Indonesian Mining Association


  • Buat akun
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

AGINCOURT RESOURCES ON TRACK TO MEET 2016 GOLD, SILVER PRODUCTION TARGETS

Surel Cetak PDF

By Sarah Yuniarni

AGINCOURT Resources, the local unit of Hong Kong-based G-Resources, recorded strong production output from its Martabe goldmine in Batang Toru, North Sumatra, during the first quarter of 2016, the company said in a statement on Monday (20/06).

Production at the Martabe mine in the first three months of this year stood at 78,171 ounces of gold, which is 7 percent lower that the corresponding period last year.

Silver production stood at 573.89 ounces for the first quarter.

The company has produced one million ounces of gold since production first started on April 22, 2012.

In the first three months of this year, total gold sales amounted to 71.626 ounces, while the company sold 556.368 ounces of silver.

Agincourt has so far used $8,2 million of its total capital expenditure of $67 million for 2016, and it also spent around $2.19 million of a total of $12 million set aside for exploration.

The company has made a proposal to the government for the development and operation of two new mines, Barani and Ramba. It will also install a secondary crusher, which is planned to be operational next year. The miner has set a target to process five million tons of ore per year by 2017.

The company previously invested $700 million in the construction of a processing plant and exploitation of the Purnama pit, its first mine in the concession area.

The smaller Barani and Ramba pits are believed to make up for the Purnama pit, in order to extend and maintain the company's production levels.

Agincourt Resources operates on an area of 1,639 square kilometers under a contract signed in 1997.

Last year, the Martabe mine was estimated to have minable resources of 7.4 million ounces of gold and 69 million ounces of silver, with the total reserves standing at around 2.68 million ounces of gold and 27.2 million ounces of silver.

"Martabe goldmine has great operational results, which all depend on four key factors, which are: a strong social contract; compliance with existing regulations; our employees; and our assets," Agincourt Resources president director Tim Duffy said. He added that the company expects to achieve stronger business results this year.

"By looking at the acceleration of our operational and financial results, we are optimistic about reaching our annual and future production target of 260,000 ounces of gold and approximately 2.3 million ounces of silver this year," Duffy said.ยจ

 Source : JakartaGlobe, June 20, 2016

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 13 Juli 2016 09:52 )
 

Keadilan dan Kemakmuran

Surel Cetak PDF

Aris Prasetyo

Dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan Indonesian Mining Institute dan Centre for Strategic and International Studies, pekan lalu, di Jakarta, sejumlah pengusaha tambang yang hadir dalam diskusi tersebut mencemaskan nasib kontrak tambang mereka. Kontrak tersebut adalah kontrak karya untuk mineral dan perjanjian kontrak pengusahaan pertambangan batubara untuk batubara.

Kekhawatiran itu berkaitan dengan peralihan status dari kontrak karya (KK) dan perjanjian kontrak pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Hal ini terkait upaya amandemen kontrak yang meliputi enam hal, yakni luas wilayah pertambangan, penerimaan negara (royalti), kewajiban divestasi, pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter), kelanjutan operasi, serta kewajiban pemanfaatan barang dan jasa di dalam negeri.

Apa yang dikhawatirkan? Soal kepastian hukum dan kepastian berinvestasi di Indonesia. Amanat peralihan status KK dan PKP2B seolah bertentangan dengan bunyi pasal dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 169 butir a menyebutkan, kontrak perjanjian pertambangan yang telah ditandatangani tetap berlaku sampai habis masa kontrak. Namun, di butir b pasal yang sama disebutkan, penyesuaian KK dan PKP2B selambatnya setahun sejak UU terbit atau harus rampung pada 2010.

Faktanya, hingga bulan ini, pemegang KK dan PKP2B yang sudah menandatangani amandemen kontrak sebanyak 10 KK dan 22 PKP2B. Adapun jumlah kontrak yang ada 34 KK dan 73 PKP2R Artinya, ada 24 pemegang KK dan 51 pemegang PKP2B yang belum bersedia menandatangani amandemen kontrak. Ini masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah.

Kenapa perundingan amandemen alot? Sebagian pengusaha mengaku keberatan soal penciutan wilayah kerja mereka dengan berubahnya status kontrak menjadi IUPK. Semakin ciut wilayah kerja, semakin kecil cadangannya. Semakin kecil cadangan, semakin kecil pula pendapatan. Belum lagi soal kewajiban divestasi saham ke pemerintah hingga kewajiban pembangunan smelter yang membutuhkan modal tak sedikit.

Namun, kalangan yang menyetujui perubahan amandemen kontrak menginginkan-kedaulatan penuh negara dalam pengelolaan sumber daya alam. Posisi negara harus lebih tinggi daripada posisi perusahaan (investor). Hal ini sesuai dengan amanat konstitusi, yaitu Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945. Dengan model izin usaha pertambangan, pemerintah dapat sewaktu-waktu mencabut izin apabila ada pelanggaran.

Dalam beragam kesempatan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengakui, perlu ada penyesuaian aturan dengan iklim investasi kekinian. Misalnya, pemerintah mewacanakan pengajuan izin perpanjangan tambang secepatnya 10 tahun sebelum kontrak berakhir, bukan 2 tahun. Lalu, lamanya izin disesuaikan dengan umur cadangan tambang yang ada.

Jadi, tak salah apabila diperlukan jalan tengah yang menguntungkan kedua belah pihak, yakni investor dan negara, selaku pemilik sumber daya alam, dengan tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Seperti bunyi Pasal 2 UU No 4/2009, pengelolaan pertambangan harus berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keberpihakan pada kepentingan bangsa, transparansi, akuntabilitas, dan berwawasan lingkungan. Upaya itu bisa diwujudkan lewat revisi UU No 4/2009 yang tahun ini masuk dalam program legislasi nasional. Namun, belum ada kejelasan perkembangan revisi pada tahun 2016 yang tersisa enam bulan lagi.

 Sumber : KOMPAS, 20 Juni 2016

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 13 Juli 2016 09:49 )
 

Penambang Rame-Rame Gugat Pemerintah

Surel Cetak PDF

Pratama Guitarra, Emir Yanwardhana

JAKARTA - Langkah pemerintah pusat mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang bermasalah mendapat perlawanan dari pelaku usaha pertambangan. Perusahaan lokal dan asing mulai menggugat pencabutan IUP ini, termasuk gugatan melaluijalur arbitrase.

Perusahaan India bernama PT India Metals Ferro Alloys Limited (IMFA) mengajukan gugatan senilai Rp 7,7 triliun. Pasalnya, IUP-nya di Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan dicabut.

Tidak cuma perusahaan India itu yang telah mengajukan gugatan. "Sudah ada beberapa lagi, mereka sudah datang ke saya dan bilang mau gugat ke arbitrase." ujar Heriyanto, Kepala Bagian Hukum Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM, akhir pekan lalu.

Sejumlah perusahaan nasional juga sudah memasukkan gugatan melalui Pengadilan Tinggi Umum Negara (PTUN). "Perusahaan-perusahaan yang menggugat itu ada yang barubara dan produksi logam. Namanya cari sendiri," ujarnya, menolak menyebut jumlah gugatan dan nilainya.

Heriyanto hanya bilang, pencabutan IUP di beberapa wilayah tambang itu sudah sesuai dengan hasil koordinasi dan supervisi sektor minerba bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hingga Februari 2016, Kementerian ESDM mencatat, ada 10.331 IUP yang terdaftar. Sebanyak 6.365 IUP telah berstatus Clea ra ml Clean (CnC), sementara 3.787 non CnC dan dikaji untuk dicabut IUP-nya, dan 179 IUP telah dicabut.

Sementara ini, pemerintah tengah bersiap menghadapi gugatan dari IMFA. "Kami sedang menyiapkan lawyer. Targetnya sebelum Lebaran, tapi kami berusaha menunda agar menang," ujar Heriyanto.

Pemerintah yakin menang karena tuntutan tersebut tidak sesuai dengan aset lahan 3.900 ha yang mereka klaim.

Deputi Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia menyatakan, pencabutan IUP dilakukan karena ada kesalahan administrasi oleh pemerintah daerah (Pemda) sehingga IUP tumpang tindih. "Maka perlu dilakukan pembenahan serius oleh pusat dan daerah," urainya kepada KONTAN, Minggu (19/6).

Hendra menambahkan, Kamis (16/6), ada pembahasan antara pengusaha dan pemerintah soal adanya gugatan tersebut di kantor Dirjen Minerba Kementerian ESDM.

Pengamat pertambangan Ladjiman Damanik bilang, pemerintah harus siap dengan risiko gugatan itu. "Pencabutan itu sudah sesuai dengan UU Minerba," kata dia.

Gugatan Arbitrase Pertambangan

  1. PT Newmont Nusa Tenggara

Pada 8-13 Desember 2008, Pemerintah Indonesia menggugat NNT ke arbitrase karena perusahaan itu gagal melaksanakan divestasi saham untuk tahun 2006 dan tahun 2007 sesuai Kontrak Karya yang diteken 2 Desember 1986.

-          Majelis Arbitrase pada tanggal 31 Maret 2009 memenangkan gugatan Pemerintah Republik Indonesia. Majelis Arbiter antara lain menyatakan:

  1. 1.Menyatakan PT NNT telah melakukan default (pelanggaran perjanjian)
  2. 2.Memerintahkan kepada PT NNT untuk melakukan divestasi 17% saham, yang terdiri dari divestasi tahun 2006 sebesar 3 % dan tahun 2007 sebesar 7% kepada Pemerintah Daerah. Sedang untuk tahun 2008 sebesar 7% kepada Pemerintah Republik Indonesia. Semua kewajiban tersebut di atas harus dilaksanakan dalam waktu 180 hari sesudah tanggal putusan Arbitrase.
  3. 3.Juli 2014, NNT menggugat pemerintah Indonesia ke Aribtrase atas larangan ekspor mineral mentah. Namun, gugatan kemudian dicabut.
  1. Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd

-          Churchill mengajukan gugatan Arbitrase kepada pemerintah Indonesia pada 22 Mei 2012 atas pencabutan izin kuasa pertambangan milik Ridlatama Croup (perusahaan yang diakuisi Churchill) oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Churchill meminta ganti rugi sebesar USS 1,1 miliar.

-          Pada 8 Juli 2014, Badan Arbitrase Internasional menolak permohonan provisional measures yang diajukan Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ud. Permohonan tersebut berisi keinginan Churchill agar proses penyidikan dugaan pemalsuan dokumen Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik perusahaan yang diakuisisi Churchill, Ridlatama Group, oleh pihak kepolisian Indonesia dihentikan.

-           

  1. Pertamina versus Karaha Bodas Company (KBC)

-          Sengketa Pertamina dan KBC terjadi akibat penghentian proyek pengembangan panas bumi di Karaha, Carut, Jawa Barat, oleh pemerintah akibat krisis ekonomi pada 1997.

-          KBC menggugat PT Pertamina ke arbitrase internasional dengan tuntutan ganti rugi US$ 613 juta. Adapun pemegang saham KBC adalah Caithness Energy LLC, FPL Group Inc., Japan Tomen Power, dan PT Sumarah Daya Sakti (mitra lokal).

-          Pada 4 Oktober 2004, Pertamina dinyatakan kalah oleh pengadilan arbitrase di Swiss dan wajib membayar ganti rugi US$ 299 juta.

  1. India Metals 4 Ferro Alloys Limited (IMFA)

-          Gugatan kepada pemerintah Indonesia diajukan pada 23 September 2015. Dalam gugatan tersebut pemerintah dituntut US$ 581 juta atau Rp 7,7 triliun.

-          IMFA menggugat Pemerintah Indonesia ke Mahkamah Arbitrase Internasional karena bdak bisa berproduksi. Ini terjadi akibat tumpang tindih penggunaan lahan dengan tujuh Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kalimantan Selatan.

 Sumber : Kontan, 20 Juni 2016

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 13 Juli 2016 09:48 )
 

Profit Taking Bikin Tembaga Terkilir

Surel Cetak PDF

Namira Daufina Nainggolan

JAKARTA - Aksi profit taking menyebabkan harga Tembaga tergelincir. Mengutip Bloomberg, Kamis (16/6), kontrak harga Tembaga untuk pengiriman tiga bulan di London Metal Exchange (LME) terkikis 1,5% menjadi US$ 4.571 per metrik ton. Tapi dalam sepekan terakhir harga sudah melambung 1,24%.

Direktur PT Garuda Berjangka Ibrahim menuturkan, koreksi harga Tembaga hanya sementara. Pendorongnya berasal dari teknikal, lantaran kenaikan di hari sebelumnya terlampau tajam. Alhasil muncul aksi profit taking. "Selain itu, tekanan datang dari stok di LME yang tergolong tinggi," tuturnya

Sebelumnya, stok Tembaga di LME menyentuh rekor akibat kurangnya penyerapan dari permintaan global. Laporan Bloomberg Intelegence menyebutkan, delapan produsen terbesar Tembaga berencana meningkatkan produksi di tahun ini.

Walau demikian Ibrahim optimistis, kans harga Tembaga kembali naik pada Jumat (17/6). Sokongan datang setelah The Fed memutuskan mempertahankan suku bunga di level sekarang.

Apalagi pasar masih dibalut kecemasan, karena semakin dekatnya referendum Brexit yang digelar 23 Juni nanti. "Dengan buruknya keadaan ekonomi global akibat keputusan The Fed yang dovish dan Brexit, maka pasar akan memilih investasi di komoditas," ujar Ibrahim.

Katalis positif datang dari data Negeri Panda mengenai realisasi pembangunan infrastruktur dan properti. Dengan meningkatnya pembangunan properti di Tiongkok, permintaan Tembaga juga meningkat hingga sekitar 12% pada kuartal 1-2016.

Jika hal itu terus berlangsung, diprediksi secara global stok Tembaga bisa turun 7,1% di tahun ini. "Hingga 23 Juni 2016 mendatang, harga Tembaga mempunyai kans naik terus," duga Ibrahim.

Ini juga ditunjukkan oleh sisi teknikal dari harga Tembaga. Indikator bollinger band dan moving average (MA) memang 30% di bawah bollinger bawah memberikan tekanan turun, tapi garis moving average convergence divergence (MACD) bergerak 60% positif mendukung kenaikan harga. Sejalan dengan stochastic level 70% dan relative strength index (RSI) level 60% positif, keduanya mengajak terus menanjak.

Maka itu Ibrahim menduga, harga Tembaga pada Jumat (16/6) bergerak di rentang US$ 4.433,50 sampai USS 4.710,60 per metrik ton dan sepekan mendatang di antara US$ 4.540 hingga US$ 4.850 per metrik ton.

 Sumber : Kontan, 17 Juni 2016

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 13 Juli 2016 09:45 )
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL