Indonesian Mining Association


  • Buat akun
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Freeport Minta Kepastian Kontrak

Surel Cetak PDF

Lucky l teatemia

JAKARTA - PT Freeport Indonesia menegaskan akan melanjutkan proyek smelter konsentrat tembaga di Gresik, Jawa Timur jika pemerintah memberikan kepastian perpanjangan kontrak operasi anak perusahaan asal AS Freeport-McMoRan Inc

Kontrak perusahaan tambang emas dan tembaga yang berlokasi di Grasberg, Papua itu akan habis pada 2021.

Hingga saat ini, fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) katoda tembaga yang semula ditargetkan beroperasi sebelum masa ekspor konsentrat 12 Januari 2017, masih belum memulai tahap konstruksi.

Proyek dengan investasi US$22 miliar tersebut baru terealisasi-US$212,9 juta hingga 15 November 2016.

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFT) Chappy Hakim mengatakan, selain masalah lahan, pembangunan smelter tersebut berhubungan erat dengan kepastian perpanjangan operasi.

"Ada beberapa pertimbangan yang menjadi bahan untuk diselesaikan terlebih dahulu antara lain kepastian perpanjangan kontrak yang berhubungan erat dengan ketersediaan dana," katanya dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VII DPR, Rabu (7/12).

Chappy menjelaskan, proyek smelter merupakan hal yang tidak mudah karena butuh perhitungan ekonomi yang matang. Namun, dia menyatakan, pihaknya tetap berkomitmen untuk membangun smelter berkapasitas 2 juta ton konsentrat per tahun tersebut.

Sementara itu, Direktur Utama PT Petrokimia Gresik Nugroho Christijanto menjelaskan, sudah ada kesepakatan antara pabrik pupuk pelat merah itu dengan Freeport Indonesia untuk lokasi smelter. Namun, status lahan seluas 80 hektare tersebut masih dalam tahap persiapan.

"Kami memang sedang intensif membicarakan hal itu, bagaimana proses reklamasi akan dilakukan dan ada requirement [syarat] penguatan tanggul yang sangat teknis sifatnya."

Terkait dengan realisasi pembangunan smelter yang rendah tersebut, anggota Komisi VII DPR Endre Saifoel mempertanyakan rekomendasi izin ekspor yang selalu diberikan Kementerian ESDM untuk Freeport Indonesia.

Menurutnya, dengan sikap PTFI yang enggan membangun smelter sebelum mendapat kepastian perpanjangan, pemerintah seharusnya berani bertindak tegas dengan menyetop rekomendasi tersebut.

"Mereka berjanji terus setiap enam bulan. Sampai saat ini belum ada apa-apanya di Gresik. Jadi, ini cuma akal-akalan supaya diperpanjangan terus," tuturnya.

PERPANJANGAN

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono menjelaskan, sejauh ini pihaknya belum bisa membahas masalah perpanjangan operasi PTFI. Hal tersebut sesuai dengan aturan dalam PP No. 77/2014 yang menyebutkan bahwa pengajuan perpanjangan operasi baru bisa dilakukan paling cepat dua tahun sebelum kontrak habis.

"Selama regulasi soal perpanjangan itu baru bisa dibicarakan 2019, kami baru akan membicarakannya pada 2019," ujarnya.

Namun, dia mengakui, ketentuan tersebut saat ini sedang dievaluasi oleh pemerintah berbarengan dengan masa ekspor mineral yang belum dimurnikan. "Semuanya masih dibahas dan belum diputuskan," katanya.

 Sumber : Bisnis Indonesia, 08 Desember 2016

Terakhir Diperbaharui ( Kamis, 22 Desember 2016 04:55 )
 

Freeport Continues To Buy Time On Smelter Development

Surel Cetak PDF

Viriya P. Singgih

Gold and copper mining giant Freeport Indonesia has yet to realize its commitment to build a smelter in Indonesia in support of the governments downstream industry push, triggering lawmakers to demand the government cancel the companys export permit.

Freeport Indonesia, a subsidiary of United States giant Freeport McMoRan Inc., said Wednesday that it would only build a new smelter if the government could grant an early extension of the companys contract, which is due to expire in 2021. The earliest miners can renegotiate contracts is two years before they expire, according to a local regulation.

The smelter development is compliant with a local mining law that bans raw mineral exports, slated to take full effect on Jan. 12, 2017, to encourage smelter development in the country and strengthen the processing sector.

"The point is, Freeport Indonesia is committed to building the new smelter. Nonetheless, there are some considerations that need to be addressed first, including the assurance of our contract extension," said the newly appointed Freeport Indonesia president director Chappy Hakim duringa hearing with the House of Representatives on Wednesday.

"We need funds to build the smelter and such funds can bq secured if we have extended our contract," said Chappy, a retired Indonesian Air Force chief of staff.

Lawmakers of Commission VII overseeing energy affairs bombarded the company with criticism, saying it was just buying time until it gets clearance to extend its contract in 2019.

"Wehave talked about this over and over again, but it seems like theres no progress at all with Free-ports new smelter development. So

It looks like such a commitment is only the companys trick to extend its export permit," said Endre Sai-foel of the NasDem Party.

The progress of the new smelter development is crucial for Freeport Indonesia, as it is currently seeking a recommendation from the Energy and Mineral Resources Ministrys mineral and coal directorate general for an extension of its export permit for copper concentrate, which will expire on January 12, 2017.

"Ifs been around 40 years since Freeport first operated here, and considering the profit you guys have made since then, the development of new smeller should not be a problem at all. It’s not like you want to build a whole new country. It’s only a Smelter, said Mat Nasir from the Democratic Party.

Hence. House Commission VII concluded the hearing by urging the ministrys mineral and coal directorate general not to give a recommendation for Freeport Indonesias export permit extension as long as the company was yet to show real commitment to the new smelter development

"Whatever decision made by the government later is to ensure the smelter development in Indonesia," the ministrys mineral and coal director general Bambang Gatot Ari-yono said in response to lawmakers calls for export permit stoppage.

At present. Freeport Indonesia sells most of the copper concentrate produced from its Grasberg operation overseas and sends roughly 40 percent of its production to PT Smelting Gresik, which operates the only copper smelter in the country. Freeport Indonesia has a 25-percent stake in Smelting Gresik.

On the other hand, it has allocated US$2.2 billion in capital expenditure for the new smelter development, even though only $212.9 million of it has been disbursed, Including SUS million as collateral to tin- government and $50 million for preparing the smelters environmental Impact analysis (Amdal) document, early works and basic engineering.

Even so, the company is yet to decide where thie new smelter will bi-located, mulling a land plot owned by state-owned fertilizer maker

Petrokimia Gresik and the industrial estate J ava integrated Industrial and Pon Estate (JIIPE) operated by Berkah Kawasan Manyar Sejahtera both hare located in Gresik, east Java

 Source : The Jakarta Post, December 08, 2016

Terakhir Diperbaharui ( Kamis, 22 Desember 2016 04:53 )
 

Perpanjangan Kontrak Jadi Syarat Freeport

Surel Cetak PDF

Pemerintah Mengevaluasi Izin Ekspor Konsentrat

JAKARTA - PT Freeport Indonesia mensyaratkan perpanjangan kontrak untuk merealisasikan pembangunan smelter. Hingga kini, realisasi smelter masih nihil. Kewajiban itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFQ Chappy Hakim dalam rapat dengar pendapat di Komisi VII DPR, Jakarta, Rabu (7/12), mengatakan, pihaknya berkomitmen membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter. Namun, perusahaan membutuhkan kepastian perpanjangan kontrak terkait dengan ketersediaan dana untuk membangun smelter tersebut

"Sebab, untuk membangun (smelter) itu membutuhkan dana. Dana itu bisa diperoleh kalau mendapat perpanjangan kontrak," kata Chappy menjawab pertanyaan Ketua Komisi VII DPR Gus Irawan Pasaribu perihal kebenaran informasi bahwa Freeport akan membangun smelter setelah mendapat perpanjangan kontrak.

Direktur PTFI Clementino La-mury menambahkan, dari modal membangun smelter sebesar 2,2 miliar dollar AS (Rp 29,339 triliun), perusahaan telah mengeluarkan dana 212 juta dollar AS (Rp 2,827 triliun). Dana itu digunakan sebagai jaminan kesungguhan membangun smelter serta pembiayaan penyiapan lahan dan perizinan.

"Jadi, kalau ditanya realisasi di lapangan memang belum terlihat (realisasinya)," kata Clementino.

Anggota Komisi VII dari Partai Demokrat,. Mat Nasir, menilai, kesungguhan PTFI untuk membangun smelter tidak terlihat Ia menganjurkan pemerintah untuk mempertimbangkan ketidak-sungguhan PTFI tersebut

"Mereka (PTFI) enggak serius. Kalau ini tidak selesai, saya menganjurkan (PTFI) tidak diizinkan untuk ekspor (konsentrat)," kata Mat Nasir.

Desakan Anggota Komisi VII DPR dari Partai Golkar, Dito Ganinduto, mengatakan, jawaban PTFI sudah cukup jelas. Desakan terhadap PTFI agar segera membangun smelter menjadi tidak berarti lantaran pembangunan smelter dilakukan apabila kontrak diperpanjang.

"Selama ini, kami hanya dijanjikan komitmen membangun smelter, tetapi realisasinya tidak ada. Kita tunggu saja kalau Freeport mau membangun smelter, tetapi menunggu kepastian (perpanjangan kontrak)," ujar Dito.

Kontrak Freeport Indonesia berakhir 31 Desember 2016. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, pengajuan perpanjangan bisa dilakukan secepatnya dalam dua tahun sebelum kontrak berakhir.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Bambang Gatot Ariyono menambahkan, pemerintah mengevaluasi izin ekspor konsentrat PTFI yang berakhir 12 Januari 2017.

 Sumber : Kompas, 08 Desember 2016

Terakhir Diperbaharui ( Kamis, 22 Desember 2016 04:51 )
 

Setneg Belum Sepakat Aturan Pelonggaran Ekspor

Surel Cetak PDF

By Pratama Guitarra

JAKART - Pembahasan beleid pelonggaran ekspor mineral yang sedianya berlaku 12 Januari 2017 masih belum beres. Sekretariat Negara (Setneg) menginginkan aturan yang keluar ataupun direvisi berupa Peraturan Menteri ESDM. Sedangkan Kementerian ESDM menginginkan Peraturan Pemerintah (PP) yang direvisi.

Aturan yang kemungkinan akan direvisi adalah PP 01/2014 Tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) maupun Permen 01/2014 Tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Pengolahan dan Pemurnian (smelter).

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono menyatakan, masih ada plus dan minus dari aturan yang saat ini sedang dibahas. "Tidak sepakatnya (Setneg) karena masih ada plus minusnya Macam-macam, lihat saja nanti, belum final masih pro kontra," terangnya, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Selasa (6/12).

Pengamat Hukum Sumber Daya (SDA) Universitas Ta-rumanegara (Untar) Ahmad Redi, menjelaskan dalam rapat yang diselenggarakan tim kecil tadi masih berkutat pada masalah instrumen hukum. Apakah PP ataukah Permen yang akan direvisi. "Karena memang cost and benefit-nya masih dihitung lagi. Kalau PP bagaimana dan Permen bagaimana," terangnya, Selasa (6/12).

Namun kedua aturan yang akan terbit itu memang melanggar UU Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara. Menurutnya, kalau pada akhirnya diterbitkan PP, maka akan memberatkan presiden.

 Sumber : Kontan, 07 Desember 2016

Terakhir Diperbaharui ( Kamis, 22 Desember 2016 04:49 )
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL