Indonesian Mining Association


  • Buat akun
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

PP Divestasi Perusahaan Tambang Segera Ditandatangani

Surel Cetak PDF

JAKARTA. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera menandatangani revisi Peraturan Pemerintah (PP) No 24 Tahun 2012 tentang perubahan PP No 23 Tahun 2010 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Salah satu klausul dalam revisi itu terkait besaran divestasi yang bervariasi bagi perusahaan pertambangan asing.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ad Interim Chairul Tanjung mengatakan draft revisi PP tersebut sudah berada di meja Presiden. "(Draf revisi PP) sudah di tangan Presiden, Insya Allah 1-2 hari ini bisa ditandatangani," kata Chairul di Jakarta, Kamis (2/10).

Chairul menjelaskan peraturan pemerintah itu tidak menjadi penghalang bagi pihaknya untuk menandatangani amendemen kontrak pertambangan. Menurutnya sebelum PP itu terbit, penandatanganan amendemen kontrak masih bisa dilakukan lantaran mengacu pada peraturan sebelumnya.Tanpa itupun (revisi PP) amendemen kontrak bisa ditandatangani. Asal sudah selesai (renegosiasi) seluruhnya, sudah bisa dilakukan," tuturnya.

Dia mengatakan, tidak semua pemegang Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) bakal menandatangani amendemen kontrak. Pasalnya amendemen itu tidaklah mendesak untuk dilakukan pada pemerintahan saat ini. "Kami serahkan kepada pemerintah yang akan datang. Jadi mungkin enggak banyak yang bisa ditandatangani," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM R Sukhyar menjelaskan mengatakan divestasi yang diatur dalam revisi PP itu berisi ketentuan bagi perusahaan tambang yang dimiliki pihak asing.

Bagi perusahaan yang hanya melakukan kegiatan pertambangan maka divestasi sebesar 51%. Untuk pelaku pertambangan yang melakukan kegiatan pertambangan serta mengoperasikan smelter atau terintegrasi maka divestasi mencapai 40%. Sedangkan perusahaan yang mengoperasikan tambang dengan metode tambang bawah tanah (underground) kewajiban divestasinya hanya 30 %.

Selain itu, lanjut Sukhyar, revisi PP tersebut mengatur tentang wilayah pencadangan negara (WPN), apabila wilayah tersebut akan diusahakan menjadi wilayah usaha pertambangan khusus (WUPK) akan dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat. WUPK itu akan ditawarkan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kemudian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan badan usaha swasta. Namun yang menjadi prioritas kepada BUMN. "Kalau WPN diusahakan maka unit bisnis negara yakni BUMN yang diprioritaskan, atau BUMN-BUMD bisa kerjasama," ujarnya. (rap)

 Sumber : Investor Daily, 03 Oktober 2014

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 08 Oktober 2014 09:50 )
 

Vale, Adaro Expected To Sign New Contracts

Surel Cetak PDF

Raras Cahyafitri

The Energy and Mineral Resources Ministry is aiming to seal deals with nickel miner PT Vale Indonesia and coal mining firm PT Adaro Indonesia before the new government takes office in a few weeks.

“We are expecting to sign an agreement on a contract amendment with the representatives of the mineral and coal miners,” the Ministry’s director-general for minerals and coal, R. Sukhyar, said on Thursday.

The government had been struggling to renegotiate 107 contracts of work, consisting of 73 coal contracts of work (CCoW) and 34 mineral contracts of work, to comply with stipulations in the 2009 Mining Law.

As of now, the government has signed as many as 78 memoranda of understanding (MoUs) with the mineral and coal miners. By signing the MoUs, the mining companies would express their principal agreements over some revisions in their contracts of work.

The government and the mining companies are now working on the details of the revisions to be included in the amendments to the contracts of work.

Sukhyar said nickel miner PT Vale Indonesia had completed 80 percent of the document and would likely sign the contract amendment soon. Coal miner PT Adaro Indonesia would follow presently, according to Sukhyar.

He didn’t give details about the points in Adaro’s contract amendment. However, he said the amendment of the coal contract of work, locally known as PKP2B, would be simpler than the mineral contract of work.

All of the first generation of PKP2B holders, which are the big coal players in the country such as PT Kaltim Prima Coal, PT Berau Coal, PT Arutmin Indonesia and PT Kideco Jaya Agung, have signed the MoUs.

Big mineral players have also sealed MoUs, such as giant copper firm PT Freeport Indonesia and PT Newmont Nusa Tenggara.

The government has signed 78 MoUs with the miners.

The MoUs are principal agreements over revisions to be included in the contracts of work Vale and Adaro are moving closer to finalizing details of their contracts

However, talks on their contracts of work remain ongoing.

Acting Energy and Mineral Resources Minister Chairul Tanjung expected to sign several completed amendments before Oct. 20, when the new president would be sworn in.

“If there is a completed amendment that is in accordance with the regulation, we will sign it. For unfinished amendments, we will deliver them to the new government. Therefore, there won’t be many to sign,” Chairul said.

Chairul, who is also the Coordinating Economic Minister, added that the mineral and coal directorate general would continue working to finalize more MoUs with the mining companies. The office is aiming to complete as many as 100.

The renegotiation of the contracts of work, which is mandated under the 2009 Mining Law, was supposed to be completed one year after the law was passed. However, the complexity of the negotiated issues, particularly on divestment, and an increase in royalties or taxes has delayed the agreements.

Seven subsidiaries of global mining giant BHP Billiton were recently in intensive talks with the mineral and coal office to reach principal understandings before moving onto the amendment of their contract of work.

The issue debated in the renegotiation is related to divestment, according to director for coal Bambang Tjahjono.

 Source : The Jakarta Post, October 03, 2014

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 08 Oktober 2014 09:48 )
 

Target Penuntasan Renegosiasi Kontrak Pertambangan Tercapai

Surel Cetak PDF

Brigida Ernestina E. Wea, Yurika Indah Prasetianti

JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan proses renegosiasi kontrak pertambangan dengan pemegang Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) tidak akan selesai hingga pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono berakhir pada 20 Oktober 2014.

Chairul Tanjung, ad interim Menteri ESDM, mengatakan proses renegosiasi kontrak pertambangan masih panjang dan tidak mungkin diselesaikan pada 20 Oktober 2014.

"Tetapi kami tegaskan bahwa proses-proses yang bisa diselesaikan sampai 20 Oktober akan kami selesaikan," kata dia, Rabu.

Kementerian ESDM sebelumnya menargetkan proses renegosiasi hingga penandatangan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) amendemen kontrak pertambangan bisa dituntaskan sebelum pemerintahan SBY berakhir.

Renegosiasi dilakukan terhadap 107 pemegang kontrak karya dan PKP2B. Empat pemegang kontrak karya dan PKP2B tidak dire-negosiasi karena dua kontrak tidak berlaku lagi (expired) dan dua kontrak terjadi tumpang tindih antara PKP2B dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP).

R Sukhyar, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, mengatakan saat ini" sudah 78 perusahaan yang menyepakati renegosiasi dan sudah menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) amendeman kontrak pertambangan.

"Total sudah 78 yang renegosiasi selesai. Masih ada sisa 29 yang belum dan itu tugas saya untuk itu. Ini akan terus berjalan," tegas dia.

Menurut Sukhyar, pemegang PKP2B generasi pertama telah seluruhnya menandatangani nota kesepahaman amendemen kontrak, setelah satu perusahaan PKP2B terakhir PT Kideco Jaya Agung menandatanganinya, Rabu.

Saling Menguntungkan

Budi Santoso, Ketua Working Group Kebijakan Pertambangan Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia, mengatakan proses renegosiasi harus memiliki aspek saling menguntungkan.

"Negosiasi tanpa mempertimbangkan asas saling menguntungkan bisa kontra produktif. Lost-win, lost-lost," katanya kepada IFT, Rabu.

Menurut Budi, renegosiasi semestinya dilakukan dengan pendekatan yang tepat. Apalagi nota kesepahaman yang ditandatangani tidak mengikat secara hukum.

"Jangan sampai MoU hanya sebagai pembatal pemerintahan SBY terhadap kewajiban (pencitraan). Terus masuk substansi," tukas dia.

Budi mengatakan renegosiasi antara pemerintah dan perusahaan KK maupun PKP2B harus mengacu pada masalah keekonomian kedua belah pihak.

"Karena perusahaan rugi bisa tutup, ini berkaitan dengan royalti, smelter, penciutan lahan (sumberdaya dan cadangan) dan divestasi. Masalah kandungan lokal dan tenaga nasional bisa menjadi kewajiban pemerintah sendiri atau industri dan jasa nasional," tutur dia.

Budi menerangkan, dalam renegosiasi maka pemerintah diharapkan melakukan kajian dengan melibatkan konsultan independen. "Pemerintah harus melakukan kajian bersama (pemengang KK dan PKP2B) untuk setiap pemegang KK atau PKP2B) dan memakai independent consultant untuk menentukan opsi yang saling menguntungkan," tandas dia. Brigida Ernestina E. Wea, Yurika Indah Prasetianti

 Sumber : Indonesia Finance Today, 02 Oktober 2014

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 08 Oktober 2014 09:43 )
 

Penuntasan Renegosiasi Kontrak Pertambangan Molor

Surel Cetak PDF

Tujuh perusahaan tambang masih belum menyepakati poin divestasi yang diajukan pemerintah dalam renegosiasi.

Yurika Indah Prasetianti

JAKARTA. Target penuntasan renegosiasi kontrak pertambangan antara pemerintah dan pemegang Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) pada akhir September 2014 dipastikan molor.

R Sukhyar, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengungkapkan poin renegosiasi yang masih alot adalah masalah divestasi.

"Poinnya divestasi, mereka minta diringankan divestasinya," ujar Sukhyar, Selasa.

Dalam renegosiasi dengan tujuh perusahaan pertambangan yang dilakukan pekan lalu, masalah divestasi belum mencapai kata sepakat. Akibatnya, renegosiasi dengan ketujuh perusahaan tersebut akan dilakukan pekan depan.

Poin divestasi sebelumnya juga sempat mengganjal renegosiasi kontrak antara pemerintah dengan PT Freeport Indonesia, anak usaha Freeport McMoRan Copper Gold Inc.

Pemerintah melalui Kementerian ESDM meminta agar Freeport minimal mendivestasi 30% sahamnya saat masa kontraknya berakhir pada 2021. Namun Freeport hanya mau melepas 20% saham.

Artinya, Freeport McMoran hanya mau mendivestasi 10,64% sahamnya di Freeport Indonesia ke pihak Indonesia dalam proses renegosiasi kontrak karya dengan pemerintah. Saat ini Freeport Mac-MoRan menguasai 90,64% saham Freeport Indonesia. Sisanya, 9,36% dikuasai pemerintah Indonesia.

Divestasi 30% saham yang akhirnya disetujui Freeport sebenarnya lebih rendah dari angka yang diajukan pemerintah dalam renegosiasi kontrak dengan pemegang KK dan PKP2B.

Pemerintah untuk poin divestasi menetapkan pemegang kontrak pertambangan yang hanya melakukan aktivitas penambangan untuk mendivestasikan 51% sahamnya ke pihak nasional. Sementara untuk perusahaan terintegrasi, yakni menambang sekaligus melakukan pengolahan dan pemurnian ditetapkan sebesar 40%.

Divestasi merupakan salah satu dari enam poin yang dibahas dalam renegosiasi kontrak. Lima poin lainnya adalah pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian di dalam negeri (smelter), pengurangan luas lahan tambang, perubahan perpanjangan kontrak menjadi izin usaha pertambangan (IUP), kenaikan royalti untuk penerimaan negara, dan penggunaan barang dan jasa pertambangan dalam negeri.

Menurut Sukhyar, saat ini sudah 77 perusahaan yang menyepakati renegosiasi dan sudah menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) amendeman kontrak pertambangan.

"KK sudah 13, PKP2B 64. Minggu depan kita akan bertemu lagi dengan 7 perusahaan, mereka akan berikan paparan mengenai proses (produksi) yang akan dilakukan. Cost menurut mereka besar," ungkap dia.

Pemerintah telah melakukan renegosiasi terhadap 107 pemegang kontrak karya dan PKP2B. Empat pemegang kontrak karya dan PKP2B tidak direnegosiasi karena dua kontrak tidak berlaku lagi [expired) dan dua kontrak terjadi tumpang tindih antara PKP2B dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Pemerintah menargetkan renegosiasi bisa tuntas pada akhir September 2014 atau sebelum berakhirnya pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Sukhyar mengatakan penandatanganan nota kesepahaman akan dilanjutkan dengan pembahasan amendemen kontrak pertambangan. Untuk amendemen kontrak diperlukan dasar hukum yang kuat.

Dia mencontohkan untuk pengenaan royalti atau divestasi memerlukan tesis yang legal. Akibatnya, amendemen kontrak tidak bisa langsung ditandatangani.

"Harus ada dasar hukumnyan, kalau dalam waktu dekat sudah ada peraturannya saya kira Vale (PT Vale Indonesia Tbk/INCO) bisa teken, yang paling intens itu Vale," tegas Sukhyar.

PKP2B

Kementerian ESDM menyebutkan renegosiasi terhadap PKP2B generasi pertama hingga saat ini tinggal menyisakan satu perusahaan. "Untuk PKP2B generasi satu sudah habis, tinggal Kideco. Yang besar-besar sudah selesai," ungkap Sukhyar.

PKP2B generasi pertama ditandatangani pada kurun 1981 hingga 1990. Saat itu ada 11 perusahaan pertambangan yang dibentuk untuk menjalankan kontrak yang telah ditandatangani.

Kesebelas perusahaan PKP2B itu adalah PT Kaltim Prima Coal, PT Arutmin Indonesia, PT Adaro Indonesia, PT Berau Coal, PT Kideco Jaya Agung, PT Alliend Indo Coal, PT Multi Harapan Utama, PT Tanito Harum, PT BHP Kendilo Coal, PT Indominco Mandiri dan PT Chung Hua Mining.

Pemerintah sebelumnya telah menuntaskan renegosiasi kontrak dengan PKP2B yang tercatat memiliki produksi batubara terbesar di Indonesia, yakni Arutmin, Kaltim Prima Coal, Adaro dan Berau Coal.

 Sumber : Indonesia Finance Today, 01 Oktober 2014

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 08 Oktober 2014 09:38 )
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL