Indonesian Mining Association


  • Buat akun
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Hilirisasi Jadi Fokus Revisi UU Pertambangan

Surel Cetak PDF

Rancangan akademik revisi UU Minerba sudah masuk Badan Legislasi DPR

Pratama Guitarra

JAKARTA - Pembahasan revisi Undang Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba) masuk babak baru." Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) , yang menjadi inisiator per-I ubahan UU Minerba sudah menuntaskan naskah akademik RUU Minerba yanp baru. DPR yakin, revisi UU Minerba bisa kelar dan berlaku tahun ini juga Menurut Satya W j Yudha, Anggota Komisi VII, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengatakan, revisi UU Minerba sudah masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) tahun ini. Dengan begitu, pembahasan harus tuntas tahun ini juga Saat ini, Komisi VII DPR sudah merampungkan naskah akademik RUU Minerba tersebut. Badan ini pun sudah menyerahkan rancangan tersebut ke Badan Legislasi (Baleg) DPR sebelum mendapat persetujuan di sidang paripurna "Sudah ada di Baleg, setelah itu bakal kami plenokan sebelum dibawa ke sidang paripurna," katanya kepada KONTAN, Senin (16/5).

Ia berharap dengan beberapa tahap persidangan lagi, rancangan aturan ini sudah bisa rampung akhir tahun ini. Namun Satya tidak merinci jadwal pembahasan rancangan peraturan ini dengan insta-si terkait yakni Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Untuk sementara, Satya tidak mau merinci pasal-pasal penting yang ada dalam rancangan UU Minerba tersebut. Termasuk isu yang krusial seperti pengajuan perpanjangan kontrak pertambangan dari 10 tahun menjadi cukup dua tahun sebelum habis masa kontrak.

Ia hanya bilang, hal yang mendasar yang menjadi perhatian dalam beleid ini adalah soal program hilirisasi pertambangan. Menurutnya, bila beleid ini sudah sah menjadi undang-undang, tidak ada lagi perusahaan tambang yang boleh mengekspor tambang mentah atau ore.

Nanti; seluruh penambang yang ingin menjual hasil tambang ke luar negeri harus sudah berbentuk bahan olahan alias sudah dimurnikan {smelter). "Nah, saat ini Menteri ESDM melanggar UU karena sudah memberikan rekomendasi ekspor ke beberapa perusahaan," kata Satya

Tunggu DPR

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono bilang, saat ini pihaknya sudah menyiapkan rancangan UU Minerba baru versi pemerintah.

Namun rancangan ini belum bisa pemerintah keluarkan lantaran menunggu rancangan dari wakil rakyat. "Draf counternya belum bisa keluar sebelum DPR memanggil kami untuk membahasnya," katanya ke KONTAN yang sama-sama berharap aturan ini bisa berlaku tahun ini juga

Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (Apemindo) Ladjiman Dama-nik berharap, UU Minerba yang baru sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 33 tentang kedaulatan sumber daya alam (SDA) yang harus bisa negara kuasai demi kemakmuran masyarakat.

Dengan berlandaskan hukum dasar tersebut, seharusnya di dalam UU Minerba, semua bentuk perizinan kontrak karya (KK) atau biasa disebut rezim kontrak harus berubah menjadi rezim perizinan saja. Lewat skema perjanjian ini, investor asing yang ingin berbisnis tambang mineral di Indonesia harus mau menjalin kerjasama dengan skema ber-model business to business. "Bukan private to government," tandasnya

Untuk itu, pemerintah harus segera membentuk induk usaha perusahaan BUMN tambang yang bisa bernegosiasi dengan investor asing.

 Sumber : Kontan, 17 Mei 2016

Terakhir Diperbaharui ( Selasa, 24 May 2016 04:11 )
 

Hasil Pertemuan Bupati Omaleng dan PTFI di Jakarta Pemda Akan Manfaatkan Tailing Untuk Pembangunan

Surel Cetak PDF

TIMIKA – Salah satu poin tuntutan Pemerintah Kabupaten Mimika, dalam renegosiasi Kontrak Karya PT Freeport Indonesia adalah pemanfaatan sisa pasir tambang atau tailing, agar dikelola oleh Kabupaten Mimika karena memiliki nilai ekonomi dan bisa membangkitkan home industry bagi masyarakat Mimika.

Keinginan ini mulai terjawab. Dimana dalam pertemuan Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, SE bersama beberapa Bupati lainnya, Pemprov Papua, Komisi VII DPR RI serta PT Freeport Indonesia di Jakarta beberapa hari lalu, telah disepakati untuk pemanfaatan tailing dalam rangka pembangunan.

Bupati Omaleng kepada wartawan di Pendopo Rumah Negara, Jumat (13/5) lalu mengatakan bahwa dalam pertemuan itu, telah dibahas bersama tentang tailing yang akan dimanfaatkan oleh Pemda Mimika.

“Jadi tailing itu yang kita bahas dengan Freeport. Supaya tailing yang ada disana itu untuk kasih keluar untuk di kelola masyarakat bisa bikin betako, genteng, paving blok, tiang pancang dan lainnya,” katanya.

Adanya kesepakatan ini maka baik dari Tim Pemda Mimika dan Tim PT Freeport Indonesia, akan bertemu dengan Kementerian Lingkingan Hidup untuk membicarakan tentang rekomendasi pemanfaatan tailing. Rekomendasi ini diupayakan bisa terealisasikan dalam kurun waktu sebulan, sejak pertemuan yang digelar Senin (9/5) lalu di Jakarta hingga 9 Juni 2016 mendatang.

Dari pertemuan itu pula disepakati mengenai cara pengelolaan dan pemanfaatan. Memang kata Bupati Omaleng, sudah pernah ada Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemda dan PTFI, terkait tailing, tapi akan dibuat pembaruan untuk lebih mempertegas.

Dimana kata Bupati, jika ingin dikelola oleh Pemda maka tailing harus dibawa keluar dari area tailing. Tadinya Pemda berharap bisa diolah atau dikelola di dalam lokasi. Namun pihak PTFI menyatakan tidak bisa karena dalam area kontrak karyawan tidak boleh ada perusahaan lain.

“Jadi peraturan itu ada sama PTFI, sehingga sepakat bawa keluar untuk pemanfaatan tailing,” kata Bupati.

Merespon ini juga Pemda akan mencari lokasi untuk mengolah tailing. Sehingga tailing bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, untuk membangun industri seperti batako, paving blok dan lainnya.

 Sumber : Radar Timika, 16 Mei 2016

Terakhir Diperbaharui ( Selasa, 17 May 2016 10:12 )
 

Tak Ada Tenggat, Freeport Tak Acuh

Surel Cetak PDF

Lucky L Leatemia

JAKARTA - Ketiadaan batas waktu yang diberikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral membuat tawaran harga kedua saham divestasi

PT Freeport Indonesia sebesar 10,64% tak kunjung muncul.

Kementerian ESDM telah meres-pons tawaran pertama senilai US$1,7 miliar pada 11 April 2016. Intinya, pemerintah menyatakan bahwa harga tersebut kemahalan dan cara penghitungannya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono mengatakan, hingga saat ini Freeport Indonesia belum juga memberikan respons atas surat tersebut.

"Sampai sekarang belum ada respons dari Freeport," katanya di Jakarta, akhir pekan lalu.

Dia menegaskan, perusahan tambang asal Amerika Serikat itu harus mengajukan penawaran lagi untuk 10,64% sahamnya. Adapun skema penghitungannya harus menggunakan biaya penggantian (replacement cost).

Cara penetapan harga saham melalui biaya penggantian sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No. 27 Tahun 2013 tentang Tata Cara dan Penetapan Harga Divestasi Saham, serta Perubahan Penanaman Modal di Bidang Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Berdasarkan peraturan tersebut, harga divestasi adalah jumlah kumulatif biaya investasi yang dikeluarkan sejak tahap eksplorasi sampai tahun kewajiban divestasi saham dikurangi akumulasi penyusutan serta kewajiban keuangan. "Metodenya harus sesuai dengan regulasi yang berlaku," ujarnya.

Menteri ESDM Sudirman Said sebelumnya menyatakan nilai 10.64"., saham PTFI hanya sekitar US$630 juta jika menggunakan skema biaya penggantian.

"Menurut metode replacement cost segitu [US$630 juta). Jadi, posisi pemerintah kalau ditanya harga sahamnya ya, segitu," tuturnya.

Adapun, selama ini Freeport Indonesia menilai berdasarkan harga pasar. Perusahaan tambang itu juga memasukkan jangka waktu operasi maksimal penambangannya, yakni hingga 2041 dengan asumsi mendapat dua kali perpanjangan operasi setelah kontraknya berakhir.

LAPORAN VALUASI

Sementara itu, juru bicara PTFI Riza Pratama menyatakan, pihaknya sudah menyampaikan laporan valuasi harga saham dengan nilai yang wajar.

"Kami akan meninjau dan merespons setiap tanggapan yang kami terima dari pemerintah. Sebagaimana permintaan pemerintah, Freeport-McMoRan dan PT Freeport Indonesia telah menyampaikan kepada pemerintah laporan valuasi sehubungan dengan diskusi dan negosiasi terkait dengan amendemen dan perpanjangan kontrak karya serta divestasi di dalamnya," katanya.

Berdasarkan PP No. 77/2014 tentang Perubahan Ketiga PP No. 23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Freeport harus mulai mendivestasikan sahamnya hingga 20 % pada 14 Oktober 2015 dan 30% pada 14 Oktober 2019. Saat ini, saham pemerintah di Freeport baru sebesar 9,36%. Adapun, pemerintah memiliki waktu 60 hari untuk menyatakan sikap setelah ada kesepakatan harga. Jika tidak ingin membeli, saham tersebut akan ditawarkan secara berjenjang kepada pemerintah provinsi, pemerintan kabupaten/kota, BUMN,, BUMD, dan swasta nasional.

 Sumber : Bisnis Indonesia, 16 Mei 2016

Terakhir Diperbaharui ( Selasa, 17 May 2016 10:10 )
 

Freeport Belum Bangun Smelter, Kurtubi: Pemerintah Harus Tindak Tegas!!

Surel Cetak PDF

Rimanews - Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Kurtubi meminta pemerintah bersikap tegas terhadap perusahaan tambang yang beroperasi di negara ini.

Kurtubi menyatakan, momentum revisi Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba) yang sedang dibahas Komisi VII saat ini merupakan ruang bagi pemerintah untuk melaksanakan ketegasan tersebut.

"Saya kira pemerintah harus tegas. Itu penting agar keberadaan tambang bisa memberikan manfaat lebih besar bagi negara dan masyarakat," katanya didampingi Wakil Bupati Sumbawa Barat Fud Syaefuddin, Senin (16/05/2016).

Menurutnya, selama ini perusahaan tambang terkesan tidak patuh terhadap regulasi yang dibuat negara dengan berbagai alasan.

Ia mencontohkan kewajiban membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian konsentrat hasil tambang (smelter) di dalam negeri sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Minerba, hingga sekarang belum direalisasikan oleh PT Freeport dan PT Newmont Nusa Tenggara (NNT), dengan berbagai alasan, seperti tidak ekonomis.

Selain itu, tidak ada pasokan listrik dan kurangnya produksi konsentrat yang akan menjadi bahan baku utama smelter.

Padahal menurut Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasdem NTB ini, skala smelter yang dibangun bisa disesuaikan dengan jumlah pasokan konsentrat yang ada.

"Saya bantah semua alasan itu. Smelter bisa dibangun sangat besar, besar, sedang bahkan sekala kecil tergantung pasokan konsentrat. Jadi alasan yang dikemukakan terkesan mengada ada," ujarnya.

Secara pribadi, Kurtubi mengaku dirinya selalu menyuarakan agar smelter dibangun di daerah penghasil.

Untuk PTNNT, smelter seharusnya dibangun di Sumbawa Barat dan untuk PT Freeport dibangun di Kabupaten Timika.

Hal itu perlu dilakukan agar daerah penghasil mendapatkan manfaat ganda dari keberadaan tambang, seperti lapangan kerja dan membuka peluang tumbuhnya industri lain sebagai penggerak ekonomi masyarakat.

"Saya kemarin baru dari Papua, bupati Timika meminta smelter dibangun di sana. Saya dukung penuh, meski memang perjuangannya berat tapi saya tidak akan mundur," ucapnya.

Tentang smelter ini, kata dia, juga harus ada tertuang dalam undang-undang minerba yang baru nanti.

"Smelter untuk PTNNT dan Freeport harus terpisah. Sekarang kan ingin disatukan. Padahal kandungan mineral dalam konsentrat produksi kedua perusahaan itu berbeda. Ini bisa jadi upaya untuk mengaburkan," kata Kurtubi.

Karenanya, terkait rencana penjualan 100 persen saham PTNNT yang saat ini sedang menjadi isu hangat, Kurtubi berharap agar siapa pun nantinya yang akan menjadi operator (pemegang saham mayoritas), harus punya komitmen untuk membangun smelter di daerah penghasil.

"Smelter itu bisa beroperasi sampai 50 tahun, bayangkan kalau selama itu hasil kekayaan alam daerah dikirim ke tempat lain untuk diolah dan daerah tidak dapat apa-apa," katanya.

 Sumber : Rimanews, 16 Mei 2016

Terakhir Diperbaharui ( Selasa, 17 May 2016 10:06 )
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL