan bahwa hilirisasi sektor mineral dan batubara sena beragam sumber daya alam di Tanah Air harus ditegakkan terutama dalam revisi Undang-Undang Minerba. "Kami konsisten, hilirisasi harus ditegakkan, dan kami menghargai perhatian dari stakeholder (pemangku kepentingan) industri," kata Satya Widya Yudha di Jakarta, Rabu (14/9).

Untuk itu, politisi Partai Golkar itu menekankan bahwa poin penting dalam revisi UU Minerba adalah terkait hilirisasi sumber daya alam seperti mineral, migas, dan batu bara, sebagai bahari mentah menjadi produkyangbernilai tambah di dalam negeri. Ia juga telah menerima kunjungan tim dari delegasi Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang di Gedung DPR, Jakarta, sehari sebelumnya.

Dalam kunjungan itu, Yudha menjelaskan antara lain tentang divestasi yang menurut dia dalam revisi UU Minerba nanti divestasi harus mencapai 51 persen. Selain itu, lanjutnya, divestasi harus memberi kesempatan kepada BUMN dan perusahaan dalam negeri atau perseorangan yang berstatus WNI, sena meminimalisir pihak asing dapat membeli.

Deputi Bidang Energi, Sumber Daya dan Mineral Kemenko Perekonomian Montty Girianna mengatakan skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) menjadi peluang pendanaan bagi penyedia barang dan jasa industri migas di tengah lesunya harga minyak.

"KPBU telah digunakan dalam proyek-proyekinfrastrukrur seperti pembangkit listrik, jalan tol dan pelabuhan. Skema ini mengalokasikan risiko antara badan usaha (commercial risk) dan pemerintah (regulatory risk) dengan lebih tepat sehingga komersialisasi pro-yekdapat dicapai." ka ta Montty Girianna. Monttv mengatakan para penyedia barang dan jasa menghadapi sejumlah tantangan terkait fasilitas pendanaan dari bank na-sionalyangdirasakurangkompeti-tif dibandingkan bank asing.

Pada kesempatan lain, Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan pembentukan holding BUMN Migas yang menggabungkan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (Persero) dan PT Pertamina (Persero) tinggal menunggu revisi Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2005 tentang tata cara penyertaan dan penatausahaan modal negara pada badan usaha milikne-gara. "Tinggal revisi PP berupa tambahan pasal yang diharmon-isasi untuk disesuaikan dengan pembentukan holding BUMN Migas," kata Rini.

Menurut Rini, saatini revisi tersebut dilakukan bersama Kementerian Perekonomian dan kementerian terkait untuk kemudian diserahkan kembali ke Sekretariat Negara yang selanjutnya akan diputuskan dalam Peraturan Pemerintah.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR Syaikhul Islam Ali berpendapat pembentukan perusahaan induk (holding) BUMN energi sebaiknya menunggu revisi UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. "Poin pentingnya adalah sebaiknya holding energi menunggu revisi UU Migas yang tentunya pembahasannya melibatkan DPR sebagai wakil rakyat," ujar Syaikhul.

Secara terpisah, Pelaksana Tugas (Ph) Menteri ESDM Luhut Binsar Panjaitan mengatakan revisi UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu bara akan tetap menekankan pada hilirisasi di dalam negeri. Luhut sebagaimana dilansir laman Antara, mengatakan hilirisasi mineral di dalam negeri penting demi kepentingan nasional. "Prinsipnya kedaulatan tetap terjaga, jangan didikte orang lain. Kedua, harus berkeadilan semua pihakmendapatkan hak yang sama. Dan ketiga, tujuan utamanya hilirisasi," tuturnya.

Untuk asas berkeadilan, Luhut mengatakan pihaknya ingin ada keadilan bagi semua pihak, bukan hanya kepentingan tenentu seperti perusahaan tambang raksasa seperti Freeport dan Newmont. "Kami mau berkeadilan. Tidak ada kepentingan salah satu tempat, misal Freeport atau Newmont Kami bicara kepada semua pihak," ujarnya.

Karena itu, Luhut kembali mengundang sejumlah pakar untuk ikut membantu perumusan draf revisi UU Minerba yang ditargetkan selesai akhir tahun ini. "Ini sedang rapat, saya minta Profesor Hikmahanto Juwana dan Profesor Heriyanto untuk membantu merumuskan apa langkah terbaik menyangkut UU Minerba"

 Sumber : NERACA, 15 September 2016

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 21 September 2016 04:42 )
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL