Indonesian Mining Association


  • Buat akun
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

KK dan PKP2B Telah Setor US$ 140 Juta Tunggakan Kewajiban

Surel Cetak PDF

Pemerintah memberikan batas waktu hingga akhir Oktober 2014 kepada pemegang KK dan PKP2B untuk melunasi tunggakan.

Yurika Indah Prasetianti

JAKARTA. Pemegang Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan dan Pertambangan Batubara (PKP2B) hingga saat ini telah membayarkan tunggakan kewajiban kepada negara sebesar US$ 140 juta dan Rp 177 miliar, menurut pejabat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Kementerian ESDM menyebutkan total tunggakan dari kewajiban pemegang KK dan PKP2B mencakup tunggakan pembayaran royalti sebesar US$ 116 juta dan iuran tetap sebesar Rp 2,1 triliun. Tunggakan pembayaran kewajiban bagi perusahaan KK maupun PKP2B merupakan kewajiban yang semestinya dilunasi pada periode 2011-2013. "Kami memberikan batas waktu pembayaran tunggakan kewajiban bagi perusahaan KK dan PKP2B hingga akhir Oktober 2014," kata Paul Lubis, Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Barubara Kementerian ESDM kepada IFT, akhir pekan lalu.

Pemerintah menargetkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari royalti pertambangan sebesar Rp 39,6 triliun pada tahun ini. Penerimaan negara dari royalti, termasuk tunggakan yang belum disetor pada tahun-tahun sebelumnya.

Menurut Paul, pemerintah akan bersikap tegas jika hingga batas waktu yang ditentukan KK dan PKP2B belum melunasi kewajibannya. Tindakan tegas akan diberikan berupa keterangan lalai (default) dan memberi kesempatan kedua untuk segera melunasi. Bahkan, jika tidak diperbaiki maka bisa diterminasi (putus kontrak).

Ancaman pemberian sanksi gagal bayar (default) hingga pemutusan kontrak telah diatur dalam pasal kelalaian yang terdapat dalam kontrak PKP2B. Pasal itu menyebutkan pemegang PKP2B dapat dikenakan dalam hal kontraktor tidak melaksanakan setiap ketentuan dalam perjanjian antara lain penundaan pembayaran bagian pemerintah atas produksi atau royalti sebesar 13,5% yang didasarkan atas transaksi jual beli barubara antara kontraktor dan pembeli.

Dalam pasal pengakhiran kontrak yang terdapat dalam kontrak PKP2B dapat dikenakan dalam hal kontraktor tidak memperbaiki kelalaian dalam jangka waktu yang ditetapkan di dalam surat teguran, pemerintah berhak mengakhiri perjanjian tersebut R Sukhyar, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, sebelumnya mengungkapkan sebanyak 27 perusahaan KK dan 17 perusahaan PKP2B belum melunasi kewajiban pembayaran iuran tetap. Untuk kewajiban royalti, ada 23 PKP2B yang masih memiliki tunggakan.

"Kalau tidak dilunasi sampai Oktober kami akan katakan default atau terminasi. Kalau sudah diterminasi tetap harus bayar kewajiban," tegas dia.

Kondisi Pasar

Bob Kamandanu, Ketua Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia, mengatakan pemerintah diharapkan dapat mempertimbangkan kondisi masing-masing perusahaan tambang sebelum menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan tambang yang belum menyetorkan kewajibannya.

"Pemerintah harus tahu, kenapa perusahaan menunggak bayar royalti. Kalau alasannya karena nakal, ya saya setuju untuk ditutup saja. Harus lihat kasusnya satu per satu, karena ini sifatnya besar dan akan berdampak," kata dia.

Bob mengakui ada sejumlah perusahaan besar yang belum melunasi kewajiban. Salah satu penyebab adalah saat harga komoditas tambang turun, margin yang diperoleh perusahaan ikut tertekan.

"Saya akui memang ada perusahaan besar yang on time bayar dan ada juga yahg tidak. Dengan alasan yang valid. Harga begitu rendah, yang tadinya margin US$ 10 sekarang marginnya hanya US$ 1, bahkan US$ 0,5," kata dia.

Bob mengatakan, kebijakan pemerintah untuk menuntut pembayaran tunggakan sebelum Oktober 2014 dipastikan akan memberikan dampak yang besar bagi perusahaan tambang.

"Kondisi riil-nya sangat parah, cosf-nya tinggi sekali. Dampak cash flow akan besar sekali, dua-tiga bulan, setelah itu pasti mereka teriak," ungkap dia.

Di sisi lain, Poltak Sitanggang, Ketua Komite Tetap Mineral Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, sebelumnya mengatakan masalah kondisi pasar semestinya tidak mengganggu kepentingan nasional. "Fluktuasi global jangan dijadikan alasan untuk tidak bayar kewajiban karena itu akan mengganggu kepentingan nasional," kata Poltak.

Menurut dia, ketegasan pemerintah untuk menuntut pembayaran tunggakan dari pemegang KK dan PKP2B merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk mengatasi defisit neraca perdagangan nasional.

"Saya tetap mendukung pemerintah. Kami sekarang ada masalah untuk defisit neraca perdagangan kita, apa pun akan kami lakukan untuk menutup itu, untuk menekan inflasi dan mengurangi tingkat kemiskinan," tandas Poltak.

 Sumber : Indonesia Finance Today, 13 Oktober 2014

Terakhir Diperbaharui ( Senin, 13 Oktober 2014 09:41 )
 

Tolak Glencore, Rio Tinto Dekati Freeport

Surel Cetak PDF

Ini merupakan upaya Rio Tinto menghindari akuisisi Glencore

NEW YORK. Setelah menolak tawaran merger Glencore Plc, Rio Tinto Group malah berniat mengakuisisi perusahaan tambang terbesar asal Amerika Serikat (AS). Rio Tinto akan mengakuisisi Freeport McMoran Inc agar bisa menghalangi niat Glencore yang ngotot merger dengan Rio Tinto.

Sebelumnya, raksasa pertambangan asal Australia ini resmi menolak proposal merger dari Glencore Plc. Penolakan Rio Tinto tersebut gagal membentuk raksasa pertambangan baru senilai US$ 160 miliar.

Paul Gait, analis Sanford C. Bernstein Ltd bilang, saat ini, harga saham Freeport berada dalam level paling murah dalam 15 bulan terakhir kalau dihitung berdasarkan EBITDA. "Langkah akuisisi ini merupakan pertahanan klasik Rio Tinto," kata Gait kepada Bloomberg.

Senada, Garrett Nelson, analis BBT Capital Markets mengatakan, Freeport memiliki seluruh kriteria dan menjadi kandidat menarik untuk diakuisisi oleh perusahaan tambang besar global.

Freeport terutama memproduksi tembaga. Nilai pasar Freeport saat ini sebesar US$ 32 miliar. Nelson mengatakan, harga saham Freeport ini undervalue. Apalagi kalau melihat aset pertambangan dan energi.

Eric Kinneberg, jurubicara Freeport enggan mengomentari spekulasi atas akuisisi Rio Tinto. Rio Tinto saat ini memiliki nilai pasar USS 92 miliar. Sedangkan Glencore bernilai USS 69 miliar.

Pemilik Glencore, Ivan Glasenberg mengatakan, pihaknya tidak lagi aktif mempertimbangkan penawaran untuk Rio. Sejak menjabat CEO Rio Tinto tahun lalu, Sam Walsh menolak beberapa akuisisi. Walsh lebih fokus memangkas biaya operasional.

Dia juga memperbanyak investasi. "Kami merugi dalam hal akuisisi," kata Walsh. Rio Tinto mengakuisisi Akan Inc senilai USS 37 miliar. Tapi, nilai pasar produsen aluminium ini terus turun. Alhasil, Rio harus menutup kerugian.

Anti Monopoli

Freeport merupakan produsen tembaga terbesar. Meski ada pendapatan dari energi, tapi tambang logam menyumbang pendapatan terbesar. Freeport memiliki tambang di Amerika, Indonesia, Kongo. Tahun lalu, Freeport membeli dua perusahaan energi dengan total nilai USS 9 miliar.

Tapi, akuisisi Rio atas Freeport bisa menghadapi aturan anti monopoli. Kedua perusahaan ini menyumbang 11% pasokan tembaga global tahun lalu. Gait mengatakan, penawaran atas Freeport kemungkinan malah membahayakan Rio. Hal ini juga memicu peluang bagi Glencore untuk mengajukan tawaran baru.

Penolakan akuisisi yang malah diikuti rencana akuisisi oleh perusahaan sasaran juga terjadi pada industri bir. SABMiller Plc berupaya membeli Heineken NV untuk menghindari upaya akuisisi Anheuser-Busch InBev NV. Di industri farmasi, Allergan Inc juga mendekati Salix Pharmaceuticals Ltd untuk menghindari kawin paksa dengan Valeant Pharmaceuticals International Inc. Wahyu Tri Rahmawati

 Sumber : Kontan, 13 Oktober 2014

Terakhir Diperbaharui ( Senin, 13 Oktober 2014 09:39 )
 

Stopping the Rot in Mining

Surel Cetak PDF

Great news for the mining industry, which has been in turmoil since the 2009 Mining Law devolved the licensing of mining concessions outside the oil and gas industry from the central government to regional administrations.

The new law on regional administrations approved by the House of Representatives on Sept. 29 restores the authority to license mines to the central government.

However, this good news has been virtually ignored, overwhelmed by the noisy public protests and criticism of the new Regional Elections Law that ends the direct elections of regional leaders, reinstating the Soeharto-era mechanism of indirect elections by regional legislative councils.

A combination of inadequate institutional capacity, greed and corruption has resulted in the issuance of thousands of overlapping mining concessions that contravene other laws, especially those regarding forestry and the environment

In the less than five years since licensing authority was devolved to regional administrations, more than 8,800 mining concessions, mostly for coal, have been issued across the country. But many of them are legally flawed, breaching other laws - especially forestry laws.

Many regents and provincial governors have used their mine licensing authority as a private cash cow to fund their election campaigns. The directorate-general of mining said last week that it was still reviewing 4,000 mining licenses to ascertain whether they were legally and environmentally clean and clear. The Mining Law that was issued a few months before the 2009 general election considered devolving the mine-licensing authority to regional governments the best way of ensuring that natural resources were managed to serve the interests of local people. But it seems to have failed miserably to achieve that goal.

Many analysts have raised the questions as to whether the decentralization of mining permits mostly is truly in compliance with the 33rd Article of the Constitution which stipulates that the land, the waters and the natural resources within shall be used to the greatest benefit of the people.

Worse still, the chaos in the mining industry caused by corrupt regional leaders has dragged the central government into messy litigation at international arbitration councils.

The Corruption Eradication Commission (KPK) revealed in April that gross mismanagement, an acute lack of oversight and massive tax evasion within the coal mining industry had caused more than US$2.2 billion in potential tax losses as well as severe damage to the environment.

Eight months of research and field studies by the KPK into the coal mining industry revealed that 25 percent or 725 of the 3,826 coal mining licenses issued by regional administrations (mostly in Kalimantan and Sumatra) did not have taxpayer registration numbers.

However, since the 2009 Mining Law has yet to be amended, it could be another year or two before the new mine licensing mechanism can be implemented. Moreover, a number of government regulations and ministerial decrees have yet to be issued on the technical details of the new licensing system.

 Source : The Jakarta Post, October 10, 2014

Terakhir Diperbaharui ( Senin, 13 Oktober 2014 09:34 )
 

Renegoisasi Freeport Tingkatkan Pendapatan Negara

Surel Cetak PDF

JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung yang akrab disapa CT mengatakan, kesepakatan atau renegosiasi yang dilakukan Pemerintah dengan PT Freeport Indonesia ternyata memberikan dampak positif terhadap pendapatan negara.

Renegosiasi yang dilakukan pada pertengahan September lalu diklaim berhasil meningkatkan pendapatan negara 5 kali lipat.

"Tidak hanya pendapatan negara yang meningkat tetapi royalti juga naik dari sebelumnya 2% sekarang mencapai 4-5%. Inilah keuntungannya pemerintah melakukan renegosiasi dengan perusahaan tambang terbesar karena pendapatan negara naik," kata CT usai acara Launching Buku Pilihan Ekonomi yang dihadapi Presiden Baru, di Hotel Four Season, Jakarta, Kamis (9/10).

CT mengatakan saat ini pemerintah tengah melakukan renegosiasi bersama 100 perusahaan batu bara.

Jika renegosiasi ini berjalan lancar maka setoran revenue ke negara diperkirakan mencapai 70%.

" Proses renegosiasi dengan perusahaan batu bara masih berjalan," ujarnya.

Dia mengatakan masa jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tinggal menghitung hari, ia berharap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang baru dapat melanjutkan proses renegosiasi sehingga memberikan dampak positif terhadap negara. (dim)

 Sumber : Investor Daily, 10 Oktober 2014

Terakhir Diperbaharui ( Senin, 13 Oktober 2014 09:32 )
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL