Indonesian Mining Association


  • Buat akun
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Renegosiasi Kontrak Pertambangan

Surel Cetak PDF

Oleh BAHRUL ILMI YAKUP

KOMPAS. Pemerintah sedang berupaya keras merenegosiasi kontrak pertambangan, baik berupa Kontrak Karya maupun Perjanjian Kontrak Pertambangan Batubara.

Upaya itu telah berhasil mendorong 19 pemegang Kontrak Katya (KK) ataupun Perjanjian Kontrak Pertambangan Batubara (PKPB2) menandatangani nota kesepahaman atas isu strategis yang akan dibahas dalam renegosiasi perjanjian dengan pemerintah. Sayangnya, jumlah perusahaan pertambangan yang belum menyepakati isu strategis renegosiasi kontrak justru lebih banyak dari pada yang telah menyetujui.

Kelemahan Pemerintah

Ada 31 perusahaan pemegang, KK dan 56 perusahaan pemegang PKPB2 yang belum menyetujui isu strategis yang akan dibahas dalam renegosiasi (Kompas, 8/3). Kondisi ini mencerminkan bahwa renegosiasi KP memang cukup sulit ditempuh. Dalam konteks inilah target renegosiasi KP yang seharusnya telah kelar pada 2010 gagal dituntaskan pemerintah sampai sekarang.

Salah satu kendala serius yang dihadapi penterintah dalam upaya renegosiasi KK pertambangan adalah lemahnya posisi pemerintah menurut milieu hukum kontrak. Akibatnya, pemerintah hanya mampu melakukan pendekatan persuasif sesuai skim hukum kontrak, tanpa mampu muncul sebagai regulator pertambangan yang punya wewenang publik bersifat memaksa.

Banyak faktor yang menyebabkan posisi pemerintah lemah dalam renegosiasi KR Pertama, sejak awal perumusan KP pemerintah memang telah gagal mengidentifikasi kualitas dirinya sebagai representasi negara yang menjadi subyek hukum publik yang memiliki wewenang memaksakan pelaksanaan aturan hukum Indonesia terhadap KP.

Akibatnya, kedaulatan negara dan primat hukuan nasional yang seharusnya jadi substansi regulasi dalam pelaksanaan KP tidak dapat diterapkan terhadap KP. Menjadi pertanyaan ,yang sulit dipahami, mengapa pemerintah sebagai pihak dalam KP selalu mengerdilkan dirinya sehingga hanya muncul dalam kualitas dan kapasitas sebagai subyek hukum perdata yang memiliki kedudukan setara dengan perusahaan pemegang KP? Adakah pernerintah tidak paham akan legal standing negara dalam perjanjian?

Kedua, dalam banyak KP yang telah dibuat, pemerintah telah gagal memahami dam mendesakkan fungsi pengaturan (bestuurdaad) yang jadi wewenang negara untuk memberikan izin aktivitas pertambangan dalam teritorialnya. Akibatnya, nyaris tak ada KP yang memasukkan isu izin sebagai exclusive clauses sehingga muncul pemahanlan seolah-olah izin merupakan bagian yang inheren dan koheren dengan KR

Ketiga, pemerintah telah gagal mendesakkan keberlakuan hukum Indonesia terhadap KP. Akibatnya KP yang dibuat rata-rata lepas dari jangkauan hukum Indonesia. Norma rujukan KP senantiasa mengacu norma hukum kontrak internasional yang secara inheren dan koheren memang selalu berpihak kepada pemegang KP selaku investor. Karena itu, ketika muncul sengketa terkait dengan interpretasi dan pelaksanaan KP, masalah ini memang menjadi ancaman serius bagi Indonesia. Dalam konteks inilah beberapa investor pemegang KP, seperti Freeport Indonesia Incorporated dan Newmont, melancarkan serangan bahwa Indonesia telah melanggar KP yang selanjutnya akan membawa masalah ini kepada badan arbitrase internasional (Wall Street’s Journal, 14-16 Maret 2014).

Kesiapan Renegosiasi

Ketika melancarkan tawaran renegosiasi KP, pemerintah seharusnya benar-benar siap dengan tim renegosiasi yang andal. Sebab, selain ketiga faktor di atas, masih banyak kelemahan lain yang harus jadi kajian dan perhatian serius dalam menghadapi renegosiasi KP jika hendak mencapai hasil maksimal. Meski demikian, itu bukan jaminan pemerintah akan mampu memproduksi hasil renegosiasi KP yang dapat merehabilitasi kerugian dan kelemahan pemerintah.

Tim renegosiasi yang andal seyogianya tak cuma terdiri atas unsur pemerintah yang umumnya berkarakter statis nontaktis. Pemerintah seyogianya membentuk tim ahli yang kompeten, yang memiliki keandalan dalam memahami skim renegosiasi dan siap mengantisipasi dampak renegosiasi yang dapat merugikan Indonesia. Sebab, sangat memungkinkan tawaran renegosiasi dari pemerintah akan berakhir di meja arbitrase internasional. Pilihan investor KP membawa isu renegosiasi KP ke badan arbitrase internasional merupakan a way of renegotiating the contract itself.

Apabila pemerintah belum siap, sebaiknya pemerintah memikir ulang desakan renegosiasi KP kepada investor.

 Sumber : KOMPAS, 16 April 2014

Terakhir Diperbaharui ( Kamis, 17 April 2014 05:51 )
 

Renegosiasi Kontrak Ditargetkan Tuntas Sebelum Terbentuk Pemerintahan Baru

Surel Cetak PDF

Renegosiasi Kontrak Karya Pertambangan yang Belum Mencapai Titik Temu antara lain dengan PT Freeport Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara.

Yurika Indah Prasetianti

JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tidak akan menunda renegosiasi kontrak karya (KK) pertambangan menunggu terbentuknya pemerintahan baru.

Dede Ida Suhendra, Direktur Pengusahaan dan Pembinaan Mineral Kementerian ESDM, mengatakan renegosiasi KK terus berjalan dan ditargetkan tuntas sebelum terbentuknya pemerintahan baru.

"Kami kira tidak ada alasan ditunda karena semua sudah mengerucut," ujar Dede kepada IFT, Selasa. Saat ini renegosiasi terus dilakukan dengan satu per satu perusahaan, baik isu yang sudah disepakati maupun yang belum.

Enam poin renegosiasi kontrak pertambangan yang diajukan pemerintah, yakni pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian di dalam negeri (smelter), pengurangan luas lahan tambang, perubahan perpanjangan kontrak menjadi izin usaha pertambangan (IUP), kenaikan royalti untuk penerimaan negara, divestasi, serta penggunaan barang dan jasa pertambangan dalam negeri.

Hatta Rajasa, Menteri Koordinator Perekonomian, sebelumnya juga mengaku optimistis renegosiasi bisa tuntas sebelum Oktober saat digelarnya pemilihan presiden. Namun, pemerintah tidak akan bertindak gegabah dengan memaksakan penuntasan renegosiasi karena secara tidak langsung bisa berdampak buruk pada iklim investasi.

"Saya menginginkan itu bisa selesai. Namanya renegosiasi, kita juga harus menghormati kontrak-kontrak (sebelumnya)," kata dia.

Hatta mengatakan telah meminta agar upaya renegosiasi kontrak pertambangan, baik dengan pemegang KK maupun PKP2B diselesaikan dengan segera. "Dalam rakor (rapat koordinasi), saya sudah minta agar dilakukan akselerasi atau percepatan dan (perusahaan) yang sudah selesai segera diikat dengan kontrak baru," kata dia.

Budi Santoso, Ketua Working Group Kebijakan Pertambangan Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), mengusulkan jika renegosiasi kontrak karya tidak bisa dipenuhi saat ini, sebaiknya ditunda hingga pemerintahan baru terbentuk. Hal ini dinilai sangat krusial dan juga jangan sampai investor memanfaatkan momentum perhelatan politik lima tahunan di Indonesia.

"Apalagi sekarang pemerintah lagi membenahi kebijakan mengenai nilai tambah," kata dia kepada IFT. Renegosiasi kontrak karya pertambangan yang hingga kini belum mencapai titik temu di antaranya dengan PT Freeport Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara.

R Sukhyar, Direktur Jendral Mineral dan Batubara Kementrian ESDM, mengungkapkan hingga kini renegosiasi dengan Freeport Indonesia belum selesai.

"Freeport soal divestasi masih dirundingkan,sehingga otomatis berpengaruh pada pengaturan kontrak," kata dia.

Freeport McMoRan Copper Gold Inc, induk usaha Freeport, belum setuju untuk mendivestasikan 30% sahamnya di Freeport Indonesia seperti yang diajukan pemerintah.

Padahal pemerintah Indonesia melalui Kementerian ESDM telah menurunkan permintaan terkait divestasi saham Freeport McMoRan di Freeport Indonesia dari 51% menjadi hanya 30%.

Sukhyar mengatakan Freeport harus sudah mendivestasi 30% sahamnya di Freeport Indonesia saat masa kontraknya berakhir pada 2021. "Divestasi belum ada deal. Freeport sudah setuju untuk luas wilayah, dan untuk penerimaan negara Freeport setuju bayar 3,7 % dari setiap produksi emasnya," ungkap dia.

Sukhyar mengatakan divestasi saham Freeport pertama kali harus ditawarkan ke pemerintah pusat terlebih dahulu, baru kemudian ke pemerintah daerah. Setelah itu baru bisa ditawarkan ke pihak swasta.

Freeport McMoRan sebelumnya menyatakan hanya mau mendivestasi 10,64% sahamnya di Freeport Indonesia ke pihak Indonesia dalam proses renegosiasi kontrak karya dengan pemerintah. Saat ini Freeport MacMoran menguasai 90,64% saham Freeport Indonesia. Sisanya, 9,36% dikuasai pemerintah Indonesia.

Selain dengan Freeport, renegosiasi kontrak karya dengan Newmont Nusa Tenggara juga belum mencapai kata sepakat. Kese pakatan dengan Newmont masih terganjal poin luas wilayah dan penerimaan negara berupa royalty Freeport dan Newmont sebelumnya juga keberatan dengan poin pengolahan dau pemurnian di dalam negeri, termasuk untuk produk konsentrat. Pasalnya, keduanya beralasan ekspor konsentrat telah diatur dalam perjanjian kontrak karya yang ditandatangani pemerintah.

Freeport dan Newmont akhirnya menyetujui poin pengolahan dan pemurnian di dalam negeri dengan membangun smelter melalui pihak ketiga.

 Sumber : Indonesia Finance Today, 16 April 2014

Terakhir Diperbaharui ( Kamis, 17 April 2014 05:49 )
 

Harus Paksa Freeport Bayar Dividen

Surel Cetak PDF

JAKARTA. PT Freeport Indonesia kembali bikin ulah. Kali ini, tercatat sudah dua tahun berturut-turut tidak membayar dividen ke pemerintah RI. Pemerintah sempat menghitung Freeport semestinya membayar dividen sebesar Rp 1,5 triliun di 2012 dan Rp 1,5 triliun lagi di 2013. Jika dividen 2014 tidak juga terbayarkan, perusahaan asal Amerika Serikat (AS) itu telah menunggak hak negara hingga tiga tahun berturut-turut.

Oleh karena itu. Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara menyarankan agar pemerintah harus memaksa Freeport Indonesia untruk membayarkan dividen kepada negara. "Bahkan, bisa mengusir perusahaan tambang tersebut apabila tidak mengindahkan keinginan pemerintah dikarenakan perusahaan ini tidak menghargai Indonesia, tegas Marwan kepada Neraca, Selasa.

Terkait tunggakan ini, lanjut Marwan, pemerintah Indonesia harus tegas melakukan upaya penagihan dan meminta penjelasan kepada perusahaan ini sehingga mendapatkan kejelasan. Kemudian, apabila diperlukan maka pemerintah bisa menggunakan upaya ultimatum (dengan melakukan pengusiran) apabila permintaan pemerintah tidak dituruti. "Namun, upaya pengusiran ini merupakan upaya terakhir yang musti dijalankan pemerintah," kata Marwan.

Menurut Marwan, seharusnya Freeport harus melaporkan kegiatan status keuangan kepada pemerintah Indoensia dikarenakan pemerintah memiliki saham sebesar 9.34% di perusahaan tersebut. Oleh karenanya, suatu kewajiban bagi perusahaan ini untuk membayarkan deviden kepada pemerintah, dan diperlukan usaha pemaksaan. "Harus ada sikap tegas yang harus diterapkan oleh pemerintah kepada Freeport ini dan pemerintah tidak boleh takut atas intervensi dari Amerika Serikat," ujar dia.

Dia pun menambahkan bahwa terjadi suatu keanehan apabila Freeport belum membayarkan dividen sebesar Rp 1,5 triliun di tahun 2012 dikarenakan pembayaran deviden seharusnya terjadi saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang seharusnya sudah digelar pada tahun 2013 lalu. Semestinya apabila RUPS sudah dilakukan maka pembayaran deviden harus sudah langsung di eskekusi oleh Freeport pada tahun 2013 lalu.

"Keanehan ini terdapat dua kemungkinan, yaitu pertama Freeport sebenarnya sudah membayar deviden namun belum disetorkan oleh pemerintah dalam penerimaan negara. Kemudian yang kedua, perusahaan ini murni belum membayar deviden kepada pemerintah alias menunggak," ungkap Marwan.

Marwan pun menjelaskan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bisa melakukan pemanggilan terhadap Freeport mengenai belum terbayar kannya deviden ini. Pejabat pemerintah harus berani mengambil sikap kepada perusahaan tambang ini sehingga Indonesia merasa dihargai dan dihormati. "Memang terdapat tiga pokok krusial dalam perusahaan tambang asing ini, dimana terdapat pajak, royalti, dan deviden yang harus diberikan kepada pemerintah Indonesia. Saat ini, Freeport belum membayarkan deviden saja, bisa juga kemungkinan pajak dan royalti pun belum terbayarkan," tambah dia.

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, dirinya enggan berkomentar atas belum terbayarnya deviden oleh Freeport ini."Tanya ke Kementerian BUMN, Kementerian BUMN kan yang kasih besarannya ke kita," kata dia.

Bambang mengatakan pemerintah berharap penerimaan dari berbagai sumber pada tahun ini dapat mengalami kenaikan. Salah satunya berasal dari pos dividen BUMN. Apabila dibandingkan dengan target penerimaan cukai yang sudah berada di atas Rp 100 triliun, penerimaan dari BUMN memang tidak terlalu besar. Meskipun begitu, pemerintah masih berharap BUMN bisa memberikan kontribusi yang lumayan.

Bambang pun menyatakan, pihaknya akan mengikuti proses Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perusahaan tersebut untuk mengetahui dengan jelas duduk persoalannya. Menurut dia, dalam kontrak perjanjian dengan Freeport, masalah dividen memang bisa dinegosiasikan. "Harusnya bisa ya. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian BUMN tidak harus maksa-maksa. Sudah ada kontrak perjanjiannya, masih bisa dinegosiasikan," ungkap dia.

Dia juga mengatakan, jika Freeport tidak membayarkan dividen, target setoran dividen untuk 2014 dalam APBN menjadi tidak tercapai. Dalam APBN 2014, dipatok setoran dividen yang masuk dalam pos bagian laba BUMN sebesar Rp40 triliun. Namun, realisasinya diperkirakan Rp37,5-38,5 triliun. Tidak tercapainya target tersebut, salah satunya lantaran Freeport belum juga menyetorkan dividen.

Sebelumnya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa mengaku, pemerintah saat ini menelusuri penyebab belum dibayarkannya dividen dari PT Freeport Indonesia. "Sekarang ini sedang diurus oleh menteri keuangan," imbuh dia.

Harusnya Tahu

Sedangkan pengamat pertambangan Komaidi Notonegoro mengatakan, antara pemerintahan Indonesia dengan Freeport memiliki permasalahan yang kompleks. Jika kementrian BUMN menyatakan bahwa perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu sudah dua tahun terakhir tidak menyetor ke Indonesia dalam bentuk dividen, seharusnya pemerintah sudah mengetahui hal itu di tahun pertama. "Saya agak kurang yakin, kalau perusahaan sekelas internasional itu sengaja tidak membayar dividen atau bagaimana. Karena pada tahun pertama, pemerintah harusnya sudah tahu." Jelas dia kepada Neraca, Selasa.

Dengan begitu, sambung Komaidi, pemerintah seharusnya dapat memberikan teguran keras kepada mereka untuk menunaikan kewajiban itu. Selain itu, Freeport yang notabene perusahaan sekelas internasional tentu tidak bagitu saja melanggar kewajibannya dengan tidak menyetorkan dividen kepada pemerintah. "Ketika melanggar kewajiban tersebut, nilai tawarnya tidak hanya di Indonesia saja, namun juga berpengaruh terhadap nilai tawarnya di negara-negara lainnya." ujarnya.

Dia melihat, apalagi momentum pemilihan umum di mana kekuatan negara yang berada di belakang Freeport sangat menentukan. "Kalau secara bisnis, semua bisa dilakukan termasuk mengusir Freeport. Tapi dalam praktiknya, mereka memiliki kekuatan yang bukan main-main, yaitu negara yang berdiri di belakangnya. Jadi, permasalahannya, bukan batas bisnis, namun juga geopolitik." paparnya.

Pemerintah, kata dia, bisa saja memutuskan kontrak atau kerja sama dengan perusahaan tersebut. Karena yang penting bagi perusahaan itu hanya keuntungan dan margin. "Putus dengan pemerintahan Indonesia, tentunya mereka akan mencari peluang lainnya, seperti ke Papua nugini misalnya." Ucap Komaidi. mohar/lia/rin

 Sumber : NERACA, 16 April 2014

 

Harus Paksa Freeport Bayar Dividen

Surel Cetak PDF

JAKARTA. PT Freeport Indonesia kembali bikin ulah. Kali ini, tercatat sudah dua tahun berturut-turut tidak membayar dividen ke pemerintah RI. Pemerintah sempat menghitung Freeport semestinya membayar dividen sebesar Rp 1,5 triliun di 2012 dan Rp 1,5 triliun lagi di 2013. Jika dividen 2014 tidak juga terbayarkan, perusahaan asal Amerika Serikat (AS) itu telah menunggak hak negara hingga tiga tahun berturut-turut.

Oleh karena itu. Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara menyarankan agar pemerintah harus memaksa Freeport Indonesia untruk membayarkan dividen kepada negara. "Bahkan, bisa mengusir perusahaan tambang tersebut apabila tidak mengindahkan keinginan pemerintah dikarenakan perusahaan ini tidak menghargai Indonesia, tegas Marwan kepada Neraca, Selasa.

Terkait tunggakan ini, lanjut Marwan, pemerintah Indonesia harus tegas melakukan upaya penagihan dan meminta penjelasan kepada perusahaan ini sehingga mendapatkan kejelasan. Kemudian, apabila diperlukan maka pemerintah bisa menggunakan upaya ultimatum (dengan melakukan pengusiran) apabila permintaan pemerintah tidak dituruti. "Namun, upaya pengusiran ini merupakan upaya terakhir yang musti dijalankan pemerintah," kata Marwan.

Menurut Marwan, seharusnya Freeport harus melaporkan kegiatan status keuangan kepada pemerintah Indoensia dikarenakan pemerintah memiliki saham sebesar 9.34% di perusahaan tersebut. Oleh karenanya, suatu kewajiban bagi perusahaan ini untuk membayarkan deviden kepada pemerintah, dan diperlukan usaha pemaksaan. "Harus ada sikap tegas yang harus diterapkan oleh pemerintah kepada Freeport ini dan pemerintah tidak boleh takut atas intervensi dari Amerika Serikat," ujar dia.

Dia pun menambahkan bahwa terjadi suatu keanehan apabila Freeport belum membayarkan dividen sebesar Rp 1,5 triliun di tahun 2012 dikarenakan pembayaran deviden seharusnya terjadi saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang seharusnya sudah digelar pada tahun 2013 lalu. Semestinya apabila RUPS sudah dilakukan maka pembayaran deviden harus sudah langsung di eskekusi oleh Freeport pada tahun 2013 lalu.

"Keanehan ini terdapat dua kemungkinan, yaitu pertama Freeport sebenarnya sudah membayar deviden namun belum disetorkan oleh pemerintah dalam penerimaan negara. Kemudian yang kedua, perusahaan ini murni belum membayar deviden kepada pemerintah alias menunggak," ungkap Marwan.

Marwan pun menjelaskan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bisa melakukan pemanggilan terhadap Freeport mengenai belum terbayar kannya deviden ini. Pejabat pemerintah harus berani mengambil sikap kepada perusahaan tambang ini sehingga Indonesia merasa dihargai dan dihormati. "Memang terdapat tiga pokok krusial dalam perusahaan tambang asing ini, dimana terdapat pajak, royalti, dan deviden yang harus diberikan kepada pemerintah Indonesia. Saat ini, Freeport belum membayarkan deviden saja, bisa juga kemungkinan pajak dan royalti pun belum terbayarkan," tambah dia.

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, dirinya enggan berkomentar atas belum terbayarnya deviden oleh Freeport ini."Tanya ke Kementerian BUMN, Kementerian BUMN kan yang kasih besarannya ke kita," kata dia.

Bambang mengatakan pemerintah berharap penerimaan dari berbagai sumber pada tahun ini dapat mengalami kenaikan. Salah satunya berasal dari pos dividen BUMN. Apabila dibandingkan dengan target penerimaan cukai yang sudah berada di atas Rp 100 triliun, penerimaan dari BUMN memang tidak terlalu besar. Meskipun begitu, pemerintah masih berharap BUMN bisa memberikan kontribusi yang lumayan.

Bambang pun menyatakan, pihaknya akan mengikuti proses Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perusahaan tersebut untuk mengetahui dengan jelas duduk persoalannya. Menurut dia, dalam kontrak perjanjian dengan Freeport, masalah dividen memang bisa dinegosiasikan. "Harusnya bisa ya. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian BUMN tidak harus maksa-maksa. Sudah ada kontrak perjanjiannya, masih bisa dinegosiasikan," ungkap dia.

Dia juga mengatakan, jika Freeport tidak membayarkan dividen, target setoran dividen untuk 2014 dalam APBN menjadi tidak tercapai. Dalam APBN 2014, dipatok setoran dividen yang masuk dalam pos bagian laba BUMN sebesar Rp40 triliun. Namun, realisasinya diperkirakan Rp37,5-38,5 triliun. Tidak tercapainya target tersebut, salah satunya lantaran Freeport belum juga menyetorkan dividen.

Sebelumnya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa mengaku, pemerintah saat ini menelusuri penyebab belum dibayarkannya dividen dari PT Freeport Indonesia. "Sekarang ini sedang diurus oleh menteri keuangan," imbuh dia.

Harusnya Tahu

Sedangkan pengamat pertambangan Komaidi Notonegoro mengatakan, antara pemerintahan Indonesia dengan Freeport memiliki permasalahan yang kompleks. Jika kementrian BUMN menyatakan bahwa perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu sudah dua tahun terakhir tidak menyetor ke Indonesia dalam bentuk dividen, seharusnya pemerintah sudah mengetahui hal itu di tahun pertama. "Saya agak kurang yakin, kalau perusahaan sekelas internasional itu sengaja tidak membayar dividen atau bagaimana. Karena pada tahun pertama, pemerintah harusnya sudah tahu." Jelas dia kepada Neraca, Selasa.

Dengan begitu, sambung Komaidi, pemerintah seharusnya dapat memberikan teguran keras kepada mereka untuk menunaikan kewajiban itu. Selain itu, Freeport yang notabene perusahaan sekelas internasional tentu tidak bagitu saja melanggar kewajibannya dengan tidak menyetorkan dividen kepada pemerintah. "Ketika melanggar kewajiban tersebut, nilai tawarnya tidak hanya di Indonesia saja, namun juga berpengaruh terhadap nilai tawarnya di negara-negara lainnya." ujarnya.

Dia melihat, apalagi momentum pemilihan umum di mana kekuatan negara yang berada di belakang Freeport sangat menentukan. "Kalau secara bisnis, semua bisa dilakukan termasuk mengusir Freeport. Tapi dalam praktiknya, mereka memiliki kekuatan yang bukan main-main, yaitu negara yang berdiri di belakangnya. Jadi, permasalahannya, bukan batas bisnis, namun juga geopolitik." paparnya.

Pemerintah, kata dia, bisa saja memutuskan kontrak atau kerja sama dengan perusahaan tersebut. Karena yang penting bagi perusahaan itu hanya keuntungan dan margin. "Putus dengan pemerintahan Indonesia, tentunya mereka akan mencari peluang lainnya, seperti ke Papua nugini misalnya." Ucap Komaidi. mohar/lia/rin

 Sumber : NERACA, 16 April 2014

 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL