Indonesian Mining Association


  • Buat akun
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

26 Smelter Setop Produksi

Surel Cetak PDF

KEKURANGAN BAHAN BAKU

JAKARTA - Sedikitnya 26 pabrik pemurnian dan pengolahan (smeltet) mineral di berbagai daerah menghentikan produksi karena kehabisan bahan baku. Pemerintah perlu segera turun tangan. Jika terus dibiarkan, kondisi ini bisa mengancam program hilirisasi yang telah dicanangkan pemerintah.

Krisis bahan baku terjadi karena Indonesia tidak memiliki data pasti tentang cadangan mineral. Awalnya, kalangan pengusaha mengira pasokan bahan baku melimpah, sehingga mereka memutuskan berinvestasi membangun smelter. Namun, begitu smelter-smelter beroperasi secara serentak, stok bahan baku sangat minim. Alhasil, pengusaha smelter berebut bahan baku. Krisis bahan baku juga dipicu maraknya aksi penyelundupan mineral mentah.

"Ini bertentangan dengan semangat hilirisasi yang tengah gencar digalakkan pemerintah dengan tujuan mengolah sumber daya alam lokal menjadi produk bernilai tambah tinggi bagi perekonomian nasional," ujar Wakil Ketua Asosiasi Perusahaan Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I) Jonatan Handojo kepada Investor Daily di Jakarta, baru-baru ini.

Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika Kementerian Perindustrian (Kemen-perin) I Gusti Putu Suryawirawan yang dihubungi Investor Daily, mengakui, beberapa perusahaan smelter tengah kesulitan bahan baku.

Di sisi lain. Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Indonesia (Indonesian mining Association/ IMA) Syahrir AB juga membenarkan banyaknya smelter nikel di Tanah Anyang tidak bisa beroperasi akibat kian terbatasnya sumber daya galian tambang nikel di dalam negeri.

Harus Bertindak

Menurut Wakil Ketua AP3I Jonatan Handojo, smelter kecil yang tak sanggup bersaing akhirnya berhenti berproduksi, sedangkan yang besar terpaksa mengimpor. "Jadi, sekali lagi, kondisi ini kontraproduktif terhadap program hilirisasi," tutur dia. Krisis bahan baku, kata dia, juga dipicu maraknya aksi penyelundupan mineral mentah, terutama timah. Aksi ini banyak dilakukan di pusat Pertambangan timah di Bangka Belitung.

Timah diduga diselundupkan ke Singapura, Malaysia, dan Thailand, untuk selanjutnya diekspor ke Eropa. Seiring dengan itu, dari total 48 smelter timah, hanya 24 smelter yang masih beroperasi.

Berdasarkan data AP3I, smelter besi yang berhenti beroperasi di antaranya PT Delta Prima Steel (DPS) dan PT Meratus Iron Jaya Steel (MUS), anak usaha BUMN baja PT Krakatau Steel Tbk (KS). Dua perusahaan ini berhenti beroperasi sejak lima bulan lalu. Total karyawan yang dirumahkan sekitar 200 orang.

Jonatan Handojo meminta pemerintah segera bertindak untuk mengatasi masalah ini. Sebab, hingga kini, Indonesia masih mengimpor mineral jadi dalam jumlah besar. Sebagai contoh, berdasarkan data World Steel Association, impor baja mencapai 9,7 juta ton pada 2014.

Pemerintah juga perlu membuat data cadangan mineral yang kredibel. Saat ini, standardisasi yang diakui pebisnis tambang adalah kode JORC {Joint Ore Reserves Committee) asal Australia. JORC adalah standar pelaporan hasil eksplorasi, estimasi sumber daya dan cadangan mineral di suatu daerah. Data ini bisa menjadi acuan bagi para investor yang ingin berinvestasi di Indonesia. Pemerintah bisa memanfaatkan data ini untuk mengembangkan klaster-klaster industri mineral.

Handojo menuturkan, data sumber daya dan cadangan mineral pemerintah kacau, karena tidak sesuai standar JORC. "Ini merupakan biang keladi terjadinya krisis bahari baku industri smelter," ujar dia.

Dia menambahkan, dari 26 smelter mineral yang menghentikan produksi karena kehabisan bahan baku, 24 di antaranya smelter timah dan dua smelter besi.

Handojo mencontohkan, pemerintah menyatakan cadangan timah mencapai 500 ribu ton, sedangkan kapasitas produksi smelter timah mencapai 260 ribu ton. Artinya, jika merujuk data itu, cadangan timah akan habis dalam dua tahun jika smelter beroperasi penuh.

"Demikian pula dengan bijih besi, yang hingga kini tidak ada data resminya dari pemerintah. Data yang dipegang pemerintah berasal dari pemilik izin usaha Pertambangan (TUP) yang belum tentu sesuai standar JORC," tutur dia.

Biasanya, kata dia, laporan JORC hanya dikantongi perusahaan Pertambangan besar, seperti PT Freeport Indonesia, Newmont, dan PT Aneka Tambang Tbk. Mereka menyewa konsultan dari Australia untuk merilis data sumber daya dan cadangan mineral sesuai standar JORC. "Seharusnya pemerintah melakukan hal serupa," tandas dia.

Handojo mengakui, proyek ini menelan biaya besar, sehingga sulit dieksekusi jika anggaran pemerintah terbatas. Meski begitu, pemerintah harus berupaya keras menyediakan data untuk memberikan kepastian kepada para pebisnis smelter.

Sebagai komparasi, dia menyatakan, Pemerintah Australia memiliki data sumber daya dan cadangan minera) yang kredibel. Alhasil, industri pengolahan mineralnya berkembang pesat. Dia menambahkan, MUS dan DPS mengalami krisis bahan baku yang akut, sehingga berhenti beroperasi. MUS dan DPS masing-masing memproduksi sponge iron dan pig iron, bahan baku baja setengah jadi (slab dan billet), yang kemudian diolah menjadi produk baja lembaran atau baja panjang.

"MIJS juga salah menerapkan teknologi pembuatan besi (iron making), sehingga kadar besi sponge iron rendah. Produk ini tidak dapat diolah menjadi baja," papar Handojo.

Pemain Besar

Jonatan Handojo mengungkapkan, krisis bahan baku juga dialami dialami pemain besar PT Krakatau Posco (KS Posco). Perusahaan patungan Pohang Iron and Steel Company (Posco) dan KS ini sudah tidak mendapatkan pasokan bijih besi lokal. KS Posco terpaksa mengimpor bijih besi dari tambang besi milik Posco di Australia untuk memproduksi pig iron. "Padahal, manajemen KS Posco menargetkan penggunaan bijih besi lokal mencapai 30% dari total kebutuhan," ucap dia.

Untuk kasussme/ter timah, menurut Handojo, krisis bahan baku dipicu aksi penyelundupan secara besar-besaran. Indikasi ini terlihat pada tingginya volume penjualan timah asal Malaysia dan Thailand di London Metal Exchange (LME). Padahal, industri timah dua negara itu telah tutup sejak 10 tahun silam.

"Indonesia disebut produsen timah terbesar dunia, dengan produksi 60 ribu ton per tahun dari 24 smelter. Tapi mengapa di LME yang banyak justru timah yang distempel asal Thailand dan Malaysia? Ini merupakan pertanyaan besar. Bisa jadi timah dua negara itu barang selundupan asal Indonesia," papar dia.

Industri smelter ruangan, kata dia, juga kesulitan bahan baku. PT Indotama Ferro Alloys, perusahaan smelter mangan berbasis di Purwakarta, Jawa Barat, kini hanya berproduksi selama sepekan dalam sebulan. Pasokan bahan baku mangan dari Nusa Tenggara Timur seret, sejak pengiriman mangan dilarang dDakukan di Pelabuhan Kupang, karena dinilai merusak lingkungan.

Handojo menjelaskan, saat ini pengiriman mangan ke Purwakarta dilakukan di Pelabuhan Wini, yang letaknya jauh dari Pertambangan mangan di Kupang. Akibatnya, ongkos produksi membengkak. Pemilik tambang tidak bisa meraih margin besar dengan pola pengiriman seperti ini.

Nasib serupa dialami PT Monokem Surya, pemilik smelter zirkon di Karawang, Jawa Barat "Perusahaan ini sulit mendapatkan pasokan bahan baku lantaran maraknya penyelundupan zirkon ke Tiongkok," kata Handojo.

Berebut Nikel

Jonatan Handojo mengungkapkan, perusahaan-perusahaan smelter nikel juga kini berebut bahan baku.Handojo mencatat total smelter nikel di Indonesia mencapai 20 perusahaan, dengan produksi nikel murni sebanyak 416 ribu ton. Kebutuhan bijih nikel industri ini mencapai 21 juta ton per tahun. Ironisnya, tak ada data cadangan bijih nikel yang valid.

Handojo mengungkapkan, bijih nikel sulit didapat belakangan ini. Cadangan bijih nikel di Indonesia diduga sudah menipis akibat aksi ekspor besar-besaran pada 2013 sebelum Undang-Undang mineral dan Batubara (UU Minerba) diberlakukan pada 2014.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), volume ekspor nikel pada 2013 mencapai 65 juta ton, melonjak 35% dari 2012 sebanyak 48 juta ton. Dari jumlah itu, sebanyak 58 juta ton dipasok ke Tiongkok. "Saya dengar kabar ada gunung nikel yang berasal dari Indonesia di salah satu daerah di Tiongkok," tutur Handojo.

Seiring dengan itu, dia menuturkan, dua produsen nikel, PT Indoferro dan PT Sulawesi mining Investment (SMI), kini bertarung sengit memperebutkan bijih nikel di Sulawesi Tenggara dan Maluku. Bijih nikel yang dibutuhkan dua perusahaan itu memiliki kadar besi 20% dan nikel 2%.

"Sekarang tidak ada harga spot, melainkan dilelang. Yang paling berani menawar tinggi bisa mendapatkan nikel," ujar Handojo, yang juga business development Growth Steel Group, induk usaha Indoferro.

Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika Kemen-perin I Gusti Putu Suryawirawan mengakui, beberapa perusahaan smelter tengah kesulitan bahan baku. Kini mereka berupaya mengatasi masalah itu.

"MUS memerlukan tambahan investasi agar jenis bahan baku yang dipakai lebih beragam. Adapun DPS tengah mengurus izin pinjam pakai lahan hutan untuk mendapatkan bahan baku," kata dia.

Sudah Terkuras

Direktur Eksekutif IMA Syahrir AB membenarkan banyaknya smelter nikel di Tanah Air yang tidak bisa beroperasi karena sudah sangat terbatasnya sumber daya galian tambang nikel di dalam negeri. Itu terjadi karena sumber daya nikel sudah terkuras sangat banyak ketika belum diberlakukan pembatasan ekspor sampai akhir 2013, serta salahnya perencanaan dan perhitungan sumber daya nikel ketika menarik investasi smelter.

Menurut dia, IMA sudah lama mengingatkan kepada pemerintah agar membuat perencanaan dan perhitungan cadangannya dengan baik ketika mau menarik investor smelter nikel ke dalam negeri.

Apalagi, menurut Syahrir, sumber daya bahan galian nikel di Indonesia sudah dieksploitasi berlebihan sebelum dihentikan sangat terlambat pada 2014 dengan pengenaan bea keluar (BK) agar ekspornya turun drastis oleh pemerintan.

Syahrir mengemukakan, sebelum 2014, para eksportir dan penambang nikel berpesta pora menikmati keuntungan karena komoditas tersebut mahal dan banyak diburu negara industri, termasuk Tiongkok. Bahkan, pada 2013, tak kurang dari 63 juta ton bahan galian nikel diekspor tanpa dikenai BK, sehingga tanpa nilai tambah kepada negara, masyarakat dan perekonomian nasional.

Syahrir juga menyebut hal itu sebagai dampak otonomi daerah yang kebablasan sebelum 2014. Waktu itu, karena nikel menjadi komoditas unggulan, para bupati di daerah tidak mau tunduk pada peraturan menteri (permen) ESDM yang mengatur Pertambangan nikel. Alasannya, permen tidak ada dalam struktur hirarki konstitusi, sehingga tidak perlu diakui dan patut diabaikan.

"Menurut mereka, struktur konstitusi yang benar dari paling atas adalah UUD, UU, peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan keputusan kepala derah/perda. Permen tak harus dipatuhi," papar dia.

Selain smelter nikel, kata Syahrir, nasib kurang baik dialami smelter bauksit Namun, pangkal permasalahannya bukan ketidaktersediaan ba-han baku. Mereka sudah bisa berproduksi, tapi hasil produksinya kurang bersaing di pasar global karena biaya operasi yang tinggi dan inefisiensi.

Pasokan Melimpah

Sementara itu, Dirjen mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot membantah adanya kelangkaan bahan baku untuk smelter.

Dia mengatakan, pasokan bahan baku untuk industri smelter melimpah sehingga belum perlu dibuat regulasi guna menjamin keberlangsungan bahan baku. "DM0 (domestic market obligation) mineral belum. Pasokan masih berlebih," tegas dia.

Menurut Bambang, pelaku usaha smelter tidak perlu khawatir dengan ketersediaan pasokan bahan baku. Industri smelter seharusnya dengan mudah mendapatkan bahan baku.

Dia malah mempertanyakan operasi Bisnis industri smelter bila ada yang belum mendapatkan pasokan bahan baku. "Berarti ada yang salah dengan Bisnisnya," tandas dia.

Berdasarkan catatan Investor Daily, mulai 12 Januari 2017, produk hasil pengolahan enam komoditas mineral logam yang terdiri atas Tembaga, mangan, seng, timbal, timah, dan besi tidak dapat dijual ke luar negeri. Ketentuan ini mengacu PP No 1 Tahun 2014 dan Permen ESDM No 01 Tahun 2014.

Larangan ekspor mineral mentah atau konsentrat tambang seharusnya diberlakukan mulai awal 2014, seiring berlakunya UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba. UU ini mewajibkan pemilik izin usaha Pertambangan (IUP) membangun pabrik pengolahan dan pemurnian bijih mineral agar tercipta nilai tambah.

Namun, atas desakan berbagai kalangan, pemerintah menunda larangan ekspor mineral selama tiga tahun, sehingga baru berlaku penuh mulai Januari 2017. Pemerintah masih membolehkan ekspor mineral, sepanjang perusahaan tambang serius membangun smelter. Kuota mineral yang boleh diekspor disesuaikan dengan progres pembangunan smelter. Izin ekspor tersebut ditinjau setiap periode tertentu. Baru-baru ini pemerintah mewacanakan relaksasi ekspor bijih mineral mentah, (rap/lm)

Harso Kurniawan

 Sumber : Investor Daily, 19 Agustus 2016

Terakhir Diperbaharui ( Kamis, 25 Agustus 2016 06:45 )
 

Izin Freeport Tetap Berlaku

Surel Cetak PDF

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan, segala kebijakan yang diterbitkan di bawah kepemimpinan mantan Menteri ESDM, Arcandra Tahar, tidak akan gugur. Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono menjelaskan, Biro Hukum Kementerian ESDM telah mengkaji hal ini dan memutuskan bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh Arcandra Tahar tetap sah.

Salah satunya adalah perpanjangan izin ekspor konsentrat yang diperoleh oleh PT Freeport Indonesia hingga 11 Januari 2017. Perpanjangan izin ekspor konsentrat memang diajukan Freeport setiap 6 bulan, dan keputusannya diambil dari pertimbangan atas kemajuan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral tambang atau smelter.

Kebijakan yang diambil di bawah kepemimpinan Arcandra ini sebetulnya sudah rutin dilakukan oleh pendahulunya setiap 6 bulan, berupa pengajuan Surat Persetujuan Ekspor atau SPE. "Tadi, biro hukum sudah menyatakan bahwa itu tetap sah, karena tetap, meskipun 20 hari, kan tetap berlaku," ujar Bambang, Rabu (17/8).

Dengan diberikannya SPE, maka Freeport mendapatkan izin untuk ekspor konsentrat tembaga sebanyak 1,4 juta ton. Karena kemajuan pembangunan smelter juga stagnan, sekitar 14 persen saja, maka Freeport dikenai bea keluar sebanyak 5 persen dari volume ekspor.

Sementara, Pelaksana Tugas Menteri ESDM yang merangkap sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, pihaknya tak ingin ada aspek hukum yang salah. Ia mengaku akan terus memonitor kebijakan yang telah dan akan diambil, dengan mempelajarinya dengan jajaran eselon I Kementerian ESDM.

Luhut juga menyatakan, akan mengkaji rencana pemerintah terkait relaksasi ekspor mineral yang akan dilakukan pada 2017 mendatang. Kebijakan yang dilakukan terkait apakah akan membuka kembali keran ekspor mineral mentah, masih akan dibahas lebih detail.

"Kemarin, mulai baca di-6rie/sebagai Menko Kemaritiman, tapi nanti detail akan lihat lagi," katanya.

Sementara itu, PT Freeport Indonesia telah mengajukan izin prinsip kepada Badan Penanaman Modal (BPM) Jawa Timur (Jatim) untuk melakukan pembangunan smelter (pabrik pengolahan dan pemurnian mineral) di Kabupaten Gresik, Jawa Timur.

Kepala BPM Jatim, Lili Soleh Wartadipradja menyatakan, izin prinsip bagi perusahaan tambang mineral asal Amerika Serikat tersebut baru saja masuk ke Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) pada pekan ini.

"Freeport mengajukan izin prinsip untuk membangun smelter di kawasan JIIPE (Java Integrated Industrial and Port Estate). Lahan yang diperlukan seluas 100 hektare, dengan nilai investasi sekitar Rp 30 triliun," ujarnya di Surabaya, Jatim, Selasa (19/7). Lili memperkirakan, realisasi pembangunan smelter Freeport di JIIPE bisa terlaksana pada kuartal IV 2016 atau awal tahun 2017.

 Sumber : REPUBLIKA, 18 Agustus 2016

Terakhir Diperbaharui ( Kamis, 25 Agustus 2016 06:37 )
 

Menteri ESDM Tidak Ada Relaksasi Ekspor Mineral

Surel Cetak PDF

By Pratama Guitarra

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan, aturan larangan ekspor mineral mentah harus mematuhi Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. Dengan demikian, mulai 11 Januari 2017, ekspor mineral mentah wajib dihentikan.

Menteri ESDM Arcandra Tahar mengungkapkan, rencana program pengguliran mineral sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No 01/2014 tentang larangan ekspor mineral mentah di awal tahun 2017 sudah mulai dibahas. Tapi, apabila revisi UU Minerba itu tidak selesai dibahas pada tahun ini, maka ekspor mineral mentah harus mengikuti aturan yang ada. "Kita ikuti undang-undang saja," terangnya di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (12/8).

Ia pun belum punya rencana pelonggaran ekspor mineral apabila revisi UU Minerba tidak selesai pada akhir 2016.

Sejalan dengan Menteri ESDM, Ketua Indonesia Mining Institute (IMI) Irwandy Arif mendukung agar program pengguliran tetap berjalan. Pasalnya, kewajiban pemurnian diatur secara jelas dalam pasal 170 UU Minerba. "Bahwa pemegang kontrak karya (KK) yang sudah berproduksi wajib melakukan pemurnian selambat-lambatnya lima tahun sejak UU Minerba," terangnya, Minggu (14/8).

Dengan berlanjutnya program penghiliran, industri pertambangan yang kini sedang lesu diharapkan bisa kembali pulih. "Karena nilai tambah yang sejalan dengan rencana industrialisasi nasional serta menjaga martabat pemerintah sesuai fungsinya dalam pembuatan regulasi dan pengawasan," ujarnya.

 Sumber : Kontan, 15 Agustus 2016

Terakhir Diperbaharui ( Kamis, 25 Agustus 2016 06:31 )
 

Larangan Ekspor 2017 Tak Ubah Akuisisi Newmont

Surel Cetak PDF

Medco menyiapkan tiga opsi pembangunan smelter pasca proses akuisisi tuntas

By Pratama Guitarra

JAKARTA - Calon pemilik baru PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) yakni PT Medco Energi Internasional Tbk menyatakan tak khawatir dengan kebi-jakan pemerintah untuk menghentikan semua ekspor konsentrat mineral pada 11 Januari 2017 mendatang. Perusahaan ini yakin pemerintah tetap akan mencari jalan keluar bersama dengan seluruh pemangku kepentingan termasuk pengusaha tambang, agar beleid ini tak mengganggu bisnis pertambangan.

Muhammad Lutfi, Komisaris Utama PT Medco Energi Internasional Tbk tegas menyatakan pemberlakuan beleid Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2014 tentang larangan ekspor mineral mentah ke luar negeri, terhitung tanggal 11 Januari 2017 tidak akan mengganggu proses akuisisi yang sedang jalan.

Menteri perdagangan era kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini menyebut yang jadi kendala saat ini hanya masalah administrasi pencatatan perubahan saham. Ia menyebut, saat ini Medco tengah berupaya melengkapi persyaratan yang diwajibkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral itu.

"Akuisisi ini kan sudah berjalan, jadi tidak mengganggu. Perlu kami beri tahu, bahwa laporan perubahan pemegang saham bukan ditolak oleh Kementerian ESDM, hanya administrasi saja, ada yang syaratnya kurang," terangnya kepada KONTAN, Rabu (10/8).

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyo-no menyebut izin belum keluar lantaran akuisisi belum memenuhi syarat. Sebelumnya ESDM meminta agar ada laporan tiap pergantian pemegang saham. "Kami belum menerima lagi proposal mereka, ya kami tunggu saja," terangnya. Rabu (10/8).

Sementara, soal kebyakan larangan ekspor Bambang mengakui saat ini tengah memikirkan cara yang terbaik agar kebyakan hilirisasi mineral tidak mengganggu kinerja perusahaan tambang. Ia masih berharap pembahasan revisi UU No 4/2009 bisa selesai tahun ini. "Kami lihat nanti apakah perlu Perpu (Peraturan Pemerintah pengganti Undang Undang)," katanya

Siapkan smelter

Adapun soal program hilirisasi yang saat ini belum dijalankan oleh Newmont, Lutfi menegaskan Medco tidak mempermasalahkan. Bahkan sebagai pemegang saham baru di perusahaan ini, PT Medco Energi akan mendukung penuh kebyakan pemerintah untuk melakukan hilirisasi mineral. Medco mengklaim telah menyiapkan sejumlah rencana pembangunan smelter mineral.

Lutfi menyebut Medco Energi memiliki tiga opsi untuk membangun smelter. Pertama tetap bekerjasama dengan PT Freeport Indonesia Kedua, membangun smelter sendiri dengan memilih lahan dekat dengan site tambang di Nusa Tenggara Barat. Ketiga membangun smelter berlokasi di Bojanegara, Banten.

"Untuk yang di Bojanegara, kami telah menyiapkan konsultan untuk melakukan studi.

Kami juga sudah menyiapkan lahannya. Tapi karena kunci rumahnya (izin akuisisi saham Newmont) belum dipegang, jadi pembangunan smelter belum bisa kami putuskan," tandasnya.

 Sumber : Kontan, 11 Agustus 2016

Terakhir Diperbaharui ( Kamis, 25 Agustus 2016 06:27 )
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL