Indonesian Mining Association


  • Buat akun
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Gold Hits Six-Week High On Indian Demand

Surel Cetak PDF

Phoebe Sedgman

Gold held near the highest price in six weeks Wednesday as investors weighed the outlook for demand in India, the world’s biggest user after China, as the Diwali festival and wedding season spurred a surge in purchases.

Bullion for immediate delivery added as much as 0.3 percent to US$1,251.90 an ounce and was at $1,249.06 by 247 P-m. in Singapore, according to Bloomberg generic pricing. Prices climbed to $1,255.34 Tuesday, the highest since Sept. 10.

Gold rose 3.4 percent this month as equities fell after the International Monetary Fund cut its growth outlook and Federal Reserve policy makers said slowing foreign economies were a risk to US expansion. Demand in India noticeably strengthened before Diwali after gold traded near this year’s lows in the month or so before the festival, UBS AG said.

"Indian buyers are likely providing additional support, taking advantage of the attractive price" during the Dhanteras-Diwali season, Tim Clark, a Perth-based adviser at New York Securities Pty, wrote in an e-mail. "The run is looking like it will meet resistance at $1,250 to $1,260 short-term, in part due to Indian government gold tariffs imposed to assist in narrowing their current-account deficit."

Diwali, .the festival of lights celebrated on Oct. 23, is considered an auspicious time for buying gold. Researcher CPM Group estimates the holiday generates about a fifth of India’s annual purchases. Dhanteras, the biggest gold-buying festival, was celebrated Tuesday. India’s imports probably surged to 95 metric tons last month from 15 tons to 20 tons a year earlier, the All India Gems Jewelry Trade Federation estimates.

India may consider re-imposing some curbs after Diwali as imports surged in the past couple of months, Finance Minister Arun Jaitley told ET NOW television, the Press Trust of India reported Oct. 20. The government last year raised import taxes three times to 10 percent and required shippers to supply 20 percent of their cargo to jewelers for re-export.

Gold touched $1,183.24 on Oct. 6, the lowest this year. Prices have tumbled 28 percent in the past two years as the Fed signaled an end to stimulus measures intended to revive the US economy, while inflation remained in check.

Gold for December delivery declined 0.2 percent to $1,249.40 an ounce on the Comex in New York, snapping a two-day advance. Silver for immediate delivery fell 0.3 percent to $17,457 an ounce. Platinum retreated 0.1 percent to $1,279.62 an ounce and palladium was little changed at $776.55 an ounce.

Meanwhile, zinc rose as much as 1.6 percent in London, gaining for the first time in three days.

Global zinc demand will exceed production by 403,000 metric tons in 2014 and 366,000 tons in 2015, the International Lead and Zinc Study Group said Oct. 17. World demand will rise 5.1 percent this year, driven mainly by increasing usage in China for galvanized steel sheet production, according to the group.

Zinc for delivery in three months on the London Metal Exchange (LME) climbed 1.1 percent to $2,235 a ton at 304 p.m. in Hong Kong. The metal closed at $2,210 Tuesday, the lowest since July 1. Stockpiles tracked by the LME fell for a 29 th day to 719,925 tons, the lowest since Aug. 12.

Copper in London slipped 0.3 percent to $6,652.25 a ton after gaining 1.7 percent Tuesday, the most since Sept. 16. In New York, futures for December delivery slid 0.2 percent to $3,019 a pound, while the contract for January in Shanghai climbed 1.2 percent to close at 47,070 yuan ($7,693) a ton. On the LME, aluminum, nickel, lead and tin all climbed.

 Source : The Jakarta Post, October 23, 2014

Terakhir Diperbaharui ( Senin, 27 Oktober 2014 09:15 )
 

Freeport Minta MPR Revisi UU Minerba

Surel Cetak PDF

MPR akan melakukan kajian terlebih dahulu.

Belasan perwakilan direksi dan karyawan PT Freeport Indonesia yang menamakan diri Papuan Brotherhood atau Persaudaraan Papua, mendatangi Gedung MPR. Mereka melakukan pertemuan dengan pimpinan MPR. Dalam audiensinya, mereka meminta MPR, DPR, dan DPD merevisi Undang-undang (UU) Minerba dan menasionalisasi PT Freeport.

"Jadi kami ingin berkoordinasi untuk sampaikan perjalanan karyawan dan direksi untuk selamatkan perusahaan dari UU Minerba. Agar nasib karyawan selamat," kata karyawan PT Freeport sekaligus Sekretaris I Brotherhood Papua, Andrias, Senin (20/10).

Persaudaraan Papua mengatakan, UU Minerba perlu direvisi untuk mencabut kebijakan larangan ekspor konsentrat tambang PT Freeport. Pasalnya, kebijakan tersebut telah membuat produksi perusahaan asal Amerika Serikat tersebut menurun hingga 40 persen. Akibatnya, PT Freeport terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja karyawannya.

“Dampak dari aturan tersebut mengakibatkan PHK karyawan Freeport yang sebagian merupakan putra asli Papua,” tutur Ketua Papuan Brotherhood yang juga Vice President PT Freeport, Silas Natkime.

Tak hanya itu, menurut Silas, kebijakan yang diatur dalam UU Minerba era pemerintahan SBY itu juga membawa dampak buruk bagi masyarakat di sekitar tambang. Pasalnya, selama ini mereka ikut menikmati dampak sosial ekonomi dari kegiatan pertambangan. Padahal, pada tahap awal pendirian perusahaan itu, masyarakat Papua telah memberi kontribusi besar dengan meminjamkan tanah ulayat untuk kegiatan tambang.

“Kami Papuan Brotherhood,merasa prihatin karena yang akan terkena dampak negatif dengan penghentian ekspor konsentrat perusahaan, yakni kami karyawan langsung Freeport, karyawan kontraktor Freeport, dan masyarakat asli sekitar tambang," ujar Silas.

Lebih lanjut, Silas menegaskan bahwa pemerintah dan DPRD Mimika telah sepakat mendukung langkah mereka. Bahkan, pemerintah daerah Mimika siap membantu menyampaikan pesan kepada pihak-pihak di Jakarta agar dapat memahami seruan mereka.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua MPR, Oesman Sapta Odang, menilai niat Papuan Brotherhood cukup baik. Oleh karena itu, pihaknya akan mengupayakan membantu mencari solusi atas persoalan tersebut. Menurut Oesman, MPR akan mempelajari persoalan tersebut sebelum mengambil satu keputusan.

"Kalau itu niatnya baik tentu kami akan mencoba mencari jalan terbaik. Namun, kami tentunya akan pelajari terlebih dahulu," ujar Oesman.

Oesman mengatakan, usulan tersebut akan dikaji terlebih dulu oleh pemimpin MPR. Sebab, dirinya tidak dapat semudah itu menasionalisasi PT Freeport. Ia mengingatkan, revisi UU merupakan hak DPR dan pemerintah. Sementara itu, dalam revisi tersebut terdapat perjanjian internasional di dalamnya, sehingga pimpinan MPR harus sangat berhati-hati.

"Saya akan bicarakan ke pimpinan dan teman MPR lainnya, usulan nasionalisasi PT Freeport bagus, cuma kita telaah dulu jangan sampai melanggar undang-undang," pungkasnya.

 Sumber : hukum Online.com, 22 Oktober 2014

Terakhir Diperbaharui ( Senin, 27 Oktober 2014 09:10 )
 

282 IUP Dicabut Pemerintah Daerah

Surel Cetak PDF

JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan izin usaha pertambangan (IUP) yang bermasalah. Dari 10.776 IUP hanya 5.969 yang memiliki status clean and clear (CnC).

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM R Sukhyar mengatakan, pemerintah daerah selaku penerbit IUP memiliki wewenang untuk menertibkan IUP yang bermasalah. Dia mengatakan, pemerintah pusat sudah melimpahkan penyelesaian perusahaan tambang non CnC ke pemerintah daerah yang menerbitkan izin pertambangan tersebut "Pelimpahan ini diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan pertambangan," kata Sukhyar di Jakarta, Senin (20/10).

Sukhyar menuturkan, sebanyak delapan pemerintah daerah telah mencabut 282 IUP hingga awal Oktober. Dia mengatakan, jumlah IUP yang dicabut itu masih terus bertambah hingga akhir tahun. Sebagai contoh di wilayah Bangka Belitung terdapat 800 IUP namun yang baru dicabut hanya 8 IUP Begitu pula di Kalimantan Timur yang terdapat ratusan IUP tapi hanya satu IUP yang dicabut "Jumlah IUP yang dicabut masih jauh dari harapan. Kami masih menunggu hasil dari daerah," ujarnya.

Dia mengatakan, status CnC diperoleh pemegang IUP apabila wilayah pertambangan-nya tidak bermasalah, yakni tidak tumpang tindih, serta memiliki Surat Keputusan IUP sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu pemegang IUP harus menunjukkan tahap kegiatan, misalnya untuk tahapan eksplorasi menyampaikan persetujuan Analisa Dampak Lingkungan (Amdal), melampirkan laporan eksplorasi lengkap dan studi kelayakan, serta menyampaikan bukti setor pembayaran iuran tetap dan iuran produksi (royalti) sampai dengan tahun akhir. "Kalau ada tumpang tindih harus diputuskan mana yang benar," ujarnya.

Berdasarkan data ESDM, 282 IUPyang dicabut antara lain 8 IUP di wilayah Bangka belitung, 141 IUP di Jambi, 17 IUP di Sumatera Selatan, 11 IUP di Kalimantan Barat, 1 IUP di Kalimantan Timur, 85 IUP di Sulawesi Tengah, 13 IUP di Sulawesi Tenggara dan 6 IUP di Maluku Utara. (rap)

 Sumber : Investor Daily, 21 Oktober 2014

Terakhir Diperbaharui ( Jumat, 24 Oktober 2014 12:56 )
 

Freeport Minta Produk Lokal Penuhi Standar Dunia

Surel Cetak PDF

JAKARTA. PT Freeport Indonesia bersedia menggunakan produk lokal dalam proyek pengadaan barang senilai US$ 1,5-1,7 miliar per tahun. Syaratnya, produk lokal harus memenuhi standar dunia.

Freeport dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah meneken nota kesepahaman (MoU) tentang Pengutamaan Penggunaan Produk Dalam Negeri. Nota kesepahaman tersebut diteken oleh Presiden Direktur Freeport dan Menteri Perindustrian (Menperin) MS Hidayat di Jakarta, belum lama ini. Selama ini, Freeport selalu menggunakan produk impor.

Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur (BIM) Kemenperin Harjanto mengatakan, kesepakatan dalam MoU tersebut masih harus ditindaklanjuti. Namun, lanjut dia, Freeport memastikan akan mengutamakan produk dalam negeri.

"Kemenperin akan membuat daftar produk yang bisa dipenuhi dari dalam negeri," kata Harjanto di Jakarta, Jumat (17/10).

Harjanto mencontohkan, barang-barang kebutuhan Freeport yang berpeluang diisi produk lokal antara lain pelumas, kabel, dan baja profil pendukung konstruksi. Di sisi lain. Harjanto mengakui, MoU tersebut belum membahas mengenai standar yang akan ditetapkan Freeport Yang jelas, perusahaan asal Amerika Serikat tersebut pasti akan membeli barang yang memenuhi standar mereka.

"Kami akan fokus pada barang-barang yang kebutuhannya banyak. Barang harus memenuhi standar internasional. Jangan sampai terjadi shut down atau produksi berhenti tiba-tiba karena kabelnya bermasalah. Tentu mereka akan lakukan trial. Kami berusahasemaksimal mungkin agar pengadaan Freeport dipenuhi produk dalam negeri," papar Harjanto.

Dia berharap perusahaan-perusahaan asing besar lainnya yang beroperasi di Indonesia mau mengikuti jejak Freeport.

Terkait rencana pembangunan pabrik pemurnian dan pengolahan mineral (smelter), Harjanto mengatakan, saat ini. Freeport dalam proses mencari lokasi yang tepat. Perusahaan pertambangan emas dan tembaga itu kemungkinan mendirikan smelter di Jawa Timur. (eme)

 Sumber : Investor Daily, 20 Oktober 2014

Terakhir Diperbaharui ( Jumat, 24 Oktober 2014 11:59 )
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL