Indonesian Mining Association


  • Buat akun
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Freeport Konsultasi IPO ke Direksi BEI

Surel Cetak PDF

Farid Firdaus

JAKARTA. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BED Tito Sulistio dan Direktur Penilaian Perusahaan BEI Samsul Hidayat mengunjungi tambang emas PT Freeport Indonesia di Timika, Papua, belum lama ini. Kunjungan dua direksi BEI itu terkait konsultasi tentang kemungkinan divestasi saham Freeport Indonesia bisa dilepas melalui mekanisme penawaran umum perdana (initial public offering/IPO).

Tito mengatakan, dirinya bertolak dari Jakarta ke Timika pada Minggu (29/11) malam. Lalu, dia mengunjungi tambang emas milik Freeport di Tembagapura, Mimika Tito dan Samsul bertemu langsung Direktur Utama Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin dan Gubernur Papua Lukas Enembe.

"Kami melakukan kunjungan pada Senin (30/11) dan Selasa (1/12), lalu Rabu (2/12) pagi sudah di Jakarta lagi. Intinya kami berbicara terkait proses penawaran umum perdana (intial public offering/lPO) saham, memungkinkan atau tidak," jelas Tito di Jakarta, Rabu (2/12).

Tito mengatakan, pihahknya menyampaikan pendapat kepada pihak Freeport bahwa aksi IPO sangat dimungkinkan. Sebab, IPO adalah jalan terbaik agar pemerataan pendapatan melalui kepemilikan saham dapat dilakukan.

Menurut dia, ketika Freeport merealisasikan rencana IPO, masyarakat Indonesia berhak memiliki saham tersebut Pihaknya mengusulkan secara terbuka agar rakyat Papua, ataupun sejumlah lembaga seperti BPJS, Jamsostek, Tabungan dan Asuransi Pensiun, Asabri, serta dana pensiun atau asuransi rakyat Papua menjadi prioritas dalam kepemilikan saham Freeport.

Tito menerangkan, divestasi saham Freeport melalui mekanisme IPO tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Alokasi saham IPO juga dimungkinkan terproteksi hanya untuk investor domestik. Di tahap ini. Freeport disarankan untuk berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Soal pembatasan ini, silakan minta izin ke OJK. Kami di BEI siap dari segi sistem perdagangan untuk memproteksi pembelinya hanya dari investor Indonesia," jelas dia.

Mekanisme privatisasi saham kepada investor domestik, lanjut Tito, telah diterapkan oleh sejumlah negara. Sebagai contoh, pemerintah Malaysia menetapkan kebijakan alokasi khusus untuk warga Malaysia mengambil kepemilikan pada saham IPO.

Untuk Indonesia, kata Tito, kebijakan pembatasan porsi pemodal asing diberlakukan pada emiten di sektor media. Saat ini, pemodal asing hanya berhak menguasai 20% saham perusahaan media. Hal ini mencerminkan peluang pembatasan bagi pemodal asing sangat dimungkinkan.

"Prinsipnya itu adalah permintaan khusus dari pihak yang ingin IPO. Silakan ajukan ke OJK. Lalu perusahaan juga bisa minta locked up saham kepada lembaga kliring untuk memproteksi saham selama periode tertentu agar tidak diperdagangkan ke asing, dengan persetujuan investornya sendiri," kata Tito.

Permintaan untuk locked up saham, kata Tito, selama ini diberlakukan bagi emiten yang ingin memberikan bonus bagi para pegawainya. Syarat untuk melakukan aksi ini adalah transparansi atau laporan berkala emiten kepada jara investor.

Tito berharap, setelah pertemuan ini, pihaknya dapat menindaklanjuti realisasi IPO Freeport. Namun, pihaknya tetap tidak dapat ikut campur pada hasil akhir keputusan pemerintah ataupun pihak Freeport sendiri.

Tentu BEI harus punya sikap salesmanship, kami ingin kejar terus rencana IPO ini. Tapi semua tahu, ada persoalan Politik. Di tahap ini, BEI tidak bisa ikut campur," tutur dia.

Seperti diketahui, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan mineral Dan Batubara menetapkan per 14 Oktober 2015 manajemen Freeport harus memulai proses divestasi dengan memberikan penawaran harga atas 10,64% sahamnya.

Penjualan saham tersebut untuk menggenapi kewajiban divestasi saham perseroan hingga 20% sampai akhir tahun ini. Sebab, pemerintah telah memiliki 9,36% saham Freeport. Proses divestasi kemudian berlanjut pada 2019 mendatang sebesar 10%, sehingga total saham yang dilepas mencapai 30% kepada pihak Indonesia. Freeport Indonesia terkena kewajiban divestasi saham maksimal 30% karena membangun tambang bawah tanah (underground) dan pabrik pengolahan/pemurnian mineral mentah (.smelter).

Berdasarkan PP 77/2014, penawaran saham hanya dapat ditawarkan secara berjenjang kepada peserta Indonesia, yakni pertama, kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/ kota setempat Kedua, BUMN dan BUMD, dan ketiga kepada badan usaha swasta nasional.

LIKUDITAS PASAR

Secara terpisah, ekonom Aviliani mengatakan, pemerintah memang harus membuat keputusan yang jelas terhadap divestasi saham Freeport Untuk mencapai proses IPO, tekanan Politik terhadap rencana divestasi ini harus ditekan serendah mungkin.

"Jika bebas dari unsur Politik, maka persepsi publik dapat menjadi positif. Ketika sudah jelas, dan IPO tersebut bisa terealisasi, saham Freeport kemungkinan besar bisa sangat diminati," jelas dia kepada Investor Daily, kemarin.

Aviliani berpendapat, konsultasi pihak Freeport kepada BEI sudah menunjukkan itikad baik dari perseroan. Di sisi lain, inisiatif BEI bisa diapresiasi karena siap mengakomodasi rencana IPO tersebut.

Sementara itu, pengamat pasar modal dari Universitas Indonesia Budi Frensidy mengatakan, saham perusahaan sekelas Freeport berpotensi meningkatkan likuditas pasar modal, karena valuasinya yang diperkirakan cukup menarik. Saham Freeport berpotensi berkontribusi terhadap peningkatan rata-rata volume dan nilai transaksi harian perdagangan BEI di masa mendatang.

"Freeport dapat lebih transparan jika menjadi perusahaan publik. Sehingga timbul senses of belonging di publik terhadap perusahaan tambang ini. Saya setuju, IPO merupakan jalan terbaik bagi mereka," kata Budi.

 Sumber : Investor Daily, 03 Desember 2015

Terakhir Diperbaharui ( Jumat, 04 Desember 2015 09:44 )
 

Investasi Kian Mudah

Surel Cetak PDF

M.G. Novtarizal Fernandez

JAKARTA. Investor yang akan menanamkan modal di Indonesia kini semakin dipermudah dan dimanjakan, menyusul kebijakan Badan Koordinasi Penanaman Modal menambah lima jenis layanan perizinan tiga jam.

Dengan penambahan tersebut, secara keseluruhan saat ini Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memiliki delapan layanan perizinan yang pengurusannya selesai maksimal tiga jam.

Kelima perizinan tambahan yang mulai diberlakukan 1 Desember 2015 tersebut meliputi tanda daftar perusahaan (TDP), angka pengenal importir produsen (API-P), nomor induk kepabeanan (NIK), rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA), dan izin mempekerjakan tenaga asing (IMTA).

Langkah itu melengkapi tiga perizinan yang sudah ada sebelumnya yakni nomor pokok wajib pajak (NPWP), akta pendirian perusahaan dan SK pengesahan dari. Kementerian Hukum dan HAM, serta izin prinsip investasi.

Tidak hanya itu, BKPM juga memperluas layanan perizinan tiga jam dari semula hanya terbatas pada penanaman modal di kawasan industri, kini juga diterapkan untuk investasi di luar kawasan industri. Bahkan, BKPM juga memberikan stimulus berupa bonus booking lahan bagi investor yang membutuhkannya.

Kepala BKPM Franky Sibarani menjelaskan, tujuan utama dari kebijakan layanan perizinan kilat tersebut adalah meningkatkan arus penanaman modal di dalam negeri. "Jadi, hanya dalam tempo tiga jam ada delapan perizinan yang bisa diproses hingga selesai oleh investor, plus dapat bonus booking tanah jika investor itu membutuhkan lahan," ujar Franky, Selasa (1/12).

Menurut dia, dengan tambahan bonus booking lahan yang bisa diselesaikan dalam waktu tiga jam, investor tinggal melengkapi rencana penggunaan lahan dalam kurun waktu 14 hari. Rencananya, pada 4 Januari 2016, BKPM akan melakukan sosialisasi kebijakan baru ini sehingga kemudahan berinvestasi tersebut bisa dipahami oleh para calon investor.

"Pada tanggal itu berbagai peraturan menteri yang bertujuan untuk memberikan payung hukum terhadap kebijakan perizinan tiga jam sudah kami selesaikan," tambahnya.

Dia menambahkan, layanan perizinan tiga jam tersebut juga bisa dimanfaatkan oleh investor yang akan berinvestasi di luar kawasan industri, asalkan memenuhi sejumlah kriteria yakni nilai investasinya lebih dari RplOO miliar atau US$6 juta, mempekerjakan minimal 1.000 tenaga kerja dan merupakan investor langsung. "Kalau untuk tenaga kerja asing, kami batasi perizinan yang bisa diakses dalam waktu tiga jam hanya untuk 10 pekerja dengan prioritas anggota dewan direksi dan komisaris," ungkapnya.

Selain bertujuan memudahkan investasi, peluncuran layanan tambahan perizinan tiga jam itu, lanjut Franky, juga merupakan langkah awal untuk mencapai target investasi tahun depan yang ditetapkan sekitar Rp595 triliun.

INVESTASI BARU

Berdasarkan data BKPM, hingga September 2015 total investasi baru di Indonesia mencapai Rp400 triliun.

Franky optimistis hingga pengujung Desember tahun ini, realisasi investasi di Tanah Air bakal mencapai Rp535 triliun hingga Rp540 triliun atau meningkat sekitar 16,6% dibandingkan dengan realisasi pada tahun sebelumnya.

Deputi Kepala BKPM Bidang Pelayanan Lestari Indah mengatakan pemrosesan total delapan izin plus satu bonus booking tanah, yang bisa diselesaikan dalam kurun waktu tiga jam tersebut berjalan secara pararel sehingga tidak saling menunggu antara satu izin dan izin yang lain. "Setidaknya ada empat tahapan dan tiap tahap berdurasi 45 menit," ujarnya.

Menurut dia, sejak layanan perizinan tiga jam diluncurkan pada 26 Oktober 2015, hingga akhir November tercatat ada empat investor yang telah memanfaatkan fasilitas tersebut yakni satu investor asal Arab Saudi yang bergerak di bidang properti dengan mengambil lokasi di Jakarta.

Selain itu, ada dua investor di bidang perindustrian dari Amerika Serikat dan China yang berinvestasi di Sambas, Kalimantan Barat dan Morowali, Sulawesi Tengah. Sementara itu, satu investor lainnya berasal dari dalam negeri yang akan menanamkan modal di sektor pembangkit listrik.

Secara keseluruhan, nilai penanaman modal, oleh keempat investor tersebut mencapai Rp 17,11 triliun

 Sumber : Bisnis Indonesia, 02 Desember 2015

Terakhir Diperbaharui ( Jumat, 04 Desember 2015 09:41 )
 

ESDM Siapkan Peringatan Kedua Bagi Freeport

Surel Cetak PDF

Pemerintah mengancam memberikan sanksi tegas pada awal Januari 2016

Pratama Guitarra

JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya mineral (ESDM) mengaku tengah menyiapkan surat peringatan kedua kepada PT Freeport Indonesia. Surat ini sebagai lanjutan surat pertama lantaran Freeport tak kunjung menjalankan kewajiban divestasi saham sebesar 10,64% kepada pemerintah Indonesia.

Ini kali ke dua, Direktorat Jenderal mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM mengirimkan surat peringatan. Sebelumnya, di awal November 2105, ESDM sudah melayangkan surat peringatan pertama ke Freeport.

Kepala Biro Hukum dan Humas Direktorat Jenderal mineral dan Barubara Kementerian ESDM Heriyanto menyatakan, setelah melayangkan teguran pertama, Freeport belum memiliki itikad baik untuk segera menawarkan divestasi sahamnya.

Karenanya, pemerintah belum bisa melalaikan evaluasi aset dan nilai saham yang mereka tawarkan. Jika sudah mendapatkan tawaran divestasi sahamnya, Direktorat Jenderal Minerba punya waktu 90 hari untuk segera mengevaluasi. "Makanya, kami sedang siapkan surat teguran kedua setelah teguran pertama," terangnya di Kantor Dirjen Minerba, Selasa (1/12).

Sayang Heriyanto belum ingin membeberkan kapan surat tersebut akan dikeluarkan. Tapi ia bilang jika dalam waktu dekat Freeport belum juga menawarkan divestasi sahamnya, maka surat peringatan juga akan keluar dalam waktu dekat.

Hanya, batas kewajiban divestasi memang tidak tercantum dalam Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah ataupun Peraturan Menteri. Namun pertimbangan pemerintah mengeluarkan peringatan lantaran Freeport tak juga memenuhi kewajiban menawarkan divestasi saham sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 tahun 2014.

Dalam beleid itu, kontraktor seperti PT Freeport diwajibkan menawarkan divestasi saham per tanggal 14 Oktober 2015 lalu. "Jika sampai peringatan ketiga belum juga menawarkan maka akan default kontrak karyanya. Bila dibawa ke arbitrase kita tetap kuat, karena kewajiban Freeport tidak bisa dipenuhi," tandasnya.

Menteri ESDM Sudirman Said bilang, surat peringatan itu berlaku tidak hanya untuk Freeport. Semua perusahaan yang tidak menunaikan komitmennya maka akan berikan peringatan. "Jadi karena kebetulan di depan mata Freeport kita berikan peringatan," terangnya tanpa memberi tahu kapan surat peringatan kedua tersebut akan dikeluarkan.

Akan ada keputusan Sudirman juga menegaskan, bila dalam 90 hari sejak 14 Oktober 2015 Freeport belum juga menawarkan divestasi, pemerintah yang akan memberikan keputusan, pada Januari 2016. Sayang, Sudirman tak menerangkan apa keputusan itu.

Juru Bicara Freeport, Riza Pratama masih tetap bersikukuh, bahwa perusahaan masih menunggu mekanisme hukum yang jelas dari pemerintah mengenai divestasi saham. Padahal sudah diketahui bahwa Kementerian ESDM tidak jadi merevisi PP 77/2014.

"Kami masih tetap menunggu konstruksi hukum, tapi yang jelas komitmen kami untuk melakukan divestasi tetap jalan," tandasnya kepada KONTAN, Selasa (1/12).

Direktur Centre for Indonesian Resources Strategic Studies (Ciruss) Budi Santoso menilai status default tersebut bisa dikenakan terhadap Freeport jika sudah ada peringatan ketiga. Pasalnya, menurut Kontrak Karya Freeport, ketentuan divestasi tidak bersifat tetap (nail doivii), sehingga harus mengikuti peraturan dan perundangan berlaku.

"Freeport tidak bisa menghindar dari hal itu. Kalau tidak dipatuhi, maka bisa menjadi wanprestasi dan jadi pertimbangan (pemerintah) untuk tidak memperpanjang (operasi) lagi," tuturnya kepada KONTAN, Selasa (1/12).

 Sumber : Kontan, 02 Desember 2015

Terakhir Diperbaharui ( Jumat, 04 Desember 2015 09:38 )
 

Negosiasi Kontrak Freeport Masih Alot

Surel Cetak PDF

Perpanjangan kontrak belum pasti dikabulkan.

Praga Utama

JAKARTA. Menteri Energi dan Sumber Daya mineral Sudirman Said menegaskan bahwa perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia belum pasti dikabulkan. Sebab, dari 17 butir kesepakatan yang disiapkan pemerintah untuk dibahas bersama, baru beberapa poin yang telah disetujui perusahaan. "Salah kalau ada yang bilang sudah ada kepastian perpanjangan kontrak buat Freeport," kata dia dalam rapat kerja dengan Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat, kemarin. "Asumsi seperti itu digunakan untuk menggiring isu ke ranah politis, padahal ini murni soal teknis."

Sudirman menjelaskan, dari 17 butir kesepakatan, sebelas di antaranya merupakan aspirasi pemerintah dan masyarakat Papua. "Ini yang penting, dan banyak yang belum disetujui Freeport." Enam butir lainnya merupakan permintaan pemerintah pusat.

Ia menyebutkan bahwa tuntutan masyarakat dan pemerintah daerah terhadap Freeport adalah memindahkan kantor pusat ke Papua dan menggunakan bank daerah dalam segala aktivitas ekonominya. Selain itu, memberi porsi lebih banyak kepada masyarakat dan pemerintah daerah sebagai subkontraktor Freeport, termasuk menambah dana tanggung jawab sosial di Papua.

Jika negosiasi menemui jalan buntu, Sudirman menjamin perpanjangan kontrak tidak akan diberikan. "Bisa molor atau ditunda." Sejauh ini Freeport baru menyetujui perubahan wilayah dari 212.950 menjadi 90.360 hektare plus area proyek 36.640 hektare.

Negosiasi perpanjangan kontrak karya Freeport yang akan habis pada 30 Desember 2021 itu telah dimulai sejak tiga tahun lalu. Enam isu strategis disepakati untuk dibahas, yakni soal luas wilayah, kelanjutan operasi, penerimaan negara, divestasi, pengolahan pemurnian, dan prioritas penggunaan barang, jasa, serta tenaga kerja domestik. Keenam butir itu disepakati dalam nota kesepahaman renegosiasi amendemen kontrak karya, 25 Juli 2014.

Namun, menurut Sudirman, Freeport belum menyepakati soal pengolahan dan pemurnian hasil tambang atau smelter. Kepastian itu dijadikan pijakan perusahaan untuk menggarap tambang bawah tanah. "Smelter tambahan layak dibangun kalau tambang bawah tanah sudah beroperasi."

Direktur Jenderal mineral dan batu bara Kementerian Energi, Bambang Gatot Ariyono, pernah menegur Freeport pada Oktober lalu karena baru menyetujui dua pasal dari 20 butir yang dibahas. Perusahaan itu dinilai tidak beriktikad baik.

Anggota Komisi Energi DPR dari Fraksi NasDem, Kurtubi, meminta pemerintah lebih tegas soal smelter. "Freeport harus segera membangunnya di Papua." Soal divestasi, Sudirman memberi tenggat hingga akhir Desember 2015. Freeport harus menawarkan harga sahamnya sebesar 10,64 persen kepada pemerintah, yang kemudian menyerahkannya ke PT Aneka Tambang (Persero) dan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum).

Juru bicara Freeport Indonesia, Riza Pratama, mengatakan bahwa penawaran saham belum dilakukan karena menunggu regulasi. "Kami berkomitmen untuk divestasi," ujarnya, beberapa waktu lalu. ROBBY IRFANY

 Sumber : Koran Tempo, 02 Desember 2015

Terakhir Diperbaharui ( Jumat, 04 Desember 2015 08:24 )
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL