Indonesian Mining Association


  • Buat akun
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

NTB Governor: Newmont Permit Shouldn’t Be Extended Without Local Smelter Commitment

Surel Cetak PDF

GlobeAsia

US miner Newmont faces the threat of not getting its permit to export Copper and gold from Indonesia extended when it runs out in September, as the governments controversial smelter policy continues to foul up investors plans.

Zainul Majdi, the governor of West Nusa Tenggara, where Newmont’s local unit, Newmont Nusa Tenggara, operates its Batu Hijau Copper and gold mine, called on the central government on Monday not to extend the miners export permit unless it committed to building a smelter in the province.

Wilgo Zainar, a legislator representing West Nusa Tenggara, has also urged NNT to build a smelter in province.

"We urge the government to push Newmont to build its smelter as a requirement for its concentrate export permit," he said as quoted by Antara.

In March, NNT secured an extension of its export permit after it joined fellow Copper and gold miner Freeport Indonesia, the local unit of US mining giant Freeport McMoRan, to build a smelter in Gresik, East Java.

Negotiations between NNT and the Energy and mineral Resources ministry failed to yield a contract amendment by their end-of-May deadline. NNTs permit to export concentrates will expire on Sept 18.

Under the 2009 mining Law, all miners must operate under new permits that oblige them to build smelting facilities to process their raw minerals, decrease the size of their concessions, and pay more in royalties to the government

NNT has asked to keep its present contract until 2030 with only changes concerning royalty payments.

The miner agreed to pay the government 4 percent royalties for Copper, 3.75 percent for gold and 3.25 percent for silver. The figures represent an increase from the previous contract that gave the government royalties of 1 percent for both Copper and gold and 3.5 percent for silver.

 Source : JakartaGlobe, June 17, 2015

Terakhir Diperbaharui ( Kamis, 18 Juni 2015 10:48 )
 

Menteri ESDM Mengklaim IUPK Freeport Bentuk Kepastian Hukum

Surel Cetak PDF

Kepastian hukum dan investasi akan diberikan kepada siapapun tak hanya sebatas Freeport.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, menolak tudingan yang menyatakan bahwa dirinya telah melakukan penyelundupan hukum. Tudingan itu mencuat setelah Kementerian ESDM mengambil kebijakan mengubah bentuk izin PT Freeport Indonesia. Pemerintah mengubah status Kontrak Karya (KK) Freeport dengan memberikan izin usaha pertambangan khusus (IUPK).

Dengan tegas Sudirman menyebut, langkahnya memberikan IUPK kepada Freeport sebagai bentuk kepastian hukum dan investasi. Ia mengatakan, saat ini sektor pertambangan membutuhkan kepastian untuk menjaga stabilitas produksi. Sudirman menjelaskan, tugas pemerintah saat ini adalah menciptakan iklim investasi yang kondusif dan memberikan kepastian hukum yang jelas agar para investor di Indonesia tidak melanggar hukum yang berlaku.

"Yang harus diyakini keputusan apa pun nanti untuk memberi kepastian hukum dan investasi," kata Sudirman di Gedung DPR, Jakarta, Senin (15/6).

Lebih lanjut Sudirman mengatakan, kepastian hukum dan investasi akan diberikan kepada siapapun tak hanya sebatas Freeport. Pasalnya, menurut Sudirman siapa pun yang mau investasi dengan jumlah 15 miliar dolar ditambah 2 miliar dolar pasti membutuhkan kepastian segera. Ia menyebut, kepastian itu dibutuhkan oleh setiap investor tak hanya Freeport.

Menurut Sudirman, dilema dari kebijakan pemerintah mengenai pemberian IUPK kepada Freeport Indonesia lantara dilakukan di akhir kontraknya. KK Freeport memang akan berakhir pada 2019 mendatang. Hanya saja, jika sebelum jatuh tempo itu pemerintah tidak memberikan kepastian hukum, maka ia khawatir akan memberikan dampak pada penurunan produktivitas yang dilakukan Freeport sendiri.

"Kalau kita biarkan hingga 2019 baru ambil keputusan produksi Freeport alami penurunan. Sekarang saja alami penurunan terus. Itu yang tidak ingin kita alami, pemerintah tidak punya agenda apa pun kecuali dua hal tadi," ujarnya.

Namun, ia tidak menyesali kontroversi yang timbul di masyarakat akibat pemberian IUPK kepada Freeport itu. Ia mengaku, wacana ini dilempar ke publik untuk dapat masukan. Sudirman pun merasa adanya perubahan status Freeport membuat pemerintah mendapatkan masukan dari publik.

"Kita apresiasi terhadap berbagai pandangan," tuturnya.

Kendati opini publik ramai berkembang menyangkut kebijakan IUPK Freeport, menurut Sudirman Presiden Jokowi justru belum secara resmi mendapat laporan atas hal itu. Sebab, hingga kini Sudirman belum melaporkan mengenai pemberian IUPK kepada Freeport yang saat ini masih memegang KK. Sudirman menuturkan, belum melaporkan pemberian tersebut kepada Presiden lantaran belum ada waktu yang tepat.

"Tapi, perkembangan terakhir Freeport menerima kondisi berubah dari KK ke IUPK belum saya laporkan langsung. Meski belum dapat laporan, saya tetap percaya bahwa Presiden Jokowi sudah mengetahui mengenai perubahan status Freeport di Indonesia," katanya.

Sudirman melanjutkan, pemerintah masih belum memiliki wacana pemberian IUPK kepada pemegang KK lainnya. Ia menuturkan, pihaknya akan melihat apakah IUPK diberlakukan ke seluruh pemegang KK atau tidak. Untuk itu, Kementerian ESDM akan melakukan pengecekan satu per satu.

 Sumber : Hukum Online.com, 16 Juni 2015

Terakhir Diperbaharui ( Kamis, 18 Juni 2015 10:46 )
 

Status IUPK Freeport Berpotensi Langgar Regulasi Pertambangan

Surel Cetak PDF

Aturan Pertambangan yang ada menyebutkan IUPK diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan badan usaha swasta.

Yurika Indah Prasetianti

JAKARTA. Pemerintah dinilai melanggar regulasi Pertambangan apabila langsung menetapkan status Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) kepada PT Freeport Indonesia, anak usaha Freeport McMoran CopperGold Inc, perusahaan tambang asal Amerika Serikat.

Budi Santoso, Ketua Working Grup Kebijakan Pertambangan Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), mengatakan ada tahapan yang harus dipenuhi pemerintah dalam menawarkan status IUPK bagi pelaku tambang. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batu bara dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan mineral dan batu bara.

"Pemerintah seharusnya menawarkan dulu kepada BUMN. Apabila BUMN tidak mau maka ditawarkan kepada BUMD. Jika BUMD pun tidak ada yang mau, maka ditawarkan kepada badan usaha swasta. Enggak bisa langsung diserahkan ke pihak swasta dalam hal ini Freeport," kata dia di Jakarta, Selasa.

Menurut Budi, kedua aturan Pertambangan yang ada menyebutkan IUPK diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan badan usaha swasta. Status IUPK juga hanya memberi kesempatan 10 tahun untuk beroperasi dan bisa diperpanjang untuk 10 tahun berikutnya. Apabila Freeport mendapat status IUPK pada tahun ini maka masa berlaku hingga 2025.

"Kalau diperpanjang dengan IUPK tidak boleh langsung 20 tahun. Hanya 10 tahun dan diperpanjang lagi 10 tahun," ungkap dia.

Budi mendesak pemerintah tidak mengulangi kesalahan pemimpin sebelumnya dalam memberi hak pengelolaan kepada Freeport mengelola tambang emas dan Tembaga Grasberg di Papua. Freeport mendapat kontrak karya pada 1967 selama 30 tahun dan berakhir di 1997.

Saat itu, pemerintah memperpanjang kontrak Freeport pada 1991 yang berlaku selama 20 tahun atau hingga 2021. Apabila pemerintah memang memberikan kesempatan bagi Freeport lagi, maka harus memberi penjelasan kepada publik.

"Jadi sebelum diberikan ke Freeport pemerintah harus menyatakan tidak mampu dulu secara terbuka karena itu syarat bolehnya dikeluarkan IUPK," tegas dia.

Sudirman Said, Menteri Energi dan Sumber Daya mineral (ESDM), menegaskan usulan perubahan status kontrak karya menjadi IUPK bagi Freeport lantaran demi kepastian hukum dan investasi. Usulan tersebut diterima Freeport dan segera dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo.

"Yang harus diyakini keputusan apapun nanti untuk memberi kepastian hukum dan investasi. Pemerintah tidak punya agenda apapun kecuali dua hal tadi," kata dia di Jakarta, Selasa.

Sudirman mengatakan pemerintah merespon dengan baik bagi siapapun yang mau berinvestasi di Indonesia. Tugas pemerintah menciptakan iklim investasi yang kondusif serta memberi kepastian hukum tanpa melanggar hukum.

Kepastian

Sudirman mengatakan dalam kasus Freeport, kepastian hukum dan investasi diberikan melalui IUPK. Pasalnya permohonan perpanjangan operasi bisa diajukan paling cepat di 2019 atau dua tahun sebelum kontrak Freeport berakhir di 2021. "Kalau dibiarkan hingga 2019 baru ambil keputusan produksi Freeport bisa alami penurunan. Sekarang saja alami penurunan terus. Itu yang tidak ingin kami alami," kata dia.

Freeport berencana menambah investasi US$ 15 miliar untuk Pertambangan bawah tanah (underground mining). Selain itu, Freeport akan investasi sebesar US$ 2,3 miliar untuk membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) Tembaga di Gresik, Jawa Timur.

"Siapapun yang mau investasi dengan jumlah US$ 15 miliar plus US$ 2 miliar, siapapun dia entah Freeport atau bukan pasti membutuhkan kepastian segera. Kami belum memutuskan soal perpanjangan kontrak," tegas Sudirman.

Kesepakatan Freeport menjadi IUPK itu merupakan hasil pertemuan yang berlangsung di Kementerian ESDM pada 10 Juni 2015.

Maroef Sjamsoedin, Presiden Direktur Freeport Indonesia, saat itu mengatakan pengalihan pola hubungan kerja menjadi kepastian kelangsungan operasi Freeport.

"Kami tunjukkan komitmen untuk patuh pada UU Nomor 4 Tahun 2009, yakni pengalihan rezim KK menjadi IUPK," kata dia.

Maroef mengatakan komitmen Freeport mengikuti pola IUPK akan mempercepat pembahasan masalah fiskal dan perpanjangan kontrak, sekaligus memberi kepastian bagi investor sehingga tidak ragu untuk berinvestasi.

 Sumber : Indonesia Finance Today, 17 Juni 2015

Terakhir Diperbaharui ( Kamis, 18 Juni 2015 10:44 )
 

After Freeport, Other Miners Also Asked To Change Their Contracts

Surel Cetak PDF

Raras Cahyafitri

After Copper and gold mining giant Freeport Indonesia, the Energy and mineral Resources ministry is persuading other mining companies to also change their contracts of work ( CoWs ) into business licenses.

Minister Sudirman Said explained on Monday that all mining companies were expected to change their CoWs into special mining licenses (IUPKs) before the expiry of existing contracts.

"Thus, we will no longer need to sign any memorandums of understanding [MoUs] in the renegotiation processes that have taken place for so long. We will check [the contracts] one by one and will decide what needs to be decided," Sudirman said.

Last week, the ministry announced that it had reached a deal with Freeport Indonesia, a subsidiary of giant Freeport-McMoRan Inc., to change the company’s CoWs into an IUPK. Under an IUPK licensing system, the government will have greater powers compared to the previous system of contracts, in which companies could challenge the government in arbitration appeals in the event of a disagreement.

Changing from contracts to licenses is mandated by the 2009 mining Law. However, experts have opposed the deal. They said that under the prevailing law, any contract signed in the past should be honored until its expiry, meaning that licenses can be applied only after the contracts end date.

Freeport Indonesia’s CoW will expire in 2021 while other CoWs have different expiry dates. Under its plan, the ministry will change the company’s contract into an IUPK before its expiry date to give it certainty on its investment. Under an IUPK, a company will be able to secure 20-year operation licenses, which can be extended twice for subsequent terms of 10 years.

"For anyone wanting to make a large investment, we must give a good response. Also, we have to give legal certainty and be sure that any changes do not break the law," Sudirman said. Thus, they said, if the government wants to apply earlier changes, the law must be revised.

The previous government tried to renegotiate the existing contracts to ensure that they were in line with the new law, which stipulates higher royalty payments. However, renegotiations - which cover adjustments in royalties, divestment, reduction in mine size, operation continuity, downstream obligations and the usage of local goods and services - were mostly in stalemate. The only finished renegotiation and amendment of a CoW was reached with nickel miner PT Vale Indonesia.

Meanwhile, most other CoWs, consisting of 73 CoWs for coal (PKP2B) and 33 mineral CoWs or KK, remain in the MoU stage. The MoUs are aimed at locking contract holders into a commitment on the six points of renegotiation while they and the government are drafting contract amendments.

Freeport Indonesia president-director Maroef Sjamsoeddin said earlier that his company expected to seal an engineering, procurement and construction contract for a Copper smelter in Gresik, East Java, worth US$700 million before the end of the year. "The contract will cover around a third of our investment in the smelter. This is our commitment to smelter development in the country," Maroef said.

Apart from the smelter development, which will cost $2.3 million, the company is also planning to develop an underground mine in Papua with an estimated cost of over $15 billion. Due to that massive investment, the company needs to secure longer-term work permits.

However, critics have argued that Freeport Indonesia has held a contract for too long - since 1967 - given its contribution to the state and to local community is low.

 Source : The Jakarta Post, June 16, 2015

Terakhir Diperbaharui ( Kamis, 18 Juni 2015 10:35 )
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL