Indonesian Mining Association


  • Buat akun
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Freeport & Kegusaran Pemilik Tanah Adat

Surel Cetak PDF

Sejumlah orang mengaku sebagai perwakilan tujuh suku di Papua, antara lain dari suku amungme, kamoro, dani, damai, mee, ndu-nga dan moni.

Mereka termasuk kelompok yang gusar, meminta pemerintan Indonesia untuk mengizinkan PT Freeport Indonesia segera melakukan ekspor.

Pasalnya, apabila Freeport Indonesia tidak bisa mengekspor dan tidak mendapat pemasukan, maka ribuan pekerja asli Papua di perusahaan asal Amerika Serikat itu terancam terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Silas Natkime, seorang senior dari Suku Amungme Papua menyatakan bahwa perusahaan tambang itu sudah berjasa memperbaiki dan menghidupi masyarakat Papua, membantu orang Papua mulai dari pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.

Pihaknya meminta ada perubahan, kebijakan pemerintah dan perusahaan Freeport bagi orang Papua. Menurutnya saat ini Freeport Indonesia telah dihancurkan oleh kepentingan politik dan justru bukan kepentingan ekonomi dan bisnis. Bahkan, elemen pemerintah di anggap saling menghancurkan satu sama lain, dengan meminta Freeport berhenti beroperasi di Papua.

"Kami sebagai orang Papua dan pemilik tanah adat, sudah berpuluh-puluh tahun dengan Freeport. Kami tetap mendukung Freeport 100 % beroperasi di Papua, tetapi kami juga tidak mendukung negara lain," tutur Silas.

Dia berharap Presiden Joko Widodo segera memperpanjang izin ekspor, dan bahkan mendukung untuk terus dilanjutkannya kontrak karya PT Freeport Indonesia.

"Saya dengan hormat meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk melanjutkan kontrak karya dan izin ekspor di perpanjang hari ini. Karena kalau tidak, dari total 33.000 pekerja tersebut, sekitar 20% di antaranya adalah karyawan asli Papua akan terancam PHK," ujarnya.

Di sisi lain, Silas mengaku saat ini

dirinya masih mengharapkan segera menerima pembayaran utang penggunaan tanah adat ulayat dari PT Freeport Indonesia yang telah mencapai hampir Rp300 triliun, di 14 lokasi tambang ya g tersebar di Papua tersebut!.

PROSES REALISASI

Senior Advisor to President Director PT Freeport Indonesia, Simon Morin mengatakan, pembangunan smeller di Jawa Timur sedang dalam proses pembahasan dan realisasi. "Ini deal yang sedang berlangsung," ujarnya.

Namun, menurutnya, hal yang mengejutkan adalah ketika pemerintah Indonesia mewajibkan kepada PT Freeport Indonesia membayarkan uang jaminan sebagai bukti kesungguhan membangun smelter, sebesar US$530 juta sebagai syarat perpanjangan izin ekspor.

"Ini kan berarti dilema seperti ayam dan telur, karena tanpa ekspor maka perusahaan tidak bisa membiayai capex, seperti untuk proyek smelter dan lain-lain. Ini dilematis," ujarnya.

Pihaknya juga menilai kebijakan tersebut justru akan mengancam keberlangsungan sekitar 7.000 karyawan asli Papua saat ini yang terancam terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) lantaran Freeport Indonesia tidak lagi melakukan ekspor.

"Karena para pekerja lokal ini, mereka ini bekerja pada level yang rentan untuk di PHK," ujarnya.

Menurutnya memang harus ada kebijakan nasional yang perlu ditindaklanjuti, tetapi ini juga harus ingat bahwa di sini masih juga terdapat kepentingan daerah, dan menjaga ketersediaan lapangan kerja adalah juga merupakan tugas nasional yang harus dipertimbangkan juga.

"Selain ancaman PHK, pembangunan sosial di sana juga akan terganggu, karena selama ini ada dua rumah sakit yang melayani warga secara gratis," ujarnya.

Simon tidak ingin terjadinya PHK tersebut justru menambah penderitaan warga Papua, yang notabene, masih dianggap cukup miskin di tataran nasional saat ini.

Puput Ady Sukarno

 Sumber : Bisnis Indonesia, 05 Februari 2016

Terakhir Diperbaharui ( Kamis, 11 Februari 2016 07:09 )
 

7 Suku Papua Berharap PTFI Bisa Ekspor

Surel Cetak PDF

PERWAKILAN dari tujuh suku Papua meminta pemerintah tetap mengizinkan ekspor konsentrat oleh PT Freeport Indonesia (PTFI). Pasalnya, penghentian ekspor membuat para pekerja, termasuk warga asli Papua, terancam terkena pemutusan kerja. .

Silas Natkime dari suku Amungme selaku tokoh Masyarakat dan juga pemilik hak ulayat meminta pengertian pemerintah akan dampak sosial ekonomi yang akan dialami warga masyarakat Papua bila proses ekspor tidak segera berjalan.

"Dampak ketika tidak bisa ekspor, tidak ada kegiatan produksi, padahal perlu perputaran modal untuk bisa menyetorkan (jaminan) US$ 530 juta (Rp7,15S triliun)," ujarnya bersama perwakilan tujuh suku Papua saat bertemu awak media di Jakarta, kemarin.

Bila kegiatan produksi terhenti, imbuhnya, 33 ribu karyawan Freeport yang 7.000 di antaranya merupakan orang asli Papua, terancam terkena PHK. Sejak beroperasi pada 1967, lanjut Silas, PTFI menjadi lahan perubahan bagi sebagian besar warga Papua, baik dari perilaku berpakaian, pendidikan, maupun lapangan kerja.

"Bila ada PHK, pekerja non-Papua bisa kembali ke kota masing-masing. Kami mau ke mana?" tanyanya.

Bila perusahaan tutup, imbuhnya, Freeport akan meninggalkan utang hak ulayat Rp288 triliun atas operasi mereka pada 14 pertambangan di 7 wilayah suku, yakni Amungme, Kamoro, Mee, Damai, Moni, Dani, dan Nduga. Bila dalam minggu-minggu depan belum ada jawaban, dikhawatirkan sekitar tanggal 20 banyak yang akan turun ke jalan untuk bersuara ke pemerintah," tukas Silas.

Advisor PTFI Simon Morin mengatakan di Papua, Freeport menjadi pemberi kerja terbesar. "Banyak orang Papua akan terkena PHK karena berada di level paling rentan. Memang ada kebijakan nasional (pembangunan smelter) yang perlu diamankan. Namun, jangan juga hal itu malah menciptakan pengangguran."

Saat ini, imbuhnya, PTFI menyumbang 40% produk domestik regional bruto (PDRB) Papua dan 95% PDRB Timika.

(Try/Ei)

 Sumber : Media Indonesia, 07 Februari 2016

Terakhir Diperbaharui ( Kamis, 11 Februari 2016 07:04 )
 

Nego Alot Izin Ekspor

Surel Cetak PDF

Freeport Indonesia keberatan memenuhi persyaratan perpanjangan izin kontrak ekspor untuk jangka waktu enam bulan ke depan. Pemerintah belum melihat kesungguhan perusahaan itu dalam pembangunan smelter.

Rlipat antar-instansi digelar di kantor Bambang Gatot Ariyono, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM), kawasan Tebet, Jakarta Selatan, pada Jumat pekan lalu. Peserta rapat, selain Kementerian ESDM, ialah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kepolisian, dan Kejaksaan Agung.

Lewat pertemuan itu, Bambang ingin menyampaikan sosialisasi kepada para koleganya tentang kebijakan izin ekspor bagi perusahan tambang PT Freeport Indonesia (PI Fl). Ia ingin lembaga terkait mengetahui bahwa pemerintah

tetap pada pendiriannya agar PTFI membayar uang jaminan sebesar USS 530 juta bila memang perusahaan itu ingin i ni.lan jutkan operasi penjualan tembaga mentah.

Dalam rapat itu, Kementerian ESDM menegaskan bahwa syarat itu memang [lunya landasan hukum, dan didapat dari hitung-hitungan biaya maksimal rencana pembangunan fasilitas pengolahan tembaga Freeport di Gresik, Jawa Timur, selama enam bulan, "Jadi, memang ada dasarnya, tidak asal comot angka itu," kata Bambang kepada Gatra.

Per 28 Januari ini, izin ekspor konsentrat tembaga untuk PTFI berakhir setelah diperpanjang enam bulan sejak Juli tahun lalu. Jika ingin mendapatkan

lagi, pemerintah memberi syarat PTFI harus membayar uang jaminan USS 530 juta dan berjanji membayar bea keluar 5% dari harga jual patokan ekspor konsentrat tembaga selama enam bulan ke depan.

Sejak 2014, sudah tiga kali Freeport mendapatkan izin ekspor mineral mentah yang harus diperbarui enam bulan sekali. Izin ini diperlukan sejak diberlakukannya Undang-Undang Minerba pada Januari 2014, yang melarang ekspor mineral mentah, atau yang belum melalui pengolahan di dalam negeri.

Izin ekspor balian mentah diberikan karena perusahaan tambang ini belum memiliki sarana pengolahan tembaga yang bisa mengolah semua hasil produksinya. Sehingga tidak berhenti berproduksi, karena bisa berdampak kepada pengangguran dan penurunan pajak, pemerintah memberikan keringanan melalui izin sementara hingga sarana pengolahan atau smelter bisa terbangun. Pemerintah memberi waktu hingga 2017 agar pemilik izin usaha pertambangan (IUP) bisa sepenuhnya membangun smelter.

Namun, untuk bisa mengekspor

mineral mentah, perusahaan tambang juga harus memenuhi beberapa syarat. Salah satunya, membayar bea keluar yang besarannya tlitetapkansccara proporsional sesuai kemajuan pembangunan smelter. Niatan pembangunan smelter juga harus diwujudkan dalam dana jaminan yang disetor ke rekening pemerintah.

Besaran dana jaminan ini diatur dalam Peraturan Menteri F.SDM Nomor 11 Tahun 2014, yang mewajibkan perusahaan mineral batu bara menyetorkan 60% dari total biaya pembangunan per enam bulan sebagai komitmen kesanggupan. Berdasarkan aturan ini, pada Juli 2014 PTFI menempatkan USS 115 juta atau 5% dari nilai investasi smelter, yang mencapai USS 2,3 milyar.

Setelah menyetor uang jaminan, PTFI mendapatkan izin ekspor selama enam bulan, yakni periode 25 Juli 2014 hingga 25 Januari 2016. Kemudian pada Juli 2015, PTFI kembali menyetor uang jaminan USS 20 juta lantaran kemajuan smelter selama enam bulan sebelumnya belum mencapai 60%, hanya mencapai 11%. Kini dengan kemajuan pembangunan smelter yang hanya mencapai 14% pemerintah pun meminta jaminan USS 530 juta.

Freeport McMoRan, perusahaan induk PTFI yang bermarkas di Amerika Serikat, mempertanyakan syarat itu. Richard Adkerson, Chief Executive Officer (CEO) Freeport, menyebut bahwa dalam perjanjian antara pemerintah dan PTFI pada 2014 tidak ada klausul mengenai dana USS 530 juta. "Permintaan itu inkonsisten dengan perjanjian kami dengan pemerintah Indonesia," kata Adkerson dalam sebuah pertemuan dengan para analis, Selasa pekan lalu, seperti dikutip Bloomberg.

Adkerson memastikan, pemerintah Indonesia akan tetap memenuhi komitmen yang sudah disepakati bersama. Namun, ia juga menyatakan ada konsekuensi bila komitmen itu tak bisa dilanjutkan. "Jika ada aspek yang membuat perubahan pada izin ekspor itu, maka kami terpaksa mengurangi kegiatan pembangunan, mengurangi pegawai, dan kami akan mengambil langkah-langkah untuk menjaga perusahaan kami," ia menegaskan.

Duit jaminan USS 530 juta atau lebih dari Rp 7 trilyun bagi Freeport memang merupakan jumlah yang besar. Pengeluaran sebesar itu akan melemahkan upaya manajemen Freeport untuk menopang neraca perusahaan di tengah penurunan harga komoditas yang buruk

beberapa tahun ini. Dampak penurunan harga itu menimbulkan kerugian bagi perusahaan selama lima kuartal berturut-turut dan membuat harga sahamnya terjun 78% dalam satu tahun terakhir.

Menteri F.SDM, Sudirman Said, memahami kesulitan yang membelit Freeport. Karena itu, pihaknya membuka ruang negosiasi dengan Freeport terkait dana jaminan sebesar USS 530 juta. Bila Freeport tidak mampii membayarnya, pemerintah Indonesia akan mencari jalan keluar, seperti keringanan jangka waktu pembayaran. Tapi, kami meminta mereka untuk bisa menunjukkan kesung-guhannya, yang ekuivalen dengan apa yang kita minta itu, dan itu sedang kita negosiasikan," kata Sudirman dalam konferensi pers di Balai Kartini, Jakarta, Selasa pekan lalu.

Adapun kewajiban membayar bea keluar sebesar 5% untuk ekspor, Sudirman menegaskan, tak bisa ditawar-tawar. Karena itu merupakan konsekuensi atas ketidaksungguhan PTFI membangun smelter. Hal ini bisa dilihat dari kemajuannya selama enam bulan, yang hanya 3%.

Meski PTFI tampak keuketth tak mau membayar jaminan, Bambang Gatot Ariyono memastikan perusahaan itu tak akan mau kehilangan kesempatan menjual produk tambangnya. "Jelas mereka pasti mau memenuhi. Sejauh ini mereka sudah bangun smelter senilai USS 160 juta, masa iya mau ditinggalkan begitu saja?" katanya.

Hanya saja, Bambang mengakui, hingga saat ini, belum ada kesepakatan lebih lanjut mengenai persyaratan-persyaratan itu. Apalagi lesunya pasar bisa menurunkan kinerja. Memang selama enam bulan terakhir, Freeport hanya mampu merealisasikan ekspor sebesar 500.000 ton. "Padahal jumlah yang diminta 775.000 ton," kata Bambang. Sementara untuk tahun ini, perusahaan itu malah meminta kuota sebesar 1 juta ton.

PTFI hingga Selasa pekan lalu belum bersedia memberikan pernyataan lebih jauh mengenai persyaratan yang diajukan oleh pemerintah. Juru bicara PT Freeport Indonesia, Riza Pratama, hanya menyatakan pihaknya masih mengadakan negosiasi. "Kami masih berunding dengan pemerintah untuk mendapatkan perpanjangan izin ekspor," katanya. Ia juga mengaku belum ada dampak signifikan akibat penghentian ekspor konsentrat sejak akhir januari lalu.

Mukhlison S. Widodo dan Bernadetta Febriana

 Sumber : GATRA, 05 Februari 2016

Terakhir Diperbaharui ( Kamis, 11 Februari 2016 07:01 )
 

Kemen ESDM yakin Freeport akan segera bangun smelter

Surel Cetak PDF

Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Energi dan Sumber Daya mineral yakin PT Freeport Indonesia akan segera berkomitmen dalam membangun fasilitas hilirisasi atau pemurnian mineral (smelter) di Indonesia sebelum stok produksi mencapai titik puncak.

"Freeport pasti akan memberikan jawaban untuk berkomitmen dalam mengembangkan hilirisasi ini karena dia juga memiliki hitungan sendiri," kata Direktur Jenderal mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot di Kompleks Gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu.

Jika Freeport tetap tidak bisa melakukan ekspor konsentrat Tembaga, sementara produksi tetap berjalan seperti biasa, ada kekhawatiran adanya stop operasi dari perusahaan tambang berbasis di Amerika tersebut yang memaksa dilakukannya pengurangan karyawan.

"Itu sebenarnya belum tentu juga, tergantung Freeportnya. Mereka punya perhitungan sendiri, tidak mungkin mereka ingin membuat bangkrut dirinya sendiri," ujar dia.

Bambang mengatakan pihaknya tetap mengusahakan agar Freeport tetap bisa melakukan kegiatannya, namun syarat pembayaran dana jaminan 530 juta dolar AS, jika Freeport ingin memperpanjang izin ekspor konsentrat Tembaganya dilaksanakan.

"Akan tetapi dari surat Freeport kemarin, mereka itu minta keringanan karena perusahaan induknya di Amerika Serikat (AS) sedang mengalami rugi besar akibat harga komoditi anjlok dan pasar mereka yang sedang lesu, karenanya kita tetap tunggu bagaimana permintaan dia untuk tunjukan komitmen itu," ujarnya.

Bambang mengatakan pihaknya tetap mengharapkan Freeport segera memberi penjelasan untuk menawarkan opsi pada pemerintah terkait permohonan perusahaan tambang raksasa tersebut untuk meminta keringanan.

"Kita harap segera ada penjelasan opsi yang mereka kasih seperti apa, pasalnya jika tidak ada seperti itu dan kepastiannya belum ada dan mengakibatkan saham dia jatuh, kan dia punya resikonya sendiri, bukan hanya pemerintah dong yang salah," ujar Bambang.

Dari informasi yang dihimpun Antara, izin ekspor konsentrat PT Freeport Indonesia telah habis masa berlakunya pada 28 Januari 2015 lalu. Izin ini belum diperpanjang, karena Kementerian ESDM memberikan syarat pembayaran dana jaminan 530 juta dolar AS, jika Freeport ingin memperpanjang izin ekspor konsentrat Tembaganya.

Dana 530 juta dolar AS tersebut dipersyaratkan sebagai bukti komitmen Freeport membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral di Indonesia atau smelter. Dikarenakan, Freeport dianggap belum menjalankan kewajibannya membangun smelter dengan baik.

Editor: B Kunto Wibisono

 Sumber : Antara, 04 Februari 2016

Terakhir Diperbaharui ( Kamis, 11 Februari 2016 06:53 )
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL