Indonesian Mining Association


  • Buat akun
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Freeport Gets Permission to Resume at Grasberg

Surel Cetak PDF

Rangga Prakoso

The Energy and Mineral Resources Ministry finally gave US mining giant Freeport Indonesia permission to reopen its Grasberg mine, which was closed last month following an accident which killed four workers.

The accident occurred when a Toyota van carrying nine people and a haul truck collided at the Grasberg open-pit mine.

R. Sukhyar, director general for coal and mineral resources, said the permission was issued after Freeport implemented all recommended safety improvements.

"Freeport’s operation has resumed yesterday afternoon [Monday] and the permission was issued by the technic and environment director," said Sukhyar in Jakarta on Tuesday.

Eko Gunarto, head of the ministry’s mining safety division, also confirmed that the giant miner has fulfilled all safety requirements called 1BPR, also known as danger identification, assessment, and risk control in all areas in Grasberg.

"They have made improvements and gave safety assurance. That’s why we issued the permission," said Eko.

The ministry recommended Freeport to re-educate all truck operators regarding standard operating procedures on also regarding how to operate haul trucks in the Grasberg area.

The ministry also recommended all communications between mobile equipment units should be in top condition and to improve coordination between on-duty supervisors and operators. Another implemented recommendation was to set up a standard operating procedure for facility and infrastructure construction processes related to traffic control.

The government office also recommended the miner carry out the lBPR standard on airport, mobile equipment parking space and active mining routes in all Grasberg operations and to carry out traffic management based on the IBPR and associated priority scale.

The ministry had said that mining activities in Grasberg can only be fully resumed after Freeport fulfilled all five recommendations and reported to the ministry’s mining inspector head. The last recommendation was that all activities related to maintenance of the mine such as slope stability of overburden dumps, road maintenance, water pumping, mud digging, and must be carried out.

 Source : JakartaGlobe, October 15, 2014

Terakhir Diperbaharui ( Jumat, 24 Oktober 2014 04:04 )
 

Kebutuhan Gas Smelter hingga 2030 Capai 2.525 MMSCFD

Surel Cetak PDF

Yurika Indah Prasetianti

JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperkirakan kebutuhan gas dari pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) hingga 2030 mencapai 2.525 juta kaki kubik per hari (MMSCFD).

Eddy Prasodjo, Direktur Pengusahaan dan Pembinaan Mineral Kementerian ESDM, mengatakan kebutuhan gas 2.525 MMSCFD berdasarkan laporan dari empat lokasi pembangunan smelter, yakni Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara.

"Antam (PT Aneka Tambang Tbk) per hari membutuhkan 1.625 MMSCFD sampai 2030 dan Smelting Gresik mencapai 202,98 MMSCFD. Total hingga 2030 dari empat wilayah 2.525 MMSCFD," ungkap dia.

Eddy mengatakan pentingnya perencanaan yang matang dalam menetapkan alokasi gas bumi dalam neraca gas nasional. Dalam neraca gas diharapkan kebutuhan domestik menjadi prioritas.

Menurut Eddy, pembangunan smelter hingga saat ini masih terkendala infrastruktur kelistrikan. Banyak rencana pembangunan smelter yang tidak bisa terealisasi karena kendala infrastruktur di daerah.

Kementerian ESDM mencatat saat ini ada 67 smelter yang dalam proses pembangunan.

Selain gas, kebutuhan listrik smelter hingga periode 2025 diperkirakan mencapai 2.200 megawatt (MW). Kebutuhan tersebut di antaranya berasal dari smelter bauksit 700 MW, baja 1.000 MW, dan feronikel 700 MW.

"Saat ini sedang dilakukan pendataan ke pelaku industri untuk pendataan sampai 2030," papar Eddy.

R Sukhyar, Direktur Jenderal Mineral dan Barubara Kementerian ESDM, sebelumnya mengakui masih ada beberapa kendala dalam pengembangan smelter, salah satunya masalah energi. Untuk itu, investor mengharapkan peran serta pemerintah dalam penyediaan energi untuk kebutuhan smelter.

"Memang ada catatan-catatan, salah satunya masalah energi. Harapan mereka, pemerintah segera penuhi kebutuhan listrik untuk smelter," kata dia.

Sukhyar mengatakan, pengembangan pembangkit listrik saat ini memiliki tiga pola. Pertama adalah kerja sama dengan PT PLN (Persero). Kedua, PLN membangun pembangkit sesuai dengan kebutuhan di satu daerah sehingga bisa langsung digunakan untuk smelter. Ketiga, pengembang smelter langsung membangun pembangkit listrik sendiri.

Suryadi Mardjoeki, Kepala Divisi Gas dan BBM PT PLN (Persero), mengatakan pentingnya koordinasi dalam pengalokasian gas untuk kepentingan domestik, salah satunya untuk smelter.

"Yang pernah masuk ke PLN, ada delapan perusahaan yang mengajukan listrik untuk smelter, di antaranya di Jawa dan Sulawesi," kata dia.

Natsir Mansyur, Wakil Ketua Kadin Bidang Pemberdayaan Daerah Tertinggal, mengatakan Kadin sudah menyusun roadmap pembangunan terminal penerima gas alam cair (LNG receiving terminal) di setiap provinsi.

"Di Tiongkok banyak gunakan barubara untuk smelter, tapi menimbulkan polusi. Batubara kita besar tapi persoalan macam-macam. Perlu diversifikasi dari minyak bumi, salah satunya gas," ungkap dia.

Energi Terbarukan

Didie Suwandi, Wakil Ketua Satgas Kadin Bidang Hiliri.sasi Mineral, mengatakan Kadin juga berencana mengembangkan pembangkit listrik dengan memanfaatkan energi baru terbarukan (EBT).

"Batubara murah cost-nya, paling murah hydro. Ada sumber hydro di Papua cukup besar, di Membramo. Kadin sedang pikirkan ini, ini akan jadi industrial, soon. Sudah ada tawaran masuk untuk pertimbangkan Memberamo sebagai pusat pembangkit listrik tenaga air," kata Didie.

Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Memberamo merupakan proyek yang telah digagas sejak beberapa tahun lalu. Proyek yang diperkirakan bisa menghasilkan 10 ribu-20 ribu MW itu ditaksir membutuhkan investasi hingga US$ 30 miliar. Proyek tersebut kemudian terhenti karena kasus korupsi dalam tahap Detailing Engineering Desain.

 Sumber : Indonesia Finance Today, 14 Oktober 2014

Terakhir Diperbaharui ( Jumat, 24 Oktober 2014 04:02 )
 

Pemerintahan Baru Harus Pertahankan Hilirisasi Minerba

Surel Cetak PDF

Jika hilirisasi minerba tidak berjalan dengan baik, defisit neraca perdagangan akan terus mengancam nilai tukar dan cadangan devisa.

JAKARTA. Kendati pemerintah sudah membuka lagi keran ekspor mineral dan batu bara (minerba), pemerintah ke depan diminta bisa memastikan proses hilirisasi minerba harus tetap dilanjutkan. Hal ini demi tujuan memperbaiki kinerja ekspor ke depan.

Pertaruhan ini menjadi penting lantaran jika gagal terlaksana, besaran defisit neraca perdagangan makin terus membengkak. Ujungnya hal tersebut akan berimbas pada nilai tukar dan cadangan devisa.

"Pemerintahan berikut harus mengawal dan memastikan pembangunan fasilitas smelter atau refinery mineral. Jadi, tren penurunan ekspor akan dapat dibalikan melalui ekspor bahan olahan di masa depan," ujar pengamat ekonomi Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia (Ul), Mohammad Dian Revindo di Jakarta, Minggu (12/10).

Ia mengatakan, data laju ekspor pada Agustus 2014 memang meningkat 2,48 persen dari bulan sebelumnya. Namun, jika melihat secara kumulatif, total ekspor sepanjang Januari-Agustus menurun 1,52 persen dari periode yang sama tahun lalu.

Pelemahan ekspor dialami hampir semua produk utama, kecuali kendaraan dan komponennya serta kopra. Namun, ia masih meyakini pada triwulan terakhir dalam setiap tahun memang terdapat potensi peningkatan ekspor. "Peningkatan ini karena usaha eksportir untuk memenuhi kontrak atau mencapai targetnya," ujarnya.

Jika diperinci, ekspor utama Indonesia adalah briket batu bara, minyak sawit, gas dari minyak bumi, minyak mentah, dan karet mentah. Jika dilihat dari kelompok barang yang lebih besar, ekspor utama Indonesia berada pada kelompok bahan bakar mineral, minyak nabati dan hewani, mesin/ peralatan listrik, karet, mesin/alat mekanik, serta kendaraan dan bagiannya.

Dalam jangka pendek dan menengah beberapa tahun ke depan, hal yang lebih penting selain menjaga neraca perdagangan adalah memastikan terjadinya transisi yang mulus di sektor minerba. Ekspor bijih/konsentrat harus dialihkan menjadi eksportir bahan setengah jadi atau olahan lanjutan.

"Namun, jika hilirisasi minerba tidak berjalan dengan baik, defisit neraca perdagangan akan terus mengancam nilai tukar dan cadangan devisa kita di masa depan," ucapnya.

Ekspor Bergairah

Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung optimistis, menjelang akhir tahun ekspdr-ekspor di bidang minerba akan kembali bergairah. Dengan begitu, pada akhir tahun defisit neraca perdagangan akan semakin mengecil.

Ia mencontohkan Freeport dan Newmont mampu mengekspor sekitar USS 1-2 miliar sampai akhir tahun atau ada kenaikan yang luar biasa. "Belum yang lain. Namun, ini ada sedikit masalah. Mulai 1 Oktober ini kan ekspor batu bara harus memakai peraturan eksportir terdaftar. Kenapa? Karena kami ingin menerapkan aturan itu supaya tidak boleh lagi ada pengekspor batu bara yang masih berutang pada negara belum bayar royalti," tuturnya. Faisal Rachman

 Sumber : Sinar Harapan, 14 Oktober 2014

Terakhir Diperbaharui ( Jumat, 24 Oktober 2014 03:47 )
 

Freeport Gets Green Light to Resume Open-Pit Mining

Surel Cetak PDF

Freeport-McMoRan Inc.s Indonesian unit had been given the go-ahead to resume open-pit mining at its Grasberg complex in Papua, one of the world’s biggest copper mines, after it agreed to improve safety following a fatal accident last month, a government official said on Monday.

Hundreds of angry protesters blocked access for two days in early October to the open-pit area of the copper complex, where production had been halted following the death of four workers on Sept. 27. That area accounts for more than half the mines total output.

The Energy and Natural Resources Ministry investigated the accident and asked the Arizona-based firm last Thursday to propose new safety changes and policies.

These changes did not satisfy government officials, who asked Freeport to submit new ones within two days. This had now been done and the miner was allowed to resume open-pit mining, said Bambang Susigit, a senior ministry official.

"We have agreed Freeport can resume operations at Grasberg," Su-sigit told Reuters, adding that the company had to implement four key safety improvements.

Open-pit mining remained suspended on Monday, Freeport Indonesia CEO Rozik Soetjipto told Reuters in a text message, adding that the company was still waiting for the decision from the ministry’s director general. He said he hoped to receive notice of that decision soon.

Freeport workers involved in the blockade, which was not supported by labor unions, are still seeking talks with local management following the accident. Union officials could not be reached for comment on Monday.

The Jakarta Post earlier reported that all activities in the open-pit Grasberg mine would be halted for at least a week following the deadly accident.

On Sept. 27, Freeport reported a collision between an operational vehicle and a haul truck that was end route to the Grasberg open-pit mine.

The haul truck, whose wheels measure 2.2 meters in diameter, ran over the operational vehicle, which was carrying nine passengers. Four of them, all Freeport employees, were killed in the accident. Five others, including the driver, sustained injuries but survived.

This latest accident at the Grasberg mine adds to the list of mining accidents in the country. Figures from the ministry’s minerals and coal division recorded 232 accidents last year, 16 more than the 216 recorded in 2012.

Forty-six people died in the 232 accidents in 2013, a significant increase from the 29 fatalities recorded in 2012.

Freeport Indonesia, a subsidiary of US-based giant Freeport McMoran Inc., resumed exports in August after a ban on mineral ore exports came into effect on Jan. 12.

The US giants export permit granted after the firm on the condition that it would continue to negotiate its work contract in Indonesia.

The government is currently struggling to renegotiate a number of coal and mineral mining contracts to bring them in line with the 2009 Mining Law. Reuters

 Source : The Jakarta Post, October 14, 2014

Terakhir Diperbaharui ( Jumat, 24 Oktober 2014 03:40 )
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL