Indonesian Mining Association


  • Buat akun
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Jangka Menengah, Prospek Emas Suram

Surel Cetak PDF

Ancaman kenaikan suku bunga The Fed jadi penghambat harga emas naik

JAKARTA - Anda berniat menjual emas? Kalau sedang tidak BU alias butuh uang, sebaiknya tidak usah buru-buru. Para analis melihat penurunan harga emas belum berakhir.

Kebijakan fiskal presiden Amerika Serikat (AS) yang baru, Donald Trump, jadi biang kerok pelemahan harga emas. Konglomerat ini berencana memacu pertumbuhan ekonomi AS dengan mendorong inflasi. Efeknya, The Federal Reserve harus mengerek suku bunganya.

Karena itu, Research Analyst Monex Investindo Futures Vidi Yuliansyah menilai prospek emas dalam jangka menengah masih negatif. Skenario Vidi, jika The Fed menaikkan suku bunga, harga emas akan turun ke kisaran USS 1.770-US% 1.880 per ons troi.

Sementara jika kenaikan suku bunga ditunda lagi, emas tetap melemah tapi terbatas di kisaran US$ 1.200 per ons troi. "Kenaikan suku bunga The Fed hanya masalah waktu, emas tetap melemah," imbuh Vidi, Kamis (17/11)

Per pukul 16.30 WIB kemarin (17/11), harga emas kontrak pengiriman Desember 2016 di Commodity Exchange menguat 0,25% jadi USS 1.227 per ons troi. Vidi menyebut penguatan ini terjadi lantaran pelaku pasar tengah mengantisipasi data ekonomi AS yang dirilis kemarin serta pidato Gubernur The Fed Janet Yel-len mengenai moneter dan outlook ekonomi AS..

Hal itu membuat pelaku pasar melepas dollar AS dan masuk ke emas. Meski begitu, dalam sepekan harga emas tercatat anjlok 3,11%.

Ancaman produksi

Analis Asia Tradepoint Futures Deddy Yusuf Siregar sepakat tren harga emas hingga akhir tahun cenderung negatif. Jika emas kembali ke bawah US$ 1.199,6 per ons troi, akhir tahun ini harganya bisa terjun ke US$ 1.173,5-US$ 1.140 per ons troi.

BMI Research juga menurunkan proyeksi harga emas hingga akhir tahun menjadi US$ 1.300 per ons troi. Sebelumnya, harga emas ditengarai bisa mencapai USS 1.400.

Maklum, logam mulia ini masih dikelilingi sentimen negatif. Misal, produksi bakal naik lantaran Mesir berniat mengadakan tender internasional untuk konsensi pertambangan emas pada awal Desember mendatang.

Mesir bakal mengundang penambang internasional mengeksplorasi tambang emas yang berada di Afrika Utara. "Kenaikan produksi di saat prospek permintaan sedang tidak bagus akan menambah tekanan negatif untuk harga emas," kata Vidi.

Tetapi, harga emas berpeluang kembali melaju di 2017. i Dengan catatan, European Central Bank (ECB) tidak melanjutkan stimulus ekonomi saat berakhir Maret 2017 nanti. Jika ini terjadi, akan ada kepanikan di pasar saham dan investor akan kembali melirik si kuning.

Dari sisi teknikal, Deddy I melihat harga emas bergulir di bawah MA 50, MA100 dan MA200. Indikator MACD ber- ada di area negatif. Indikator stochastic oversold di level 17 dengan RSI masih cenderung melemah di level 32.

Harga emas hari ini akan dipengaruhi pernyataan Yel-len dalam pidatonya Kamis malam waktu Indonesia. Karena itu, Deddy memprediksi, hari ini emas bergerak pada kisaran US$ 1.223,8-US$ 1.228 per ons troi. Sedang Vidi memperkirakan harga emas bergerak di rentang di USS 1.205-USS 1.237 per ons troi sepekan ke depan.

Sumber : Kontan, 18 November 2016

Terakhir Diperbaharui ( Selasa, 22 November 2016 12:23 )
 

Jangan Gunakan Skema IPO

Surel Cetak PDF

Norico Gaman, Kepala Riset BNI Sekuritas kalau kita melihat perusahaan tambang, terutama tambang mineral, itu sebenarnya sudah diatur dalam aturan pemerintah terutama ESDM mengenai divestasi saham secara bertahap. Hal ini sebelumnya sudah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tambang batubara. Namun mekanisme pertambangan mineral khususnya PT Freeport Indonesia ini relatif berbeda karena ada muatan politisnya.

Pemerintah harus mengedepankan kepentingan nasional dalam upaya divestasi saham PT Freeport. Akan sangat baik bila kontrak karyanya tak diperpanjang pada 2019 dan kemudian holding BUMN yang dipimpin Inalum mengambilalih. Namun ini tak mudah karena muatan politis dan kepentingan investor asing sangat kental.

Apalagi dengan skema divestasi melalui IPO, bagi saya itu tak akan menegaskan porsi kepemilikan domestik Kalau saham, investor asing bisa melakukan buyback, sehingga makna dari divestasi nasional akan menjadi tidak sesuai.

Sudah ada buktinya, seperti di PT Vale Indonesia Tbk (INCO) ketika masuk melalui skema IPO, INCO yang sebelumnya perusahaan Kanada, saat ini dimiliki Brasil. Jadi kepemilikannyg bukan pemerintah atau swasta nasional. Itu konsekuensinya jika IPO, pemerintah tak memiliki kelola penuh.

Saya pikir, dari sisi teknologi pertambangan, bangsa kita mampu mengelola. Kalau itu dikelola asing, mereka hanya memiliki kepentingan menguasai sumber daya alam kita untuk kepentingan mereka s. Kalau kita yang mengelola, tentu manfaatnya lebih besar.

Saya berharap, pemerintah tidak melakukan IPO ini bisa membuka kemungkinan asing menguasai lagi. Kalau bukan BUMN, berikan ke swasta nasional. Saya malah ingin mekanisme Freeport jadi anak usaha Inalum, kemudian diprivatisasi karena memiliki nilai tambah besar. Baru setelah itu dilepas ke publik dan itu jalan terbaik.

 Sumber : Kontan, 18 November 2016

Terakhir Diperbaharui ( Selasa, 22 November 2016 12:19 )
 

Pemerintah Buka Opsi IPO

Surel Cetak PDF

JAKARTA - Pemerintah membuka pintu proses divestasi saham perusahaan tambang melalui pelepasan saham perdana atau initial public offering guna mempercepat renegosiasi kontrak.

Dari enam isu utama dalam renegosiasi Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), divestasi saham menjadi salah satu yang belum disepakati oleh sebagian perusahaan.

Dari 34 KK yang ada, baru sembilan KK yang kontraknya sudah diamendemen. Untuk PKP2B, dari 74 perusahaan, baru 22 yang sudah teken amendemen. (Lihat tabel)

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM Sujatmiko mengatakan proses divestasi disarankan menggunakan mekanisme pelepasan saham ke publik. "Tujuannya jagar kesepakatan dalam proses renegosiasi bisa segera diperoleh," katanya. Rabu (16/11) malam.

Dia menyatakan pihaknya akan menyiapkan regulasi sebagai payung hukum atas ketentuan IPO. Pasalnya, IPO belum diatur sebagai salah sam mekanisme yang bisa diambil dalam kewajiban divestasi saham.

Menurutnya, regulasi baru akan disusun setelah substansi divestasi saham disepakati oleh perusahaan dan pemerintah. Adapun opsi IPO tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian kepada investor.

Dalam PP No. 77/2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan mineral dan Batubara, perusahaan yang belum memenuhi ketentuan besaran kepemilikan saham wajib melakukan divestasi setelah berproduksi selama lima tahun. Besarannya dari 30% hingga 51 %.

Saham divestasi itu harus ditawarkan secara berjenjang kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan swasta nasional.

Pada Permen ESDM No. 27/2013 tentang Tata Cara Penetapan Harga Divestasi Saham, serta Perubahan Penanaman Modal di Bidang Usaha Pertambangan mineral dan Batubara, harga divestasi ditetapkan berdasarkan biaya penggantian.

Berdasarkan peraturan tersebut, harga divestasi adalah jumlah kumulatif biaya investasi yang dikeluarkan sejak tahap eksplorasi sampai tahun kewajiban divestasi saham dikurangi akumulasi penyusutan serta kewajiban Keuangan. Alhasil, nilainya bisa jauh di bawah harga pasar yang bisa diperoleh melalui mekanisme IPO.

PT Freeport Indonesia (PTFI), pemegang KK yang saat ini masih renegosiasi dan sudah dalam masa kewajiban divestasi, belum mencapai titik temu dengan pemerintah terkait dengan harga saham.

Pasalnya, dengan perhitungan harga pasar dan asumsi perpanjangan operasi hingga 2041, PTFI menawarkan 10,64% sahamnya senilai US$1,7 miliar, sedangkan pemerintah, yang memakai patokan biaya penggantian, menilai harga sahamnya sekitar US$630 juta saja.

Menanggapi kemungkinan dibukanya opsi divestasi melalui IPO, juru bicara PTFI Riza Pratama mengatakan pihaknya siap mengikuti arahan pemerintah. "Kami akan menghormati arahan dan bekerja sebaik-baiknya dengan pemerintah jika IPO dianggap sebagai divestasi saham," katanya, Kamis (17/11).

PILIHAN TERAKHIR

Direktur Centre for Indonesian Resources Strategic Studies Budi Santoso menilai mekanisme IPO harus menjadi pilihan terakhir ketika pemerintah, BUMN, BUMD, dan swasta nasional tidak mau membeli dengan cara langsung.

Menurutnya, divestasi melalui IPO tidak sesuai dengan tujuan awalnya, yakni mendorong kemampuan nasional menjadi pelaku di industri Pertambangan. Pasalnya, akan sulit mengontrol pembeli saham lewat IPO, sehingga berpotensi kembali didominasi pihak asing.

Samsul Hidayat, Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia, mengatakan keinginan pelaku industri tambang asing merupakan keinginan yang baik, terutama terkait dengan azas keadilan.

"Dengan IPO, maka kesempatan bagi rakyat Indonesia untuk memiliki perusahaan-perusahaan tersebut menjadi terbuka," katanya, Kamis (17/11).

 Sumber : Bisnis Indonesia, 18 November 2016

Terakhir Diperbaharui ( Selasa, 22 November 2016 12:11 )
 

Holding Tambang Jadi Rumah Freeport

Surel Cetak PDF

By Lucky L. Leatemia

JAKARTA - Pemerintah mempertimbangkan untuk mengalihkan 9,36% saham PT Freeport Indonesia ke holding BUMN Pertambangan. Rencana itu masih menunggu persetujuan dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

Direktur Jenderal mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya mineral (ESDM) Bambang Gatot Ariyono mengatakan pembahasan awal mengenai kemungkinan tersebut sudah dilakukan. Pihak Kementerian BUMN diwakili oleh Fajar Harry Sampurno selaku Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media.

"Bahas saham yang punya pemerintah mau dipindahkan ke holding yang 9,36%. Mereka menanyakan bagaimana proses dan persyaratannya," kata Fajar di kantor Kementerian ESDM, Rabu (16/11).

Dia mengungkapkan pengalihan saham tersebut merupakan transfer kepemilikan seperti biasa. "Nanti kan tergantung Kementerian BUMN," katanya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) Winardi Sunoto menjelaskan peralihan saham pemerintah di perusahaan tambang kepada holding BUMN sesuai dengan kesepakatan awal.

Inalum disiapkan menjadi holding dengan beranggotakan PT Antam (Persero) Tbk., PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk., dan PT Timah (Persero) Tbk.

Holding tersebut ditargetkan terbentuk pada akhir tahun ini setelah harmonisasi peraturan pemerintah selesai dilakukan Kementerian Hukum dan HAM. "Diharapkan selesai pada Desember ini. Setelah itu saham-saham itu akan dibahas," jelasnya.

Sebelumnya, dia mengungkapkan holding Pertambangan tersebut didorong untuk memiliki penguasaan atas aset-aset Pertambangan di Indonesia, khusus mineral. Hal itu bisa dilakukan melalui akuisisi maupun memperluas kegiatan eksplorasi.

Selain itu, cara kerja BUMN tambang yang ada selama ini akan menjadi lebih efisien dan diharapkan mampu meningkatkan daya saing.

Direktur Centre for Indonesian Resources Strategic Studies (Ciruss) Budi Santoso menilai pengalihan saham kepada holding Pertambangan itu merupakan keputusan yang tepat.

"Holding yang dibentuk bisa memiliki portofolio lebih tinggi dan secara operasional holding bisa belajar apa yang dilakukan oleh Freeport," katanya kepada Bisnis.

Senada dengan Budi, Ketua Indonesian mining Institute (IMI) Irwandy Arif mengatakan pengalihan saham pemerintah ke BUMN bisa membawa dampak positif. Menurutnya, hal tersebut konsepnya sana dengan usulan IMI yang mendorong pemerintah membentuk BUMN Khusus yang berkontrak langsung dengan perusahaan tambang.

"Kalau BUMN Khusus perlu waktu karena untuk jangka panjang. Jadi, bisa saja untuk kepraktisannya ke holding BUMN dulu," jelasnya kepada Bisnis.

Sementara itu, proses divestasi saham FTF1 sebesar 10,64% hingga saat ini masih jalan di tempat. Sejak tawaran harga sahamnya ditolak pemerintah, belum ada pengajuan baru dari PTR

"Divestasi saham belum ada yang baru," tutur juru bicara PTF1 Riza Pratama kepada Bisnis.

Seperti diketahui, PTFI selama ini selalu berpegang pada kontraknya yang dibuat pada 1991.

Dalam kontrak tersebut, khususnya pasal 24, harga saham yang dilepas kepada pihak nasional dihitung berdasarkan permintaan pasar pada harga yang wajar.

Selain itu, PTFI memasukan asumsi mendapatkan perpanjangan masa operasi selama dua kali 10 tahun setelah kontraknya habis pada 2021.

Alhasil, berdasarkan penghitungan PTFI, nilai 10,64% sahamnya mencapai US$1,7 miliar. Nilai itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga yang dihitung melalui replacement cost, sesuai Permen ESDM No. 27/2013, yang ditaksir US$630 juta saja.

 Sumber : Bisnis Indonesia, 17 November 2016

Terakhir Diperbaharui ( Selasa, 22 November 2016 10:06 )
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL