Indonesian Mining Association


  • Buat akun
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Tak Penuhi Syarat, Izin Ekspor Newmont Terhambat

Surel Cetak PDF

JAKARTA - Kegiatan ekspor konsentrat tembaga PT Newmont Nusa Tenggara berakhir hari ini (20/5). Sementara saat ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih melakukan evaluasi.


Apabila dalam hasil evaluasi, permohonan izin ekspor yang dilakukan oleh Newmont belum emmenuhi persyaratan. Maka, Kementerian ESDM belum akan memberikan rekomendasi tersebut ke Kementerian Perdagangan.


Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono mengatakan, belum mendapatkan hasil dari tim yang masih mengevaluasi permohonan ekspor Newmont.


“Yang jelas jika belum memenuhi persyaratan, kita tidak akan memberikan rekomendasi ekspor tersebut,” terangnya kepada KONTAN, Kamis (19/5).

Adapun persyaratan yang harus ditempuh Newmont, adalah terkait dengan perkembangan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter), di Gresik, Jawa Timur, berkapasitas bahan baku 2 juta ton konsentrat tembaga menelan investasi hingga US$ 2,1 miliar. Yang sedianya dilakukan kerjasama dengan PT Freeport Indonesia.


Bambang bilang, ekspor yang diminta oleh Newmont tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya. Yakni berkisar 430.000 ton konsentrat untuk enam bulan kedepan. “Kita tunggu saja evaluasinya,” tandasnya.


Sementara Juru bicara Newmont, Rubi Purnomo mengatakan pihaknya sudah mengajukan permohonan perpanjangan izin ekspor tersebut sejak April kemarin. Namun hingga kini Kementerian ESDM belum menerbitkan rekomendasi Surat Persetujuan Ekspor (SPE).


"Kami berharap izin segera dikeluarkan sehingga tidak menganggu kegiatan operasi di Batu Hijau," katanya kepada KONTAN, Kamis (19/5).

Rubi menuturkan, pengajuan perpanjangan sejak April itu sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No. 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan Mineral Ke Luar Negeri Hasil Pengolahan dan Pemurnian.


Dalam beleid itu disebutkan permohonan perpanjangan izin paling cepat diajukan 45 hari dan paling lambat 30 hari sebelum masa berlaku ekspor berakhir. "Kami senantiasa berkoordinasi dengan Kementerian ESDM," tandasnya.

 

Sumber : Kontan.co.id, 20 Mei 2016

Terakhir Diperbaharui ( Selasa, 24 May 2016 04:30 )
 

DPRD Akui Tidak Mudah Bangun Smelter

Surel Cetak PDF

TIMIKA – Rombongan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika mengunjungi PT Smelting, perusahaan peleburan tembaga dan emas di Gresik, Jawa Timur, Rabu (18/5) kemarin. Para wakil rakyat menerima presentasi pihak perusahaan sebagai gambaran terkait rencana pembangunan smelter di Timika.

            Manager PT Smelting Gresik, Prayoga, mengatakan ada dua syarat mutlak untuk membangun sebuah smelter. Pertama, harus ada pabrik pupuk dan pabrik semen. Kedua pabrik ikutan ini bertujuan untuk memanfaatkan hasil bangunan (limbah) yang dihasilkan dari peleburan tembaga dan emas.

            Prayoga menjelaskan, dari hasil peleburan tersebut menimbulkan Asam Sulfat H2So4 yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pupuk. Disana namanya PT Pupuk Gresik. Sementara butiran dari peleburan tembaga menjadi salah satu produk samping untuk industri semen, disana PT Semen Gresik.

            Tidak itu saja, berdasarkan rilis Humas DPRD Mimika menjelaskan, bahwa smelter juga memiliki buangan lainnya berbentuk Gypsum atau air limbah yang digunakan sebagai bahan baku industri semen.

            Sedangkan lumpur Anoda merupakan produk dari pabrik permurnian. Dimana produk ini mengandung logam mulia seperti emas dan perak, selanjutnya dikirim ke pabrik pengolahan logam mulia untuk proses permurnian selanjutnya.

            “Syarat dua perusahaan pupuk dan semen harus ada. Sebab dari hasil proses peleburan tembaga dan emas tersebut akan menimbulkan bahan kimia yang sangat berbahaya bagi lingkungan. Karena itu, PT Smelting ini seluruh buangan limbahnya digunakan atau dimanfaatkan oleh perusahaan lain yaitu, Pupuk Gresik dan Semen Gresik,” jelas Prayoga.

            Lebih lanjut Prayoga, PT Smelting di Gresik merupakan satu-satunya pabrik peleburan tembaga yang ada di Indonesia. PT Smelting didukung oleh dua pertambangan terbesar yaitu, PT Freeport Indonesia (PTFI) sebagai mitra dan PT Newmont Batu Hijau.

            PT Newmont Batu Hijau sebagai penyedia material bahan baku tembaga, yang menjamin kesinambungan proses produksi PT Smelting. Walaupun pada akhirnya PT Newmont sudah tidak beroperasi lagi.

            PT Smelting Gresik ditopang empat perusahaan besar sebagai pemilik saham antara lain, Mitsubishi Material Corporation 60,5 persen, PT Freeport Indoensia 25 persen, Mitsubishi Corporation Unimetal Ltd 9,5 persen dan Nippon Mining and Metal Co.Ltd 5 persen.

            Kesempatan itu, sejumlah anggota dewan menanyakan beberapa hal, termasuk dana investasi awal sebuah pabrik smelter, daya listrik yang dibutuhkan, lokasi lahan yang memadai, serta manfaat-manfaat dari beroperasi smelter di Gresik.

            Sekretaris Komisi B, Athonius Kemong, SIP dalam kesempatan itu mengatakan, persoalan pembangunan smelter di Timika Papua, telah menjadi isu yang paling hangat belakangan ini. Karena itu, hasil dari kunjungan ini akan dikoordinasikan dengan pemerintah Papua.

            Sebab menurutnya, rencana pembangunan smelter ini sudah direncanakan Gubernur maupun Bupati sejak lama. Rencana inipun telah menjadi pekerjaan rumah pemerintah dan legislatif untuk segera mengambil keputusan.

            “Dengan adanya Smelter dibangun di Papua juga ada manfaatnya, terutama soal lapangan pekerjaan. Sehingga untuk perusahaan-perusahaan lain dapat juga kita dorong untuk ada, kenapa tidak bisa,” katanya.

            Ketua Komisi A, Saleh Alhamid mengatakan untuk membangun sebuah smelter di Timika ada hal-hal pokok yang harus menjadi perhatian semua pihak. Terutama pabrik ikutan dari smelter harus ada untuk mengelolah limbah buangan. Bila tidak, limbah tersebut akan sangat berbahaya bagi lingkungan dan manusia.

            Syarat lain, menyangkut pasokan daya listrik, lahan, serta Sumber Daya Manusia (SDM) juga harus dipersiapkan. Hal inilah menjadi pertimbangan legislatif untuk memberikan pertimbangan kepada pemerintah sebelum memutuskan membangun smelter.

            Ketua Komis C, Muh Nurman S Karupukaro, mengatakan pembangunan smelter bukanlah hal yang mudah, setelah melihat langsung proses peleburan logam di PT Smelting. Karena itu, dia mengajak semua pihak menyatukan pendapat membahas persoalan ini.

            Nurman mengakui bahwa PT Freeport Indonesia saat ini dalam situasi yang sulit lantaran kontrak karya belum pasti. Untuk itu perlu ada dukungan dari semua pihak agar Freeport segera mendapat kepastian operasi. Dengan adanya kepastian kontrak karya, Freeport bisa saja ikut memikirkan pembangunan smelter.

            Setelah hampir dua jam menerima presentasi, para wakil rakyat Mimika, perwakilan PT Freeport dan rombongan, selanjutnya melakukan touring, dengan mengelilingi obyek-obyek di kawasan PT Smelting. Mulai dari awal konsentrat tiba di pelabuhan hingga peleburan tembaga dan emas.

            Pada Kamis (19/5) hari ini, rombongan anggota DPRD Mimika masih akan melakukan pertemuan dengan pemerintah Kabupaten Gresik.

 Sumber : Radar Timika, 19 Mei 2016

Terakhir Diperbaharui ( Selasa, 24 May 2016 04:18 )
 

Naskah Revisi UU Minerba Versi DPR dan ESDM Rampung

Surel Cetak PDF

JAKARTA - Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memastikan revisi Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara selesai tahun ini. Naskah revisi tersebut telah selesai disusun dan akan dibawa ke sidang Paripurna.

Anggota Komisi VH DPR dari Fraksi Golkar Satya W. Yudha mengatakan naskah akademis revisi UU Minerba sudah diserahkan ke Badan Legislasi. Setelah itu naskah tersebut akan diplenokan. "Setelah diplenokan baru dibawa ke Paripurna," kata Satya di Jakarta, Senin (16/5).

Satya sedikit mengungkapkan revisi UU Minerba versi DPR menegaskan larangan ekspor mineral mentah (ore). Dia menegaskan semua produk mineral harus mendapatkan peningkatkan nilai tambah melalui pengolahan dan pemurnian di dalam negeri (smelter). Namun dia belum membeberkan waktu pembahasan naskah revisi UU

Minerba dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). "Kami pastikan revisi UU Minerba selesai sebelum akhir tahun ini," tegasnya.

Secara terpisah. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot menuturkan revisi UU Minerba merupakan inisiatif dari DPR. Oleh sebab itu pihaknya menunggu naskah revisi UU dari wakil rakyat tersebut selesai. Dia menegaskan pihaknya telah menyelesaian draft usulan revisi UU No. 4 Tahun 2009 tersebut "Begitu DPR selesai maka kami juga menyampaikan draft usulan," ujarnya.

Bambang enggan membocorkan isi draf revisi UU Minerba versi Kementerian ESDM. Dia menuturkan akan ada Daftar Inventaris Masalah (DIM) sebagai langkah berikutnya setelah naskah revisi UU dari kedua belah pihak selesai. Nantinya DIM itu akan dibahas dan begitu selesai akan dibawa ke sidang paripurna DPR. Dia memperkirakan revisi UU 4/2009 tersebut bisa selesai tahun ini. "Kami berharapnya tahun ini bisa selesai," ujarnya.

Revisi UU Minerba sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di 2014. DPR menargetkan revisi UU tersebut rampung pada pertengahan 2016 ini. Salah satu faktor yang membuat UU ini direvisi lantaran terbitnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam UU Pemda Bupati/Walikota tak lagi berwenang dalam menerbitkan dan mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP). Sedangkan dalam UU Minerba Bupati/Walikota diberi kuasa terhadap IUP

Oleh sebab itu revisi UU Minerba akan mengikuti ketentuan dalam UU Pemda terkait wewenang Bupati/Walikota. Nantinya IUP hanya diterbitkan dan dicabut oleh Gubernur.

 Sumber : Investor Daily, 17 Mei 2016

Terakhir Diperbaharui ( Selasa, 24 May 2016 04:12 )
 

Hilirisasi Jadi Fokus Revisi UU Pertambangan

Surel Cetak PDF

Rancangan akademik revisi UU Minerba sudah masuk Badan Legislasi DPR

Pratama Guitarra

JAKARTA - Pembahasan revisi Undang Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba) masuk babak baru." Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) , yang menjadi inisiator per-I ubahan UU Minerba sudah menuntaskan naskah akademik RUU Minerba yanp baru. DPR yakin, revisi UU Minerba bisa kelar dan berlaku tahun ini juga Menurut Satya W j Yudha, Anggota Komisi VII, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengatakan, revisi UU Minerba sudah masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) tahun ini. Dengan begitu, pembahasan harus tuntas tahun ini juga Saat ini, Komisi VII DPR sudah merampungkan naskah akademik RUU Minerba tersebut. Badan ini pun sudah menyerahkan rancangan tersebut ke Badan Legislasi (Baleg) DPR sebelum mendapat persetujuan di sidang paripurna "Sudah ada di Baleg, setelah itu bakal kami plenokan sebelum dibawa ke sidang paripurna," katanya kepada KONTAN, Senin (16/5).

Ia berharap dengan beberapa tahap persidangan lagi, rancangan aturan ini sudah bisa rampung akhir tahun ini. Namun Satya tidak merinci jadwal pembahasan rancangan peraturan ini dengan insta-si terkait yakni Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Untuk sementara, Satya tidak mau merinci pasal-pasal penting yang ada dalam rancangan UU Minerba tersebut. Termasuk isu yang krusial seperti pengajuan perpanjangan kontrak pertambangan dari 10 tahun menjadi cukup dua tahun sebelum habis masa kontrak.

Ia hanya bilang, hal yang mendasar yang menjadi perhatian dalam beleid ini adalah soal program hilirisasi pertambangan. Menurutnya, bila beleid ini sudah sah menjadi undang-undang, tidak ada lagi perusahaan tambang yang boleh mengekspor tambang mentah atau ore.

Nanti; seluruh penambang yang ingin menjual hasil tambang ke luar negeri harus sudah berbentuk bahan olahan alias sudah dimurnikan {smelter). "Nah, saat ini Menteri ESDM melanggar UU karena sudah memberikan rekomendasi ekspor ke beberapa perusahaan," kata Satya

Tunggu DPR

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono bilang, saat ini pihaknya sudah menyiapkan rancangan UU Minerba baru versi pemerintah.

Namun rancangan ini belum bisa pemerintah keluarkan lantaran menunggu rancangan dari wakil rakyat. "Draf counternya belum bisa keluar sebelum DPR memanggil kami untuk membahasnya," katanya ke KONTAN yang sama-sama berharap aturan ini bisa berlaku tahun ini juga

Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (Apemindo) Ladjiman Dama-nik berharap, UU Minerba yang baru sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 33 tentang kedaulatan sumber daya alam (SDA) yang harus bisa negara kuasai demi kemakmuran masyarakat.

Dengan berlandaskan hukum dasar tersebut, seharusnya di dalam UU Minerba, semua bentuk perizinan kontrak karya (KK) atau biasa disebut rezim kontrak harus berubah menjadi rezim perizinan saja. Lewat skema perjanjian ini, investor asing yang ingin berbisnis tambang mineral di Indonesia harus mau menjalin kerjasama dengan skema ber-model business to business. "Bukan private to government," tandasnya

Untuk itu, pemerintah harus segera membentuk induk usaha perusahaan BUMN tambang yang bisa bernegosiasi dengan investor asing.

 Sumber : Kontan, 17 Mei 2016

Terakhir Diperbaharui ( Selasa, 24 May 2016 04:11 )
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL