Indonesian Mining Association


  • Buat akun
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Kalangan DPR Ingin Kontrak Pertambangan Freeport Diperpanjang

Surel Cetak PDF

Timika (ANTARA News) - Wakil Ketua Komisi VII DPR Fadel Muhammad berpendapat bahwa PT Freeport Indonesia perlu segera mendapatkan kepastian hukum dari pemerintah untuk memperpanjang kontrak usaha pertambagannya di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua.

"Kita sependapat bahwa perlu perpanjangan untuk melihat perkembangan Freeport agar ada kepastian bagi mereka melaksanakan usaha," kata Fadel di Timika, Senin.

Pada Senin (2/5) pagi, belasan anggota Komisi VII DPR melakukan kunjungan kerja ke Timika dalam rangka meminta masukan dari Pemkab Mimika dan pihak-pihak terkait pembahasan perpanjangan kontrak usaha pertambangan Freeport.

Menurut Fadel, ada tiga agenda utama kunjungan kerja Komisi VII DPR ke Timika terkait Freeport yaitu menyangkut pembangunan industri smelter, perpanjangan kontrak usaha pertambangan Freeport dan juga menyangkut divestasi saham Freeport.

Menyangkut soal divestasi saham Freeport, Komisi VII DPR berpandangan bahwa hal itu haruslah pemerintah yang ikut terlibat.

"Kita setuju divestasi ke pemerintah, tidak ke papa minta saham, tidak ke individual atau ke orang-perorangan," kata politisi dari Partai Golkar itu.

Fadel menegaskan ada sejumlah BUMN yang bergerak di bidang pertambangan yang nantinya akan membeli sebagian saham Freeport.

Adapun menyangkut keharusan bagi Freeport untuk membangun industri pemurnian tambang (smelter) dalam negeri, Fadel mengatakan hal itu bisa saja dilakukan di Papua atau di luar Papua dengan mempertimbangan segala macam aspek teknisnya.

"Kita akan melihat apakah smelter itu bisa dibangun di Papua atau di Gresik. Industri smelter harus dibangun. Kita lihat bagaimana dari segi ekonominya, kemungkinannya bagaimana, kita akan diskusikan dengan pihak Freeport dan Pemda," jelas Fadel.

Dalam beberapa kali pertemuan antara Komisi VII DPR dengan pihak Freeport, Kementerian ESDM dan Pemda Papua diketahui bahwa tidak mudah membangun industri smelter di Papua karena terkendala masalah teknis.

"Pertimbangan aspek teknis itu yang harus kita hitung dengan baik. Jadi, kita harus realistis melihat masalah ini," kata Fadel.

Pada Senin petang Komisi VII DPR menggelar pertemuan dengan jajaran Pemkab dan DPRD Mimika bertempat di rumah jabatan Bupati Mimika Eltinus Omaleng di bilangan Kampung Karang Senang-SP3, Distrik Kuala Kencana, Timika.

 Sumber : ANTARA, 02 Mei 2016

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 04 May 2016 08:18 )
 

Tanpa Syarat Ketat, Newmont Bakal Kantongi Lagi Izin Ekspor Konsentrat

Surel Cetak PDF

JAKARTA - Perpanjangan izin ekspor konsentrat mineral PT Newmont Nusa Tenggara kali ini diperkirakan mulus. Tak ada lagi persyaratan ketat yang harus dipenuhi oleh perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu.

Pengamat hukum sumber daya alam dari Universitas Tarumanagara, Ahmad Redi, mengatakan situasi yang dihadapi NNT bakal berbeda kali ini. Hal ini seiring terbitnya Peraturan Menteri ESDM No. 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan mineral ke Luar Negeri Hasil Pengolahan dan Pemurnian.

"Sebelum Permen 5 ini terbitkan kan ada Permen 11/2014 yang syaratnya ketat untuk dapat rekomendasi izin ekspor dari ESDM. Sekarang dengan Permen 5 berbeda. Perpanjangan izin ekspor Newmont bakal mudah diberikan," kata Redi di Jakarta, Kamis (28/4).

Redi bilang kemudahan perpanjangan izin ekspor itu terlebih dahulu dinikmati oleh PT Freeport Indonesia ESDM menerbitkan rekomendasi ekspor untuk periode 9 Februari - 8 Agustus 2016. Rekomendasi itu terbit berdasarkan Permen 5/2014. Padahal kemajuan smelter di Gresik tidak mencapai 60 persen untuk target per enam bulan.

"Dalam Permen 5 itu hanya menyebutkan kalau tidak capai target maka bea keluar yang dikenakan sesuai dengan izin ekspor periode sebelumnya," jelasnya.

Dikatakannya kemudahan yang dialami Freeport itu bakal dirasakan oleh NNT. Lantaran kemajuan smelter NNT juga mengacu pada progres pembangunan smelter di Gresik. Adapun besaran bea keluar yang dibayarkan NNT akan sama dengan bea keluar Freeport yakni persen.

Berdasarkan catatan Investor Daily, NNT kerap menemui beberapa kendala dalam memenuhi persyaratan yang dibutuhkan untuk mengantongi izin ekspor konsentrat Tembaga. Ambil contoh untuk izin ekspor 18 November 2015 -18 Mei 2016. Kala itu Kementerian Energi dan Sumber Daya mineral (ESDM) menagih keseriusan NNT membangun smelter. Pasalnya NNT bekerjasama dengan PT Freeport Indonesia dalam menggarap smelter di Gresik, Jawa Timur.

ESDM tidak puas dengan perjanjian kerjasama yang dituang dalam nota kesepahaman (memorandum of understanding/ MoU) antar kedua perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu. Padahal izin ekspor NNT berakhir di 18 September 2015. NNT kmudian menyatakan keseriusan kerjasama itu dengan berkontribusi penempatan dana USS 3 juta. Kontribusi itu tertuang dalam MoU. ESDM puas dengan bukti keseriusan itu dan menerbitkan rekomendasi perpanjangan izin ekspor. Rekomendasi itu menjadi landasan bagi Kementerian Perdagangan menerbitkan Surat Persetujuan Ekspor (SPE).

Formalitas

Redi mengatakan izin ekspor mineral hasil pengolahan diberikan apabila ada kemajuan kemajuan smelter. Namun kini ketentuan itu hilang seiring dicabutnya Permen ESDM No. 11 Tahun 2014 dan diganti oleh Permen 5/2016. "Permen 11/2014 itu bagus skemanya. Tapi itu dirusak oleh Permen 5/2016. Evaluasi progres smelter hanya menjadi formalitas," ujarnya.

Redi menjelaskan pasal 10 ayat 3 di Permen 5/2016 menyatakan apabila pembangunan smelter tidak mencapai target maka perpanjangan izin ekspor dapat diberikan dengan tingkat emajuan pembangunan smelter dinilai sama dengan capaian periode sebelumnya. Evaluasi kemajuan smelter dilakukan per enam bulan seiring dengan periode ekspor konsentrat.

 Sumber : Investor Daily, 02 Mei 2016

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 04 May 2016 08:13 )
 

Pendapatan Freeport dari Grasberg Kuartal I Capai US$621,46 Juta

Surel Cetak PDF

PHOENIX – PT Freeport Indonesia, pengelola tambang Grasberg di Papua membukukan pendapatan US$621,46 juta sepanjang kuartal I 2016, turun 15,22% dibanding periode yang sama 2015. Pendapatan anak usaha, Freeport McMoRan Inc, perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu berasal dari penjualan emas dan tembaga.

Laporan Freeport McMoRan yang dirilis Selasa (26/4) menyebutkan volume penjualan tembaga Freeport hasil produksi tambang Grasberg sepanjang tiga bulan pertama 2016 mencapai 174 juta pounds, naik dibanding kuartal I 2015 sebesar 155 juta pounds. Namun harga jual rata-rata tembaga perseroan turun dari US$2,74 per pounds menjadi US$2,2 per pounds.

Sementara itu, harga jual rata-rata emas Freeport naik dari US$1.186 per ounce menjadi US$1.228 per ounce. Namun volume penjualan emas turun dari 260 ribu ounce menjadi 195 ribu ounce pada kuartal I 2016. Penurunan volume penjualan mencerminkan turunnya kadar emas yang diproduksi.

Sepanjang 2016, Freeport McMoRan memproyeksikan volume penjualan tembaga dan emas naik signifikan menjadi 1,4 miliar pounds tembaga dan 1,85 juta ounce emas dibanding realisasi penjualan tahun lalu sebesar 744 juta pounds tembaga dan 1,2 juta ounce emas. Freeport berharap kadar bijih yang ditambang meningkat signifikan mulai semester dua dengan kontribusi 70% penjualan tembaga dan 80% penjualan emas tahun ini.

Freeport McMoRan yang menguasai 90,64% saham Freeport Indonesia tengah mengembangkan sejumlah proyek di tambang Grasberg sebagai upaya memperbesar skala operasi, berkelanjutan dan mendapatkan kadar bijih yang tinggi di tambang bawah tanah. Sejak tahun ini hingga 2020, Freeport mengalokasikan dana investasi sekitar US$1 miliar per tahun. (AT)

 Sumber : DUNIA ENERGI, 27 April 2016

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 04 May 2016 07:52 )
 

Penentuan Harga Saham Freeport Alot

Surel Cetak PDF

Pemerintah menghitung nilai 10,64 persen saham Freeport hanya Rp 8,19 triliun.

JAKARTA - Rencana djvesta-si 10,64 persen saham PT Freeport Indonesia ke pemerintah dipastikan masih alot. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral resmi menolak nilai divestasi saham yang diajukan Freeport sebesar US$ 1,7 miliar (Rp 22,4 triliun) pada Januari lalu.

Tim Penyelesaian Divestasi yang dibentuk pemerintah menghitung harga saham Freeport seharusnya hanya US$ 630 juta (Rp 8,19 triliun). Valuasi itu didasari biaya penggantian investasi atau replacement cost. "Itu (harga saham) sudah sesuai karena pertambangan sifatnya penanaman modal asing," kata juru bicara Kementerian Energi, Sudjatmiko, kemarin.

Dalam skema replacement cost, perhitungan harga saham mengacu pada investasi perusahaan yang sudah dikeluarkan. Skema ini diatur dalam Peraturan Menteri Energi tentang Tata Cara dan Penetapan Harga Divestasi Saham serta Perubahan Penanaman Modal di Bidang Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi, Bambang Gatot Ariyono, mengatakan nilai saham versi Freeport didasari perhitungan cadangan tembaga hingga 2041. Menurut Bambang, seharusnya Freeport menggunakan skema yang telah diatur, yaitu replacement cost, sehingga tidak ada perbedaan nilai saham. "Itu juga masih dalam perdebatan," ujarnya kepada Tempo, dua pekan lalu.

Namun Freeport tetap mengklaim perhitungan saham divestasi versi mereka sudah sesuai dengan permintaan pemerintah. Juru bicara Freeport, Riza Pratama, mengatakan saham dihitung berdasarkan analisis nilai pasar yang wajar dari operasi tambang Grasberg sesuai dengan hak jangka panjang yang diberikan dalam kontrak karya.

Setelah menghitung nilai divestasi versi sendiri, pemerintah kini menunggu tanggapan Freeport. Revisi nilai saham dipastikan akan terjadi selama kedua pihak belum menemukan kesepakatan. Menurut Bambang Gatot, proses itu tidak akan sebentar.

Proses divestasi makin alot lantaran belum ada jaminan pemerintah bakal mengambil saham tersebut. Aturan memang mewajibkan pemerintah mengambil sikap paling lambat 60 hari setelah nilai saham divestasi disepakati. "Kan, sulit juga kalau begitu," kata Bambang.

Pakar hukum sumber daya alam dari Universitas Tarumanegara, Ahmad Redi, mendukung valuasi divestasi saham versi pemerintah. Freeport dinilai hanya bisa menghitung harga saham berdasarkan metode replacement cost. Sebab, cadangan tembaga, sekalipun berada di dalam tambang Grasberg, adalah kekayaan negara yang dilindungi undang-undang.

Kewajiban divestasi Freeport termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Freeport, sebagai perusahaan yang berinvestasi di tambang bawah tanah, wajib melepas saham sebesar 30 persen. Pemerintah baru menguasai 9,36 persen saham Freeport Indonesia. Jika divestasi 10,64 persen rampung, kepemilikan saham naik menjadi 20 persen. Sisa saham bakal dilepas maksimaL pada 2019 mendatang.

 Sumber : Koran Tempo, 27 April 2016

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 04 May 2016 07:45 )
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL