Indonesian Mining Association


  • Buat akun
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Kuota Ekspor Konsentrat Freeport dan Newmont Maksimal 1,6 Juta Ton

Surel Cetak PDF

Yurika Indah Prasetianti

JAKARTA. Kuota ekspor konsentrat PT Freeport Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara akan mengacu pada kebutuhan bahan baku pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) yang akan dibangun Freeport di Gresik, Jawa Timur.

R Sukhyar, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengatakan kapasitas produksi smelter yang dibangun Freeport mencapai 400 ribu ton tembaga katoda. Dengan kapasitas produksi sebesar itu kebutuhan tahan baku konsentrat mencapai 1,6 juta ton.

Menurut dia, kuota ekspor Freeport dan Newmont tidak boleh lebih dari 1,6 juta ton per tahun. Besaran pasokan konsentrat masing-masing perusahaan itulah yang nantinya menjadi kuota ekspor yang ditetapkan Kementerian ESDM.

"Newmont kan sebagai pemasok konsentrat ke smelter Freeport. Mereka (Freeport dan Newmont) harus duduk bersama membicarakan besaran pasokan ke smelter," ujar Sukhyar di Jakarta, Kamis. Menurut Sukhyar, Kementerian ESDM belum mengeluarkan rekomendasi Surat Persetujuan Ekspor (SPE) bagi Newmont ke Kementerian Perdagangan karena masih merumuskan besaran kuota ekspor.

Newmont Nusa Tenggara, anak usaha Newmont Mining Corporation, perusahaan tambang asal Amerika Serikat telah menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/ MoU) amendemen kontrak pertambangan dengan pemerintah Indonesia pada 4 September 2014.

Namun berbeda dengan Freeport yang setelah menandatangani MoU amendemen bisa langsung mendapat rekomendasi SPE, Newmont hingga saat ini belum juga mendapat rekomendasi.

Manajemen Newmont menargetkan setelah izin ekspor konsentrat diperoleh, perusahaan akan memanggil para karyawan dan kontraktor untuk kembali bekerja dan memulai kembali kegiatan operasi tambang tembaga dan emas Batu Hijau di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat.

"Kami memperkirakan tambang Batu Hijau akan kembali melakukan ekspor konsentrat tembaga dan beroperasi secara normal pada September," kata Martiono Hadianto, Presiden Direktur Newmont Nusa Tenggara.

Newmont menghentikan operasional tambang Batu Hijau pada pertengahan 2014 seiring larangan ekspor mineral mentah, termasuk konsentrat yang diberlakukan pemerintah mulai 14 Januari 2014.

Larangan ekspor tersebut membuat Newmont tidak bisa mengekspor konsentrat yang dihasilkan dan gudang penyimpanan konsentrat di Batu Hijau penuh pada pertengahan tahun.

 Sumber : Indonesia Finance Today, 12 September 2014

Terakhir Diperbaharui ( Jumat, 12 September 2014 09:19 )
 

Menkeu: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal III Bisa 5,4%

Surel Cetak PDF

Kunradus Aliandu

JAKARTA. Menteri Keuangan Chatib Basri memperkirakan pertumbuhan ekonomi kuartal III-2014 bisa mencapai 5,4%.

Menurut Menkeu, hal itu belum memperhitungan ekspor PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) dan PT Freeport Indonesia. Pertumbuhan ekonomi bisa lebih tinggi jika sudah memperhitungkan ekspor kedua perusahaan tambang itu.

"Sedangkan pada Kuartal FV masih sekitar 5,4% juga. Sebutlah investasi flat dan katakanlah impor barang modal flat juga, tapi BI kan belum. Jadi masih bisa sebesar itu," kata Chatib di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (10/9).

Hingga akhir tahun, Chatib memperkirakan, rata-rata pertumbuhan ekonomi mencapai 5,3%. Angka perkiraan pertumbuhan ekonomi tersebut sesuai sesuai perkiraan Bank Indonesia, tapi di bawah prediksi asumsi pemerintah dalam APBN-Perubahan 2014 sebesar5,5%.

Sebelumnya ekonom menilai pertumbuhan ekonomi mdonesia pada semester II didorong oleh tingginya potensi penyerapan anggaran pemerintah dan konsumsi masyarakat meningkat, serta kemajuan sektor perdagangan dan jasa.

Meski masih di bawah harapan berbagai kalangan, laju pertumbuhan ekonomi 2014 terhitung cukup bagus dilihat dari pertumbuhan ekonomi global dan kebijakan BI yang masih menekankan stabilisasi ketimbang pertumbuhan.

Penerapan suku bunga acuan BI rate sebesar 7,5% yang sudah bertahan 9 bulan menunjukkan bahwa bank sentral tidak menghendaki laju pertumbuhan tinggi karena khawatir mendongkrak laju inflasi. Lewat kebijakan uang ketat, BI mengendalikan konsumsi masyarakat lewat kredit bank.

Direktur Eksekutif Institute for Development Economy and Finance (Indef) Ahmad Erani Yustika sebelumnya mengatakan, pertumbuhan ekonomi pada semester II-2014 masih memiliki potensi kenaikan, meskipun tidak akan lebih tinggi dari 5,3%. Kenaikan tersebut, kata dia, jika pemerintah bisa mengoptimalkan penyerapan APBN. Jika penyerapan anggaran tidak optimal, kemungkinan pertumbuhan ekonomi hanya 5,2%," kata Ahmad Erani.

Menurut dia, ada hal-hal yang harus menjadi perhatian pemerintah yang bisa mengganggu perekonomian, yakni adanya program pembatasan BBM bersubsidi. "Pengereman konsumsi BBM itu berkontribusi pada pelambatan kegiatan ekonomi. Ini yang harijs dipikirkan dampaknya oleh pemerintah. Sekarang saja di beberapa lokasi sudah terasa, apalagi jika pemerintah memperluas area pembatasan," jelas dia.

Erani mengakui bahwa kebj-jakan ini dilematis, mengingat di satu sisi pemerintah terkendala pada keterbatasan anggaran dalam menyalurkan subsidi. "Setiap kebijakan memang sifatnya selalu dilematis. Namun, tetap harus dipikirkan alternatif solusi, sehingga bisa meminimalisasi dampak negatifnya" kata dia.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and iFinance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan, kuartal IV-2014 sangat tergantung pada pelaksanaan wacana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) oleh pemerintahan baru. "Jika kenaikan harga BBM urung dilakukan, pertumbuhan okonomi diperkirkan naik menjadi 5,4%," kata dia. (c02)

 Sumber : Investor Daily, 11 September 2014

Terakhir Diperbaharui ( Jumat, 12 September 2014 04:48 )
 

Ribuan Perusahaan Tambang Berstatus Ilegal

Surel Cetak PDF

JAKARTA. Penerimaan Negara Bukan Pajak(PNBP) di sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba) terbilang cukup kecil yaitu mencapai Rp39,6 triliun. Hal itu bertolak belakang dengan Izin Usah pertambangan (IUP) yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.

President Indonesian Minning Association (IMA) Martiano Hadianto mengatakan bahwa penerimaan negara dari sektor tambang yang kecil lebih disebabkan karena banyaknya perusahaan tambang yang ilegal. Bahkan, kata Martiano, pemerintah membiarkan perusahaan tersebut melenggang bebas mengeruk hasil bumi.

Menurutdia, jumlah perusahaan tambangyang ada di Indonesia adalah yang terbanyak di dunia. Karena kewenangan pemberian izin jumlah perusahaan tambang abal-abal mencapai lebih dari 10.600. Dia pun mempertanyakan bagaimana pemerintah bisa memberikan izin usaha pertambangan (IUP) sebanyak itu. "Bagaimana pemerintah memonitor terhadap banyaknya perusahaan . tambang tersebut Dengan jumlah itu, bagaimana cara memonitomya antara izin yang dikeluarkan dengan jumlah memonitor tidak klop," kata dia.

Martono mengatakan, dari puluhan ribu perusahaan tambang yang ilegal. Hanya terdapat 125 tambang yang pasti, tertib dan paruh kepada negara. "Total semuanya adalah sekitar 1.809. Tapi yang tertib rapi hanya 125 perusahaan," tandasnya.

Namun demikian, lanjut Martiono, justru yang tertib danpatuh kepada negara justru malah ditekan dan dibebani berbagai macam oleh pemerintah. Padahal seharusnya pemerintah fokus menertibkan perusahaan tambang yang jumlahnya ribuan, tetapi tidak tertib kepada negara. "Kekeliruan ini sebenarnya diketahui tapi tidak mau menindak. Dari ribuan tidak punya nomor wajib pajak. Tidak bayar pajak ini harus ditertibkan supaya banyak yang dilepas dan ditata kembali," katanya.

Martiono menuturkan, optimalisasi penerimaan negara akan berjalan jika perusahaan tambang yang tidak tertib ini di tata kembali. "Ini mudah-mudahan diterima untuk pemerintahan yang akan datang," tukasnya.

Peneliti Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) IPB, Yudi Wahyudin mengatakan praktik tambang ilegal berpotensi merugikan negara. Estimasi kerugian semakin membengkak mengingat tambang dan perdagangan ilegal sangat marak. "Pemerintah berpotensi kehilangan pendapatan pajak dari perdagangan ilegal ini mencapai USS 105 juta," kata dia.

Yudi mengatakan perdagangan timah merupakan aset pendapatan negara yang cukup besar. Volume ekspornya mencapai .USS2,8 miliar dengan potensi penerimaan pajak mencapai USS280 juta. Untuk pasar Asia Tenggara Indonesia menguasai 40 persen perdagangan timah. Namun, Yudi menyayangkan persentase yang dinilai masih rendah itu mengingat Indonesia merupakan produsen timah.

Dia membandingkan dengan Malaysia dan Thailand yang menguasai 30 persennya. Padahal, keduanya bukan produsen timah. "Betapa luar biasa kebocoran dari perdagangan ilegal di Indonesia," ujarnya. bari

 Sumber : NERACA, 11 September 2014

Terakhir Diperbaharui ( Jumat, 12 September 2014 04:46 )
 

Newmont Diizinkan Ekspor Lagi

Surel Cetak PDF

JAKARTA. PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) dan pemerintah Indonesia sudah melakukan kesepakatan pasca ditariknya gugatan Newmont dari arbitrase internasional. PT Newmont diwajibkan membayar jaminan kesungguhan dan membangun smelter.

Wakil Menteri ESDM Susilo Siswo Utomo mengatakan, setelah melakukan kesepakatan itu, PT Newmont langsung mengontak PT Freeport untuk merencanakan pembangunan smelter.

"Informasi terakhir yang saya peroleh seperti itu, PT. Newmont telah mengontak PT Freeport untuk melanjutkan rencana pembangunan smelter," ujar dia ketika ditemui dalam acara Seminar Ikatan Alumni Lemhanas Republik Indonesia di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (10/9).

Susilo mengatakan, Kementerian ESDM akan memberikan surat rekomendasi izin ekspor kepada Newmont Surat rekomendasi ini diberikan karena PT. Newmont sudah melakukan kesepakatan dengan pemerintah.

"Kementerian ESDM sudah berikan surat rekomendasi izin ekspor kepada PT Newmont" ujar dia.

Sedangkan terkait pembayaran bea keluar, lanjut dia, PT Newmont akan berurusan dengan Kementerian Keuangan.

Deputi Eksekutif Direktur Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia Hendra Sinadia yang ditemui di tempat yang sama mengatakan, kesepakatan PT Newmont dan pemerintah tersebut memberikan dampak positif terhadap perekonomian dan perbaikan pada neraca perdagangan.

Ia memperkirakan neraca perdagangan dapat mengalami surplus. Pasalnya, izin ekspor kepada PT Newmont itu mampu membuat kinerja ekspor Indonesia semakin bergairah.

"Yang jelas dengan adanya kesepakatan atau renegosiasi memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak baik Newmont maupun pemerintah," ujar dia.

Menurut Hendra tidak hanya PT Newmont yang sepakat dengan pemerintah, baru-baru ini PT. Freeport juga sepakat dengan pemerintah.

Menurut dia dengan dibukanya keran ekspor bagi dua perusahaan tambang besar seperti PT Freeport dan PT Newmont membuat siklus neraca perdagangan semakin membaik.

"Pemerintah harus tetap konsisten dengan kebijakannya dan jangan berubah di tengah jalan," tegas dia. (dho)

 Sumber : Investor Daily, 11 September 2014

Terakhir Diperbaharui ( Jumat, 12 September 2014 04:44 )
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL