Indonesian Mining Association


  • Buat akun
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Pemerintah Tekankan Industrialisasi Tambang

Surel Cetak PDF

Jakarta - Menko Bidang Kemaritiman yang juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Pit) Menteri ESDM Luhut Binsar Panjaitan mengatakan revisi UU Nomor 4 Tahun 2009 lemang.Mineral dan Bam bara akan tetap menekankan pada hilirisasi di dalam negeri.

Luhut mengatakan hilirisasi mineral di dalam negeri penting demi kepentingan nasional. "Prinsipnya kedaulatan tetap terjaga, jangan didikte orang lain. Kedua, harus berkeadilan semua pihak mendapatkan hak yang sama. Dan ketiga, tujuan utamanya hilirisasi," tuturnya.

Terkait asas berkeadilan, Luhut mengatakan pihaknya ingin ada keadilan bagi semua pihak, bukan hanya kepentingan tenentu seperti perusahaan tambang raksasa seperti Freeport dan Newmont "Kami mau berkeadilan. Tidak ada kepentingan salah satu tempat, misal Freeport atau Newmont. Kami bicara ke-padasemua pihak," ujarnya. Untuk itu, Luhut kembali mengundang sejumlah pakar untuk ikut membantu perumusan draf revisi UU Minerba yang ditargetkan selesai akhir tahun ini. "Ini sedang rapat, saya minta Profesor Hikmahanto Juwa-na dan Profesor Heriyanto untuk membantu merumuskan apa langkah terbaik menyangkut masalah UU Minerba ini," imbuhnya.

la menambahkan, turunan UU Minerba, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang perubahan ketiga atas PP No. 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Penambangan Mineral dan Batu bara harus direvisi juga akan direvisi. "10 hari ke depan, PP 77/2014 kami mau luruskan semuanya. Mulai UU Minerba, PP 77/2014 sampai Keppres, supaya jangan ada lagi yang melanggar UU," ujarnya di Kantor Kemenko Kemaritiman Jakarta, Selasa, di-salin dari Antara.

Sebelumnya, LuhutBin-sar Panjaitan mendorong revisi UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara rampung akhir 2016 agar dapat membereskan masalah fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) yang masih minim penyelesaian. "Kami sepakat revisi UU Minerba harus selesai Desember," kata Luhut dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta.

Ia mengatakan revisi UU Minerba yang sudah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) diharapkan selesai akhir tahun ini agar pembangunan smelter bisa selesai pada 2017 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2014.

Dalam aturan tersebut, perusahaan tambang mineral yang tidak bisa mengejar target penyelesaian smelter dilarang mengek-sporhasiltambangnyakelu-arnegeri.RevisiUU Minerba diyakini juga akan memberikan relaksasi ekspor konsentrat bagi para perusahaan tambang. "Teknis (relaksasinya) nanti saya akan bicarakan. Tapi yang jelas berkeadilan. Artinya tidak hanya berlaku pada beberapa perusahaan atau beberapa komoditas saja," katanya menambahkan akan ada delapan komoditas yang akan diakomodir dalamrelaksasiUUMinerba itu.

Luhut menuturkan pemerintah dan parlemen akan berupaya semaksimal mungkin agar revisi UU Minerba bisa menghasilkan perbaikan. "Dulu kita mungkin agak teledor, setelah keluar UU Minerba pada 2009 itu tidak segera kita buat peraturan pelaksanaannya sehingga semua terlambat Akibatnya, terjadilah beberapa smelter yang bermasalah. Sekarang kami ingin perbaiki supaya smelter ini bisa jalan," tukasnya. Pekan lalu, Kementerian Perindustrian mengharapkan penerapan pengampunan pajak (tax amnesty) dapat mendorong sektor-sektor industri untuk mendapatkan pembiayaan investasi. Sektor utama yang diarahkan adalah industri priotitas yangbanyakmeny-erap tenaga kerja dan berorientasi ekspor.

"Sektor tersebut antara lain industri tekstil dan produk tekstil (TPT), alas kaki, dan industri pangan," ujar Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pada rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, pekan lalu, disalin dari siaran pers. Raker ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Dodi Reza AlexNoerdinserta dihadiri pejabat eselon I dan II Kemenperin.

Menperin menjelaskan, berdasarkan Kebijakan Industri Nasional (KIN), pembangunan industri prioritas dalam lima tahun ke depan difokuskan pada hililirisasi industri berupa pembangunan industri kirnia dasar berbasis migas dan batubara, pembangunan industri logam dasar dan bahan galian bukan logam, serta pembangunan industri hulu agro.

"Oleh karena itu, dengan adanya pembiayaan investasi yang bersumber dari dana tax amnesty untuksek-tor-sektor industri prioritas diharapkan juga akan memberikan dampak signifikan yang luas atau memberikan multiplier effect," tutur Airlangga.

Efek ganda tersebut, antara lain percepatan pertumbuhan ekonomi nasional berupa peningkatan nilai tambah dalam negeri, perluasan kesempatan kerja, penghematan devisa melalui substitusi impor,

 Sumber : NERACA, 15 September 2016

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 21 September 2016 04:40 )
 

Bos Adaro: Pemerintah Harus Bijaksana Revisi RUU Minerba

Surel Cetak PDF

Jakarta - Presiden Direktur PT Adaro Energy Tbk (ADRO) Garibaldi Thohir mengusulkan agar pemerintah dapat berlaku bijak terkait keputusan revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba).

"Saya ingin pemerintah dapat berlaku bijak, supaya pengusaha untung dan negara juga untung sehingga industri bisa berkembang bersama," kata Garibaldi, atau yang akrab disapa Boy, di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar Empat dikutip dari Antara, Rabu (14/9/2016).

Usulan tersebut, kata Boy, juga mewakili masukan dari beberapa anggota Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang sudah investasi untuk smelter atau fasilitas pemurnian logam mineral dengan rentang aset USD1 miliar hingga USD 3 miliar.

"Asas fairness perlu dipertimbangkan, karena yang sudah investasi harus diapresiasi," kata dia.

Menurut Boy, revisi UU Minerba harus mengandung kepastian mengenai hilirisasi mineral dalam negeri sekaligus relaksasinya.

"Sekarang agak menggantung. UU Minerba (diterapkan) secara penuh belum, tapi dibilang belum dilaksanakan juga sudah, memang perlu ada kepastian," ujar dia.

Boy, yang juga merupakan Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Energi Sumber Daya Mineral, Batubara dan Kelistrikan, mengatakan akan mengikuti apapun keputusan pemerintah. Namun, dia meminta agar pengusaha yang telah berkontribusi juga dilibatkan dalam memberikan masukan.

"Sudah ada yang komitmen membangun dan berkontribusi, maka perlu diperhatikan, walaupun perlu mengutamakan pula kepetingan nasional," ucap Boy.

Sebelumnya, pelaksana tugas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan akan merevisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara beserta beberapa peraturan turunan, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang perubahan ketiga atas PP Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha

Pertambangan Mineral dan Batu bara.

Terkait asas berkeadilan, Luhut mengatakan pihaknya ingin ada keadilan bagi semua pihak, bukan hanya kepentingan tertentu seperti perusahaan tambang raksasa seperti Freeport dan Newmont.

Tidak ada kepentingan salah satu tempat, missal Freeport atau Newmont. Kami bicara kepada semua pihak,ucap Luhut.

 Sumber : Media Indonesia.com, 14 September 2016

Terakhir Diperbaharui ( Senin, 19 September 2016 11:23 )
 

Pemerintah Evaluasi Peraturan di Sektor Minerba

Surel Cetak PDF

JAKARTA - Pelaksana Tugas (Pit) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Luhut Binsar Pandjaitan memasang target 10 hari guna mengevaluasi peraturan di sektor pertambangan agar selaras dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

"Selama 10 hari ke depan, kami mau meluruskan semuanya. Mulai dari UU Minerba peraturan sampai Kepres supaya jangan ada lagi yang melanggar undang-undang," kata Luhut di Jakarta, Selasa (13/9).

Luhut belum mau membeberkan beleid apa saja yang dievaluasi dan selaraskan tersebut. Dia hanya menyebut evaluasi tersebut melibatkan sejumlah ahli diantaranya Ahli" Hukum Internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Ju-wana. Para ahli tersebut akan membantu merumuskan apa saja langkah terbaik terkait permasalahan implementasi UU Minerba.

Dikatakannya evaluasi dan penyelarasan tersebut harus mengedepankan prinsip keadilan dan kedaulatan. Selain itu semangat hilirisasi dalam UU Minerba tetap dipertahankan. "Kami mau semua berkeadilan.

Tidak ada kepentingan salah satu misalnya Freeport atau Newmont Kami bicara kepada semua yang terbaik," ujarnya.

Sementara itu Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot engganmerinci peraturan apa saja yang dievaluasi tersebut Pasalnya semua masih dalam tahap pembahasan. Begitu pula terkait perpanjangan relaksasi ekspor konsentrat di 2017. "Belum selesai semua. Jadi belum bisa dikemukaan. Masih panjang yang terlibat banyak," ujarnya. Secara terpisah, Hikmahanto yang ikut pertemuan itu pun enggan membeberkan peraturan apasaja yang dievaluasi tersebut.

Berdasarkan catatan Investor Daily, tumpang tindih peraturan dengan UU Minerba yang menimbulkan ketidakpastian antara lain terkait kewajiban pengolahan dan pemurnian hasil tambang bagi pemegang kontrak karya. Dalam pasal 170 UU Minerba menyebutan pemegang kontrak karya yang sudah berproduksi wajib melaukan pemurnian selambat-lambatnya lima tahun sejak UU Minerba diundangkan.

Ketentuan ini dipertegas dengan Peraturan Pemerintah No. I Tahun 2014 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Namun kewajiban hilirisasi mineral itu ternyata bertentangan dengan pasal 169 UU Minerba yang menyatakan pemegang kontrak karya harus menyesuaikan kontraknya dengan pasal-pasal dalam UU Minerba paling lambat satu tahun sejak diundangkan.

Penyesuaian itu termasuk kewajiban hilirisasi mineral dengan membangun fasilitas pemurnian (smelter) bagi pemegang kontrak karya. Faktanya hingga kini renegosiasi kontrak karya belum selesai bahkan melewati batas waktu yang ditetapkan UU Minerba.

Kemudian terbit Peraturan Menteri ESDM No. 1 Tahun 2014 sebagai turunan dari Peraturan Presiden 1/2014. Permen ESDM 1/2014 itu menyatakan ekspor mineral mentah dilarang sejak 11 Januari 2014. Kemudian ekspor konsetrat mineral masih dapat dilakukan hingga

II Januari 2017. Tiga tahun waktu yang diberikan itu guna membangun smelter. Namun jelang pemberlakuan larangan tersebut pembangunan smelter belum signifikan. Bahkan ada proyek smelter yang terhenti pembangunannya.

 Sumber : Investor Daily, 14 September 2016

Terakhir Diperbaharui ( Senin, 19 September 2016 11:18 )
 

Inalum Bakal Jadi Induk Holding BUMN Tambang Beraset US$ 6 Miliar

Surel Cetak PDF

 

Jakarta - Pembentukan holding BUMN tambang tinggal selangkah lagi. Kementerian BUMN akan mengusung PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) sebagai induk holding BUMN tambang.

Inalum dipilih sebagai induk karena 100% sahamnya masih dimiliki pemerintah. Setelah holding terbentuk, Inalum akan menaungi PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT Timah Tbk (TINS), dan PT Bukit Asam Tbk (PTBA).

Apa saja persiapan Inalum menghadapi holding BUMN tambang, dan bagaimana respons atas target pemerintah dengan adanya holding tersebut?

Berikut petikan wawancara detikFinance dengan Direktur Utama Inalum, Winardi Sunoto, saat ditemui di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, pekan lalu.

Bagaimana persiapan Inalum menjadi induk holding BUMN tambang?

Kita sudah persiapkan dari tahun lalu. Kita sudah kaji semua. Diharapkan awal 2017 holding tambang sudah operasi. Peraturan Pemerintahnya (PP) tak lama lagi keluar. Persiapan RUPS juga harus sudah selesai.

Kita mau operational holding. Tapi kita lihat apa maunya pemegang saham, apakah mungkin strategic holding. Apakah sudah berkomunikasi dengan calon anggota holding BUMN tambang? Saya melihatnya positif. Komunikasi kita lebih encer, tidak ada halangan. Untuk kantor pusat holding BUMN tambang rencananya akan disiapkan di mana? Harus di Jakarta, nanti kita lihat.

Setelah holding BUMN tambang terbentuk, rencananya mau fokus di sektor apa saja? Semuanya potensi yang kita miliki. Nggak ada yang kita tinggalkan. Batu bara, nikel, timah, aluminium, dan emas. Mungkin nanti tembaga setelah kita punya porsi lebih besar di Freeport.

Aset kita semua berkisar US$ 6 miliar. Inalum asetnya sekitar US$ 1,6 miliar, Antam sedikit lebih besar, PT Bukit Asam hampir sama dengan kita.

Menteri BUMN berharap holding bisa caplok tambang-tambang besar, khususnya asing. Bagaimana respons Anda?

Tujuan holding supaya daya saing lebih besar, skalanya lebih besar, efisiensi, dan menguasai sumber daya mineral baik melalui akuisisi dan lainnya. Dengan struktur modal yang kuat kita kuasai tambang-tambang, tujuannya itu.

Yang jelas, kita nanti jadi besar, lebih agresif lagi. Dengan holding itu nanti kita ingin BUMN ini mulai berperan. Kita bisa beli aset-aset asing. Sehingga kita juga akan besar. Batu bara diperkuat, tambang lainnya diperkuat, emas tembaga dan lainnya.

Targetnya, holding BUMN tambang bisa masuk 500 besar perusahaan dunia. Bagaimana menurut Anda?

Targetnya masuk 500, malah syukur kita bisa 250 perusahaan besar dunia pasca holding nanti.

Menteri BUMN Rini Soemarno, meminta setelah holding BUMN terbentuk jangan hanya jago kandang?

Di Indonesia kan cukup bagus, artinya banyak sumber daya mineral. Orang luar saja datang ke sini. Kita perkuat dulu di sini, baru lari ke luar. Apakah ke Vietnam atau yang lainnya, potensinya bagus.

Untuk ke depan, Ibu Rini mengharapkan Inalum bisa masuk ke pasar modal. Apakah siap? Ya kita mau ke situ. Tapi harus selesaikan holding dulu. Kita lihat dulu nanti, disusun rencana jangka panjang 5 tahun ke depan setelah holding selesai. Kalau sekarang fokus dulu selesaikan holding.

 Sumber : detik.com, 13 September 2016

Terakhir Diperbaharui ( Senin, 19 September 2016 11:16 )
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL