Indonesian Mining Association


  • Buat akun
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Freeport Diminta Masuk Bursa Efek

Surel Cetak PDF

JAKARTA - Direktur-utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI), Tito Sulistio, meminta PT Freeport Indonesia melepas sebagian sahamnya di pasar modal dalam negeri. Freeport merupakan satu dari 52 perusahaan yang diminta bergabung di BEI karena meraup keuntungan di Indonesia.

Tito menjelaskan, pendapatan terbesar perusahaan Amerika itu berasal dari Indonesia. "Wajar dong jika listed di sini. Memperoleh pendapatan besar dari Indonesia, tapi holding company listing di luar negeri," kata Tito di kantornya, kemarin.

Perusahaan asing yang dibidik agar mencatatkan diri sebagai emiten di dalam negeri tersebut di antaranya dari sektor Pertambangan, properti, kelapa sawit, dan perkebunan. Puluhan perusahaan tersebut memperoleh pendapatan dan menyimpan asetnya di Indonesia, tapi menjadi emiten di bursa saham negara lain, seperti Singapura, Malaysia, Cina, dan Australia.

Tito melanjutkan, induk perusahaan Freeport sebenarnya pernah masuk daftar bursa efek dalam negeri pada 1994-1995. Freeport masuk melalui PT IndoCopper Investama dengan saham 9,36 persen. "IndoCopper sekarang sudah delisting," ucap Tito.

Itu sebabnya, kata dia, BEI terus berupaya menarik perusahaan semacam Freeport. Untuk itu, ada tiga hal yang dipersiapkan agar perusahaan-perusahaan itu bersedia melantai. Pertama, mempersiapkan kualitas pasar modal Indonesia. Tito menjelaskan, pelaku pasar sebelumnya enggan melantai di BEI karena khawatir terhadap likuiditas. Tapi, menurut dia, likuiditas bursa kini sudah lebih baik hingga mencapai Rp 340 ribu per hari."Kami juga sudah Investment grade." kata dia.

Cara kedua, adalah menyasar perusahaan yang berutang di atas Rp 1 triliun kepada perbankan. Jumlahnya sekitar 120 perusahaan. Menurut dia, perusahaan yang mampu mendapat pinj aman sebesar itu dianggap memiliki kinerja bagus. Ketiga, mengajak anak perusahaan badan usaha milik negara untuk melantai. "Indonesia punya banyak proyek infrastruktur dan sudah waktunya dibiayai pasar modal. Jangan terlalu banyak dari APBN," katanya.

Menanggapi permintaan BEI, juru bicara PT Freeport Indonesia, Riza Pratama, mengatakan perusahaannya dari dulu sudah berminat. Bahkan niat ini telah disampaikan kepada Tito. Tapi hal itu urung dilakukan karena belum ada regulasi. Riza berujar, Freeport akan melantai di bursa asal dianggap sebagai divestasi. "Setahu saya aturannya belum ada. Divestasi itu harus ditawarkan dulu ke negara, pemerintah pusat, perusahaan milik negara, perusahaan daerah, baru ke bursa saham," kata Riza.

Freeport, kata Riza, tertarik mencatatkan saham di BEI karena harga pasar menguntungkan dan menjunjung asas transparansi. Menurut dia, selama ini orang menganggap perusahaannya tidak transparan. "Dengan masuk ke bursa, orang akan melihat kami transparan," ucapnya.

VINDRY FLORENTIN/AHMAD FAIZ

 Sumber : Koran Tempo, 14 Juli 2017

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 26 Juli 2017 04:08 )
 

Timah Bisa Ikut Kuasai Freeport

Surel Cetak PDF

PANGKALPINANG - PT Timah Tbk., diperkirakan ikut menguasai saham bersama tiga perusahaan tambang lainnya yaitu PT Indonesia Asahan Aluminium Persero (Inalum), PT Bukit Asam {PTBA), PT Aneka Tambang (Antam) di PT Freeport Indonesia, bila Divestasi dilakukan.

Rencana ini masuk dalam skenario pemerintah menguasai 51% saham PT Freeport Indonesia, yakni menggunakan perusahaan holding Pertambangan milik negara ini.

Direktur Utama Timah, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani, mEmastikan akan menjadi bagian dalam holding BUMN Industri Pertambangan.

Hanya saja mengenai kepemilikan saham Freeport oleh PT Timah, dia belum berani berspekulasi mengingat harus ada ketetapan mekanisme dari pemerintah dalam perusahaan holding nantinya. "PT Timah akan menjadi bagian daiiholding BUMN industri Pertambangan, namun kalau menguasai saham Freeport belum ada mekanismenya," jelasnya, Kamis (13/7).

Pemerintah Indonesia telah siap dengan berbagai rancangan mengambil alih saham PT Freeport sebanyak 41,64%, guna mencukupi 51% karena saat ini pemerintah hanya memiliki 9,36% saham Freeport.

Jika Divestasi terjadi, holding BUMN Industri Pertambangan, bersama dukungan Pemda dan BUMD akan melakukan proses menguasai saham Freeport menjadi milik pemerintah Indonesia.

Dengan begitu maka secara otomatis, PT Timah yang akan tergabung dalam holding akan memiliki saham. "Mekanisme belum ditetapkan" tutup Riza.

Meskipun holding BUMN Pertambangan diharapkan menjadi solusi pembiayaan, namun ini tidak cukup bila hanya didukung dengan kebijakan.

(K22)

 Sumber : Bisnis Indonesia, 14 Juli 2017

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 26 Juli 2017 03:34 )
 

Indonesia Seeks Meeting With Freeport CEO To End Copper Mine Dispute

Surel Cetak PDF

JAKARTA/SINGAPORE (Reuters) - Indonesia says it will invite the head of mining giant Freeport McMoRan Inc to Jakarta this month to try to settle a festering dispute over a new deal to operate the world's second-largest copper mine.

The Arizona-based company resumed copper concentrate exports from the mammoth Grasberg mine in April after a 15-week outage related to the argument over mining rights, but a permanent solution to the row is yet to be found.

Uncertainty over output from the mine buoyed international copper prices earlier in the year, with Indonesia a key supplier of the metal to top consumer China.

Any meeting with Freeport CEO Richard Adkerson would be attended by mineral resources minister Ignasius Jonan and finance minister Sri Mulyani Indrawati, mining ministry secretary general Teguh Pamuji said late on Monday.

A U.S.-based Freeport spokesman declined to confirm whether Adkerson would attend the planned meeting, but said both sides continued "to work toward reaching a mutually positive resolution to support our long-term investment plans".

Freeport's share price gained more than 5 percent on Monday to close at $12.52, its biggest single-day percentage climb in 11 weeks.

The conflict comes as Freeport pushes back against parts of new government rules that require miners to adopt a special license, pay new taxes and royalties, divest a 51-percent stake in their operations and relinquish arbitration rights. The company is one of Indonesia's biggest taxpayers.

Freeport has maintained its request for a so-called 'investment stability agreement' to help replicate the legal and fiscal certainty it had under its existing agreement with the government, said Pamuji.

"Perhaps that will be decided on at the high level meeting at the end of this month," he said referring to the stability agreement, adding that minerals minister Jonan was "optimistic" negotiations would conclude in July.

Finance minister Indrawati is known for her no-nonsense approach to negotiations and knack for slicing through red tape.

Freeport has also asked for a guarantee on rights to mine Grasberg up to 2041 before committing to billions of dollars of planned underground mine investments and a second Indonesian copper smelter. But Pamuji said the government were only willing to extend the company's permit by 10 years to begin with, to 2031 from 2021.

Reporting by Wilda Asmarini in Jakarta and Fergus Jensen in Singapore; Additional reporting by Bernadette Christina Munthe in Jakarta and Susan Taylor in Toronto; Editing by Joseph Radford

 Source : REUTERS, 11 Juli 2017

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 26 Juli 2017 03:17 )
 

Negosiasi soal Divestasi 51 % Freeport Masih Alot

Surel Cetak PDF

JAKARTA - Perundingan antara pemerintah dengan PT Freeport Indonesia menyisakan satu poin pembahasan yang belum jelas pangkalnya. Masing-masing pihak tetap pada pendiriannya. Poin tersebut yakni terkait kewajiban Divestasi saham 51%.

Pemerintah bersikukuh agar perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu melepas 51% saham. Hal ini merujuk pada arahan Presiden Joko Widodo serta Peraturan Presiden No.l Tahun 2017. Sedangkan Freeport pada posisi Divestasi 30%. Pasalnya besaran Divestasi itu sudah disepakati merujuk pada PP 77/2014. Bahkan Freeport sudah menawarkan pelepasan bertahap sebesar 10,64% terlebih dahulu senilai USS 1,7 miliar pada 2015 kemarin.

Akhir Juli ini Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani serta President and CEO Freeport McMoRan Inc Richard Adker-son akan melakukan pertemuan.

Direktur Centre For Indonesian Resources Studies (Ciruss) Budi Santoso mengatakan kewajiban Divestasi 51 persen itu tidak bisa ditawar lagi. Dia meminta pemerintah jangan mengistime-wakan Freeport Pasalnya ketentuan Divestasi 51% sudah dituang dalam PP1/2017. "Divestasi 51% itu harga mati. Pemerintah harus tegas untuk hal ini," kata Budi di Jakarta, Selasa (11/7)..

Budi menuturkan tidak ada jalan tengah (win-win solution) untuk perundingan Divestasi ini. Pasalnya Freeport berstatus Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang artinya tunduk pada peraturan di Indonesia. Dengan lisensi IUPK maka posisi pemerintah tidak sejajar dengan Freeport "IUPK berbeda dengan KK (Kontrak Karya). Freeport harus tunduk ke peraturan yang ada," tegasnya.

Dikatakannya Divestasi 51% berkolerasi dengan pemberian Perpanjangan Operasi. Bila Freeport enggan memenuhi kewajiban 51% maka tidak ada Perpanjangan Operasi pasca 2021 nanti. Dia mengingatkan bahwasanya pemerintah sudah memberi peluang perpanjangan itu. Oleh sebab itu sebaiknya Freeport pun menyanggupi Divestasi 51%. "Kalau mereka tidak mau 51% ya tidak ada perpanjangan," ujarnya.

Secara terpisah, Juru Bicara Freeport Indonesia Riza Pratama menekankan apapun keputusan nanti dalam pertemuan di akhir Juli merupakan untuk kepentingan bersama. Dia bilang perundingan dengan pemerintah berjalan konstruktit "Kami harap keputusan yang disetujui akan menguntungkan semua pihak," ujarnya.

Perubahan status KK menjadi IUPK seiring dengan kebijakan pemerintah yang melarang pemegang KK mengEkspor konsentrat terhitung sejak Januari 2017. KK diberikan izin Ekspor bila berubah status menjadi IUPK. Pasalnya hanya IUPKyang membangun Smelter saja mendapat izin Ekspor hingga lima tahun. Tercatat satu pemegang KK yang telah beralih menjadi IUPK yakni PT Amman Mineral Nusa Tenggara. Amman sebelumnya bernama PT Newmont Nusa Tenggara. Freeport saat ini sebenarnya berstatus IUPK. Hanya saja Freeport bisa kembali berstatus KK bila negosiasi yang berlangsung paling lambat Oktober ini tidak membuahkan hasil. Jika Freeport kembali menjadi KK maka konsekuensinya tidak bisa Ekspor konsentrat Selama menjadi IUPK saat ini perusahaan mendapatkan izin Ekspor konsentrat. Izin tersebut diberikan terhitung sejak April kemarin,

(rap)

 Sumber : Investor Daily, 12 Juli 2017

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 26 Juli 2017 03:15 )
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL