Indonesian Mining Association


  • Buat akun
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Harga Patokan mineral Dorong Investasi Pertambangan

Surel Cetak PDF

Yurika Indah Prasetianti

JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya mineral (ESDM) menetapkan formula untuk harga patokan mineral logam melalui peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) mineral dan batu bara (Minqrba) Kementerian ESDM Nomor 63.K/32/DJB/2Oi5 tentang Formula untuk Penetapan Harga Patokan] mineral Logam. Peraturan tersebut ditetapkan pada 27 April 2015.

Ladjiman Damanik, Direktur Eksekutif Asosiasi Perusahaan mineral Indonesia, mengatakan formula harga patokan mineral diharapkan akan menumbuhkan investasi di sektor Pertambangan.

"Industri Pertambangan diharapkan tumbuh yang diikuti industri pengolahan sumber daya mineral atau industri ekstraktif yang berkualitas," kata dia kepada IFT, Selasa.

Peraturan Dirjen Minerba tentang harga patokan mineral ditetapkan setiap bulan untuk masing-masing komoditas tambang berdasarkan formula yang mengacu pada harga mineral logam sesuai dengan mekanisme pasar dan sesuai dengan harga mineral logam yang berlaku umum di pasar internasional.

Menurut Ladjiman, industri pengolahan mineral akan sesuai dengan harga pasar internasional berstandar London Metal Exchange (LME), sesuai kualitas, biaya, dan pengiriman ke pasar global.

"Apalagi, Indonesia mempunyai potensi sumber daya mineral yang besar, antara lain nikel, bauksit, pasir besi, besi lateritik dan bijih besi, emas dan Tembaga karena merupakan ring of fire untuk sumber mineral," kata dia.

Harga patokan mineral ditetapkan berdasarkan formula yang mengacu pada publikasi harga mineral logam yang berlaku secara internasional. Harga mineral logam yang dimaksud, antara lain LME, London Bullion Market Association (LBMA), Asian Metal (AM), serta Bursa Komoditas dan Derivatif Indonesia (ICDX).

Harga patokan mineral logam yang ditetapkan oleh Dirjen Minerba atas nama Menteri ESDM setiap bulannya terdiri atas HPM logam dalam bentuk bijih, HPM logam dalam bentuk konsentrat atau produk antara, dan HPM logam dalam bentuk logam.

 Sumber : Indonesia Finance Today, 20 Mei 2015

Terakhir Diperbaharui ( Senin, 25 May 2015 08:17 )
 

Pemerintah Tolak Tiga Proposal Tax Holiday

Surel Cetak PDF

Oleh Rahajeng KH

JAKARTA. Pemerintah menolak proposal pembebasan pajak dalam jangka waktu tertentu (tax holiday) PT Caterpillar Indonesia, PT Krakatau Osaka Steel (KOS), dan PT Krakatau Nippon Steel Sumikin (KNSS). Alasannya, ketiga perusahaan itu tidak memenuhi syarat.

Direktur Permesinan dan Alat Mesin Pertanian Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Teddy C Sianturi menyatakan, Caterpillar menginvestasikan dana US$ 150 juta untuk membangun pabrik dump truck berkapasitas atas 200 ton di Batam, Kepulauan Riau. Industri yang digarap Caterpillar memang termasuk industri pionir. Namun, tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) dump truck Caterpillar rendah.

"Dengan demikian, Caterpillar tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan tax holiday. Caterpillar hanya memproduksi bak dump truck, sedangkan komponen lain masih dimpor. tax Holiday baru bisa diberikan jika bisa memprpduksi komponen lain di Indonesia," ujar Teddy di Jakarta, Selasa (19/5).

Selain itu, Teddy menuturkan, pasar produk Caterpillar tersebut terbatas. Produk itu hanya dipasok ke PT Freeport Indonesia.

Sebelumnya, Kepala Pusat Badan Pengkajian Kebijakan dan Mutu Industri (BPKIMD Kemenperin Harris Munandar menyatakan, KOS dan KNSS yang tergabung dalam Grup Krakatau Steel tidak menggarap industri pionir, sehingga proposal tax holiday mereka ditolak. Empat persyaratan sebagai industri pionir yang harus dipenuhi antara lain keterkaitan yang luas dan memberikan nilai tambah, eksternalitas tinggi, memperkenalkan teknologi baru, dan memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

"Industri penerima insentif harus harus memenuhi keempat syarat itu. Setelah dikaji lebih lanjut, nilai tambah investasi KOS dan KNSS kecil, meski produksi dua perusahaan itu bi.sa mengurangi impor baja," ujar dia, belum lama ini.

Dia menyatakan, sebanyak 80% bahan baku KNSS masih diimpor dan hanya 20% yang berasal dari KS. Secara teknologi, perusahaan tersebut memang memenuhi syarat. Namun, dampak strategis ekonominya belum terpenuhi.

"Industri yang memanfaatkan produksi KNSS hanya mobfl, sedangkan sebagian besar bahan baku masih diimpor," tegas Harris.

Harris tidak memerinci alasan penolakan tax holiday KOS. Yang jelas, Kemenperin harus benar-benar menyeleksi perusahaan yang mengajukan tax holiday. Perusahaan yang sudah mendapatkan persetujuan dari Kemenperin belum tentu disetujui Kementerian Keuangan (Kementerian Keuangan).

KNSS berencana membangun pabrik baja otomotif di Cilegon, Banten. Nilai investasi sekitar US$ 300 juta. Nippon Steel Sumitomo Metal Corporation (NSSMC) memiliki 80% saham KNSS, sedangkan sisanya milik KS.

Adapun KOS berniat membangun pabrik baja konstruksi di Kawasan Industri Krakatau Cilegon, Banten, senilai US$ 220 juta. Osaka Steel Co Ltd memiliki 80% saham KOS dan 20% KS. KOS telah memulai pembangunan pabrik baja konstruksi.

Insentif Industri

Sementara itu, Kemenperin melalui Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika berencana 1 memberikan insentif untuk industri alat berat rekondisi (remanufacturing). Hal ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri.

Teddy C Sianturi mengatakan, Kemenperin berupaya mendorong perkembangan industri alat berat rekondisi. Pihaknya tengah merumuskan insentif yang cocok untuk industri ini selain bea masuk ditanggung pemerintah (BMDTP).

Rekondisi alat berat, menurut dia, berbeda dengan impor alat berat bekas dalam bentuk utuh. Rekondisi bisa menarik investasi dan tenaga kerja. Selain itu, alat berat yang direkondisi memiliki garansi perawatan.

 Sumber : Investor Daily, 20 Mei 2015

Terakhir Diperbaharui ( Senin, 25 May 2015 08:14 )
 

Penundaan L/C Freeport Hanya Sampai Juli

Surel Cetak PDF

JAKARTA. Pemerintah memberikan penangguhan penerapan mekanisme surat kredit berdokumen dalam negeri atau Letter of Credit (L/C) hingga Juli. Penundaan itu sebagai kesempatan Freeport Indonesia untuk melakukan komunikasi dengan pihak pembeli konsentrat di luar negeri terkait kebijakan pemerintah yang menerapkan L/C.

"(Penundaan L/C) Sesuai dengan masa waktu ijin ekspor, hingga Juli ini," kata Juru bicara Freeport Indonesia Daisy Primayanti di Jakarta, Selasa (19/5).

Daisy menuturkan Freeport Indonesia memang meminta penundaan penerapan kebijakan L/C kepada pemerintah. Dia bilang penundaan itu sebagai kesempatan untuk mensosialisasikan kebijakan kepada pihak pembeli produk Freeport Pasalnya kontrak jual beli itu dilakukan untuk jangka panjang.

"Kami perlu waktu untuk mensosialisasikan kebijakan L/C kepada seluruh buyer kami yang mana dengan kesemuanya Freeport memiliki kontrak jangka panjang," ujarnya.

Namun Daisy belum bisa memastikan mekanisme L/C bisa diterapkan Freeport Indonesia pasca Juli nanti. Lantaran penerapan L/C harus berdasarkan kesepakatan dengan pihak pembeli. "Nanti dilihat lagi (soal penerapan L/C) karena perlu persetujuan dari semua buyer juga," jelasnya.

Freeport mendapatkan izin ekspor untuk periode Januari hingga Juli 2015 dengan kuota 580.000, ton konsentrat Tembaga. Izin tersebut merupakan perpanjangan dari periode enam bulan sebelumnya yakni Juli 2014 hingga Januari 2015. Pemerintah memang memberi izin ekspor selama 6 bulan dan bisa diperpanjang 6 bulan berikutnya. Perpanjangan izin itu diberikan dengan syarat menunjukan kemajuan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter).

Perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu membangun smelter di Gresik dengan kapasitas mencapai 2 juta ton konsentrat. Adapun investasi smelter itu mencapai USS 2,3 miliar. Freeport sempat mengalami kendala ekspor pasca pemberlakuan L/C pada 1 April kemarin. Pasalnya kala itu Freeport belum mengantongi penundaan L/C dari Kementerian Perdagangan.

Sebanyak 29.300 ton konsentrat untuk tujuan Jepang dan 22.000 ton konsentrat tujuan India tidak bisa diekspor. Akibat penundaan itu Freeport menanggung biaya pinalti sebesar US$ 50.000 per kapal per hari.

Barang-barang yang diwajibkan menggunakan L/C meliputi komoditas mineral, batubara, migas, hingga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) berikut produk turunannya. Diwajibkan pula menggunakan L/C melalui bank devisa dalam negeri. Aturan ini bertujuan untuk menertibkan eksportir dalam hal administrasi pencatatan devisa. (rap)

 Sumber : Investor Daily, 20 Mei 2015

Terakhir Diperbaharui ( Senin, 25 May 2015 08:11 )
 

Indonesia Attracts $16.7b In Investment Pledges From Chinese Firms In Mining, Automotive

Surel Cetak PDF

Five Chinese companies have expressed interest in investing a combined $16.7 billion in Indonesia during a business forum in Beijing, Indonesia’s Investment Coordinating Board, or BKPM, said in a statement on Monday.

Some of the companies, with investment proposals of up to $700 million, have applied for a principle permit, while others are still looking for the opportunity to invest in energy, mining, infrastructure, manufacturing and automotive industries, the BKPM said.

It did not name the companies.

Investment pledges from Chinese investors have increased in the past five years to $23.3 billion in total, but the realized investment is only 7 percent of the commitment, said Franky Sibarani, the BKPM chief.

"That’s why we plan to open a representative office in China to help those investors realize their investments in Indonesia," he said.

China was one of the 10 biggest foreign investors in Indonesia last year. Singapore topped the list, followed by Japan, Malaysia, the Netherlands, Britain, the United States and South Korea.

China invested $800 million in 2014, more than doubled its $296.9 investment a year earlier. It has invested $75.1 million in the first quarter of 2015, up 35 percent from $55.7 million in the same period a year earlier. GlobeAsla, TabitaDiela

 Source : JakartaGlobe, May 19, 2015

Terakhir Diperbaharui ( Senin, 25 May 2015 08:08 )
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL