Indonesian Mining Association


  • Buat akun
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Ciruss Amman dan Freeport Tak Bisa Disamakan

Surel Cetak PDF

JAKARTA - Centre For Indonesian Resources Studies (Ciruss) mengungkapkan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) tidak bisa disamakan dengan FT Freeport. Kedua perusahaan tambang tembaga itu memiliki persoalan berbeda yang dihadapi dalam menyikapi Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2017.

Direktur Ciruss Budi Santoso mengatakan persoalan yang dihadapi itu terkait ketentuan divestasi 51%. AMNT tak perlu menjalankan kewajiban divestasi itu lantaran sudah mayoritas dimiliki perusahaan nasional. Sedangkan Freeport wajib melepas sahamnya lantaran kepemilikan pemerintah sebesar 9,36 persen.

"Amman sebagai perusahaan nasional tetap menguasai saham mayoritas sampai berakhirnya IUPK Jadi perusahaan tetap mengontrol perusahaan. Berbeda kasusnya dengan Freeport yang akhirnya harus minoritas setelah divestasi 51 persen," kata Budi di Jakarta, Kamis (16/3).

AMNT sebelumnya bernama PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) yang berstatus sebagai pemegang Kontrak Karya. Namun sejak 10 Februari kemarin AMNT beralih status menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Hal ini seiring dengan kebijakan pemerintah yang melarang pemegang KK untuk ekspor konsentrat sejak 11 Januari 2017 kemarin. Hanya pemegang IUPK saja yang diizinkan ekspor selama lima tahun kedepan dengan syarat membangun fasilitas pemurnian mineral (smelter) di dalam negeri. Pemegang KK bisa ekspor konsentrat jika beralih menjadi IUPK

Kementerian ESDM sebenarnya sudah menerbitkan IUPK bagi Freeport Hanya saja hal tersebut ditolak lantaran kepastian fiskal dan jaminan hukum dalam KK belum dimasukkan ke dalam IUPK. Kini pemerintah dan Freeport sedang berunding mengenai hal tersebut

Budi menuturkan perubahan status IUPK itu membuat Freeport wajib melepas 51 persen kepemilikan sahamnya. Ketentuan ini berbeda dengan PP 77/2014 yang mengklasifikasikan divestasi 30 persen untuk kegiatan tambang bawah tanah. Freeport bahkan sudah menawarkan 10,64 persen kepada pemerintah seharga USS 1.7 miliar pada awal 2015 silam. Hanya saja hingga saat ini belum jelas nasibnya.

(rap)

 Sumber : Investor Daily, 21 Maret 2017

Terakhir Diperbaharui ( Selasa, 04 April 2017 09:39 )
 

DPR: Pemerintah Keluarkan Rekomendasi Ekspor Freeport

Surel Cetak PDF

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian ESDM telah mengeluarkan rekomendasi persetujuan ekpor konsentrat untuk PT Freeport Indonesia di tengah tarik ulur antara perusahaan asing itu dengan pemerintah terkait status usaha perusahaan tersebut.

Hal itu dikemukakan oleh Anggota Komisi VII DPR Mukhtar Tompo saat memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung DPR, Senin, 20 Maret 2017.

Menurut Mukhtar, surat rekomendasi itu sangat ganjil karena belum adanya kepastian status Freeport, apakah masih tetap berpegang pada Kontrak Karya atau telah beralih status menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

“Saya menemukan sebuah keganjilan karena dalam masa tenggat negosiasi selama 120 hari, ada surat rekomendasi persetujuan ekspor yang bertentangan dengan rapat Komisi VII DPR Februari lalu,” ujar politisi Partai Gerindra tersebut. Rapat itu menyimpulkan pemerintah tidak boleh memperpanjang izin ekspor karena Freeport tidak bisa memenuhi janji membangun smelter, ujarnya.

Sebagai catatan, Tompo sebelumnya sempat diancaman Presdir Freeport, Chappy Hakim karena mempertanyakan kesanggupan Freeport membangun fasilitas pemurnian logam tersebut saat rapat dengan komisi DPR yang menangani masalah energi dan tambang itu.

Lebih aneh lagi, ujar Tompo, pihak Freeport mengajukan permohonan ekspor konsentrat pada tanggal 16 Februari 2017 dan pemerintah langsung mengeluarkan persetujuan sehari setelahnya. Padahaal, ujar politisi itu, biasanya izin ekspor baru dikeluarkan setelah kurang lebih dua bulan diajukan.

“Di sini terlihat pemerintah dan Freeport bermain untuk mengakali putusan Komisi VII DPR yang tidak memperpanjang ekspor konsentrat,” ujarnya. Padahal, ujarnya, satu-satunya jalan yang memungkinkan Freeport tetap mengekspor konsentrat adalah dengan mengubah Kontrak Karya menjadi IUPK.

 Sumber : TEMPO.CO, 21 Maret 2017

Terakhir Diperbaharui ( Selasa, 04 April 2017 09:36 )
 

Freeport Put $12 Billion Into a Giant Mine; Now Indonesia Is Squeezing It Out

Surel Cetak PDF

JAKARTA— Freeport-McMoRan Inc.’s standoff with Indonesia over the giant Grasberg copper and gold mine is entering a new phase, as the company scales back operations while trying to force a resolution to the dispute.

Last month, the U.S. miner threatened to take Indonesia to arbitration, saying new rules the country imposed on miners in January violated the terms of an operating agreement struck in 1991 that runs through 2021.

The rules are part of a broad effort to gather more revenue from the mining sector. Under the rules, Freeport is banned from exporting a form of unrefined copper until it agrees to new operating rights that would eventually force it to cede control of Grasberg, the second-largest copper mine in the world, to Indonesian entities.

With the two sides at loggerheads, the miner lowered its output target for Grasberg, shelved investment plans and began laying off workers.

The showdown has reached a critical juncture. A prolonged standoff would be a financial blow to Freeport, which derives roughly a third of its copper output from Indonesia. The mine is readjusting its operations to 40% of its normal capacity.

Indonesia stands to lose hundreds of millions of dollars in annual payments, and its demands for greater control could further imperil already dwindling investment in its resources sector, experts say. The dispute also could undercut Indonesian President Joko Widodo’s campaign to attract foreign investment for infrastructure in a nation stretched across 18,000 islands. The wrangling over Grasberg already has contributed to a rise in global copper prices, which could experience even more upward pressure if the conflict drags on.

“In this current controversy…we’re either going to all win, or we’re all going to lose,” said Freeport Chief Executive Richard Adkerson. “And unfortunately we’re on a path right now of where we’re all potentially going to lose.”

As part of its push to earn more from the mining sector, Indonesia banned ore exports and placed restrictions on exports of mineral concentrates in 2014 to push companies to invest in domestic smelting.

Now, Indonesian officials say the operating agreement for Grasberg needs to be updated to reflect changes in the country’s legal landscape. Indonesia has asserted more control over foreign investment with the aim of redistributing economic benefits in a more equitable manner, an effort that began after the fall of dictator Suharto.

Freeport has set a deadline of mid-June to start arbitration proceedings and seek damages if it can’t come to an agreement with Jakarta. Indonesian officials are standing firm.

 Source : THE WALL STREET JOURNAL, April 18, 2017

Terakhir Diperbaharui ( Selasa, 04 April 2017 04:35 )
 

Pasokan Tembaga Dunia Terganggu

Surel Cetak PDF

Sengketa tambang Freeport dan BHP Billiton akan mengerek harga tembaga.

JAKARTA - Para produsen tembaga dunia memperkirakan pasokan komoditas mineral ini akan terganggu setelah terjadi sengketa di dua tambang besar, yakni di Cile dan Indonesia. Sebab, kata komisaris perusahaan tembaga Cina, Jiangxi Copper, Li Baomin, tambang Grasberg di Papua dan Escondida di Cile menyumbang 10 persen dari total produksi tembaga dunia. "Jelas gangguan pada dua tambang itu berdampak besar terhadap pasokan konsentrat tembaga," kata Baomin kepada Financial Times, kemarin.

Tambang Escondida di Cile dioperasikan oleh perusahaan Amerika Serikat, BHP Billiton. Dalam setahun terakhir, tambang yang berlokasi di kawasan Antof agasta, sebelah utara Cile, ini menghasilkan 1,1 juta ton tembaga atau setara 5 persen dari total produksi dunia. Namun kegiatan produksinya terganggu setelah para pekerja mogok sejak bulan lalu. Pemogokan ini dipicu masalah kontrak kerja serta penggajian dan tunjangan karyawan baru yang dinilai tak menguntungkan.

Adapun pasokan tembaga dari tambang Grasberg, Papua, yang dioperasikan PT Freeport Indonesia terganggu setelah perusahaan ini bersengketa dengan pemerintah Indonesia. Freeport menolak kemauan pemerintah untuk mengubah status kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK). sehingga izin ekspornya terhenti. Pasokan konsentrat dari Grasberg yang mencapai l,06miliar pound sepanjang 2016 pun terancam amblas.

Menurut Baomin, situasi ini adalah yang pertama kali terjadi dalam 15 tahun terakhir. Produksi tembaga tahun ini pun ada kemungkinan bakal berkurang dibanding tahun lalu, yang mencapai 16 juta ton. Lantaran tidak ada kelebihan pasokan, harga komoditas ini diperkirakan bakal melesat. Namun perusahaan pengolahan mineral atau pabrik smelter akan kekurangan bahan baku. Baomin memperkirakan sengketa pekerja tambang Escondida bisa segera teratasi. Namun masalah Freeport dengan pemerintah Indonesia bisa jadi tak selesai dalam waktu dekat.

Karena kondisi ini, kata Baomin, Jiangxi Copper akan mengalihkan sumber konsentrat dari Indonesia kepada pemasok lain. Upaya ini dilakukan agar target Jiangxi untuk menaikkan kapasitas produksi dari 1.28 juta ton menjadi 1,36 juta ton tahun ini tidak terganggu. Untuk diketahui, Jiangxi Copper adalah operator smelter tembaga terbesar kedua di Cina.

Setelah pasokan tembaga di pasar dunia berkurang, harga komoditas ini berada dalam tren positif pada awal tahun ini. Data London Metal Exchange (LME) menunjukkan harga tembaga (untuk kontrak pembelian tunai) bergerak dari level US$ 5.500 per metrik ton pada Januari menjadi USS 6.100 per metrik ton pada Februari. Namun, pada awal bulan ini, grafik harga sedikit menukik ke level USS 5.900-5.700 per metrik ton akibat penguatan kurs dolar Amerika dan kenaikan pasokan di gudang LME.

Financial Times juga melaporkan, biaya pengolahan konsentrat tembaga oleh smelter-smelter di Asia menurun hingga ke level terendah dalam empat tahun terakhir. Hal ini terjadi setelah operator smelter berebut bahan baku. Biaya perawatan dan penyulingan yang dikenakan kepada pedagang untuk pengiriman ke Cina anjlok menjadi USS 70 per ton dan USS 7 sen per pound. Sebaliknya, penurunan pasokan dari Indonesia dan Cile akan mendongkrak keuntungan perusahaan tambang besar, seperti Anglo American dan Glencore.

 Sumber : Koran Tempo, 14 Maret 2017

Terakhir Diperbaharui ( Kamis, 23 Maret 2017 09:38 )
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL