Indonesian Mining Association


  • Buat akun
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Luas Lahan Pertambangan Besar Mulai Dipapras

Surel Cetak PDF

Pengusaha tak mengkhawatirkan penciutan lahan pertambangan akan memukul bisnis mereka

Muhammad Yazid

JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengklaim telah menyelesaikan renegosiasi kontrak dengan 68 perusahaan pemegang kontrak karya (KK) maupun perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B). Pemerintah juga telah meminta komitmen perusahaan pertambangan untuk menciutkan wilayah tambangnya sebagai bagian dari renegosiasi.

Sukhyar, Direktur Jenderal Mineral dan Barubara Kementerian ESDM mengatakan, setelah menandatangani memorandum of understanding (MoU) amandemen kontrak, lahan tersebut harus segera dikembalikan ke negara. "Lahan yang dikembalikan perusahaan statusnya akan lang-sung menjadi wilayah pencadangan negara (WPN) atau wilayah usaha pertambangan (WUP)," ungkap Sukhyar, Selasa (23/9).

Beberapa perusahaan yang sudah bersedia mengembalikan lahannya kepada negara adalah PT Freeport Indonesia, PT Newmont Nusa Tenggara, PT Adaro Indonesia (lihat tabel). Namun sayang, Sukhyar enggan merinci total lahan tambang yang sudah dikembalikan perusahaan tersebut kepada negara. Yang jelas, semua lahan yang dikembalikan tersebut statusnya masih greenfield alias belum diusahakan oleh pemilik tambang baik dalam kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi.

Menurut dia, sejumlah lahan yang akan dikembalikan perusahaan tersebut masih belum bisa dieksekusi oleh pemerinah lantaran harus menunggu peraturan pelaksanaannya. "Untuk penetapan status lahan pengembalian itu, kami masih menunggu terbitnya revisi PP Nomor 23/2010, kalau belum terbit pengembalian belum bisa dieksekusi," kata Sukhyar.

Edi Prasodjo, Direktur Pengusahaan dan pembinaan Mineral Kementerian ESDM menambahkan, pengembalian lahan yang dilakukan pengusaha sejatinya berdasarkan usulan pengusaha sesuai dengan rencana jangka panjang.

Apalagi, status lahan tersebut masih greenfield sehingga tidaR akan mengganggu kinerja perusahaan. "Tidak akan mengganggu," kata dia.

Kementerian ESDM siap mempertimbangkan masukan pengusaha mengenai rencana jangka panjang perusahaan yang berkaitan dengan penggunaan lahan tambang. Misalnya saja, renegosiasi dengan PT J Resources Bolaang Mongondow yang belum final re-negosiasinya karena terkendala poin penciutan lahan.

Menurut Edi, hingga sekarang pemerintah masih membicarakan jumlah lahan yang akan dikembalikan anak usaha PT J Resources Asia Pasifik Tbk tersebut. "Mereka masih menghitung luas lahannya, mereka masih menawar untuk pengembalian secara bertahap," ujar Edi.

Tak berdampak

Sementara itu, Garibaldi Thohir, Presiden Direktur PT Adaro Energy Tbk, induk usaha PT Adaro Indonesia mengatakan, pihaknya sudah menyetujui enam poin renegosiasi termasuk pengurangan lahan tambang milik perusahaan. "Ketentuan utama yang kami disepakati sudah sejalan dengan harapan kami untuk menjadi aset bangsa," kata dia dalam keterbukaan di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Sementara, melalui penjelasan tertulis Ratih Amri, Sekretaris Perusahaan PT Vale Indonesia Tbk, kepada otoritas BEI, menyatakan, hasil kesepakatan renegosiasi dalam MoU amendemen kontrak belum mengikat kedua belati pihak. Menurut dia, renegosiasi masih dilanjutkan tahapannya dalam pembahasan amandemen kontrak. "Karena pembicaraan mengenai enam butir utama perubahan kontrak karya masih berlangsung dan belum final, saat ini belum berdampak nyata terhadap perusahaan," kata dia.

 Sumber : Kontan, 24 September 2014

 

Hilirisasi Industri Terkendala Kebijakan Fiskal

Surel Cetak PDF

JAKARTA. KOMPAS. Pengembangan industri mineral melalui kebijakan hilirisasi industri terkendala kebijakan fiskal yang mewajibkan industri membayar Pajak Pertambahan Nilai 10 persen jika komoditas mineral diolah di dalam negeri. Kendala yang lain adalah belum adanya harmonisasi kebijakan pengembangan sektor industri manufaktur dengan industri mineral.

Direktur Jenderal Mineral dan Barubara Kementerian ESDM R Sukhbir mengatakan hal itu. Rabu 123 9). di Jakarta, saat menjadi pembicara kunci dalam seminar bertema "Strategi Hilirisasi dan Masa Depan Sektor Pertambangan". Direktur Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Badan Koordinasi Penanaman Modal Hanung M Rahmat dan Ketua Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia Poltak Sitanggang juga tampil sebagai pembicara.

Sukhyar mengungkapkan, pengembangan industri mineral merupakan keharusan. Lebih dari 40 tahun industri pertambangan di Indonesia tak beranjak maju. Indonesia masih saja menjadi pengekspor komoditas pertambangan primer. Padahal, negara-negara maju mulai menggarap industri manufaktur dengan membangun industri mineral.

Saat ini, kebijakan sektor pertambangan tidak lagi semata-mata melihat aspek pasokan, tetapi bergeser ke permintaan.

"Sektor industri mau mengembangkan industri manufaktur dan industri lainnya yang seperti apa Dari sisi hulu, kami akan mengamankan bahari baku mineralnya," ujar Sukhyar.

Meski demikian, Sukhyar menyatakan, hingga saat ini belum ada kejelasan pembangunan sektor industri. Masih ada kesenjangan antara permintaan dan ketersediaan.

Selain masalah sinkronisasi, kebijakan fiskal dalam bentuk pengenaan PPN kepada komoditas pertambangan yang diolah di dalam negeri juga menjadi kendala Komoditas pertambangan yang akan diproses atau dimurnikan di dalam negeri oleh pihak lain justru dikenai PPN, sementara yang langsung diekspor dalam bentuk barang mentah tidak kena PPN.

Pemerintah sedang mengupayakan agar kendala seperti itu bisa diatasi. Saat ini, ujar Sukhyar, masih ada pemerintah daerah yang menghambat berkembangnya industri hilir secara nasional karena menghalangi komoditas pertambangan yang akan diolah di daerah lain.

Konsistensi

Poltak mempertanyakan konsistensi kebijakan pemerintah di sektor pertambangan, misalnya dalam hilirisasi industri pertambangan. Perusahaan pertambangan dilarang mengekspor komoditas pertambangan agar diolah di dalam negeri. Namun, semangat membangun industri hilir terkendala infrastruktur.

Poltak menyebutkan, defisit listrik hingga 6.000 megawatt menjadi pemicu industri tidak bisa beroperasi.

Hanung mengatakan, belum tertariknya perbankan nasional membiayai investasi industri hilir mineral karena risiko bisnisnya masih tinggi Namun, sejauh ini investasi asing pada sektor pertambangan masih relatif bagus dibandingkan investasi dalam negeri yang menurun. (MAS)

 Sumber : Kompas, 24 September 2014

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 01 Oktober 2014 10:28 )
 

Govt to Issue More Mining Policy

Surel Cetak PDF

Tito Summa Siahaan

The government is expected to issue more regulations on the mining sector in order to complete its value-added policy, according to R. Sukhyar, director general for coal and mineral resources at the Ministry of Energy and Mineral Resources.

Sukhyar said the government plans to impose domestic market obligations on all refined minerals in an effort to develop the local industry.

"However, we must have a industrial road map first, so that we can determine the domestic market obligation," he added.

A domestic market obligation refers to the quantity of coal and mineral resources that must be sold in the local market

After five years of little progress, the 2009 Mining Law, which aims to add value to the nation’s mineral resources, had finally made headway with the miners yielding to demands by the government to commit to in-country processing and refining.

Sukhyar, citing the Energy and Mineral Resources Ministry’s data, said the policy may see investment of more than $8 billion in refining facilities in Indonesia.

According to the ministry’s projection, Indonesia would have the capacity to refine 18.7 million metric tons of nickel ore into ferronickel, nickel-matte, nickel pig iron or other products by 2018-more than double the current capacity.

The capacity to refine bauxite into smelter-grade alumina or chemical-grade alumina may reach 20 million tons by 2018, compared to a meager 1.1 million tons now.

Sukhyar said the high availability of metals domestically should be followed up with the development of manufacturing industries.

The director general cited the properties of smelter-grade alumina, which can be refined into aluminum and ultimately into aluminum alloy.

Aluminum alloy, a mixture of aluminum and rare earth elements, is often used for engineering purposes.

This situation prompts us to continue reviewing the potential value of our mineral resources," Sukhyar said.

The director general added that the government may also take another look at its value-added tax regulation affecting the mining sector.

He said he had received complaints from companies about having to pay taxes on minerals while still undergoing the value-added process.

"Those companies want to be exempt from the value-added tax," Sukhyar said.

He added that he had reported those complaints to the Finance Ministry, which is in charge of the matter.

 Source : JakartaGlobe, September 24, 2014

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 01 Oktober 2014 10:26 )
 

Gubernur Kuasai Izin Pertambangan

Surel Cetak PDF

Ira Sasmita

JAKARTA. Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Daerah (RUU Pemda) akan disahkan pada rapat paripurna DPR, Selasa (23/9) besok. Pecahan revisi UU Nomor 32 Tahun 2004 ini mengatur penguatan kewenangan gubernur dan pemerintahan tingkat provinsi.

Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah mengatakan, kewenangan gubernur dalam RUU Pemda diperkuat. Salah satunya, gubernur memegang kewenangan penuh terkait izin dan pengelolaan pertambangan, pengelolaan hutan, kelautan, dan perikanan.

"Tadinya kewenangan itu ada di kabupaten/kota. Kami pindahkan ke gubernur karena ini kewenangan yang bersifat ekologis, rawan dengan penyimpangan," kata Djohermansyah, di kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (22/9).

Selama ini, menurut dia, sulit mengontrol implementasi kewenangan yang bersifat ekologis tersebut karena dijalankan oleh 497 kabupaten/kota ditambah daerah pemekaran. Jika dikelola pemerintahan provinsi, diharapkan pengawasan dan fungsi kontrol berjalan lebih baik.

Selain itu, dari aspek sumber daya manusia, pemerintahan tingkat provinsi lebih mencukupi, baik kuantitas maupun kualitas. Ketersediaan personel yang ahli mengurus tambang, kehutanan, perikanan, dan kelautan lebih baik di provinsi. "Kalau di kabupaten, kadang Dinas Pertambangan kepala dinasnya enggak ngerti atau bukan ahli pertambangan," ujar Djohermansyah menjelaskan.

Selain kewenangan menyangkut aspek ekologis, RUU Pemda juga mengakomodasi pengaturan aspek sektoral lain menjadi lebih efektif. Misalnya, pengurusan izin sekolah dan rumah sakit.

RUU Pemda mengatur kewenangan menyangkut pendidikan dasar diatur oleh pemerintah kabupaten/kota. Lalu, pendidikan tingkat menengah diatur oleh pemerintah provinsi. Sementara, pendidikan tinggi diatur pemerintah pusat.

Begitu pula pengaturan izin rumah sakit. Pemerintah kabupaten/kota berwenang mengatur rumah sakit tipe C dan D. Sementara, rumah sakit tipe B diatur pemerintah provinsi. Pemerintah pusat mengatur rumah sakit tipe A.

"Jadi, ini supaya ada clear cut, jangan impit-impitan, overlapping antara pemerintah pusat dan provinsi, atau provinsi dengan kabupaten/kota. Supaya jangan ada tumpang-tindih," ungkap Djohermansyah.

Pemerintah mengajukan revisi UU Pemerintahan Daerah Nomor 32 Tahun 2004 sejak 2011 lalu. UU tersebut dibedah menjadi tiga rancangan, yakni RUU Pemda, RUU Pilkada, dan UU Desa, yang sudah disahkan bulan lalu. RUU Pemda sudah disepakati dalam pengambilan keputusan tingkat pertama di Komisi II pada 3 September lalu. ed fitriyan zamzami

 Sumber : REPUBLIKA, 23 September 2014

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 01 Oktober 2014 10:12 )
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL