Indonesian Mining Association

Audit Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan

JAKARTA, KOMPAS. Perpanjangan dua tahun moratorium pemberian izin baru pada kawasan hutan diapresiasi. Namun, langkah penyempurnaan tata kelola hutan dan lahan gambut demi menekan emisi karbon dari deforestasi dan degradasi hutan itu belum cukup. Butuh kerja keras di lapangan.

Kebijakan itu tertuang pada Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, 13 Mei 2013. "Ini bentuk komitmen pemerintah dalam menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 26 persen pada 2020. Harapannya, pemerintahan selanjutnya berkomitmen melanjutkan pelestarian hutan." kata Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha, di Jakarta, Rabu (15/5).

Penandatanganan itu menjawab desakan banyak pihak agar kelanjutan inpres tanpa jeda, yang berakhir 20 Mei 201 "Secara substansi, inpres kali ini sama dengan Inpres No 10 Tahun 2011," kata Pengampanye Hutan dan Perkebunan Besar Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Zenzi Suhadi.

Sejumlah pihak ditugaskan khusus, yaitu Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Dalam Negeri, Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Kepala Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional, Kepala Badan Informasi Geospasial, Ketua Satgas Persiapan Pembentukan Kelembagaan REDD+, serta para gubernur dan bupati/wali kota.

Seruan perbaikan

Menurut Zenzi. pemerintah perlu memperbaiki tiga hal penting yang gagal diselesaikan dua tahun moratorium hutan. Persoalan itu adalah menyelesaikan maraknya konflik kehutanan dan menghentikan perusakan hutan oleh pcrusahaan tambang dan perkebunan yang masih terjadi.

Pemerintah juga perlu mencegah pengeluaran izin, seperti pelepasan kawasan hutan dan alih fungsi dengan modus mengubah kawasan hutan lewat review tata ruang wilayah.

"Agar mencapai target, perlu audit terhadap izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan.

Perlu restorasi ekosistem tanpa hilangkan hak kelola masyarakat di dalam dan sekitar hutan," kata Deputi Direktur Eksekutif Sawit Watch A Surambo, saat berkunjung ke Redaksi Kompas.

Pada inpres itu, Menteri Kehutanan diperintahkan melanjutkan penundaan penerbitan izin baru serta melanjutkan penyempurnaan kebijakan tata kelola bagi izin pinjam pakai dan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam.

Menteri Kehutanan juga diberi tugas merevisi Peta Indikatif Penundaan Izin Baru pada kawasan hutan setiap 6 bulan dan menetapkan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru hutan primer dan lahan gambut pada kawasan hutan yang direvisi.

Kemarin, 14 organisasi masyarakat sipil bersatu menyerukan dukungan sekaligus seruan penguatan moratorium hutan itu. (WHY/NAW/A1K/ISW)

 Sumber : Kompas, 16 Mei 2013

JAKARTA. Musibah yang terjadi di area pelatihan tambang Big Gossan, Papua milik PT Freeport Indonesia, Selasa (14/15) membuat pemerintah bertindak cepat.

Menurut Susilo Siswoutomo, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pihaknya sudah mengirim satu tim ke wilayah kejadian untuk menginvestigasi penyebab longsornya fasilitas pelatihan tambang bawah tanah Big Gossan. Ia pun akan berkonsolidasi dengan sejumlah pihak untuk menilai kejadian tersebut. "Kami sudah mengirim satu tim ke Papua, dan saat ini tim masih bekerja untuk mengetahui penyebab runtuhnya fasilitas tambang tersebut," katanya, Rabu (15/5).

Susilo menerangkan, wilayah Big Gossan merupakan area tambang emas yang sudah tidak lagi berproduksi. Adapun insiden runtuhnya tambang bawah tanah tersebut terjadi saat Freeport Indonesia sedang melakukan pelatihan kepada pekerja. Dengan kejadian ini, ia memprediksi Freeport Indonesia tidak akan menghentikan produksinya di sejumlah area pertambangan. "Big Gossan berada jauh dari tambang yang masih berproduksi. Jadi Freeport Indonesia tidak akan menghentikan produksi, tapi bakal waspada dan berhati-hati terhadap kegiatan yang dilakukan," ungkapnya

Rozik B Soetjipto, Presiden Direktur Freeport Indonesia menyatakan hingga saat ini insiden runtuhnya tambang Big Gossan sudah menelan empat korban jiwa dan 10 korban luka-luka. Adapun 25 orang lainnya masih terjebak di dalam reruntuhan. Diemas Kresna Duta

Operasional tambang Freeport Indonesia di Grasberg, Papua berisiko tinggi karena terkait dengan faktor alam yang sulit diprediksi.

Ignasius Laya

JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan melakukan investigasi runtuhnya tambang yang dikelola PT Freeport Indonesia di Papua. Thamrin Sihite, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM, mengatakan tim investigasi bersama ahli tambang (rock mechanic) akan menyelidiki penyebab longsornya tambang Big Gossan.

"Untuk sampai mengetahui penyebab amblasnya tambang itu perlu penelitian, makanya sekarang kita bawa ahli dari sini. Nanti akan ada semacam investigasi, dilihat nanti tempat kejadiannya bagaimana," kata dia kepada Finance Today, Rabu.

Menurut Thamrin, ahli pertambangan dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) akan bekerja sama dengan inspektur tambang yang ada di Papua untuk menyelidiki penyebab pasti runtuhnya tambang bawah tanah Freeport.

Manajemen Freeport Indonesia, hingga Rabu telah melaporkan bahwa 23 pekerja dari 40 pekerja masih terperangkap di tambang bawah tanah. Empat pekerja di antaranya ditemukan telah meninggal dunia.

"Sejumlah 39 pekerja mengharliri refresher class di fasilitas pelatihan bawah tanah Big Gossan. Perlu diketahui bahwa lokasi terjadinya insiden ini juga berdekatan dengan ruang-ruang kantor dan kelas pelatihan, yang berada jauh dari area kegiatan pertambangan aktif," ungkap Rozik B. Soetjipto, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Rabu.

Dia menambahkan upaya penyelamatan menjadi lebih sulit karena terbatasnya ruang di dalam terowongan dan adanya risiko runtuhan atap lebih lanjut. Tim penyelamat harus menggunakan peralatan ringan dan manual seperti penghancur batu, gergaji, kereta dorong, bukan alat-alat berat.

"Masih terlalu awal untuk mengkonfirmasi mengapa insiden ini terjadi mendadak dan tanpa tanda-tanda awal, namun kami akan terus melanjutkan investigasi," tutur dia.

Mangantar Marpaung, pengamat pertambangan, mengatakan kejadian di Freeport baru terjadi setelah sekian lama kasus serupa terjadi di tambang batubara bawah tanah (underground) milik PT Fajar Bumi Sakti di Kalimantan Timur.

Longsornya tambang baik tambang terbuka (open pit) dan underground jarang terjadi di Indonesia. Padahal di China kejadian seperti itu hampir terjadi dua bulan sekali. Kejadian serupa juga sering terjadi di Filipina, Chile, dan negara Amerika Selatan lainnya.

Menurut Mangantar, operasional tambang berisiko tinggi karena terkait dengan faktor alam yang sulit , diprediksi. Struktur batuan di tambang adalah struktur alami yang dibentuk alam sehingga, longsornya tambang seringkali merupakan hal yang alami dan sangat mungkin terjadi. Sehingga yang menjadi penting adalah bagaimana perusahaan tambang mengatasi situasi dan menyelamatkan korban setelah tejadinya longsor.

"Perusahaan tambang di Indonesia memiliki tim penyelamat yang banyak tergabung dalam Indonesia Fire and Rescue (IFRS).Setiap tahun tim penyelamat dari masing-masing perusahaan tambang berkumpul untuk meningkatkan kemampuan mereka," kata dia.

Evaluasi

Rozik mengatakan telah meminta tim di lapangan melakukan inspeksi di seluruh struktur bawah tanah untuk memastikan keamanan tambang. Hal ini merupakan langkah pencegahan karena struktur bawah tanah tambang Freeport selalu diperiksa secara berkala.

Kementerian ESDM akan mengevaluasi tambang Freeport apakah tempat terjadinya longsor merupakan tempat latihan atau ada operasional tambang tersebut. Jika ada kegiatan operasi tambang di tempat itu, secara teknis hal itu sudah ada dalam rencana kerja dan anggaran biaya (RKAP) yang disampaikan kepada pemerintah.

"Jika runtuhnya tambang disebabkan oleh pelanggaran atau karena kesalahan perusahaan, Freeport akan dikenai sanksi sesuai aturan yang berlaku," tegas dia.

Menurut Thamrin, inspektur tambang di Freeport selalu melakukan inspeksi rutin di tambang milik Freeport. Inspeksi rutin juga dilakukan di seluruh tambang yang ada di Indonesia untuk memastikan operasional tambang dilakukan dengan benar.

Syahrir AB, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Indonesia (Indonesia Mining Association/ IMA) menyebutkan frekuensi kecelakaan kerja di perusahaan tambang Indonesia sangat jarang. Hal ini membuktikan praktik pertambangan di Indonesia telah dilakukan dengan baik. "Ini terjadi setiap hari atau setiap bulan? Ini juga musibah karena faktor alam," kata dia.

Syahrir mengklaim banyak perusahaan tambang di Indonesia mendapatkan penghargaan terkait keselamatan kerja baik dari organisasi atau lembaga non-pemerintah maupun dari pemerintah.

 Sumber : Indonesia Finance Today, 16 Mei 2013

Beban cukup beratkarena singkatnyamasa jabatan.

JAKARTA. Kasus divestasi saham PT Newmont Nusa Tenggara akan menjadi tantangan berat bagi Muhammad Chatib Basri, bila ia terpilih menjadi menteri keuangan. Menurut pengamat ekonomi dari Universitas Gadjah Mada, Tony Prasentiantono, Chatib akan menghadapi tekanan politik yang sangat besar dalam menyelesaikan perkara tersebut.

Saat menjabat Menteri Keuangan, Agus Martowardojo gagal meluluskan rencana pemerintah membeli 7 persen saham di PT Newmont Nusa Tenggara. Rencana itu terganjal. restu dari Dewan Perwakilan Rakyat.

Tony melanjutkan, tekanan politik yang besar membutuhkan kemampuan dalam kepemimpinan dan keteguhan sikap." Harus diakui dalam dua hal itu, Agus Marto lebih menonjol," ujarnya kemarin.

Selain divestasi Newmont, menteri keuangan yang baru memiliki sejumlah pekerjaan rumah yang mendesak untuk diselesaikan. Menurut pengamat ekonomi dari Universitas Gadjah Mada, Sri Adiningsih, tugas itu antara lain meningkatkan belanja modal, mengurangi kebocoran fiskal, dan memangkas subsidi bahan bakar minyak.

"Lainnya adalah menggunakan anggaran fiskal untuk meningkatkan daya saing internasional dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN," katanya.

Ekonom dari Universitas Indonesia, Lana Soelistianingsih, mengimbuhkan, beban cukup berat karena singkatnya masa jabatan. Dalam waktu dekat, dia harus menuntaskan pembahasan anggaran belanja negara perubahan serta rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi.

Lana melanjutkan, menteri baru dituntut lebih cermat menghitung keuangan negara dan lebih realistis dalam mematok asumsi makro. "Ia harus bisa meningkatkan serapan dan belanja negara agar kontribusi APBN terhadap produk domestik bruto semakin tinggi, apalagi saat investasi dan ekspor sedang turun seperti sekarang,"katanya kemarin.

Nama Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal Muhammad Chatib Basri disebut-sebut sebagai calon kuat menteri keuangan. Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Firmanzah, mengatakan, Presiden Susilo Bambang

Yudhoyono menginginkan calon yang mampu menjaga fiskal dan mendorong iklim investasi.

Chatib Basri meraih gelar sarjana dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada 1992. Ia mendapatkan gelar Master of Economic Development di Australia National University pada 1996. Lima tahun kemudian, ia meraih gelar PhD dalam bidang ekonomi di kampus yang sama.

Setelah memperoleh gelar sarjana, Chatib menjadi dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Ia juga pernah menjabat Penasihat Khusus Menten Keuangan Republik Indonesia mulai 2006 hingga 2010, Sherpa Indonesia untuk G-20 (2008), dan Deputi Menteri Keuangan untuk G-20 (2006-2010).

 Sumber : Koran Tempo, 15 Mei 2013