Indonesian Mining Association


  • Buat akun
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Penataan izin tambang rampung

Surel Cetak PDF

Kementerian ESDM enggan mencabut izin bermasalah

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral akhirnya menyelesaikan evaluasi izin usaha pertambangan, pada 2 Januari lalu. Hasilnya, dari 9.721 izin, sekitar 3.386 izin berstatus non-clean and clear. Rekapitulasi itu kemudian dikirimkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Dalam Negeri, serta pemerintah daerah masing-masing.

Masalahnya, menurut Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Bambang Gatot Ariyono, Kementerian Energi tidak bisa mencabut ribuan izin bermasalah tersebut. Sebab, kewenangan itu berada di tangan pemerintah daerah. "Kami mengumumkan yang clean and clear saja. Terserah mereka mau diapakan, wewenangnya gu-bemur," ujar Bambang di Jakarta, kemarin.

Padahal, Menteri Energi Ignasius Jonan sebelumnya berjanji bakal mencabut izin bermasalah. Menurut Jonan, izin yang tidak tertib harus dicabut "Data harus disegerakan dari pemerintah kabupaten, kota ke provinsi. Kalau tidak dilakukan akan dicabut," kata dia dalam diskusi catatan kinerja mineral dan batu bara, beberapa waktu lalu.

KementerianEnergi mencatat hanya ada 6.335 izin usaha pertambangan (IUP) yang bersih dari masalah. Bambang menjamin sebagian ijin yang diterbitkan Kementerian karena wilayahnya lintas provinsi berstatus clean and clear.

Bambang menjelaskan pemegang izin bermasalah sudah tidak bisa meningkatkan statusnya menjadi clean and clear. Sebab, Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara mengatur batas akhir evaluasi oleh pemerintah pusat adalah 2 Januari lalu. Regulasi juga mengatur kategori clean and clear berupa ketaatan administrasi dan kewilayahan.

Koordinator Nasional Publish What You Pay Indonesia, Maryati Abdullah, justru menuntut Kementerian Energi turut mencabut izin tambang bermasalah. Menurut dia, kewenangan Menteri tertuang dalam Pasal 152 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara. Pencabutan izin, kata dia, adalah amanat Permen ESDM 43, yang diteken sendiri oleh Menteri Energi.

"Apabila gubernur tidak mencabut, Kementerian ESDM harus menggunakan kewenangannya untuk mencabut dan berkoordinasi dengan kemen-terian/lembaga lain."

Jaringan Advokasi Tambang juga menilai Kementerian Energi bisa mengintervensi penertiban izin. Intervensi dimungkinkan berdasarkan Permen ESDM Nomor 43 Tahun 2016, karena tahap evaluasi oleh pemerintah daerah sudah melewati waktunya. "Semakin lambat, semakin banyak lingkungan yang rusak. Banyak juga area tambang yang menganggur," ujar Koordinator Jatam Merah Johansyah.

Komisi Pemberantasan Korupsimemprediksi penertiban izin oleh pemerintah daerah bakal suli t. Menurut pihak Tim Ahli Koordinasi dan Supervisi Minerba KPK, Dian Patria, beberapa gubernur masih menunggu aturan turunan dari UU Pemerintah Daerah yang tertuang dalam peraturan pemerintah (PP) untuk mengevaluasi izin.

Tanpa (PP), kata Dian, pemerintah provinsi tidak bisa menindak izin karena takut dituding melanggar hukum. Dian memberi contoh Provinsi Sumatera Barat yang tidak kunjung membuat aturan turunan dan tidak mencantumkan anggaran pengawasan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Menurut dia, perihal regulasi seharusnya menjadi kewenangan Kemendagri. "Wadah hukum dibuat dalam bentuk peraturan daerah (perda)," ujar Dian beberapa waktu lalu.

Robby Irfany

 Sumber : KORAN TEMPO, 05 Januari 2017

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 11 Januari 2017 08:12 )
 

Reconsidering raw mineral export ban

Surel Cetak PDF

The government’s trade and industrial policies in the MINING sector have been changing unpredictably without clear long-term goals. Currently, the government is planning to relax the export ban in the MINING sector, the discussion of which emerged during Coordinating Maritime Affairs Minister Luhut Pandjaitan’s tenure as interim energy and mineral resources minister. The newly appointed energy and mineral resources minister, Ignasius Jonan, had a similar idea, as he signaled that the government would issue a new government regulation (PP) to lift the ban for raw mineral exports.

ln my opinion, the sudden change in the MINING sector policy has created uncertainty despite the governments pledge to develop a friendly investment climate.

The ban on raw mineral exports was introduced on Jan. 12, 2014 in order to promote the development of the processing industry in the MINING sector. The policy is based on Article 95(c) of the 2009 MINING Law that stipulates "the holders of MINING Exploration Permit (IUP/Ijin Usana Pertambangan) and Special MINING Exploration Permit (IUPK/Ijin Usaha Pertambangan Khusus) must increase the added value of mineral recourses and/or coal". The interpretation of this article is subsequently that the MINING companies must develop mineral processing plants (smelters) to add to the value of raw minerals. Consequently, raw mineral exports must be banned to support the development of MINING processing plants, which are formulated in PP No. 1/2014.

From my point of view, there is a trade-off between long-term and short-term perspectives in promoting MINING sector development. On one hand, from the short term perspective, the relaxation on raw mineral export bans can help financial Performance of MINING companies that exploit raw material. It could also help Indonesias export performance and improve trade balance. However, existing smelters would have difficulty in finding raw mineral.

On the other hand, relaxation will be costly from the long-term perspective because Indonesia cannot gain value from added creation from the MINING sector. The mineral processing industry will likely not exist in the future because the industry has never been fully developed.

The main problem in developing the mineral processing industry will persist during the transition stage, during which the domestic players could only absorb a small portion of raw mineral, leaving the rest idle as they are not allowed to be shipped overseas. In this situation, the raw mineral prices in the domestic market are very likely to be lower than the global prices.

The most ideal state, of course, is to speed up the construction of smelters. However, it has been widely known that the construction of smelters is not going smoothly because of problems, such as, lack of electricity supply, poor infrastructure, land disputes and bureaucratic and regulatory constraints.

Further, large MINING companies may not be interested in developing mineral processing plants purely due to cost and benefit analysis. The companies can actually make a huge profit by exploiting rawminerals and exporting them without further processing. Yet, large MINING companies are expected to be key players in developing the mineral processing industry, in which they should allocate a huge amount of capital to develop an integrated production chain from upstream to downstream.

I would like to propose some solutions that can address both short-term and long-term goals for the raw mineral export ban. First, the export ban relaxation must come up with a clear timetable that explains when raw minerals can be exported and in what amount. This also means that the timetable for smelters construction should also be clear, including when they will be completed and start operation.

Second, the domestic mineral processing industry must get supply priority. The relaxation of a raw mineral export ban will potentially create competition between domestic and export markets. Therefore, domestic markets should get supply priority to ensure continuity. We should apply the export quota policy in this case and address concerns related to price, such as price comparisons with the international market.

On top of that, the effectiveness of export quota policy depends on the capability and credibility of the government and its bureaucracy in implementing the new rule. Note that when we use the non-market approach, governance quality is key for the success of any policy. A non-market approach, meanwhile, also creates loopholes that open up opportunities for corruption. In my opinion, any policy using non-market approaches is very challenging to execute in Indonesia.

Another policy alternative that is more credible is the introduction of export tariffs to replace the export ban. The export tariff provides an incentive for miners to sell raw materials to foreign markets. So I ask, what should export tariffs be in order to make domestic markets more attractive than foreign markets? I leave this question for the Energy and Mineral Resources Ministry to answer.

The writer is the head of industry and regional research at Bank Mandiri. This article reflects a personal opinion not the banks official policy.

Dendi Ramdani

 Source : The Jakarta Post, January 04, 2017

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 11 Januari 2017 08:09 )
 

Wapres Dorong BUMN Go Public

Surel Cetak PDF

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) mendorong perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI).

JK mengatakan, saat ini jumlah perusahaan pelat merah yang melakukan initialpublk offering (IPO) masih sangat terbatas. Dari catatan yangdiperolehnya, dari 150 BUMN, baru 21 perusahaan yang melantai di bursa efek.

"Pemerintah terus mendorong BUMN untuk go public. Saya berharap akan banyak BUMN (IPO) tahun ini. Ini kesempatan bagi BUMN lain," kata JK saat membuka perdagangan bursa saham perdana tahun 2017 di BEI, Jakarta, kemarin.

Sebagai agen pembangunan, JK berharap, IPO membuat perusahaan-perusahaan milik negara tersebut lebih bisa bertanggung jawab terhadap pemerintah dan juga masyarakat secara luas. Melalui pencatatan saham di pasar modal, BUMN juga bisa lebih transparan. "BUMN kami dorongkare-na dua hal, pertama untuk dapat modal jangka panjang yanglebihbaikdankedua transparansi. Kalau mjjgjp IPO, kan masyarakat bisa evaluasi atau koreksi yang terjadi di perusahaan tersebut," tegas JK.

Proses pelepasan saham oleh BUMN diakuinya memang tidak semudah perusahaan swasta. Sebab, sebagai perusahaan milik negara, BUMN harus meminta izin kepada DPR terlebih dahulu. Kendati demikian, JK menekankan, BUMN melakukan IPO melalui anak dan cucu perusahaan tersebut.

JK menambahkan, perusahaan yang memiliki potensi untuk bisa melepaskan saham ke publik yaitu perusahaan sektor Pertambangan. Salah satu perusahaan yang diharapkan pemerintah dapat IPO pada tahun ini yakni PT Freeport Indonesia.

"Saya setuju dengan perusahaan Pertambangan yang besar untuk listing di bursa seperti Freeport, kita minta Menteri ESDM memberikan aturan yang sejalan," tegas dia.

Menurutnya, perusahaan tambangbesarsekelas Freeport memiliki aset produksi yang besar di lndonesia. JK menegaskan, Freeport yang selama ini telah menggali kekayaan alam di Tanah Air, sudah sepatutnya bisa mencatatkan sahamnya di bursa saham Indonesia.

"Freeport punya induk macam-macam di Amerika Serikat, mungkin ada aturan yang sejalan dan justru kekayaan alam yang digali kekayaan alam kita," imbuhnya.

Dalam menyambut tahun 2017 ini, JK berharap kondisi ekonomi di Tanah Air akan semakin membaik. Walaupun demikian, gejolak ekonomi dunia secara tidak langsung berdampak pada perekonomian di Indonesia. Untuk itu, dia meminta BEI bisa menjaga kepercayaan investor nasional.

"Kondisi Tanah Air memberikan harapan yang baik. Untuk itu, kita harus menjaga kepercayaan masyarakat karena bursa adalah lembaga yang mempertaruhkan kepercayaan masing-masing,"papamya.

Di tempat yang sama, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad menambahkan, kondisi pasar modal Tanah Air saat ini masih bergantung terhadap kondisi fundamental perekonomian bangsa. Untuk itu, dia berharap pemerintah dan pihak terkait menjaga kondisi makroekonomi dalam negeri.

"Kita berharap dengan semua usaha dan dengan dukungan perbaikan fundamental ekonomi kita melalui berbagai kebijakan ekonomi pemerintah, peran pasar modal dalam pembangunan akan semakin signi-fikan,"-ujarnya.

Muliaman menilai, untuk mendorong pasar modal dibutuhkan upaya dari pihak ter-kaitsepertiPTBEIsebagai salah satu regulator di pasar modal.

Dibutuhkan pula pendalaman pasar agar menarik emiten-emiten baru untuk mencatatkan sahamnya di pasar modal.

"Tersedianya produk pasar modal yang lebih beragam, infrastruktur pasar modal yang lebih andal dan kompetitif, penyederhanaan berbagai proses penawaran umum, penguatan penerapan governance emiten serta melanjutkan edukasi baik untuk calon investor maupun emitennya," tambahnya.

Dia juga mengungkapkan, pasar modal Indonesia saat ini sudah cukup menunjukkan performa yang baik. Tercatat, hingga akhir November 2016 kredit meningkat 8,46% atau sebesar Rp334 triliun.

Sementara, total nilai penawaran umum selama 2016 tercatat sebesar Rp 94,74 triliun atau naik 69,94%. IPO saham tercatat sebesar Rp2,07 triliun, right issue saham Rp 68,06 triliun, dan obligasi korporasi sebesar Rp 4,61 triliun.

Direktur BEI Tito Sulistio optimistis, tahun ini mampu mendatangkan 30 emiten ke pasar modal nasional. Hal tersebut didukung oleh perilaku investor yang perlahan meningkatkan investasinya ke saham.

"Tahun ini kami percaya di atas 30 emiten, karena menurunnya suku bunga dan permintaan yang banyak kepada saham," kata Tito.

Dia pun menjelaskan, ada sekitar 14 anak usaha BUMN yang diperkirakan bisa go public tahun ini. Sementara, proses perizinan anak usaha BUMN dalam aksi korporasi tersebut cenderung lebih mudah dibandingkan induk usahanya yang harus mendapatkan izin dari DPRterlebih dahulu.

Heru Febrianto

 Sumber : SEPUTAR INDONESIA, 04 Januari 2017

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 11 Januari 2017 08:05 )
 

Anggota Holding Tambang Ngebet Ekspansi

Surel Cetak PDF

Perusahaan yang tergabung dalam holding Pertambangan berharap aturan pembentukan segera terbit. Masing-masing perusahaan siap melakukan ekspansi lebih besar, jika holding Pertambangan terbentuk awal tahun ini.

PERUSAHAAN tambang bercita-cita melakukan ekspansi pasca pembentukan holding tambang. Namun, bak pungguk merindukan bulan, pemerintah belum juga melakukan pembentukan holding.

Winardi Sunoto, Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), menyatakan, persiapan holding tambang sudah berjalan selama setahun dan masing-masing anggota holding siap 100%. Masing-masing perusahaan tambang juga sudah memilik rencana jangka panjang. "Begitu PP keluar, langsung kita susun pengambilan saham dari milik negara di Antam, PT Timah, PTBA, dan Freeport dan dialihkan semua ke Inalum. Itu tidak perlu RUPS, karena kami belum go public, hanya mengeluarkan SK pemegang saham saja, sudah jadi," ujarnya, ke KONTAN, Rabu (28/12).

Dirinya tidak mengetahui bagaimana skema jajaran direksi bila nanti holding terbentuk. Yang jelas pada awal tahun ini sudah bisa terlaksana "Kalau sudah jadi holding, selanjutnya ke pengelolaan portofolio, saya kira pemegang saham akan mencari orang yang memiliki kompetensi Keuangan lebih baik," lanjutnya

Bukan hanya Inalum yang tak sabar, PTBA juga memiliki rencana besar usai holding tambang terbentuk Perusahaan bisa melakukan ekspansi, dengan menguasai Pertambangan batubara di luar negeri.

Selain itu, PTBA tengah menjajaki akuisisi tambang di Kalimantan Selatan pada tahun depan dengan nilai akuisisi diperkirakan mencapai USS 36 juta, dengan cadangan minimal mencapai 100 juta ton. Rencana tersebut tentu akan menegaskan PTBA sebagai salah satu produsen batubara domestik dengan jumlah cadangan batubara terbesar, yakni mencapai 3,33 miliar ton.

Apalagi PTBA bukan saja berfokus pada penambahan cadangan, melainkan mulai melirik proyek ketenagalistrikan. Salah satunya adalah PLTU Mulut Tambang Sumsel VID berkapasitas 2x620 megawatt (MW).

Tentu dengan rencana tersebut PTBA bukan hanya menjadi raksasa di Bisnis tambang batubara, tapi juga menjadi raksasa di Bisnis listrik. Apalagi Bisnis listrik akan memberikan recurring income danfired income bagi perusahaan. Ini bisa menjadi back up Bisnis tambang batubara, yang harganya terus berfluktuasi mengikuti perkembangan harga komoditas lain.

"Memang kemungkinan menambah cadangan barubara Di dalam holding ini kemampuan kami akan menjadi tinggi," ujar Arvyan Arifin, Direktur Utama PTBA.

ML Riza Pahlevi Tabrani, Direktur Utama PT Timah Tbk (TINS), bilang, rencana eksplorasi dan eksploitasi di perusahaan yang ia koman-dani bakal lebih bergairah dengan adanya holding lambang. Selain itu, peluang mencetak pertumbuhan anorganik atau penambahan aset terbuka Dari sisi finansial, kemampuan holding akan lebih besar.

Yang jadi persoalan PT Timah saat ini adalah langkanya tambang timah di dalam negeri. "Memang belum sampai ke pertumbuhan anorganik. Tidak gampang mencari tambang timah, karena memang jumlahnya sedikit sekali. Tapi holding tambang menjadikan lebih solid, struktur Keuangan dan modal akan lebih kuat, 11 ujarnya PT Timah juga siap mengakuisisi tambang di luar negeri.

Adapun PT Aneka Tambang (Antam) tengah berupaya membangun smelter grade alumina refinery (SGAR) bersama Inalum dan kontraktor dari China dengan investasi sekitar USS 800 juta Sedangkan kapasitas produksi satu juta ton per tahun.

Andy D wijayanto

 Sumber : Kontan, 03 Januari 2017

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 11 Januari 2017 07:59 )
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL