Indonesian Mining Association


  • Buat akun
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Adakah Kompromi Di Balik Divestasi Saham Tambang

Surel Cetak PDF

Terbitnya Pertauran Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2014 menimbulkan banyak Tanya. Pasalnya, aturan itu merombak kewajiban divestasi saham tambang asing. Kabar santer beredar, perubahan ini ada hubungannya dengan proses renegosiasi antara Pemerintah Indonesia dengan dua penambang raksasa, yakni PT Vale Indonesia dan PT Freeport Indonesia.

Semula dalam PP Nomor 24/2012 tentang perubahan PP Nomor 23/2010, pemerintah mewajibkan seluruh penambang asing melepas sahamnya paling sedikit 51% pada tahun ke 10, setelah memulai kegiatan produksi, tanpa terkecuali.

Kini, di PP Nomor 77/2014 tentang perubahan ketiga PP Nomer23/2012, pemerintah memberikan kelonggaran. Kewajiban divestasi untuk Vale hanya 40% dan untuk Freeport 30% saham saja. Turunnya angka kewajiban divestasi dari 51% menjadi 40% saham untuk Vale sebenarnya sudah disepakati dalam amandemen kontrak karya (KK) yang diteken Pemerintah dan Vale 17 Oktober 2014 yang lalu.

Begitu juga dengan penurunan kewajiban divestasi 30% saham untuk Freeport, juga diteken pada 24 Juli 2014. Alhasil, meskipun dalam beleid tersebut kedua perusahaan masih tetap dikenakan kewajiban divestasi saham, niat Indonesia menjadi pemilik mayoritas di tambang raksasa, hanya sebatas mimpi.

Sumber di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan pengaturan divestasi ini sebenarnya kompromi yang diambil pemerintah. Terbitnya PP No 77/2014 yang diteken seminggu sebelum Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lengser, menjdai legalitas kedua perusahaan itu. “Jadi isi PP itu disamakan dengan isi kesepakatan tersebut,” imbuh dia. Tepatnya aturan ini ditandatangani pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 14 Oktober 2014.

“PP ini sudah bisa diimplementasikan, sambil menunggu peraturan pelaksanaan,” kata Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Paul Lubis.

Pemerintah memberikan kelonggaran kepada perusahaan asing yang mengintegrasikan operasi tambang, dengan kegiatan pengolahan dan pemurnian. Mereka boleh mendivestasikan minimal sebesar 40 persen sahamnya. Sedangkan perusahaan yang melakukan kegiatan tambang bawah tanah, hanya wajib menjual sahamnya minimal 30 persen.

Sama dengan peraturan sebelumnya, penawaran divestasi saha mini dilakukan secara berjenjang mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, hingga ke BUMD. Namun, jika tidak ada yang berminat, sejumlah saham tersebut akan ditawarkan kepada pihak swasta dengan mekanisme lelang.

Selain besaran, sesuai Peraturan Pemerintah No 77 Tahun 2014, pemerintah juga memperpanjang waktu kewajiban divestasi dari 10 tahun menjadi maksimal 15 tahun.

Bagi Perusahaan dalam rangka penanaman modal asing wajib mendivestasikan sahan secara bertahap setelah lima tahun berproduksi. Rinciannya, bagi perusahaan yang tidak melakukan sendiri kegiatan pengolahan dan atau pemurnian, maka kewajiban divestasi tahun keenamsebesar 20% tahun ketujuh 30%, tahun kedelapan 37% tahun kesembilan 44% dan tahun kesepuluh 51%.

Pemerintah menurunkan kewajiban divestasi bagi perusahaan yang melakukan sendiri kegiatan pengolahan dan atau pemurnian menjadi maksimal 40% dalam lima belas tahun. Tahapan divestasi untuk perusahaan tersebut adalah tahun keenam 20%, tahun kesepuluh 30%, dan 40% tahun kelima belas. Lalu, kewajiban divestasi diturunkan lagi bagi perusahaan yang menambang dengan metoda bawah tanah dan terbuka yakni 20% pada tahun keenam, 25% tahun kedelapan dan 30% tahun kesepuluh.

Terakhir, perusahaan yang melakukan penambangan bawah tanah mendapat keringan kewajiban divestasi yakni 20% pada tahun keenam, 25% tahun kesepuluh, dan 30% tahun kelima belas. Khusus pemegang Kontrak Karya (KK) dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) yang telahh berproduksi kuran dari lima tahun sebelum diundangkan PP pada 14 Oktober 2014, wajib mengikuti PP 77/2014.

Sedang, KK dan PKP2B yang telah berproduksi minimal lima tahun sebelum 14 Oktober 2014, wajib mendivestasikan 20% saham paling lambat setahun sejak PP diundangkan atau 14 Oktober 2015. Untuk tahapan divestasi berikutnya mengikuti ketentuan PP 77/2014 paling lambat lima tahun sejak 14 Oktober 2014. Namun, PP 77/2014 juga menyebubtkan apabila proses divestasi tdak tercapai, maka penawaran saham dilakukan pada tahun berikutnya.

Untuk perusahaan pengolahan dan pemurnian asing tidak dikenakan kewajiban divestasi. Dalam PP 24/2014, kewajiban divestasi berlaku pada seluruh perusahaan asing dengan tahapan sebesar 20% pada tahun keenam, tahun ketujuh 30%, tahun kedelapan 37%, tahun kesembilan 44%, dan tahun kesepuluh 51%.

PP 77/2014 juga menyebutkan jenjang proses divestasi adalah ditawaekan pertama ke pemerintah dan pemda, lalu BUMN dan BUMD melalui lelang, serta terakhir swasta juga lewat tender. Perusahaan asing yang terdaftar di bursa efek di Indonesiadiakui sebagai peserta Indonesia paling banyak 20%.

Untungkan Perusahaan Besar

Terbitnya Peraturan Pemerintah No 77/2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara 14 Oktober 2014 atau menjelan lengsernya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menimbulkan banyak menguntungkan perusahaan tambang besar seperti PT Freeport Indonesia dan PT Vale Indonesia.

Sebab, dalam aturan sebelumnya, Freeport dan Vale wajib menjual saham minimal 51% ke pemerintah atau pihak Indonesia. Adanya aturan baru itu, Freeport hanya wajib divestasi 30% saham dan Vale 40% saja. Alhasil, kebijakan ini dinilai tidak menguntungkan Indonesia karena sulit mengontrol tambang asing karena sahamnya minoritas. ”Peraturan ini tidak benarm jelas Pemerintah SBY kalah dalam bernegosiasi dengan Vale dan Freeport,” kata Simon Sembiring, Pengamat Pertambangan.

Menurut dia, kewajiban divestasi saham perusahaan asing sebesar 51% merupakan implementasi pasal 33 UUD 1945 yang mengamanatkan pemerintah untuk berdaulat atas kekayaan alam di Tanah Air. Kata Simon, ini tak logis jika dikaitkan dengan besaran investasi maupun metode pertambangan perusahaan. ”Seharusnya Presiden Joko Widodo memahami aturan ini, dan langsung merevisinya,” ujar dia.

Dirjen Minerba Bantah

Namun, Sukhyar, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) buru-buru membantah. Menurut dia, tidak ada kompromi antara pemerintah dengan Vale maunpun Freeport terkait turunnya kewajiban divestasi ini. ”Dalam UU Minerba memang ada kewajiban divestasi, tapi tidak menyebutkan harus mayoritas, lalu PP 77/2014 sebagai peraturan turunan untuk pelaksanaan UU tersebut,” jelas dia.

Nico Canter, Presiden Direktur Vale Indonesia membantah kalau penerbitan beleid baru itu merupakan permintaan perusahaannya. ”Bukan pesanan, sewaktu renegosiasi kami hanya bertanya ke pemerintah, dan dijawab akan ada peraturan dengan bunyi seperti demekian,” ujar dia.

Rozik B Soetjipto, Presiden Direktur Freeport Indonesia juga membantah perusahaannya ada di balik pengaturan penurunan divestasi menjadi 30% ini. ”Semula kami menawarkan saham ke Indonesia hingga totalnya kembali menjadi 20% saham, tapi pemerintah minta 30% saham. Akhirnya kami setuju dan dituangkan dalam MoU amandemen kontrak,” kata Rozik panjang lebar.

Meski Presiden Joko Widodo sudah tahu adanya penurunan nilai divestasi saham, hingga kini Jokowi belum berkomentar soal hal itu. Sukhyar hanya mengatakan, belum ada sinyal dari PResiden Jokowi untuk mengubah PP No 77/2014 itu. ”Tidak akan diubah dan kami akan mengikuti peraturan pemerintah yang sudah terbit itu,” ujar dia.

Selanjutnya, Pemerintah akan mengeluarkan Peraturan Menteri yang mengatur proses divestasi. ”Bagaimana menghitung saham. Bagaimana kalau pemerintah mengambil (saham),” ujar Sukhyar.

Menteri ESDM Sudirman Said belum memberi kepastian apakah akan membeli saham terebut atau tidak. Menurutnya, pembelian saham tersebut masih akan dikaji bersama Menteri Keuangan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN). ”Nanti kami dengar dari Bu Rini (Menteri BUMN) strateginya seperti apa,” ujarnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014, penawaran divestasi saha mini dilakukan secara berjenjang mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, hingga ke BUMD. Namun, jika tidak ada yang berminat, akan ditawarkan kepada pihak swasta. Sedangkan langkah pencatatan saham perdana (Initial Public Offering/IPO), semestinya menjadi langkah terakhir Freeport.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan bahwa harga saham PT Freeport Indonesia terlalu mahal. Pemerintah menginginkan Freeport menjual sahamnya lebih murah kepada pemerintah.

Sebelumnya, Presiden Direktur Freeport Indonesia, Rozik Boedioro Soetjipto, mengatakan nilai dari 10 persen saham perusahaannya mencapai 2 miliat dollar AS. Jika Freeport harus melepas hingga 20,64 persen, maka nilainya mencapai 4 miliar dollar AS atau setara Rp 48 triliun, dengan estimasi kurs rupiah Rp 12.000 per dolar Amerika Serikat (AS). ”Wah gede banget itu,” kata Sukhyar.

 Sumber : Global Energi, Edisi 37 Tahun ke-3, Dec 10 2014-Jan 10, 2015

Terakhir Diperbaharui ( Senin, 22 Desember 2014 09:21 )
 

Newmont Siap Eksplorasi Elang Tahun Depan

Surel Cetak PDF

Ada tiga alasan Newmont tidak ingin membangun smelter sendiri

SUMBAWA. PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) akan mengelontorkan dana sebesar US$ 5 juta untuk menggelar kegiatan eksplorasi di sejumlah tambang yang dikelolanya, tahun depan. Selain memegang konsesi Pertambangan di Batu Hyau, NTT juga mempunyai kontrak penambangan di Blok Elang, Rinti serta North Lunyuk.

Senior Manager Operation NNT Wudi Raharjo menuturkan, jumlah dana investasi yang dikeluarkan cukup besar, jika melihat kondisi ekonomi terkini. Kondisi yang dimaksud seperti tren penurunan harga Tembaga dan emas, kepastian hukum pertambangan, dan kepastian ekspor. "Jika melihat itu semua, maka nilai itu cukup besar," kata dia, Kamis (18/11).

Perusahaan berharap portofolio kontrak tambang yang dimiliki bisa membuat perusahaan terus tumbuh. Apalagi melihat saat ini tambang Batu Hijau sudah memasuki fase tambang ke-6, yang dimulai tahun depan hingga 2017. Setelah itu, tambang Batu Hyau akan memasuki fase tambang ke-7, selama 2017 - 2027.

Fase 7 bisa menjadi fase penambangan terakhir NNT di sana, mengingat konsesinya di Batu Hyau akan berakhir tahun 2038. "Kami punya portofolio selain Batu Hijau," kata Wudi. Portofolio tambang NNT yang lain seperti Blok Elang dan Rinti, diharapkan tak akan membuat pemegang saham NNT merugi.

Perlu diketahui, porsi kepemilikan saHAM NNT yang digenggam entitas dalam negeri baru 44%. Angka itu termasuk saHAM yang ada di tangan. Pemerintah Indonesia. Kepemilikan saHAM dalam negeri akan meningkat menjadi 51% setelah NNT menuntaskan divestasi 7% saHAMnya

Ogah bangun smelter

Saat ini saHAM NNT dimiliki PT Pukuafu Indah sebesar 17,8%, PT Multi Daerah Bersaing sebesar 24%, dan Nusa Tenggara Partnership sebesar 56%. Dengan proses divestasi yang sedang berlangsung, nantinya kepemilikan saHAM Nusa Tenggara Partnership di NNT harus diserahkan ke entitas dalam negeri sebesar 7%. Hingga kepemilikannya turun memadi 49%.

Pengelolaan tambang yang sudah masuk fase ke-7 termasuk alasan NNT keberatan membangun pabrik pengolahan dan pemurnian, atau smelter seperti yang diminta pe 4 merintah. Menurut Wudi, NNT "tidak bisa membangun smelter karena tiga alasan.

Pertama, produksi Newmont belum stabil. "Produksi yang tidak stabil itu untuk smelter itu tidak bisa. Smelter membutuhkan pasokan bahan baku yang stabil," kata dia. Produksi konsentrat Tembaga dan emas NNT memang berfluktuasi karena saat ini hanya mengandalkan satu tambang dari Batu Hijau, sementara yang lain masih eksplorasi.

Kedua, pembangunan smelter berkapasitas 1,6 juta ton per tahun membutuhkan investasi yang nilainya diperkirakan US$ 2,3 miliar. NNT berdalih waktu konsesinya yang tersisa tidak akan cukup untuk mencapai return. "Ketiga, perusahaan tidak memiliki dana sebesar itu hingga tidak mampu membangun smelter, " katanya.

Wudi menyatakan, NNT sedang menanti kepastian kerjasama pembangunan smelter dengan perusahaan lain seperti Freeport, Nusantara Smelter, dan Indosmelt. Menurut dia, NNT sudah meneken MoU untuk memastikan kelangsungan pasokan bahan baku konsentrat jika memang benar smelter dibangun. Uji Agung Santoso

 Sumber : Kontan, 20 Desember 2014

Terakhir Diperbaharui ( Senin, 22 Desember 2014 09:14 )
 

Nasib Newmont Tergantung Pada Smelter Freeport

Surel Cetak PDF

JAKARTA. Nasib ekspor konsentrat Tembaga milik PT Newmont Nusa Tenggara sangat tergantung realisasi pembangunan pada smelter milik PT Freeport Indonesia yang kini masih terganjal kepastian penyediaan lahan.

Dirjen mineral dan batu bara Kementerian Energi dan Sumber Daya mineral (ESDM) R. Sukhyar perusahaan itu masih berpeluang meraih kuota ekspor konsentrat Tembaga pada tahun depan. Pemerintah memberi kuota yang tidak jauh beda dari kuota saat ini, yaitu sebesar 304.515 hingga awal 2015.

"Pemberian kuota itu tergantung smelter yang akan dibangun Freeport. Artinya smelter itu juga menjadi tanggung jawab Newmont sehingga evaluasi atas kemajuan smelter ini juga akan menjadi dasar pemerintah dalam memberikan izin ekspor konsentrat kepada Newmont," ujarnya Jumat (19/12).

Namun, persyaratan itu bisa jadi berubah bila Newmont berencana membangun smelter sendiri. Yang jelas, tambah Sukhyar, evaluasi atas kemajuan pembangunan smelter Freeport akan dilakukan Februari tahun depan, atau sekitar enam bulan setelah penandatanganan nota kesepaHAMan amendemen kontrak karya antara Freeport dengan pemerintah.

Dirjen Minerba itu menyebutkan kedua perusahaan ini bakal memperoleh kuota ekspor konsentrat Tembaga jika kemajuan pembangunan smelter konsentratnya sudah mencapai 60% dari rencana pembangunan tiap enam bulan yang sudah disepakati bersama pemerintah. "Jika belum sampai [60%], tentu akan diminta untuk memperbaikinya."

Selama masa perbaikan itu, jelasnya, pemerintah akan menahan izin ekspor kedua perusahaan hingga perusahaan tersebut meningkatkan pembangunan smelternya sampai batas minimum yang sudah ditetapkan itu.

Vice Corporate Communication Newmont Rubi W. Pumomo mengatakan berkaitan dengan pengolahan dan pemurnian konsentrat, sedikitnya ada tiga perusahaan yang telah menjalin kerja sama dengan perseroannya. Ketiga perusahaan tersebut yaitu, PT Freeport Indonesia, PT Nusantara Smelting dan PT Indosmelt. (M Taufiqur Rahman)

 Sumber : Bisnis Indonesia, 20 Desember 2014

Terakhir Diperbaharui ( Senin, 22 Desember 2014 09:12 )
 

Renegosiasi KK dan PKP2B Diperpanjang hingga Februari 2015

Surel Cetak PDF

Sebanyak 20 perusahaan KK dan PKP2B belum menandatangani nota kesepahaman renegosiasi kontrak Pertambangan.

Yurika Indah Prasetianti

JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya mineral (ESDM) memperpanjang batas waktu renegosiasi Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan dan Pertambangan batu bara (PKP2B) yang sebelumnya ditargetkan tuntas akhir Desember 2014.

R Sukhyar, Direktur Jenderal mineral dan batu bara Kementerian ESDM, mengatakan hingga saat ini terdapat 20 perusahaan KK dan PKP2B yang belum menandatangani nota kesepaHAMan (memorandum of understanding/MoU) renegosiasi kontrak Pertambangan.

"Sebanyak 20 perusahaan yang belum MoU, kita kasih waktu dua bulan lagi. Kalau dia nakal ya harus kita ingatkan. Kalau waktu dua bulan sudah lewat kita ambil sikap," ujar Sukhyar di Jakarta, Selasa.

Dari 107 perusahaan Pertambangan, yang terdiri atas 34 perusahaan KK dan 73 perusahaan PKP2B yang setuju melakukan renegosiasi kontrak, sebanyak 87 perusahaan menandatangani nota kesepahaman amendemen. Nota kesepahaman yang ditandatangani antara perusahaan KK maupun PKP2B dan pemerintah mengatur kesepaHAMan bersama atas enam hal pokok renegosiasi, yang nantinya dimasukkan ke dalam amendemen KK.

Keenam hal pokok tersebut adalah luas wilayah, royalti, pajak dan bea ekspor, pengolahan dan pemurnian dalam negeri, divestasi saHAM, penggunaan tenaga kerja lokal, barang dan jasa dalam negeri, serta masa berlaku kontrak.

Setelah penandatanganan MoU tuntas dilanjutkan pada amendemen kontrak Pertambangan yang merupakan tindak lanjut dari kesepakatan renegosiasi kontrak. Saat ini, baru PT Vale Indonesia Tbk (INCO) yang meneken amendemen kontrak Pertambangan.

Bambang Tjahjono Setiabudi, Direktur Pembinaan dan Pengusahaan batu bara Kementerian ESDM, sebelumnya mengatakan Kementerian ESDM tengah menyusun draf amendemen yang akan segera ditandatangani.

"Akhir bulan ada beberapa amendemen yang ditandatangani, terutama generasi II (PKP2B) lebih siap," kata dia.

Bambang mengatakan, PKP2B generasi II lebih mudah dalam penyusunan naskah amendemen lantaran mekanisme besaran penerimaan negara yang digunakan mengacu pada Retentuan yang berlaku (prevailing).

"Berbeda dengan pemegang PKP2B generasi I dan III yang besaran penerimaan negara berdasarkan kesepakatan dengan pemerintah dan berlaku tetap (nailed down)," ungkap dia.

Menurut Bambang, proses penyusunan amendemen melibatkan para pemegang PKP2B. Hal ini karena kesepakatan renegosiasi nantinya akan dijabarkan dalam amendemen tersebut.

"Nantinya amendemen akan memuat dua bahasa, yakni bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Bahasa amendemen itu kan bahasa hukum. Jadi membutuhkan kesepakatan, juga apa yang akan dituang," kata dia.

Dari 73 pemegang PKP2B, baru 61 PKP2B yang menyepakati renegosiasi kontrak dan menandatangani nota kesepaHAMan amendemen kontrak Pertambangan. Adapun PKP2B generasi II meliputi PT Burneo Indobara, PT Mandiri Inti Perkasa, PT Jorong Baru Utama Greston, PT Purbaindo Coal mining, PT Kartika Sela Bumi mining, PT Riau Bara Harum, PT Antam Gunung Meratus, PT Marunda Graha mineral, dan PT Indexsim Coalindo.

Penerapan Aturan

Sudirman Said, Menteri ESDM, mengatakan Kementerian ESDM sudah melakukan koordinasi internal untuk merampungkan proses renegosiasi. "Memang ada schedule yang disiapkan teman-teman di Minerba. Aturan itu wibawanya ketika diterapkan. Kalau harus diberi sanksi ya diberi sanksi. Tapi semangat kita ingin memfasilitasi, negosiasi bukan sanksi," kata dia.

Sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batu bara, pemerintah diamanahkan melakukan renegosiasi kontrak dengan perusahaan pemegang KK dan PKP2B.

Perusahaan Pertambangan yang sudah menandatangani MoU, telah setuju untuk membayar bea keluar (BK) dengan tarif sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang dikeluarkan pada Juli 2014, menyediakan dana jaminan keseriusan sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter), membayar royalti 4,0% untuk tembaga, 3,75% untuk emas, dan 3,25% untuk perak, serta membayar iuran tetap (deadrcnt) US$2 per hektare.

Pada 25 Juli 2014, Kementerian Keuangan merevisi peraturan pemerintah yang dikeluarkan pada Januari 2014 yang isinya menurunkan tarif bea keluar untuk konsentrat tembaga bagi perusahaan-perusahaan yang menunjukkan dukungan terhadap proses pembangunan smelter.

Peraturan tersebut mengatur bahwa tarif bea keluar untuk konsentrat tembaga berkurang seiring kemajuan pembangunan smelter yang dimulai dengan tarif sebesar 7,5%, kemudian menurun menjadi 5% bila tingkat kemajuan pembangunan smelter melampaui 7,5%, dan akhirnya menjadi 0% bila tingkat kemajuan pembangunan smelter melampaui 30%.

 Sumber : Indonesia Finance Today, 17 Desember 2014

Terakhir Diperbaharui ( Senin, 22 Desember 2014 06:50 )
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL