Indonesian Mining Association


  • Buat akun
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Amandemen Kontrak Menjadi Syarat Ekspor

Surel Cetak PDF

JAKARTA, KOMPAS -Amandemen kontrak sebagai syarat ekspor konsentrat dimasukkan dalam klausul perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Hanya pemegang izin usaha pertamban* an khusus yang diizinkan meng- ekspor konsentrat Dengan demikian, pemegang kontrak karya harus mengamandemen kontraknya menjadi izin usaha pertambangan khusus.

Selain soal amandemen kontrak, pemerintah juga memasukkan klausul perubahan pengajuan perpanjangan izin operasi pertambangan. Sebelumnya, pengajuan perpanjangan izin bisa dilakukan dua tahun sebelum kontrak berakhir. Lewat revisi ini. pengajuan perpanjangan operasi bisa dilakukan lima tahun sebelum kontrak berakhir.

"Ada dua hal dalam pembahasan. Pertama, perpanjangan tidak bisa dalam dua tahun. Kami sepakat bahwa ini boleh diajukan lima tahun sebelum kontrak berakhir. Kedua, kalau mau ekspor jkonsentradan tidak melakukan

pemurnian, itu harus berubah menjadi izin usaha pertambangan khusus," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan seusai rapat pembahasan revisi PP No 23/2010 di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kamis (22/12), di Jakarta.

Pemerintah tetap berkomitmen melarang ekspor mineral mentah. Namun, ekspor konsentrat mineral jenis tertentu masih diperbolehkan dengan syarat perusahaan pengekspor harus membangun smelter (fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral) di dalam negeri.

Mengenai pengenaan bea keluar (BK) ekspor konsentrat yang dinaikkan. Jonan menyerahkan hal itu kepada Kementerian Keuangan. "Mudah-mudahan tahun depan sudah bisa dijalankan (hasil revisi PP No 23, 2010). Masih menunggu persetujuan Presiden," ujar Jonan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menambahkan, perubahan kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus (TUPK) sebagai syarat dinilai samgai sebuah jalan tengah. Namun, perusahaan itu tetap dikenai kewajiban membangun smelter di dalam negeri. Ia juga memberi sinyal bahwa beakeluar untuk ekspor konsentrat bakal dinaikkan. "Kelihatannya begitu. Namun, itu nanti (wewenang) Menteri ESDM dan Menkeu, ya," ujar Darmin saat ditanya soal rencana menaikkan bea keluar ekspor konsentrat.

Menjadi polemik

Ekspor mineral bukan hasil pengolahan dan pemurnian di dalam negeri memang tengah menjadi polemik. Dalam PP No 1/2014 tentang Perubahan Kedua atas PP No 23/2010, disebutkan dalam Pasal 112 (c) bahwa pemegang kontrak karya wajib melakukan pemurnian hasil tambang di dalam negeri.

Secara lebih rinci, dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, mulai 12 Januari 2017 hanya mineral hasil pengolahan dan pemurnian di dalam negeri yang boleh diekspor.

Dengan demikian, ekspor konsentrat tembaga yang dilakukan PT Freeport Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara bakal dilarang mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2014 tersebut. Untuk mendapat izin ekspor, mereka harus bersedia mengamandemen kontrak perusahaan yang saat ini berbentuk kontrak karya menjadi IUPK.

Amandemen kontrak diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Amandemen kontrak meliputi enam hal, yaitu luas wilayah pertambangan, penerimaan negara, kewajiban divestasi, kelanjutan operasi, pemanfaatan barang dan jasa di dalam negeri, serta pembangunan smelter.

Dari 107 perusahaan pemegang kontrak karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Barubara (PKP2B), baru 33 perusahaan yang sudah menandatangani amandemen. Apabila mengacu pada UU No 4/2009, amandemen kontrak seharusnya selesai dalam setahun setelah UU terbit

(APO)

 Sumber : KOMPAS, 23 Desember 2016

Terakhir Diperbaharui ( Jumat, 23 Desember 2016 10:33 )
 

Contract renewal to be allowed five years before expiry date

Surel Cetak PDF

Fedina S. Sundaryani

THE JAKARTA POST/JAKARTA – The government plans to allow mining contracts to be renewed five years before they expire, as opposed to two years stipulated in prevailing regulations, giving longer adjustment period to mineral and coal players.

Energy and Mineral Resources Minister Ignasius Jonan said the policy would be included in an upcoming government regulation (PP) that will also allow companies holding special mining licenses (IUPK) to export partly processed minerals.

Jonan said the lengthier contract renewal period will apply to all mining companies, not only to copper and gold mining giant Freeport Indonesia, a local unit of United States mining corporation Freeport McMoran Inc., which is currently seeking an early extension of a contract that will run out in 2021.

"The negotiations for the extension may not be two years, perhaps it can be five years before the contracts end," Jonan told reporters. "This will apply to all. Dont ask if it’s only for Freeport. It’ss irrelevant. It’s for everyone. This PP is not designed for one company only."

Freeport welcomed the news and will cooperate with the government, said its Indonesia spokesman, Riza Pratama, as quoted by Reuters. The spokesman said the company could not give more details until the regulation is implemented. . This is not the first time the government has tried to lengthen the contract renewal period. In November 2015, it cancelled a plan to revise Government Regulation No. 77/2014, which among other things states that a mining company is only permitted to submit an application for contract renewal two years before contract termination.

Freeport Indonesia blames the issue for being one of the things that has delayed it from building a new smelter, which the law requires the company to build if it wants to ship its products overseas. President Director Chappy Hakim said the company would only build a new smelter if the government would grant an extension of the companys contract early, as it is currently operating under a six-month permit to export raw mineral.

Meanwhile, the government continues to threaten Freeport Indonesia, telling the company it will not extend its export permit if it doesnt soon start developing the smelter that is required by the 2009 Mining Law, which originally set a 2015 deadline to ban the export of all raw and semi-processed minerals in order to develop the downstream sector.

However, the Susilo Bambang Yudhoyono administration listened to complaints that many companies were not ready for the ban and could not build any smelters because of the short time frame and eventually issued a government regulation extending the deadline to Jan. 11, 2017.

In the latest development, which has been considered to be inconsistent with the spirit of the mining law, Jonan said mining companies could still export mineral ore concentrates if they hold IUPK.

Those that want to continue exporting without fully processing [their products] must .change their status with an IUPK because there is no deadline for [companies holding] IUPK in the [2009] Mining Law, whereas there is one for contracts of work," Jonan told reporters on Thursday, adding that those-that wish to export fully processed minerals can remain under contracts of work.

Most of what Jonan described was stipulated in a draft government regulation prepared by the Energy and Mineral Resources Ministry, a copy of which was recently obtained by The Jakarta Post, which will not only extend the current export relaxation on copper concentrate, but also expand the product list.

For companies to get a five-year export license, the draft requires miners to pay an export tax and construct a smelter. The government will revoke the licenses if the miners fail to show progress in smelter construction.

Coordinating Economic Minister Darmin Nasution confirmed that once companies hold an IUPK, they will be given five years "to complete the smelters".

Executive director of the Centre for Indonesian Resources Strategic Studies (Cirus), Disan Budi Santoso, implored the government to pay special attention to companies that will be given export licenses.

"There needs to be an effective punishment and reward system. So those that have the ability to construct [smelters] but refuse to do so must face losses, while those that have the will but not the finances should be supported by the government," he said.

Fedina S. Sundaryani

 Source : The Jakarta Post, December 23, 2016

Terakhir Diperbaharui ( Jumat, 23 Desember 2016 10:31 )
 

Dorong Minerba Jadi Tulang Punggung Ekonomi

Surel Cetak PDF

PEMERINTAH mengingatkan kalangan industri agar tidak lagi memanfaatkan sumber daya mineral dan batu bara (minerba) pada masa mendatang dengan mengeksploitasi secara mentah-mentah tanpa melalui aspek penghiliran.

Karena itu, penataan serta pengawasan subsektor minerba terus dilakukan agar pengelolaannya makin baik dan efisien sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 194S.

"Intinya bagaimana industri mineral dan batu bara ini kembali memiliki potensi tulang punggung perekonomian daerah serta nasional. Karena itu, pengelolaannya harus semakin efisien," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dalam diskusi akhir tahun Mineral dan Batu Baru, yang digelar Kementerian ESDM dan Media Indonesia, di Jakarta, Selasa (20/12).

Dalam hal penghiliran misalnya, kondisi pembangunan smelter yang belum signifikan jumlahnya menjadi pertimbangan pemerintah dalam menentukan kebijakan setelah 12 Januari 2017.

"Semangat membangun smelter harus ada. Cuma ini kan kalau belum siap, mau diapakan produksinya? Kan tidak bisa produksi tambang setop, sambil menunggu smelter. Terkait hilirisasi ini kami sarankan apakah dibangun dekat produksi, pasar (market) ataupun pelabuhan sehingga pelaku usaha bisa langsung ekspor," imbuh Jonan.

Seperti diketahui, PP1 tahun 2014 mengatur kewajiban Kontrak Karya dan IUP Operasi Produksi untuk membangun fasilitas pemurnian dan pengolahan mineral di dalam negeri, yang batasan minimum pengolahan dan pemurnian nya diatur dengan Peraturan Menteri ESDM.

Kemudian, terbit Peraturan Menteri ESDM No 1/2014 mengenai Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri. Dengan aturan itu, pemerintah memberi tambahan waktu pembangunan smelter hingga awal 2017. Seusai 12 Januari 2017, industri hanya diizinkan mengekspor mineral hasil pemurnian.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, terdapat total 18 smelter yang kini beroperasi, serta terdapat dua smelter nikel dan bauksit tambahan yang beroperasi di Kalimantan Barat dan Maluku Utara pada 2016. Adapun pada 2017 ditargetkan akan ada 6 smelter baru yang mayoritas berada di Indonesia bagian timur.

Jonan menambahkan, pengelolaan lain bidang ESDM ialah terkait dengan divestasi yang merupakan salah satu bagian amendemen kontrak per tambang an. Untuk ini, Kementerian ESDM tengah mengkaji mekanisme divestasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 77/2014.

Intinya perusahaan tambang yang harus melakukan divestasi ialah mereka yang jadi pemegang kontrak karya (KK) serta pemegang karya pengusahaan per tambang an batu bara (PKP2B).

Kini, dari upaya penyesuaian (amendemen) KK yang sudah ditandatangani, mencapai 25 KK dari total 34 pemegang KK, serta 22 PKP2B dari total 74 pemegang PKP2B.

Bersinergi

Dalam kesempatan sama, Ketua Indonesia Mining Institute (IMI) Irwandy Arif mengatakan untuk membenahi sektor minerba, pemerintah dan pelaku usaha harus bersinergi dalam aspek inventarisasi, pemanfaatan, dan juga konservasi.

Pembenahan aspek inventarisasi dimaksud meliputi akurasi data cadangan dan sumber daya, rekonsiliasi data eksplorasi, dan meningkatkan gairah junior mining company dengan kerangka hukum yang lebih kondusif.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Mulyadi meminta pemerintah konsisten menjalankan aturan yang berlaku untuk menjamin investasi dan memanfaatkan sektor minerba untuk kepentingan rakyat.

(Tes/S-25)

 

 Sumber : Media Indonesia, 22 Desember 2016

Terakhir Diperbaharui ( Jumat, 23 Desember 2016 10:28 )
 

Giant miners to benefit from relaxed export ban

Surel Cetak PDF

The government’s plan to relax the mineral export ban will provide great benefits to giant miners such as Freeport Indonesia and Newmont Nusa Tenggara while being inconsistent with the 2009 mining Law.

ReforMiner Institute executive director Komaidi Notonegoro said the planned relaxation of the mineral export ban suggested the government had failed to support smelter development in the country.

The export ban, which was initially mandated in the 2009 mining Law, has not yet been followed by a specific roadmap for the downstream industry, leading to repeated relaxations since 2014, when the ban should have been fully put in place.

"The government seems confused. They are the one who wanted to implement it in the first place, but they are also reluctant at present as they are not ready," Komaidi said. "If the smelters are not there yet, the mineral ores won’t be processed domestically. If s going to be pointless."

Hence, he said all mining contractors, including big and small companies, would benefit from another relaxation by the government. "Giant miners like Freeport Indonesia and Newmont Nusa Tenggara will make

a fortune out of the governments inconsistent policy," Komaidi went on.

A draft regulation prepared by the Energy and mineral Resources ministry, a copy of which was recently obtained by The Jakarta Post, will allow companies with mining licenses (IUP), or special mining licenses (IUPK), or former holders of contracts of work to have the privilege of getting five-year export licenses.

Partly processed or raw nickel, bauxite, anode slime and Copper telluride will be on the list of products allowed for overseas shipment. Companies will also be allowed to resume the export of Copper concentrate.

The only requirements the government plans to put on the table are those on export, tax payments and smelter development.

Mining companies in the country have welcomed the potential relaxation with open arms.

Gold and Copper miner Freeport Indonesia, a subsidiary of United States giant Freeport McMoRan, has previously expressed its reluctance to build a new smelter until the government provides certainty about extending its contract, which is due to expire in 2021.

On the other hand, the smelter development is crucial for the company to get a recommendation from the government for an extension of its export permit for Copper concentrate, which will expire on January 12, 2017.

Therefore, Freeport Indonesia welcomed the government’s plan to bring further relief from the mineral ore export over the next five years.

"Ifs a positive thing for Freeport Indonesia. In line with that, we certainly hope to get certainty about our contract extension as soon as possible," Freeport Indonesia president director Chappy Hakim said.

Meanwhile, state-run diversified miner Aneka Tambang (Antam) also shared a positive view on the planned relaxation, which it said could pave the way for the company’s long-term expansion in the future.

Antam president director Tedy Badrujaman said the company had long relied on its nickel ore exports, particularly to Japan, which had allowed it to develop three ferronickel smelters during the period of 1973 to 2007.

Japan expressed its unhappiness about the export ore ban and threatened to file a complaint at the World Trade Organization (WTO) in 2014. This was eventually dropped.

However, following the decline caused by a drop in nickel prices in recent years, Antam was forced to submit a proposal for a state capital injection worth up to Rp 3.43 trillion (US$255 million) in 2015 for the first phase development of its new smelter in East Halmahera, which is slated for completion by the end of 2018.

"It is all related to our cash flow. Any financial institution would be reluctant to lend a hand if we have yet to show positive results in our cash flow," Tedy said.

At present, as Antam cannot ask for another injection in the future, it has suggested the Government Issue several incentives related to the export policy.

Tedy said certain grades of nickel could be exported with prices ranging from $40 to $50 per ton. "If the government collected $20 per ton. From the export duties, it could get around $1 billion within the next five years. It’s a large sum compared to nothing if the export ban takes place," he went on.

However, not all are happy at the prospect of the government bending its own rules. Major nickel producer Vale Indonesia has been a staunch supporter of the mineral ore export ban. President director Nico Kanter said that it was important for the government to implement the ban promptly as it would greatly affect commodity prices, some of which were currently on the rise.

"What’s daunting is that the whole world is watching. Global nickel prices, for example, are affected greatly by the Indonesian government’s policies, in addition to policies in the Philippines and China," he said.

Viriya P. Singgih and Fedina S. Sundaryani

Source : The Jakarta Post, December 22, 2016

Terakhir Diperbaharui ( Jumat, 23 Desember 2016 10:26 )
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL