Indonesian Mining Association


  • Buat akun
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

BAPPENAS Siapkan Evaluasi Kontrak Karya Freeport

Surel Cetak PDF

Oleh Indra Arief Pribadi

JAKARTA, 22/4 (ANTARA). Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sedang menyiapkan hasil evaluasi kontrak karya perusahaan tambang PT. Freeport Indonesia yang akan habis pada 2021.

Salah satu aspek yang menjadi bahan evaluasi adalah aspek hukum agar apa pun keputusan terkait kontrak karya tersebut tidak berakibat pada sengketa hukum yang merugikan Indonesia, kata Deputi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Endah Murniningtyas, di Jakarta, Rabu.

"Kemarin baru rapat satu kali soal itu. Dari Bappenas, yang masuk tim adalah Deputi Politik Hukum dan Keamanan, sedangkan deputi yang lain akan mem-backing (membantu)," kata dia.

Endah menuturkan kajian evaluasi yang berkaitan dengan substansi proyek Freeport akan ditangani Kementerian ESDM.

"Kajian ini dimulai untuk mempersiapkan dari jauh-jauh hari, untuk kontrak yang akan selesai, kami persiapkan betul," ujarnya.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago, yang ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi Ketua Tim Evaluasi itu--, sebelumnya menjelaskan, selain aspek hukum, aspek sosial dan lingkungan akan menjadi kajian dalam evaluasi itu.

Tim itu diketuai Andrinof, dengan Ketua Harian yakni Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said. Sekretaris tim evaluasi itu adalah pejabat dari Bappenas dan Kementerian ESDM.

Andrinof menuturkan timnya akan memberi laporan dari evaluasi itu setiap satu bulan sekali kepada Presiden Joko Widodo. Hasil evaluasi secara komprehensif ditaregtkan dapat selesai pada Novermber 2015.

Saat berdiskusi dengan pers di Palangkaraya, 30 Maret 2015 lalu, Andrinof menuturkan timnya juga akan merumuskan syarat-syarat yang diberikan kepada Freeport jika ingin mendapat izin untuk beroperasi di Indonesia.

"Namanya bukan kontrak, tapi izin. Kemudian akan dilihat syarat-syarat yang akan dikenakan," katanya.

Persyaratan itu, kata dia, antara lain pembangunan instalasi pengolahan dan pemurnian mineral, pembangkit listrik, dan kepemilikan saham bagi pemerintah daerah setempat.

"Acuannya ya, Pasal 33 UUD 1945, manfaat ekonomi sebesar-besarnya untuk rakyat," ujarnya.

 Sumber : Antara, 22 April 2015

Terakhir Diperbaharui ( Kamis, 23 April 2015 09:23 )
 

Tin Jumps As RI Firm Plans To Cut Output; Copper Climbs

Surel Cetak PDF

Alex Davis

Tin rose the most in almost four months amid a report that Indonesia, the biggest producer, is cutting output. Copper rose.

Tin in London rebounded from a five-year low, climbing 3.4 percent, the most since Dec. 24, to US$15,050 a metric ton at 4 p.m. in Shanghai.

Indonesia’s largest private tin smelter, Refined Bangka Tin, will halt production this week, chief executive officer Petrus Tjandra said in an interview in Pangkalpinang, Bangka Belitung on April 17. Prices may reach $18,000 in the second half as Chinese demand improves and Indonesian smelters seek to cut output, industry group ITRI Ltd. said Monday.

"As soon as you see the big players saying were looking at reducing production, that gives the market some confidence and usually lifts it off its bottom," said David Lennox, an analyst at Fat Prophets in Sydney. "The sustainable part will only come when we see actual action," from producers, he said.

Copper in London rose 0.1 percent to $5,986.50 a ton. In New York, July futures fell 0.2 percent to $2,725 a pound, while in Shanghai metal for June dropped 1.1 percent to close at 43,370 yuan ($6,993) a ton.

Zinc also rose, snapping two days of losses, as stockpiles tracked by the London Metal Exchange (LME) shrank to the least in five years, spurring concern that supply is tightening. Tin rose the most in almost four months.

Zinc gained as much as 0.6 percent after falling 1.6 percent Monday, the biggest drop in two months. LME inventory slid for the ninth straight day to 492,575 metric tons, the lowest since January 2010, according to exchange data on Monday. A global deficit will widen to 52,000 tons this year and 96,000 tons in 2016, Citigroup Inc. said in an April 10 report. More than 1.2 million tons of annual mined supply will be taken out of production by 2017, Morgan Stanley estimates.

"At the moment, the supply side is looking pretty tough" for zinc, said Gavin Wendt, founding director and senior resource analyst at Mine Life Pty in Sydney. "There are a number of operations at the end of their operational lives."

Zinc for delivery in three months on the LME rose 0.4 percent to $2,186.50 a ton by 212 p.m. in Hong Kong. The metal has advanced 0.4 percent since the start of the year, the second-best performer on the bourse. Also on the LME, aluminum rose, while lead and nickel fell.

Meanwhile, gold held below $1,200 an ounce as investors weighed a rally in equities and the dollar against an rise in holdings in bullion-backed exchange-traded products.

The metal for immediate delivery fell as much as 0.3 percent to $1,192.29 an ounce before trading at $1,195.16 at 251 p.m. in Singapore, according to Bloomberg generic pricing. It dropped 0.7 percent to $1,195.89 on Monday, the most since April 13. Gold in Shanghai lost the most in more than a week.

Asian equities rose on Tuesday after US stocks rebounded from the biggest drop in three weeks, paring haven demand. The dollar extended the first gain in a week against a basket of 10 currencies. The Peoples Bank of China may have tripled holdings of gold since it last updated them in April 2009, Bloomberg Intelligence estimates.

Gold for June delivery was little changed at $1,194.30 an ounce on the Comex. Assets in exchange-traded products backed by gold rose for a second day on Monday, the first "back-to-back increase in two weeks, according to data compiled by Bloomberg.

Russia boosted gold reserves in March with the biggest purchase in six months, type central bank said Monday. In India, sales on Tuesdays Akshaya Tritiya festival, viewed by the country’s more than 900 million Hindus as a traditional day to buy precious metals, may increase as much as 20 percent from 2014, according to Manish Jain, chairman of the All India Gems Jewellery Trade Federation.

Bullion of 99.99 percent purity dropped 1.2 percent to 238.90 yuan a gram ($1,198.10 an ounce) on the Shanghai Gold Exchange. Prices climbed 0.8 percent on Monday after Chinas reserve-requirement ratio was cut 1 percentage point.

Silver for immediate delivery rose 0.1 percent to $15,992 an ounce after slumping 1.8 percent on Monday, the most since April 9. Platinum was little changed at $1,148.88 an ounce after dropping 1.9 percent on Monday, the biggest decline since Feb. 17. Palladium added 0.1 percent to $775.25 an ounce.

 Source : The Jakarta Post, April 22, 2015

Terakhir Diperbaharui ( Kamis, 23 April 2015 09:13 )
 

Reklamasi Tambang Bukan Sekadar Kewajiban

Surel Cetak PDF

Brigida Ernestina E. Wea, Yurika Indah Prasetianti

PELAKU usaha Pertambangan kian gencar menerapkan good mining practice, salah satunya ditunjukkan dari tren kemajuan pembuatan reklamasi tambang. Sepanjang tahun 2014, Kementerian Energi dan Sumber Daya mineral (ESDM) menyatakan tren kemajuan pembuatan reklamasi tambang relatif signifikan.

Kementerian ESDM mengklaim sudah tidak ada lagi perusahaan tambang pemegang Kontrak Karyi (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan batu bara (PKP2B) yang tidak punya jaminan reklamasi.

"Kalaupun ada, perusahaan yang belum menyerahkan jaminan tapi itu bukan karena tidak taat peraturan namun karena berkaitan dengan jangka waktu. Dan juga karena ada masalah internal perusahaan yang harus diselesaikan terlebih dahulu," ungkap . Bambang Susigit, Direktur Teknik dan Lingkungan Direktorat Jenderal mineral dan batu bara Kementerian ESDM kepada IFT.

Kementerian ESDM telah memfasilitasi keinginan masyarakat sekitar Pertambangan, seperti masalah pemulihan lahan, hak setelah tambang selesai atau keterlibatan masyarakat terkait kegiatan pascatambang. Upaya ini diharapkan dapat mempersingkat waktu tanpa harus mengalihkan kewajiban seperti tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 7 Tahun 2014 yang mengatur kewajiban yang harus dilakukan perusahaan yaitu konsultasi ke pemerintah daerah agar reklamasi dapat dilakukan dengan melihat kearifan lokal.

Menurut Bambang, Kementerian ESDM hanya bertanggung jawab langsung mengontrol perusahaan kontrak karya dan PK-P2B. Sementara untuk perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) kewenangannya ada di pemerintah daerah.

Pemerintah pusat pada dasarnya bukan tidak memiliki kewenangan terhadap kontrol IUP. Namun karena jumlah IUP yang banyak, hingga mencapai ribuan, pengawasan pemerintah pusat hanya berupa pembinaan dengan melibatkan aparat daerah.

Sepanjang dua tahun terakhir, Kementerian ESDM mencatat perusahaan tambang yang kerap melakukan pelanggaran berasal dari komoditas batu bara. Untuk perusahaan tambang mineral, banyak ditemui pelanggaran dari sejumlah IUP kecil yang melakukan penambangan bauksit atau nikel.

Budi Santoso, Ketua Working Group Kebijakan Pertambangan Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), mengatakan reklamasi dan penutupan tambang tidak sekadar kewajiban perusahaan tambang sebagai bagian dari good mining practice tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab moral perusahaan tambang dalam rangka sustainable development.

"Perusahaan tambang yang mengambil sumber daya alam yang tak tergantikan harus semaksimal mungkin mentransformasi ke sumberdaya yang renewable dan juga bisa menumbuhkan kegiatan ekonomi lain yang lebih sustain (mineclosure)" ungkap dia.

 Sumber : Indonesia Finance Today, 22 April 2015

Terakhir Diperbaharui ( Kamis, 23 April 2015 09:11 )
 

Pemerintah akan Sosialisasi Aturan Laporan Eksplorasi

Surel Cetak PDF

Yurika Indah Prasetianti

JAKARTA. Pemerintah terus berupaya untuk menertibkan jumlah cadangan hasil tambang yang dimiliki pelaku usaha Pertambangan mineral, maupun batu bara (Minerba).

Bambang Susigit, Direktur Teknik dan Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya mineral (ESDM), mengungkapkan pihaknya sudah menerbitkan Ketetapan Direktur Jenderal (Kepdirjen) tentang penerapan SNI, KCMI, dan CPI sebagai kode pelaporan hasil eksplorasi, estimasi sumber daya, dan estimasi cadangan.

"Tujuan utamanya agar penyusunan laporan eksplorasi terstandar. Person yang menyusun dan mengevaluasi terakreditasi. Syarat mutlak apabila pemegang izin akan go public. Akan ada sosialisasi secara umum," ungkapnya kepada IFT di Jakarta, Selasa.

Budi Santoso, Ketua Working Grup Kebijakan Pertambangan Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), mengatakan penerbitan aturan tersebut merupakan loncatan strategis dalam industri tambang nasional. Langkah ini akan membantu pemerintah dalam pembuatan perencanaan dan perkiraan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

"Selama ini data pemerintah masih banyak berbeda. Dengan terpercayanya laporan hasil eksplorasi, sumber daya, dan cadangan maka gairah investasi dan pendanaan nasional akan lebih baik dan ini menjadikan manfaat nasional juga meningkat," katanya kepada IFT.

KCMI adalah kode (seperti guidance) tentang pembuatan pelaporan hasil eksplorasi, estimasi sumber daya, serta estimasi cadangan batu bara dan mineral. Kode ini menetapkan bahwa setiap pelaporan harus memenuhi asas transparansi, materialitas dengan bukti-bukti cukup dalam membuat kesimpulan, dan kompeten.

Menurut Budi, manfaat KCMI adalah setiap laporan mengenai sumber daya dan cadangan akan terjaga tingkat keakuratannya dan keterpercayaannya sehingga investor, bank, atau pemerintah memperoleh data yang andal.

"Yang merupakan risiko tinggi usaha tambang adalah pada pernyataan sumber daya dan cadangan," kata dia.

Penanggung Jawab

Budi mengatakan hal yang ditekankan dalam KCMI adalah penanggung jawab laporan bertanggung jawab secara pribadi. Meskipun pindah perusahaan, tetap melekat pada pembuatnya. Dengan demikian, hal ini dapat mengurangi penyalahgunaan

laporan dan penilaian ekonomi investasi tambang. Ini juga bisa menjadi dasar perusahaan tambang yang akan menawarkan sahamnya di lantai bursa {go public), yang mana Bursa Efek Indonesia (BEI) juga memakai KCMI sebagai dasar penilaian.

"Perbedaan sebelum berlakunya KCMI, banyak laporan tentang sumber daya dan cadangan yang tidak bisa diandalkan sehingga banyak investor dan pendanaan yang menanggung kerugian," kata Budi.

 Sumber : Indonesia Finance Today, 22 April 2015

Terakhir Diperbaharui ( Kamis, 23 April 2015 09:09 )
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL