Indonesian Mining Association


  • Buat akun
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Renegosiasi Kontrak Karya Baiknya Tanpa Pemaksaan

Surel Cetak PDF

BANDUNG. Gugatan arbitrase internasional PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) terhadap pemerintah Indonesia merupakan akibat dari buntunya renegosiasi kontrak pertambangan. Penyesuaian Kontrak Karya terhadap Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, seharusnya dilakukan dengan itikad baik tanpa pemaksaan.

Demikian salah satu pembahasan yang muncul dalam Sidang Promosi Doktor Ilmu Pemerintahan Program Pasca Sarjana Universitas Padjajaran yang digelar pada 18 Juli. Adapun Promovendus atau penyusun disertasinya ialah Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat W. Musyafirin dengan disertasi berjudul Implementasi Kebijakan Pertambangan dan Penanaman Modal Asing (Studi kasus kontrak karya antara Pemerintah Indonesia dan PT NNT di Kabupaten Sumbawa Barat).

Pada sesi mempertahankan disertasi, Prof. Dr. Drs. H. Dede Mariana selaku promotor mempertanyakan cara terbaik penyesuaian Kontrak Karya apabila ada peraturan baru yang ditetapkan seperti UU Minerba. Musyafirin mengatakan penyesuaian dapat dilakukan dengan tiga cara yakni pemaksaan, renegosiasi, serta bargaining (tawar-menawar). Dia menuturkan pemerintah tidak menerapkan metode pertama berupa pemaksaan penerapan ketentuan UU lantaran bisa menimbulkan permasalahan.

Kemudian langkah kedua ditempuh pemerintah dengan membentuk tim renegosiasi. Namun sayangnya proses renegosiasi berjalan alot lantaran pemerintah dan NNT mempertahankan rujukannya masing-masing yakni UU Minerba dan Kontrak Karya. "Penyesuaian ketiga melalui metode bargaining yang terbaik karena metode ini tanpa mengurangi hak kewajiban atau kedudukan masing-masing pihak," kata Musyafirin di Bandung, akhir pekan lalu.

Dia mengatakan, motede bargaining pernah dilakukan oleh Pemkab Sumbawa Barat ketika ingin mengenakan sejumlah pungutan daerah seperti pajak penerangan jalan sekitar Rp 1 miliar per tahun. Padahal dalam Kontrak Karya tidak mengatur pajak tersebut, sehingga sulit bagi Pemkab untuk menerapkannya.

Kesepakatan bargaining menyatakan tidak ada pungutan pajak tapi NNTbersedia memberikan kontribusi sebesar Rp 2,25 miliar untuk Pemkab. Menurutnya dengan metode bargaining maka kedua belah pihak mendapatkan penyelesaian yang adil (winwin solution) tanpa mengganggu Kontrak Karya maupun ketentuan UU lainnya.

Ditemui usai sidang, Prof Dede menuturkan seharusnya renegosiasi dilandasi dengan itikad baik tanpa ada pemaksaan. Dia menyebut pemerintah tidak bisa bersikukuh supaya pelaku usaha melakukan seperti yang ditetapkan dalam peraturan baru. "Jadi, kata kunci renegosasi itu bagaimana para pihak menyepakati yang terbaik bagi kedua belah pihak. Kalau ada pemaksaan pasti para investor akan beranggapan berinvestasi di Indonesia penuh ketidakpastian," ujarnya.

Konsep baru yang diperoleh dari penelitian ini adalah efektifitas implementasi sebuah kebijakan juga ditentukan oleh faktor bargaining implementor dan sasaran kebijakan sebagai konsekuensi atas pemberlakuan regulasi baru yang menyertai implementasi kebijakan itu sendiri.

Gugatan Arbitrase

Dede pun angkat bicara soal gugatan arbitrase yang telah dilayangkan oleh NNT. Menurutnya upaya arbitrase merupakan langkah terakhir penyelesaian sengketa antara pemerintah dengan pemegang kontrak karya yang nantinya berujung pada kemenangan atau kekalahan. Dalam hal ini pemerintah bisa menjadi pihak yang kalah dalam arbitrase lantaran kontrak karya bersifat lex spesialis atau tidak mengikuti peraturan atau perundangan yang berlaku.

Namun dia berharap gugatan ini tidak dilanjutkan oleh NNT sehingga proses renegosiasi dengan pemerintah bisa dilanjutkan kembali. "Kalau Newmont mencabut gugatan, maka dilakukan titik keseimbangan baru, renegosiasi antara para pihak. Pemerintah tidak bisa memaksa Newmont dengan A-B-C-D, mungkin hanya A-B saja. Karena sekarang kondisinya kan Newmont sudah merumahkan karyawannya yang merugikan kita semua," jelasnya. (rap)

 Sumber : Investor Daily, 21 Juli 2014

Terakhir Diperbaharui ( Kamis, 24 Juli 2014 03:48 )
 

Akhir Sebuah Kontrak Karya

Surel Cetak PDF

Freeport setuju melakukan amandemen pada kontrak karya mereka. Kelanjutan operasi di Indonesia bisa jadi hanya berbentuk izin usaha.

Mukhuson S. Widodo dan Flora Libra Yanti

Akhirnya, kabar baik itu datang juga. Renegosiasi perjanjian kerja sama dengan PT Freeport Indonesia sudah mencapai kata sepakat. "Freeport telah setuju semua ketentuan yang ada di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba," kata Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung, usai rapat koordinasi di kantornya,Jakarta, Senin dua pekan lalu. Menurut CT begitu Chairul biasa disapa Freeport sudah menyetujui adanya perubahan perjanjian kontrak karya (KK) yang selama ini selalu gagal diamandemen. Sebelumnya sudah ada 107 kontrak karya dan perjanjian Karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) yang juga sepakat renegosiasi dengan pemerintah tahun ini.

Renegosiasi kontrak karya ini dilakukan karena Undang-Undang (UU) Minerba memerintahkan agar ada perubahan soal pengolahan mineral mentah di dalam negeri dan menutup rapat-rapat ekspor barang mentah. Karena ada larangan itu pula, kemudian pemerintah mengajak Freeport ke meja perundingan.

Selain melarang ekspor mineral mentah, dalam beleid itu juga disebutkan, sistem perjanjian kontrak dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara, yang telah ada sebelum UU Minerba, tetap diberlakukan sampai kontrak atau perjanjian berakhir. Tetapi ketentuan dalam KK dan PKP2B harus disesuaikan selambat-lambatnya satu tahun sejak UU Minerba diberlakukan.

Namun, pemerintah tak terlalu berhasil menggiring perusahaan tambang itu duduk di meja perundingan. Hingga akhirnya pada 2012 silam, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Keputusan PresidenNomor 3 Tahun 2012 tentang Tim Evaluasi untuk Penyesuaian Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara. Dalam tawarannya, pemerintah mengajukan enam perubahan.

Pertama adalah kewajiban pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian di dalam negeri (pembangunan smelter). Kedua, pengurangan luas lahan operasi pertambangan. Ketiga, perubahan KK menjadi izin usaha pertambangan (IUP). Keempat, kenaikan royalti barang tambang. Kelima, kewajiban divestasi minimal 51%, dan terakhir penggunaan barang dan jasa pertambangan dalam negeri.

Selama dalam perundingan, beberapa hal memang sudah disepakati. Freeport setuju membangun smelter dengan nilai investasi sekitar USS 2,3 milyar. Perusahaan yang beroperasi di Indonesia sejak 1967 ini juga setuju membayar uang jaminan, sebagai tanda iktikad baik membangun smelter, yaitu sekitar USS 115 juta. "Itu komitmen mereka untuk memastikan smelter ini akan dibangun. Memang belum disetor. Nanti kapannya tergantung Dirjen Minerba," kata Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Susilo Siswoutomo.

Poin krusial yang sangat mendasar seperti penerimaan royalti buat Pemerintah Indonesia serta divestasi saham juga sudah sama-sama sepakat. Pemerintah Indonesia dijanjikan divestasi saham sebesar 30%. Hanya saja, kapan waktu divestasi dilakukan, kapan ditawarkan, kepada siapa, mekanismenya bagaimana, diupayakan agar Freeport juga nyaman.

Memang belum ada jadwal pasti proses divestasi, karena memang perjanjian barunya belum ada. Yang pasti, kata Susilo, sebelum kontrak karya generasi kelima selesai pada 2021, apa saja yang harus dilakukan Freeport telah disepakati. Sementara itu, royalti juga akan dibayar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012, sebesar 3,75% untuk emas-awalnya 1%. Sedangkan untuk tembaga, yang tadinya 3%, menjadi 4%.

Penyesuaian lain, seperti penciutan lokasi tambang, juga sudah tak ada ganjalan. Freeport setuju mengurangi luas lahan operasi tambang dari sebelumnya 212.000 hektare menjadi 125.000 hektare. Dan menggunakan tenaga lokal serta produk dalam negeri hingga 100%.

Semua kesepakatan itu akan dituangkan dalam sebuah perjanjian baru, atau memorandum ofnndersta/iding (MoU).

Meski hampir semua item perubahan disepakati, kabarnya, satu hal yang membuat perundingan alot adalah permintaan Freeport agar diberi jaminan, atau garansi, agar perusahaan asal Amerika Serikat ini tetap bisa beroperasi di Indonesia setelah masa kontrak berakhir tahun 2021 nanti. Namun, hal ini tentu sulit dipenuhi. Pasalnya, sesuai dengan aturan, usulan perpanjangan kontrak baru bisa dilakukan dua tahun sebelum masa kontrak berakhir, atau pada tahun 2019.

Terkait dengan masalah ini, menurut Susilo, setelah renegosiasi ini memang tidak ada lagi kerja sama pertambangan berbentuk kontrak karya lagi. Artinya, tidak ada perpanjangan kontrak karya. "Bahasa yang dimuat di MoU adalah kelanjutan operasi, bukan perpanjangan," kata Susilo.

Menurut Direkturjenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba), R. Sukhyar, di UU Minerba sudah tak dikenal lagi sistem kontrak, melainkan sistem izin. Kalau masa kontrak habis, maka harus sudah dihentikan. Kalaupun nanti dilanjutkan operasinya, akan menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Kontrak berhenti, ganti pengajuan IUPK.

IUPK ini pada dasarnya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010. Tapi ini juga akan direvisi. Persyaratan IUPK ini masih disiapkan Ditjen Minerba. Kemungkinan kelak akan berbentuk peraturan presiden. Adanya IUPK ini juga berarti akan mengakhiri sistem kontrak karya yang selama ini digunakan. Freeport sendiri terakhir menandatangani kontrak karya baru pada 1991.

Nantinya, waktu maksimal bagi pemegang IUPK adalah 2x10 tahun. Misalnya, Freeport, yang kontraknya jatuh tempo pada 2021, boleh mengajukan IUPK dalam dua tahap. Pada 2019 untuk izin 10 tahun. Kemudian pada 2029 lagi untuk 10 tahun tambahan. Jadi tak ada perpanjangan kontrak bagi semua kontraktor pemegang KK maupun PKB2B. Tapi sesuai dengan aturan, mereka diperbolehkan melanjutkan operasi, dalam bentuk IUPK. Sukhyar memastikan, kalau kontraktor tidak berproduksi maksimal, izinnya bisa dicabut.

Hal lain yang diatur dalam IUPK adalah kontraktor dikenai kewajiban 10% profit. Jadi kalau mereka mendapat keuntungan, 10%-nya dibayarkan ke negara. Dengan kata lain, di samping royalti, PPh, ada pula profit sharing. Bagi Freeport, karena MoU-nya belum ditandatangani, maka surat persetujuan ekspor belum bisa dikeluarkan. Angka bea keluar pun belum ada. "Freeport harus cepat tanda tangan. Kalau nggak, nggak bisa ekspor," Sukhyar menjelaskan lagi.

Pihak Freeport sendiri, ketika dikonfirmasi GATRA, memang tak memberikan pernyataan tegas, apakah sudah setuju dengan semua perubahan dalam penjanjian kerja sama pertambangan dengan pemerintah. Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Roziq B. Soetjipto, lewat pesan singkatnya yang menanggapi pernyataan Chairul Tanjung, hanya menyatakan akan menunggu pokok-pokok kesepakatan baru yang dituangkan dalam MoU. "Ini nantinya yang akan menjadi dasar penyusunan amandemen kontrak karya," katanya.

Terkait dengan kelanjutan operasi di Indonesia, Roziq hanya menyitir bahwa sesuai aturan, perpanjangan kontrak akan dibahas dua tahun sebelum kontrak selesai, atau pada tahun 2019. Karena itulah, pihaknya siap berunding dengan pemerintahan baru bila perundingan soal perpanjangan kontrak belum bisa dilakukan saat ini.

Sementara itu, Wamen Susilo Siswoutomo menyatakan, semangat pemerintahan Presiden SBY adalah selesainya pembicaraan renegosiasi, walau beberapa perusahaan tambang belum meneken MoU baru. "Sehingga kita nggak ada utang untuk pemerintahan berikutnya," ia memaparkan.

 Sumber : Majalah GATRA, No. 37, July 17-23, 2014

Terakhir Diperbaharui ( Kamis, 24 Juli 2014 03:45 )
 

Indonesia to Take Over Newmont Mine if Output Does Not Resume

Surel Cetak PDF

WildaAsmarini

Reuters/Further Coverage/Editorial 10

Indonesia has stepped up pressure on Newmont Mining over a six-month-old dispute that has halted copper exports, warning it would hand the US miners license to a state-owned firm if it does not resume shipments.

The outgoing government earlier this week warned it could terminate Newmont s mining contract after the company halted production and filed legal arbitration over a new export tax.

The developments represent the latest twist in a contract dispute between Indonesia and US miners Newmont and Freeport-McMoRan Copper Gold that has led to a halt in copper concentrate shipments from Southeast Asia’s biggest economy.

Indonesia plans to send a letter to Newmont saying the company has defaulted on its contract, said Sukhyar, the director general of coal and minerals at Energy and Mineral Resources Ministry.

"The default is due to the stopping of production, so we can say they are negligent," Sukhyar said on Thursday.

If the government terminates Newmont’s contract, the mining ministry said it would first offer the Batu Hijau mine to Aneka Tambang (Antam), the country’s only state-owned metal miner.

Newmont and Antam officials were not immediately available for comment

"The procedure is this mining site will be given back to the government" Sukhyar said. "First, the government will offer it to a state-owned enterprise, then local-government-owned enterprise, and then private."

Indonesia’s likely next president has signaled a more conciliatory approach to the contract dispute with Newmont A senior party official of presidential front-runner Joko Widodo told Reuters his government would seek negotiations.

Newmont declared force majeure on shipments last month, saying it had been forced to halt production at Batu Hijau because it had still not received an export permit from the government and its storage facilities had reached full capacity.

Thousands of its employees have been placed on leave at reduced pay.

Before the new export rules, Newmont forecast copper concentrate output for 2014 at 110,000 to 125,000 metric tons from Batu Hijau, but halted production earlier this week after it was unable to break the deadlock over the new export rules.

 Source : JakartaGlobe, July 18, 2014

Terakhir Diperbaharui ( Kamis, 24 Juli 2014 03:41 )
 

Putting an End to Mining Squabbles

Surel Cetak PDF

REDAKSI

A sense of urgency is needed to resolve the dispute over the ore export ban. While Newmont Mining’s local unit has taken the government to international arbitration court, Indonesia has taken a harder stance - a warning to seize Newmont s mining license and hand over operations to state-controlled Aneka Tambang, as reported by Reuters.

Newmont last month had declared force majeure, which means that it had to halt operations because of circumstances that were beyond the company’s control. In this case, the government had imposed a ban from Jan. 12 on shipments of unprocessed ore such as iron and copper. Newmont had produced more copper than it could possibly process for smelting and its warehouses had become full, leaving it with no storage space left.

The company then filed arbitration with the International Center for the Settlement of Investment Disputes to seek relief from the export ban.

To sidestep the ban, Indonesia allows companies to resume shipments abroad provided that they show some kind of incentive to construct smelters, in the hopes that processing ore will raise the value of products originating from Indonesia. But Newmont took the course of arbitration.

Now for the government, it needs to avoid taking over Newmont s license, which would set a bad precedent and send the wrong signal to foreign investors - that their right to operate could be taken away and their assets seized by the state.

Other countries have already done this, but Indonesia doesn’t need to add itself to that list.

The government and Newmont should work together in finding a solution that works with all stakeholders, because the reputation of the people of Indonesia in the international investment community is at stake.

 Source : JakartaGlobe, July 18, 2014

Terakhir Diperbaharui ( Senin, 21 Juli 2014 08:09 )
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL