Indonesian Mining Association


  • Buat akun
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Progres Smelter IUI Lebih Signifikan

Surel Cetak PDF

JAKARTA. Pembangunan industri pengolahan dan pemurnian (smelter) berlisensi Izin Usaha Industri (IUI) lebih signifikan ketimbang smelter berlisensi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). IUI diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian sedangkan IUPK diterbitkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Wakil Ketua Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I) Jonathan Handojo mengatakan pemegang IUI berkomitmen menyelesaian pembangunan smelter. Hal itu dapat terlihat dari kesiapan pendanaan proyek tersebut. Dengan begitu rendahnya harga komoditas pertambangan tidak signifikan berpengaruh pada pembangunan. "Membangun smelter itu sudah pasti dana investasinya ada. Tak ada dalam sejarah membangun pabrik berhenti karena dananya habis," kata Jonathan di Jakarta, Selasa (19/4).

Jonathan mengungkapkan sebanyak 24 smelter berlisensi IUI sudah mulai beroperasi sejak 2012 kemarin. Hal ini berbanding terbalik dengan 72 smelter di bawah rezim IUPK. Menurutnya perbedaan kemajuan ini disebabkan oleh banyaknya izin yang harus dikantongi oleh pelaku smelter IUPK "ESDM sudah mengeluaran 72 izin, sekarang mau diapakan izin-izin itu," ujarnya.

Berdasarkan catatan Investor Daily, Menteri ESDM Sudirman Said pernah menyatakan bakal membuka kran ekspor mineral mentah (ore) guna membantu finansial investor smelter. Pasalnya rendahnya harga komoditas memukul kemampuan pendanaan proyek smelter. Namun wacana itu urung direalisasikan seiring dengan maraknya penolakan dari berbagai pihak.

Berdasarkan data Kementerian ESDM hanya ada lima smelter IUPK yang beroperasi tahun lalu. Sedangkan tahun ini ada 7 smelter yang diproyeksikan bisa beroperasi. Namun terdapat tiga smelter yang menghentikan sementara pembangunan.

Kini dualisme lisensi smelter IUI dan IUPK segera berakhir. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) menjadi leading sector yang melebur kedua lisensi itu. Ini berdasarkan hasil rapat koordinasi di kantor Ke-menteriaan Koordinasi bidang Perekonimian pada awal April kemarin. Bahkan hasil rakor itu memberi kewenangan Kementerian Perindustrian untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap smelter. (rap)

 Sumber : Investor Daily, 20 April 2016

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 20 April 2016 09:41 )
 

HIPMI Dukung BUMN Akuisisi Newmont

Surel Cetak PDF

JAKARTA. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia mendukung kebijakan Menteri BUMN Rini Sumarno untuk mengakuisisi saham PT Newmont Nusa Tenggara agar kekayaan nasional dapat dikelola untuk kepentingan rakyat.

"Posisi Hipmi sangat mendukung langkah Ibu Menteri sebab sesuai konstitusi pengelolaan kekayaan alam negara ini harus melibatkan negara, agar benar-benar bermanfaat bagi kemakmuran rakyat," kata Ketua Umum BPP Hipmi Bahlil Lahada-lia dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (19/4).

Bahlil mengatakan, bila diambil alih oleh BUMN sebagian saham Newmont, negara tak hanya memperoleh manfaat dari pajak, namun juga meningkatkan aset BUMN dan pendapatan negara dari dividen.

Ketum Hipmi berpendapat bahwa akuisisi dapat dilakukan oleh BUMN tambang yang cukup berpengalaman panjang dalam bisnis pertambangan seperti PT Antam atau konsorsium BUMN yang ditunjuk dan dibentuk oleh pemerintah.

"Saya kira Ibu Menteri yang lebih tahu, yang penting bahwa BUMN tersebut kompeten untuk mengambil alih saham Newmont," ujarnya.

Sebelumnya, PT Aneka Tambang (Persero) Tbk menyatakan siap membeli sebagian saham PT Newmont Nusa Teggara melalui konsorsium BUMN Tambang. "Kami (Antam) siap masuk ke Newmont. Intinya, perusahaan tambang emas, tembaga memang sedang kita incar," kata Direktur Utama Antam, Tedy Badrujaman di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (14/4), seperti dikutip Antara.

Menurut Tedy, keinginan masuk ke Newmont sudah disampaikan kepada Menteri BUMN Rini Soemarno sebagai kuasa pemegang saham Antam yang selama ini mendorong BUMN Tambang untuk berinvestasi di perusahaan tambang.

Ia menilai peluang BUMN Tambang untuk mengakuisisi saham perusahaan tambang asing semakin terbuka seiring dengan rencana pemerintah merealisasikan holding (induk) BUMN Tambang yang dipimpin PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum).

"Semua perusahaan asing "related to our core bisnis" khususnya Antam dan BUMN tambang lainnya sangat mungkin kita masuki. Karena tujuan konsorsium itu untuk mengambilalih saham sekaligus investasi," katanya.

Dengan Holding BUMN Tambang, lanjutnya, selain kapasitas aset semakin besar, juga dengan sendirinya diikuti komitmen pendanaan dari perbankan dalam maupun luar negeri.

Sebagaimana diwartakan, Medco Grup memberi sinyal akan mengakuisisi saham Newmont sebesar 76 persen. Bahkan pendiri Medco Group, Arifin Panigoro disebut-sebut telah melaporkan kepada Presiden Joko Widodo atas rencana tersebut

Untuk melanggengkan rencana tersebut, Medco bahkan sudah mencari pinjaman bank baik dalam maupun luar negeri untuk memperoleh dana untuk mengakusisi saham NNT. (es)

 Sumber : Investor Daily, 20 April 2016

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 20 April 2016 09:40 )
 

Pelaku Usaha Berharap Dualisme Lisensi Smelter Segera Berakhir

Surel Cetak PDF

JAKARTA - Pelaku usaha berharap dualisme status fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) berlisensi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan Izin Usaha Industri (IUD segera berakhir. Pemerintah diminta segera merealisasikan penerbitkan izin satu pintu smelter tersebut

Wakil Ketua Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I) Jonathan Handojo mengatakan peleburan izin smelter sebenarnya sudah diputuskan sejak tahun lalu. Namun belum jelas implementasinya. Sekarang Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menugaskan Kepala

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Siba-rani yang menyelesaikan soal izin smelter ini.

"Kami harapkan ini jadi kenyataan karena sudah sejak akhir tahun lalu sudah ada kesepakatan antara Kementerian ESDM dan Kementerian Perindustrian tapi tidak terealisasi," kata Jonathan di Jakarta, Senin (18/4).

IUPK memang diterbitkan Kementerian ESDM. Sedangkan IUI diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian. Jonathan menuturkan ada perbedaan signifikan dari kedua lisensi tersebut Dia menyebutkan status IUI lebih mudah dan mendapatkan sejumlah insentif seperti bebas bea masuk. Kemudahan itu menjadi daya tarik bagi pelaku usaha untuk mempunyai status IUI. Tercatat ada 24 smelter yang sudah kelihatan progres pembangunannya. "Kami serahkan ke BKPM bagaimana peleburan IUI dan IUP ini. Bagi kami yang terpenting ialah kepastian usaha," jelasnya.

Dalam rapat koordinasi di kantor Kemenko Perekonomian pada 7 April kemarin memutuskan izin smelter diterbitkan oleh BKPM. Keputusan ini diambil guna memberi kenyamanan bagi pelaku usaha serta kemudahan insentif. "Jangan membuat investor datang bolak-balik ke dua tempat. Prosesnya harus disatukan," kata Darmin usai rakor lalu.

 Sumber : Investor Daily, 19 April 2016

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 20 April 2016 09:36 )
 

Proses Divestasi Freeport Semakin Panjang

Surel Cetak PDF

JAKARTA - Proses divestasi saham PT Freeport Indonesia dipastikan molor setelah Kementerian ESDM meminta perusahaan tersebut mengubah cara penghitungan saham divestasi menjadi penggantian biaya atau replacement cost.

Freeport menawarkan saham divestasi kepada pemerintah 10,64% dengan nilai USS 1,7 miliar pada 13 Januari 2016.

Nilai tersebut berdasarkan penghitungan potensi penerimaan perusahaan dan nilai investasi ke depan hingga 2041.

Sementara itu, dalam Peraturan Menteri ESDM No. 27/2013. penetapannya harus memakai mekanisme replacement cost.

Dengan mekanisme tersebut, harga divestasi adalah jumlah kumulatif biaya investasi yang dikeluarkan sejak tahap eksplorasi sampai tahun kewajiban divestasi saham dikurangi akumulasi penyusutan serta kewajiban keuangan.

Data dari Freeport Indonesia menyebutkan investasi yang telah ditanamkan hingga 2015 mencapai US$9,7 miliar. Artinya, dengan asumsi belum adanya berbagai pengurangan pun, nilai 10,64% saham Freeport Indonesia hanya sekitar US$1,03 miliar.

Kendati perusahaan tambang di Papua tersebut diminta untuk memberikan harga penawaran yang baru, pemerintah masih enggan untuk membeberkan hasil penghitungan versi tim divestasi yang telah dibentuk sebelumnya.

Pengamat hukum sumber daya alam Universitas Tarumanagara Ahmad Redi menilai seharusnya Kementerian ESDM langsung menyatakan keberatannya atas cara penghitungan tersebut, tak lama setelah penawaran diajukan.

"Ini menimbulkan ketidakpastian bagi Freeport. Pemerintah juga terkesan tidak serius karena tidak tegas menolak atau menerima tawaran Freeport," katanya, Senin (18/4).

Menurutnya, pemerintah memang dihadapkan pada kondisi yang dilematis karena arahan dari pihak Istana masih belum jelas.

Dia memaparkan, jika pemerintah membeli saham divestasi Freeport tersebut, maka pemerintah akan menderita kerugian apabila operasi perusahaan tambang asal AS tersebut tidak dilanjutkan setelah 2021. Sementara itu, sinyal perpanjangan operasi belum terlihat. "Kalaupun nunggu revisi UU Minerba malah tidak ada kepastian lagi."

Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono mengatakan, Freeport memang harus menghitung ulang harga saham berdasarkan ketentuan yang berlaku. "Tentunya akan dievaluasi lagi setelah ada penawaran harga [yang baru) dari mereka," tuturnya.

Kementerian ESDM tidak mematok tenggat waktu pengajuan kembali harga saham tersebut. Bambang hanya berharap Freeport dapat segera memberikan penawaran baru.

Di lain pihak, juru bicara Freeport Riza Pratama mengaku pihaknya masih mempelajari surat tanggapan dari pemerintah.

 Sumber : Bisnis Indonesia, 19 April 2016

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 20 April 2016 09:34 )
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL