Indonesian Mining Association


  • Buat akun
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Petrosea Pangkas Capex

Surel Cetak PDF

JAKARTA - Emiten komoditas PT Petrosea Tbk. (PTRO) memangkas belanja modal tahun ini seiring dengan pengereman ekspansi akibat harga komoditas yang masih rendah.

Direktur Keuangan Petrosea M. Kurnia Ariawan mengatakan belanja modal (capital expenditure/capex) pada tahun lalu disiapkan US$65 juta untuk pembangunan dermaga penunjang jasa minyak dan gas di Kariangau, Kalimantan Timur. "Belanja modal tahun ini akan turun signifikan," katanya, Rabu (20/4).

Dia mengungkapkan anggaran belanja modal tahun ini bakal digunakan untuk membiayai kontrak-kontrak baru dengan PT Indoasia Cemerlang, PT Maruwai Coal, PT Indonesia Bulk Terminal, dan PT Freeport Indonesia.

Emiten berkode saham PTRO tersebut juga memerkirakan pendapatan tahun ini bakal sama dengan perolehan pada periode 2015. Tahun lalu, pendapatan perseroan merosot 40,6% menjadi US$206,8 juta dari tahun sebelumnya US$347,9 juta.

Perseroan juga menargetkan akan memangkas kontribusi sektor tambang batu bara menjadi hanya 65% dari tahun se- belumnya 85%.

Kontribusi lini aktivitas bisnis kontrak pertambangan tahun lalu melorot menjadi 70,76% dari periode 2014 yang mencapai 84,54%.

"Penurunan sektor batu bara ditargetkan bertahap," tuturnya.

Anak usaha PT Indika Energy Tbk. (INDY) tersebut, merinci pendapatan yang diperoleh dari segmen usaha. Uni usaha rekayasa manajemen proyek (EPM), dan jasa minyak gas bumi, Petrosea logistic support services (PLSS) naik 10,97% menjadi US$59,67 juta.

PLSS menghasilkan US$32,94 juta pada tahun lalu, sedangkan EPM tumbuh 47,27% menjadi US$26,73 juta. Uni kontrak tambang batu bara tahun lalu mencapai US$146,35 juta.

Volume pengupasan lahan pada tahun lalu juga turun 49,72%. Penurunan disebabkan oleh penghentian kontrak lebih awal dari Gunung Bayan Pratama Coal dan Adimitra Baratama Nusantara, serta keputusan penundaan kegiatan lokasi tambang batu bara Santan sejak Maret 2014.

Sepanjang tahun lalu, Petrosea mencatatkan kinerja yang terbilang kusam. Perseroan harus mendulang rugi bersih yang dapat diatribusikan kepada entitas induk senilai US$12,47 juta dibandingkan dengan periode sebelumnya yang masih laba US$2,07 juta.

Sukirno

 Sumber : Bisnis Indonesia, 21 April 2016

Terakhir Diperbaharui ( Selasa, 03 May 2016 08:06 )
 

Belum Sepakat soal Harga, Divestasi Freeport Terkatung-katung

Surel Cetak PDF

JAKARTA - Divestasi saham PT Freeport Indonesia terkatung-katung. Hal ini seiring dengan sikap keberatan pemerintah dengan harga saham US$ 1,7 miliar untuk porsi 10,64 persen yang diajukan oleh perusahaan tambang asal Amerika Serikat

Padahal dalam Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan mineral dan Batubara hanya mencantumkan sikap menolak atau menerima tawaran tersebut

Pengamat hukum sumber daya alam dari Universitas Tarumanagara Ahmad Redi mengatakan, pemerintah seharusnya segera melakukan negosiasi dengan Freeport pasca penawaran disampaikan. Bukannya malah mengirim surat resmi yang keberatan dengan harga saham.

"Awalnya pemerintah meminta Freeport segera menawarkan. Setelah mereka menyampaikan harga bukannya segera negosiasi tapi menyatakan keberatan. Ini membuat ketidakpastian," kata Redi di Jakarta, Senin (18/4).

Redi memahami sikap pemerintah yang menggantungkan nasib divestasi. Pasalnya kontrak Freeport berakhir dalam lima tahun kedepan yakni di 2021. Namun sampai saat ini belum jelas apakah kontrak diperpanjang atau tidak. Dia bilang jika kontrak tidak diperpanjang menjadi resiko bagi pemerintah bila mengambil 10,64 persen. "Divestasi menjadi dilema karena dikaitkan dengan nasib kontrak," ujarnya.

Kementerian Energi dan Sumber Daya mineral (ESDM) melayangkan surat resmi kepada Freeport tertanggal 11 April kemarin. Surat itu menyatakan keberatan atas harga yang diajukan Freeport ESDM kemudian meminta Freeport kembali mengajukan penawaran harga saham sesuai ketentuan yang berlaku. Tata cara perhitungan saham divestasi tambang modal asing tercantum dalam Peraturan Menteri ESDM No. 27 Tahun 2013. Dalam pasal 13 dinyatakan harga divestasi yang ditawarkan berdasarkan biaya penggantian atas investasi atau yang disebut replacement cost Biaya penggantian itu atas kumulatif investasi yang dikeluarkan sejak tahap eksplorasi sampai dengan tahun kewajiban divestasi.

Pada Januari 2016 kemarin Freeport mengajukan penawaran US$ 1,7 miliar untuk saham 10,64 persen. Nilai tersebut berdasarkan perhitungan investasi hingga 2041 yang antara lain meliputi pembangunan tambang bawah tanah di Papua dan fasilitas pemurnian mineral (smelter) di Gresik, Jawa Timur. 2041 menjadi acuan Freeport lantaran kontrak karya memberi hak konsensi hingga masa tersebut Sebenarnya kontrak Freeport berakhir di 2021. Tapi dalam kontrak karya disebutkan Freeport punya hak mengajukan perpanjangan dua kali yang masing-masing selama 10 tahun.

Kewajiban divestasi Freeport mengacu padaPP 77 yang ditetapkan sebesar 30 persen. Pasalnya dalam beleid itu disebutkan divestasi bagi kegiatan usaha Pertambangan bawah tanah mencapai 30 persea Penawaran divestasi pun dilakukan bertahap yakni 20 persen pada tahun ini dan sisanya hingga 2019 mendatang.

(rap)

 Sumber : Investor Daily, 22 April 2016

Terakhir Diperbaharui ( Selasa, 03 May 2016 08:00 )
 

Progres Smelter IUI Lebih Signifikan

Surel Cetak PDF

JAKARTA. Pembangunan industri pengolahan dan pemurnian (smelter) berlisensi Izin Usaha Industri (IUI) lebih signifikan ketimbang smelter berlisensi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). IUI diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian sedangkan IUPK diterbitkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Wakil Ketua Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I) Jonathan Handojo mengatakan pemegang IUI berkomitmen menyelesaian pembangunan smelter. Hal itu dapat terlihat dari kesiapan pendanaan proyek tersebut. Dengan begitu rendahnya harga komoditas pertambangan tidak signifikan berpengaruh pada pembangunan. "Membangun smelter itu sudah pasti dana investasinya ada. Tak ada dalam sejarah membangun pabrik berhenti karena dananya habis," kata Jonathan di Jakarta, Selasa (19/4).

Jonathan mengungkapkan sebanyak 24 smelter berlisensi IUI sudah mulai beroperasi sejak 2012 kemarin. Hal ini berbanding terbalik dengan 72 smelter di bawah rezim IUPK. Menurutnya perbedaan kemajuan ini disebabkan oleh banyaknya izin yang harus dikantongi oleh pelaku smelter IUPK "ESDM sudah mengeluaran 72 izin, sekarang mau diapakan izin-izin itu," ujarnya.

Berdasarkan catatan Investor Daily, Menteri ESDM Sudirman Said pernah menyatakan bakal membuka kran ekspor mineral mentah (ore) guna membantu finansial investor smelter. Pasalnya rendahnya harga komoditas memukul kemampuan pendanaan proyek smelter. Namun wacana itu urung direalisasikan seiring dengan maraknya penolakan dari berbagai pihak.

Berdasarkan data Kementerian ESDM hanya ada lima smelter IUPK yang beroperasi tahun lalu. Sedangkan tahun ini ada 7 smelter yang diproyeksikan bisa beroperasi. Namun terdapat tiga smelter yang menghentikan sementara pembangunan.

Kini dualisme lisensi smelter IUI dan IUPK segera berakhir. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) menjadi leading sector yang melebur kedua lisensi itu. Ini berdasarkan hasil rapat koordinasi di kantor Ke-menteriaan Koordinasi bidang Perekonimian pada awal April kemarin. Bahkan hasil rakor itu memberi kewenangan Kementerian Perindustrian untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap smelter. (rap)

 Sumber : Investor Daily, 20 April 2016

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 20 April 2016 09:41 )
 

HIPMI Dukung BUMN Akuisisi Newmont

Surel Cetak PDF

JAKARTA. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia mendukung kebijakan Menteri BUMN Rini Sumarno untuk mengakuisisi saham PT Newmont Nusa Tenggara agar kekayaan nasional dapat dikelola untuk kepentingan rakyat.

"Posisi Hipmi sangat mendukung langkah Ibu Menteri sebab sesuai konstitusi pengelolaan kekayaan alam negara ini harus melibatkan negara, agar benar-benar bermanfaat bagi kemakmuran rakyat," kata Ketua Umum BPP Hipmi Bahlil Lahada-lia dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (19/4).

Bahlil mengatakan, bila diambil alih oleh BUMN sebagian saham Newmont, negara tak hanya memperoleh manfaat dari pajak, namun juga meningkatkan aset BUMN dan pendapatan negara dari dividen.

Ketum Hipmi berpendapat bahwa akuisisi dapat dilakukan oleh BUMN tambang yang cukup berpengalaman panjang dalam bisnis pertambangan seperti PT Antam atau konsorsium BUMN yang ditunjuk dan dibentuk oleh pemerintah.

"Saya kira Ibu Menteri yang lebih tahu, yang penting bahwa BUMN tersebut kompeten untuk mengambil alih saham Newmont," ujarnya.

Sebelumnya, PT Aneka Tambang (Persero) Tbk menyatakan siap membeli sebagian saham PT Newmont Nusa Teggara melalui konsorsium BUMN Tambang. "Kami (Antam) siap masuk ke Newmont. Intinya, perusahaan tambang emas, tembaga memang sedang kita incar," kata Direktur Utama Antam, Tedy Badrujaman di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (14/4), seperti dikutip Antara.

Menurut Tedy, keinginan masuk ke Newmont sudah disampaikan kepada Menteri BUMN Rini Soemarno sebagai kuasa pemegang saham Antam yang selama ini mendorong BUMN Tambang untuk berinvestasi di perusahaan tambang.

Ia menilai peluang BUMN Tambang untuk mengakuisisi saham perusahaan tambang asing semakin terbuka seiring dengan rencana pemerintah merealisasikan holding (induk) BUMN Tambang yang dipimpin PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum).

"Semua perusahaan asing "related to our core bisnis" khususnya Antam dan BUMN tambang lainnya sangat mungkin kita masuki. Karena tujuan konsorsium itu untuk mengambilalih saham sekaligus investasi," katanya.

Dengan Holding BUMN Tambang, lanjutnya, selain kapasitas aset semakin besar, juga dengan sendirinya diikuti komitmen pendanaan dari perbankan dalam maupun luar negeri.

Sebagaimana diwartakan, Medco Grup memberi sinyal akan mengakuisisi saham Newmont sebesar 76 persen. Bahkan pendiri Medco Group, Arifin Panigoro disebut-sebut telah melaporkan kepada Presiden Joko Widodo atas rencana tersebut

Untuk melanggengkan rencana tersebut, Medco bahkan sudah mencari pinjaman bank baik dalam maupun luar negeri untuk memperoleh dana untuk mengakusisi saham NNT. (es)

 Sumber : Investor Daily, 20 April 2016

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 20 April 2016 09:40 )
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL