Indonesian Mining Association


  • Buat akun
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Eksportir Minerba Ditangguhkan

Surel Cetak PDF

JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya mineral akan berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan setiap tiga bulan terkait pemberian dispensasi atau penangguhan kewajiban penggunaan letter ofcredit (L/C) dalam kegiatan ekspor mineral dan batu bara.

Pelaksana Tligas Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya mineral (ESDM) I Gusti Nyoman Wiratmaja Puja mengatakan koordinasi tersebut dilakukan untuk membahas penangguhan eksportir yang melakukan kegiatannya secara rutin.

"Kita komunikasi dengan Kementerian Perdagangan per tiga bulan untuk yang punya kontrak rutin. Kalau yang punya ekses kargo nanti dilihat lagi case per case [kasus per kasus]," katanya, Senin (13/4).

Wirat menyatakan sudah cukup banyak eksportir migas yang mendapat dispensasi, khususnya yang memiliki kontrak-kontrak jangka panjang dan kegiatan ekspornya berjalan secara rutin.

Namun, meskipun eksportir migas sudah banyak yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan dispensasi dalam kewajiban memakai L/C, jangka waktu penangguhannya akan tergantung dari masing-masing kontrak perusahaan tersebut. Dengan kata lain; setiap eksportir bisa mendapat jangka waktu penangguhan yang berbeda-beda.

"Penangguhannya akan tergantung masing-masing kasus, jadi tidak langsung dikasih sepuluh tahun misalnya," ujarnya.

Sektor Minerba

Jika eksportir migas sudah banyak yang mendapat penangguhan, lain halnya dengan eskportir mineral dan batu bara (Minerba). Memasuki pekan kedua setelah regulasi tersebut diterapkan, baru sedikit yang mendapat dispensasi dari Kementerian Perdagangan.

Direktur Pembinaan dan. Pengusahaan Batubara Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM Bambang Tjahjono mengungkapkan hingga akhir pekan lalu baru sekitar empat perusahaan mineral yang mendapat penangguhan penggunaan L/C dalam ekspor.

Adapun penangguhannya akan berlaku hingga akhir tahun ini. Sementara untuk perusahaan batu bara, semuanya masih dalam proses.

Artinya, baru sebagian kecil perusahaan yang disetujui penangguhannya oleh Kementerian Perdagangan. Pasalnya, jelang akhir pekan lalu setidaknya sudah ada belasan perusahaan Pertambangan yang mengajukan dispensasi yang terdiri dari eksportir mineral dan batu bara.

Salah satu perusahaan yang belum mendapat restu adalah PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. (Antam). Perusahaan pelat merah yang sebagian besar ekspornya berupa feronikel tersebut masih terganjal persyaratan administrasi.

Corporate Secretary Antam Tri Hartono menuturkan pihaknya harus membuat surat pengajuan baru lagi untuk mendapat penangguhan. "Kita sekarang masih proses. Masih ada dokumen yang kurang, jadi harus buat lagi," tuturnya.

Tri mengungkapkan kontrak-kontrak ekspor produk Antam sebagian besar merupakan jangka panjang dan sistem pembayarannya menggunakan telegraphic transfer (TT).

Adapun hanya beberapa kontrak saja yang sudah menggunakan L/C. Dia menilai selama ini mekanisme pembayaran dengan menggunakan TT tidak menimbulkan masalah.

Sebelumnya, penolakan mengenai wajib L/C ekspor ini gencar dilakukan oleh berbagai pihak, terutama para eksportir migas dan Minerba.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Supriatna Suhala secara tegas menyatakan harus ada penangguhan setidaknya hingga akhir tahun ini.

Dia menilai penerapan L/C berpotensi menimbulkan kerugian karena adanya biaya tambahan. Selain itu, harga batu bara saat ini pun sedang rendah sehingga perlu ada penyesuaian kontrak baru. "Kontrak misalnya delapan bulan dengan harga US$75 per ton. Lalu, sekarang harga di kisaran US$60 per ton. Kan begitu mengubah tata cara pembayaran berarti mengubah kontrak. Jadi mereka [pembeli] minta harga disesuaikan dengan saat ini. Kalau terjadi begitu, negara rugi dari royalti, revenue, pajak," ujarnya. Lucky L. Leatemla

 Sumber : Bisnis Indonesia, 14 April 2015

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 15 April 2015 04:44 )
 

Larang Ekspor Mineral, Pemerintah Diminta Tidak Dikriminatif

Surel Cetak PDF

JAKARTA. Spekulasi terkait dibukanya keran ekspor bauksit telah dikonfirmasi pemerintah dengan menegaskan tidak akan membuka larangan ekspor mineral tersebut. Keputusan pemerintah itu patut dihormati dan diapresiasi karena merupakan langkah tegas dan konsisten demi mendukung implementasi kebijakan hilirisasi yang berdampak pada peningkatan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat.

Seharusnya langkah tersebut juga diberlakukan bagi komoditas mineral lainnya tanpa pengecualian sehingga tidak terkesan ada kebijakan yang diskriminatif terhadap satu komoditas dengan komoditas lainnya.

Direktur Eksekutif IRESS, Marwan Batubara mengungkapkan, keran ekspor bijih bauksit tidak boleh lagi dibuka karena pengalaman buruk adanya lonjakan besar-besaran ekspor bauksit pada 2013. Ketika itu menjelang kebijakan larangan ekspor diberlakukan, angka ekspor bauksit meningkat tajam. Pemerintah, kata Marwan, harus tetap konsisten menerapkan kebijakan larangan ekspor. Jika pemerintah ingin membangun industri hilir berbasis Pertambangan maka tidak boleh ada relaksasi ekspor.

"Segala kerugian jangka pendek seharusnya sudah diprediksi pemerintah dan sekarang saatnya konsisten untuk mengimplementasikan kebijakan hilirisasi," tandas Marwan di Jakarta, Senin (13/4).

Marwan meminta agar sikap tegas pemerintah ini juga diberlakukan bagi komoditas mineral lainnya seperti Tembaga dan nikel. Pasalnya, perusahaan-perusahaan tersebut sudah lama beroperasi di Indonesia dan menikmati keuntungan dari sumber daya alam Indonesia. Namun, berbagai alasan terus dikemukakan perusahaan-perusahaan asing tersebut demi menunda bahkan tidak kunjung memberikan rencana kerja pembangunan smelter.

Dalam kesempatan terpisah, Maryati Abdullah dari Publish What You Pay menegaskan, jika sekarang Indonesia mengalami penurunan pendapatan dari sektor mineral karena kebijakan ini, jangan sampai mempengaruhi konsistensi dalam penerapan kebijakan hilirisasi.

Dampak yang terjadi sekarang itu, kata dia, hanya bersifat shorterm yang bisa terjadi pada kebijakan apa pun. Namun dalam 5 sampai 10 tahun ketika smelter sudah beroperasi, Indonesia akan merasakan manfaatnya. "Kita baru akan merasakan dampak dari kebijakan hilirisasi kalau pemerintah konsisten menerapkan kebijakan ini," tandas Maryati.

Maryati menambahkan, hal lain yang juga harus menjadi perhatian pemerintah adalah perencanaan yang lebih baik. Seharusnya sejak awal sudah dipikirkan bagaimana listrik, bagaimana lahan, koordinasi antar kementrian dan lainnya hingga menghasilkan produk akhir dan penyerapan pasarnya.

Ketua Komisi VII DPR RI Kardaya Warnika mengatakan, pihaknya akan menyelidiki sikap gamang pemerintah yang berupaya membuka keran ekspor bahan mentah tambang. Sikap pemerintah tersebut bertolak belakang dengan amanat UU Minerba dan menciderai aspirasi masyarakat yang mengingingkan sektor tambang menjadi lokomotif kesejahteraan masyarakat.

"Kami akan ingatkan pemerintah agar tidak boleh menimbulkan persepsi ketidakpastian hukum yang berdampak sangat merugikan terhadap implementasi kebijakan hilirisasi, penataan investasi dalam negeri, dan manfaat jangka panjang yang bakal dinikmati masyarakat," katanya.

Dapatkan kemudahan mengakses berita terkini BeritaSatu lewat tablet dan smartphone Anda. Download di AppStore (brt.st/ios) atau di PlayStore (brt.st/android). Feriawan Hidayat/FER

 Sumber : Beritasatu, 13 April 2015

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 15 April 2015 04:42 )
 

Mining At The Crossroads Ignores Human Resource Paradigm

Surel Cetak PDF

Will Hickey

The writer is an associate professor and public policy adviser.

The recent Tempo weekly news magazines English edition focusing on "mining at the Crossroads" in Indonesia was extremely timely and very informative.

On the face it seems that digging ores and coal out of the ground, processing them and shipping them abroad would be a straightforward process, but mining and its many peripheral issues in Indonesia are extremely complicated, pressing even the most weathered investors.

Nonetheless, mining still plays, and will for the foreseeable future, a critical role in Indonesia’s Economy and contributes a large slice of the pie in terms of revenue. When commodity prices are high, it is very profitable.

Right now the world is in an economic slowdown regarding commodities. This has had a serious negative effect on the Indonesian mining industry, but may help trigger serious reform.

There were some very interesting points in Tempo that need further pointing out about current practices and the policies that are in place.

Some of these policies were put in place in the Soeharto era, a time of significant centralized decision-making.

Now, decentralization has put the mining approval processes in the hands of local leaders.

Yet the age-old question in Indonesia about mining regulatory authority between national and local governments seems always to lurk around the cornet

Many of the current issues with mining in Indonesia centers around the 2009 mining Law that attempts to upgrade Indonesia’s vast resources from raw ore and extract to mid-value-added products like refined ingots and finished nickel.

Building smelters under this law is a huge issue. Tin smelters, for example, are largely useless, as tin is a low-value product in itself. But smelters are a big part of the value chain for nickel, while smelters for gold bauxite and Copper fall somewhere in the middle.

A major issue that has emerged concerns the integration of these smelters into existing environmental and power-plant capacities. Smelters produce significant waste, which if not processed, becomes an environmental hazard. Smelters also require significant and reliable electric power generation, which many mining sites lack.

Power plants will need to be built, and in this case, who pays for it? It will either be the miners, or the government, via more energy-producer subsidies. More side-issues emerge will a port have to be built to get fuel to the power plant, which in this case, will probably be cheap coal?

On the face this seems like a simple solution, but coal is a contributor to the fossil fuel footprint of increased carbon emissions. Above all, building permits and operational red tape hamper smelter construction and its accessories. If licenses and regulations are not centrally or locally coordinated, problems crop up.

Divestment policy is another issue. Since the granting of contracts in the Soeharto era for large mining concerns like Newmont’s Nusa Tenggara in West Sumbawa or Freeport Indonesia in Papua, the government has gradually sought mining divestment in "Indonesian" parties.

What exactly is that? Is it national government and/or provincial government? Or is it state-owned companies or private companies? Not all private companies in Indonesia are equal - some have better connections than others.

Who will be the final arbiter to divide up this pie equitably? Even if the divestment entity is acceptable to all concerned parties, there are further details to consider when will it occur, who keeps what and what is the final share price? The buyer wants a the lowest share price possible, the seller the highest.

Meanwhile, corporate social responsibility (CSR) is not well understood by most actors. CSR is about the environment, health and education in local mining communities and areas.

However, directing a firehose of money at these initiatives without requiring local leaders to be transparent and fair in their disbursement of these funds has led to weak results and a proliferation of corruption.

It is also one reason international aid programs from Germany, the US and Australia, not to mention several NGOs, hypocritically exist and thrive in areas where mining and oil companies are making vast profits. The companies have paid their social obligations, but once in the hands of local leaders, the accountability factor goes to nil.

If the goal of all this legislation from divestment to environment (Forestry Law No. 41/1999) to building smelters (2009 mining Law) is to lift the "resource curse", then it falls short.

While the goal of strengthening the local Economy by producing value-added products is laudable, economies of scale are necessary to implement any economic development initiatives. This requires deep skills and an understanding of the many moving parts in the process.

Lifting the resource curse at its core is found in empowered human resources. Unfortunately, (and this is the most important point missed in all the mining assessments) there is no mention of active human capital development that incorporating skills sets - technical, vocational, and managerial - into the mining contracts from the outset.

Rather, they assume a passive stance, believing that upgrading will just "happen" if investors receive profits from mining and can contribute meaningfully to CSR initiatives, mostly in health and education.

Unfortunately, it doesn’t work that way. Investors get paybacks and communities get CSR, but giving a man fish today as opposed to teaching that man to fish sacrifices Indonesia’s one big strategic advantage - its people.

Education reform must be spelled out in the contracts to increase empowerment in these mining communities. Building a smelter, forcing a share sale or creating a power plant will not lead to that in itself.

People in these communities and all over Indonesia must have a relevant say in their resources. The old business model will not get it there.

The key to developing CSR and local skills and local content is not found in hardware and rules alone, but in software.

A new paradigm of mining and resource-extraction is in order. This can then change Indonesia’s mining and downstream capacity for the better. It all starts with a recognition of human resources.

 Source : The Jakarta Post, April 14, 2015

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 15 April 2015 04:41 )
 

Kontrak Freeport Diklaim Sesuai Prosedur

Surel Cetak PDF

JAKARTA. Menteri Energi dan Sumber Daya mineral Sudirman Said mengatakan, perpanjangan kontrak karya Freeport sesuai dengan prosedur. Dia pun akan membuka langkah pemerintah ke publik terkait kebijakan terhadap Freeport. "Jadi kalau dibawa ke publik, semua akan terbuka," ujar Sudirman, Senin (13/4).

Sebelumnya, pemerintah dikabarkan akan mempercepat perpanjangan kontrak Freeport tahun ini untuk mendukung pendirian pabrik pemurnian mineral atau smelter. Padahal, masa kontrak Freeport baru akan berakhir pada 2021. Sesuai peraturan pemerintah, perpanjangan kontrak karya tambang paling cepat bisa dilakukan dua tahun sebelum masa kontrak berakhir. Sehingga, perpanjangan kontrak Freeport seharusnya baru bisa dilakukan pada 2019.

Sudirman juga menyebut bahwa sepanjang semua prosedur sudah dilakukan pemerintah, masyarakat bisa menilai apakah langkah pemerintah salah atau tidak. "Terkait kontrak yang mau habis dan strategic decision apa pun, bawa saja ke depan publik. Jalurnya kita buka ke publik."

Pakar energi Andang Bachtiar menilai pemerintah kurang tegas dalam menyikapi masalah pembangunan smelter Freeport. Pemerintah dinilai perlu memiliki kekuatan negosiasi dengan menerapkan sanksi yang tegas. "Terkait smelter, seharusnya mereka sudah dari dulu menyiapkan itu. Tapi, pemerintah kita kurang tegas, dan baru mulai ditegaskan kemarin itu, tapi tetap saja masih nego, ujarnya. c85/c84ednuraini

 Sumber : REPUBLIKA, 14 April 2015

 

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 15 April 2015 04:38 )
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL