Indonesian Mining Association


  • Buat akun
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Dituding Jadi Beban, Kebijakan L/C Minta Ditunda

Surel Cetak PDF

Jakarta – Niat yang baik tidak selamanya berjalan baik, hal inilah gambaran dari kebijakan pemerintah yang mewajibkan penggunaan letter of credit (L/C) untuk ekspor batu bara agar cadangan devisa dalam negeri kuat, direspon negatif para pelaku usaha pertambangan dalam negeri. Kalangan pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) kini berbondong-bondong mengajukan penangguhan penggunaanL/C untuk transaksi ekspornya hingga akhir tahun.

Hal itu untuk mengantisipasi kerugian karena sejumlah perusahaan memiliki kontrak jangka panjang. "Kontrak misalnya delapan bulan lalu harga US$75 per ton, sekarang harga US$ 60 per ton. Kan begitu mengubah tata cara pembayaran berarti mengubah kontrak. Ketika berubah, menjadi beban sehingga mereka minta harga disesuaikan harga saat ini,” kata Direktur Eksekutif APBI Supriatna Sahala kepada pers di Jakarta, Selasa (7/4).

Menurut dia, penangguhan penggunaan L/C untuk ekspor komoditas batu bara kebanyakan diajukan perusahaan tambang pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) generasi I-II. Perusahaan PKP2B generasi I dan II merupakan perusahaan batu bara yang memberikan kontribusi 40%-50% dari total produksi batu bara nasional.

Jika tidak ditangguhkan, berpotensi merugi dari royalti, pendapatan dan pajak dari perusahaan batu bara. PKP2B generasi pertama hingga saat ini biaya tambahannya ditanggung pemerintah,”Pemerintah tambah rugi. Bisa terima kerugian penurunan harga dan kerugian membayar L/C. Kontrak generasi I disebutkan semua additional cost yang tidak tercantum di kontrak adalah beban pemerintah. Itu kontrak yang bikin Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan. Ini Kementerian Perdagangan kurang koordinasi," terangnya.

Sebelumnya sejumlah perusahaan besar migas termasuk Freeport mengajukan penangguhan L/C untuk transaksi eksporya, dan akhirnya Kementerian ESDM mengabulkan permohonan mereka dengan alasan track record perusahaan migas tersebut selama ini baik.

Padahal, sesuai ketentuan kewajiban L/C yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan No 4/2015 tentang penggunaan L/C untuk ekspor barang tertentu, mulai berlaku efektif pada 1 April 2015. Adapun komoditas ekspor yang diwajibkan menggunakan L/C adalah komoditas mineral, batu bara, migas, hingga minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) berikut produk turunannya. Mereka diwajibkan menggunakan L/C melalui bank devisa dalam negeri. Aturan ini bertujuan untuk menertibkan administrasi pencatatan devisa dari kalangan eksportir komoditas tersebut.

Sementara, Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Sujatmiko membenarkan jika perusahaan tambang mengajukan L/C. Menurutnya, penangguhan diajukan oleh sekitar 10 perusahaan tambang mineral dan lebih dari 10 perusahaan tambang batu bara,”Sampai saat ini ada lebih dari 20 perusahaan yang mengajukan penangguhan L/C," katanya.

Sujatmiko menuturkan, banyaknya perusahaan yang mengajukan penangguhan karena belum memakai L/C dalam kegiatan ekspornya. Namun, pihaknya tidak membeberkan siapa saja yang mengajukan penangguhan tersebut. Dia mengatakan, akan berusaha secepat mungkin melakukan verifikasi persyaratan sehingga rekomendasi penangguhan bisa dilayangkan ke Kementerian Perdagangan. "Kami usahakan secepatnya. Mudah-mudahan bisa cepat selesai," ujarnya.

Asal tahu saja, sekitar 50% ekspor komoditas batu bara nasional belum menggunakan mekanisme surat kredit berdokumen dalam negeri atau Letter of Credit. Pada umumnya, perusahaan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Generasi I dan PKP2B Generasi II yang belum memakai L/C tersebut.

Menurut Supriatna, mekanisme penggunaan L/C berpotensi mengganggu kegiatan ekspor batu bara. Selain itu, juga bisa membuat pendapatan negara berkurang. Oleh sebab itu dia mendukung upaya pemerintah untuk melakukan penundaan penerapan L/C."Kami minta pemerintah melakukan penangguhan sampai akhir 2015, supaya ekspor bisa berjalan normal,” ujarnya.

Adapun produksi batu bara nasional tahun ini mencapai 425 juta ton, diantaranya sekitar 110 juta ton dari produksi itu untuk kebutuhan dalam negeri alias domestic market obligation, sedangkan sekitar 315 juta ton untuk diekspor.

 Sumber : NERACA, 08 April 2015

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 15 April 2015 04:13 )
 

Harga tembaga Terancam Jatuh

Surel Cetak PDF

JAKARTA - Penguatan harga tembaga pada awal pekan ini dinilai bersifat terbatas. Pasalnya, rencana Pemerintah China membatasi penggunaan lahan untuk pembangunan properti baru bisa semakin menggerus permintaan tembaga .

Ibrahim, Direktur PT Equilibrium Komoditi Berjangka, mengatakan harga tembaga masih berpotensi kembali melemah karena permintaan China masih sulit untuk tumbuh. Potensi turunnya permintaan karena pemerintah China berencana mengurangi lahan untuk perumahan baru.

"Apalagi, salah satu pejabat Federal Reserve mengungkapkan pada kuartal II/2015 data tenaga kerja akan kembali naik dan bisa membuat dolar AS perkasa. Itu menjadi kabar buruk untuk harga komoditas logam industri termasuk tembaga ," ujarnya kepada Bisnis pada Selasa (7/4).

Senada, Max Layton, analis Goldman Sachs Group Inc., mengatakan penurunan penjualan properti di China membuat pemerintah mengambil kebijakan pembatasan penggunaan lahan untuk pembangunan properti baru.

"Seiring dengan kebijakan itu, kami melihat risiko tergerusnya permintaan tembaga dari China sebesar 4% dalam dua tahun ke depan.," ujarnya seperti dilansir Bloomberg.

Sebelumnya, asumsi para analis Goldman Sachs Group memperkirakan pertumbuhan permintaan tembaga dari China pada 2015 sampai 2016 akan naik sebesar 2% seiring penyelesaian konstruksi.

Lesunya sektor properti di China memunculkan spekulasi bahwa ekspansi industri di Negeri Panda itu akan melambat dalam dua dekade terakhir.

Matthew Wonnacott, konsultan CRU, mengatakan permintaan tembaga tumbuh 0,7% pada kuartal 1/2015 yang didukung dari kebutuhan rumah tangga dan mobil, sedangkan belanja tembaga dari pemerintah China melambat setelah diterapkan kebijakan penahanan pembelian komoditas tersebut.

"Pada tahun ini permintaan tembaga dunia akan tumbuh sebesar 2,8% menjadi 22,1 juta ton, itu menjadi pertumbuhan terendah dalam uga tahun terakhir," ujarnya.

Sementara itu, pasar logam industri tengah mengharapkan Bank of China mengeluarkan paket stimulus baru untuk bisa memulihkan kondisi perekonomian China tersebut.

Stimulus moneter tambahan dari bank sentral China bisa mengerek permintaan dan harga logam industri.

Namun, Bank of China menegaskan tidak akan terlalu buru-buru dalam membuat kebijakan untuk melonggarkan maupun mengetatkan moneter. Bank sentral China itu sudah memangkas suku bunga dua kali sejak November 2014.

Pada perdagangan kemarin sampai pukul 1704 WIB, harga tembaga tiga bulan di London Metal Exchange naik 0,8% menjadi US$6,030 per metrik ton, sedangkan harga tembaga berjangka di New York Commodity Exchange naik 0,74% menjadi US$2,73 per pon atau US$6,006 per ton.

(Surya Rianto)

 Sumber : Bisnis Indonesia, 08 April 2015

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 15 April 2015 04:09 )
 

Kemendag Tolak Pengecualian L/C Freeport

Surel Cetak PDF

Karawang, CNN Indonesia -- Kementerian Perdagangan (Kemendag) menolak permohonan pengecualian penggunaan letter of credit (L/C) yang diajukan PT Freeport Indonesia. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Partogi Pangaribuan menegaskan, instansinya hanya memberikan prioritas pengecualian L/C sebagai mekanisme pembayaran ekspor untuk perusahaan minyak dan gas bumi (migas) saja.

“Sesuai pertemuan dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), yang diutamakan itu pengecualian L/C untuk perusahaan migas. Jadi migas saja yang diberikan,” kata Partogi usai menyaksikan peresmian pabrik Isuzu di Karawang, Jawa Barat, Selasa (7/4).

Menurut Partogi, dirinya mengetahui bahwa perusahaan tambang asal Amerika Serikat yang memiliki basis produksi di Papua tersebut sudah mengajukan permohonan pengecualian L/C. Namun karena Kementerian ESDM tidak menerbitkan rekomendasi untuk Freeport, maka Kemendag disebutnya tidak bisa memberikan pengecualian tersebut.

“Freeport tidak mendapatkan rekomendasi dari Menteri ESDM. Memang mengajukan, tapi dia kan perusahaan non migas,” jelasnya.

Dalam memberikan persetujuan pengecualian L/C, Partogi mengaku akan berpegangan pada pemberian rekomendasi dari Menteri teknis yang terkait. Tanpa ada surat rekomendasi tersebut, dia menegaskan jangan harap Kemendag akan menerbitkan pengecualian L/C.

“Terakhir ada BP yang mengajukan, lalu ada Pertamina dan Chevron. Pokoknya kalau sepanjang ada rekomendasi dari Menteri terkait ya kita pertimbangkan nanti kita lihat kontraknya,” kata Partogi.

Dia menambahkan, kontrak yang dimaksud perlu diperiksa Kemendag adalah perjanjian jual beli migas yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan kepada para pembelinya di luar negeri. Jika kontrak tersebut bersifat jangka panjang, maka Kemendag akan mengizinkan perusahaan yang bersangkutan untuk tidak menggunakan L/C sampai kontrak tersebut berakhir.

Amankan Sumber Daya

Partogi kembali menegaskan bahwa meskipun pemerintah banyak mendapat tentangan dari para pelaku usaha pertambangan, migas, dan kelapa sawit akibat memberlakukan wajib L/C mulai 1 April 2015, namun kebijakan tersebut tetap dijalankan.

“Tujuannya dilihat dong. Ini kan demi tertib administrasi, tertib ekspor. Selama ini kan bebas-bebas saja, dan pemerintah sebenarnya ingin tahu berapa nilai ekspor yang sesungguhnya dengan L/C ini. Boleh dong untuk mengamankan resources kita,” tegasnya.

 Sumber : CNN Indonesia, 07 April 2015

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 15 April 2015 04:03 )
 

Perusahaan Tambang Minta Pengecualian

Surel Cetak PDF

JAKARTA. Pengusaha tambang keberatan dengan kebijakan pemerintah yang mewajibkan penggunaan letter of credit (L/C) dalam transaksi ekspor. Karena itu, pengusaha minta pemerintah memberi pengecualian, bukan cuma penangguhan sampai habis kontrak.

Nico Kanter, Presiden Direktur PT Vale Indonesia Tbk mengatakan, selama ini dalam kegiatan ekspor produk nickel matte menggunakan mekanisme pembayaran telegraphic transfer (TT). Vale menginginkan pengecualian penggunaan L/C lantaran selama ini sudah mematuhi instruksi pemerintah yakni melaporkan devisa hasil ekspor.

"Kami kan semua patuh aturan, pemberitahuan ekspor barang (PEB) yang ada disini dan PEB di negara konsumen sudah dikonfirmasi, bahkan sudah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal harga jualnya," kata Nico, Selasa (7/4).

Vale mengklaim sudah disiplin melaporkan devisa hasil ekspor sehingga sudah sesuai dengan tujuan pemerintah yakni menertibkan ekspor. Dengan begitu, Vale merasa tidak perlu lagi menggunakan L/C. Selain itu, kontrak yang dilakukan Vale dengan konsumen nickel matte sifatnya by take all. Artinya, induk usaha Vale di Kanada dan Jepang, maupun Sumitomo Corporation akan membeli seluruh produksi dari perusahaan.

Sekarang ini, manajemen Vale tengah berupaya meminta penjelasan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan mengajukan permohonan agar tidak dikenakan kewajiban penggunaan L/C. "Kami inginnya ada pengecualian, bukan penangguhan," kata Nico.

Hal senada disampaikan, Daisy Primayanti, Juru Bicara PT freeport Indonesia mengatakan, telah melaporkan devisa hasil ekspor (DHE) kepada Bank Indonesia secara rutin. Pelaporan hasil penjualan tembaga olahan tanpa pemurnian tersebut juga dibarengi dengan pelaporan pemberitahuan ekspor barang (PEB) ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. "Kami mengajukan (pengecualian) karena selama ini secara teratur mematuhi kewajiban pelaporan DHE ke Bank Indonesia," kata Daisy.

Menurut Daisy, hal yang dilakukan oleh freeport sejatinya sudah cukup dalam menjaga akurasi data maupun transparansinya. "Kami pun mendukung semangat pemerintah dalam mewujudkan transparansi dan akurasi informasi ekspor," imbuhnya

Selain Vale dan freeport, pengusaha tambang batubara juga menolak memakai LC. Supriatna Sahala, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Indonesia (APBI) bilang, untuk tahun depan, pelaksanaan kewajiban L/C khususnya untuk pengusaha PKP2B generasi satu akan menjadi persoalan.

Pasalnya, untuk menggunakan L/C memerlukan biaya yang harus ditanggung pemerintah. "Pakai L/C itu menambah cost yang dihindari pembeli. Konsumen pasti akan membebankan kepada perusahaan, lalu perusahaan tentu membebankan ke pemerintah," kata Supriatna

Ia menjelaskan hal ini berdasarkan klausul dalam draf kontrak PKP2B generasi satu. Di sana disebutkan, seluruh biaya tambahan yang tidak tercantum dalam kontrak akan menjadi beban yang ditanggung oleh pemerintah.

Sujatmiko, Direktur Pembinaan dan Program Mineral dan Batubara Kementerian ESDM mengatakan, Peraturan Menteri Perdagangan No 26/2015 hanya memberikan penangguhan ke perusahaan untuk menyelesaikan kontrak hingga jangka waktu berakhir. Selanjutnya ketika kontrak berakhir, perusahaan harus mau menggunakan L/C untuk setiap kegiatan ekspornya. "Perusahaan tambang yang beroperasi di Indonesia harus mampu meyakinkan buyer- nya untuk beralih ke L/C," kata Sujatmiko.

Muhammad Yazid

 Sumber : Kontan, 08 April 2015

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 15 April 2015 04:01 )
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL