Indonesian Mining Association


  • Buat akun
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Freeport and Government Conclude Deal

Surel Cetak PDF

By Rangga Prakoso

Jakarta. R. Sukhyar, director general for coal and mineral resources at the Ministry of Energy and Mineral Resources, announced on Monday that the government had reached a conclusion in the talks of renegotiating a contract with Freeport Indonesia.

Freeport Indonesia is one of the holders of a contract of works. The government is seeking to negotiate new terms as a consequence of the 2009 Mining Law.

Sukhyar said that both Freeport and the government had agreed on the six points being negotiated in the talks, namely an added-value obligation, a reduction in the concession area, local content requirement, a higher royalty rate, divestment obligation and a new contractual period.

“All has been agreed, we just need to amend the contract,” he said.

Sukhyar said Freeport agreed to refine all of its processed copper output — known as copper concentrates — domestically starting in 2017.

Freeport owns the rights to develop and exploit the Grasberg mine in Papua, the largest gold mine and the second-largest copper mine in the world.

The miner currently refines 30 percent of its copper concentrates at a smelting facility in East Java and had agreed to supply the remainder to two new facilities that will be built by state-controlled miner, Aneka Tambang, and Indosmelt.

Sukhyar said Freeport had also agreed to cut its concession size to 127,000 hectares from 212,000 hectares even though some of the returned land may hold gold reserves.

“Actually, they only need 10,000 hectares for exploitation as they have gone underground,” he added.

Furthermore, Freeport had agreed to comply with the regulation on the new royalty rate for copper, gold and silver with 4 percent, 3.75 percent and 3.25 percent, respectively, Sukhyar said.

The mining giant also agreed to divest 30 percent of its shares to local entities until the end of its contract in 2021, Sukhyar said, adding that the central government will become priority buyers for the stake, followed by the regional governments and the private sector.

“If it [the share] is being offered to the government then [the valuation] will not be based on the market price but on replacement cost. The cost already incurred is the amount we will pay,” he added.

The development would certainly give a massive boost to the government’s efforts to take more benefits from the country’s mineral resources as Freeport is the largest miner renegotiating new terms.

Freeport had previously stated that it wants another 20-year extension on its contract and its compliance with the government’s terms may grant them their wishes. Freeport Indonesia planned to invest $17 billion to develop its Grasberg mine until 2041.

 Source : JakartaGlobe, April 08, 2014

Terakhir Diperbaharui ( Kamis, 10 April 2014 07:03 )
 

Divestasi Diperlonggar Jadi 30%

Surel Cetak PDF

REVISI PP NO. 24/2012


JAKARTA-Pemerintah akan melonggarkan aturan divestasi bagi perusahaan pertambangan asing yang area pertambangannya berada di dalam tanah (underground) berupa kewajiban divestasi saham 30% saja. Padahal sebelumnya kewajiban besaran minimalnya dipatok sebesar 51%.

Dirjen Mineral dan Barubara R. Sukhyar menyatakan insentif ini tengah digodok dalam revisi PP No.24/2012 yang merupakan perubahan atas PP No.23/2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Pertimbangannya, investasi yang dibutuhkan pada pertambangan bawah tanah ini cukup besar.

"Ketetapan divestasi 51% itu adalah batasan. Nah, pada revisi yang tengah digodok ini, pengusaha tambang yang melakukan pengusahaan tambang di bawah tanah dibolehkan melakukan divestasi 30% saja. Artinya, nanti perlakuannya dibedakan dengan tambang terbuka," katanya. Senin (7/4).

Sebagai gambaran, pasal 97 ayat 1 PP No.24/2012 menyebutkan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) bermodalkan asing, setelah 5 tahun sejak berproduksi wajib melakukan divestasi sahamnya secara bertahap, sehingga pada tahun ke-10 komposisi minimal 51 % dimiliki peserta lokal.

Rinciannya, pada tahun ke-6 divestasi sebesar 20%, tahun ke-7 menjadi 30%, tahun ke-8 menjadi 37%, tahun ke-9 menjadi 44% dan pada tahun ke-10 menjadi 51%. Saham divestasi tersebut akan ditawarkan ke pemerintah pusat, daerah atau perusahaan swasta nasional.

Berkaitan dengan ketetapan ini, pemerintah kini juga tengah melakukan renegosiasi dengan perusahaan tambang mineral. Beberapa perusahaan tambang besar itu antara lain PT Freeport Indonesia, PT Newmont Nusa Tenggara, PT Vale Indonesia. Khusus renegosiasi dengan Freeport, pemerintah dan perusahaan itu kini tengah terjadi negosiasi yang alot terhadap sejumlah isu, salah satunya adalah kewajiban divestasi.

Pemerintah sepertinya luluh dengan hanya mewajibkan Freeport Indonesia untuk melakukan divestasi sahamnya hanya 30% dengan alasan area pertambangan perusahaan yang berpusat di Amerika ini masuk dalam kategori pertambangan bawah tanah.

"Kami memutuskan kewajiban divestasi bagi Freeport sebesar 30% saja karena area pertambangannya kan di dalam tanah," ungkapnya.

Menanggapi hal ini, juru bicara Freeport Daisy Primayanti ke- pada Bisnis mengatakan pihaknya belum mendapat konfirmasi dari pemerintah terkait revisi tersebut, namun, dia menyebutkan bahwa perusahaan tetap bersikukuh akan melepas saham divestasi maksimal 20% saja.

"Kami tetap pada permintaan awal bahwa divestasi maksimal 20% saja dan didasarkan pada nilai yang wajar," katanya.

Sebagai gambaran, untuk mengembangkan pertambangannya, Freeport sudah membenamkan dana investasi yang tidak sedikit jumlahnya. Tercatat hingga 2041 . mendatang, perusahaan sudah menyiapkan dana investasi mencapai US$16,9 miliar. Rinciannya, pada 2012 hingga 2021, Freeport siap menanamkan investasinya sebesar US$9,8 miliar. Sementara sisanya untuk investasi selanjutnya. (M. Taufiqul Rahman)

 Sumber : Bisnis Indonesia, 08 April 2014

Terakhir Diperbaharui ( Kamis, 10 April 2014 06:59 )
 

ESDM Minta Bangun Smelter Jangan Kebanyakan

Surel Cetak PDF

Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta agar para investor untuk tidak membangun smelter secara banyak. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM R.Sukhyar menyatakan bahwa untuk menjaga nilai dan harga dari produk tambang dan juga cadangannya, maka pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) tidak dilakukan dalam kuantitas yang banyak.

Sukhyar mengakui bahwa para pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) banyak yang menginginkan untuk membangun smelter akan tetapi tidak semua pemegang IUP harus membangun smelter. "Tidak semua harus membangun smelter, akan tetapi dikembalikan lagi kemampuan finansialnya karena membangun smelter itu membutuhkan dana yang tidak sedikit dan pasokan listrik yang cukup," ungkap Sukhyar di Jakarta, Senin (7/4).

Menurut dia, pembatasan pembangunan smelter tersebut dengan tujuan untuk menjaga harga mineral yang telah dimurnikan agar tidak mengalami penurunan di pasaran dan cadangan mineral di Indonesia pun tidak habis karena banyak yang melakukan eksplorasi. Kita ingin jangan sampai semua orang membangun smelter sehingga produk di pasaran juga membanjir," tuturnya.

Ia menyatakan setidaknya ada 25 IUP yang akan merampungkan pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian pada tahun ini. Dari 25 IUP, sambung dia, itu merupakan sebagian kecil berdasarkan data yang tercatat di Kementerian ESDM sejumlah 253 IUP. Namun dari jumlah tersebut hanya 66 yang serius membangun smelter.

Dia menambahkan, dari 66 pemegang IUP tersebut, 25 diantaranya bakal menyelesaikan pembangunan smelter di tahun ini. "Yang serius ternyata ada 66, kita lakukan audit terhadap kemajuan mereka. Smelter nikel 29, bauksit 8, besi 8, mangan 3, timbal dan seng 1. Kalau yang hanya pengolahan lebih banyak lagi. Jadi yang sudah hampir 100% ada 25 dan yang 50% ada 10," ucap Sukhyar.


Diberikan Insentif

Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM, Dede I Suhendra mengatakan, insentif hanya akan diberikan kepada perusahaan yang patuh terhadap pemerintah dan telah berkomitmen membangun smelter. Namun jika tidak nurut pemerintah tidak akan membantu kesulitan yang dialami perusahaan tambang. "Tapi kalau perusahaannya nurut membangun smelter kita akan bantu, kita tidak mungkin menghambat. Kita akan ajukan segera untuk pemberian insentif," katanya.

Tidak hanya PT Freeport dan Newmont Nusa Tenggara, pemerintah siap membantu kesulitan semua perusahaan tambang yang menghadapi kesulitasn dalam proses pembangunan smelter. Misalnya, terkait dengan tata ruang yang belum dituntaskan oleh pemerintah daerah sehingga banyak perusahaan yang mengeluh terkendala masalah lahan. "Mereka banyak yang mengeluh terkendala lahan kemudian pindah lagi lokasi smelternya. Ada yang pindah ke kawasan industri tapi amdainya bukan di kawasan industri jadi harus pindah lagi," terangnya.

Selain itu, banyak investor yang masih ragu dengan kebijakan ini apakah nantinya bakal berubah lagi atau tidak. Lantaran penerapan regulasi ini mendekati dengan pemilihan umum. "Banyak yang beranggapan kalau regulasi akan berubah lagi karena akan pemilu akhirnya butuh kepastian yang lebih pasti lagi,jelasnya.


Tim Pengawas

Kementerian ESDM bersama Kementerian Perdagangan (Kemendag) juga telah membentuk Tim Khusus untuk mengawasi ekspor mineral. Tim akan bekerja di berbagai lini mengawal kebijakan pemerintah agar dapat berjalan secara efektif. "Kementerian ESDM dengan Kementerian Perdagangan membentuk tim khusus untuk memonitor perusahaan - perusahaan yang memhangun smelter,”ungkap Wakil Menteri ESDM, Susilo Siswoutomo.

Susilo menegaskan, perusfahaan-perusahaan pertambangan yang akan melakukan ekspor mineral harus menyerahkan bukti kesungguhan dalam bentuk mata uang dollar AS di satu bank. Selain itu, mereka juga harus mempunyai milestone yang baik yang diawasi dengan baik setiap satu bulan, dan kalau mereka tidak membangun, stop semuanya, uangnya habis.

Pemegang Kontrak Karya Mineral Logam dan IUP Operasi Produksi Mineral Logam diperbolehkan untuk melakukan penjualan ke luar negeri diam jumlah tertentu hasil pengolahan, termasuk hasil pemurnian setelah memenuhi batasan minimum pengolahan dan pemurnian. Selain itu, ekspor ke luar negeri juga dikenakan Bea Keluar dari 25% sampai 60%.

Penjualan hasil pengolahan Mineral Logam ke luar negeri tersebut tidak berlaku untuk untuk, nikel, bauksit, timah, emas, perak dan kromium.

"Produk olahan berupa konsentrate dengan kadar tertentu masih bisa diekspor, tetapi untuk dapat ekspor, perusahaan tersebut harus sudah memulai pembangunan dan bukan hanya rencana, smelter untuk memurnikan konsentrate tersebut, ujar Susilo.

 Sumber : NERACA, 08 April 2014

 

Terakhir Diperbaharui ( Kamis, 10 April 2014 06:56 )
 

Luas Tambang Freeport dan Vale Bakal Dipangkas

Surel Cetak PDF

Mestinya ada kesempatan BUMN untuk mendapatkan saham mayoritas dalam divestasi


JAKARTA. Meski sudah menyetujui perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia dan PT Vale Indonesia, pemerintah akan resmi memberikan perpanjangan kontrak dua tahun sebelum berakhirnya masa kontrak. Namun, pemerintah menjamin kontrak keduanya sudah pasti akan diberikan lantaran keduanya bersedia untuk investasi jangka panjang.

Sukhyar, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, mengatakan, karena tidak lagi menggunakan mekanisme kontrak melainkan izin, seluruh perusahaan tambang termasuk Vale dan Freeport tentunya harus mengikuti ketentuan UU No 4/2009 tentang Mineral dan Batubara. "Misalnya luas wilayah. Nanti setelah diperpanjang kontrak, wilayah harus dikurangi menjadi maksimal 25.000 hektare (ha) karena termasuk eksploitasi mineral," kata dia, usai mengikuti diskusi yang digelar Indonesia Resources Studies (IRESS), Senin (7/4).

Seperti diketahui, masa berakhirnya, kontrak karya (KK) Freeport pada 2021 mendatang, sedangkan luas wilayah yang dikuasai perusahaan asal Amerika Serikat ini mencapai 212.950 ha. Sementara, masa KK milik Vale berakhir pada 2025, sedangkan luas wilayah tambang milik perusahaan yang bermarkas di Brazil ini mencapai 190.513 ha.

Kata Suhkyar, ketentuan administratif untuk Freeport dan Vale soal perpanjangan kontrak adalah, keduanya harus menyerahkan proposal perpanjangan kontrak ke Kementerian ESDM. Kemudian, Kementerian ESDM akan memberikan jawaban untuk Freeport pada 2019, sedangkan untuk Vale pada 2023 mendatang. "Pemerintah punya kewenangan untuk memberikan perpanjangan kontrak, tapi nanti dua tahun sebelum berakhirnya kontrak," jelas dia.

Menariknya lagi, kata Suhkyar, dari proses renegosiasi dengan kedua perusahaan itu, banyak yang telah mencapai maju. Misalnya, lahan garapan Vale yang semula 190.513 ha, kini mereka bersedia menciutkan menjadi 75.000 ha, dan Freeport dari 212.950 menjadi 125.000 ha "Sampai berakhirnya masa kontrak, luas wilayah tambang mereka tidak mesti harus 25.000 ha. Hal ini kan dibenarkan UU Minerba," kata dia.

BUMN harus dapat

Suhkyar menambahkan, khusus untuk Freeport, pihaknya memperkirakan luas areal tambang yang akan digunakan Freeport hanya sekitar 10.000 ha saja setalah tahun 2021 nanti. Sedangkan sisanya akan dikembalikan ke pemerintah untuk ditetapkan menjadi wilayah pencadangan negara (WPN).

Sedikitnya luas areal yang digunakan perusahaan tersebut lantaran metode yang dilakukan berupa kegiatan tambang bawah tanah alias underground. "Yang Freeport pakai untuk eksploitasi hanya 10.000 ha, karena penambang-annya vertikal sehingga tidak memerlukan areal tambang yang besar," kata Sukhyar.

Sementara itu, menurut dia, soal divestasisaham Freeport sebesar 30% dan Vale 40% harus dilakukan sebelum kontrak habis.

Marwan Batubara, Direktur Eksekutif IRESS mengatakan, pemberian perpanjangan kontrak merupakan kewenangan penuh dari pemerintah. Tapi, "Kewajiban divestasi tidak sebesar 51% hanya akal-akalan saja. Padahal, seharusnya negara harus menguasai kekayaan alam, harusnya ada kesempatan bagi BUMN untuk men-jadi pemegang saham mayoritas pada areal tambang yang dulunya dikelola Freeport dan Vale," kata dia. // Muhammad Yazid

 Sumber : Kontan, 08 April 2014

Terakhir Diperbaharui ( Selasa, 08 April 2014 12:49 )
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL