Indonesian Mining Association


  • Buat akun
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

EKSPLORASI EMAS & NIKEL, ANTAM (ANTM) ROGOH RP1,54 MILIAR

Surel Cetak PDF

Yodie Hardiyan

KORPORASI tambang milik negara, PT Antam (Persero) Tbk., melakukan penge-luaran preliminary sebesar Rp1,54 miliar untuk kegiatan eksplorasi pada Mei 2016 yang berfokus pada komoditas emas dan nikel.

Berdasarkan pengumuman di laman Bursa Efek Indonesia, Jumat (10/6/2016), kegiatan eksplorasi emas Antam dilak-sanakan di Pongkor, Jawa Barat pada Mei 2016. Kegiatan yang dilakukan terdiri atas pemboran inti bor, percontoan inti bor dan pemerian inti bor serta pengukuran arah dan incline bor.

Sementara itu, eksplorasi nikel Antam yang dilakukan di daerah Pomalaa, Sulawesi Tenggara, terdiri atas pemetaan geologi, percontoan permukaan, percontohan core, logging core, percontoan petrografi, pem-boran single dan pengukuran grid

Sumber : Bisnis.com, 13 Juni 2016

Terakhir Diperbaharui ( Kamis, 16 Juni 2016 10:01 )
 

ADARO SAMPAIKAN KE ESDM RENCANA AKUISISI INDOMET

Surel Cetak PDF

PT ADARO Energy Tbk (ADRO) menyam-paikan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait pembelian saham 75 persen BHP Billiton di IndoMet Coal. Laporan tersebut disampai-kan secara langsung oleh Presiden Direktur Adaro Garibaldi Thohir kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot.

"Kami datang untuk menyampaikan ke beliau bahwa ada kesepakatan B2B (antar bisnis). Setelah itu proses dilengkapi," kata Garibaldi usai pertemuan di Jakarta, Jumat (10/6).

Garibaldi menuturkan dengan pembelian 75 persen itu maka Adaro memiliki 100 persen IndoMet. Pasalnya Adaro sudah memiliki 25 saham di IndoMet. Dia menjelaskan transaksi dengan BHP masih dalam proses dan itu diperkirakan segera selesai.

"Tinggal proses transaksinya. Istilahnya hitungan minggu lah," ujarnya.

Dalam infomasi keterbukaan publik dinyatakan BHP Billiton menjual 75 persen saham tersebut kepada PT Alam Tri Abadi yang merupakan anak usaha Adaro. Nilai transaksi ditaksir mencapai US$ 120 juta.

BHP memegang konsesi pertambangan batu bara melalui IndoMet Coal. Terdapat 7 konsesi dibawah lisensi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). 7 konsesi itu berlokasi di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. BHP menguasai 75 persen saham di IndoMet. Sedangkan 25 sisanya dipegang oleh Adaro. Rangga Prakoso/FMB

Sumber : BERITASATU.COM,13 Juni 2016

Terakhir Diperbaharui ( Kamis, 16 Juni 2016 09:54 )
 

ESDM BELUM MELELANG LAHAN TAMBANG

Surel Cetak PDF

KEMENTERIAN Energi dan Sumber Daya Mineral (EDSM) belum bisa melakukan lelang lahan tambang bekas kelolaan PT Vale Indonesia Tbk (INCO). Kendala ada pada ketidakjelasan instruksi Presiden Joko Widodo soal batasan moratorium, apakah untuk lahan baru atau lahan yang sudah menjadi wilayah izin usaha pertambangan atau WIUP.  

Alhasil, menurut Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kemen-terian Energi dan Sumber Daya Mineral(ESDM) Bambang Gatot Ariyanto, pihaknya belum melanjutkan kualifikasi lelang lantaran masih menunggu kelanjutan instruksi Presiden.

"Belum kami laksanakan karena belum tahu ada moratorium baru atau tidak," ujarnya di Kantor Dirjen Minerba, Jumat (10/6).

 

Sejatinya, ESDM bersiap melelang 11.000 hektare (ha) lahan. Adapun lahan Vale yang dikembalikan ke negara seluas 72.074,66 ha dari sembilan blok. Namun luas lahan yang akan dilelang itu cuma 30.309,48 ha. Sisanya berstatus wilayah pencadangan negara (WPN).

 

Adapun lahan yang siap menjadi wilayah tambang kembali adalah dua blok di Sulawesi Selatan, yaitu Blok Linke di Linke di Luwu Timur seluas 949,73 ha dan Blok Soroako–Bulubalang di Luwu Timur seluas 10.532,5 ha.

 

Di Sulawesi Tenggara, ada tiga blok, yaitu Blok Suasua di Kolaka Utara seluas 5.900 ha, Blok Latao di Kolaka Utara (1.040  ha) dan Blok Matarape di Konawe Utara seluas 1.679,87 ha.

 

Tiga blok lainnya ada di Sulawesi Tengah, yaitu Blok Bahodopi I di Morowali seluas 1.980,57 ha, Blok Bahodopi II di Morowali 6.940,17 ha, dan Blok Kolonodale di Morowali sekitar 1.199,64 ha.

 

Sambil menunggu aturan moratorium lahan terbit,  ESDM tengah mengevaluasi lahan tambang tersebut.

 

Menurut Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian ESDM Sujatmiko, konsep moratorium lahan untuk menata dan mengawasi perizinan dan wilayah pertambangan supaya tidak tumpang tindih dengan hutan konservasi. "Juga untuk mengendalikan laju pembukaan lahan tambang dikawasan hutan agar sejalan dengan kegiatan reklamasi," tutur-nya.

 

Direktur Eksekutif Ciruss, Budi Santoso mengingatkan pemerintah, agar sebelum menerbitkan aturan moratorium, harus ada penertiban izin usaha pertambangan (IUP) yang sudah jalan. "Pemberian IUP harus transparan berdasarkan kemam-puan yang perusahaan pemohon," urainya kepada KONTAN, Minggu (12/6). Pratama Guitarra

Sumber : Kontan.co.id, 13 Juni 2016

 

Terakhir Diperbaharui ( Kamis, 16 Juni 2016 08:58 )
 

DIVESTASI SAHAM, ESDM TOLAK NEGOSIASI HINGGA FREEPORT BERI JAWABAN

Surel Cetak PDF

Lucky Leonard

KEMENTERIAN Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tidak akan menegosiasikan harga saham divestasi PT Freeport Indonesia (PTFI) sebelum perusahaan tambang tersebut merespons surat keberatan pemerintah.

Kementerian ESDM telah melayangkan surat keberatan tersebut pada 11 April 2016. Harga atas 10,64% saham yang ditawarkan PTFI pada 13 Januari 2016 senilai US$1,7 miliar dianggap terlalu mahal.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono mengatakan pihaknya akan menunggu jawaban PTFI sebelum menegosiasikan harganya.

"Dia harus jawab surat yang terakhir dulu. Kan belum ditanggapi," katanya di Jakarta pada Jumat (10/6/2016).

Bambang menyatakan tidak ada batas waktu bagi PTFI untuk merespons surat tersebut sekaligus memberikan nilai tawaran baru. Namun, dia menyatakan siap menyurati lagi perusahaan asal Amerika Serikat itu jika tak kunjung memberikan jawaban.

Bambang menegaskan PTFI harus mengubah cara penghitungan saham divestasinya. Adapun skema peng-hitungannya harus menggunakan biaya penggantian (replacement cost) sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No. 27/2013.

Berdasarkan peraturan tersebut, harga divestasi adalah jumlah kumulatif biaya investasi yang dikeluarkan sejak tahap eksplorasi sampai tahun kewajiban divestasi saham dikurangi akumulasi penyusutan serta kewajiban keuangan. "Metodenya harus sesuai dengan regulasi yang berlaku."¨

Sumber : Bisnis.com, 13 Juni 2016

Terakhir Diperbaharui ( Kamis, 16 Juni 2016 06:41 )
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL