Indonesian Mining Association


  • Buat akun
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Lahan Eks Tambang Harus Dioptimalkan

Surel Cetak PDF

PANGKAL PINANG. Lahan eks pertambangan timah di Provinsi Bangka Belitung (Babel) perlu dioptimalkan. Caranya antara lain melalui penanaman pohon, baik untuk penghijauan maupun produktif. Hal itu penting untuk pelestarian lingkungan maupun manfaat ekonomi untuk masyarakat.

Reklamasi eks tambang menjadi perhatian PT Surveyor Indonesia (PTSI). Badan usaha milik negara (BUMN) tersebut menginisiasi kegiatan penanaman reklamasi eks tambang Kobatin di Desa Nibung, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung.

"PTSI mempunyai kantor cabang di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Babel. Penanaman pohon kayu putih di eks tambang Kobatin ini merupakan kepedulian PTSI terhadap masyarakat sekitar lokasi operasional kantor PTSI," kata Dirut PT Surveyor Indonesia Arif Zainuddin pada penanaman perdana pohon kayu putih di eks tambang Kobatin, Desa Nibung, Rabu (19/11). Kegiatan penanaman pohon itu dilaksanakan bersama-sama dengan perwakilan Dinas Kehutanan dan Energi Provinsi Bangka Belitung, staf ahli Bupati Bangka Tengah dan para smelter di Bangka Tengah.

Arif Zainuddin menambahkan, penanaman pohon kayu putih tersebut merupakan bagian dari program Kementerian BUMN, yakni penanaman satu juta pohon. "Kami berharap, kegiatan ini memberikan dampak pelestarian alam maupun ekonomi bagi masyarakat sekitar. Kami juga berharap inisiasi yang dilakukan oleh PTSI diikuti oleh perusahaan-perusahaan lainnya untuk turut melaksanakan reklamasi eks tambang di Provinsi Bangka Belitung," kata Arif Zainuddin.

Kepala Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT Surveyor Indonesia Arif Wardhana mengungkapkan, kegiatan reklamasi eks Kobatin itu mencakup penanaman pohon di atas lahan seluas dua hektare. Jumlah pohon yang ditanam 2.444 pohon. "Reklamasi eks tambang Kobatin ini diawali dengan dua hektare. Anggarannya Rp 81 juta," kata Arif Wardhana. Irwan Kelana

 Sumber : REPUBLIKA, 21 November 2014

Terakhir Diperbaharui ( Senin, 24 November 2014 08:38 )
 

Pembangunan Smelter di Papua Dalam Proses

Surel Cetak PDF

SAPA (TIMIKA). Gubernur Papua, Lukas Enembe SIP., MH mengungkapkan rencana pembangunan pabrik pemurnian hasil tambang atau smelter yang diinginkan masyarakat Papua sedang dalam proses dan ditangani langsung oleh Pemerintah Provinsi Papua, menggunakan dana milik pemerintah.

“Kita, pemerintah daerah sendiri yang membangun dengan investasi dari perusahaan Amerika,” ujar gubernur saat ditanyai Salam Papua di Rimba Papua Hotel, Rabu (19/11).

Menurutnya, usaha pembangunan ini merupakan responnya dalam mendukung percepatan pembangunan di Tanah Papua termasuk mengusahakan cepatnya pembangunan pabrik-pabrik guna mendukung jalannya operasional PT Freeport Indonesia. “Freeport wajib hukumnya untuk melakukan permunian di smelter yang dibangun pemerintah daerah,” tegasnya.

Enembe menuturkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan perusahaan investasi asal Amerika Serikat, Goldman Sachs sebagai penyalur dana dalam pembangunan smelter yang akan disertai dengan pembangunan pabrik semen, pembangkit listrik, dan pupuk.

“Kita sudah lakukan MoU atau kesepakatan, selanjutnya mereka akan lakukan presentasi didepan kita, kemarin kita sudah ketemu dengan perwakilan Singapura, berikutnya kami akan lakukan pertemuan dengan perwakilan Asia dari Hong-Kong yang akan kami adakan di Jakarta,” ujarnya.

Ditandaskan, pembangunan smelter ini merupakan inisatif pihaknya guna mempercepat pembangunan di Papua khususnya di Mimika yang keseluruhan modalnya tidak berasal dari dana otsus.

“Kami tidak menggunakan dana otonomi khusus, karena dana otonomi khusus bukan digunakan untuk membangun smelter,” tandasnya.

Sebelumnya, gubernur mengungkapkan bahwa pembangunan smelter ini juga sebagai upaya pembangunan industri secara terintegrasi yang merupakan solusi mengangkat Papua keluar dari masalah kemiskinan karena tingginya biaya hidup.

“Meskipun pemerintah pusat mendukung pembangunan smelter di luar Papua, kami akan membangun pabrik itu dengan menggunakan dana sendiri. Freeport wajib menggunakan fasilitas milik kami guna meningkatkan pendapatan pemda dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat," katanya kepada wartawan di Jayapura, Sabtu (15/11) lalu.

Enembe mengaku telah melakukan koordinasi dengan investor asal Amerika Serikat untuk pembangunan smelter itu. Pembangunannya bersamaan dengan pabrik semen, pembangkit listrik, dan pupuk.

Sebab saat ini APBD Papua lebih banyak dibelanjakan ke Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. "Sekitar 70% APBD dibelanjakan di kedua provinsi itu, jadi dananya hanya mampir di Papua," ujarnya.

Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Oedang yang melakukan kunjungan kerja di Papua beberapa waktu lalu untuk sosialisasi Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI, telah bertemu dengan Presdir PT Freeport Indonesia dan Gubernur Papua.

Oesman meminta agar Freeport bisa bekerja sama dengan Pemprov untuk segera membangun smelter.

"Hasil kunjungan ke Freeport dan pertemuan dengan gubernur, saya simpulkan smelter harus tetap dibangun di Papua, jangan di tempat lain," ujarnya.

Menurut dia, lebih bagus pembangunannya kerja sama pemprov, bersamaan dengan pabrik semen dan pupuk. Dana otsus pemprov bisa buat modal kerja sama itu," jelasnya. (Albert Batlayeri)

 Sumber : SALAM PAPUA, 20 November 2014

Terakhir Diperbaharui ( Senin, 24 November 2014 08:37 )
 

MENTERI ESDM SUDIRMAN: Belum Ada Keputusan Soal Divestasi Freeport

Surel Cetak PDF

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri ESDM Sudirman Said menegaskan belum ada keputusan mengenai divestasi PT Freeport Indonesia, termasuk siapa yang akan membeli saham perusahaan tambang tersebut.

Pemerintah, tegas Sudirman, masih mengkaji kebijakan yang tepat terkait divestasi 20,64% saham Freeport kepada Indonesia.

“Saya tidak pernah mengatakan sepotongpun soal Freeport mau ke mana karena masih dalam kajian. Orientasi kita apapun yang terbaik untuk negara akan kita jalankan,” katanya dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Rabu (19/11/2014).

Sudirman mengatakan saat ini pemerintah fokus mengawasi pembangunan smelter dan peningkatan konten lokal dalam proses produksi Freeport.

Selain itu, Freepot didorong untuk meningkatkan pengembangan komunitas sekitar dan bekerja kerja keras memastikan keselamatan pegawai.

“Yang penting smelter tidak boleh ditawar, harus dibangun. Community development harus maksimal dan kerja keras membereskan safety,” kata Menteri ESDM.

Pekan lalu, Kementerian ESDM (BIsnis, 14/11/2014) menyatakan swasta nasional berpeluang membeli 20,64% saham divestasi Freeport karena kemampuan anggaran pemerintah sangat terbatas.

Freepot harus merelakan 30% sahamnya kepada Indonesia sebagai konsekuensi dari PP no. 77/2014. Saat ini, pemerintah baru memiliki 9,36% di perusahaan asing tersebut.

Sebanyak 10,64% saham Freeport harus dialihkan pada akhir 2015, sedangkan 10% sisanya harus didivestasi sebelum 2019 berakhir. Harga 20,64% saham Freeport diperkirakan mencapai US$4 miliar.

 Sumber : viva.co.id, 20 November 2014

Terakhir Diperbaharui ( Senin, 24 November 2014 07:57 )
 

Menteri ESDM: Freeport Harus Bangun Smelter, Tak Boleh Ditawar!

Surel Cetak PDF

JAKARTA, KOMPAS.com- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said menyatakan akan tetap memperjuangkan kepentingan negara dalam bernegoriasi dengan Freeport. Sudirman pun mengungkapkan ada tiga hal yang tak bisa ditawar lagi. Salah satunya adalah pembangunan smelter.

"Untuk Freeport, yang tidak boleh ditawar lagi adalah smelter dan local content harus dibangun. Jadi manfaat ke dalam negeri harus ada," kata Sudirman di istana kepresidenan, Rabu (19/11/2014).

Selain itu, Sudirman mengatakan pemerintah juga sudah memberikan pekerjaan rumah Freeport yang hingga kini belum dituntaskan terkait dengan keselamatan kerja. "Freeport harus kerja keras untuk membereskan safety dalam hal keselamatan kerja karena sudah banyak peristiwa ini," ucap dia.

Pemerintah hingga saat ini belum memutuskan akan memperpanjang kontrak karya Freeport atau tidak. Kontrak karya Freeport seharusnya selesai pada tahun 2021. Untuk memperpanjang kontrak, harus dilakukan dua tahun sebelum kontrak berakhir, yakni tahun 2019.

Namun, pemerintah sempat mempersiapkan memorandum of understanding (MoU) terlebih dulu pada masa pemerintahan Presiden SBY. Tetapi, akhirnya belum diteken.

Freeport menyepakati poin lain dalam kontrak, misalnya pembangunan smelter mineral emas di Gresik, Jawa Timur; menaikkan royalti dari sebelumnya 1 persen menjadi 3,75 persen; melakukan divestasi saham sebesar 30 persen kepada Pemerintah Indonesia, serta penggunaan tenaga kerja lokal dan produk dalam negeri hingga 100 persen.

 Sumber : Kompas, 20 November 2014

Terakhir Diperbaharui ( Senin, 24 November 2014 07:54 )
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL