Indonesian Mining Association


  • Buat akun
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Freeport Proyeksikan Bisa Mulai Ekspor Konsentrat Agustus

Surel Cetak PDF

Penjualan emas Freeport dari tambang di Indonesia pada semester I sebanyak 297 ribu ounce atau turun 13% dibanding periode yang sama 2013 yang mencapai 342 ounce emas.

JAKARTA. Freeport McMoRan CooperGold Inc, perusahaan tambang asal Amerika Serikat memproyeksikan ekspor konsentrat yang dilakukan anak usahanya, PT Freeport Indonesia bisa dimulai pada Agustus 2014. Ekspor konsentrat akan bisa dilakukan setelah nota kesepahaman (.Memorandum of Understanding /MoU) antara Freeport dan pemerintah Indonesia ditandatangani.

Seiring dengan asumsi ekspor konsentrat mulai Agustus, manajemen Freeport menargetkan penjualan dari tambang di Indonesia mencapai 0,7 miliar pound tembaga dan 1,25 juta ounce emas hingga akhir 2014.

Richard C Adkerson, Chief Executive Officer Freeport McMoran, mengatakan Freeport didorong melakukan perundingan dengan pemerintah Indonesia untuk mencapai kesepakatan jangka pendek yang memungkinkan Freeport Indonesia bisa mengekspor konsentrat tembaga.

"Hingga saat ini Freeport Indonesia belum menerima otorisasi dari pemerintah Indonesia untuk bisa mengekspor konsentrat tembaga,” kata Adkerson, Rabu.

Pada Januari 2014, pemerintah Indonesia menerbitkan peraturan yang memberikan hak bagi pemegang kontrak karya dengan fasilitas pengolahan yang ada di Indonesia untuk terus mengekspor konsentrat hingga 12 Januari 2017.

Namun kebijakan itu diikuti dengan persyaratan baru, termasuk pengembangan peleburan dan pemurnian ( smelter ) di dalam negeri dan pengenaan pajak ekspor (bea keluar) progresif sebesar 25% pada 2014 dan meningkat menjadi 60% pada pertengahan 2016.

Adkerson mengatakan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MOU) diharapkan bisa ditandatangani dalam waktu dekat. Nota kesepahaman itu terkait dengan renegosiasi kontrak karya antara lainnya areal konsesi, royalti dan pajak, pengolahan dan pemurnian dalam negeri, divestasi, muatan lokal, dan kelanjutan operasi pasca 2021.

"Seiring dengan penandatangan MoU akan memungkinkan Freeport untuk mulai kembali melakukan ekspor konsentrat," kata dia.

Berdasarkan nota kesepahaman yang akan ditandatangani tersebut. Freeport Indonesia setuju untuk memberikan dana jaminan US$ 115 juta untuk mendukung komitmen membangun smeller di Gresik, Jawa Timur. Selain itu. nota kesepahaman itu juga berisi pengurangan bea ekspor seiring pembangunan smelter dan peningkatan royalti menjadi empat persen untuk tembaga dan 3,75% dari royalti yang dibayarkan selama ini sebesar 3,5% untuk tembaga dan satu persen untuk emas.

Freeport juga mengungkapkan nota kesepahaman antara Freeport dan pemerintah Indonesia berisi tentang pembicaraan lanjutan untuk perubahan kontrak karya. Perubahan tersebut akan mempertimbangkan kepastian hukum dan fiskal terhadap Freeport untuk melanjutkan investasi besarnya untuk pengembangan cadangan mineral.

R Sukhyar, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengatakan Kementerian ESDM akan menunggu rapat kabinet sebelum menandatangani nota kesepahaman dengan Freeport.

"Pak Menko katakan ini (MoU) disampaikan dulu ke sidang kabinet, baru nanti ditandatangani. Saya tidak bisa pastikan waktunya," kata dia.

Menurut Sukhyar, mengenai perpanjangan kontrak Freeport Indonesia akan menjadi tanggungjawab pemerintahan baru.

"Keberlanjutan operasi tetap merupakan pemerintahan yang akan datang berikan kepastian perpanjangan. Tapi, jangan sampai keputusan sekarang ini menyandera yang nanti. Sehingga di dalam draft MoU itu kita buat persyaratan-persyaratan pada mereka," tandas dia.

Kinerja Operasional

Freeport McMoRan mencatat penjualan emas dari tambang Grasberg, Papua yang dikelola anak usahanya, PT Freeport Indonesia sebanyak 297 ribu ounce pada semester I 2014 atau turun 13% dibanding periode yang sama 2013 yang mencapai 342 ounce emas. Namun dari sisi produksi emas, Freeport mencatat kenaikan tipis 2% menjadi 350 ribu ounce dibanding semester I 2013 sebanyak 343 ribu ounce.

Untuk tembaga. Freeport tercatat membukukan penjualan sebanyak 226 juta pound pada semester I 2014 atau turun 36,5% dibanding periode yang sama 2013 sebanyak 356 juta pound. Produksi tembaga juga turun 26,8% menjadi 262 juta pound di semester I 2014 dibanding periode yang sama tahun lalu 358 juta pound.

Sementara itu untuk harga jual emas dan tembaga pada semester I 2014 tercatat turun. Harga ratarata emas turun 9,2% menjadi US$ 1.299 per ounce dibanding semester I 2013 sebesar US$ 1.431 per ounce. Harga rata-rata tembaga juga turun 1,5% menjadi US$ 3,15 per pound pada semester I 2014 dibanding periode yang sama 2013 sebesar US$ 3,2 per pound.

Penurunan penjualan emas dan tembaga hingga enam bulan pertama 2014 merupakan dampak dari kebijakan larangan ekspor mineral mentah, termasuk konsentrat yang mulai diterapkan pada 12 Januari 2014. ¢ Alfian

 Sumber : Indonesia Finance Today, 25 Juli 2014

Terakhir Diperbaharui ( Jumat, 25 Juli 2014 10:27 )
 

Freeport Offers Indonesia Concessions to Resume Exports

Surel Cetak PDF

By Liezel Hill

Freeport-McMoRan Inc. (FCX) said it’s willing to hike royalty payments to the Indonesian government and make other concessions in return for approval to restart exports from the world’s third-largest producing copper mine.

Under a memorandum of understanding that may be signed “imminently,” the biggest publicly traded copper producer would also commit to help develop a smelter, pay new export taxes and will reopen the contract under which it operates in the Southeast Asian nation, Freeport Chief Executive Officer Richard Adkerson said yesterday.

Freeport’s immediate priority is securing approvals to resume copper exports after restrictions and duties introduced in mid-January forced it to reduce operations at the Grasberg copper and gold mine, Adkerson said on a conference call to discuss second-quarter earnings. It also has agreed to discuss selling part of its holding in Grasberg, the company’s biggest mine, to Indonesian interests as part of the contract renegotiation, he said.

The memorandum “is a compromise to create a bridge for us so that we can return to normal operations and so that we maintain goodwill with the government,” Adkerson said. “Our business judgment is that those concessions are warranted.”

The Grasberg complex includes a large pit and two underground mines. Freeport had reserves of 30 billion pounds of copper and 29.8 million ounces of gold in Indonesia at the end of 2013.

Half of Normal

Indonesia introduced restrictions on mineral exports in a bid to increase local processing. Freeport has been able to run Grasberg at about half of normal rates this year because it sends some copper concentrate, a semi-processed raw material, to a domestic smelter it helped build in the 1990s.

The company, which also has operations in the Americas and Africa, expects to be allowed to resume Indonesian exports immediately after the memorandum is signed, Adkerson said.

While it’s giving up ground on several fronts, Freeport also said it expects the renegotiations will include discussion about arrangements for it to continue operating Grasberg beyond 2021, when its contract expires. Freeport works in Indonesia under a so-called contract of work first entered into in 1967 and replaced by a new version in 1991. The arrangement can be extended for two 10-year periods subject to government approval, which according to the contract can’t be withheld or delayed unreasonably.

Escalating Duties

The memorandum also includes cuts to the new escalating export duties introduced this year and the payments would decline progressively, based on progress toward building the new smelter, Adkerson said. Freeport’s goal would be to work toward a zero export duty by 2016, he said.

It’s also agreed to discuss selling part of its holding in Grasberg to increase Indonesian ownership of the mine to 30 percent, from 9.4 percent now, Adkerson said. Any sale of shares in Freeport’s local unit would be at fair value and take place “over time,” he said.

Freeport’s update on Indonesia was “slightly negative,” Tony Robson, an analyst at BMO Capital Markets, said in a note yesterday after the conference call.

“Whilst signing of the MOU is expected to allow immediate resumption of production at Grasberg, it appears Freeport is indeed likely to pay at least some export taxes in the near term,” Robson said. “Signing of the MOU will not completely remove political overhang” because of the pending contract negotiations.

‘Right Direction’

Freeport fell 0.4 percent to $38.55 yesterday in New York. The shares have risen 2.1 percent this year.

The memorandum is “a step in the right direction,” Paul A. Massoud, an analyst at Stifel Nicolaus & Co. in Washington, said in a note today.

The company reduced its forecast for copper sales by 4.7 percent to 4.1 billion pounds, and cut its prediction for gold sales by 19 percent to 1.3 million ounces. The forecasts assume that its Indonesian unit restarts exports in August.

Freeport said yesterday its second-quarter earnings, excluding legal charges and other one-time items, were 58 cents a share, topping the 53-cent average of 18 analysts’ estimates compiled by Bloomberg. Sales rose 29 percent to $5.52 billion, beating the $5.35 billion average estimate.

Freeport acquired Plains Exploration & Production Co. and McMoRan Exploration Co. last year in transactions valued at about $9 billion, excluding assumed debt, to diversify into oil and gas.

The company plans to sell another $4 billion to $5 billion of onshore energy assets to reduce debt as it focuses on deep-water oil and natural gas finds in the Gulf of Mexico, Vice Chairman Jim Flores said yesterday in an interview. Bloomberg

 Source : JakartaGlobe, July 25, 2014

Terakhir Diperbaharui ( Jumat, 25 Juli 2014 10:25 )
 

SBY Gives Nod to Freeport Deal, Lower Export Duties

Surel Cetak PDF

Ina Parlina and Raras Cahyafitri

JAKARTA. President Susilo Bambang Yudhoyono has approved a deal on a renegotiated mining contract involving a subsidiary of US-based giant Freeport-McMoRan Copper & Gold, PT Freeport Indonesia, three months prior to leaving office.

In a limited Cabinet meeting on Thursday, the president gave his approval to mining contracts that have been renegotiated, including that with Freeport, Coordinating Economic Minister Chairul Tanjung said. “If there is anything that needs to be followed up, it must be done quickly,” Chairul said.

The government is struggling to renegotiate a number of previously approved contracts of work (CoW) for minerals and coal that have to be adjusted in line with the 2009 Mining Law. As many as 107 CoW are subject to renegotiation, covering six main issues.

Earlier this month, the government announced that Freeport Indonesia had agreed in principal to the renegotiation of the six issues. The deal will be sealed under a memorandum of understanding (MoU) that will form the basis for the drafting of the amended CoW.

“After they comply with the MoU, the Energy and Mineral Resources Ministry will issue an export recommendation for Freeport to the Trade Ministry, which will issue export permits,” Chairul said. The MoU is expected to be signed soon after Idul Fitri.

In a Freeport-McMoRan statement released late on Wednesday, it said that under the MoU, Freeport Indonesia would agree to provide a US$115 million surety bond to support its commitment to building a smelter, pay lower export duties that will decline as the smelter construction progresses and pay increased royalties of 4 percent for copper and 3.75 percent for gold from the current rates of 3.5 percent and 1 percent, respectively.

Freeport has halted its copper-concentrate exports since Jan. 12, when the government imposed a mineral-ore export ban in compliance with the mining law. The government has actually relaxed the ban by allowing exports of semi-finished products, such as concentrate, until 2017 subject to export duties.

Freeport and other semifinished mineral producers have criticized the regulation, saying the duties, which are regulated under a Finance Ministry regulation and start from 20 percent, gradually increasing to 60 percent in 2016, are too harsh. Moreover, Freeport and another copper miner PT Newmont Nusa Tenggara, a subsidiary of Newmont Mining Corp., claim the export duties contravene their CoW.

The government has insisted companies complete their renegotiations before moving on to talks about reducing export duties for mineral producers committed to building smelters.

Following the approved renegotiations, the president also approved the issuance of new export duties for companies willing to build smelters.

“[The president told] the Finance Ministry to issue a new regulation on export duties for companies that have already complied with the Mining Law and the existing government regulation,” Chairul said.

He declined to reveal the new scales of export duties the companies will be expected to pay.

Freeport hopes to resume exports in August. “In the event that Freeport Indonesia is unable to resume normal operations for an extended period, the company intends to implement plans to reduce operating costs, defer capital expenditures and implement workforce reductions,” it said.

 Source : The Jakarta Post, July 25, 2014

Terakhir Diperbaharui ( Jumat, 25 Juli 2014 10:24 )
 

Pemerintah Cabut 332 Izin Tambang

Surel Cetak PDF

Penataan izin tambang baru 55 persen.

JAKARTA. Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, R. Sukhyar, mengatakan telah mencabut 332 izin usaha pertambangan (IUP) hingga 22 Juli lalu. Tindakan ini berkaitan dengan upaya penataan IUP untuk mencegah tindak pidana korupsi di sektor pertambangan. "Perusahaan itu berada di empat provinsi," kata dia di kantornya kemarin.

Menurut Sukhyar, tindakan tersebut dilakukan pada 85 perusahaan di Sulawesi Tengah, 134 perusahaan di Jambi, 106 perusahaan di Sumatera Selatan, dan 7 pemegang IUP di Kalimantan Barat.

Pemerintah juga memberikan sanksi berupa pembekuan izin sementara untuk 62 pemegang IUP yang tidak mematuhi aturan.

Selain itu, ada 765 pemegang IUP yang tengah diperiksa. Sukhyar mengatakan ada beberapa daerah yang belum bersungguh-sungguh menyelesaikan status clean and clear. "Misalnya Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Tapi kami masih menunggu evaluasi dari mereka," ujarnya.

Hingga 22 Juli, proses penataan izin tambang baru berlangsung 55,1 persen. Menurut Sukhyar, baru 5.989 dari 10.857 perusahaan pemegang IUP yang memperoleh status clean and clear. Dari seluruh pemegang IUP yang berstatus clean and clear, ada 3.536 perusahaan tambang mineral dan 2.454 penambang batu bara. Kebanyakan dari mereka sudah memasuki tahap produksi, tapi banyak pemegang IUP batu bara yang masih melakukan eksplorasi. Sebelum mendapatkan status clear and clean, pemerintah memberikan penilaian berdasarkan persyaratan administratif, laporan eksplorasi, persetujuan lingkungan, royalti, dan kelayakan finansial.

Menurut Sukhyar, proses inventarisasi dan penataan ulang perusahaan pemegang IUP dilakukan sejak April lalu. Untuk menata ulang para pemegang izin tersebut, pemerintah menghadapi banyak kendala, salah satunya lokasi perusahaan yang tersebar di banyak wilayah. Untuk mempermudah proses, Sukhyar mengatakan telah mengembalikan semua dokumen yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk diverifikasi ulang kelayakannya. "Saya minta mereka meluruskan, mana yang tumpang tindih, mana yang masih punya kewajiban, dan hal lainnya," ujarnya.

Proses evaluasi izin juga tidak langsung dilakukan oleh pemerintah. Untuk mempersingkat waktu, kata Sukhyar, Menteri Energi Jero Wacik telah mendelegasikan kewenangan evaluasi izin tambang yang diterbitkan oleh wali kota dan bupati kepada gubernur. "Selanjutnya, gubernur memberi rekomendasi kepada menteri untuk menerbitkan sertifikat clean and clear," katanya.

Penataan izin tambang ini dilakukan pemerintah, menyusul banyaknya sengketa dan pelanggaran hukum yang melibatkan pemegang IUP. Penelitian Komisi Pemberantasan Korupsi menyebutkan, banyak pemegang IUP yang belum berstatus clear and clear. KPK pun tengah mengawasi 3.136 perusahaan pemegang IUP yang sudah berstatus clean and clear di 12 provinsi, antara lain Jambi, Bangka Belitung, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Maluku Utara, lantaran sejumlah kejanggalan.

Wakil Ketua KPK Busyro Muqqodas mengatakan ada kehilangan potensi penerimaan sekitar US$ 1,2 miliar dari sektor mineral dan batu bara. "Korupsi semakin menguat karena pelakunya tidak melihat kekuatan kontrol di daerah," ujarnya.

Wakil Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Agus Santoso, mengatakan telah bekerja sama dengan KPK untuk menangkap koruptor di sektor pertambangan. PPATK dan KPK sudah memetakan kepala daerah yang diduga terlibat dalam kejahatan ini. Hasil riset PPATK, kata Agus, menemukan- fakta banyaknya kepala daerah yang membiayai kegiatan politik dari dana sektor pertambangan. Mereka menyalahgunakan kewenangan penerbitan, izin "Ada pungutan miliaran rupiah hanya untuk perizinan," kata Agus kepada Tempo, Juni lalu.

 Sumber : Koran Tempo, 24 Juli 2014

Terakhir Diperbaharui ( Jumat, 25 Juli 2014 10:21 )
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL