Indonesian Mining Association


  • Buat akun
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Freeport Bersedia Tambah Setoran ke Negara

Surel Cetak PDF

Lucky L Leatemia

JAKARTA. PT Freeport Indonesia menyatakan siap untuk meningkatkan setoran pada negara dengan tetap menggunakan tarif pajak penghasilan (PPh) badan 35%, kendati nantinya status kontrak karya (KK) berubah menjadi izin usaha Pertambangan khusus (IUPK).

Padahal, jika perusahaan tambang berubah dari KK menjadi IUPK, maka PPh badan turun dari 35% menjadi 25%. Artinya, akan ada tambahan 10% dari PPh badan yang disetorkan oleh Freeport Indonesia.

Pasalnya, berdasarkan UU No. 4/2009 tentang mineral dan Batubara pasal 129 ayat 1, pemegang IUPK Operasi Produksi untuk Pertambangan mineral logam dan batu bara wajib membayar 4% kepada pemerintah pusat dan 6% kepada pemerintah daerah dari keuntungan bersih sejak berproduksi.

Tidak hanya itu, PPh badan Freeport juga kemungkinan tidak akan diturunkan kendati besaran untuk IUPK hanya 25% saja.

Presiden Direktur Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin mengatakan pihaknya akan patuh pada komitmen yang dituntut oleh pemerintah terkait renegosiasi KK.

"Yang jelas kami siap," ujarnya usai mengikuti rapat dengar pendapat Komisi VII DPR bersama Direktorat Jenderal mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Selasa (23/6).

Selain itu, masih terkait dengan penerimaan negara, Freeport Indonesia telah bersedia untuk melakukan peningkatan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak daerah serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) maksimal dua kali lipat dari ketentuan KK saat ini.

Meskipun Freeport Indonesia telah sepakat untuk segera mengubah statusnya dari KK menjadi IUPK, tetapi teknis perubahan kontrak tersebut masih belum dibahas secara rind oleh pemerintah.

Direktur Jenderal mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono mengatakan ada banyak persepsi mengenai peralihan status kontrak itu.

"Belum selesai dibahas. Masih banyak persepsi yang berbeda karena ini kan peralihannya tidak putus untuk kemudian menjadi WPN [wilayah pencadangan negara] dulu," ujarnya.

Dia belum bisa memastikan kapan keputusan mengenai perubahan status kontrak tersebut dapat diambil. Pasalnya, pemerintah saat ini masih fokus dalam penyelesaian renegosiasi kontrak yang belum selesai dengan Freeport Indonesia.

TUNGGU KONTRAK HABIS

Sementra itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha mineral Indonesia (Apemindo) Ladjiman Damanik mangatakan sebaiknya kontrak Freeport dibiarkan habis pada 2021 tanpa harus mengubah menjadi IUPK.

"Jangan berstatus IUP khusus dong, tapi saya usul tetap kita tunggu berakhirnya kontrak sampai dengan 2021 dan dibicarakan dulu pada 2019," katanya.

Menurutnya, dengan berakhirnya kontrak Freeport di Indonesia, maka akan membuka peluang bagi para investor lokal untuk untuk mengelola sumber daya alam Papua. Dia menilai hal tersebut sudah sesuai dengan aspirasi masyarkat Papua selama ini.

Sementara itu, dia mengusulkan agar pemerintah segera menyiapkan badan usaha milik pemerintah (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) untuk mengelola bekas tambang Freeport.

 Sumber : Bisnis Indonesia, 24 Juni 2015

Terakhir Diperbaharui ( Kamis, 25 Juni 2015 07:15 )
 

Oktober, Divestasi Saham Freeport 20%

Surel Cetak PDF

Oleh Euis Rita Hartati

JAKARTA. Perusahaan tambang asal Amerika Serikat, PT Freeport Indonesia, siap meningkatkan divestasi saham kepada pihak nasional dari saat ini 9,36% menjadi 20% mulai Oktober 2015. Divestasi selanjutnya dilakukan pada Oktober 2019 hingga mencapai total 30%. Sesuai ketentuan, saham tersebut ditawarkan kepada pihak nasional, yakni pertama-tama ke pemerintah pusat, berikutnya pemda setempat, dan terakhir swasta nasional.

Ketika kontrak karya (KK) Freeport diperpanjang tahun 1991, yang memasukkan Freeport pada KK Generasi V, Pasal 24 KK tersebut mewajibkan perusahaan tambang emas dan Tembaga terbesar di Indonesia ini melakukan divestasi dalam dua tahap. Tahap pertama adalah melepas saham ke pihak nasional sebesar 9,36% dalam 10 tahun pertama sejak 1991. Berikutnya, kewajiban divestasi tahap kedua dimulai tahun 2001, yakni Freeport harus menjual sahamnya sebesar 2% per tahun sampai kepemilikan nasional menjadi 51%.

Untuk kewajiban divestasi tahap pertama sudah dilaksanakan, dengan sebanyak 9,36% saham Freeport telah dijual kepada pihak nasional, yakni FT IndoCopper.

Namun, kewajiban divestasi tahap kedua urung dilaksanakan, karena pada tahun 1994 Pemerintahan Soeharto menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994. Peraturan tersebut menyatakan, saham anak usaha dari perusahaan asing boleh dimiliki oleh pihak asing hingga 100%.

Kemudian, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2014. PP baru mengamanatkan, paling lambat 14 Oktober 2015, Freeport sudah harus mendivestasikan lagi sahamnya sebesar 10,64%, agar total saham dilepas menjadi 20%. Berikutnya, paling lambat lima tahun setelah PP diundangkan, Freeport harus melepaskan saham hingga menjadi minimal 30% dimiliki pihak nasional.

VP Corporate Communications PT Freeport Indonesia Daisy Primayanti mengatakan, secara keseluruhan, Freeport siap melakukan divestasi saham kepada pihak nasional hingga 30%. "Untuk kali ini, penawaran divestasi kepada pihak nasional - dalam hal ini pemerintah pusat, pemda, dan swasta nasional - dilakukan pada Oktober 2015 sebesar 10,64%, sehingga (total divestasi) jadi 20%. Kemudian pada Oktober 2019 hingga total 30%," kata Daisy kepada Investor Daily di Jakarta, Selasa (23/6).

Sebelumnya, dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi MI DPR, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsuddin menjelaskan bahwa mulai Oktober nanti FI melanjutkan divestasi kepada pihak nasional menjadi sebesar 20%. Saat ini.

Sebanyak 9,36% saham Freeport sudah dimiliki nasional. Sedangkan 90,64% saham lainnya dikuasai pemegang saham asing, yakni Freeport McMoran.

"Divestasi itu mulai Oktober nanti, bertahap hingga (akumulasi) mencapai 20% dulu. Kemudian, tahun 2019 baru 30%. Dalam divestasi nantinya melibatkan pemerintah dan swasta. Namun, pemerintah menjadi prioritas tentunya," ujar Maroef.

Wakil Ketua Komisi VH DPR RI Satya W Yudha mengatakan, komitmen Freeport untuk melakukan divestasi saham tahun ini sesuai kewajiban yang harus dilaksanakan Freeport "Itu bukan hal yang aneh, karena kewajiban divestasi tertuang dalam UU Minerba. Itu merupakan kewajiban, jadi harus dilaksanakan," kata Satya kepada Investor Daily.

BUMN Mampu

Satya berharap, saham Freeport bisa dimiliki oleh pemerintah, baik pusat ataupun daerah, agar hasilnya lebih maksimal untuk negara. Mengenai kemampuan Keuangan pemerintah untuk memiliki saham Freeport menurut dia, hal itu harus dijawab oleh pemerintah karena menjadi domain pemerintah.

"Saya rasa pemerintah mampu, BUMN kita harus dilibatkan. Kalau sahamnya bisa dikuasai negara, tentu akan lebih baik. Tapi, kalau dimiliki swasta, negara hanya mendapatkan pajak dan royalti," katanya.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Franky Sibarani mengatakan sebelumnya, PT Aneka Tambang (Persero) Tbk sudah selayaknya mengambil jatah saham divestasi PT Freeport Indonesia. Dari segi pendanaan, badan usaha milik negara (BUMN) Pertambangan tersebut memiliki kemampuan cukup.

"Sebaiknya memang Antam yang mengambil. Kalau pemerintah janganlah, duitnya untuk membangun infrastruktur saja," kata Franky.

Sebagai perusahaan terbuka, kata dia. Antam bisa dengan mudah mendapatkan dana segar. Selain kemampuan pendanaan. Antam dianggap sudah berpengalaman dalam pengolahan mineral. Franky berharap, kehadiran Antam di Papua nanti bisa berperan lebih, terutama dalam mendukung pembangunan ekonomi di daerah itu.

Sedangkan Menteri Energi dan Sumber Daya mineral Sudirman Said merekomendasikan agar pemerintah membeli saham PT Freeport Indonesia. Sudirman mengatakan, pemerintah bisa memiliki saham Freeport melalui BUMN.

Sementara itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan mineral dan Batubara, ada kewajiban divestasi untuk perusahaan pemegang kontrak karya. PP ini menyatakan. Kontrak Karya C yang melakukan kegiatan penambangan dengan menggunakan metode penambangan bawah tanah yang sudah beroperasi 16 tahun wajib melakukan divestasi paling sedikit sebesar 20% pada tahun pertama dan 30% pada tahun kelima setelah diundangkannya peraturan tersebut

Proses divestasi ini merupakan bagian dari proses renegosiasi kontrak karya yang terdiri dari enam poin. Poin tersebut yakni luas wilayah kerja, perpanjangan kontrak, penerimaan negara baik pajak maupun royalti.

Kewajiban divestasi, hilirisasi di dalam negeri, serta kewajiban penggunaan barang dan jasa Pertambangan domestik. Proses renegosiasi ini bertujuan mengubah seluruh perusahaan KK, termasuk Freeport, menjadi pemegang izin usaha Pertambangan khusus (IUPK) sebagai dampak dari pemberlakuan UU Minerba.

Jaminan Pemerintah

Pada kesempatan terpisah, Menteri ESDM Sudirman Said menyatakan berkomitmen memberikan kepastian usaha bagi PT Freeport Indonesia, sejalan dengan komitmen pemerintah menjaga iklim investasi dan menarik investor dalam pembangunan industri hilirisasi Pertambangan. Sejak beroperasi komersial pada 1973, Freeport sudah menginvestasikan dana sekitar US$ 11 miliar. Perusahaan itu juga menyiapkan US$ 17 miliar untuk investasi hingga tahun 2041, jika ada kepastian perpanjangan kontrak setelah masa kontrak karyanya habis tahun 2021.

Sudirman Said mengatakan, kepastian bagi Freeport diberikan dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). "Kepastian bagi Freeport diberikan dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan Khusus. Freeport pun sudah menyatakan kesediaannya mengubah pola hubungan kerja dari kontrak karya menjadi IUPK. Begitu mereka katakan ya (bersedia jadi IUPK), saya laporkan ke Presiden dan beliau mengatakan silahkan dikaji lebih lanjut" kata Sudirman di Jakarta, Senin (22/6).

Pemberian kepastian usaha penting bagi PT Freeport Indonesia yang berinvestasi sekitar US$ 15 miliar, termasuk untuk Pertambangan bawah tanah (underground mining) di Papua. Selain itu, ada investasi sebesar US$ 2,3 miliar dalam pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) di Gresik, Jawa Timur.

Namun, Sudirman belum bisa memastikan kapan IUPK itu diberikan kepada Freeport Hal yang menjadi bahan pertimbangan antara lain adalah Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan Batubara (UU Minerba), yang memuat ketentuan bahwa kontrak karya (KK) masih berlaku sampai berakhirnya masa kontrak. Selain itu, disebutkan bahwa kontrak karya segera menjadi IUPK begitu UU Minerba tersebut diundangkan. Untuk Freeport, kontrak karya berakhir pada 2021.

"UU Minerba itu memberi opsi kepada perusahaan tambang untuk segera menjadi IUPK dan tetap memegang kontrak karya sampai habis masa berlakunya. Freeport sudah menyatakan anytime mereka bisa mengubah status," ujarnya.

Ia menjelaskan, persetujuan Freeport untuk menjadi IUPK itu merupakan hasil pertemuan yang berlangsung kurang lebih dua jam sejak pukul 14.00 WIB pada 10 Juni lalu, di kantor Menteri ESDM Sudirman Said. Dari pihak manajemen Freeport hadir COE Freeport Mcmoran James R Moffet dan Presiden Direktur Freeport Indonesia Maroef Sjamsuddin.

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, lanjut Sudirman, pihaknya kini mendengarkan masukan dari berbagai pihak, termasuk dari kalangan ahli hukum untuk memberi kepastian usaha bagi Freeport Apabila mengacu pada Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan mineral dan Batubara, disebutkan bahwa permohonan perpanjangan usaha diajukan paling cepat dua tahun dan paling lambat 6 bulan sebelum kontrak berakhir. Ini berarti, Freeport mengajukan perpanjangan usaha pada 2019.

Freeport saat ini membutuhkan kepastian investasi pasca kontrak karya berakhir pada 2021. Hal ini diperlukan agar dapat terus berinvestasi sehingga produksi tidak turun. Dengan demikian, pendapatan bagi Indonesia tidak turun dan di sisi Iain Freeport mendapatkan kepastian bahan baku untuk rencana pembangunan smelter barunya di Gresik.

Maroef Sjamsoeddin mengatakan sebelumnya, setelah membangun terowongan sepanjang 500 km dan berbagai fasilitas penambangan underground, PT Freeport Indonesia berencana membangun lagi jalan 500 km untuk menopang kegiatan eksploitasi tambang bawah tanah di wilayah operasi seluas 10.000 ha. Sambil mengharapkan datangnya kepastian perpanjangan kontrak pasca 2021, perusahaan Tembaga terbesar di Tanah Air ini telah menginvestasikan dana US$ 4 miliar untuk kegiatan penambangan underground.

Sejak mendapat izin operasi 1967 dan beroperasi komersial 1973, Freeport sudah menginvestasikan dana US$ 11 miliar dan kini perusahaan yang masa kontrak karya (KK) akan habis tahun 2021 itu menyiapkan US$ 17 miliar untuk investasi hingga tahun 2041. "Begitu ada kepastian, investasi baru akan dikucurkan," kata Maroef Sjamsuddin kepada sejumlah pemimpin redaksi Ibukota di Tembagapura, Mimika, Papua, Sabtu (20/6). Selain tambang terbuka di Grasberg, para pemred meninjau proses pengolahan ore atau material bijih menjadi konsentrat dan kegiatan penambangan bawah tanah.

Mengantisipasi penurunan produksi di tambang terbuka. Grasberg, PT FI sejak 2008 mulai membangun infrastruktur untuk kegiatan penambangan bawah tanah, antara lain, terowongan yang saat ini sudah mencapai 500 km. Lewat terowongan ini, ore akan diambil untuk diolah menjadi konsentrat.

 Sumber : Investor Daily, 24 Juni 2015

Terakhir Diperbaharui ( Kamis, 25 Juni 2015 07:12 )
 

Freeport Invests $4 Billion despite Contract Uncertainty

Surel Cetak PDF

Investor Daily

Primus Dorimulu

Freeport Indonesia, a local unit of US mining giant Freeport McMoran, has sunk $4 billion to support its underground mining activities in Papua while it awaits certainty over its contract extension after its concession ends in 2021, a top executive at the company said.

Freeport has built a 500 kilometer long tunnel and other facilities for its underground mining to support its current activities and exploit the 10,000 hectares of its concession area in the Grasberg mine in Papua.

Freeport sealed its basic agreement with the government of Indonesia in 1967 under the regime of President Suharto, which was inked under the second generation of contract of works before renewing the deal in 1991.

The Indonesian Copper and gold miners new chief Maroef Sjamsuddin explained to chief editors invited to Tembagapura, Papua, that the US controlled miner has invested up to $11 billion since it began commercial operations.

The miner plans to invest more in Indonesia, about $17 billion to build a Copper smelter and develop its underground gold and Copper mines in the Grasberg mine complex, about 60 kilometers from Mimika, the capital of Mimika Regency of Papua.

"Only when there’s certainty, this new investment will be disbursed," said Maroef, a retired two starred general of the air force and former deputy to chief of the nation’s intelligence agency (BIN), in a discussion with chief editors on Saturday.

Previous news reports said-Freeport will build a smelter in East Java that would cost more than $2 billion and will spend another $15 billion in a multi-year investment plan to expand its underground mining operation at Grasberg.

However, due to the slow production from 2008 of its open pit in Grasberg, Freeport has developed its infrastructure to support its underground mining activities.

By September this year, two huge fans that needs 2,200 Kilowatts are expected to start operating to supply fresh air for underground mining workers, such as the stone breakers and those operating the conveyors.

Declining Production

In normal conditions, Freeport is capable of processing about 200,000 to 240,000 tons of ore per day on average. It saw its peak production in 2008, when the average production could reach 238,000 tons per day. However, production has declined after lawmakers approved mining laws in 2009 that prohibited the export of unprocessed mineral from Southeast Asias largest Economy after January 12 last year.

The government wanted to boost the value of commodities extracted from Indonesia. Additionally, the government also wanted miners to build smelters, renegotiate contracts and change their mining permit from a contract of work with equal standing between the government and miner to a special mining business permit CIUPK) which reduced some of the miners privileges and legal rights.

The biggest issue that arose from the implementation of the policy was that for a long time for miners in Indonesia like Freeport, there was a shortage of smelters in the country even if they wished to process all of their ore before exporting it Other problems were that it had been in long term contracts with other smelter operators and still had to honor its obligations under those contracts.

In response, Freeport argued that since the initial deal with Indonesia was to allow for an export of concentrates and that the deal with these international smelters were signed earlier, Freeport should therefore be allowed to honor their commitments until the end of their deals.

At the end of President Susilo Bambang Yudhoyono’s term, Indonesia saw an increasing economic nationalism sentiment, which resulted in policies that sought to strengthen the government’s position over miners.

After going through tough negotiations, Freeport was able to secure a six month extension of its export permit through a memorandum of understanding on contract re-negotiations in January after it settled on Gresik as the location of its new smelter which plans to produce up to 2 million tons of processed metal.

Racing with Time

However, Freeport remains anxious about the future of its investment since their current contract will end in 2021 and according to the current government regulations, a miner will only be eligible to request an extension in 2019.

In anticipation of this, Freeport is racing ahead of the 2017 depletion of surface resources at its Papua mine site, forcing it to go all out for activities in underground mining.

"We need certainty, otherwise, Freeport’s production falls by 70 percent by 2017," said Maroef.

Minister of Energy and mineral Resources Sudirman Said has been quoted saying "their output is already slowing, that is not what we want" He further added that the company should wait until 2019 to make a decision whether to invest or not as it might see a sharp decline in production.

In 2014, productions of Freeport Indonesia has declined to an average of 118,000 tons per day from 179,000 tons. These figures are startling compared to other contract of work holders who were unable to secure support and re-negotiate their contracts wherein Freeport has been allowed to export up to 580,000 tons of concentrate for January-July.

However, the government is still pushing for progress over Freeport’s commitment to build the Gresik smelter, promised by Freeport The Gresik smelter, which has a planned capacity of 2 million tons, will support Freeport capabilities to process ore concentrates to 3 million tons per year.

The production of the Gresik smelter adds to their existing pressure since Freeport’s production reports have been less than promising. Out of the average production of 179,000 tons of ore produced per day last year, only 50,000 tons of ore have been cultivated from the underground mining.

By plan, in order for investors to be convinced that a further massive investment will remain strong, Freeport is targeting that by 2017, it would be capable of producing 160,000 tons of concentrate per day from its four underground mining sites, which will be the biggest in the world.

Maroef said his company has sent a letter to the Energy and mineral Resources Minister to ask for support for a contract extension after 2021 In July, Freeport must also deal with the ministry again to extend its 6-month export permit.

The president director said uncertainty over a permit extension in the upstream sector would impact negatively on the company adding that the plan to build a smelter with a capacity of 2 million tons per year could be wasted.

Freeport Wants an Extension until 2041

Freeport has agreed on major changes on their part in its contract, as it seeks to ensure a contract extension until 2041. However at present, they are only permitted to extend the contract for a maximum of 20 years, which is divided into a two 10-year term.

However, Freeport seeks to improve their end of the bargain. For example, the company has agreed to increase their royalty fees to the government for Copper to 4 percent of total sales from 3.5 percent previously, for gold to 3.75 percent from 1 percent previously, for silver to 3 25 percent from 1 percent previously.

Freeport also seeks to improve their income tax levies which are at 35 percent, higher than 25 percent that companies in Indonesia typically pay.

The company has also agreed to divest more shares in Indonesian entities, where they have increased their obligations to only sell 9.36 percent to 30 percent. Additionally, the company has also agreed to increase local content use to 90 percent from 71 percent previously.

The US-controlled company also had said that within 42 years of its operations in Indonesia, it has contributed to the state up to $15.6 billion in direct contributions and $29.5 billion in indirect contributions.

Direct contributions include taxes, royalties, dividends and other liabilities, while their indirect contribution have included salaries to their workers, domestic purchases and other investments that have stimulated growth in the region.

Maroef said Freeport has created jobs for nearly 30,000 people in the country of which 97.4 percent are from Indonesia.

"The engineers working in underground mining are all from Indonesia," he said. Of the total Indonesian workforce, 27percent are native Papuan and more than 95 percent of the gross revenue of the Mimika regency comes from Freeport.

Maroef also revealed that from 1992-2014, the company’s total investment of $1.3 billion has also been enjoyed by the public in their projects to build roads, an airport schools and hospitals.

According to Muhammad Said Didu, the head of the energy ministry’s smelter development acceleration, the ministry is looking to have a legal breakthrough to ensure that Freeport attains certainty in the renewal of their upcoming permit.

State Secretary Pratikno said currently, under the new mining law, the standing position between the government and Freeport has changed "The position of the state is stronger," said Pratikno. Still, he acknowledged that "a one sided action, such as terminating the contract [towards Freeport] would not settle problems. It would only create new problems, and the Economy in Papua will suffer... Investment climate [will] get hurt and the geo-political position of Indonesia [will] get weakened," he said.

Maroef said the company has sent a complete proposal to the energy ministry to ensure it can be granted a concession until 2041, and has reported all of its activities to the minister, but says that it’s up to the president to decide Indonesia’s stance over the matter. "The minister will discuss this with the president" said the president director.

 Sumber : JakartaGlobe, June 24, 2015

Terakhir Diperbaharui ( Kamis, 25 Juni 2015 07:01 )
 

Pemerintah Bentuk Tim Evaluasi Freeport

Surel Cetak PDF

Josie Susilo Hardianto

JAKARTA, KOMPAS.com. Pemerintah membentuk tim evaluasi PT Freeport Indonesia guna memberikan kepastian usaha perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu, sekaligus memberikan manfaat lebih untuk tanah Papua.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menuturkan, segera pemerintah akan berkoordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan memulai rapat perdananya pada Selasa (23/6/2015).

“Baru dibentuk tim evaluasi (Freeport). Besok saya akan ketemu Pak Kepala Bappenas (Andrinof Chaniago), untuk rapat pertama,” ujar Sudirman kemarin, Senin (22/6/2015), di Gedung DPR, Jakarta.

Sudirman menjelaskan, masalah yang dievaluasi bersama Bappenas yaitu mengenai keberadaan Freeport dan pembangunan di Papua. “Dievaluasi bagaimana pembangunan Papua itu dikaitkan dengan industri sumber daya alam di sana,” sambung Sudirman.

Sudirman menegaskan, Indonesia perlu menjaga agar iklim investasi berjalan baik. Sebab, Indonesia memerlukan investor untuk mengembangkan infrastruktur termasuk melakukan hilirisasi industri.

“Belum ada kajian yang dihasilkan (untuk tujuan itu). Karenanya Kepala Bappenas diberi tugas untuk memimpin kajian itu,” ucap Sudirman.

Freeport sebelumnya telah menyatakan bersedia mengubah kontrak menjadi pola konsesi langsung atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Sudirman mengatakan, Kementerian ESDM telah melaporkan hal ini kepada Presiden Joko Widodo. Menurut dia, perubahan menjadi IUPK bisa dilakukan kapan saja, tidak perlu menunggu 2021.

“Kalau UU mengatakan, secepatnya setelah UU diundangkan, atau menunggu setelah kontrak selesai. Jadi ada dua opsi untuk perusahaan. Anytime, bisa berubah,” terang Sudirman.

Kendati begitu, Sudirman menegaskan pemerintah tidak gegabah memperpanjang kontrak sampai lewat batas kontrak. Yang jelas, kata dia, dengan pola konsesi langsung, posisi pemerintah Indonesia atas Freeport menjadi lebih kuat. “Kita masih mendengar semua pihak dan ahli hukum,” ujar Sudirman.

Divestasi

Ditemui usai menggelar buka puasa bersama di kediamannya, Sabtu (20/6/2015), Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini M Soemarno mengatakan, dua BUMN berpeluang mengambil saham yang akan didivestasi Freeport.

“Rencananya kalau enggak PT Antam (Persero), ya PT Bukit Asam (Persero),” ucap Rini.

Saat ini saham pemerintah Indonesia di Freeport hanya 9,36 persen. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2014 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Freeport wajib melakukan divestasi sebesar 30 persen. Artinya, masih ada 20,64 persen saham Freeport yang bisa dimiliki pemerintah.

 Sumber : Kompas.com, 23 Juni 2015

Terakhir Diperbaharui ( Kamis, 25 Juni 2015 06:53 )
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL