Indonesian Mining Association


  • Buat akun
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Karyawan Freeport Berencana Mogok, Gubernur Panggil SP PTFI

Surel Cetak PDF

Freeport Harap SP PTFI Tidak Melanjutkan Mogok

JAYAPURA. Adanya rencana aksi mogok ribuan karyawan PT Freeport Indonesia (PTFI) yang akan berlangsung selama satu bulan mulai 6 November – 6 Desember 2014, menjadi perhatian serius oleh Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH.

Bahkan Pemerintah Provinsi Papua bersama dengan DPR Papua akan memanggil Serikat Pekerja PT Freeport Indonesia (SP PTFI) ke Jayapura. Gubernur mengakui telah menandatangani surat untuk dikirim secara resmi kepada mereka di Timika.

“Saya sebentar tanda tangan surat untuk kirim mereka secara resmi dalam dengar pendapat DPR bersama Gubernur. Gubernur akan undang mereka ke sini (Jayapura), karena ini sangat mengganggu perekonomian Papua,” kata gubernur di Hotel Horison Jayapura, Kamis (30/10).

Terkait rencana mogok itu, gubernur sudah mengontak Pak Nurhadi (VP Operasi Tambang Terbuka) dan dijelaskan bahwa permintaan karyawan adalah mengganti managemen.

“Jika bicara soal kenaikan upah atau persoalan hak itu bias, tetapi jika soal manajemen itu tidak bias diminta oleh SP PTFI untuk mengintervensi urusan manajemen dengan mengganti orang itu bukan urusan mereka,” jelas Gubernur.

Bahkan, Gubernur mempertanyakan aksi mogok karyawan PTFI ini. “Seksarang dia pake siapa? Jika paka anak-anak Papua, dia pakai itu yang mereka mau jadi disuruh untuk jadi pengurus masuk dalam top manajer, itu tidak bisa, jangan pakai anak-anak Papua itu tidak boleh,” tandasnya.

Gubernur juga mencari tahu siapa dalan di belakang aksi mogok karyawan PTFI di Timika tersebut. “Siapa dalan yang dibelakan itu? Siapa yang mau jadi manajer di dalam? Kami mau cari tau jangan mengganggu keamanan dan pertumbuhan ekonomi yang sedang terjadi bagu, penerimaan pemerintah juga akan terganggu karena produksi pasti menurun,” paparnya.

Gubernur kembali menegaskan bahwa surat untuk memanggil mereka segera ditandatanganinya untuk melakukan dengar pendapat dengan DPR Papua untuk mengetahui keinginan mereka sebenarnya.

Meski rencana mogok massa akan dilakukan 6 November, namun saat ini banyak karyawan PTFI tidak bekerja lagi, sehingga Gubernur menghimbau agar mereka tidak mempengaruhi yang lain untuk aksi mogok.

“Pak Nurhadi baru lapor, anak-anak kami yang dari 7 suku itu tidak terganggu karena mereka hidupnya di situ. Jadi, jangan kamu bawa orang-orang dari mana-mana baru bikin pergerakkan, tujuannya apa? Jikan ingin buat pergerakkan di luar sana, jangan disini,” pungkasnya.

Sementara itu, pihak PT Freeport Indonesia sendiri juga mengaku telah menerima surat tentang rencana mogok itu. ”Pada tanggal 27 Oktober 2014, kami telah menerima surat yang ditandatangani bersama oleh pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUKSPKEP SPSI) (”Serikat Pekerja”) PT Freeport Indonesia, PT Puncak Jawa Power dan PT Kuwala Pelabuhan Indonesia No: 001/PUK/SPKEP/SPSI/X/2014 tertanggal 23 Oktober 2014 yang ada pokoknya memberitahukan mengenai rencana mogok kerja bersama dari tanggal 6 November hingga 6 Desember 2014,” ungkap Presiden Direktur PTFI, Rozik B. Soetjipto, dalam rilisnya yang diterima Cendrawasih Pos, kemarin.

Sehubungan rencana mogok kerja bersama tersebut, dan hal-hal yang menjadi tuntuan, alasan dan sebab mogok tersebut, maka bersama ini pihaknya selaku manajemen PT Freeport Indonesia (”PTFI”) menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Pertama, bahwa mogok kerja yang disebabkan oleh tuntutan Serikat Pekerja PTFI sesungguhnya sudah dilakukan oleh sebagian karyawan PTFI anggota Serikat Pekerja divisi operasi sejak 12 Oktober 2014 dan sampai saat ini masih berlangsung.

Kedua, tuntutan Serikat Pekerja PTFI untuk melakukan penggantian terhadap beberapa karyawan PTFI dari jajaran manajemen tidak memadai untuk dijadikan alasana tau sebab yang sah menurut aturan untuk melakukan suatu mogok kerja karena tuntutan tersebut tidak berkenan dengan pelanggaran hak-hak normative oleh perusahaan.

Ketiga, sehubungan dengan tuntutan Serikat Pekerja PTFI tersebut, jajaran manajemen PTFI maupun induk perusahaan Freeport McMoRan Inc. Telah melakukan beberapa pertemuan di Jakarta dan melalui video conference, guna mendengarkan dan menanggapi perhatian dan keluhan yang melatarbelakangi tuntutan Serikat Pekerja PTFI tersebut sebagai mana disepakati bersama dalam buku Perjanjian Kerja Bersama – Pedoman Hubungan Industrial (PKB-PHI).

Keempat, pertemuan-pertemuan tersebut bukan merupakan suatu perundingan perselisihan hubungan industrial dan karenanya tidak menyebabkan gagalnya perundingan sebagaimana dimaksud dalam aturan ketenagakerjaan.

Kelima, sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka sesungguhnya mogok kerja yang sedang berlangsung maupung mogok kerja lanjutan sebagaimana rencana Serikat Pekerja PTFI merupakan suatu mogok kerja yang tidak sah karena telah terjadi sebelumnya ada pemberitahuan tertulis dan layak perusahaan dan Disnakertran Kabupaten Mimika, dan/atau buka akibat gagalnya perundingan. Sebagaimana aturan ketenagakerjaan dan PKB-PHI yang disepakati bersama, terdapat konsekwensi terhadap para karyawan yang melakukan mogok kerja tidak sah tersebut.

”Sebagaimana kita bersama pahami bahwa mogok kerja tidak hanya akan berdampak negativ terhadap perusahaan dan para karyawan, namun juga terhadap semua pemangku kepentingan lainnya,” ujar Rozik.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, dan guna memastikan keselamatan di lokasi kerja, pihaknya menghimbau dan mengharapkan kerja sama Serikat Pekerja PTFI untuk mengarahkan para karyawan yang mogok kerja untuk kembali bekerja dan tidak melanjutkan mogok kerja sehingga dapat melanjutkan pembicaraan dengan cara yang baik.

 Sumber : Cendrawasih Pos, 31 Oktober 2014

Terakhir Diperbaharui ( Selasa, 04 November 2014 10:08 )
 

Bauxite Gap Predicted, Indonesian Ban Stays

Surel Cetak PDF

Bloomberg

Jasmine Ng

China may face a shortage of bauxite should Indonesia’s ban on ore exports last into next year, according to Melbourne-based Alumina, highlighting risks to raw-material supplies for the world’s largest aluminum industry.

There’s potential for a so-called bauxite gap of 10 million to 15 million metric tons as stockpiles in the country run out, and prices may rise, Andrew Wood, group executive of strategy and development, said at a conference in Singapore. Bauxite is used to make alumina, which is processed into aluminum.

Indonesia banned raw ore exports in January, seeking to spur investment in processing facilities in Southeast Asia’s largest economy, and R. Sukhyar, director general of minerals and coal, said on Wednesday that the curb will be kept in place. Before the restriction was imposed, Indonesia accounted for about 18 percent of global bauxite production in 2013 and was the largest supplier to China, according to Citigroup.

"The Indonesian ban, and the extent it holds, is obviously a key uncertainty for Chinese refiners," Wood said. While there are a number of potential outcomes that will take a while to play out, all reasonable scenarios are likely to increase bauxite and alumina costs, he said.

The global bauxite market will swing to a deficit of about 6.3 million tons this year from a surplus of 49.3 million tons in 2013 as production tumbles, according to Citigroup. A gap of 15 million tons is equivalent to 5.1 percent of next years estimated mined output, according to calculations based on figures in an Oct 2 report from Citigroup.

The bauxite price into China may average $75 to $80 a ton on a long-term basis, Wood said. Alumina is a partner with New York-based Alcoa in the world’s largest bauxite and alumina producer.

Bauxite prices rose 30 percent to 40 percent to $70 a ton this year in direct response to Indonesia’s ban, UBS said in an Oct 15 report The average price of Chinas bauxite imports was $59.67 a ton in September, 16 percent higher than $51.64 in January.

There is potential for the Indonesian ban to be relaxed, according to Wood. The government may permit companies building alumina refineries to ship some bauxite, or may allow exports of value-added bauxite that’s short of alumina, he said.

Sudirman Said, inaugurated as Indonesia’s new energy and mineral resources minister this week, told reporters on Tuesday the government would do "anything to maximize value of minerals for our nations self-interest" Said is among officials in the cabinet of President Joko Widodo, who were sworn in last week.

China mines bauxite domestically and supplements local supplies with shipments from overseas. Before the Indonesian ban came into effect users in China stockpiled the raw material to ensure supplies. The holdings may last a further six months, Commonwealth Bank of Australia said in report on Wednesday.

"We see it as unlikely that Indonesia will change its stance on the ban," Lachlan Shaw and Vivek Dhar, analysts at CBA, wrote in the report. "We expect bauxite markets to tighten eventually but that it will be largely contingent on the bauxite stockpile accumulated in China before the ban took effect, which could last for around another six months."

Bauxite is mined near the surface and refined into alumina, an intermediate product that is further refined into aluminum, the metal used in cans and window frames. It typically takes four to seven tons of bauxite ore to make a ton of refined metal. About a third of the cost of aluminum comes from alumina, while bauxite contributes less than 10 percent, according to Paul Gait, an analyst at Sanford C. Bernstein in London.

 Source : JakartaGlobe, October 30, 2014

Terakhir Diperbaharui ( Selasa, 04 November 2014 10:04 )
 

4.800 IUP akan Diterminasi

Surel Cetak PDF

JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral kembali menyatakan sebanyak 4.800 izin usaha tambang terancam dicabut akibat belum mengantongi sertifikat dean and Lear. Pemerintah memberi tenggat waktu pengurusan sertifikat itu hingga akhir tahun ini.

Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) R. Sukhyar mengatakan dari 10.776 izin usaha pertambangan (IUP) yang ada, hanya 5.969 IUP yang memiliki sertifikat dean and dear (CnC), sementara sisanya sebanyak 4.807 IUP belum memiliki sertifikat itu.

"Sesuai kesepakatan, akhir tahun hams selesai. Kalau belum selesai. Saya akan rekomendasikan ke Menteri ESDM untuk dicabut kembali IUP yang non CnC itu," katanya, Rabu (29/10).

Sukhyar menyebutkan pencabutan izin ini akan berdampak positif pada negara karena selama ini sebagian IUP yang non CnC itu tidak dapat menunjukkan bukti-bukti pembayaran kewajiban kepada negara, seperti pajak dan juga royalti.

Dia mengungkapkan lahan bekas IUP yang dicabut akan dikembalikan ke negara sebagai wilayah pencadangan negara (WPN). Dia memperkirakan total luas wilayah dari IUP-IUP yang saat ini belum bersertifikat CnC mencapai 2 juta ha.

"Wilayah itu akan dikembalikan kepada negara sebagai WPN. Tentu nanti kami laporkan ke DPR terkait kelanjutan lahan eks tersebut," jelasnya.

Sekretaris Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Paul Lubis mengungkapkan hingga saat ini pihaknya masih terus berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia menyebutkan dalam beberapa waktu dekat, pihaknya akan melakukan sidak bersama di beberapa wilayah yang terindikasi marak aktivitas penambangan ilegal. "Dalam waktu dekat ini kami akan jalan bersama KPK memantau langsung aktivitas pertambangan di beberapa wilayah," ungkapnya.

Paul menyebutkan kerja sama yang selama ini dilakukan dengan KPK itu berhasil mengurangi kerugian negara akibat aktivitas pertambangan dan jual beli ilegal. Dia menyebutkan hingga saat ini, sebanyak 282 Surat Keputusan (SK) pencabutan telah diterbitkan Kementerian ESDM.

Jumlah itu berasal dari 8 Provinsi yang ada di Indonesia, yaitu Bangka Belitung 8 SK Pencabutan, Jambi sebanyak 141 SK, Sumsel sebanyak 17 SK, Kalbar 11 SK, Kaltim 1 SK, Sulteng 85 SK, Sulawesi Tenggara 13 SK, terakhir Maluku sebanyak 6 SK. (M. Taufiqur Rahman)

Sumber : Bisnis Indonesia, 30 Oktober 2014

Terakhir Diperbaharui ( Selasa, 04 November 2014 10:03 )
 

Produksi Tambang Freeport Menurun Tinggal 70 Persen

Surel Cetak PDF

Oleh Evarianus Supar

Timika, Papua, 30/10 (Antara). Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Rozik B Soetjipto mengatakan produksi tambang tembaga dan emas perusahaan itu menurun, diperkirakan tinggal 60--70 persen dari kondisi normal dalam satu bulan terakhir.

"Setelah terjadi kecelakaan kerja tanggal 27 September diikuti dengan mogok pekerja pada 1--2 Oktober dan 8 Oktober 2014 lalu, sebenarnya perusahaan ini tidak lagi beroperasi 100 persen terutama di tambang terbuka Grasberg. Produksi kita tinggal 60--70 persen," ujar Rozik Soetjipto, di Timika, Kamis.

Ia membenarkan target produksi Freeport selama 2014 mengalami penurunan drastis.

Menurut dia, selain karena aksi mogok pekerja, selama enam hingga tujuh bulan sejak 14 Februari hingga Juli 2014 lalu, Freeport juga harus menurunkan produksi tambangnya hingga 60 persen karena adanya larangan pengiriman bahan baku tambang ke luar negeri sebagai implementasi dari penerapan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba.

Melihat kondisi itu, Rozik menyatakan bahwa tahun ini PT Freeport tidak akan mungkin memenuhi kewajiban royalti, pajak dan dana kemitraan kepada masyarakat asli pemilik hak ulayat di sekitar areal tambang dengan besaran seperti tahun-tahun sebelumnya.

"Secara otomatis royalti, penerimaan daerah, pajak-pajak yang dibayarkan oleh PT Freeport Indonesia pasti akan menurun, karena semua itu sangat tergantung pada prospek kerja perusahaan. Kalau produksi menurun, maka secara otomatis semua-semua itu akan berkurang. Perusahaan juga akan melakukan penghematan-penghematan," ujarnya.

Berkaitan ancaman PUK SP-KEP SPSI PT Freeport dan dua perusahaan privatisasinya, yakni PT KPI dan PT PJP untuk melakukan aksi mogok kerja selama sebulan dalam waktu dekat, Rozik mengatakan jajaran manajemen perusahaan termasuk Pemkab Mimika sudah berupaya melakukan negosiasi dengan PUK SPSI tiga perusahaan tersebut.

Manajemen PT Freeport Indonesia bahkan memfasilitasi PUK SPSI ketiga perusahaan untuk berbicara langsung dengan CEO Freeport McMoRan, Richard Atkerson yang berada di Amerika Serikat melalui video teleconference.

Dalam pembicaraan dengan pimpinan Freeport McMoRan tersebut, tiga PUK SPSI menuntut penonaktifan 58 orang pejabat struktural (manajemen lapangan) PT Freeport Indonesia yang bertugas di area tambang.

Terhadap tuntutan tersebut, baik manajemen PT Freeport Indonesia maupun Richard Atkerson menyatakan tidak dapat memenuhi permintaan para pekerja tanpa melalui sebuah proses investigasi sesuai aturan.

"Tidak mungkin dilakukan begitu saja tanpa suatu alasan, sehingga ditawarkan agar dibentuk suatu tim gabungan yang beranggotakan manajemen dan PUK SPSI untuk bersama-sama melakukan penelitian terhadap orang-orang yang diminta dinonaktifkan tersebut. Prosedurnya seperti itu, agar orang-orang yang namanya direkomendasikan untuk dinonaktifkan itu tidak menuntut balik. Tetapi PUK SPSI tidak setuju dan menghendaki orang-orang tersebut langsung dinonaktifkan," kata Rozik pula.

Adapun tuntutan PUK SPSI untuk dilakukan investigasi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh supervisor yang memberikan sanksi kepada pekerja tanpa mengindahkan prosedur ketenagakerjaan dan aturan hubungan industrial, hal itu diterima oleh pihak manajemen PT Freeport Indonesia.

Hal serupa berlaku untuk tuntutan agar dilakukan investigasi menyeluruh atas berbagai kasus kecelakaan kerja di area tambang Freeport yang telah merenggut nyawa 44 pekerja.

Menurut Rozik, setiap kasus kecelakaan kerja di area tambang Freeport selama ini selalu dilakukan investigasi oleh tim independen dari Inspektorat Tambang Kementerian ESDM.

Rozik berharap agar PUK SPSI tiga perusahaan dapat mempertimbangkan kembali rencana melakukan mogok kerja dengan melihat berbagai aspek ikutannya.

"Kami berharap mereka masih bisa mengerti. Kalau ini tetap dilanjutkan maka pasti akan berdampak kepada karyawan dan keluarganya, masyarakat, pemerintah dan semua pihak. PUK SPSI jangan hanya berpikir untuk kepentingan mereka sendiri, tetapi juga melihat kepentingan yang lebih luas. Semua dampak itu masih bisa kita hindari jika kita bersama-sama mau mengatasi persoalan ini," katanya mengharapkan.

Dampak paling ringan jika ribuan pekerja tiga perusahaan tetap menggelar mogok kerja pada 6 November - 6 Desember 2014 yaitu PT Freeport masih bisa tetap berproduksi meski tidak 100 persen.

Adapun dampak terburuk, kata Rozik lagi, perusahaan itu akan menghentikan seluruh kegiatan produksi pertambangannya.

"Kita semua bersama pemerintah daerah tentu terus berupaya untuk mencegah adanya aksi mogok kerja ini. Mudah-mudahan masalah ini menemukan jalan keluar terbaik untuk semua pihak," kata Rozik Soetjipto.

Untuk membahas lebih lanjut tuntutan PUK SPSI tiga perusahaan itu, pada Kamis siang pengurus PUK SPSI PT Freeport Indonesia, PUK SPSI PT KPI, PUK SPSI PT PJP, manajemen ketiga perusahaan, Bupati Mimika bersama Disnakertrans Mimika akan berangkat ke Jakarta untuk menemui pimpinan tertinggi Freeport McMoRan, James Robert Moffet.

 Sumber : Antara, 30 Oktober 2014

Terakhir Diperbaharui ( Selasa, 04 November 2014 10:01 )
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL