Indonesian Mining Association


  • Buat akun
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Freeport Diberi Keistimewaan

Surel Cetak PDF

Tak Ada Tenggat Waktu Pembangunan Smelter

JAKARTA. Pemerintah memberikan keistimewaan kepada PT Freeport Indonesia dengan tidak menetapkan batas, waktu untuk membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) Tembaga di Papua.

Direktur Jenderal mineral dan batu bara Kementerian Energi dan Sumber Daya mineral (ESDM) Sukhyar beralasan, dalam draf amendemen kontrak Pertambangan dengan Freeport memang tidak disebutkan batas waktu untuk membangun smelter. Freeport hanya diminta untuk membangun smelter tersebut sebagai bagian dari hilirisasi sektor Pertambangan. "Industri yang dibangun side product, praktis butuh waktu lima tahun dari sekarang, tidak bisa cepat. Jadi tidak harus 2017 untuk smelter di Papua," ungkap Sukhyar di Jakarta kemarin.

Sukhyar menambahkan, pembangunan smelter di Papua pun bukan menjadi persyaratan terkait perpanjangan kontrak Freeport seiring akan habisnya masa kontraknya pada 2021. "Pembangunan smelter ini merupakan hal yang berbeda dengan perpanjangan izin operasi pasca 2021," ujarnya.

Namun bagi anggota DPR Komisi VII Dewi Yasin Limpo, keistimewaan yang diberikan pemerintah kepada Freeport merupakan tindakan diskriminatif. Dewi mengatakan perlakuan berbeda diberikan pemerintah pada perusahaan tambang bauksit yang tidak diberikan keleluasaan ekspor sebelum membangun fasilitas pengolahan. Diketahui, pemerintah mulai memberlakukan kebijakan larangan ekspormineral mentah mulai 12 Januari 2014 seiring implementasi Undang-Undang (UU) Nomor4 Tahun 2001 tentang Pertambangan mineral dan batu bara. "Kami melihat ada diskriminasi, karena di satu sisi pelaku tambang bauksit tidak boleh ekspor dan terpaksa menutup usaha," cetusnya.

Karena itu, dia meminta pemerintah berlaku adil dan memberikan tenggat waktu ketat kepada perusahaan tambang asal Amerika Serikat ini untuk membangun smelter di Papua. Menurut dia, aspirasi rakyat Papua juga adalah menghendaki perusahaan tambang itu segera memenuhi kewajiban-kewajibannya. Jika smelter tidak dibangun, kata dia, maka pemerintah tidak boleh memperpanjang kontrak Freeport. "Apalagi, Freeport telah diberikan keleluasaan oleh pemerintah untuk kembali mengekspor konsentrat," tuturnya.

Sebagai informasi kewajiban pembangunan smelter di Papua oleh Freeport muncul lima bulan setelah perusahaan tambang itu menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding /MoU) amendemen kontrak Pertambangan pada 25 Juli 2014. Seiring dengan ada-nya nota kesepahaman itu, Freeport menyetorkan dana sebesar USD115 juta sebagai bentuk komitmen pembangunan smelter Tembaga senilai USD2.3 miliar di Gresik, Jawa Timur.

Sejauh ini Freeport baru melaporkan kepada Kementerian ESDM mengenai perubahan kapasitas smelter yang dibangun. Kapasitas produksi smelter Freeport yang akan dibangun di Gresik ditingkatkan menjadi 500.000 ton Tembaga katoda dari sebelumnya yang ditargetkan sebesar 400.000 ton Tembaga katoda guna menyesuaikan kapasitas produksi konsentrat pasca 2021.

Seiring peningkatan kapasitas produksi, kebutuhan bahan baku konsentrat juga meningkat menjadi 2 juta ton dari perencanaan semula 1,6 juta ton konsentrat Tembaga. Sementara untuk smelter di Papua, kapasitas produksinya diperkirakan akan lebih kecil dengan kebutuhan konsentrat sebesar 600.000 ton per tahun. nanang wijayanto

 Sumber : Seputar Indonesia, 19 januari 2015

Terakhir Diperbaharui ( Senin, 26 Januari 2015 08:54 )
 

MRP Berharap Presdir Freeport Bangun Kerja Sama

Surel Cetak PDF

Oleh Evarianus Supar

Timika, 18/1 (Antara) - Wakil Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Engelbertha Kotorok berharap Presdir PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsuddin membangun kerja sama dengan semua pihak untuk memajukan perusahaan tambang emas dan tembaga yang sudah 48 tahun beroperasi di Papua.

"Kami masyarakat khususnya MRP mendukung beliau sebagai Presdir PT Freeport. Beliau perlu melihat semua, terutama kondisi perusahaan yang akhir-akhir ini mengalami hambatan. Kerja sama itu sangat penting baik dengan masyarakat, pemerintah daerah, apalagi kalangan karyawan sendiri," ujar Engelbertha, kepada Antara di Timika, Minggu.

Maroef Sjamsuddin, seorang purnawirawan Marsekal Muda TNI AU yang pernah menjabat Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) periode 2011-2014, terpilih sebagai Presdir PT Freeport Indonesia yang baru menggantikan Rozik B Soetjipto.

Pada Minggu siang, Maroef didampingi sejumlah petinggi manajemen PT Freeport tiba di Bandara Moses Kilangin Timika disambut tarian yang dibawakan sanggar tari SMP YPPK St Bernadus Timika.

Engelbertha mengatakan, sebagai Presdir yang baru dengan latar belakang bukan dari internal PT Freeport, maka Maroef Sjamsuddin harus mampu menyesuaikan diri dan belajar banyak hal agar perusahaan yang dipimpinnya mampu memenuhi harapan semua pihak, terutama masyarakat asli Papua.

Sebelum bertolak ke Timika, Maroef menyempatkan diri bertemu seluruh tokoh Suku Amungme dan Kamoro selaku pemilik hak ulayat atas area konsesi PT Freeport Indonesia maupun para tokoh Papua lainnya.

Dalam pertemuan itu, semua tokoh Papua mendukung penuh kepemimpinan Maroef Sjamsuddin sebagai Presdir baru PT Freeport.

"Yang kami harapkan dari kepemimpinan Pak Maroef, yaitu beliau melakukan pengkaderan putra-putri Papua untuk nantinya bisa memimpin Freeport. Apalagi perusahaan ini sudah hampir 50 tahun beroperasi di Papua. Beliau punya tanggung jawab berat untuk mengkaderkan anak-anak asli pemilik hak ulayat maupun orang Papua lainnya," ujar Engelbertha.

Salah satu Vise President PT Freeport, John Rumainum mengatakan, kedatangan Maroef Sjamsuddin ke Timika untuk bertemu Panglima Kodam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Fransen G Siahaan dan Kapolda Papua Irjen Polisi Yotje Mende.

"Kedatangan beliau karena ada rencana pertemuan dengan Pangdam dan Kapolda di Timika. Sedangkan untuk kunjungan resmi ke perusahaan akan dilakukan beberapa waktu ke depan," jelas John.

Menurut dia, serah terima jabatan Presdir PT Freeport Indonesia dari Rozik B Soetjipto kepada Maroef Sjamsuddin telah dilaksanakan di Jakarta pada Jumat (16/1).

 Sumber : Antara, 19 Januari 2015

Terakhir Diperbaharui ( Senin, 26 Januari 2015 08:28 )
 

Selamat Datang Presdir PTFI

Surel Cetak PDF

SAPA (TIMIKA). Presiden Direktur (Presdir) PT Freeport Indonesia, Maroef Sjamsuddin yang baru saja ditunjuk menggantikan Rozik B Soetjipto, Minggu (18/1) tiba di bandara internasional Mozes Kilangin Timika menggunakan pesawa jet pribadi.

Maroef Sjamsuddin, tiba sekitar pukul 14.00 WIT, dengan didampingin, Silas Natkime, Piet Magal, dan Wakil Ketua I MRP Angelbertha Kotorok, setibbanya di hangar bandara, rombongan disambut manajemen PTFI dan diiringi tarian adat, Maroef Sjamsuddin kemudian dikalungkan bunga sebagai tanda ucapan selamat datang.

Maroef yang menyelesaikan karirnya di TNI Angkatan Udara dengan pangkat terakhir Marsekal Muda TNI Angkatan Udara Republik Indonesia, selanjutjnya melanjutkan ilmu pendidikannya du Jakarta Institute Management Studies (JIMS) dan mendapatkan gelar Master of Business Administration. Selain itu Maroef juga pernah menjabat sebagai wakil kepala Badan Intelejen Negara periode 2011 sampai 2014.

Menurut Silas Natkime, yang mewakili masyarakat hak ulayat sekaligus Papuan Brotherhood, semua pihak dalam hal ini karyawan maupun rakyat kabupaten Mimika dan Masyarakat Indonesia, menerima sosok Maroef untuk menjabat sebagai Presdir PTFI.

“Semua karyawan maupun masyarakat, dan semua yang ada di tanah air kita, kami bangga dengan kepemimpinan baru ini. Yang pertama perusahaan ini akan jadi yang terbaik, kedua karyawan maupun karyawati dan semua masyarakat yang ada disini mengharapkan hubungan yang terbaik,” jelas Silas Natkime ketika diwawancarai disela-sela kedatangan Presdir baru PT Freeport Indonesia di Rimba Papua Hotel (RPH).

Sosok Maroef diakui Silas merupakan sosok yang besar hati dan mempunyai pemikiran serta semangat membangun, sehingga relative dengan komuniti yang terbaik kepemimpinan Maroef akan mengarah pada sebuah perubahan yang baik dan positif. Silas mengakui bahwa selama bertahun-tahun manajemen dengan pemimpin-pemimpin terdahulu belum bisa mengatasi konflik-konflik yang terjadi baik internal maupun eksternal di perusahaan. Sehingga kepemimpinan Maroef diharapkan pada memperbaiki itu semua dan meniadakan lagi konflik-konflik tersebut. Selain itu Silas percaya bahwa Maroef merupakan sosok pemimpin yang dapat memperhtikan masyarakat lokal terutama pemilik hak ulayat, masyarakat Papua dan semua yang berkepentingan terhadap perusahaan PT Freeport Indonesia.

“Sya percaya presiden yang baru ini punya hati yang besar untuk orang Papua, untuk rakya dan perusahaan ini. Mudah-mudahan tidak ada lagi konflik karena beliau punya hati untuk membangun,” terang Silas.

Silas berharap, kedepannya pemikiran cemerlang seorang Maroef Sjamsuddin dapat bermanfaat bagi semua pihak, terutama karyawab dan masyarakat, serta seluruh yang ada di Papua dan Negara Indonesia.

“Kalau karyawan Papua, kita kalau kepemimpinan yang baik kayak Pak Mar (panggilan Maroef Sjamsuddin-Red) ini, kami dukung penuh. Kami semua karyawan yang ada didalam perusahaan mendukung beliau penuh. Supaya pemikiran dan asset karya beliau bermanfaat bagi seluruh yang ada di Papua maupun yang ada di Negara Indonesia,” paparnya.

Sementara itu terkait konflik-konflik yang sering terjadi di kubu perusahaan seperti aksi demo maupun terbentuknya kelompok-kelompok untuk saling tekan-menekan dalam perusahaan, hal itu tidak lagi terjadi, karena semua pihaknya yang ada didalam telah mendukung penuh kepemimpinan Maroef Sjamsuddin.

“Untuk kepemimpinan Presdir yang baru ini, semua masalah-masalah yang ada pasti akan diselesaikan, tidak ada lagi masalah-masalah kelompok atau tutup lagi tambang, demo karyawan, dan tidak ingin lagi itu terulang. Intinya kita semua mendukung dan mendukung perusahaan dengan pemimpin baru,” tandasnya.

Ia juga menambahkan, “kami tidak mau lagi sakit, kami mau supaya perusahaan ini kembali normal sesuai dengan pemimpin baru, kami mau jangan lagi sapi besar ini dibunuh terus. Sapi ini kesehjateraan bagi dunia maupun Indonesia, dan rakyat Papua sendiri,” pungkasnya.

Sementara itu Wakil KetuaI MRP, Angelbertha Kotorok, ketika diwawancarai pada tempat yang sama mengatakan, Presdir yang baru harus menyesuaikan diri dan belajar banyak unuk mengetahui secara menyeluruh soal PT Freeport. Sehingga dengan begitu kedepannya dapat menjadi pimpinan yang baik dan bermanfaat bagi semua pihak yang ada, erlebih khusus masyarakat pemilik hak ulayat dan pekerja serta masyarakat Mimika.

”Harus melihat semua dulu, karena beliau ini ibarat anak yang baru lahir. Sehingga semua proses yang selama ini suka-duka yang dialami oleh kami mulai pemilik hak ulayat maupun masyarakat yang ada di Mimika, mendapatkan manfaat dari visi misi beliau, yang utama melihat kembali apa yang selama ini mandek dan melihat mandeknya kenapa, beliau harus melihat dan kerja sama itu penting, baik itu dengan masyarakat, pemerintah maupun karyawan sendiri,” terang Enggelbertha. (Saldi Hermanto)

 Sumber : Salam Papua, 19 Januari 2015

Terakhir Diperbaharui ( Senin, 26 Januari 2015 08:26 )
 

Percepat Hilirisasi

Surel Cetak PDF

Redaksi

Era booming komoditas sudah berakhir. Pamor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO), batubara, karet, dan mineral meredup seiring terus melemahnya harga minyak mentah dunia. Komoditas yang lima tahun silam menjadi primadona, kini banyak menyisakan cerita duka. Di sejumlah sentra Pertambangan batubara dan mineral, potret mengenaskan bermunculan mesin-mesin tambang yang berhenti beroperasi, areal Pertambangan yang terbengkalai, dan para pekerja tambang yang menganggur.

Krisis ekonomi memang telah mengubah wajah dunia. Sejalan dengan menurunnya konsumsi di Amerika Serikat (AS), Tiongkok, Eropa, dan Jepang, permintaan terhadap komoditas turun tajam. Kondisi itu diperparah oleh anjloknya harga minyak mentah dari sekitar USS 100 menjadi US$ 50 per barel yang dipicu berkurangnya permintaan negara-negara maju dan keberhasilan AS mengembangkan gas alam dan minyak bumi serpih (shale oil and gas).

Batubara, CPO, karet, dan mineral adalah komoditas andalan Indonesia. Maka ketika harga komoditas dan harga minyak terjun bebas, para petani dan pengusaha tambang menjerit Pemerintah ikut terpukul karena penerimaan negara dari sektor tambang dan migas -terutama dalam bentuk pajak-berkurang, sehingga kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan kian terbatas. Anjloknya ekspor komoditas juga turut memperlebar defisit neraca perdagangan yang ujung-unjungnya membuat rupiah tertekan.

Tak ada pula kisah petani sawit, karet, teh, dan kakao yang kaya mendadak gara-gara harga komoditas melambung tinggi. Kita tak bisa memastikan kapan harga minyak dan komoditas kembali digdaya. Yang jelas, Indonesia akan terpuruk jika terus mengandalkan ekspor komoditas mentah.

Kita sepakat bahwa anjloknya harga komoditas harus dijadikan momentum untuk membenahi struktur industri di dalam negeri. Hal mendesak yang perlu dilakukan pemerintah adalah mempercepat program hilirisasi komoditas, baik batubara, hasil perkebunan, maupun mineral seperti Tembaga, emas, perak, nikel, dan bauksit Hilirisasi sejauh ini baru diterapkan terhadap bahan mineral mentah, itu pun belum berlaku penuh.

Hilirisasi komoditas merupakan keharusan. Indonesia akan menjadi negara maju jika berhasil mengolah bahan tambang, batubara, serta hasil pertanian dan perkebunan menjadi produk jadi. Mengolah bahan mentah menjadi produk jadi berarti menyediakan lebih banyak lapangan kerja, menghasilkan produk berdaya saing dan bernilai tambah tinggi di pasar ekspor dan domestik, mengurangi impor, meningkatkan penerimaan pajak, serta mendorong dampak ikutan lainnya yang dapat mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Hilirisasi komoditas pada akhirnya turut memperkokoh sendi-sendi perekonomian nasional. Bila hilirisasi berhasil diterapkan, kebutuhan terhadap berbagai produk di pasar domestik bisa dipenuhi industri dalam negeri. Dengan demikian, rupiah bisa lebih berdaulat terhadap mata uang lain, cadangan devisa akan terus bertambah, dan inflasi akibat kenaikan harga produk impor (imported inflation) dapat diredam. Hilirisasi juga akan merangsang munculnya merek-merek kebanggaan nasional.

Tapi hilirisasi saja tidak cukup. Pemerintah perlu menggenjot sektor industri substitusi impor, terutama bahan baku dan bahan penolong. Bukan apa-apa, nilai impor bahan baku dan bahan penolong sangat besar. Tahun lalu saja (per November), impornya mencapai US$ 125 miliar atau 76% dari total impor nasional senilai USS 163 miliar. Tak mengherankan jika pada periode tersebut neraca perdagangan menangguk defisit US$ 2 miliar.

Pemerintah juga perlu mendorong industri dasar, terutama besi, baja, dan aluminium. Industri dasar mutlak dibutuhkan untuk membangun industri barang modal atau permesinan. Indonesia hingga kini belum memiliki industri permesinan, sehingga harus mendatangkan mesin industri dari negara lain. Padahal, mustahil kita menjadi negara industri manufaktur jika tidak memiliki industri permesinan sendiri.

Tak kalah penting adalah upaya memberdayakan pasar domestik. Dengan populasi 245 juta jiwa, kelas menengah yang terus bertambah, dan perekonomian yang tumbuh S6% per tahun, Indonesia merupakan pasar yang menjanjikan. Saat pasar ekspor melemah, memperkuat pasar domestik adalah pilihan tepat, baik untuk menyerap produksi dalam negeri, maupun untuk menangkal gempuran produk impor.

Banyak cara untuk memberdayakan pasar dalam negeri, misalnya mengutamakan produk domestik dalam pengadaan barang dan jasa di kementerian/lembaga (K/L). Bisa pula dengan mendorong penggunaan bahan baku lokal. Cara lainnya adalah memperketat sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan menggencarkan kembali kampanye cinta produk buatan Indonesia lewat cara-cara yang lebih efektif.

Kita yakin jika hilirisasi komoditas dipercepat, industri substitusi impor digenjot, dan pasar domestik diberdayakan, Indonesia bukan saja bakal imun dari krisis ekonomi global, tapi juga mampu bertransformasi menjadi negara industri. Indonesia bahkan bisa menggantikan posisi Tiongkok yang daya saing industrinya tengah menurun akibat upah buruh yang semakin mahal dan biaya energi yang kian tinggi.

 Sumber : Investor Daily, 15  Januari 2015

Terakhir Diperbaharui ( Senin, 26 Januari 2015 08:18 )
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL