Indonesian Mining Association


  • Buat akun
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Vale Berpotensi Perpanjang Kontrak hingga 2045

Surel Cetak PDF

Vale tercatat sebagai satu-satunya perusahaan yang telah menandatangani amendemen kontrak pertambangan di masa pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono.

Yurika Indah Prasetianti

JAKARTA. PT Vale Indonesia Tbk (INCO), perusahaan pemegang kontrak karya berpotensi memperpanjang kontrak pengelolaan tambang nikel di Sulawesi hingga 2045. Vale tercatat mengelola konsensi lahan di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara seluas 190.510 hektare. R Sukhyar, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengatakan Vale dapat mengajukan permohonan kelanjutan operasi dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) menjelang kontrak berakhir pada 2025.

"Dua tahun sebelum kontrak berakhir, Vale bisa mengajukan permohonan. Vale diberi kesempatan sebanyak dua kali 10 tahun dalam bentuk IUPK," kata Sukhyar di Jakarta, akhir pekan lalu.

Vale merupakan perusahaan yang memproduksi nikel dalam matte, yang merupakan produk antara bijih lateretik pada fasilitas-fasilitas penambangan dan pengolahan terpadu di Sorowako, Sulawesi Selatan. Opsi perpanjangan kontrak hingga 20 tahun diperoleh setelah Vale menandatangani amandemen kontrak pertambangan dengan Menteri ESDM Ad Interim Chairul Tanjung, pekan lalu.

Sukhyar mengatakan setelah Vale bersatus sebagai IUPK luas wilayah eksplorasinya hanya sebesar 25 ribu hektare, menyusut dibanding luas lahan dalam renegosiasi luas wilayah saat ini yang mencapai 118.435 hektare. "Sebanyak 25 ribu hanya untuk wilayah eksploitasi, diluar wilayah penunjang," kata dia.

Luas wilayah yang dimiliki Vale Indonesia mencapai 190.510 hektare. Setelah melalui proses renegosiasi kontrak, luas wilayah pertambangan Vale dipangkas 72.075 hektare.

Selain pemangkasan luas wilayah, Vale juga setuju untuk meningkatkan royalti yang semula 0,9% menjadi 2% dari penjualan nikel. Besaran royalti juga akan meningkat menjadi 3% saat harga nikel membaik sesuai dengan struktur royalti yang diatur pemerintah.

Chairul Tanjung, mengatakan selama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono tercatat baru satu perusahaan pemegang kontrak karya yang telah menandatangani amendemen kontrak.

"Vale menjadi yang pertama dan satu-satunya yang bisa menyelesaikan amandemen kontrak. Nanti pemerintahan baru bisa melanjutkan amandemen berikutnya," kata dia.

Penandatangan amendemen merupakan tindaklanjut dari kesepakatan renegosiasi kontrak yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Sebanyak 107 perusahaan pertambangan yang terdiri dari 34 pemegang KK dan 73 perusahaan pemegang perjanjian karya peng-usahaan pertambangan batubara (PKP2B) yang sepakat melakukan renegosiasi. Dari 107 perusahaan yang telah menyepakati renegosiasi dan menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/ MoU) amendemen kontrak sebanyak 84 perusahaan, terdiri dari 24 pemegang KK dan 60 PKP2B.

"Dari MoU akan dilanjutkan dengan penandatanganan amendemen kontrak oleh pemerintahan mendatang," tandas Chairul.

Renegosiasi kontrak antara pemerintah dengan pemegang KK dan PKP2B mencakup enam poin. Keenam poin itu adalah kewajiban pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian {smelter) di dalam negeri, pengurangan luas lahan tambang, perubahan perpanjangan kontrak menjadi izin usaha pertambangan (IUP), kenaikan royalti untuk penerimaan negara, divestasi, serta penggunaan barang dan jasa pertambangan dalam negeri.

Divestasi

Nico Kanter, Presiden Direktur dan Chief Executive Officer Vale Indonesia, mengatakan amendemen kontrak juga mengatur mengenai besaran divestasi. Dalam amendemen kontrak, besaran divestasi sebesar 40%. Dengan begitu. Vale berkewajiban menambah divestasi 20% saham kepada pemerintah Indonesia. Saat ini 20% saham telah dimiliki publik melalui PT Bursa Efek Indonesia.

"Proses divestasi itu akan dilakukan dalam waktu lima tahun," kata dia.

Selain Vale, PT Freeport Indonesia, anak usaha Freeport McMoran CopperGold Inc, perusahaan tambang asal Amerika Serikat juga telah sepakat mendivestasikan 30% sahamnya, setelah sebelumnya hanya mau mendivestasi 20% saham.

Saat ini Freeport MacMoran menguasai 90,64% saham Freeport Indonesia. Sisanya, 9,36% dikuasai pemerintah Indonesia.

Divestasi "30% saham yang akhirnya disetujui Freeport sebenarnya lebih rendah dari angka yang diajukan pemerintah dalam renegosiasi kontrak dengan pemegang KK dan PKP2B.

Pemerintah untuk poin divestasi menetapkan pemegang kontrak pertambangan yang hanya melakukan aktivitas penambangan untuk mendivestasikan 51% sahamnya ke pihak nasional. Sementara untuk perusahaan terintegrasi, yakni menambang sekaligus melakukan pengolahan dan pemurnian ditetapkan sebesar 40%.

 Sumber : Indonesia Finance Today, 20 Oktober 2014

Terakhir Diperbaharui ( Jumat, 24 Oktober 2014 11:50 )
 

Vale Is First Company to Amend Mining Contract

Surel Cetak PDF

Rangga Prakoso

Nickel miner Vale Indonesia signed an amendment to the mining contract on Friday, making it the first company to update its permit with the government.

Vale also becomes the only contract of work holder to reach an agreement - which is the result of the renegotiation pact mandated by the 2009 Mining Law - to complete an amendment of its contract under President Susilo Bambang Yudhoyono’s administration.

Yudhonoyo’s term ends on Monday, when former Jakarta Governor Joko Widodo succeeds him to become the nation’s seventh president.

"Vale becomes the first and the only one that completed the contract amendment. The new government can continue the others contract amendments," Coordinating Minister for the Economy Chairul Tandjung said at the signing ceremony at the Energy and Mineral Resources Ministry’s office.

Vale will work under a new special mining permit and agrees to build a smelter in the country, pay larger royalties, reduce its concession area by about 40 percent, divest shares to local entities and procure goods and services locally.

"Through this contract amendment, Vale has been entrusted to give contributions to the country’s development," Vale chief executive Nico Kanter said in a statement

"We thank the Indonesian government for their support and trust. We will repay with clever and hard work."

The updated contract will end on Dec. 28, 2025. Amendments include Vales mining concession to be reduced to 118,435 hectares from 190,150 hectares. The company is also obliged within five years to divest a 20 percent stake of itself to the Indonesian public since the company is listed on the Indonesia Stock Exchange.

Vale may opt to continue mining operations for two 10-year terms after the end of the mining contract in 2025.

Chairul says there are 107 mining companies in Indonesia, and 84 companies have agreed to amend their contracts.

Freeport Indonesia and Newmont Mining -two of the biggest mining companies in Indonesia - operate under a contract of work, which is an older generation of contract between the government and miners that was made decades ago.

 Source : JakartaGlobe, October 20, 2014

Terakhir Diperbaharui ( Jumat, 24 Oktober 2014 11:47 )
 

Kewenangan Bupati di Tambang Ditebas

Surel Cetak PDF

Sesuai UU Pemda, izin tambang hanya dikeluarkan Pemprov dan ESDM

Muhammad Yazid

JAKARTA. Diam-diam, banyak kepala daerah yang kini resah. Pemicunya adalah peraturan pemerintah (Perpu) pengganti Undang-Undang (UU) No 2 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pasalnya, pemerintah daerah (Pemda) tak lagi bisa mengeluarkan izin tambang.

Poin penting ini tertuang di lampiran UU No. 23/2014 atas pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerinah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota (lihat tabel).

Dalam beleid itu disebutkan bahwa bupati dan walikota tidak lagi berwenang menetapkan wilayah usaha pertambangan (WIUP) serta izin usaha pertambangan (IUP) ke perusahaan.

Kewenangan itu kini hanya dimiliki gubernur, dan pemerintah pusat. Perinciannya Pemerintah Provinsi (Pemprov) berwenang menetapkan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) di areal tambang yang ada di wilayahnya.

Adapun daerah tambang lintas provinsi menjadi kewenangan pusat yang diwakili Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Persoalannya UU Pemda ini berbeda isi dengan UU Mineral dan Batubara (Minerba). Dalam UU Minerba, kewenangan izin usaha pertambangan masih di tangan Bupati dan walikota. Tak ayal, ini akan menjadi peluang bagi pemda untuk menggugat UU itu.

Buru-buru, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Sukhyar bilang, pemerintah akan segera membuat aturan turunan UU Pemda agar selaras dengan UU Minerba. Dalam waktu dekat, pemerintah juga akan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Hanya wewenang pemberian izin ke Pemprov agar tidak lagi terjadi tumpang tindih izin. Dari total 10.776 IUP yang keluar, sebanyak 8.000 izin perusahaan tambang dkeluarkan pemerintah kabupaten/kota. Sisanya dikeluarkan oleh Pemprov. Celakanya, dari jumlah itu, sebanyak 4.807 bermasalah atau hoh clean atau clear).

Bupati Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat Zulkifli Muhadli berpendapat, seharusnya pemerintah pusat tak menggeneralisasi persoalan tumpang tindih IUP sebagai akibat ketidakmampuan daerah dalam mengeluarkan izin.

Menurutnya, pencabutan kewenangan bukan solusi, tapi membuat persoalan baru. Sebab gubernur akan kesulitan menjangkau seluruh wilayah tambang yang ada di kabupaten/kota. Selain itu, gubernur tak memiliki daya dukung lingkungan, jika ada konflik sosial di tambang.

Khamamik, Bupati Mesuji Lampung menambahkan, provinsi harus tetap melibatkan kabupaten/kota saat menerbitkan izin tambang. Selain demi mencegah terjadinya kongkalikong pemberian izin, pemprovjuga harus mengikuti tata ruang yang dibuat bupati untuk wilayahnya.


Wewenang Perizinan Tambang di UU No. 23/2014 Pemerintahan Daerah/Perpu No 2/2014

Pasal 14

Urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral hanya ada pada pemerintah provinsi dari pusat.

Kewenangan Pusat

  1. 1.Menetapkan wilayah tambang (WP) yang terdiri dari wilayah usaha pertambangan (WUP), wilayah pencadangan negara (WPN), dan wilayah usaha pertambangan khusus (WUPK)
  2. 2.Menetapkan WIUP mineral logam dan batubara serta WIUPK
  3. 3.Menetapkan WIUP mineral non logam lintas provinsi
  4. 4.Menerbitkan IUP mineral logam, mineral nonlogam, dan batubara yang wilayah tambangnya lintas provinsi, berbatasan negara lain, serta wilayah laut dari 12 mil.
  5. 5.Menerbitkan IUP penanaman modal asing
  6. 6.Penerbitan IUPK
  7. 7.Penerbitan IUPL pengolahan dan permurnian untuk penanaman modal asing
  8. 8.Penetapan produksi mineral logam dan batubara untuk tiap provinsi
  9. 9.Penetapan harga patokan mineral logam dan harga patokan batubara
  10. 10.Pengelolaan inspektur tambang

Kewenangan Provinsi

  1. 1.Penerbitan WIUP mineral non logam dan batuan
  2. 2.Penerbitan IUP mineral logam dan batubara
  3. 3.Penerbitan IUP mineral non logam dan batuan
  4. 4.Penerbitan IPR
  5. 5.Penerbitan IUPK pengolahan dan pemurnian untuk penanaman modal dalam negeri
  6. 6.Penetapan harga patokan mineral non logam dan batuan

UU No. 4/2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba)

Kewenangan bupati/walikota terkait izin pertambangan:

  1. 1.Menetapkan wilayah pertambangan rakyat (WPR) setelah berkonsultasi DPRD
  2. 2.Menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayahnya
  3. 3.Memberikan rekomendasi kepada gubernur soal penerbitan IUP yang berada dalam wilayah lintas kabupaten dan kepada menteri penerbitan IUP lintas provinsi.
  4. 4.Memberikan izin sementara penjualan mineral atau batubara bila kegiatan studi kelayakan yang dilakukan pemegang IUP Eksplorasi mendapatkan minerba.
  5. 5.Menerbitkan IUP operasi produksi untuk lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian serta pelabuhan yang berada dalam satu wilayah kabupaten/kota. Memberikan rekomendasi ke Gubernur untuk IUP lintas kabupaten dan kepada menteri terkait IUP lintas provinsi.
  6. 6.Menerbitkan Izin Pertambangan Rakyat
  7. 7.Mencabut IUP atau Izin Usaha Pertambangan khusus (IUPK)
  8. 8.Mengawasi usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP.
  9. 9.Melaporkan pelaksanaan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh pemegan IUP di wilayah kabupaten/kota kepada menteri.
  10. 10.Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha pertambangan rakyat
  11. 11.Memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP, IPR, atau IUPK.

 

Sumber: UU No 4/2009 tentang Mineral dan Batubara

 Sumber : Kontan, 17 Oktober 2014

 

Kewenangan Bupati di Tambang Ditebas

Surel Cetak PDF

Sesuai UU Pemda, izin tambang hanya dikeluarkan Pemprov dan ESDM

Muhammad Yazid

JAKARTA. Diam-diam, banyak kepala daerah yang kini resah. Pemicunya adalah peraturan pemerintah (Perpu) pengganti Undang-Undang (UU) No 2 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pasalnya, pemerintah daerah (Pemda) tak lagi bisa mengeluarkan izin tambang.

Poin penting ini tertuang di lampiran UU No. 23/2014 atas pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerinah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota (lihat tabel).

Dalam beleid itu disebutkan bahwa bupati dan walikota tidak lagi berwenang menetapkan wilayah usaha pertambangan (WIUP) serta izin usaha pertambangan (IUP) ke perusahaan.

Kewenangan itu kini hanya dimiliki gubernur, dan pemerintah pusat. Perinciannya Pemerintah Provinsi (Pemprov) berwenang menetapkan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) di areal tambang yang ada di wilayahnya.

Adapun daerah tambang lintas provinsi menjadi kewenangan pusat yang diwakili Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Persoalannya UU Pemda ini berbeda isi dengan UU Mineral dan Batubara (Minerba). Dalam UU Minerba, kewenangan izin usaha pertambangan masih di tangan Bupati dan walikota. Tak ayal, ini akan menjadi peluang bagi pemda untuk menggugat UU itu.

Buru-buru, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Sukhyar bilang, pemerintah akan segera membuat aturan turunan UU Pemda agar selaras dengan UU Minerba. Dalam waktu dekat, pemerintah juga akan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Hanya wewenang pemberian izin ke Pemprov agar tidak lagi terjadi tumpang tindih izin. Dari total 10.776 IUP yang keluar, sebanyak 8.000 izin perusahaan tambang dkeluarkan pemerintah kabupaten/kota. Sisanya dikeluarkan oleh Pemprov. Celakanya, dari jumlah itu, sebanyak 4.807 bermasalah atau hoh clean atau clear).

Bupati Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat Zulkifli Muhadli berpendapat, seharusnya pemerintah pusat tak menggeneralisasi persoalan tumpang tindih IUP sebagai akibat ketidakmampuan daerah dalam mengeluarkan izin.

Menurutnya, pencabutan kewenangan bukan solusi, tapi membuat persoalan baru. Sebab gubernur akan kesulitan menjangkau seluruh wilayah tambang yang ada di kabupaten/kota. Selain itu, gubernur tak memiliki daya dukung lingkungan, jika ada konflik sosial di tambang.

Khamamik, Bupati Mesuji Lampung menambahkan, provinsi harus tetap melibatkan kabupaten/kota saat menerbitkan izin tambang. Selain demi mencegah terjadinya kongkalikong pemberian izin, pemprovjuga harus mengikuti tata ruang yang dibuat bupati untuk wilayahnya.


Wewenang Perizinan Tambang di UU No. 23/2014 Pemerintahan Daerah/Perpu No 2/2014

Pasal 14

Urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral hanya ada pada pemerintah provinsi dari pusat.

Kewenangan Pusat

  1. 1.Menetapkan wilayah tambang (WP) yang terdiri dari wilayah usaha pertambangan (WUP), wilayah pencadangan negara (WPN), dan wilayah usaha pertambangan khusus (WUPK)
  2. 2.Menetapkan WIUP mineral logam dan batubara serta WIUPK
  3. 3.Menetapkan WIUP mineral non logam lintas provinsi
  4. 4.Menerbitkan IUP mineral logam, mineral nonlogam, dan batubara yang wilayah tambangnya lintas provinsi, berbatasan negara lain, serta wilayah laut dari 12 mil.
  5. 5.Menerbitkan IUP penanaman modal asing
  6. 6.Penerbitan IUPK
  7. 7.Penerbitan IUPL pengolahan dan permurnian untuk penanaman modal asing
  8. 8.Penetapan produksi mineral logam dan batubara untuk tiap provinsi
  9. 9.Penetapan harga patokan mineral logam dan harga patokan batubara
  10. 10.Pengelolaan inspektur tambang

Kewenangan Provinsi

  1. 1.Penerbitan WIUP mineral non logam dan batuan
  2. 2.Penerbitan IUP mineral logam dan batubara
  3. 3.Penerbitan IUP mineral non logam dan batuan
  4. 4.Penerbitan IPR
  5. 5.Penerbitan IUPK pengolahan dan pemurnian untuk penanaman modal dalam negeri
  6. 6.Penetapan harga patokan mineral non logam dan batuan

UU No. 4/2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba)

Kewenangan bupati/walikota terkait izin pertambangan:

  1. 1.Menetapkan wilayah pertambangan rakyat (WPR) setelah berkonsultasi DPRD
  2. 2.Menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayahnya
  3. 3.Memberikan rekomendasi kepada gubernur soal penerbitan IUP yang berada dalam wilayah lintas kabupaten dan kepada menteri penerbitan IUP lintas provinsi.
  4. 4.Memberikan izin sementara penjualan mineral atau batubara bila kegiatan studi kelayakan yang dilakukan pemegang IUP Eksplorasi mendapatkan minerba.
  5. 5.Menerbitkan IUP operasi produksi untuk lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian serta pelabuhan yang berada dalam satu wilayah kabupaten/kota. Memberikan rekomendasi ke Gubernur untuk IUP lintas kabupaten dan kepada menteri terkait IUP lintas provinsi.
  6. 6.Menerbitkan Izin Pertambangan Rakyat
  7. 7.Mencabut IUP atau Izin Usaha Pertambangan khusus (IUPK)
  8. 8.Mengawasi usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP.
  9. 9.Melaporkan pelaksanaan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh pemegan IUP di wilayah kabupaten/kota kepada menteri.
  10. 10.Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha pertambangan rakyat
  11. 11.Memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP, IPR, atau IUPK.

 

Sumber: UU No 4/2009 tentang Mineral dan Batubara

 Sumber : Kontan, 17 Oktober 2014

 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL