Indonesian Mining Association


  • Buat akun
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Terhalang Aturan L/C, Freeport Tetap Mulai Kegiatan Ekspor

Surel Cetak PDF

REPUBLIKA.CO.ID, TEMBAGAPURA - PT Freeport Indonesia telah memulai kegiatan ekspor konsentrat tembaga meski saat ini masih terhambat oleh letter of credit (L/C). Executive VP Legal Freeport Clementino Lamury mengungkapkan, kegiatan ekspor di sini adalah loading produk konsentrat di pelabuhan.

Meski demikian, pihak Freeport tidak memastikan kapan kegiatan ekspor betul-betul akan dimulai. "Saat ini kita sudah mulai loading," kaya Clementino singkat saat ditanya perihal ekspor, Rabu (18/8).

Meski sudah 2 pekan mendapat surat persetujuan ekspor (SPE) dan perpanjangan izin ekspor konsentrat untuk 6 bulan ke depan, Freeport masih harus melengkapi letter of credit. Pihak Freeport sendiri sudah mengajukan penangguhan L/C sejak dua pekan yang lalu.

VP Corporate Communication Freeport Riza Pratama menambahkan, kontrak karya yang ada tidak mewajibkan Freeport atas penggunaan L/C. Hanya saja, Freeport tetap mengikuti peraturan Kementerian Perdagangan yang mewajibkan penggunaan L/C.

"Kami tetap ikut aturan. Tidak akan melabrak. Kita jajaki jalan terbaik," kata Riza.

Pihak Kementerian Perdagangan, menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/MDAG/PER/I/2015 tentang Ketentuan Penggunaan L/C untuk Ekspor Barang Tertentu. Sehingga, seluruh transaksi perdagangan wajib menggunakan L/C sejak April 2015.

Seperti diberitakan sebelumnya, Freeport sempat terhenti ekspor konsentratnya lantaran tidak memenuhi progres pembangunan smelter sebagai salah satu MoU yang ada. Namun, akhirnya pemerintah memberikan izin ekspor setelah Freeport dinilai telah melengkapi kemajuan pembangunan smelter.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Gatot menyebutkan, besaran kuota ekspor bagi Freeport sebesar 775 ribu metrik ton konsentrat tembaga.

Untuk ekspor tersebut, bea keluar yang ditetapkan untuk Freeport sebesar lima persen. Hal ini lantaran Freeport dianggap telah mencapai perkembangan pembangunan pabrik pemurnian mineral atau smelter di Gresik sebesar 11,5 persen, lebih tinggi dari target 7,5 persen hingga Juli 2015.

 Sumber : Republika Online, 19 Agustus 2015

Terakhir Diperbaharui ( Selasa, 25 Agustus 2015 08:20 )
 

Freeport Siap Naikkan Setoran pajak

Surel Cetak PDF

Aprilian Hermawan

MIMIKA, Papua. PT Freeport Indonesia, anak usaha dari perusahaan tambang asal Amerika Serikat Freeport-McMoRan Inc., berkomitmen meningkatkan setoran pajak bumi dan bangunan, PNBP, dan pajak daerah hingga dua kali lipat.

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Maroef Sjamsoeddin mengatakan penyesuaian komitmen tersebut merupakan bagian dari hasil renegosiasi dengan pemerintah untuk mendapatkan perpanjangan kontrak.

Menurut dia, hingga kini masih ada dua poin renegosiasi yang kini belum diputuskan pemerintah yaitu masalah perpanjangan kontrak dan finansial penerimaan negara. "Ada dua poin (perpanjangan kontrak dan finansial] yang masih dicarikan jalan keluarnya. Kami berharap hal ini segera tuntas agar ada kepastian hukum bagi investor," kata Maroef di rumah dinasnya di Tembagapura, Mimika, Senin (17/8).

Terkait dengan perpanjangan kontrak, jelas Maroef, PTFI masih menunggu terobosan solusi hukum agar jidak melanggar UU No. 4/2009 tentang Pertambangan mineral dan Batubara dan PP No. 77/2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan mineral dan batu bara.

Kepastian perpanjangan kontrak merupakan jaminan bagi investor untuk menambah investasi dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Saat ini, PTFI membutuhkan dana hingga U$17,3 miliar, yang US$15 miliar di antaranya untuk pengembangan tambang bawah tanah dan US$2,3 miliar untuk pembangunan smelter.

Pengembangan tambang bawah tanah dimaksudkan untuk menggantikan cadangan konsentrat dan emas di tambang Grasberg yang akan habis pada 2017.

Seperti diketahui, kontrak karya II PTFI yang sudah berjalan sejak 1991 akan berakhir 2021. Oleh karena itu, PTFI telah mengajukan perpanjangan kontrak kepada pemerintah untuk mendapatkan jaminan investasi dan kelanjutan operasi.

Akan tetapi, salah satu pasal dalam PP No. 17/2014 yang merupakan turunan dari UU No.4/2009 mewajibkan pemegang izin IUPK mengajukan perpanjangan kontrak paling cepat dua tahun sebelum masa kontrak habis dan paling lambat enam bulan sebelum jatuh tempo.

Pada bagian lain, Maroef menjelaskan poin renegosiasi yang juga sudah disepakati yakni penaikan tarif pajak penghasilan (PPh) badan hingga 35% atau lebih tinggi dibandingkan dengan tarif PPh badan pada umumnya yang sebesar 25%.

 Sumber : Bisnis Indonesia, 19 Agustus 2015

Terakhir Diperbaharui ( Selasa, 25 Agustus 2015 07:30 )
 

Freeport Tagih Perpanjangan Kontrak

Surel Cetak PDF

Pada September ini, Freeport akan memulai penambangan bawah tanahnya.

Sapto Andika Candra

TEMBAGAPURA. PT Freeport Indonesia lagi-lagi menagih ketegasan pemerintah atas perpanjangan kontrak karya Pertambangan hingga 2041. Presiden Direktur Freeport Maroef Sjamsoeddin mengungkapkan, kepastian perpanjangan kontrak karya ini perlu dilakukan, sebab investasi yang akan digelontorkan Freeport tergolong besar.

Sedikitnya, 4 miliar dolar AS telah Freeport keluarkan untuk penambangan bawah tanah dari rencana total 15 miliar dolar AS. Belum lagi, rencana pembangunan pemurnian konsentrat Tembaga di Gresik yang membutuhkan 2,3 miliar dolar AS.

Tentunya, pemerintah tidak akan menyiakan-nyiakan investasi. Dengan banyaknya aset sumber daya manusia, saya yakin pemerintah punya pertimbangan," ujar Maroef di Temba-gapura, Mimika, Papua, Selasa (18/8).

Ia menambahkan, dari sisi Bisnis, ketidakpastian perpanjangan kontrak akan berdampak pada sumber pendanaan yang ada. Maroef mengaku, harus meyakinkan pemilik saham bahwa keberlangsungan operasi Freeport akan berjalan baik.

Alasannya, pada September ini Freeport akan memulai penambangan bawah tanahnya di Deep Mile Level Zone (DMLZ). Artinya, Freeport semakin kencang melakukan produksi dengan target perdana sebesar 10 ribu ton per hari. Targetnya, pada 2021 produksi bisa mencapai 80 ribu ton per hari.

Penambangan bawah tanah Freeport dilakukan untuk menjaga kapasitas produksi akibat berhentinya penambangan terbuka Grasberg pada 2017.

VP Underground Operations Freeport Hengky Rumbino mengatakan tambang bawah tanah Deep Mile Level Zone (DMLZ) yang dioperasikan PT Freeport Indonesia siap memulai produksi perdananya pada medio September 2015.

Hengky- menjelaskan, pada produksi pertamanya nanti pihaknya menargetkan kuota sebesar 10 ribu ton bijih per hari. Target jangka panjangnya, DMLZ mampu produksi 80 ribu ton per hari pada medio 2021. "Kami sudah investasi 1,5 miliar dolar untuk DMLZ ini. Dibangun sejak 2008, tahun ini sudah bisa produksi," ujar Hengky, Selasa (18/8).

Penambangan bawah tanah DMLZ merupakan satu dari empat penambangan bawah tanah yang dimiliki Freeport. DMLZ sendiri dilengkapi dengan fasilitas lengkap seperti masjid dan gereja. Bisa jadi, tempat ibadah di DMLZ adalah yang terdalam di Indonesia karena terletak di kedalaman 1.500 dari permukaan tanah di atasnya.

Sekadar informasi, pada 2017, penambangan terbuka (open pit) Grasberg milik Freeport akan berhenti beroperasi. Untuk menambal kapasitas produksi inilah DMLZ dibutuhkan. Pada puncak produksi seluruh penambangan bawah tanah sendiri, Freeport akan memroduksi lebih dari 250 ribu ton konsentrat per hari.

Direktur Jenderal mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya mineral (ESDM) Bambang Gatot menunjukkan sinyal positif atas perpanjangan kontrak Freeport. Idenya, perpanjangan kontrak akan berdasarkan pada UU Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Hal ini karena selama ini UU Nomor 4 tahun 2009 dan PP Nomor 1 tahun 2014 mengganjal perpanjangan kontrak karya karena hanya bisa dilakukan dua tahun sebelum kontrak karya habis.

"Nanti, dipertimbangkan lebih dari dua tahun. Kontrak mereka setiap saat. Kebetulan, PP itu dua tahun. Oleh karena itu, kita lihat UU. Bisa jadi, dikategorikan berdasarkan investasi," ujarnya.

Menanggapi polemik perpanjangan kontrak Freeport ini, pengamat manajemen dan ekonomi Rhenald Kasali menilai, pemerintah harus segera memberi kepastian. Dia menilai, selain sisi Bisnis ada akibat sosial yang terjadi bila perpanjangan kontrak karya urung dilakukan.

"Jadi, kalau pemerintah selama ini ramai menarik investor untuk menanamkan modal di Indonesia, harusnya investor yang sudah ada ya dijaga. Ini Freeport sudah ada. Harusnya, dijaga keberlangsungannya," kata Rhenald.

Hingga saat ini, Freeport masih didesak untuk merampungkan pengerjaan smelter di Gresik. Nantinya, smelter di Gresik bisa menambah kapasitas pemurnian konsentrat menjadi tiga juta ton per tahun dari kapasitas semula yang hanya satu juta ton konsentrat per tahun.

Sebelumnya, Maroef mengatakan, dampak kemarau panjang terasa di seluruh penjuru Indonesia, tak terkecuali bagian timur. PT Freeport Indonesia yang melangsungkan produksi di Tembagapura, misalnya, sudah dua pekan melakukan penjadwalan air bersih untuk pegawai. Akibatnya, kompleks Tembagapura yang dihuni pegawai Freeport tidak dialiri air pada jam-jam tertentu.

Maroef secara pribadi meminta kepada seluruh pegawai untuk menerima kondisi ini. Efisiensi yang dilakukan Freeport tak berhenti di situ. Akibat turunnya harga komoditas yang diolah PT Freeport Indonesia, cost reduction program terpaksa dilakukan. "Kondisi alam berupa cuaca dampak El Nino perlu menjadi fokus antisipasi kita terhadap nilai produksi. Kita perlu pahami betul kondisi objektif ini," kata Maroef, Senin (17/8). ed irwan kelana

 Sumber : REPUBLIKA, 19 Agustus 2015

Terakhir Diperbaharui ( Selasa, 25 Agustus 2015 07:27 )
 

Freeport Berharap Kemendag Terbitkan Penangguhan L/C

Surel Cetak PDF

Rangga Prakoso

JAKARTA. PT Freeport Indonesia belum bisa melakukan ekspor konsentrat Tembaga sejak mengantongi Surat Persetujuan Ekspor (SPE) dari Kementerian Perdagangan pada akhir Juli. Pasalnya perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu belum mendapatkan perpanjangan penangguhan mekanisme pembayaran surat kredit berdokumen dalam negeri atau Letter of Credit (L/C).

Juru bicara Freeport Indonesia Riza Pratama mengatakan penangguhan L/C masih terus dibahas bersama pemerintah. Permohonan perpanjangan penangguhan L/C itu sudah disampaikan kepada Kementerian Perdagangan sejak pekan lalu. "Kami dan pemerintah secara bersama-sama bekerja untuk menyelesaikan masalah ini," kata Riza di Jakarta, Selasa (18/8).

Riza menuturkan, dalam Kontrak Karya yang dipegang Freeport Indonesia, tidak ada kewajiban penggunaan L/C baik kepada perusahaan maupun pihak pembeli. Namun dia menjelaskan Freeport tetap mengikuti peraturan Kementerian Perdagangan dalam menggunakan L/C. Dalam permohonan kepada Kementerian Perdagangan itu Freeport menyatakan beberapa pihak pembeli dalam proses perubahan L/C ke dalam negeri.

Kendala ekspor ini pernah dialami Freeport pada awal April 2015 kemarin. Kala itu Freeport belum mengantongi penangguhan L/C sehingga 29.300 ton konsentrat tujuan Jepang dan 22.000 ton konsentrat tujuan India tidak bisa diekspor. Akibat penundaan ekspor itu Freeport menanggung biaya pinalti sebesar USS 50.000 per kapal per hari.

Namun Riza enggan membeberkan kerugian yang diderita Freeport akibat terhentinya kegiatan ekspor tersebut Dia pun belum mau menjelaskan jumlah konsentrat yang tidak bisa dikirim ke luar negeri. "Kami sudah bekerja dengan pihak-pihak terkait untuk segera dapat melakukan ekspor," jelasnya.

Secara terpisah, Direktur Jenderal mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya mineral (ESDM) Bambang Gatot menuturkan pihaknya sudah menerbitkan rekomendasi penangguhan L/C bagi Freeport. Dia bilang kewenangan penangguhan L/C berada di Kementerian Perdagangan. "Rekomendasi dari ESDM sudah. L/C itu di Kementerian Perdagangan," ujarnya.

Mekanisme L/C mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan No. 26 Tahun 2015 tentang Ketentuan Khusus Pelaksanaan Penggunaan Letter of Credit (L/C) untuk Ekspor Barang Tertentu. Adapun barang-barang yang diwajibkan menggunakan L/C meliputi komoditas mineral, batubara, migas, hingga minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) berikut produk turunannya. Diwajibkan pula menggunakan L/C melalui bank devisa dalam negeri. Aturan ini bertujuan untuk menertibkan eksportir dalam hal administrasi pencatatan devisa.

Pemerintah sudah pernah menerbitkan penangguhan L/C bagi Freeport mdonesia yang berakhir pada 25 Juli kemarin. Penangguhan itu berlaku seiring dengan izin ekspor konsentrat yang diberikan pemerintah. Kini, Freeport sudah mengantongi perpanjangan izin ekspor konsentrat sejak akhir Juh kemarin. Izin tersebut untuk periode 6 bulan ke depan dengan kuota ekspor mencapai 775.000 ton konsentrat Tembaga.

Selain itu Freeport mendapat pengurangan bea keluar menjadi 5% lantaran kemajuan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) di Gresik, Jawa Timur sudah mencapai 11%. Freeport sebelumnya dikenakan tarif ekspor sebesar 7,5%.

 Sumber : Investor Daily, 19 Agustus 2015

Terakhir Diperbaharui ( Selasa, 25 Agustus 2015 07:26 )
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL