Indonesian Mining Association


  • Buat akun
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Renegosiasi KK dan PKP2B Diperpanjang hingga Februari 2015

Surel Cetak PDF

Sebanyak 20 perusahaan KK dan PKP2B belum menandatangani nota kesepahaman renegosiasi kontrak Pertambangan.

Yurika Indah Prasetianti

JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya mineral (ESDM) memperpanjang batas waktu renegosiasi Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan dan Pertambangan batu bara (PKP2B) yang sebelumnya ditargetkan tuntas akhir Desember 2014.

R Sukhyar, Direktur Jenderal mineral dan batu bara Kementerian ESDM, mengatakan hingga saat ini terdapat 20 perusahaan KK dan PKP2B yang belum menandatangani nota kesepaHAMan (memorandum of understanding/MoU) renegosiasi kontrak Pertambangan.

"Sebanyak 20 perusahaan yang belum MoU, kita kasih waktu dua bulan lagi. Kalau dia nakal ya harus kita ingatkan. Kalau waktu dua bulan sudah lewat kita ambil sikap," ujar Sukhyar di Jakarta, Selasa.

Dari 107 perusahaan Pertambangan, yang terdiri atas 34 perusahaan KK dan 73 perusahaan PKP2B yang setuju melakukan renegosiasi kontrak, sebanyak 87 perusahaan menandatangani nota kesepahaman amendemen. Nota kesepahaman yang ditandatangani antara perusahaan KK maupun PKP2B dan pemerintah mengatur kesepaHAMan bersama atas enam hal pokok renegosiasi, yang nantinya dimasukkan ke dalam amendemen KK.

Keenam hal pokok tersebut adalah luas wilayah, royalti, pajak dan bea ekspor, pengolahan dan pemurnian dalam negeri, divestasi saHAM, penggunaan tenaga kerja lokal, barang dan jasa dalam negeri, serta masa berlaku kontrak.

Setelah penandatanganan MoU tuntas dilanjutkan pada amendemen kontrak Pertambangan yang merupakan tindak lanjut dari kesepakatan renegosiasi kontrak. Saat ini, baru PT Vale Indonesia Tbk (INCO) yang meneken amendemen kontrak Pertambangan.

Bambang Tjahjono Setiabudi, Direktur Pembinaan dan Pengusahaan batu bara Kementerian ESDM, sebelumnya mengatakan Kementerian ESDM tengah menyusun draf amendemen yang akan segera ditandatangani.

"Akhir bulan ada beberapa amendemen yang ditandatangani, terutama generasi II (PKP2B) lebih siap," kata dia.

Bambang mengatakan, PKP2B generasi II lebih mudah dalam penyusunan naskah amendemen lantaran mekanisme besaran penerimaan negara yang digunakan mengacu pada Retentuan yang berlaku (prevailing).

"Berbeda dengan pemegang PKP2B generasi I dan III yang besaran penerimaan negara berdasarkan kesepakatan dengan pemerintah dan berlaku tetap (nailed down)," ungkap dia.

Menurut Bambang, proses penyusunan amendemen melibatkan para pemegang PKP2B. Hal ini karena kesepakatan renegosiasi nantinya akan dijabarkan dalam amendemen tersebut.

"Nantinya amendemen akan memuat dua bahasa, yakni bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Bahasa amendemen itu kan bahasa hukum. Jadi membutuhkan kesepakatan, juga apa yang akan dituang," kata dia.

Dari 73 pemegang PKP2B, baru 61 PKP2B yang menyepakati renegosiasi kontrak dan menandatangani nota kesepaHAMan amendemen kontrak Pertambangan. Adapun PKP2B generasi II meliputi PT Burneo Indobara, PT Mandiri Inti Perkasa, PT Jorong Baru Utama Greston, PT Purbaindo Coal mining, PT Kartika Sela Bumi mining, PT Riau Bara Harum, PT Antam Gunung Meratus, PT Marunda Graha mineral, dan PT Indexsim Coalindo.

Penerapan Aturan

Sudirman Said, Menteri ESDM, mengatakan Kementerian ESDM sudah melakukan koordinasi internal untuk merampungkan proses renegosiasi. "Memang ada schedule yang disiapkan teman-teman di Minerba. Aturan itu wibawanya ketika diterapkan. Kalau harus diberi sanksi ya diberi sanksi. Tapi semangat kita ingin memfasilitasi, negosiasi bukan sanksi," kata dia.

Sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batu bara, pemerintah diamanahkan melakukan renegosiasi kontrak dengan perusahaan pemegang KK dan PKP2B.

Perusahaan Pertambangan yang sudah menandatangani MoU, telah setuju untuk membayar bea keluar (BK) dengan tarif sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang dikeluarkan pada Juli 2014, menyediakan dana jaminan keseriusan sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter), membayar royalti 4,0% untuk tembaga, 3,75% untuk emas, dan 3,25% untuk perak, serta membayar iuran tetap (deadrcnt) US$2 per hektare.

Pada 25 Juli 2014, Kementerian Keuangan merevisi peraturan pemerintah yang dikeluarkan pada Januari 2014 yang isinya menurunkan tarif bea keluar untuk konsentrat tembaga bagi perusahaan-perusahaan yang menunjukkan dukungan terhadap proses pembangunan smelter.

Peraturan tersebut mengatur bahwa tarif bea keluar untuk konsentrat tembaga berkurang seiring kemajuan pembangunan smelter yang dimulai dengan tarif sebesar 7,5%, kemudian menurun menjadi 5% bila tingkat kemajuan pembangunan smelter melampaui 7,5%, dan akhirnya menjadi 0% bila tingkat kemajuan pembangunan smelter melampaui 30%.

 Sumber : Indonesia Finance Today, 17 Desember 2014

Terakhir Diperbaharui ( Senin, 22 Desember 2014 06:50 )
 

Bupati Ajukan Orang Papua Jadi Presdir

Surel Cetak PDF

Bupati: Itu Masih Rahasia

TIMIKA. Dalam waktu dekat PT Freeport Indonesia akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dikabarkan salah satu agenda RUPS adalah mencari penggantu Rozik Boedioro Sotjipto, yang saat ini menjabat sebagai presiden Direktur perusahaan tambang terbesar yang berada di Grasberg, Kabupaten Mimika itu.

Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, SE yang ditemui sejumlah awak media di Resto Cendrawasih 66, Selasa (16/12) juga berkomentar terkait hal tersebut. Saat ditanya oleh salah seorang wartawan dari salah satu media mengenai tanggapan Bupati, terkait rencana pengusulan Putra daerah menjadi Presiden Direktur, Bupati Omaleng menjawab singkat, itu direncanakan, itu rahasia,” jawabnya.

Saat diminta tanggapan lebih lanjut ia kembali menjawab dengan singkat. ”Justru saya uang ajukan itu,” kata Bupati.

Wartawan pun semakin berusaha menggali informasi terkait siapa calon Presdir yang akan diajukan atau direkomendasikan oleh Bupati. Tapi sayangnya Bupati kembali tidak mau menjawab dengan terbuka dan mengatakan belum ada.

Tapi yang jelas kata Omaleng, anak-anak daerah siapa saja bisa atau layak menjadi presdir perusahaan tambang itu. Yang penting menurut Omaleng, figur yang dicalonkan sudah paham tentang PT Freeport Indonesia. “Tidak boleh orang sembarang taruh di situ, Amungme, Kamoro atau Papua lain juga yang penting dia tahu,” jelasnya.

Saat ditanya inisial nama orang yang direkomendasikan, Bupati Omaleng hanya menjawab dengan tawa khasnya. (sun)

 Sumber : Salam Papua, 17 Desember 2014

Terakhir Diperbaharui ( Senin, 22 Desember 2014 06:42 )
 

BEI Dorong Sektor Pertambangan Go Public

Surel Cetak PDF

JAKARTA. Guna meningkatkan minat calon emiten dari sektor pertambangan untuk listing di pasar modal, PT Bursa Efek lndonesia (BEl) menggandeng

Ikatan Ahli Geologi Indonesia dan Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI) untuk mengembangkan industri pertambangan mineral dan batu bara di pasar modal Indonesia,"Ikatan Ahli Geologi Indonesia (LAGI) dan PERHAPI merupakan organisasi profesi yang mewadahi para ahli di bidang geologi dan pertambangan di Indonesia Kerja sama itu untuk meningkatkan daya saing di tingkat regional menjelang diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015," kata Direktur Utama ItoWarsito di Jakarta,Kamis(l 1/12).

Dia menga takan bahwa salah satu aspek yang terus dipersiapkan yakni pasokan melalui peningkatan kualitas emiten, serta penambahan jumlah emiten dan calon emiten, khususnya yang bergerak di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Disebutkan, kerjasama BEI dengan LAGI dan PERHAPI di antaranya dalam penyusunan rancangan Peraturan Nomor I-A. 1 tentang Pencatatan Saham dan efek Bersifat Ekuitas selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah diterbitkan pada 1 November 2014.

Ito Warsito mengharapkan bahwa dengan adanya kerja sama itu LAGI dan PERHAPI dapat membantu dalam menjamin kredibilitas pihak kompeten yang memberikan jasa profesionalnya kepada emiten maupun calon emiten. Ekspektasi lainnya adalah mendukung BEI dalam pelaksanaan kegiatan evaluasi dan monitoring terhadap emiten maupun calon emiten, "Diharapkan juga, kerja sama itu dapat mempercepat peningkatan kualitas dan kuantitas emiten di bidang pertambangan minerba serta pertumbuhan jumlah investor yang berpartisipasi di pasar modal," ujarnya.

Sementara Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM, R Sukhyar menilai positif adanya kerjasama itu karena dapat mendorong industri pertambangan dan pasar modal di dalam negeri akan terus berkembang.

Dalam Peraturan Nomor I-A.l itu, ia mengemukakan bahwa beberapa pokok dalam peraturan itu di antaranya, calon perusahaan tercatat dapat mengajukan penawaran umum perdana saham (IPO) meski baru menjalankan tahapan penjualan, telah melaksanakan tahapan operasi produksi namun belum sampai tahapan penjualan; atau belum memulai tahapan operasi produksi.

Namun, lanjut dia, calon emiten itu harus memiliki izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi atau izin usaha pertambangan khusus (lUPK) operasi produksi dan dapat dalam kondisi telah menjalan kan tahapan penjualan, telah melaksanakan tahapan produksi namun belum sampai penjualan, atau belum memulai tahapan operasi produksi.

Selain itu, memiliki cadangan terbukti (proven reserve) dan terkira (probable reserve) berdasarkan laporan pihak kompeten. Lalu memiliki sertifikat "clear and clean" atau dokumen lain yang setara atas perizinan pertambangan dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara atau instansi lain yang berwenang yang ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia," Dengan adanya kemudahan dari peraturan itu, perusahaan pertambangan di dalam negeri berkesempatan untuk mencarai dana atau modal untuk menembangkan usahanya," jelasnya. bani/ant

 Sumber : NERACA, 12 Desember 2014

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 17 Desember 2014 09:17 )
 

BEI Gandeng IAGI Perhapi

Surel Cetak PDF

JAKARTA. PT Bursa Efek Indonesia secara resmi menunjuk Ikatan Ahli Geologi Indonesia dan Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia sebagai pihak independen dalam menilai calon emiten baru dari sektor pertambangan.

Hal ini dilakukan sejalan dengan dirilisnya Peraturan Nomor 1-A.l. tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat di Bidang Pertambangan Batu Bara pada 1 November 2014.

Ito Warsito, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, mengatakan kerja sama ini sebenarnya sudah terjalin sejak lima tahun lalu, termasuk saat penyusunan rancangan Peraturan Nomor 1-A.l tersebut.

"Hari ini kami resmikan kerja sama tersebut. IAGI [Ikatan Ahli Geologi Indonesia] dan Perhapi [Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia] akan memberikan masukan dari sisi teknis," ungkapnya, Kamis (11/12).

Dia menjelaskan IAGI dan Perhapi akan memberikan laporan cadangan terbukti [proven reserve) dan terkira [probable reserve) dari calon emiten yang akan menawarkan saham umum perdana.

Sukamandaru Prihatmoko, Ketua Umum IAGI, menjelaskan standar pelaporan yang akan digunakan untuk menilai cadangan terbukti dan terkira adalah kode komite cadangan mineral Indonesia (KCMI) 2011.

"Saat ini kami sudah memiliki competent person [orang yang berhak membuat pernyataan pelaporan KCMI] sebanyak 57 orang," ujarnya.

Kode itu memang belum secara resmi ditetapkan pemerintah untuk melaporkan hasil eksplorasi dan pernyataan sumber daya dan cadangan perusahaan pertambangan. Namun, pihaknya berharap kode KCMI dapat dipakai oleh secara nasional ke depannya.

Saat ini, lanjutnya, perusahaan tambang di Indonesia pada umumnya menggunakan metodologi JORC asal Australia untuk mengukur cadangan terduga dan terkira. Ito menambahkan penggunaan KCMI tidak akan diwajibkan kepada emiten yang sudah tercatat di bursa.

"Jadi sementara ini hanya berlaku bagi perusahaan yang belum berproduksi dan memiliki laporan keuangan, tetapi ingin IPO [initial public offering] saja," ujarnya.

IKUT MENGEVALUASI

Ito menambahkan kerja sama tersebut tidak hanya sebatas memberikan rekomendasi terhadap calon emiten pertambangan yang akan melantai di bursa, tetapi akan dikembangkan ke tahap pelaksanaan evaluasi terhadap perusahaan tercatat.

Namun, lanjutnya, bentuk pengawasan IAGI dan Perhapi dibatasi pada kompetensi teknis terkait dengan produksi emiten tambang, sedangkan dari sisi kinerja keuangan akan tetap berada di bawah pengawasan bursa.

"Kalau terdapat pelanggaran dalam hal teknis produksi bisa mereka laporkan dan kami akan berikan tindakan kepada emiten," katanya.

Dari sisi minat, lanjutnya, sejumlah perusahaan tambang telah menyatakan keinginan untuk IPO. Dia mengharapkan aturan tersebut akan memberikan kesempatan bagi perusahaan tambang yang belum berproduksi untuk mencari dana melalui pasar modal.

"Dari Kementerian ESDM [Energi dan Sumber Daya Mineral) disebutkan ada sekitar 5.000 IUP [izin usaha pertambangan) yang clean and clear. Ini bisa jadi potensi bagi kami untuk menggaet perusahaan untuk IPO," tuturnya.

Sebagai gambaran, menurut aturan tersebut, calon emiten harus memiliki IUP atau izin usaha pertambangan operasi produksi dan bisa dalam kondisi telah menjalankan tahapan penjualan, melaksanakan tahapan produksi tetapi belum sampai penjualan, atau belum memulai tahapan operasi produksi.

Beberapa persyaratan lain adalah jumlah aset berwujud bersih dan biaya eksplorasi yang ditangguhkan paling kurang Rp 100 miliar untuk papan utama atau Rp5 miliar untuk papan pengembangan.

Calon emiten juga harus memiliki paling kurang satu orang direktur yang memiliki keahlian dengan latar belakang teknik dan pengalaman kerja di bidang pertambangan setidaknya lima tahun dalam tujuh tahun terakhir.

Perusahaan tambang yang ingin IPO juga harus memiliki sertifikat clear and clean dan studi kelayakan, serta memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Nomor I-A.Maftuh Ihsan

 Sumber : Bisnis Indonesia, 12 Desember 2014

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 17 Desember 2014 09:15 )
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL